POLITIK
Harga BBM Bersubsidi Seharusnya Tidak Naik
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seharusnya tidak naik karena alokasi anggaran di APBN untuk subsidi energi jumlahnya bertambah.\"Di tengah pernyataan, kenaikan alokasi APBN untuk subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun. Artinya, subsidi naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, namun terjadi kontradiksi yaitu harga BBM bersubsidi justru direncanakan akan naik,\" kata Rieke dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Menurutnya, ketika alokasi anggaran negara untuk subsidi energi naik, maka secara logika harga jual kepada rakyat tidak naik. Oleh karena itu, dia mempertanyakan kenapa harga jual BBM ke rakyat malah direncanakan naik padahal alokasi uang rakyat di kas negara untuk subsidi BBM bertambah.\"Presiden Jokowi telah memberikan keputusan politik anggaran yang luar biasa untuk memperkuat bangkitnya ekonomi rakyat, khususnya mereka yang miskin dan tidak mampu melalui lokasi APBN untuk program-program, termasuk subsidi energi,\" kata Rieke.Dia mendukung komitmen Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena alokasi subsidi BBM dari APBN sudah naik tiga kali lipat.Rieke mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Presiden Jokowi pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/8), yang menyebutkan hingga pertengahan tahun 2022, APBN surplus Rp106 triliun.Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.Rieke juga mendukung Presiden Jokowi untuk memerintahkan menteri-menteri terkait untuk memperbaiki data penerima subsidi #SatuDataIndonesia yang akurat dan aktual, termasuk penerima subsidi energi.\"Alokasi APBN Rp502 triliun untuk subsidi BBM wajib tepat sasaran kepada warga yang miskin dan tidak mampu,\" ujar Rieke Diah.Dia meminta Kementerian BUMN memberikan jawaban tertulis tentang rincian minyak mentah dari Indonesia dan impor. Dia juga meminta rincian impor minyak mentah, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022 serta dari mana sumber data penerima subsidi energi tahun 2019-2022. (Sof/ANTARA)
Rektor USU: DPD Semakin Kuat di Tangan LaNyalla
Medan, FNN – Kehadiran sosok AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dinilai berdampak positif di DPD RI. Menurut Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amir, di tangan LaNyalla DPD RI semakin kuat. Penilaian itu disampaikan Muryanto Amir saat Kuliah Umum Ketua DPD RI dengan tema ‘Rekonstruksi Terhadap Kewenangan Istimewa Lembaga Legislatif di Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945′, yang diselenggarakan Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Rabu (24/8/2022). “Dengan pola dan model sekarang, Indonesia termasuk salah satu negara yang agak berbeda. Ada DPD, DPR dan MPR. MPR itu adalah lembaga yang tetap, sementara kalau di Amerika, kongres itu adalah lembaga yang penggabungan ketika bersidang antara host dan senat. Namun DPD di Indonesia semakin hari semakin ke sini mulai kuat dan mulai meningkatkan perannya, ” ujarnya. Menurutnya, hal ini adalah ciri baru yang ada dalam perdebatan saat penataan kelembagaan pada waktu dulu. “Rekonstruksi ini terjadi dan DPD di bawah kepemimpinan LaNyalla, kembali memberikan stretching point penting mengenai penguatan itu sendiri, pada tahap ke 2 ini lobinya setengah berhasil. jadi misalnya harusnya memiliki kekuatan untuk menetapkan Undang-Undang, dari hanya bisa ikut terlibat dalam mengusulkan, tapi tidak bisa menetapkan,” ujarnya. Muryanto Amir mengatakan, hal ini jadi sangat penting. Terutama untuk bisa memberikan pemahaman posisi DPD seperti apa dan kemajuan daerah itu bisa disalurkan secara pasti oleh kelembagaan DPD. “Karena DPD lahir sebagai sebuah lembaga legislatif untuk memperkuat lembaga daerah. Kita tidak bicara mengenai siapa yang lebih kuat, tetapi distribusi kekuasaan itu bisa sangat penting terutama membicarakan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing fungsi yang diperankan oleh semua anggota legislatif,” paparnya. Iya menambahkan, ini menjadi harapan penting, dan posisi mahasiswa harus memahami benar secara teoritis kajian-kajian kelembagaan ini. Sementara Dekan FH USU, Mahmul Siregar, mengatakan kuliah umum ini untuk mendengarkan salah satu subsistem hukum