POLITIK
Terorisme Tidak Berkaitan Dengan Ajaran Agama
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, dan sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama mana pun.Hal itu disampaikan Moeldoko dalam sambutannya pada peluncuran Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dan Peringatan 19 Tahun Tragedi JW Marriot 2003, di Jakarta, Jumat (5/8), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.\"Apa pun alasannya, semua ajaran agama menolak aksi teror. Jadi aksi terorisme tidak bisa berlindung di balik agama,\" kata Moeldoko.Moeldoko pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk tetap mengingat aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar terus terbangun kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman gangguan keamanan.\"Saya sepakat kita harus memaafkan aksi-aksi terorisme. Tapi jangan pernah melupakan peristiwa tersebut agar kita selalu waspada,\" kata Moeldoko.Sebagai informasi, Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” ditulis oleh Sony Soemarno salah satu penyintas Bom JW Marriot, pada tahun 2003.Moeldoko menyampaikan sejak peristiwa teror bom JW Marriot 2003, pemerintah telah mengadopsi pendekatan \"Whole of Government\" untuk melawan terorisme, mulai dari hulu dengan pendidikan hingga hilir melalui penindakan.Secara regulasi, kata dia, pendekatan tersebut diperkuat dengan penerbitan UU Nomor 5/2018 dan Perpres No 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstemisme Berbasis Kekerasan.Merujuk kajian LAB45 pada 2021, Moeldoko menyebut tren serangan teror secara konsisten menurun sejak 2000. Nilai agregat pada Global Terrorism Index juga turun, dari angka 6,55 pada 2021 menjadi 5,5 pada 2022.\"Nilai lebih rendah, berarti lebih baik. Ini hasil kerja keras pemerintah dan semua pihak dalam melawan terorisme. Pemerintah tidak bekerja sendiri,\" seru Moeldoko.Moeldoko memastikan negara hadir untuk para korban aksi terorisme. Ia mencontohkan pembayaran kompensasi kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari 40 peristiwa terorisme masa lalu nilainya mencapai Rp39 miliar.\"Kehadiran negara diharapkan dapat membawa semangat baru serta optimisme baru bagi korban dan keluarganya,\" ujar Moeldoko.Moeldoko menyampaikan harapan agar Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dapat menginspirasi semua pihak untuk berjuang bersama melawan terorisme.\"Saya berharap peluncuran buku ini (The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot), menjadi inspirasi kita semua untuk berjuang bersama melawan aksi terorisme,\" harap Moeldoko.Penulis Buku \"The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot\" Sony Soemarno menjelaskan proses penulisan hingga penerbitan buku memakan waktu panjang, yakni selama 15 tahun.Buku tersebut berisi tentang testimoni korban, mantan pelaku aksi terorisme, dan perjalanan dirinya dalam melakukan program deradikalisasi dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga lembaga pemasyarakatan lain. (Ida/ANTARA)
Forum Pemred Didorong untuk Memunculkan Objektivitas di Media
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong Forum Pemred agar bisa memunculkan sisi objektivitas di semua media sekaligus dibarengi dengan independensi.\"Ini dibutuhkan. Beda dengan subjektivitas. Subjektivitas membawa data juga tapi dia adalah pandangan parsial, sementara objektivitas pandangan komprehensif,\" kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada acara Forum Pemred di Jakarta, Jumat.Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menilai belakangan yang sering hilang adalah objektivitas di media massa. Padahal, objektivitas memberikan ruang yang setara.\"Kalau kita ingin membangun kepercayaan, maka kita membutuhkan objektivitas,\" ujarnya.Menurut dia, membangun objektivitas sangat penting dalam upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia. Seiring dengan itu, persatuan juga harus dijaga dengan rasa keadilan.Sebab, akan sulit membangun persatuan dalam ketimpangan, demikian juga sulit membangun persatuan dalam kondisi ketidaksetaraan.Apabila media menjadi wahana kesetaraan gagasan dan kesetaraan kesempatan, maka diyakini perasaan kebersamaan anak bangsa akan muncul, jelas dia.\"Dengan begitu kita bisa meraih tujuan bersama-sama,\" ujarnya.