POLITIK
Pemerintah Perlu Merespons Putusan MK Soal Ganja Medis
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai Pemerintah perlu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemanfaatan ganja untuk medis dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.\"MK menegaskan agar Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan terapi; yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodasi kebutuhan dimaksud,\" kata Taufik Basari di Jakarta, Kamis.Dia menilai, MK menyatakan kebijakan penggunaan narkotika untuk medis merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang tersebut untuk menindaklanjuti.Untuk mendukung pembahasan revisi UU Narkotika tersebut, menurut dia, maka Pemerintah harus segera melakukan pengkajian dan penelitian terhadap kebutuhan dimaksud.\"MK memberikan penekanan pada kata \'segera\' dalam putusannya, dengan memberikan huruf tebal, menunjukkan urgensi terhadap hasil pengkajian ini,\" tambahnya.Guna menindaklanjuti urgensi kajian Pemerintah, dia menyarankan Pemerintah juga merujuk pada kajian yang telah ada di tingkat internasional, termasuk kajian dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD).Di 2019, ECDD merekomendasikan the Commission on Narcotics Drugs (CND), yang dibentuk UN Ecosoc dan WHO, untuk menjadikan kanabis atau ganja sebagai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.\"Rekomendasi itu dengan mengubah Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 dan telah disetujui melalui mekanisme voting di CND. Dengan demikian, kajian dapat dilakukan dengan segera sesuai penegasan putusan MK,\" jelasnya.Sementara itu, dalam hal pembahasan materi revisi UU Narkotika dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan MK, dia mengatakan dapat dilakukan pengaturan yang komprehensif.Menurut dia, norma terkait pelarangan, pengendalian, dan pemanfaatan narkotika jenis tertentu untuk kepentingan medis dapat dimuat dalam UU; sedangkan ketentuan teknis lainnya dapat diatur dalam aturan turunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berjalan.\"Melalui langkah itu, maka beberapa narkotika yang memiliki sifat ketergantungan tinggi tetap bisa dikontrol dengan ketat sembari dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dengan mekanisme yang ketat pula,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pascakunjungan PM Albanese, RI-Australia Perkuat Hubungan Bilateral
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di berbagai sektor, melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, dan ketahanan pangan, pascakunjungan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Kamis.\"Indonesia sangat mengapresiasi kunjungan Perdana Menteri (Albanese) ke Indonesia beberapa waktu lalu. Kami tentu berharap hubungan kedua negara bisa terus meningkat,\" kata Moeldoko usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.Menurutnya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia terus meningkat, baik melalui kegiatan bisnis dan budaya.\"Dinamika politik di kedua negara sudah biasa, pergantian kepemimpinan, dan lain sebagainya; tapi porosnya tidak boleh berubah. Kedua negara tetap harus meningkatkan hubungan bilateral, terutama melalui penguatan hubungan people-to-people baik melalui bisnis dan budaya,\" tambahnya.PM Anthony Albanese mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pada 5-7 Juni.Kedatangan Albanese ke Indonesia itu menandai kunjungan bilateral pertamanya sejak dilantik sebagai PM Australia pada 23 Mei 2022, sekaligus menandakan pentingnya posisi Indonesia bagi Australia.Australia merupakan mitra penting Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam isu kesehatan dan ketahanan pangan. Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia guna mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing di Indonesia.Sementara dalam isu ketahanan pangan, Moeldoko mengajak Australia untuk bekerja sama mengembangkan industri tanaman sorgum.\"Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia sudah mulai mencoba mengembangkan beberapa alternatif pangan, salah satunya sorgum di Nusa Tenggara Timur. Akan sangat bagus kalau Australia punya pengalaman tentang ini dan bisa mengembangkan tanaman sorgum bersama Indonesia,\" katanya.Sebagian wilayah utara Australia, seperti di Darwin, memiliki kesamaan kondisi geografis dan iklim dengan NTT. Oleh karena itu, kata Moeldoko, Indonesia dan Australia memiliki potensi kerja sama untuk mengembangkan tanaman bijian-bijian sorgum. (Ida/ANTARA)
Waspada Goncangan Politik Besar, Anis Matta: Wajah-wajah Publik Semakin Galau, Frustasi dan Kehilangan Harapan
Jakarta, FNN - Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian. Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. \"Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?\', Rabu (20/7/2022) sore. Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi. \"Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,\" ujar Anis Matta. Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi. \"Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar. Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global. \"Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,\" tandasnya. Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage. \"Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,\" tegasnya. Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia. \"Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,\" kata Anthony. Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia. \"Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,\" kata Fuad. Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain. \"Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,\" katanya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan. \"Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,\" kata Gunawan. Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu. \"Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,\" terangnya. Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen. \"Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,\" pungkasya. (sws).
