POLITIK
Ini Pesan Anis Matta Saat Memimpin Pendaftaran Partai Gelora Indonesia Ke KPU RI
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut. Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora. Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta. Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran. \"Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan angarana turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,\" kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022). Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari \'tulang belulang\' penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu. Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki \'ide gila\' yang bisa membangun partai di tengah krisis. \"Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,\" kata Anis Matta berseloroh sambil ter tertawa. Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024. \"Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,\" tegas Anis Matta. Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia. \"Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,\" jelasnya. Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando. Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. \"Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?\" kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata \"setuju\" Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu. \"Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,\" kata dia. Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT. Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. \"Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,\" ujarnya. Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024. \"Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,\" pungkas Anis. (sws)
Bersama Cucu, Presiden Berjalan Santai di Lokasi CFD
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan santai bersama cucunya, Jan Ethes Srinarendra, di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD), Minggu.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden Jokowi dan keluarga mulai berjalan kaki di area CFD.Suasana di area tersebut ramai oleh masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga atau sekadar jalan santai.Di sepanjang jalan, tak sedikit masyarakat yang menyapa Presiden dan Jan Ethes.Pada kesempatan tersebut Jan Ethes sempat membeli balon, kemudian membagikannya kepada sejumlah pengunjung yang membawa anak kecil.\"Terima kasih Mas Ethes,\" ujar seorang warga yang diberi balon.Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga meminta untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara, maupun dengan Jan Ethes.\"Pak Jokowi, boleh foto?\" ujar masyarakat yang kemudian dijawab dengan lambaian tangan memanggil oleh Presiden.Setelah berjalan sejauh kurang lebih 2 kilometer, Presiden dan keluarga meninggalkan lokasi CFD sekitar pukul 08.25 WIB.Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta yang juga ayah dari Jan Ethes, Gibran Rakabuming Raka. (Sof/ANTARA)
Konsensus Nasional untuk Melawan Virus Radikalisme dan Terorisme
Jakarta, FNN - Tantangan menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme dari tahun ke tahun kian meningkat seiring kemajuan teknologi informasi digital dan meluasnya pengguna media sosial.Hal itu digunakan oleh kelompok terorisme untuk kepentingan mereka, misalnya menyebarkan jebakan paham radikal dibungkus bahasa agama, termasuk menggaet anggota baru melalui baiat secara daring.Lihat saja, perbedaan antara pola penyebaran radikalisme dan terorisme antara Al Qaeda (didirikan jutawan Arab Saudi, Osama bin Laden, awal 1980-an) dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah, dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Mosul, Irak, pada 2014).Perkembangan Al Qaeda cenderung konvensional dengan pola rekrut melalui tatap muka dan perkembangan terbatas. Berbeda dengan ISIS, polanya begitu masif dan cepat menyasar ke berbagai negara, semua jenis kelamin dan usia --khususnya generasi milenial dan generasi Z-- pasalnya gerakan ini lahir bersamaan kemajuan teknologi informasi digital dan luasnya pengguna media sosial. Sering kita baca atau lihat berita tentang seorang remaja dari suatu negara yang susah-payah pergi ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mereka mengenal organisasi teroris itu melalui media sosial di internet.Kemajuan teknologi informasi digital dan media sosial menjadi \"ladang subur\" untuk kelompok teroris dalam menyebarkan \"virus\" Intoleransi, radikalisme dan terorisme. Para aktor intelektual ini paham bahwa intoleransi dan radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme.Para anggota ISIS yang tidak mau disebut teroris namun \"mujahidin\" --memanipulasi istilah keagamaan oleh penganut paham radikal dengan bingkai agama-- tersebar dari berbagai negara baik dari negara-negara Asia dan Eropa, Amerika, bahkan dari Indonesia yang umumnya berusia produktif.Dua contoh kasus belakangan ini