POLITIK
Usulan Nama Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru Papua Sudah Dikantongi Wapres
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin disebut telah mengantongi usulan daftar nama penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru Papua yang berasal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.\"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri tadi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru. Aspirasinya sudah banyak, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum final,\" Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, di istana wakil presiden Jakarta, Selasa.Masduki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Menurut Masduki, Wapres Ma\'ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua.\"Semuanya sudah disampaikan tapi belum ada yang final karena semua sifatnya masukan dan lebih kepada bagaimana Wapres \'concern\' supaya persiapan di lapangan betul-betul untuk infrastruktur, dan aturan-aturan agar tidak ada konflik di daerah, itu yang lebih diutamakan Wapres, harapannya seperti itu,\" ungkap Masduki.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan penjabat gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua sudah digodok Kemendagri. Menurut Wempi, kementeriannya sudah melakukan kunjungan ke tiga provinsi untuk mempersiapkan hal terkait.Diketahui pada 30 Juni 2022, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri atas lima ayat bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan Ibu Kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.Kemudian Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan Ibu Kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.Selanjutnya, Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan Ibu Kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Dana Pemilu Dicicil, Pemerintah Tak Punya Duit atau Merencanakan Pembatalan Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya alias masih dicicil. Diketahui anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun ini baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan keseluruhan Rp8,6 triliun. Pengamat politik Rocky Gerung menduga pemerintah tidak punya uang atau ada upaya melakukan penggagalan Pemilu. “Nggak ada yang percaya bahwa sistem Pemilu kita akan bersih,\" kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (02/07/2022) di Jakarta. Berikut kutipan lengkapnya: Simpatisan partai politik terlalu optimistis bahwa Pemilu akan berjalan dengan baik karena kemaren sudah ada yang mendaftar. Padahal, saya baca ternyata duit yang buat KPU dicicil sampai sekarang kurang 4,3 triliun. Sebelumnya bulan Juni masih kurang 5,6 triliun dan waktu itu teman-teman KPU nadanya sampai putus asa karena katanya mereka sudah menempuh segala macam cara, tapi dana belum turun juga. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini ada dua hal, satu buat organisasi pemilu, satu lagi soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU tidak peduli, mau jalan mau nggak jalan koalisi, yang penting dia sudah dapet dana karena ini soal menggaji orang. KPU kan orang gajian ini. Itu masalahnya. Tetapi, kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, kasak kusuk politik masih tetap jalan. Nggak mungkin dong pemerintah nggak kasih uang, berarti pemerintah memang dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu pemilu. Karena itu, dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan balik lagi duitnya. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu. Dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti politik kita menjelang pemilu 2024. Siapapun yang masih punya elektabilitas atau kalau disurvei dia masih di bawah 40 persen itu artinya mereka sama semua. Yang dapet angka 30 sama yang dapet 4 persen itu sama. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dikunci di situ sebetulnya. Kan dalam tradisi presidensialisme, seorang presiden itu dia akan melenggang ke pemilu kalau sudah 40 persen. Ini Pak Prabowo, Ganjar, dan segala macem sudah bertahun-tahun tetap masih di bawah 40 persen. Jadi itu sebenernya magic numbers-nya. Artinya akan dipaksa koalisi. Itu koalisi yang dipaksa-paksa akan berantakan di tengah jalan pasti. Dulu kita belajar dari Pak SBY. Pak SBY di periode kedua dia nggak perlu lagi wakil presiden untuk tambal suara. Karena dia bilang ya saya sudah cukup. Ini saya pasti dapat suara lebih dari 50 persen. Itu pentingnya kita harus lewati angka 40 dan itu tidak ada. SBY melenggang kangkung di periode kedua. Karena itu orang anggap wakil presidennya nggak ada orang kenal, yaitu Budiono. Tapi bagi SBY anggap bahwa ya sudah nggak penting lagi wakil presiden karena dia sudah lewati magic numbersnya, tanpa kampanye pun jadi periode kedua. Yang sekarang ini susah. Mereka yang sudah bersiap-siap, Pak Prabowo bahkan, dianggap di depan iya. Tetapi sebelum mencapai 40 persen itu artinya batal demi magic numbers tadi. Demikian juga Erick Thohir yang Cuma 4 persen sama nasibnya dengan yang sudah 40 persen. Kan itu intinya. Kalau soal dana Pemilu yang dicicil ini sebenernya menunjukkan bahwa pemerintah nggak punya duit atau pemerintah nggak punya duit lalu dimanfaatkan sebagai strategi ya kalau perlu pemilu nggak jadi dengan alasan nggak punya duit? Itu juga bagian dari mengontrol Pemilu sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. “KPU, Anda harus begini ya. Ini harus didahulukan ya. Kalau nggak kami nggak turunin uang.” Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah. Dia kan panitia. Jadi kalau perhelatannya ditentukan oleh parpol dan parpol menganggap bahwa oke kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya. KPU juga sengaja membengkakkan anggaran walaupun akhirnya dikorting juga. Tapi orang menganggap bahwa ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya. Jadi tetap kita lihat upaya untuk memanfaatkan moment Pemilu ini untuk dapat uang juga berlaku, baik KPU maupun partai-partai karena akan ada bagi-bagi rejeki. Kira-kira begitu. Itu yang dicurigai oleh publik. Kenapa dicicil? Berarti nanti cashback dijanjikan dulu dong baru digelontorkan anggaran. Jadi intinya nggak ada yang percaya bahwa sistem pemilu kita akan bersih. Kalau betul-betul pemerintah mengatakan bahwa oke, kita akan masuk pemilu yang bersih, maka dari awal sudah gelontorkan uang selesai, lalu pemerintah tinggal berpangku tangan, tinggal tunggu KPU bekerja. Tapi Pak Presiden Jokowi tetap dia sorang politisi dengan naluri yang kuat bahwa dia ingin agar supaya KPU itu memihak pada dia. Dia ingin agar supaya orang yang disurvei sebagai jagoan Jokowi diperhatikan oleh KPU. Kan itu logika kekuasaan yang standart aja. Kan standar artinya dalam demokrasi yang dangkal begitu cara berpikirnya. Kalau kita punya etika politi yang kuat, dari awal presiden bilang bahwa sudah, saya sudah selesai, silakan KPU lakukan. Saya tidak ada urusan lagi dengan terima-terima relawan di mana-mana, bahkan ada persiapan untuk deklarasi tiga periode dari Manado segala macam. Jadi, tetap ide tiga periode berjalan, sementara ide konstitusional itu tetap juga di KPU. Tapi dianggap oke, yang lebih penting adalah memastikan tiga periode ini dimungkinkan. Karena itu, persiapan-persiapan di MPR juga harus dicurigai. Karena sekadar memastikan ada garis atau pedoman pembangunan itu juga berbahaya. Di dalam dua tiga sidang itu bisa berubah arah politiknya. Jadi tetap saja publik harus mewaspadai soal-soal yang beginian ya. Karena kalau soal partai-partai politik sebenarnya merek sudah sama-sama tau. Tetapi kan kita tau terakhir posisinya kalau soal tiga periode ini partai-partai besar, bahkan partai pengusung Pak Jokowi, dalam hal ini PDIP, juga menolak. Apakah Anda melihat bahwa pada akhirnya nanti ketika melihat katakanlah Puan Maharani, dalam hal ini elektabilitasnya