POLITIK
Indonesia Ajak Anggota G20 Cari Solusi Tantangan Pangan Global
Yogyakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Pertanian Tingkat Deputi/Eselon I (\"Second Agriculture Deputies Meeting\"/ADM) Indonesia mengajak anggota berkomitmen dan bekerja sama mencari solusi efektif dan konkret menghadapi tantangan pangan global.\"Saya sangat berharap bahwa kita dapat menunjukkan pencapaian bersama sebagai G20 dalam menangani masalah pangan global yang mendesak ini,\" kata Kasdi selaku Chair G20 Agriculture Working Group (AWG) saat membuka Second Agriculture Deputies Meeting (ADM) pada 28-29 Juli 2022, di Yogyakarta, Rabu.Dalam pertemuan tersebut Kasdi mendorong untuk menyepakati draf komunike Menteri Pertanian G20 terkait tiga isu prioritas utama bidang pertanian yang telah disusun berdasarkan masukan dari semua pihak yang nantinya akan disampaikan Menteri Pertanian dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian G20 pada akhir bulan September 2022 di Bali.\"Hari ini dan besok, kami akan fokus menyelesaikan draft komunike Menteri Pertanian secara lebih rinci. Draf komunike tersebut akan menjadi bahan penting untuk disampaikan Menteri Pertanian sebagai Presidensi G20,\" ujar dia.Kasdi menyebutkan Pokja Pertanian G20 Indonesia 2022 mengusung tema \"Balancing Food Production and Trade to Fulfil Food for All\" yang bertujuan untuk mencerminkan komitmen G20 dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk semua.Hal itu, kata dia, bakal ditempuh dengan memastikan keseimbangan antara jaminan pasokan yang bersumber dari sistem pertanian pangan yang tangguh, berkelanjutan, bersumber dari perdagangan komoditas pangan, dan pertanian lintas batas negara yang lancar.\"Dalam pertemuan ini kita memberikan satu pandangan bahwa terkait dengan pangan tidak boleh ada batasan antarnegara dan bangsa, harus \'open\' (terbuka), transparan, dan dapat diakses semua pihak, terutama anggota G20,\" kata dia.Kasdi mengapresiasi atas kontribusi aktif negara anggota G20, negara undangan, organisasi regional, dan internasional pada berbagai inisiatif dalam kerangka AWG 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya.Berbagai inisiatif itu, di antaranya pertemuan Meeting of Agricultural Chief Scientists (MACS) pada 5 sampai 7 Juli 2022 di Bali yang membahas empat isu prioritas pertanian global yang diajukan Indonesia, yaitu kebijakan ketahanan pangan pascapandemi COVID-19, pertanian tangguh iklim, \"food loss and waste\", pertanian, dan penelusuran digital.Berikutnya, \"webinar sharing knowledge\" terkait penerapan teknologi digital di sektor pertanian dan pembiayaan di perdesaan pada 28-29 Juni 2022 yang merupakan kerja sama antara Pokja Pertanian dan Pokja Pembangunan (Development Working Group).\"Dalam keadaan yang luar biasa ini, kita perlu mendorong kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Kampanye di Kampus Tidak Boleh Berisi "Negative Campaign"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik ide KPU RI untuk menyelenggarakan kampanye peserta Pemilu 2024 di lingkungan kampus asalkan ada beberapa syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye negatif (negative campaign).\"Saya sebagai anggota Komisi II DPR menyambut baik ide KPU tersebut. Namun, harus memuat sejumlah syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye hitam dan negatif yang berisi ujaran kebencian dan fitnah,\" kata Rifqi di Jakarta, Rabu.Adapun syarat berikutnya, tidak boleh menegasikan empat prinsip dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.Menurut dia, kampanye bagi peserta pemilu di kampus merupakan cara mendewasakan peradaban politik bangsa Indonesia.\"Selama ini kampus menjadi episentrum demokrasi yang merasa berjarak dengan pengambil keputusan. Oleh karena itu, kampanye adalah sarana untuk membangun sarana dialogis antara kampus dan calon pengambil kebijakan, yaitu peserta pemilu,\" ujarnya.Rifqi mengingatkan ide kampanye di kampus harus menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu).Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR akan membahas ide kampanye di kampus tersebut dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah setelah masa reses berakhir atau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022—2023 mulai pertengahan bulan Agustus 2022.Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di kampus dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi.\"Nah, pertanyaannya adalah boleh dilakukan di mana saja? Untuk kampanye boleh di mana saja, termasuk dalam kampus, pesantren. Akan tetapi, ingat ada catatannya,\" kata Ketua KPU Hasyim Asy\'ari di Jakarta, Sabtu (23/7).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h, kata Hasyim, menyebutkan larangan soal kampanye, yakni pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, dan tempat pendidikan.Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.\"Jadi kampanye di kampus itu boleh dengan catatan yang mengundang, misalnya rektor, pimpinan lembaganya, boleh (kampanye),\" katanya lagi.Tidak hanya sampai di situ, catatan lainnya menurut Hasyim setiap peserta pemilu harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama jika berkampanye di kampus. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Anatomi dari Istilah Politik Identitas Itu Hanya untuk Menghalangi Politik Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan orasi saat mendapat penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa dari FISIP Universitas Brawijaya. Surya Paloh, hanya satu dari banyak tokoh politik yang akhir-akhir ini mendapat gelar dari kampus yang tentu saja berimplikasi pada pendangkalan intelektual. Yang lebih menarik, topik yang dibicarakannya berkaitan dengan politik aliran atau politik identitas yang telunjuknya diarahkan pada politik Islam. Padahal, mereka sendiri sesungguhnya sedang mempertontonkan politik identitas. Simak obrolan pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Selasa 26 Juli 2022 di Jakarta. Petikannya: Menyinggung politik identitas, saya kira nggak ada salahnya kalau kita membuat semacam permenungan dan pencerahan tentang yang disebut politik identitas. Karena kemarin Pak Surya Paloh menyampaikan orasi saat mendapat penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa dari FISIP Universitas Brawijaya. Ini mulai banyak para tokoh politik yang mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa. Yang menarik adalah topik yang dibicarakan Pak Surya Paloh berkaitan dengan politik aliran. Ini yang selalu menjadi isu yang selama mungkin digunakan secara tidak proporsional untuk menyerang lawan-lawan politik. Dan itu ada kaitanya dengan Islamofobia dan sebagainya. Mari kita dudukkan persoalan ini. Ini benar ya, sebagai ketua Nasdem dapat promosi Doktor Honoris Causa. Kelihatannya Nasdem lagi panen gelar akademik karena sebelumnya Menteri KLH, Ibu Siti Nurbaya, juga mendapat penghargaan yang sama dari Brawijaya. Kelihatannya ada semacam antisipasi dari Universitas Brawijaya bahwa Nasdem akan menjadi partai yang menentukan arah bangsa. Poros Brawijaya - Nasdem. Ya, nggak ada soal sebetulnya, walaupun kita anggap bahwa setiap kali universitas kasih gelar pada tokoh-tokoh politik, itu pasti ada maksud politiknya itu. Ya, apa perlunya itu kalau Pak Surya bukan ketua Partai Nasdem, pasti nggak dapat. Jadi, karena dia ketua partai. Begitu saja, itu sudah politik identitas karena memilih partai Nasdem Brawijaya. Kenapa misalnya bukan PKS. PKS juga banyak yang punya kapasitas yang sama. Tapi bukan itu intinya. Sejak Ibu Mega, semua orang merasa sudahlah, sebetulnya ada inflasi di dalam sistem akademik kita, yaitu memberi gelar tanpa ada semacam uji komunitas akademis. Saya juga ragu bahwa seluruh unsur Universitas Brawijaya bersepakat untuk memberi gelar kepada Pak Surya Paloh karena beliau adalah ketua partai. Jadi, nanti dianggap pesan siapa? Soal-soal semacam itu yang diawali oleh Ibu Mega yang mendapat gelar Doctor Honoris Causa, bahkan guru besar honoris causa. Hal-hal yang ajaib semacam itu membuat kita merasa bahwa ada pendangkalan intelektual di kampus-kampus kita. Jadi saya mulai dari situ dulu: ada pendangkalan intelektual. Dan pendakalan itu memperlihatkan bahwa kapasitas kampus untuk menghidupkan gagasan demokrasi, gagasan imparsialitas, bahkan gagasan netralitas, itu berhenti. Bayangkan bagaimana kalau saya gambarkan suatu waktu ada riset dari Universitasa Brawijaya tentang