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, telah mencoba menerapkan ruang ketiga. Pertama, di tataran keluarga atau rumah, kedua di ruang kerja, dan ketiga ialah ruangan yang menyetarakan tanpa adanya intimidasi lintas kelas.Sebagai contoh, pemerintah setempat yang memberikan ruang seluas-luasnya terkait dengan fenomena sosial di Jalan Sudirman beberapa waktu lalu.\"Tujuannya kita ingin menjadikan kota ini memberikan perasaan kesetaraan dan siapa saja bisa menikmati tanpa ada tekanan,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Didukung 19 Pengprov, LaNyalla Daftar Calon Ketua Umum PB Muay Thai Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) untuk periode 2022-2026. Ada 19 pengurus provinsi yang memberikan dukungan kepada LaNyalla. LaNyalla yang selama ini merupakan Dewan Pembina PB MI merasa terpanggil untuk terjun langsung mengurus Muay Thai Indonesia setelah melihat berbagai polemik dalam tubuh organisasi tersebut. Dia merasa prihatin dengan berbagai persoalan internal PB MI yang pada akhirnya berimbas pada atlet. “Ini demi kemajuan olahraga Muay Thai. Ini juga bentuk kepedulian saya bagi para atlet. Saya kasihan dengan kondisi mereka dimana banyak pengaduan dari atlet maupun pengurus daerah, bahwa kepengurusan organisasi ini telah banyak menyimpang dari AD/ART,” ujar LaNyalla, Jumat (5/8/2022) saat mengembalikan formulir pendaftaran. Jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PB MI, LaNyalla mengaku akan langsung melakukan pembenahan internal sehingga roda organisasi berjalan seiring dengan peningkatan prestasi atlet. “Jika terpilih nanti saya langsung konsolidasi dan re-organisasi. Yang kurang tertib segera akan saya tertibkan supaya prestasi Muay Thai melesat. Apalagi kita harus segera persiapkan diri untuk hadapi PON 2024,” tegas dia. LaNyalla datang ke kantor KONI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Aceh, Fachrul Razi. Juga Ketua Umum (Ketum) Pengurus Provinsi (Pengprov) Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB, yang juga Ketua Dewan Guru Nasional dan Roni Alfanto, Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Banten. Dia diterima oleh M Otniel Mamahit, Wasekjen KONI yang juga Tim Ketua Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum PB MI. Pemilihan Ketum PB MI sendiri baru akan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Sultan Jakarta pada 10 Agustus 2022. “Calon Ketua Umum yang kembalikan formulir pendaftaran setidaknya didukung oleh 20 persen Pengprov. Ini Pak LaNyalla didukung 19 Pengprov berarti mendapat dukungan sekitar 70 persen. Sangat sangat memadai,” ujar M. Otniel Mamahit. Sementara itu di kesempatan lain Kabid Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Andrie TU Sutarno yang ditunjuk sebagai caretaker PB MI oleh Ketua KONI mengatakan dalam waktu 4 bulan pihaknya diminta melakukan persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa PB MI untuk memilih Ketua Umum baru. “Setelah proses pengembalian formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum PB MI ini, kita akan segera validasi dan verifikasi berkas kemudian Munaslub,” ujar dia. Ditambahkannya kepengurusan PB MI memang harus segera dibentuk supaya Muay Thai bisa dipertandingkan dalam PON 2024. ”Pada PON Papua, banyak masalah terjadi di cabang Muay Thai ini. Makanya KONI Pusat meminta ada perbaikan di tubuh pengurus pusat Muaythai, supaya cabor ini bisa dipertandingkan di PON 2024. Batas waktunya di bulan Agustus ini sehingga Munaslub harus segera digelar,” katanya. Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Jawa Barat, RM Evi Silviadi SB merasa sangat yakin LaNyalla mampu membawa Muay Thai semakin berprestasi. “Beliau sudah teruji di organisasi pemuda, pernah Ketua Umum PSSI, sekarang Ketua lembaga tinggi negara, kita semua yakin Muay Thai Indonesia akan bergairah lagi,” katanya. “Beliau ini juga teruji memperbaiki hal-hal kecil kemudian menjadi besar. Beliau termasuk pendiri dan Pembina Muay Thai jadi tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya. Mohon dukungan semua pihak,” tambah Evi. Seperti diketahui KONI Pusat tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Muay Thai Indonesia yang sudah digelar di Subang, Jawa Barat Rabu (22/12/2021) lalu. Dalam Munas, Sudirman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBMI. KONI Pusat saat itu meminta Munas ditunda sampai proses hukum yang menjerat Ketua Umum PBMI Sudirman selesai. (Ida/LC)
Komnas HAM Membuka Peluang untuk Periksa 25 Polisi yang Tidak Profesional