Temui Ketua DPD RI, APERSI Sampaikan Kendala Pembangunan Rumah KPR
Jakarta, FNN – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022). APERSI menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya mengenai kendala pembangunan rumah KPR (subsidi). Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh). Dari APERSI, hadir Junaidi Abdillah (Ketua Umum), Daniel Djumali (Sekjen), Frankie Kalalo (Wakil Ketua Umum), Abbas Minen (Wakil Ketua Umum), Bambang (Kabid), Evert Lumy (Bidang Sekretariat), Adi Gunawan (Ketua), Asep Saputra (Humas). Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan lembaganya bergerak di bidang pengembangan rumah subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kami telah membangun 113 ribu unit rumah subsidi. Kami fokus pada rumah KPR subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Junaidi. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah KPR subsidi untuk rakyat mengalami kendala. Sebab, sudah sejak tiga tahun belakangan tak ada penyesuaian harga. “Biasanya, setiap tahun ada penyesuaian. Namun sejak tiga tahun belakangan, belum ada penyesuaian harga. Itu yang menjadi kendala kami. Bisa membangun, tapi setelahnya kami tak punya modal untuk membangun kembali,” kata Junaidi. Padahal, kata dia, dalam industri properti ada jutaan tenaga kerja di dalamnya. “Kami ini industri padat karya dengan jutaan tenaga kerja. Jadi, kami mohon hal ini diperhatikan,” paparnya. Kedua, Junaidi berharap ada bank yang fokus dengan industri properti ini. Sejauh ini, belum ada bank yang fokus pada hal tersebut. “Kami ingin ada bank yang fokus pada industri properti ini. Kami ingin agar bank yang fokus pada KPR rumah subsidi dipertahankan. Bagaimana industri properti ini bisa jalan kalau tak ada bank yang fokus,” papar Junaidi. Pada kesempatan itu, Junaidi mengundang LaNyalla untuk dapat hadir pada Rakernas APERSI di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 2022. “Jadi, hal-hal tersebut kami harapkan dapat diperjuangkan oleh DPD RI. Pun halnya dengan Rakernas, kami berharap Pak LaNyalla dapat hadir secara langsung,” harap Junaidi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika harus ada bank yang fokus pada KPR rumah subsidi untuk rakyat. “Memang harus ada bank yang fokus. Bagaimana industri ini bisa berkembang kalau tak ada bank yang fokus di situ,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan APERSI dalam pertemuan yang lebih khusus dengan stakeholder terkait. “Kita akan sampaikan ke Kementerian PUPR. Nanti kita akan panggil Menteri PUPR dan akan kita pertemukan dengan APERSI dalam pertemuan khusus,” ujar LaNyalla. LaNyalla tak menampik jika banyak peraturan yang terkait, namun realisasinya di lapangan saling bertentangan satu sama lain. “Maka, perlu penyesuaian agar kendala-kendala tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Tenaga kerja kita tak terancam pengangguran, rakyat pun bisa mengakses perumahan murah dan pengusaha juga bisa terus berkembang. Semua saling diuntungkan,” katanya. (Ida/LC)
Tata Kelola Data Lintas Negara Dibahas dalam DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo
Labuan Bajo, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan, Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Dijital (DEWG) G20 Indonesia di Labuan Bajo, NTT, juga fokus membahas tata kelola data lintas negara dan pemanfaatan data secara berkeadilan.\"Pembahasan isu arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara pada pertemuan DEWG kali ini akan semakin esensial karena dunia semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan, kesamaan, pendekatan, dan kesamaan praktik dalam arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara; suatu kondisi yang belum terwujud,\" kata dia, dalam konferensi pers DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo, Rabu.Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan keterampilan dan kecakapan digital, pertukaran data lintas batas negara akan semakin meningkat. Menurutnya dunia tidak bisa menghindari masa depan yang kian bertumpu pada pemanfaatan data oleh berbagai institusi baik pemerintah maupun sektor privat.Dengan demikian, tata kelola yang memiliki kesamaan itu akan mempertimbangkan nilai penting atau prinsip keadilan, keabsahan hukum, transparansi, dan timbal balik.Pengakuan terhadap aspek atau prinsip itu tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia semata tapi mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi digital secara komprehensif. Ia menilai pembahasan itu akan bermanfaat di tengah dunia yang dipengaruhi pertukaran data antar negara.\"Apalagi isu ini bukan hanya isu negara berkembang, tetapi juga isu negara maju dan isu negara miskin,\" dia menambahkan.Sebagai ketua G20, Indonesia menyuarakan dan mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia terkait isu tata kelola global.Dia menegaskan bahwa tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat dan inklusif, hampir dapat dipastikan pemanfaatan data tidak seimbang. Hal itu berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas terbatas dan mengakibatkan pemanfaatan data secara terkelompok.\"Sewajarnya harus menjadi tujuan pemanfaatan data berguna bagi semua. Keuntungan untuk semuanya,\" ungkapnya.Pembahasan terkait isu ini, katanya, akan dibahas lebih lengkap pada hari kedua, Kamis, termasuk tentang keamanan data. \"Kita cari titik temu dan kesepakatan menatakelolanya bersama di tingkat global,\" kata dia, menutup konferensi pers hari pertama ini.Pertemuan Ketiga DEWG berlangsung di Labuan Bajo pada 20-22 Juli 2022. Pertemuan ini dihadiri 17 delegasi secara langsung. Sedangkan tiga delegasi yang hadir secara virtual yakni Italia, Argentina, dan China. (Ida/ANTARA)
Remaja "SCBD" Bisa Menjadi Perantara Sosialisasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan remaja \"SCBD\" (Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok) yang kerap nongkrong di kawasan Dukuh Atas Jakarta tersebut sebagai perantara sosialisasi Pemilu 2024.\"Karena dalam melakukan pendekatan kepada anak muda, mereka tidak suka yang formalitas, tidak suka hal-hal yg keliatan kaku, artinya kalau KPU dan penyelenggara pemilu datang jemput bola ke sana, saya pikir tidak ada yang salah,\" kata CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Menurut Pangi, sosialisasi pemilu kepada anak muda harus dengan pendekatan dan momentum yang sesuai.Walau begitu, lanjut dia, sosialisasi pemilu akan lebih efektif jika pendekatannya sesuai dengan selera atau maunya anak muda. Misalnya, dengan melakukan pendekatan berbasis hobi dan komunitas.Ia meminta KPU untuk mampu adaptasi dengan cepat dalam membaca selera anak muda, termasuk bisa masuk ke ruang-ruang digital dan pelan-pelan meninggalkan model sosialisasi pemilu yang konvensional.Sementara itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pihaknya menjadikan anak muda sebagai sasaran sosialisasi. Namun, tidak khusus remaja SCBD saja.\"Intinya mereka adalah sasaran sosialisasi yang baik sekali karena dari jumlahnya saja generasi z dan milenial luar biasa lebih dari 50 persen dari populasi Indonesia saat ini,\" kata Betty.Untuk sosialisasi pemilu saat ini, Betty menegaskan bahwa KPU akan menggaet anak muda dengan pendekatan bahasa maupun metode yang lebih kekinian. (Ida/ANTARA)