yang sangat penting di Indonesia. “Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara sejahtera. Artinya, hukum harus bisa mensejahterakan rakyat. Hukum adalah instrumen bagi kita semua untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kita butuh hukum yang kuat, adil dan bisa memberikan manfaat,” ujarnya. Mahmul Siregar menambahkan, salah satu yang paling penting dalam struktur hukum yaitu lembaga penegak hukum, sistem keputusan politik, sistem pengambilan keputusan politik dan sistem yang mengaitkan berbagai lembaga, termasuk bagaimana membentuk hukum dan menegakkannya,” ujarnya. “Tentu hukum yang akan kita lihat dalam konteks kuliah pada hari ini adalah hukum yang sangat mendasar, hukum yang berada pada hirarki yang tinggi yaitu UUD 1945,” tambahnya. (Sof/LC)
Dr Anton Permana : Penjarakan Ferdy Sambo di Lapas Nusakambangan
Jakarta, FNN -- Jika nanti pengadilan telah memvonis Irjen Fredy Sambo, sebaiknya mantan Kepala Divisi Propam Polri tersebut dipenjarakan di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Usulan tersebut disampaikan Pengamat pertahanan keamanan Dr Anton Permana dalam seminar bertajuk, \"Selamatkan NKRI dari Mafia di Tubuh POLRI\" di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Usulan tersebut disampaikan Anton Permana karena tersangka Ferdy Sambo dikenakan hukuman berat berlapis. Ferdy Sambo dan empat tersangka lainnya dijerat pasal pembunuhan berencana. Mereka dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 jo 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Penyidik tim khusus Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kelima tersangka itu adalah bekas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuwat Maruf, dan Putri Candrwathi yang merupakan istri Sambo. Adapun Brigadir J merupakan salah satu ajudan Sambo. Brigadir J disebutkan tewas akibat ditembak di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat 8 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Anton Permana, meminta agar Tim Penyidik Mabes Polri bisa mengusut secara tuntas dan transparan kasus pembunuhan Brigadir J. \"Saya juga meminta agar Satgassus Merah Putih bisa dibubarkan secara permanen. Audit terbuka dan investigasi mendalam terhadap kinerja Satgassus selama ini. Dan menindak tegas apabila ditemukan perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran kode etik dan profesi yang di lakukan Satgassus,\" kata Anton Permana. Dia juga mendesak agar Presiden Jokowi melakukan transformasi total terhadap institusi Polri, baik dalam restrukturisasi personil, pembinaan doktrin, dan mengembalikan jati diri Polri sebagai Polisi rakyat. Selain itu UU Nomor Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebaiknya di revisi agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman serta siap dalam menghadapi tantangan ke depan Anton Permana yang juga alumni Lemhanas ini juga meminta kepada Presiden RI, DPR/MPR, untuk memastikan tidak akan terjadi lagi skandal baik Ferdy Sambo dan Satgassus yang meresahkan masyarakat, dan menciderai nilai/nilai kebenaran, keadilan, serta kewibawaan pemerintah. (TG)
Indonesia Perlu Tetap Waspada Meski Mampu Melewati Krisis
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menekankan Indonesia perlu tetap bersikap waspada meskipun telah mampu melalui krisis dengan baik, bahkan beragam pencapaian positif di berbagai sektor perekonomian.Hal itu disampaikan Ma\'ruf Amin dalam sambutannya secara daring pada Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional ISEI Tahun 2022 di Jakarta, Rabu.\"Bangsa kita patut bersyukur atas aneka pencapaian di tengah berbagai ragam persoalan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif, inflasi yang relatif terkendali, dan surplus neraca perdagangan. Sungguh pun begitu, kita wajib waspada karena aneka rintangan telah menghadang di depan mata,\" kata Ma\'ruf.Wapres menyebutkan beberapa tantangan ke depan, di antaranya pada tingkat global, inflasi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang tembus di atas 8 persen. Sementara itu, pada tingkat domestik, sejak awal dekade 2000-an kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami penurunan.Untuk itu, kata Ma\'ruf, harus ada pendalaman ekonomi yang memberikan nilai tambah.