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI membuka peluang memeriksa 25 polisi yang telah diperiksa Inspektorat Khusus Tim Khusus Polri terkait tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Irjen Polisi Ferdy Sambo.\"Belum, kami belum mengagendakan tetapi tidak tertutup kemungkinan,\" kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Jumat.Sejauh ini, kata Beka, Komnas HAM akan bekerja berdasarkan tahapan yang ada. Khusus hari ini, lembaga HAM tersebut menjadwalkan pemeriksaan uji balistik. Namun, jika Tim Siber datang, Komnas HAM langsung melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan.\"Tapi kalau ditanya soal 25 anggota polisi tersebut, belum kami putuskan,\" kata Beka.Terkait pemeriksaan uji balistik, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal, misalnya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.Beka mengatakan apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, termasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.Hingga saat ini Beka mengaku belum mendapatkan keterangan siapa saja yang akan hadir, termasuk jumlah personel yang datang ke Kantor Komnas HAM untuk memberikan keterangan.\"Namun yang jelas mereka sudah konfirmasi pagi ini akan datang ke Komnas HAM,\" kata dia.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan 25 personel Polri tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Irsus Timsus Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Polisi Agung Budi Maryoto. (Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Tahu Nilai Uang Pensiunan Kurang, tapi Tak Janji Menaikkan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa besaran uang pensiun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dari unsur Angkatan Darat (AD) masih kurang, namun tidak janji dapat menaikkan nilainya.\"Saya sampaikan yang disampaikan Pak Doni Munardo tadi, saya tahu, saya tahu, bahwa gaji pensiun untuk tamtama berada di angka Rp2,6 juta betul? Untuk bintara berada di angka Rp3,5 juta, bener? Dan untuk perwira pertama, kapten (sebesar) Rp4,1 juta, betul? Saya tahu, saya tahu, saya tahu apalagi yang berada di Jabodetabek, angka ini adalah angka yang masih sangat kurang,\" kata Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center Bogor, Jumat.Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022.Sebelumnya, Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dalam sambutannya meminta agar Presiden Jokowi dapat menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan.\"Pemerintah telah memberikan THR, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13 tapi saya tahu itu tetap masih kurang. Saya tidak janji, karena tadi saya sampaikan bahwa APBN kita berada di posisi tidak mudah,\" ungkap Presiden.Namun Presiden Jokowi menyebut akan mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan tunjangan para purnawirawan.\"Tapi pulang dari sini saya akan panggil Menteri Keuangan, akan saya ajak hitung-hitungan, kalau nanti hitung-hitungan sudah final akan saya sampaikan kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian,\" tambah Presiden.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pada 2030, posisi \"gross domestic product (GDP) Indonesia akan berada di nomor peringkat terbesar ke-7 dunia dan pada 2045 berada di posisi ke-4 di dunia. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila pemerintah dan masyarakat terus mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi bahan mentah, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.\"Akhirnya apa? kalau kita konsisten dan berani melakukan hilirisasi tadi, pertumbuhan ekonomi dan GDP kita akan 3 kali lipat dari yang sekarang, yaitu dari 1,2 - 1,3 triliun dolar AS menjadi di atas 3 triliun akhirnya apa? APBN menjadi menggelembung lebih besar, akhirnya apa? Porsi anggaran untuk gaji dan pensiunan juga akan lebih besar. Tapi nunggu tahun 2030. Sebentar saya sampaikan tadi guyonan,\" ungkap Presiden sambil sedikit tertawa.Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian tanpa henti para purnawirawan.\"Bapak ibu tidak pernah henti baik selama aktif sebagai anggota TNI selalu berbuat terbaik dalam menjalankan tugas dan setelah purnatugas pun tidak pernah melepaskan hati dan pikiran untuk negeri yang kita cintai ini. Untuk itu saya menyampaikan atas nama rakyat dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya,\" tambah Presiden.Saat memberikan sambutan, Doni Monardo mengatakan pengabdian seorang bhayangkari negara tidak mengenal batas, ruang, dan waktu sehingga program utama PPAD yang digulirkan adalah bidang kesejahteraan mengingat sebagian besar purnawirawan masih perlu mendapatkan kesejahteraan.