menjadi indikasi kaum milenial dan generasi Z (Gen Z) kini memang jadi sasaran.Milenial atau generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yakni mereka yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. Sedangkan generasi yang lahir setelah generasi Y (milenial) adalah mereka yang lahir pada 1995 sampai dengan 2010. Kadang Gen Z disebut juga sebagai i-Generation atau generasi internet atau generasi net.Ledakan bom di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28 Maret 2021) dilakukan Lukman dan Dewi pasangan suami istri kelahiran 1995 atau tergolong Gen Z.Kemudian kasus yang menghentakkan, tentang indikasi seorang wanita Gen Z --kelahiran 1995-- bernama Zakiah Aini, diperkirakan terpapar virus melalui dunia maya dan menjadi seorang lone wolf memilih jalan \"jihadis\" dengan menyerang Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Rabu petang (30 Maret 2021).Mereka ternyata berbeda aliran terorisme, yakni Lukman dan Dewi berafiliasi pada Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berkiblat ke Jalo di Filipina Selatan, sementara lone wolf Zakiah Aini diduga bagian dari jaringan ISIS.Kian meluas tantangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Jakarta, 2 Agustus 2022 dalam amanatnya sebelum digelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Dianalogikan sebagai virus, dia --dalam acara itu mengenakan baju daerah dari Palembang-- menjelaskan ideologi yang mengusung kekerasan dan anti kemanusiaan itu menyebar sangat cepat.Menghadapi berbagai tantangan itu, maka BNPT terus melakukan berbagai upaya, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain organisasi keagamaan, tokoh agama dan perguruan tinggi.Perang melawan virus tersebut tidak mungkin hanya oleh BNPT atau Detasemen Khusus 88 Antiteror namun menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga berkolaborasi adalah langkah strategis.Kali ini, BNPT kembali berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.Melalui kerja sama itu, maka selain Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, juga digelar rapat koordinasi nasional antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang di bawah koordinasi BNPT dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di bawah koordinasi Kemendagri dari 34 provinsi.Kegiatan itu juga menghadirkan pejabat Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari 34 provinsi.Dalam acara itu digelar pula Dialog Kebangsaan melibatkan sejumlah pembicara antara lain Pastur Antonius, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Marthinus Hukom, dan Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi R Ahmad Nurwakhid.Perkokoh konsensus nasionalKesiapsiagaan Nasional adalah amanah UU Nomor 5/2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.Kesiapsiagaan nasional sebagai salah satu strategi pencegahan terorisme dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme.Kesiapsiagaan nasional juga sebagai bentuk kewaspadaan dari kian meningkatkan potensi ancaman radikalisme dan terorisme, terutama bagi kawula muda.Pertanyaannya mengapa generasi milenial dan Gen Z jadi sasaran teroris untuk menggaet jadi kelompoknya ?Amar menyebut ada dua faktor, pertama karena usia mereka --khusus Gen Z-- yang masih labil atau dalam proses pencarian jati diri sehingga mudah terpapar virus.Faktor kedua, karena derasnya pengaruh global di era kemajuan teknologi digital serta meluasnya pengguna media sosial seperti kondisi sekarang.Diperkirakan dari total penduduk Indonesia 270 juta jiwa itu ada 202 juta jiwa pengguna internet dan 80 persen adalah memiliki akun berbagai media sosial. Dari pengguna media sosial, 60 persen adalah kawula muda atau generasi milenial dan Gen Z.Menghadapi tsunami informasi dari media sosial maka harus dilawan dengan penguatan literasi, dan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam memperkokoh ketahanan nasional, terdiri berbagai aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Inteloransi, radikalisme, dan terorisme adalah ancaman nyata yang merupakan transnasional ideologi, kejahatan yang anti dengan konstitusi negara dan ideologi negara Pancasila.Indonesia hakikatnya punya identitas diri namun tantangan terus menghadang sebagai konsekuensi dalam pergaulan global yang sarat dengan berbagai kepentingan internasional, nasional dan domestik.Sistem nilai bangsa Indonesia ini terbukti tangguh namun kadang dilupakan. Dari Sabang hingga Marauke terdapat lebih dari 1.300 suku, 600 bahasa ibu, ada agama yang disahkan dan aliran semua adalah kekayaan yang dirumuskan dalam Pancasila.Tapi derasnya pengaruh globalisasi maka sebagian anak bangsa terpengaruh dan berpaling dari ideologi luhur bangsa, yakni Pancasila yang antikekerasan.Menurut dia, jika penanganan virus Covid-19 berhasil dengan berbagai vaksin maka menangkal virus intoleransi, radikalisme dan terorisme juga perlu vaksin, yakni dengan memperkuat konsensus nasional pada empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.Ubah