partai-partai politik atau ada survei di situ. Tentu ada rasa kurang enak kalau mengkritik Pak Surya Paloh atau Nasdem karena ada dua tokoh politik dapat gelar dari Brawijaya. Demikian juga Universitas Pertahanan kalau ada riset tentang tokoh-tokoh politik pasti tidak akan mengkritik Ibu Mega karena Ibu Mega dapat dari Unhan gelar guru besarnya. Jadi, saya sebut dulu ini adalah pendangkalan politik. Dan di semua kampus terjadi, apalagi kampus negeri itu. Karena mungkin ingin dapat proyek atau dapat promosi supaya dianggap sebagai pihak yang layak untuk diperhitungkan oleh negara. Jadi, ini soal yang sensitif. Kemarin saya di Samarinda diundang oleh Universitas Mulawarman dan itu saya agak kaget sebetulnya karena ini kan Universitas Negeri, Universitas Mulawarman, mengundang saya sebagai orang yang setiap hari kasih kritik pada kekuasaan, akan tetapi di situ rektor merasa oke, nggak soal. Jadi bayangkan ada rektor yang justru berani untuk mengundang oposisi. Padahal, sang rektor setahu saya Universitas Mulawarman lagi ditugaskan untuk mengamdal ibukota negara. Itu amdalnya pasti pro. Jadi begitu keadaan kita. Saya mulai tadi dengan perkataan bahwa pendangkalan intelektual justru terjadi ketika kampus memuji-muji kekuasaan. Entah itu partai atau yang terkait dengan kapasitas seorang ketua umum partai. Itu poin pertama. Poin berikut adalah soal pidato Pak Surya Paloh. Kita ingin tahu sebetulnya apa posisi Nasdem tentang politik identitas? Mendua sebetulnya itu. Awalnya menganggap bahwa politik identitas itu sesuatu yang agak yang berbahaya karena itu pasti akan dikesankan sebagai upaya untuk menghalangi politik Islam. Jadi, istilah politik identitas sudah ditargetkan untuk politik Islam. Begitu ada kepentingan politik dengan Anies misalnya yang juga dianggap bermainan dengan politik identitas, agak rusak nanti parameter pengukuran itu. Sebetulnya yang keliru adalah menyebut politik identitas di dalam suasana persaingan keterbelahan rakyat hari ini. Itu bahayanya. Karena gerak bangsa kita dari awal memang tumbuh dari politik identitas. Kan konstituante itu, waktu kita rumuskan dasar negara dan konstitusi, itu adalah persaingan antara pelaku politik identitas. Kekuatan Islam, kekuatan komunis, kekuatan liberal, kekuatan sosialis, macam-macam itu kekuatan kedaerahan misalnya, semua itu disebut politik identitas. Tapi kata politik identitas hari-hari ini hanya dimaksudkan untuk Islam. Buat lebih netral sebetulnya ada istilah lain di dalam ilmu komparasi politik. Namanya politics of recognition, politik pengakuan. Jadi mengakui bahwa memang sebagian orang hanya lebih bisa kita identifikasi melalui kecenderungan politik yang sifatnya agama. Ya sudah, itu artinya ada politik Islam, biasa saja, bukan distigma sebagai politik identitas. Itu rekognisi kita pada muslim politik yang memang mayoritas. Nasdem juga pakai istilah religius di belakangnya. Juga itu politik identitas. Jadi, hal-hal yang menyangkut agama, etnis, itu memang dasarnya politik identitas, tapi jangan sebut identitas itu upaya menstigma. Sebetulnya itu politics of recognition, politik untuk mengakui bahwa bangsa ini memang berawal dari identitas-identitas, secara kultural, secara antropologi, bahkan secara geografis tumbuh dalam identitas-identitas itu. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau politik identitas itu dihalangi oleh presidential threshold. Kan selama ini juga ada sinyal kenapa takut untuk menihilkan atau menolkan presidential threshold karena takut nanti Habib Rizieq jadi calon presiden. Karena takut kekuatan-kekuatan lain yang selama ini tokoh-tokohnya belum masuk partai politik justru bisa tumbuh jadi kekuatan politik alternatif. Jadi saya kira itu kalau kita mau bongkar sebetulnya anatomi dari istilah politik identitas itu hanya ingin untuk menghalangi politik Islam. Dan yang lain identitas. Kalau politisi saya kira wajar saja kalau mereka punya kepentingan bahwa kemarin mereka menolak politik identitas kemudian sekarang mengendorse politik identitas karena ada kepentingan dan orang wajar kalau kemudian curiga dengan Surya Paloh, walaupun banyak juga yang mengapresiasi, katanya bisa jadi angin segar. Karena sebelumnya kalau kita