tidak naik-naik juga, pada akhirnya Ibu Megawati juga akan melakukan kompromi-kompromi politik. Yang ujungnya pasti begitu. Lain kalau kita anggap bahwa PDIP itu tegak lurus dengan konstitusi. Tetap pertimbangan pragmatisme atau bahkan oportunisme itu lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya ideologis murni itu. Bayangkan misalnya Ibu Mega di ujung akhirnya Ibu Puan nggak bisa lalu seluruh persiapan politik itu tiba pada Ganjar, lalu presiden Jokowi langsung kasih kesan bahwa oke tiga periode akan berjalan atau dia lengser tapi Ganjar akan meneruskan program IKN segala macam. Pasti Megawati merasa bahwa oh ini juga rejeki baru. Bahkan, dengan segala macam tutup muka lempar isu, PDIP juga pasti akan ikut itu. Karena tetap PDIP sampai sekarang anggap bahwa Ganjar itu boleh, tapi jangan terlalu jadi tahan rumah, jangan ke mana-mana dulu. Kan ini soal memindahkan Ganjar dari relawan ke PDIP. Kan itu soalnya. Nah, relawan dan Jokowi nggak ingin Ganjar itu diasuh oleh PDIP, sebab kalau dia diasuh oleh PDIP bukan lagi kader politiknya Jokowi. Itu intinya di situ. Jadi satu waktu sangat mungkin akhirnya Ganjar juga menyerah. Oke saya mending PDIP. Itu artinya Jokowi akan menghajar Ganjar karena itu dianggap berkhianat. Kan dengan mudah kita lihat bahwa politik Indonesia ditentukan oleh kubu Jokowi dan kubu Ibu Mega. Dia yang berseberangan di situ. Nah, Ganjar harus memilih. Demikian juga oligarki. Harus satu suara. Jadi tetap ketegangan ini membuat kita gembira karena angat mungkin kekacauan politik akan terjadi dan kekacauan itu justru yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena rakyat sudah anggap bahwa kekacauan justru yang akan menyelesaikan masalah. Kalau bersih-bersih saja itu pasti nego-nego dan di ujungnya rezim yang baru di 2024 akan sama dengan watak rezim hari ini. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. (ida, sof)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. “Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,” ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. “Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,” kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. “Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla. (Ida/LC)
Pemerintah Diminta Memetakan Penyebab Peningkatan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memetakan secara terperinci mengenai penyebab meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.\"Meminta pemerintah melakukan pemetaan secara terperinci terhadap penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Setelah itu, lanjut dia, pemerintah perlu mencari solusi terbaik dari satu per satu penyebab itu karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 membutuhkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan setiap penyebab yang ditemukan.Hal tersebut disampaikan Bamsoet sebagai respons terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 6,07 persen atau telah melewati sebesar 1,07 persen dari ambang batas yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.Di samping memetakan penyebab dan mencari solusi, dia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam memperketat penerapan protokol kesehatan. Lalu, Kemenkes juga perlu memperkuat upaya pelacakan, tes COVID-19, dan memasifkan vaksinasi.\"Kemenkes juga diminta mengupayakan agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat kembali turun dan berada di bawah ambang batas yang telah di tetapkan WHO, yakni maksimal sebesar 5 persen,\" tambah dia.Berikutnya, Bamsoet menyampaikan bahwa MPR juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar berupaya menekan jumlah kasus harian COVID-19 di tiap wilayah karena menurut data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19, kasus positif harian tercatat meningkat lebih dari tiga kali lipat selama kurun waktu 27 hari terakhir.Selanjutnya berkenaan dengan