\"Bapak Presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior, termasuk dari para tamtama dan bintara purnawirawan. Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup, mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,\" kata Doni Munardo.Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Berkomitmen Sediakan Aanggaran Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024.\"Berapa pun biayanya asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Itu kemudian yang akan dibiayai oleh pemerintah dan disepakati. Persoalan selama ini kan sepertinya lambat itu soal prosedur aja kalau yang sudah disepakati Tahun 2022, oke,\" kata Mahfud usai memimpin Rapat Badan Peradilan Khusus Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.Rapat itu dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari, perwakilan Bawaslu, Dirjen Anggaran Kemenkeu dan beberapa pejabat terkait.Dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, Mahfud menyebutkan bahwa Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjamin bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran Pemilu tersebut sejauh prosedurnya itu sudah dipenuhi, seperti ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).\"Lebih baik masyarakat bergembira sajalah bahwa pesta demokrasi ini akan dilaksanakan betul. Tidak akan terganggu atau terhenti prosesnya, misalnya, hanya karena biayanya tidak lancar. Itu jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan,\" jelas Mahfud.Namun, lanjut dia, anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara hal yang tidak pokok, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan penambahan jumlah TPS akan didiskusikan kembali.\"Itu nanti kita diskusikan, apakah perlu bangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang, honor-nya apa perlu seperti yang diusulkan misalnya 30 persen saja,\" tuturnya.Dana yang disetujui bersama ialah sebesar Rp1,24 triliun. Pencairan dana itu akan bertahap di tahun 2022, 2023, dan 2024 karena sifatnya multiyears.Respon KPU sendiri, tambah Mahfud, KPU akan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan kesepakatan itu sehingga nanti bisa secepatnya di proses.\"Tapi sampai saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang, itu belum ada. Semuanya berjalan karena anggaran rutin-nya kan ada. Anggaran pemilu dalam arti pemungutan suara itu yang harus disiapkan dari sekarang,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
OJK Dikritik Anggota DPR Terkait Pinjol 0,46 Persen
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengkritik keras rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menetapkan bunga perusahaan pinjaman online (pinjol) berkisar 0,3—0,46 persen per hari.\"Kalau 0,46 persen per hari, artinya sebulan sekitar 13,8 persen. Bunga sebesar itu apa bedanya sama bank keliling, rentenir? Apalagi, saat ini ekonomi masyarakat belum semuanya pulih, daya beli melemah. Ini akan mencekik bukan hanya kantong, melainkan leher masyarakat,\" kata Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, di tengah-tengah masyarakat banyak beredar bank keliling (bangke) yang membuat masyarakat kesulitan untuk membayar karena bunganya yang tinggi.\"Banyak yang terjebak gagal bayar bank keliling, yang akhirnya berujung musibah buat masyarakat. Bunga dari bangke saja mulai 10 persen/bulan. Kalau OJK menetapkan 13,8 persen untuk pinjol, ini lebih jahat daripada bangke yang saat ini banyak beredar di tengah masyarakat,\" tegas politikus Partai Gerindra ini.Kamrussamad pun meminta agar pimpinan OJK untuk meninjau kembali rencana yang memberatkan tersebut dan mencopot pejabat OJK yang \"bermain\" dengan pengusaha pinjol.\"Di tengah penderitaan rakyat akibat COVID belum normal, pemulihan masih bergerak naik, produktivitas belum normal, daya beli masih lemah, harga-harga naik, bunga setinggi ini hanya akan membuat masyarakat terjebak dalam musibah,\" kata anggota DPR dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) ini. (Ida/ANTARA)
‘Manifesto Kemerdekaan’, FTA Desak Pemerintah Kembalikan Kedaulatan pada Rakyat