Habib Rizieq Shihab Bebas. Siap-Siap Ini yang Akan Terjadi
Jakarta, FNN - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Rabu (20/7) pagi dinyatakan bebas bersyarat dari rumah tahanan negara (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Habib Rizieq resmi bebas bersyarat setelah menjalani hukuman tindak pidana antara lain kekarantinaan kesehatan hingga penyebaran berita bohong. Setelah meninggalkan rutan dan pulang, HRS kemudian menggelar konferensi pers bersama DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) dan tim advokasi di Markaz Syariah Petamburan. “Banyak yang menanti-nanti kebebasan Habib Rizieq Shihab, terutama jutaan pendukungnya yang selama ini seperti kehilangan induknya. Sebaliknya untuk para penentangnya dan tentu saja pemerintahan Jokowi, pembebasan HRS ini pasti sangat diwaspadai,” ujar Hersubeno Arief wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (20/7). Bagaimana pun juga tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun HRS dikurung di balik penjara kemudian FPI dibubarkan, namun kharismanya masih sangat besar. Lalu Hersubeno menyampaikan apa saja yang akan terjadi dengan pembebasan Habib Rizieq ini, pertama soal metode dakwahnya yang lebih memilih dakwah pada nahi munkar ini tentu tidak akan ditinggalkannya. Kemudian kedua keterlibatannya dalam dunia politik, hal ini tentu sangat menarik karena Habib Rizieq dibebaskan di tahun-tahun politik menjelang Pilpres 2024. Seperti diketahui namanya sudah masuk dalam bursa calon presiden (capres) 2024 yang bakal dipilih rakyat. Hal ini diungkap dalam temuan hasil survei. Namanya berada di urutan ke-14 sebagai capres yang bakal dipilih rakyat. Bahkan HRS berada di atas nama-nama beken semisal Airlangga Hartarto, Nadiem Makarim, Sri Mulyani, Erick Thohir, Fahri Hamzah, Gibran Rakabuming Raka, serta Hary Tanoesoedibjo. Ketiga, di tengah krisis ekonomi saat ini, problem hidup rakyat yang kian berat, dalam situasi seperti ini tentu seorang ulama seperti Habib Rizieq akan menjadi pilihan bagi rakyat untuk mengadu dan menyandarkan hidupnya. Ini penting kalau kita mengalami kesulitan tempat kita mengadu kepada Allah SWT dan para habib bisa dianggap sebagai wasilah kepada Allah. Wasilah Allah dan rakyat yang sedang menderita. Bagaimana hubungan Habib Rizieq dengan pemerintah, sesungguhnya kita tidak terlalu terkejut apabila nantinya Rizieq Shihab membuka tangan untuk kerja sama bersama pemerintah. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengkalkulasikan plus minusnya, apakah pemerintah masih memposisikan Habib Rizieq ke dalam kelompok yang harus diwaspadai dan kemudian dicari-cari kesalahannya serta ditahan sampai pilpres 2024 atau pemerintah mencoba dengan pendekatan berbeda. (Lia)
Surya Paloh Ingatkan Prabowo: Sudahlah Kasih Kesempatan Yang Muda
Jakarta, FNN - Ketua DPP NasDem, Zulfan Lindan mengatakan bahwa ketua umum partainya, Surya Paloh meminta Prabowo memberi kesempatan kepada yang muda di Pemilu Presiden 2024. Hal ini karena masalah umur Prabowo yang menginjak lebih dari 70 tahun. Pesan tersebut disampaikan Paloh kepada Prabowo pada saat bertemu di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Makanya, saat pemilihan bakal capres yang akan diusung NasDem pada Rakernas beberapa waktu lalu, tidak ada nama Prabowo. NasDem mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kemudian pernyataan Zulfan langsung dibantah oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bahwa bagaimana Zulfan bisa mengungkapkan hal yang tidak dia ketahui, karena dia tidak ikut dalam pertemuan itu. Hal senada juga dikatakan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia bilang, Prabowo tidak pernah mendengar Paloh menyampaikan hal yang diucapkan Zulfan. \"Terus yang disampaikan Pak Zulfan itu omongan siapa?