penanganan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, Bamsoet meminta Kemenkes agar menjaga dan memastikan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tetap terkendali. Kemenkes, tambah dia, perlu pula mengawasi agar fasilitas kesehatan tetap tersedia untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19.Yang terakhir, Bamsoet pun meminta Kemenkes untuk memaksimalkan mekanisme penanganan COVID-19 via telemedisin bagi masyarakat yang menerima hasil pemeriksaan positif COVID-19 dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk terkait pengiriman obat bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri. (Ida/ANTARA)
Tiga Partai yang Tergabung Dalam Koalisi Indonesia Bersatu Daftar ke KPU
Jakarta, FNN - Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN, Golkar, dan PKB, dijadwalkan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU RI di Jakarta, Rabu (3/8).Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa, mengatakan pendaftaran ketiga partai politik KIB tersebut akan dilakukan secara bersamaan.\"Insya Allah PAN akan mendaftar ke KPU bersama Golkar dan PPP. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai simbol persatuan. Ini yang harus terus kami jaga, di awal, di tengah, dan di akhir, terus kami upayakan bersama dan solid,\" kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa.Momen pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 itu, menurutnya, menjadi langkah bersama agar bangsa Indonesia menjadi guyub, rukun, dan bersatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita besar.Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan PAN sudah memenuhi syarat administrasi pendaftaran pemilu. PAN juga telah melampaui persyaratan verifikasi pendaftaran parpol sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.\"PAN telah melampaui persyaratan verifikasi, sesuai pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumen administrasi kepengurusan PAN telah 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini karena kerja keras kolektif pengurus PAN dan upaya membangun manajemen organisasi modern,\" jelasnya.PAN kini sedang merekrut bakal calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Dia mengajak kaum milenial untuk turut mendaftarkan diri sebagai caleg dari PAN.\"PAN saat ini juga sedang merekrut bakal calon legislatif untuk tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota,\" tambahnya.PAN juga mengajak masyarakat dan kaum muda untuk mendaftarkan diri sebagai caleg dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi.\"Dan menjadikan PAN sebagai alat perjuangan politik mereka dalam membangun demokrasi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pendukung Istana Mulai Nyari Gorong-gorong Buat Keluar dari Istana
Jakarta, FNN – Perekonomian Indonesia yang makin memburuk dan stok bahan bakar minyak (solar dan pertalite) yang mulai menipis, harus menjadi sinyal bahwa negara ini makin tidak baik-baik saja. Apalagi sikap partai pendukung sudah ancang-ancang meninggalkan Jokowi, hal ini semakin mempercepat terjadinya kemarahan massa. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti amuk massa. Demikian perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Senin, 01 Agustus 2022 di Jakarta. Petikannya: Bung Rocky, kita update beberapa berita untuk para viewer kita. Tapi, tetap saja fokus kita bagaimana masa depan negara kita ini dan bagaimana realitasnya pada hari ini. Masa depannya, kita lihat ternyata gerakan 3 periode masih jalan terus, tapi ada juga yang lucu-lucuan saya kira, Gerakan Prabowo. Kemarin ada berapa gelintir oranglah yang mendeklarasikan di car free day. Tapi, ada juga survei yang agak menarik indikator politik, karena ini memotret tingkat kepuasan partai-partai pendukung dan oposisi terhadap Jokowi. Yang sangat menarik, ini disebutkan ternyata pemilih partai-partai pendukung Joko Widodo sekarang mulai banyak yang tidak puas. Dan