paradigmaSementara itu Hukom menjelaskan ada beberapa poin penting terkait perubahan paradigma dalam penanganan teroris dan eks narapidana terorisme.Langkah itu antara lain mengusulkan agar para eks narapidana terorisme diundang hadir saat perayaan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus 2022. Ini terkait upaya memperlakukan para eks narapisana terorisme secara lebih manusiawi dan memperkuat rasa nasionalis mereka.Upaya lain dalam mengubah paradigma itu, yakni kewenangan Detasemen Khusus 88 dalam proses penangkapan dan penahanan bukan untuk memenjarakan badan tapi mengubah cara pandang atau keyakinan mereka, ini jadi dasar dibentuk program \"Pesantren 200 Hari\".Sesuai UU Nomor 5/2018, Detasemen Khusus 88 Antiteror diamanatkan untuk penangkapan dan penahan selama 14 hari dan bisa ditambah tujuh hari serta proses penyidikan 200 hari. Terkait upaya mengubah pola pikir itu maka lahir program \"Pesantren 200 hari\" untuk penguatan moderasi beragama.Berbagai kegiatan dalam program \"Pesantren 200 Hari\", disebut Hukom, sebagai internalisasi nilai-nilai baru untuk menghapus doktrin kekerasan yang sebelumnya mereka dapatkan sebagai anggota teroris.Aparat Detasemen Khusus 88 di daerah juga diperintahkan memperlakukan eks narapidana khusus dan keluarganya secara baik. Misalnya, diperintahkan aparat Detasemen Khusus 88 di daerah harus menyambut eks narapidana terorisme saat keluar dari penjara dengan suatu pesta. Kegiatan itu harus melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat, tujuannya agar mereka bisa diterima kembali dan tidak eksklusif.Berdasarkan pengalaman Detasemen Khusus 88 Antiteror, hampir semua pelaku teroris dalam interaksi sosial berlaku eksklusif.Sedangkan pendekatan kesejahteraan, mereka juga mencari pekerjaan dan menyantuni keluarganya, khususnya bagi eks narapidana terorisme dari lapisan tak mampu.Tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror ini kadang dicibir dan diprotes sejumlah kalangan, padahal tujuannya selain untuk kemanusiaan juga sebagai sarana kontak agar petugas tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi sangat penting dalam menjaga mereka agar tidak terpapar lagi.Upaya mengubah paradigma oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror --khususnya memandang anggota teroris sebenarnya korban dari jebakan paham anti kemanusiaan-- cukup berhasil dalam menyembuhkan para eks narapidana terorisme dan keluarganya baik dari virus radikalisme maupun dari trauma psikis akibat hukuman sosial.Salah satu contoh, berhasil menjadikan seorang anak teroris bisa diterima di lingkungannya yang sebelumnya selalu murung, dikucilkan dan tak mau bergaul.Ia menyebut itu adalah anak dari Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto (saat itu sebagai menteri koordinator bidang Polhukkam) di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10 Oktober 2019).Adapun Nurwakhid mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain --apalagi Irak, Afganistan dan Suriah-- maka hakikatnya Indonesia cukup berhasil menjaga kestabilan keamanan dari ancaman radikalisme dan terorisme.\"Kata kunci\" sehingga Indonesia berhasil melawan virus itu, yakni terus menjalin kolaborasi, memperkokoh konsensus nasional dan mengubah paradigma dalam penanganan para tahanan dan eks narapidana terorisme.Perubahan paradigma telah menumbuhkan asa baru bagi eks narapidana terorisme bahwa mereka bisa kembali diterima sebagai anak bangsa meski sebelumnya sempat tersesat dengan paham anti kemanusiaan.Strategi lainnya, kata dia, adalah terus membangun dan menyebarkan kontra narasi bahkan kontra simbol-simbol di ruang digital untuk melawan radikalisme.Hal itu tergambar dari keindahan musik angklung dengan melibatkan semua peserta rapat koordinasi nasional yang mendapat pelatihan singkat oleh seorang pemandu untuk memainkan alat musik dari Jawa Barat itu saat pembukaan acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Inilah gambaran utuh Indonesia bak sebuah simponi yang meski berbeda-beda tangga nada pada setiap alat angklung --simbol keanekaragaman budaya, suku dan agama-- namun bisa melahirkan keindahan alunan suara jika musik dimainkan bersama-sama (berkolaborasi) dan harmoni dalam memperkokoh konsensus nasional. (Sof/ANTARA)
Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU
Jakarta, FNN - Ahad (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU dengan kehadiran sekitar 5.000an kadernya. Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. \"Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022). Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya. \"Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,\" katanya. Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU. Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat. Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video. Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pujul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta. “Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri. (sws).