\" cecar Dahnil. Soal Prabowo akan nyapres lagi 2024 tampaknya bagi Gerindra sudah menjadi sesuatu yang tidak boleh diusik lagi apalagi sudah membawa-bawa soal umur. “Wajar bila Gerindra menjadi baper dan uring-uringan karena ada partai lain yang menyinggungnya terkait Pilpres 2024,” kata Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa (19/7). Untuk diketahui, Prabowo sudah keseringan nyapres, Pilpres 2024 ini akan menjadi ketiga kalinya untuk Prabowo menjadi Calon Presiden. “Kalau kalah lagi Pilpres 2024 maka akan menjadi ketiga kalinya kalah. Jelas ini akan menjadi tragedi bagi sejarah perjalanan politik Prabowo,” ungkap Hersubeno. (Lia)
Awali Safari Kedaulatan Rakyat, Ketua DPD RI Temui Ketua MA
Jakarta, FNN – Sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin di kantornya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta. “Saya secara informal menemui terlebih dulu pimpinan Yudikatif, untuk menyampaikan niatan kami, pimpinan DPD untuk bertemu pimpinan MA dalam rangka pembicaraan dinamika kebangsaan, terkait upaya kami untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan rakyat,” ungkap LaNyalla, Selasa (19/7/2022). Dikatakan LaNyalla, dirinya menyebut safari yang akan dilakukan dengan menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sebagai Safari Kedaulatan Rakyat. Karena niat dan janjinya untuk memperjuangkan penguatan dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Saya sudah sampaikan bahwa saya akan pimpin ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Dan saya awali dulu secara informal dengan Ketua MA, untuk nantinya bisa diagendakan secara formal pertemuan dan konsultasi antara unsur DPD RI dan MA RI,” urainya. Ketua MA Muhammad Syarifuddin menyambut baik maksud kedatangan Ketua DPD, dan berharap dapat menyiapkan pertemuan formal antara kedua lembaga negara tersebut di waktu yang disepakati. “Nanti kami susun waktunya, karena harus menghadirkan semua pimpinan di MA yang tentu harus disusun waktu yang tepat, dengan unsur pimpinan di DPD RI. Pada prinsipnya MA bisa menjadi tuan rumah untuk forum konsultasi tersebut,” pungkas Syarifuddin. Kedatangan Ketua DPD RI secara informal tersebut didampingi anggota DPD RI Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, dr. Zulkifli Eko Mei. (Sof/LC)
Timor-Leste Berterima Kasih Atas Dukungan Indonesia Dalam Pembangunan
Bogor, FNN - Presiden Republik Demokratik Timor-Leste Jose Ramos-Horta menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia dalam pengembangan pembangunan di Timor-Leste.\"Kami sangat bersyukur atas dukungan Indonesia dalam pembangunan di Timor-Leste, termasuk bidang edukasi dan sumber daya manusia,\" kata Ramos-Horta dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.Ramos-Horta melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor di Jawa Barat, Selasa, dan disambut langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.Ramos menyampaikan dirinya bersyukur bahwa dalam pertemuan itu, Presiden RI Joko Widodo setuju memberikan dukungan atas penguatan sumber air di Timor-Leste melalui wilayah perbatasan.Adapun Presiden Jokowi dalam keterangannya menyampaikan komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor-Leste, termasuk bidang infrastruktur.Presiden Jokowi mendorong kedua negara segera menyelesaikan bilateral \"investment treaty\".Presiden Jokowi mengatakan nilai investasi Indonesia di Timor-Leste saat ini mencapai 818 juta dolar AS, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
POPULER