seperti kita duga, yang paling tinggi yang tidak puas adalah Nasdem. Nasdem ini disebutkan angkanya sampai 64 persen pemilih Nasdem tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian PAN yang baru saja bergabung 58,6 persen tidak puas, dan PPP 52,2 persen juga tidak puas. Gerindra, juga angkanya juga tinggi yang nggak puas, yaitu 5,2 persen. Ini penting untuk yang mau menggandeng Prabowo-Jokowi. Nah, yang tingkat kepuasannya masih tinggi yaitu PKB, Golkar, dan PDIP. Nanti kita kaitkan ketidakpuasan ini dengan soal stok solar dan stok pertalite yang sudah mulai menipis? Ya ini berita-berita politik kita itu, bukan soal baik dan buruk. Jadi, soal lucu dan makin lucu. Satu paradoks ngapain nggak puas tentang hal yang jadi orang anggap kok, baru nggak puas sekarang. Emak-emak bilang lucu amat kalian. Nunggu bangkrut dulu, baru nggak puas. Jadi soal semacam ini, itu dengan kuat menunjukkan bahwa efek dari tekanan publik itu membuat partai-partai yang tadinya mendukung istana mulai pelan-pelan nyari gorong-gorong buat keluar dari istana. Itu yang dibaca oleh para surveyor yang juga sebetulnya diam-diam mulai keluar dari pengaruh istana. Itu intinya. Bagaimanapun, Indikator segala macem itu dan survei yang buys-nya nggak kira-kira dari segi kesempatan. Jadi, kalau baru sekarang diucapkan, itu artinya banyak kelucuan. Tapi nggak ada soal, kita sambut mereka supaya bergabung di LBP (Liga Boikot Pemilu). Karena kalau nggak puas, ya ngapain di situ terus? Kita nggak puas sampai di 2024 ngapain? Tunggu partai-partai yang sudah nggak dapat proyek dan merasa bahwa sekaranglah kita bersama-sama dengan rakyat. Ya bagus juga, walaupun terlambat. Tapi konsistensi ada tuh. Mau bersikap terhadap kritik yang pasti makin lama makin kuat. Apalagi setelah ekonomi nggak bisa diselamatkan, itu artinya mereka mulai melihat potensi oposisi untuk memimpin. Nah, oposisi nggak ada masalah karena oposisi yang ada dalam justru Gerindra. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dari awal orang tidak ingin agar supaya Gerindra ada di dalam kabinet. Tapi kalau dia mau balik ke oposisi apa mau diterima oleh emak-emak. Jadi, kalau mereka bilang kami nggak puas dengan Jokowi, ya suka-suka lu deh. Kita juga nggak puas dengan kalian. Begitu kira-kira. Tapi tetap saja menurut saya ini menariknya adalah kalau Nasdem clear dengan mengusung tiga nama itu, dia kelihatannya sudah mulai mencari ikhtiar jalan keluar. Nah, sementara tadinya mau keluar malah terus masuk itu seperti PAN khususnya, juga PPP yang kita tahu juga sebenarnya mereka sedang mencari ikhtiar jalan keluar. Tapi kan sudah disandra di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ternyata kemudian mereka pemilihnya tidak puas dengan Jokowi. Jadi, saya kira nanti siapapun yang akan berkoalisi, katakanlah Jokowi tetap akan memanfaatkan KIB, di situ ada PPP dan PAN, atau Ganjar. mereka tahu juga ini sih tiket kosong. Jadi ngga ada gunanya juga? PAN itu memang partai agak norak. Kan memang norak. Ada di dalam tapi nggak hitung konstituen yang di luar. Kan kita tahu massa PAN, kan sudah cerai berah di bawah. Ada yang ke Amien Rais, ada yang balik pengaruh Soetrisno Bachir. Jadi. semua yang ada dalam PAN itu sebetulnya tidak lagi solid. Walaupun ketua PAN-nya tetap menganggap bahwa ini partai masih bisa dijadikan alat tukar tambah. Tetapi ngapain, tukar tambah demi apa sebetulnya? Jadi, PAN masuk ke dalamnya ya elitnya saja yang masuk. Massanya tetap nggak mau ikut karena lebih berakal massa PAN daripada elitnya. Demikian juga Gerindra. Demikian Nasdem segala macam. Jadi, keadaan ini memperlihatkan bahwa ada kondisi baru, yaitu orang ingin mempercepat Pemilu sebetulnya. Kan kalau orang nggak percaya ngapain tunggu 2024? Logikanya begitu. Jadi mustinya indikator juga kasih pertanyaan berikut: Apakah kalian ingin mempercepat atau memperlambat pemilu? Kan mustinya begitu. Dan logika penelitian