\"Artinya, pendalaman ekonomi yang bernilai tambah menjadi pekerjaan rumah pada masa mendatang. Reindustrialisasi menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari,\" katanya.Dari sisi kemandirian pangan dan energi, dia memandang perlu penguatan dan pemerataan kedua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian itu agar dapat turut mendukung pemerataan kesejahteraan di Indonesia.Dari aspek ekonomi, kata Wapres, mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus ikhtiar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, yakni memastikan kehadiran infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi sampai ke pelosok negeri agar pertumbuhan ekonomi menyentuh semua lapisan, bukan hanya segelintir orang yang menikmatinya.Menutup sambutannya, Wapres mengingatkan kemampuan Indonesia menghadapi tantangan harus menjadi pengalaman berharga sebagai bekal menghadapi tantangan berikutnya pada masa depan.\"Sejarah memberikan pelajaran bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis 2008 dengan baik dan perekonomian kembali berada di jalur pemulihan tahap demi tahap. Saya juga yakin perkara sosial ekonomi yang dihadapi kali ini bisa dilalui dengan baik, insyaallah, berbekal pengalaman dan pengetahuan tersebut,\" kata Wapres. (Ida/ANTARA)
Motif Tewasnya Brigadir J Dipertanyakan Anggota DPR ke Kapolri
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mempertanyakan terkait motif pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.\"Kapolri bilang tunggu sampai di persidangan. Apa yang terjadi dengan motif kasus ini membuat masyarakat menunggu,\" katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia meminta motif pembunuhan Brigadir J itu jangan sampai menjadi pertanyaan kembali di masyarakat. Di sejumlah kasus lain, menurutnya, motifnya dapat dibuka kepada masyarakat, sementara untuk kasus Brigadir J tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman yang meminta motif penembakan Brigadir J dibuka lebih awal ke masyarakat.\"Tidak ada salahnya disampaikan awal motif dan latar belakang,\" kata Habiburokhman.Menurut dia, motif dan latar belakang kasus pembunuhan berencana itu masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Hal itu membuat spekulasi di kalangan masyarakat hingga mengaitkan dengan dugaan keinginan untuk membongkar perkara lebih besar, termasuk soal bunker uang.Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan motif tersangka Irjen Pol. Ferdy Sambo melakukan perbuatan tersebut karena merasa marah setelah mendengar laporan dari istrinya, Putri Candrawathi, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo menganggap perbuatan Brigadir J mencederai harkat dan martabat keluarga. \"Untuk lebih jelasnya nanti diungkapkan di pengadilan,\" kata Listyo Sigit.Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Tim Khusus Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau RR, dan asisten rumah tangga Kuwat Ma\'ruf.Kelima tersangka itu dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.Selain itu, terdapat enam perwira polisi yang diperiksa karena diduga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau obstruction of justice. Dari enam nama tersebut salah satunya adalah Ferdy Sambo. (Ida/ANTARA)
Menyusul Okto Maniani Dan Titus Bonay, Satu Lagi Mantan Pemain Timnas Gabung Partai Gelora
Jakarta, FNN - Satu lagi pesepak bola asal Papua bergabung ke Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Dia adalah Mariando Djonak Uropmabin, eks pemain Timnas Indonesia U-17 yang saat ini tengah merumput di Persiba Balikpapan. Mariando menyusul dua eks pemain Timnas Senior Indonesia Titus Bonai dan Okto Maniani asal Papua yang telah bergabung lebih dulu ke partai besutan Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik dan Achmad Rilyadi ini. Menurut Mariando, selain berkarir di sepak bola, ia juga ingin berkarir di bidang politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Mariando mengaku terinspirasi almarhum orang tuanya yang berkarir di politik, sebelum meninggal dunia. Orang tua Mariondo adalah mantan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Papua. \"Salah satu alasan saya bergabung dengan Partai Gelora, adalah inspirasi dari almarhum orang tua saya, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pegunungan