Jakarta, FNN - Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Forum Tanah Air (FTA), wadah diskusi diaspora di 5 benua dan anak-anak bangsa di seluruh pelosok Nusantara, mengeluarkan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ mendesak pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. ‘’Selama ini kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik, karena terjadinya amandemen UUD 45 selama periode 1999 sampai 2002,’’ demikian pembukaan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ itu. Manifesto ini akan dikirim kepada DPRD di 34 provinsi seluruh Indonesia oleh perwakilan FTA Indonesia di masing-masing provinsi itu. Amandemem atas UUD 45 dilakukan oleh MPR pada periode 1999-2002 telah memunculkan perubahan konstitusi yang menyebabkan kedaulautan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik. Dengan UUD versi 2002 itu partai politik mempunyai kewenangan yang melampaui warga negara yang menjadi satuan kenegaraan terkecil. Pemilihan Umum telah dijadikan instrumen oleh untuk memonopoli pencalonan presiden dan wakil presiden yang seharusnya menjadi hak politik rakyat. Hal ini terlihat dari penolakan hampir semua gugatan warga negara (citizen law suit) atas UU yang mengatur presidential threshold 20%. Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan tersebut menolak dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing. Hanya gugatan oleh Partai Politik yang dikabulkan oleh MK untuk dilanjutkan pada substansi gugatan. Alasan MK bahwa warga negara tidak memiliki legal standing adalah alasan yang ‘’constitutionally illegal’’ karena mengabaikan kedudukan warga negara yang sama di depan hukum. Secara tidak langsung MK telah melakukan diskriminasi hukum dengan meletakkan partai politik lebih tinggi kedudukan hukumnya daripada warga negara. Selain itu, pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah monopoli radikal partai politik dalam perpolitikan nasional. Seperti adagium bahwa setiap monopoli adalah buruk, maka monopoli radikal partai politik melalui Pemilu, baik pilleg ataupun pilpres, akan merugikan hak-hak warga negara. Pelaksanaan pemilu secara langsung selama ini telah menggusur prinsip sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Biaya politik untuk rekrutmen pejabat publik semakin mahal namun tidak efektif untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saat ini kepemimpinan itu mewujud dalam bentuk oligarki politik dan ekonomi yang membuka peluang bagi malpraktik administrasi publik yang luas di mana regulasi dirancang, ditafsirkan, dan ditegakkan bukan untuk kepentingan publik sebagai warga negara, tapi untuk kepentingan elite partai politik dan pemodal. Untuk mengatasi problem mendasar itu solusinya adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai warga negara dengan kembali ke UUD 45. Amandemen terhadap UUD 45 boleh dilakukan secara cermat melalui mekanisme adendum, bukan dengan amandemen yang serampangan seperti yang terlihat pada produk UUD 2002. FTA DI 34 PROVINSI GUGAT PT 20 PERSEN. Melanjutkan perjuangan gugatan PT ke MK yang dilakukan ‘’FTA Global’’ yang terdiri dari diaspora Indonesia di 12 negara dari 5 benua, kali ini giliran 68 warga negara dalam wadah FTA dari 34 provinsi di Indonesia akan mengajukan gugatan pengujian pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas calon presiden menjadi 0%. Belajar dari pengalaman FTA Diaspora Global yang telah menjalani sidang gugatan diMK, 68 warga negara tersebut mengambil langkah strategis dengan mengajukan gugatan dalam kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait dari gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Salim Segaf Aljufri. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara No. 73/PUU-XX/2022 tentang uji materiil pasal 222 UU No. 7 tahun 2017. Kuasa hukum 68 warga negara dari 34 provinsi, Haris Azhar dari Haris Azhar Law Office, menjelaskan, kedudukan hukum 68 warga negara sebagai Pihak Terkait ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) huruf f UU MK juncto Pasal 3 huruf c juncto Pasal 6 ayat (2) PMK No. 2/2021. Sebanyak 68 warga negara ini adalah Pihak Terkait yang memilik kepentingan secara langsung karena concern/perhatian terhadap isu ambang batas. Selain itu, mandat yang diberikan kepada partai politik berasal dari rakyat atau warga negara. Warga negara penggugat tersebut tidak mempunyai afiliasi langsung dengan PKS, namun dapat disimpulkan mereka memiliki kepentingan langsung sebagai pihak terkait dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu Pengajuan permohonan 68 warga negara mulai dari Aceh sampai ke Papua yang tergabung dalam FTA Indonesia sudah di daftarkan ke MK pada Senin 1 Agustus 2022 No. 69-2/PUU/PAN.MK/AP3, sebagai wujud keprihatinan dan kerisauan anak bangsa terhadap masa depan perjalanan demokrasi di tanah air. Langkah dari Diaspora FTA Global maupun FTA Indonesia akan terus masif dan intensif demi tegaknya demokrasi dan lepas dari oligarki yang menggoyahkan sendi kehidupan bernegara. FTA Indonesia juga mengajak semua warga negara untuk ikut serta mendukung gugatan ini. (sws)