begitu. Kalau Anda sudah nggak puas, Anda mau mempercepat? Jangan berhenti di rasa nggak puas. Itu juga kacau. Yang musti dilurusin pikiran dong. Jadi, mustinya dinyatakan “kami menemukan bahwa partai-partai pendukung rezim tinggal elitnya yang pro pada istana; yang lain sudah tidak percaya. Maka pertanyaan berikutnya, masih mau mendukung sampai 2024 atau tidak?” Begitu cara membuat pertanyaan survei, kalau mau kritis. Iya, karena tetap saja memang Indikator mengisahkan bahwa kepuasan Jokowi masih di atas 60%. Tetapi, dia sudah mulai main-main dengan menyatakan bahwa para pemilihnya tidak mendukung lagi. Saya kira gini, kalau kita lihat realitas di lapangan, wajar sih tidak puas seperti yang Anda sebutkan dan itu sebenarnya sudah cukup puas. Tetapi, kalau mereka tahu realitas, itu sekarang surveinya pasti akan lebih drop lagi. Ini saya bacakan soal BBM saja ini. Karena kita harus ingat bahwa soal BBM ini kan pasti dampaknya langsung ke seluruh harga kebutuhan, karena BBM sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk distribusi. Saya bacakan ini ya, saya kutip dari Corporate secretary PT Pertamina Patra Patra Niaga, Ginting, bahwa hingga Juni, realisasi penyaluran solar itu sudah mencapai 8,3 juta kilo liter; sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14,9 juta liter. Artinya, dalam setengah tahun lebih. Kemudian, pertalite sudah mencapai 14 juta kilo liter, sementara ini hanya 2,3 juta kilo liter. Jadi kalau dilihat secara proporsional, kata dia, di pertengahan tahun saja sudah lebih dari 50%, bahkan untuk pertalit sudah di atas 60%. Kita tahu biasanya pada bulan Desember itu biasanya banyak sekali orang liburan sehungga kebutuhan konsumsi bahan bakar semakin tinggi. Ini artinya sama saja ngomong “jangan marah ya kalau nanti sebelum tahun berakhir habis, karena kalian habisin. Kira-kira begitu logika mereka? Ya, itu akhirnya. Kadang kalau kita lihat pergerakan harga energi dunia itu, terutama pesawat, ini saya juga lagi kesel karena saya mau pergi ke Nepal. Ternyata begitu dibuka bulan ini harga tiketnya 7 juta. Nanti di bulan Oktober bisa 25 juta, tiga kali lipat. Jadi, memang terlihat itu tidak bisa dicegah. Jadi, kalau Pertamina atau negara, misalnya, siapkan anggaran untuk mem-build out Pertamina, itu juga tiga bulan juga habis. Dan hutang kita jadi tambah terus, lalu bangkrutlah. Tapi bangkrutnya itu tidak ada soal karena pasti akan dipertahankan terus. Sama seperti Garuda, sudah bangkrut juga masih dipertahankan. Tetap kalau soal harga yang betul-betul disebabkan oleh energi itu, yaitu kebutuhan pokok naik, mau disubsidi dengan apa? Efek dari pengangkutannya naik, harga bahan-bahan naik, inflasi naik lagi. Tetapi, semua ini menunjukkan menyogok rakyat dengan cicilan tidak akan mempan lagi. Dan rakyat tahu bahwa kalian menyimpan uang, sementara kami di bawah UMKM berantakan semua yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa di masa pandemi akan diselamatkan, enggak terjadi lagi itu. Ya sudah kita siap-siap saja kemarahan massa itu akan bertemu dengan ketidakpuasan partai-partai politik tadi. Jadi, sekali lagi selamat datang pada percepatan pemilu. Kita tahu kan dampak dari kelangkaan BBM. Itu akan terjadi ya kalau sampai pertengahan tahun sudah lebih dari 50%, artinya kan arahnya menjadi kelangkaan. Dan pilihannya adalah BBM BBM tidak disubsidi dan itu harganya terjangkau oleh publik? Ya itu kita dihitung mungkin empat minggu lagi. Jadi 8 juta kilo liter itu habis habis delapan minggu. Betul-betul itu akan terjadi dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau tanya Sri Mulyani dia enggak tahu juga bagaimana nalangin itu. Satu-satunya cara adalah menyerah. Beri tahu pada rakyat bahwa kita sedang menuju ke Srilanka. Mustinya Sri Mulyani yang mengucapkan itu. Saya Sri Mulyani, memperingatkan bahwa kita saat ini sedang satu langkah menuju Sri Langka. Jadi enak dibikin headline-nya.