lihat jejak digitalnya Pak Surya Paloh sangat keras bicara soal politik identitas tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang tiba-tiba berubah semacam itu. Fine. Tapi karena berkaitan sekarang dia mencalonkan Anies Baswedan dan Anies Baswedan pun menurut saya secara tidak adil, kalau kita mau jujur, selalu diberi stigma berkaitan dengan Pilkada 2017. Tapi kepentingan kita nggak ada urusannya dengan mau Anies jadi calon pesiden, mau Surya Paloh mencalonkan Anies. Tapi kita dudukkan secara proporsional sehingga publik tidak salah paham mengenai soal ini. Itu pentingnya karena sekarang Pak Surya Paloh menyandang gelar doktor itu. Dan harus hati-hati mengucapkan itu karena satu waktu orang akan minta Pak Surya Paloh di forum akademis sebagai doktor untuk mempertanggungjawabkan atau minimal memperlihatkan pengetahuan dia tentang apa yang disebut identity politics. Itu bahayanya, nanti dicopot gelar kehormatannya kalau salah menerangkan. Dia musti mampu menerangkan apa yang disebut gejala politik identitas di negara semacam Kanada, misalnya, yang multikulturalismenya berbasis pada persaingan antara masyarakat Eropa, Inggris, dan Perancis di Kanada. Itu yang ada di pikiran politik di negara-negara Eropa Timur, misalnya. Politik identitasnya kuat sekali. Di Perancis sendiri ada politik identitas, yaitu kepolitikan yang rasis itu. Jadi disebut di dunia ini memang hidup di dalam kecemasan itu. Pak Surya Paloh sebetulnya harus hindari menyebutkan politik identitas karena beliau kurang paham. Ya, saya tahu dia dikelilingi oleh beberapa intelektual Nadem. Tapi kan keputusan politik akan diambil oleh Pak Surya Paloh. Misalnya satu waktu dianggap Anies Baswedan politik identitas atau nggak? Lalu Pak Surya Paloh bilang enggak, dia bukan itu. Tapi kenapa Anies itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga dipojokkan pada dua identitas, bahkan Arab sekaligus muslim. Jadi, soal-soal ini yang betul-betul tadi, kita bersihkan supaya kita ngerti bahwa Anies Baswedan dia adalah warga negara yang punya kapasitas. Itu nggak boleh dikaitkan dengan etnis apa pun itu. Kan nanti suatu waktu datang seseorang yang nggak punya kapasitas, tapi karena politik identitas mayoritas maka dipilih jadi presiden. Akibatnya manggut-manggut, plonga-plongo, geleng-geleng, segala macam. Kan bukan itu yang kita inginkan. Pak Jokowi misalnya, dulu kena politik identitas juga sebagai tokoh yang disaring sedemikian rupa oleh satu etnis tertentu yang punya kekuatan modal walaupun sebetulnya Pak Jokowi identitasnya Jawa, tapi kemudian digeser menjadi identitasnya adalah diasuh oleh oligraki. Kan begitu. Jadi, problem kita adalah mendudukkan politik dalam hal yang paling mendasar, yaitu semua orang berhak untuk menjadi pemimpin politik Indonesia. Datang dari latar belakang identitas apa pun dia tetap musti kita recognize. Tapi kan sebenarnya sah-sah saja ya namanya politik. Pepatah menyebutkan kalau ikan teri berkumpul dengan ikan teri, ikan tongkol dengan tongkol. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para founding father kita sudah memberikan contoh bagaimana perdebatan di konstituante. Bagaimana kemudian Piagam Jakarta dengan tujuh kalimat yang dihapuskan. Kan sebenarnya itu sudah memberikan contoh. Ya, itu biasa saja. Ikan teri berkumpul dengan ikan teri, ikan tongkol berkumpul dengan ikan tongkol, tapi jangan sampai ikan teri makan ikan tongkol. Kalau ikan tongkol makan ikan teri itu bisa. Kalau ikan teri makan ikan tongkol, itu yang ditakutkan kan? Jangan sampai kita ulangi menghafal nama-nama ikan doang. Jadi, dalam kehidupan kita berpolitik memang setiap komunitas itu berhak untuk mengidentifikasikan dirinya dengan asal-usul antropologinya, biasa disebut asal-usul antropolgi adalah ethnicity, agama, tradisi ,segala macam, nggak ada soal. Semua orang punya kesempatan untuk mencari identitasnya yang membuat dia aman sebagai individu dia merasa lega kalau diasuh dalam politik Islam. Ada yang lega kalau diasuh dalam politik Jawa, ada yang lega kalau diasuh oleh politik komunitarian misalnya. Tetapi harus ada kesempatan masyarakat kita untuk lakukan cross identity. Jadi orang Jawa misalnya, dia tahu pemimpin dia sebaiknya