Bintang,\" kata Mariando, Minggu (21/8/2022). Alasan lain Marindo ke Partai Gelora, lanjutnya, saat dirinya melihat foto-foto Tibo dan Okto menghiasi berbagai media nasional dan lokal saat laga final Piala AFF U-23 antara Indonesia Vs Thalaind tahun lalu. \"Saya juga sempat simak perbincangan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dengan Kaka Okto dan Kaka Tibo. Perhatian ketum (Anis Matta, red) sangat luar biasa terutama gizi bagi regenerasi atlit dalam mengatasi stunting,\" ujarnya. Ketua DPW Partai Gelora Papua Muhammin Yamin Noch mengatakan, Partai Gelora bukan hanya sekedar wadah berhimpun para politisi saja, tapi juga menjadi rumah belajar membangun peradaban. \"Kami di Partai Gelora komit membangun ikatan lahir batin bagi anak negeri, baik itu olahragawan, seniman dan lain-lain. Papua ini dikenal gudangna anak-anak milenal, kami gercep mengajak anak muda yang kaya akan ide creative dan mampu berkolaborasi ini bergabung ke Partai Gelora,\" kata Yamin. Partai Gelora, lanjut Yamin, memberikan mandat kepada Mariando untuk menakhodai DPD Partai Gelora Kabupten Pegunungan Bintang, menurut Yamin Noch, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora Papua. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bergabungnya Mariando, sebelumnya ada Okto dan Tibo ke Partai Gelora menandakan bahwa Partai Gelora mendapatkan sambutan luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua. \"Penerimaan yang luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua kepada Partai Gelora adalah pertanda bahwa partai ini memang mencerminkan warna ke-Indonesiaan yang kuat,\" tegas Fahri. Visi ke-Indonesiaan Partai Gelora dengan Arah Baru Indonesia Menuju Lima Besar Dunia, lanjutnya, tidak hanya \'ditangkap\' oleh orang-orang besar di Indonesia Barat saja, tetapi juga di Indonesia bagian Timur. \"Orang-orang besar dari barat dan timur dari seluruh Indonesia sudah menyambutnya dengan baik sejak pawai kebangsaan dan Gerakan Arah Baru yang kita rancang pada tahun-tahun sebelumnya,\" katanya. Fahri berharap bergabungnya tokoh dan masyarakat Papua akan menjadikan penanda pilihan politik masyarakat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam menyalurkan aspirasi dan memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Ketua Bidang Rekrutmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengungkapkan, sejak Partai Gelora mendaftar secara resmi ke KPU beberapa waktu lalu dan dinyatakan lengkap, banyak tokoh tingkat nasional dan daerah yang bergabung ke Partai Gelora. \"Kami kaget dan bersyukur makin banyak lagi tokoh berpengaruh di daerah, seperti di Papua juga ingin bersama-sama Partai Gelora memperjuangkan Arah Baru Indonesia,\" kata Endy. Ketua Bidang Gaya Hidup dan Olahraga DPN Partai Gelora Kumalasari \'Mala\' Kartini menambahkan,banyak atlet dan insan olahraga tanah air yang bergabung ke Partai Gelora. \"Biasanya kita kalau bicara olahraga, fokusnya melulu pada prestasi. Menang piala apa, dapat medali berapa. Padahal, sebelum sampai ke prestasi, olahraga harus kita jadikan bagian dari gaya hidup, sehingga masyarakat juga tambah sehat dan bugar. Inilah yang menjadi daya tarik para atlet dan insan olahraga bergabung,\" kata Mala. Sebelum Marindo, Okto dan Tibo bergabung ke Partai Gelora, sejumlah insan olah raga lainnya juga bergabung ke Partai Gelora. Bahkan Okto juga menjadi delegasi dalam acara pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Agustus 2022. Sejumlah insan olahraga yang sudah bergabung dengan partai berlambang ombak biru cerah ini di antaranya Taufik Jursal Effendi (CEO Persija Barat FC), Rendra Kurniawan (mantan pemain Persija Pusat U-18 yang kini menjadi pelatih dan pemilik sekolah sepakbola Laskar Bekasi). Lalu, Dadan Suhendar (mantan kiper PSB Bogor), Nadia Hafiza (atlet dayung Kalimantan Selatan), Donny Wirawan Achadiat (pelatih dayung Kalsel), serta wartawan dan komentator sepakbola Sigit Nugroho. “Kemajuan olahraga suatu negara membutuhkan tiga pilar, yakni kurikulum, prestasi dan infrastruktur. Partai Gelora ingin Indonesia menjadi lima besar dunia, termasuk di bidang olahraga,\" pungkas Mala Kartini. (sws)
Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa
Jakarta, FNN – Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang terletak di Desa Alasbuluh, Banyuwangi, tersebut disegel akibat konflik lahan. Sehingga siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas. Hal itu memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, sengketa lahan segera diselesaikan dan tidak mengorbankan para siswa dalam menuntut ilmu. “Jangan dibiarkan berlama-lama para siswa harus terlantar dalam menuntut ilmu. Ini imbas dari konflik lahan yang sama sekali para siswa tak terlibat. Jangan korbankan masa depan mereka,” tegas LaNyalla, Jumat (19/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan sengketa tanah agar tidak mengorbankan anak-anak siswa yang sudah sepekan belajar di luar kelas. LaNyalla berharap pihak-pihak yang bersengketa segera membuat kesepakatan agar tidak mengorbankan hak-hak para siswa. “Kepentingan bersama dan hak-hak siswa harus dikedepankan,” ujar LaNyalla. Dikatakannya, apabila pihak sekolah Darul Huda merasa penyegelan gedung sekolah tidak memiliki dasar yang kuat dan terkesan sepihak, karena segala bentuk dokumen milik yayasan, maka pemda perlu secepatnya turun tangan untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kita tidak dapat membiarkan kasus ini terjadi lebih lama lagi. Saya meminta agar pihak-pihak terkait seperti pemda, Dinas Pendidikan Banyuwangi dan BPN untuk segera turun tangan,” imbau LaNyalla. Ia tak ingin kasus serupa terjadi di daerah lainnya. Di mana penyerobotan lahan bisa terjadi begitu saja dan mengorbankan hak-hak orang lain. “Kita khawatir penyerobotan lahan atau sengketa lahan lainnya akan terjadi jika kasus ini dibiarkan begitu saja. Tentu akan merugikan hak-hak orang lain,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Desa Alasbuluh Banyuwangi masih harus belajar di musala di luar gedung sekolah. Hampir sepekan mereka tidak bisa belajar di dalam kelas karena sekolah masih disegel akibat sengketa lahan. Pejabat setempat telah mendatangi lokasi MTs dan MA Darul Huda dan melakukan mediasi di Kantor Desa Alasbuluh pada Senin (14/8/2022). Hadir Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Moh Lutfi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, Kepala MA Darul Huda, Abdurrahman, perwakilan pihak penyegel yang dihadiri Kuasa Hukum Ahmad Subhan, serta sejumlah wali murid. Hasil pertemuan tersebut masih belum menemui titik terang dan kejelasan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi. (Ida/LC)
Merdeka dari Radikalisme Masih Menjadi Tugas Bersama
Jakarta, FNN - Pendakwah milenial Habib Husein Ja\'far Alhadar mengatakan, setelah 77 tahun merdeka dari keterjajahan fisik, upaya memerdekakan Indonesia dari intoleransi dan radikalisme masih menjadi tugas atau pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia.\"Kemerdekaan melawan intoleransi dan radikalisme itu masih menjadi pekerjaan rumah kita,\" kata Habib Husein, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut, menurut dia, masih menjadi tugas bersama yang perlu dituntaskan oleh seluruh pihak karena sampai saat ini media digital Tanah Air belum merdeka dari intoleransi dan radikalisme.Lebih lanjut, Habib Husein menyampaikan kondisi tersebut ditunjukkan oleh hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Jakarta pada tahun 2021 yang menyebutkan, dari keseluruhan konten yang ada di media digital, jumlah konten bermuatan tidak moderat mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dibandingkan konten moderat yang hanya berjumlah sekitar 20 persen.\"Konten yang tidak moderat itu menguasai lebih dari 60 persen perbincangan di media digital. Nah oleh karena itu, ini menjadi kerja bersama kita semua, bukan hanya antar-bidang, melainkan juga antar-gender,\" ucap dia.Selanjutnya, sebagaimana tema peringatan HUT Ke-77 RI \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\", Habib Husein memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bagi bangsa ini untuk pulih lebih cepat dari segala dorongan nafsu dan egoisme serta bangkit lebih kuat dari segala isu sektarian atau diskriminatif yang bersifat politik identitas pemecah belah kebinekaan.Lalu, dia menilai tantangan kebangsaan yang harus dihadapi oleh seluruh pihak saat ini adalah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, narasi-narasi baru dibutuhkan agar generasi muda mampu menghayati nilai Pancasila sesuai dengan perspektif dan cara mereka.