Pakar Politik Sebut Rizal Ramli Layak Dampingi Prabowo
Jakarta, FNN – Nama ekonom ternama Rizal Ramli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dan, kali ini mulai dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan. Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie, PhD, Rizal Ramli pilihan tepat dan pas buat Prabowo menjadi tandemnya. “Dari pertarungan sebelumnya Prabowo selalu kalah dan itu menjadi pelajaran berharga bagi mantan Danjen Kopassus ini,” kata Jerry Rabu (3/8/2022). Menurut peneliti politik dari Amerika ini, kondisi ekonomi yang carut-marut dan hutang kian membengkak harus diatasi. “Dan hutang sudah tembus Rp7.000 triliun, banyak proyek mangkrak seperti kereta api cepat Jakarta- Bandung senilai Rp24 triliun dan sinyalemen buruk apalagi inflasi hampir tembus 5 persen terburuk sejak 2015, lebih parah lagi inflasi makanan 8 persen. Untuk itu Rizal harus jadi prioritas,” ujarnya. Maka dari itu Prabowo butuh pasangan yang ahli ekonomi sekelas Rizal Ramli. Suksesnya Soekarno lantaran di balik itu ada pasangan wapresnya yang juga ahli ekonomi Muhammad Hatta. Rizal Ramli juga, tandas pakar politik jebolan American Global University ini, dari sisi elektabilitas masuk peringkat ke-7 dalam jajak pendapat RMOL.id. “Pasangan atau tandem militer - ekonom sangat ideal jika dipasangkan, keduanya nasionalis sejati. Jika berkaca dari survei KedaiKopi mayoritas responden pemilih menyebut pemimpin cerdas akan menjadi pilihan mereka,” tuturnya. Barangkali, jika Prabowo bersanding dengan RR maka Ketum Gerindra ini tak akan sulit mengelola pemerintahan. “Saya kira ‘good and clean goverment’ bakal terwujud, pasalnya sampai kini slogan itu, bahkan revolusi mental itu hanya ‘lip service’ dan tak diaplikasikan, hanya sebatas omdo (omong doang),” ujarnya. Menurutnya, Rizal Ramli dinilai banyak dicintai publik, maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. “Sejauh ini saya nilai, Rizal Ramli banyak dicintai publik maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. Selain jujur, RR adalah figur yang bersih, idealis dan bisa membersihkan praktik mafia dan bandit,” ungkapnya. “Oligarki paling takut sama Rizal Ramli lantaran mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini anti suap dan konspirasi jahat,” pungkasnya. (mth)
Menteri Maju Capres Harus Mundur dari Jabatannya
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S ) Jerry Massie mengatakan, menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 harus mundur dari jabatannya. \"Saya pikir sebaiknya ada waktu dan jeda dimana menteri harus mundur dari jabatannya. Jika tak mundur akan terjadi salah komunikasi dan salah pengertian,\" kata Jerry, di Jakarta, Kamis. Dia pun mempertanyakan alasan Partai Garuda yang menggugat UU No 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 170 ayat (1) terkait frasa \"pejabat negara\". Partai Garuda menginginkan agar menteri bisa maju di Pilpres tanpa harus mundur dari jabatannya. Gugatan itu hanya menguntungkan satu sisi yakni si menteri yang sedang menjabat, katanya. \"Partai Garuda dalam kapasitas apa mereka melakukan gugatan, mereka saja tak punya menteri. Kalau Golkar dan Gerindra atau partai yang kadernya duduk di kabinet, maka masih masuk akal,\" jelas Jerry. Direktur Eksekutif P3S ini menduga ada menteri yang mendorong partai tersebut untuk menggugat UU Pemilu. \"Jangan-jangan ada menteri yang di dukung partai tersebut yang notabene capres jadi secara eksistensi dan substansi maka mereka ngotot menggugat,\" kata Jerry. Seharusnya, tambah dia, Partai Garuda mendorong menteri mundur dari jabatannya. \"Bukan sebaliknya, bisa ada kesepakatan politik,\" ucapnya. Diketahui, Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu mengatur pejabat negara yang dicalonkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya Kecuali, presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. (Sof/ANTARA)