Jawa. Tapi pemimpin Jawa ini koruptor, maka dia tentu berpikir ngapain saya pilih pemimpin orang Jawa yang koruptor karena saya ingin Indonesia bersih. Dia pilih misalnya orang Bugis berbeda etnis tapi bersih. Kan itu namanya cross cutting loyalities. Itu yang tidak dimungkinkan di kita. Karena setiap presiden bicara, nggak ada sinyal presiden yangn bicara bahwa diperlukan cross cutting loyalities. Itu sebetulnya yang membuat kita frustrasi bahwa seolah-olah nanti pada akhirnya cuma ada dua tokoh lagi. Itu juga disebabkan oleh tidak ada cross cutting loyalities. Semua orang cari massa di Pulau Jawa. Pasti karena Pulau Jawa secara elektoral adalah lumbung suara. Tetapi sekaligus itu membuat kita terpisah dengan kader-kader di luar Jawa yang juga punya potensi. Ini yang saya sebutkan sebaiknya kita mulai ucapkan cross-cutting politics itu lebih penting daripada identity politics. Jangan terlalu tunggal, dengan akibat bloking-bloking terjadi, bukan karena rasionalitas tapi karena alasan-alasan emosionalitas. (ida, sws)
Butuh Ruang Kreasi, Dewan Kesenian Jawa Timur Mengadu ke Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Dewan Kesenian Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses. Dewan Kesenian semakin minimnya ruang berkreasi. Akibatnya, nyaris tak ada tempat bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ketua DPD RI Baso Juherman dan Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Sedangkan Dewan Kesenian Jawa Timur dihadiri M Taufik Hidayat (Ketua Presidium), Anwar Zen (budayawan), Lutfiadyati (staf) dan Wahyu Luhur (staf). Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur, M Taufik Hidayat, mengatakan pandemi Covid-19 membuat situasi berubah total. Pagelaran kesenian tak diperkenankan untuk digelar. Mirisnya, saat situasi sedang masuk masa transisi ke era new normal, kehidupan seniman tak beranjak membaik. “Ketika sektor lain mulai bergeliat, ruang kami berkesenian justru masih stagnan. Aktivitas kreatif kami nyaris tak teraktualisasikan,” kata Taufik. Dalam kondisi tersebut, nyaris minim perhatian dari pemerintah. “Beberapa seniman yang pada akhirnya jatuh sakit karena situasi itu nyaris tak terurus. Tak ada dana kesehatan untuk seniman,” papar dia. Aktivitas berkreasi di ruang-ruang publik seperti di bandara, mall dan hotel, sudah tak lagi dilakukan oleh seniman. “Dahulu, seniman itu berkreasi di ruang-ruang publik. Kami difasilitasi. Tapi saat ini praktis tidak lagi,” kata Taufik. Padahal, kata dia, kesenian dan kebudayaan jika diafirmasikan secara baik, maka akan berpotensi besar mendatangkan pendapatan bagi daerah. “Kesenian dan kebudayaan itu berkontribusi cukup baik terhadap PAD jika diberdayakan dengan baik. Namun, dari dana Rp1,6 miliar untuk pembinaan, kini hanya dialokasikan sebesar Rp250 juta,” kata Taufik. Ia pun meminta kepada Ketua DPD RI memfasilitasi kembali ruang berkesenian, agar seniman dan kebudayaan di Jawa Timur dapat bertahan dan kembali bangkit. “Kami menilai Pak LaNyalla memiliki perhatian yang cukup besar untuk kesenian dan kebudayaan, khususnya di Jawa Timur ini. Sebab, sampai saat ini nyaris tak ada pagelaran budaya yang diselenggarakan,” kata Taufik. LaNyalla sependapat dengan Taufik. Menurutnya, kesenian dan kebudayaan harus terus dilestarikan. “Salah satu tugas kami di DPD RI memang mendorong kesenian dan kebudayaan agar semakin berkembang dengan baik,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah degradasi kebudayaan yang dialami anak bangsa. Hal itu terjadi lantaran masuknya budaya asing tanpa filter yang baik. “Ini terjadi karena konstitusi kita tak terjaga dengan baik pasca-amandemen tahun 1999-2002. Dahulu, kebudayaan kita bernafaskan pada Pancasila. Namun saat ini, kebudayaan kita tak lagi memiliki filter, sehingga mengubah watak dan karakter asli kebudayaan nasional, termasuk di Jawa Timur ini,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada Dewan Kesenian Jawa Timur untuk ikut aktif meresonansikan agar kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar identitas kebudayaan kita kembali jelas dan tegas sebagaimana sudah dibentuk karakter dan jati dirinya oleh para pendiri bangsa,” kata LaNyalla. (Ida/LC)