\"Jadi, tidak lagi soal menghafal Pancasila. Tidak lagi soal itu, tapi soal bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan ragam fenomena yang baru,\" ujar Habib Husein.Adapun upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, lanjut dia, dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mendorong percepatan edukasi dan moderasi melalui propaganda persatuan, sebagaimana kemerdekaan bangsa dicapai melalui persatuan.\"Edukasi dan moderasi untuk menuju persatuan di tengah perbedaan itu menjadi kekuatan utama kita dari dulu. Tanpa keduanya, kita tidak akan pernah bisa merdeka dari segala tantangan yang ada, baik itu korupsi, kemiskinan, maupun lain sebagainya,\" jelasnya.Oleh karena itu, Habib Husein memandang ada dua hal yang harus menjadi agenda pemerintah agar ke depannya tidak ada lagi anak bangsa yang terjangkit virus intoleransi dan radikalisme sehingga Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diwujudkan.Pertama, pemerintah perlu mendorong seluruh masyarakat untuk senantiasa mewaspadai narasi-narasi intoleransi dan radikalisme yang ada di sekitar mereka karena narasi-narasi tersebut akan terus bertumbuh dengan beragama corak propaganda, seperti narasi bermuatan cara berpikir yang sesat.Kedua, lanjut dia, pemerintah juga perlu membangun narasi-narasi yang bersifat segar tentang toleransi dan inklusivitas dalam beragama dan berbangsa.\"Dengan demikian, pada akhirnya, kesadaran tentang pentingnya toleransi, inklusivitas, serta moderasi anak bangsa terus bertumbuh, terus terperbarui, dan yang paling terpenting adalah terhubung atau relate dengan mereka karena relate itu kata kunci bagi anak muda,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
HUT Ke-77 RI Momentum Renungkan Kembali Tri Sakti
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan bahwa HUT Ke-77 RI harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali cita-cita pendiri bangsa menuju bangsa berdaulat, salah satunya Prinsip Tri Sakti yang digagas Soekarno.Ketiga pemikiran Bung Karno dalam Tri Sakti itu adalah berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.\"Bung Karno sebagai pendiri bangsa ini telah mencanangkan dalam pikiran besarnya, yaitu Tri Sakti,\" kata Riyanta dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ketiganya, kata Riyanta, merupakan visi yang semestinya dilaksanakan secara konsisten agar Indonesia benar-benar menjadi negara besar di tengah keterbatasan potensi yang dimiliki negara lain.Riyanta menilai modal sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dibandingkan negara-negara lain di dunia sehingga dapat menjadi modal untuk kebangkitan Indonesia.Selain itu, kata Riyanta, prinsip gotong royong mutlak diperlukan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sebagaimana prinsip hidup orang Jawa, yaitu \"Holobis Kuntul Baris\" atau burung bangau yang sedang berbaris.\"Kesejahteraan global selalu didengungkan oleh Bung Karno. Hal itu kini telah menjadi tren global dalam membangun kawasan-kawasan ekonomi,\" ujarnya.Riyanta menilai Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.\"Kepada putra-putri bangsa segera ambil peluang dalam rangka membangun ekonomi nasional. Ciptakan kekuatan ekonomi lokal di seluruh wilayah. Di kabupaten, di kota, semua anak muda harus bergerak,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Terpilih Jadi Wakil Ketua, Tamsil Linrung Siapkan Terobosan di MPR
Jakarta, FNN - Tamsil Linrung siap membawa terobosan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal itu diutarakan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan , Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Tamsil mengatakan, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih melanjutkan tugas-tugas konstitusional. “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Tidak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, Tamsil optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui amandemen. Namun karena pertimbangan situasi politik tidak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. Selaras dengan tujuan nasional kita,” tutur Tamsil. Tamsil mengutarakan, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. (JD/FNN).