Jokowi Janji Mau Naikkan Pensiunan TNI, Semoga Tak Ingkar Janji Lagi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pensiunan TNI di SICC (Sentul Internasional Convention Center), Jumat, 5 Agustus 2022. Jokowi berjanji akan menaikkan pensiun para purnawirawan TNI. “Keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi dan mengkondisikan tiga periode,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official. Berikut petikan lengkapnya: Halo apa kabar? Wah, akhir pekan hari yang cerah dan saya kira bagi kalangan TNI pensiunannya terutama, pasti juga cerah karena ada sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Betul. Yang cerah itu sinyalnya. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin itu, saya mesti menyampaikan semacam ralat, karena ini saya mendapat ralat dari beberapa viewer kita ya mengingatkan bahwa beda antara Yanmas dengan Yanma. Kemarin kita bahas soal Pak Ferdy Sambo dan sejumlah Jenderal yang ditempatkan di Yanma. Jadi yang berbeda itu Yanma (Pelayanan Markas) bukan Yanmas (Pelayanan Masyarakat). Jadi beda. Ini penting mengingatkan karena sebagai lembaga penyiaran kita memang ada di dalam kode etik undang-undang dan sebut juga hak jawab dan hak koreksi. Kalau hak jawab itu adalah orang yang merasa dirugikan dan kita berkewajiban untuk memberikan porsi hak jawab. Sementara hak koreksi itu ya seperti ini, koreksi atau ralat kalau ada yang salah, siapa saja yang merasa tahu dan kita salah jadi diingatkan untuk dikoreksi. Dengan demikian, dengan ini saya perbaiki. Pelayanan Markas ini sebenarnya bahasa halus, kalau untuk para Jenderal ya masuk kotaklah. Itu dinon-jobkan. Terima kasih dan terus kita selalu diingatkan, dan sekali lagi bahwa sebagai lembaga penyiaran jika Anda merasa dirugikan Anda boleh mengajukan hak jawab, kalau Anda merasa ada yang salah pada kami silahkan dikoreksi. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal yang ini saya kira nggak perlu dikoreksi. Saya bingung kemarin ketika melihat video-video silaturahmi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Tahun 2022. Kalau nggak salah ini yang pertama kalinya. Banyak yang kontra, banyak yang nggak sepakat juga ini. Ada apa mobilisasi? Kok kesannya dimobilisasi para Purnawirawan Angkatan Darat gitu. Nah, yang kemudian saya bingung ini sebenernya yang kampanye ini Bapak Prabowo atau Pak Jokowi? Kalau Pak Prabowo, wajarlah, dia masih ingin Pilpres maju lagi. Atau dua-duanya kampanye karena ada Projo, Prabowo Jokowi. Ya, saya kemarin pas melintas di situ. Saya dari Sentul dan beberapa polisi yang saya kenal gitu bilang, “Eh, Pak Rocky, nggak mampir?” Saya bilang, “Ya, saya nggak bakal jadi purnawirawan tuh”. Jadi, sebetulnya orang anggap bahwa ada kebutuhan Presiden Jokowi itu terutama, atau panitia ya kabinet Jokowilah untuk saat-saat terakhir, ya memberi semacam tanda jasa pada para purnawirawan. Tapi itu terlalu eksklusif juga, karena banyak juga yang purnawirawan, guru purnawirawan (pensiun). Jadi orang melihat ada semacam eksklusivitas, apalagi Pak Prabowo adalah juga seorang militer dan mengumpulkan purnawirawan. Beberapa purnawirawan justru merasa nggak perlu hadir ke situ karena itu politis kan. Saya dapat banyak juga informasi, “Bang, sudah tahu ada undangan?” “Ya, saya tahu tuh.” “Saya nggak mau datang”. Kenapa, ya itu politis. Tetapi, lepas dari soal politis, memang ada kebutuhan Pak Jokowi untuk merasa aman di dalam satu komunitas. Sekarang dia merasa aman karena diasuh oleh Pak Prabowo. Begitu kira-kira. Jadi rasa aman yang kemarin itu rasa aman yang disajikan oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo langsung memuji-muji Pak Jokowi di depan para purnawirawan. Demikian juga kalau relawan melakukan Munas semacam itu, Pak Jokowi merasa aman. Jadi kelihatannya Pak Jokowi dapet semacam relasi antara keinginan dia untuk merasa aman dan apa yang masih bisa dia berikan pada kelompok ini. Karena itu kemudian dijanjikan langsung kan. Rasa aman itu kan langsung menimbulkan keinginan untuk memberi balas jasa. Atau sebelumnya balas jasa dulu supaya rasa aman dapat. Saya akan panggil Ibu Sri Mulyani. Mungkin Ibu Sri Mulyani sekarang lagi bingung mau dipanggil buat ambil dari mana lagi duitnya. Tetapi, karena sudah diucapkan Pak Jokowi di forum publik ya pasti Sri Mulyani harus taati itu. Kan berkali-kali dia tahu semacam bocoranlah. Maka dia bingung, ini dari mana uangnya? Sama dulu waktu Pak Jokowi di kampanye tahun ke-2, minta supaya siapkan uang 10 triliun buat kartu Pintar segala macam, kan Sri Mulyani berkomentar, waduh itu dari mana uangnya. Tapi karena sudah diucapkan akhirnya musti dicari dan nggak ketemu uangnya. Kosong. Jadi saya lihat Pak Jokowi sekaligus mendua sebetulnya. Dia tahu ekonomi lagi buruk, kan beliau sendiri yang mengatakan ya tapi ini APBN kita lagi bermasalah, tapi dijanjikan. Ya itu pusingnya Sri Mulyani. Jadi ini yang seger kemarin itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang puyeng sekarang Ibu Sri Mulyani. Ya, saya kira Anda terlalu serius menafsirkan ucapan Pak Jokowi. Sri Mulyani saya kira pasti lebih paham dibandingkan masyarakat. Masyarakat sudah tahu kok kalau menafsirkan ucapan Pak Jokowi itu secara terbalik. Ini janji di depan publik yang nanti akan dibongkar lagi. Tapi mungkin Pak Jokowi akan bilang, ya Cuma janji kok ditagih. Nah, hal yang begini yang orang lihat memang Pak Jokowi masih dalam tahap berkampanye. Sudah di ujungnya pun masih mau berkampanye. Demi apa kampanye itu pertanyaannya kan? Nanti ada musyawarah rakyat, di situ beliau akan bisa diminta untuk mempersiapkan seseorang yang bakal merawat dia nanti setelah lengser. Ini kan juga Purnawirawan, berkampanye di depan purnawirawan dengan sinyal bahwa ia peduli dengan keadaan. Karena Purnawirawan kan mungkin 10% di situ Jenderal yang tahu juga keadaan ekonomi Indonesia. Jadi pasti akan ada pembicaraan di kalangan purnawirawan juga. Saling WA, itu bener nggak sih janjinya? Jadi kira-kira begitu. Kata FNN, oh nggak usah terlalu percaya tuh karena beliau men of contradiction. Jadi biasa saja. Jadi kita kita melihat sebetulnya suasana baru. Yang agak unik, Pak Prabowo gembiranya berlebihan. Oke, tapi gini ya. Kalau jenderal-jenderal saya kira bagaimanapun pasti tabungannya ya lebih banyak dibandingkan para prajurit level Tamtama, Bintara gitu. Ini kan dalam situasi begini nggak tepat jugalah kalau cuma memberi angin segar. Karena ekonomi sulit. Lepas dari apapun, para purnawirawan, terutama yang level bawah ini, pangkat-pangkat rendah ini, ya jelas berharap banyak kalau ada ucapan dari seorang Presden semacam itu. Ya, kalau buat saya, mestinya Pak Jokowi mulai dengan justru memberitahukan keadaan sebenarnya, ekonomi sulit dan kami memang masih ada cadangan, tapi subsidinya juga naik sehingga pengeluaran untuk rakyat banyak. Nah, purnawirawan mungkin ikut prihatin. Kan itu lebih lebih membumi, karena dengan sendirinya orang merasa oke ada kejujuran dari Pak Jokowi. Kalau sekarang justru bikin kecemburuan karena seolah-olah dieksklusifkan purnawirawan ini. Kenapa purnawirawan dikumpulkan di situ, karena di situ petinggi-petinggi Pak Jokowi yang berjejer itu ada Pak Luhut, Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono. Jadi, semua kemudian melihat ini betul-betul politis dalam upaya untuk membackup beliau. Jadi ini ide siapa? Ide Pak Luhut atau Pak Prabowo atau ide Projo? Mungkin Projo bilang yang nggak mungkinlah kami mengumpulkan purnawirawan itu. Susah masuk akalnya. Tetapi, sekali lagi, kejujuran seorang pemimpin harus terbaca di dalam cara dia meminta dukungan yang otentik. Ini menurut saya tidak otentik, apalagi kalau misalnya dalam dua bulan ke depan ada krisis ketegangan Taiwan dan Cina, lalu krisis bahan bakar lebih meningkat, krisis energi meningkat, dan kita tidak ada uang, lalu para purnawirawan merasa awas bohong lagi ya. Itu sebetulnya yang nggak sehat. Ya kita cuma mau kasih semacam sinyal ya tidak usah berjanji itu. Lebih bagus pastikan bahwa saya presiden berterima kasih kepada para purnawirawan karena ikut merawat bangsa supaya tidak terpecah-belah, dan saya ingin agar ada presiden baru yang juga bisa meneruskan ide kesatuan sebagaimana para purnawirawan bersatu. Itu saya kira lebih enak didengar karena ini kan langsung kayak nyogok. Itu buat apa Presiden diform semacam itu, bertindak seperti calo itu atau makelar. Kan dalam tafsirnya begitu. Ini moment yang bagus sekali buat presiden untuk menerangkan keadaan bangsa. Kalau saya simak ini kelihatannya masih “if” Bung Rocky. Artinya, nanti Pak Jokowi bisa ngeles bahwa saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani. Begitu saya ajak itung-itungan ternyata itungannya nggak masuk. Jadi ya batal. Kan gitu. Tapi gini, saya ini kemudian jadi penasaran. Saya kemudian bongkar-bongkar, ternyata saya ketemu bahwa dulu itu sempat lima tahun di awal periode Pak Jokowi itu gaji para pensiunan nggak naik. Dan kemudian, akhirnya naik pertamakalinya, pada bulan Maret 2019. Sebulan kemudian, tanggal 17 April kita melaksanakan Pemilu. Tapi, yang sejak kemarin saya mikir, untuk apa Pak Jokowi berkampanye lagi? Wajar kalau pada tahun 2019 beliau memanfaatkan anggaran untuk mendongkrak elektabilitasnya. Sah-sah saja itu, meskipun secara etika kurang baik tapi secara anggaran nggak ada persoalan. Tapi kalau sekarang apa yang harus dikejar oleh Pak Jokowi? Itu pertanyaan publik begini, ngapain masih kampanye? Ya jawabannya jelas, untuk conditioning, untuk mengondisikan tiga periode. Kan dengan mudah orang bilang enggak, bukan untuk tiga periode. Lalu apa? Kan yang antri juga untuk dapat semacam janji itu adalah guru-guru honorer yang juga kadang tiga bulan belum dibayar gajinya. Jadi kenapa dipilih secara strategis kaum purnawirawan ini, mungkin ada keresahan di kalangan purnawirawan yang kita dengar juga, ada kelompok-kelompok yang berpendapat kok arah bangsa ini enggak bagus ya. Kok Pak Jokowi gagal untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi keadaan ini membuat interpretasi kita jadi berlapis karena ada keresahan maka Pak Jokowi datang dengan janji, atau karena memang Pak Jokowi ingin memelihara komunitas ini untuk meloloskan ide tiga periode, suatu waktu. Karena segala hal yang terus berlangsung sekarang tetap orang akhirnya mengetahui kalau Pak Jokowi itu memang nggak ingin menghentikan ide tiga periode, sekaligus sinyal buat Ibu Mega bahwa saya Presiden Joko Widodo memang saya anggota partai, tetapi bukan petugas partai. Jadi semua sinyalnya begitu karena Ibu Mega mungkin akan berkomentar ngapain masih kampanye. Kan sudah dibilang semua kampanye tunggu perintah saya. Jadi, sekali lagi keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi itu. Yang sementara ini Pak Prabowo sudah diusung sebagai calon presiden dan Pak Jokowi wakil presidennya Prabowo-Jokowi. Lalu orang mulai bikin kalkulasi kalau ada sesuatu terjadi goncangan kecil berarti Pak Jokowi bisa kembali jadi presiden karena wakil presiden bisa diaktifkan kembali. Jadi semua analisis jadi kacau dan orang lupa bahwa yang kita tuntut itu adalah kompetisi dari 0%, bukan yang jual-jual janji semacam ini. Itu kira-kira analisis kita. (ida, sof)
Terorisme Tidak Berkaitan Dengan Ajaran Agama
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, dan sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama mana pun.Hal itu disampaikan Moeldoko dalam sambutannya pada peluncuran Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dan Peringatan 19 Tahun Tragedi JW Marriot 2003, di Jakarta, Jumat (5/8), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.\"Apa pun alasannya, semua ajaran agama menolak aksi teror. Jadi aksi terorisme tidak bisa berlindung di balik agama,\" kata Moeldoko.Moeldoko pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk tetap mengingat aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar terus terbangun kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman gangguan keamanan.\"Saya sepakat kita harus memaafkan aksi-aksi terorisme. Tapi jangan pernah melupakan peristiwa tersebut agar kita selalu waspada,\" kata Moeldoko.Sebagai informasi, Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” ditulis oleh Sony Soemarno salah satu penyintas Bom JW Marriot, pada tahun 2003.Moeldoko menyampaikan sejak peristiwa teror bom JW Marriot 2003, pemerintah telah mengadopsi pendekatan \"Whole of Government\" untuk melawan terorisme, mulai dari hulu dengan pendidikan hingga hilir melalui penindakan.Secara regulasi, kata dia, pendekatan tersebut diperkuat dengan penerbitan UU Nomor 5/2018 dan Perpres No 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstemisme Berbasis Kekerasan.Merujuk kajian LAB45 pada 2021, Moeldoko menyebut tren serangan teror secara konsisten menurun sejak 2000. Nilai agregat pada Global Terrorism Index juga turun, dari angka 6,55 pada 2021 menjadi 5,5 pada 2022.\"Nilai lebih rendah, berarti lebih baik. Ini hasil kerja keras pemerintah dan semua pihak dalam melawan terorisme. Pemerintah tidak bekerja sendiri,\" seru Moeldoko.Moeldoko memastikan negara hadir untuk para korban aksi terorisme. Ia mencontohkan pembayaran kompensasi kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari 40 peristiwa terorisme masa lalu nilainya mencapai Rp39 miliar.\"Kehadiran negara diharapkan dapat membawa semangat baru serta optimisme baru bagi korban dan keluarganya,\" ujar Moeldoko.Moeldoko menyampaikan harapan agar Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dapat menginspirasi semua pihak untuk berjuang bersama melawan terorisme.\"Saya berharap peluncuran buku ini (The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot), menjadi inspirasi kita semua untuk berjuang bersama melawan aksi terorisme,\" harap Moeldoko.Penulis Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot\" Sony Soemarno menjelaskan proses penulisan hingga penerbitan buku memakan waktu panjang, yakni selama 15 tahun.Buku tersebut berisi tentang testimoni korban, mantan pelaku aksi terorisme, dan perjalanan dirinya dalam melakukan program deradikalisasi dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga lembaga pemasyarakatan lain. (Ida/ANTARA)
Forum Pemred Didorong untuk Memunculkan Objektivitas di Media