Pancasila Kembali Menjadi Mata Pelajaran Wajib
Mentok, Babel, FNN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan apresiasi positif atas rencana Pancasila kembali menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah.\"Rencananya mulai Juli 2022 Pancasila jadi pelajaran wajib di seluruh tingkatan sekolah hingga perguruan tinggi. Ini patut disyukuri bersama untuk menebalkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,\" kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Mentok, Selasa.Menurut dia, Pancasila sebagai salah satu pelajaran wajib merupakan salah bentuk keseriusan pemerintah dalam menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa.Hal ini dikatakan Yudian pada kegiatan sosialisasi Salam Pancasila di Museum Timah Indonesia Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Mentok, kota tempat pengasingan delapan tokoh penting Republik pada medio 1948-1949 tersebut, Yudian mengatakan pentingnya Salam Pancasila sebagai salam pemersatu dan perekat bangsa.Ia mengatakan Salam Pancasila merupakan salam yang diadaptasi dari Salam Merdeka yang disampaikan Presiden Sukarno tak lama setelah kemerdekaan Indonesia.\"Salam Merdeka dipekikan untuk mengingatkan bahwa kita bangsa merdeka dan tidak mau dijajah lagi. Kemudian Salam Pancasila mulai dikenalkan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Agustus 2017,\" katanya.Salam Pancasila merupakan salam bersama seluruh rakyat Indonesia, salam damai dan aman di negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila.\"Salam Pancasila adalah salam kebangsaan dan bukan untuk menggantikan salam keagamaan atau menyinggung agama apapun, namun Salam Pancasila untuk menghormati semua warga negara Indonesia yang berlatar belakang agama dan budaya apapun sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika,\" katanya.Pada akhir acara, Yudian mengajak hadirin untuk mempraktekkan Salam Pancasila dengan mengangkat tangan kanan di atas pundak dan berjarak sejengkal dari dahi kanan dengan jari-jari rapat. Gerakan sedikit menghentak sambil menyerukan “Salam Pancasila”. (Ida/ANTARA)
Semua Parpol Diperlakukan Adil di Proses Pendaftaran
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan semua partai politik mendapat perlakuan adil, proporsional dan setara dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada proses tahapan pendaftaran. \"Keadilan, proporsionalitas dan kesetaraan perlakuan KPU kepada partai itu, seperti, ruang waktu yang diberikan sama. Contohnya kesempatan unggah Sipol kan dimulai sama, 24 Juni 2022,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Jakarta Selasa. Kemudian, tahapan pendaftaran juga dibuka dan ditutup pada waktu yang sama sehingga parpol mendapatkan kesempatan sama pula untuk mendaftar. KPU menggelar tahapan pendaftaran partai politik pada 1-14 Agustus 2022. \"Pintu komunikasi (juga dibuka) melalui \'help desk\', kemudian melalui grup WA yang sudah dibikin antara KPU dengan LO partai juga sudah ada, itu kira-kira gambarannya,\" kata Hasyim. Melalui meja layanan (help desk) itu, partai politik calon peserta Pemilu 2024 mendapatkan layanan bantuan jika kesulitan mengakses atau kendala teknis lainnya saat mengakses atau mengunggah dokumen parpol ke Sistem informasi partai politik (Sipol). Selain itu, KPU RI juga meminta partai politik agar segera menyampaikan kapan rencana waktu yang dipilih datang ke KPU untuk mendaftar sebagai calon parpol peserta Pemilu 2024. Hal itu, kata Anggota KPU RI Idham Holik bertujuan agar partai politik mendapatkan layanan pendaftaran dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih atau lebih dari satu parpol mendaftar ke KPU pada waktu yang bersamaan. KPU kata dia tentunya selalu berkomitmen menyelenggarakan pemilihan umum sesuai prinsip-prinsipnya, salah satunya prinsip adil, termasuk pada proses pendaftaran. Oleh karena itu, kata dia setidaknya satu hari sebelum kedatangan pendaftaran partai politik, para pimpinan partai politik bisa menyampaikan kapan rencana mereka akan datang menyerahkan dokumen pendaftaran. \"Karena kalau terjadi demikian (mendaftar waktu bersamaan) kami khawatir bukan hanya tidak dapat terlayani dengan baik saat mendaftarkan diri kepada kami, tetapi juga mungkin muncul prasangka-prasangka kenapa \'kami di belakangkan, kenapa yang itu didahulukan\' itu yang tidak kami inginkan,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Didesak untuk Segera Terbitkan Perpu Penambahan Dapil Baru
Jakarta, FNN - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan penambahan daerah pemilihan (dapil) baru pada Pemilu 2024.Dengan adanya tiga daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, pemerintah harus melakukan penataan ulang daerah pemilihan.\"Jadi, sebelum Oktober, dimulainya penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, harus ada perpu,\" kata Fernandes Arya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.Arya menyebutkan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan mulai 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.Menurut dia, perpu menjadi pilihan utama karena waktu pembentukan lebih cepat ketimbang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Ia menilai DPR tidak akan membuka kesempatan untuk merevisi UU Pemilu karena tahapan pertama pada tanggal 14 Juni 2022, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.Pembahasan revisi UU Pemilu, lanjut Arya, juga memberi peluang bagi partai politik untuk membahas perubahan pasal lainnya.Dikemukakan pula bahwa revisi UU Pemilu secara terbatas dapat dilakukan, terutama pada lampiran terkait dengan alokasi daerah pemilihan.\"Jadi, untuk menghindari kerumitan pada masa depan, sebaiknya ada penataan ulang dapil dan alokasi kursi,” kata Arya. (Ida/ANTARA)
Tegaskan Kemitraan Strategis, Presiden Jokowi Menemui Presiden Xi Jinping
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping yang menegaskan kemitraan strategis antara kedua negara.Presiden Xi dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.\"Yang Mulia adalah Kepala Negara pertama yang diterima pihak Tiongkok setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing. Hal ini cukup membuktikan betapa mesranya antara hubungan kedua pihak,\" kata Presiden Xi di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa.Presiden Jokowi disambut oleh Presiden Xi dan keduanya langsung melakukan foto bersama. Setelah itu, kedua pemimpin negara bersama-sama menuju ruang pertemuan.Presiden Jokowi dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat kepada dirinya dan delegasi Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.\"RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia,\" kata Presiden Jokowi.Selain kerja sama ekonomi, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain, isu kawasan dan dunia.\"Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi, saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN,\" kata Retno.Isu G20 dan ASEAN juga dibahas dalam pertemuan tersebut. \"Indonesia menyampaikan penghargaan atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di G20. Mengenai ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan, tidak saja bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kawasan dan dunia,\" tambah Retno.Presiden Xi, lanjut Retno, memberikan apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mengupayakan perdamaian dan memperbaiki situasi kemanusiaan, antara lain, melalui kujungan ke Kyiv dan Moskow.\"Kunjungan tersebut dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar,\" tambah Retno.Retno menambahkan bahwa kedua pemimpin juga membahas mengenai pentingnya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative (GDI).\"Jika kerja sama konkret dapat diwujudkan, diharapkan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) negara berkembang dapat lebih baik,\" ucap Menlu.Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa RRT berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi hijau, antara lain, melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.\"Presiden Xi juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia,\" kata Retno.Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri RRT Li Keqiang dan Presiden Xi di Beijing pada hari ini, kedua negara telah menyepakati beberapa kesepakatan, yaitu:1. Pembaruan MoU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative,2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika,3. MoU mengenai Pembangunan Hijau,4. Pengaturan Kerja sama Kelautan,5. Protokol mengenai ekspor nanas Indonesia,6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan, dan7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI Beijing Djauhari Oratmangun. (Ida/ANTARA)