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong Forum Pemred agar bisa memunculkan sisi objektivitas di semua media sekaligus dibarengi dengan independensi.\"Ini dibutuhkan. Beda dengan subjektivitas. Subjektivitas membawa data juga tapi dia adalah pandangan parsial, sementara objektivitas pandangan komprehensif,\" kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara Forum Pemred di Jakarta, Jumat.Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menilai belakangan yang sering hilang adalah objektivitas di media massa. Padahal, objektivitas memberikan ruang yang setara.\"Kalau kita ingin membangun kepercayaan, maka kita membutuhkan objektivitas,\" ujarnya.Menurut dia, membangun objektivitas sangat penting dalam upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia. Seiring dengan itu, persatuan juga harus dijaga dengan rasa keadilan.Sebab, akan sulit membangun persatuan dalam ketimpangan, demikian juga sulit membangun persatuan dalam kondisi ketidaksetaraan.Apabila media menjadi wahana kesetaraan gagasan dan kesetaraan kesempatan, maka diyakini perasaan kebersamaan anak bangsa akan muncul, jelas dia.\"Dengan begitu kita bisa meraih tujuan bersama-sama,\" ujarnya.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, telah mencoba menerapkan ruang ketiga. Pertama, di tataran keluarga atau rumah, kedua di ruang kerja, dan ketiga ialah ruangan yang menyetarakan tanpa adanya intimidasi lintas kelas.Sebagai contoh, pemerintah setempat yang memberikan ruang seluas-luasnya terkait dengan fenomena sosial di Jalan Sudirman beberapa waktu lalu.\"Tujuannya kita ingin menjadikan kota ini memberikan perasaan kesetaraan dan siapa saja bisa menikmati tanpa ada tekanan,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Didukung 19 Pengprov, LaNyalla Daftar Calon Ketua Umum PB Muay Thai Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) untuk periode 2022-2026. Ada 19 pengurus provinsi yang memberikan dukungan kepada LaNyalla. LaNyalla yang selama ini merupakan Dewan Pembina PB MI merasa terpanggil untuk terjun langsung mengurus Muay Thai Indonesia setelah melihat berbagai polemik dalam tubuh organisasi tersebut. Dia merasa prihatin dengan berbagai persoalan internal PB MI yang pada akhirnya berimbas pada atlet. “Ini demi kemajuan olahraga Muay Thai. Ini juga bentuk kepedulian saya bagi para atlet. Saya kasihan dengan kondisi mereka dimana banyak pengaduan dari atlet maupun pengurus daerah, bahwa kepengurusan organisasi ini telah banyak menyimpang dari AD/ART,” ujar LaNyalla, Jumat (5/8/2022) saat mengembalikan formulir pendaftaran. Jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PB MI, LaNyalla mengaku akan langsung melakukan pembenahan internal sehingga roda organisasi berjalan seiring dengan peningkatan prestasi atlet. “Jika terpilih nanti saya langsung konsolidasi dan re-organisasi. Yang kurang tertib segera akan saya tertibkan supaya prestasi Muay Thai melesat. Apalagi kita harus segera persiapkan diri untuk hadapi PON 2024,” tegas dia. LaNyalla datang ke kantor KONI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Aceh, Fachrul Razi. Juga Ketua Umum (Ketum) Pengurus Provinsi (Pengprov) Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB, yang juga Ketua Dewan Guru Nasional dan Roni Alfanto, Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Banten. Dia diterima oleh M Otniel Mamahit, Wasekjen KONI yang juga Tim Ketua Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum PB MI. Pemilihan Ketum PB MI sendiri baru akan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Sultan Jakarta pada 10 Agustus 2022. “Calon Ketua Umum yang kembalikan formulir pendaftaran setidaknya didukung oleh 20 persen Pengprov. Ini Pak LaNyalla didukung 19 Pengprov berarti mendapat dukungan sekitar 70 persen. Sangat sangat memadai,” ujar M. Otniel Mamahit. Sementara itu di kesempatan lain Kabid Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Andrie TU Sutarno yang ditunjuk sebagai caretaker PB MI oleh Ketua KONI mengatakan dalam waktu 4 bulan pihaknya diminta melakukan persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa PB MI untuk memilih Ketua Umum baru. “Setelah proses pengembalian formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum PB MI ini, kita akan segera validasi dan verifikasi berkas kemudian Munaslub,” ujar dia. Ditambahkannya kepengurusan PB MI memang harus segera dibentuk supaya Muay Thai bisa dipertandingkan dalam PON 2024. ”Pada PON Papua, banyak masalah terjadi di cabang Muay Thai ini. Makanya KONI Pusat meminta ada perbaikan di tubuh pengurus pusat Muaythai, supaya cabor ini bisa dipertandingkan di PON 2024. Batas waktunya di bulan Agustus ini sehingga Munaslub harus segera digelar,” katanya. Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB merasa sangat yakin LaNyalla mampu membawa Muay Thai semakin berprestasi. “Beliau sudah teruji di organisasi pemuda, pernah Ketua Umum PSSI, sekarang Ketua lembaga tinggi negara, kita semua yakin Muay Thai Indonesia akan bergairah lagi,” katanya. “Beliau ini juga teruji memperbaiki hal-hal kecil kemudian menjadi besar. Beliau termasuk pendiri dan Pembina Muay Thai jadi tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya. Mohon dukungan semua pihak,” tambah Evi. Seperti diketahui KONI Pusat tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Muay Thai Indonesia yang sudah digelar di Subang, Jawa Barat Rabu (22/12/2021) lalu. Dalam Munas, Sudirman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBMI. KONI Pusat saat itu meminta Munas ditunda sampai proses hukum yang menjerat Ketua Umum PBMI Sudirman selesai. (Ida/LC)
Komnas HAM Membuka Peluang untuk Periksa 25 Polisi yang Tidak Profesional