Presdir PT Wilmar Nabati Indonesia Diperiksa Kejagung Terkait Kasus CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung memeriksa Presiden Direktur (Presdir) PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Alis Tjia Tiang Tjhiang atau EATTT terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ekspor minyak sawit mentah atau \"crude palm oil\" (/CPO) dan turunannya.“Saksi yang diperiksa, yaitu EATTT selaku Presiden Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor \'crude palm o\'il (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Ia mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).Pemeriksaan dilakukan atas nama lima orang tersangka, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.Selanjutnya, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang, serta Pendiri dan Penasihat Kebijakan/Analisis PT Independent Research and Advisory Indonesia Lin Che Wei.Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah dan turunannya mencapai Rp20 triliun.Ia menjelaskan bahwa nilai Rp20 triliun tersebut terdiri atas kerugian keuangan, kerugian perekonomian, dan pendapatan tidak sah.“Total kerugian keuangan negara sekitar Rp6 triliun, kemudian ada namanya (kerugian) perekonomian sekitar Rp12 triliun, terus ada illegal gains sekitar Rp2 triliun. Total Rp20 triliun,” kata Supardi. (Ida/ANTARA)
Sahroni Menyesalkan Pendaftaran Citayam Fashion Week ke Kemenkumham
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan langkah pihak-pihak yang mendaftarkan gerakan fesyen akar rumput Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).\"Saya pribadi memandang Citayam Fashion Week ini adalah wadah kreativitas yang inklusif, yang harus bisa dinikmati seluruh kalangan, bukan kelompok tertentu saja; karenanya saya menyayangkan pendaftaran tersebut,\" kata Sahroni di Jakarta, Senin.Dalam prosesnya, dia meyakini PDKI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham akan melakukan pengecekan dan penelusuran hak kekayaan intelektual dengan sangat saksama.Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan DJKI dalam menerima atau menolak pendaftaran kekayaan intelektual, misalnya apakah bisa nama Citayam didaftarkan karena itu merupakan nama daerah.\"Lalu, siapa pencetus awal nama Citayam Fashion Week? Saya yakin kita semua tahu, pencetusnya bukan Baim Wong yang mendaftarkan namanya ke Kemenkumham. Jadi, hal-hal ini tentunya akan jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah pendaftarannya diterima atau ditolak,\" jelasnya.Sahroni juga berharap PDKI menolak pendaftaran kekayaan intelektual Citayam Fashion Week oleh selebritis Baim Wong. Penolakan itu bertujuan untuk melindungi kreatifitas anak muda dengan berbagai latar belakang, tambahnya.Sebelumnya, DJKI Kemenkumham membenarkan gerakan fesyen akar rumput Citayam Fashion Week saat ini sedang dalam proses pendaftaran merek oleh dua pihak, yaitu PT Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya Nugroho.\"Keduanya mendaftar di kelas 41 dan saat ini statusnya sedang untuk dipublikasi,\" kata Koordinator Pemeriksa Merek DJKI Kemenkumham Agung Indriyanto di Jakarta, Senin.Agung menjelaskan PT Tiger Wong mendaftarkan untuk jenis jasa hiburan dalam sifat peragaan busana layanan hiburan, yaitu menyediakan podcast di bidang mode hingga publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan.Sementara itu, Indigo Aditya Nugroho mendaftarkan untuk jasa ajang pemilihan kontes (hiburan), expo mengenai kesenian, kebudayaan dan pendidikan, fashion show (hiburan), perencanaan pesta (hiburan) untuk acara promosi, sehubungan dengan peragaan busana dan pertunjukan panggung live.Kedua pendaftaran tersebut diterima DJKI Kemenkumham Kamis (21/7). Saat kedua permohonan itu masuk masa publikasi, semua pihak dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek.Setelah masa publikasi, kedua merek juga masih akan melalui beberapa tahapan sampai akhirnya resmi terdaftar. (Ida/ANTARA)
POPULER