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI membuka peluang memeriksa 25 polisi yang telah diperiksa Inspektorat Khusus Tim Khusus Polri terkait tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Irjen Polisi Ferdy Sambo.\"Belum, kami belum mengagendakan tetapi tidak tertutup kemungkinan,\" kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Jumat.Sejauh ini, kata Beka, Komnas HAM akan bekerja berdasarkan tahapan yang ada. Khusus hari ini, lembaga HAM tersebut menjadwalkan pemeriksaan uji balistik. Namun, jika Tim Siber datang, Komnas HAM langsung melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan.\"Tapi kalau ditanya soal 25 anggota polisi tersebut, belum kami putuskan,\" kata Beka.Terkait pemeriksaan uji balistik, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal, misalnya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.Beka mengatakan apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, termasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.Hingga saat ini Beka mengaku belum mendapatkan keterangan siapa saja yang akan hadir, termasuk jumlah personel yang datang ke Kantor Komnas HAM untuk memberikan keterangan.\"Namun yang jelas mereka sudah konfirmasi pagi ini akan datang ke Komnas HAM,\" kata dia.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan 25 personel Polri tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Irsus Timsus Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Polisi Agung Budi Maryoto. (Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Tahu Nilai Uang Pensiunan Kurang, tapi Tak Janji Menaikkan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa besaran uang pensiun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dari unsur Angkatan Darat (AD) masih kurang, namun tidak janji dapat menaikkan nilainya.\"Saya sampaikan yang disampaikan Pak Doni Munardo tadi, saya tahu, saya tahu, bahwa gaji pensiun untuk tamtama berada di angka Rp2,6 juta betul? Untuk bintara berada di angka Rp3,5 juta, bener? Dan untuk perwira pertama, kapten (sebesar) Rp4,1 juta, betul? Saya tahu, saya tahu, saya tahu apalagi yang berada di Jabodetabek, angka ini adalah angka yang masih sangat kurang,\" kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center Bogor, Jumat.Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022.Sebelumnya, Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dalam sambutannya meminta agar Presiden Jokowi dapat menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan.\"Pemerintah telah memberikan THR, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13 tapi saya tahu itu tetap masih kurang. Saya tidak janji, karena tadi saya sampaikan bahwa APBN kita berada di posisi tidak mudah,\" ungkap Presiden.Namun Presiden Jokowi menyebut akan mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan tunjangan para purnawirawan.\"Tapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan, akan saya ajak hitung-hitungan, kalau nanti hitung-hitungan sudah final akan saya sampaikan kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian,\" tambah Presiden.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pada 2030, posisi \"gross domestic product (GDP) Indonesia akan berada di nomor peringkat terbesar ke-7 dunia dan pada 2045 berada di posisi ke-4 di dunia. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila pemerintah dan masyarakat terus mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi bahan mentah, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.\"Akhirnya apa? kalau kita konsisten dan berani melakukan hilirisasi tadi, pertumbuhan ekonomi dan GDP kita akan 3 kali lipat dari yang sekarang, yaitu dari 1,2 - 1,3 triliun dolar AS menjadi di atas 3 triliun akhirnya apa? APBN menjadi menggelembung lebih besar, akhirnya apa? Porsi anggaran untuk gaji dan pensiunan juga akan lebih besar. Tapi nunggu tahun 2030. Sebentar saya sampaikan tadi guyonan,\" ungkap Presiden sambil sedikit tertawa.Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian tanpa henti para purnawirawan.\"Bapak ibu tidak pernah henti baik selama aktif sebagai anggota TNI selalu berbuat terbaik dalam menjalankan tugas dan setelah purnatugas pun tidak pernah melepaskan hati dan pikiran untuk negeri yang kita cintai ini. Untuk itu saya menyampaikan atas nama rakyat dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya,\" tambah Presiden.Saat memberikan sambutan, Doni Monardo mengatakan pengabdian seorang bhayangkari negara tidak mengenal batas, ruang, dan waktu sehingga program utama PPAD yang digulirkan adalah bidang kesejahteraan mengingat sebagian besar purnawirawan masih perlu mendapatkan kesejahteraan.\"Bapak Presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior, termasuk dari para tamtama dan bintara purnawirawan. Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup, mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,\" kata Doni Munardo.Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman. (Ida/ANTARA)
POPULER