Isi Pertemuan Jokowi Dengan Presiden Zelensky dan Putin Diceritakan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menceritakan isi pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang membicarakan soal krisis pangan dunia.\"Saya saat itu ketemu dengan Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, dia cerita ke saya ada stok (gandum) di Ukraina di gudang 22 juta ton, stok dalam proses panen 55 juta ton, artinya 77 juta ton gandum diam di Ukraina, tidak bisa keluar karena perang,\" kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara \"Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka\" di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin.Presiden Jokowi diketahui bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv pada 29 Juni 2022. Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada 30 Juni 2022.\"Saya bicara 1,5 jam dengan Presiden Zelensky lalu pindah ke Moskow ketemu Presiden Putin. Dia cerita juga ke saya ada stok gandum di Rusia 130 juta ton, berarti di Ukraina plus Rusia jumlah stok gandumnya ada 207 juta ton, bukan 207 ton tapi 207 juta ton. Inilah yang menyebabkan 333 juta orang kelaparan dan mungkin 6 bulan lagi 800 juta orang akan kelaparan akut karena tidak ada yang dimakan, sekali lagi,\" tambah Presiden.Presiden Jokowi menyebut setelah hampir 2,5 tahun seluruh negara mengalami sakit berbarengan karena pandemi COVID-19, negara-negara di dunia kembali mengalami masalah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.\"Baru akan melakukan pemulihan tapi muncul sesuatu yang dadakan yang tidak kita perkirakan sebelumnya, sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan hampir semua negara, semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit,\" ungkap Presiden.Namun Presiden Jokowi menyebut Indonesia patut bersyukur karena bila bensin di negara lain harganya sudah Rp31 ribu-Rp32 ribu, namun di Indonesia harga pertalilte masih Rp7.650.\"Tapi perlu kita ingat subsidi BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat, ini yang perlu kita syukuri,\" tambah Presiden.Di bidang pangan, Indonesia juga patut bersyukur karena harga beras di Indonesia tidak naik.\"Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras bapak ibu, berkat ikhitar gotong royong kita bersama-sama,\" ungkap Presiden.Presiden Jokowi mengajak masyarakat berdoa bersama dan memohon kepada Allah SWT agar Indonesia selalu dilimpahi energi dan pangan.\"Dan agar kita tidak kekurangan akan hal itu, maka kita berusaha berikhtiar bersama-sama agar kita justru melimpah dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini,\" ungkap Presiden.Sementara Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang juga hadir dalam acara sekaligus memberikan tausiah singkat mengatakan Allah SWT tidak mengubah suatu bangsa kecuali bangsa itu berusaha untuk mengubahnya.\"Ketika ada usaha, ada ikhtiar untuk keluar dari penjajahan, melakukan perjuangan, maka Allah pun memberikan inayahnya, pertolongannya untuk menjadi bangsa merdeka. Untuk itu, kita wajib mensyukuri, menghargai, dan berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Rasullullah SAW mengatakan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah,\" kata Wapres Ma\'ruf.Zikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka ini dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri atas para kiai, habib, pejabat negara, tokoh berbagai ormas serta tokoh lintas agama. Selain itu, hadir 500 jamaah dan santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia.Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan pejabat terkait lain. (Sof/ANTARA)
Kasus Polisi Tembak Polisi Turunkan Citra Polri di Masyarakat
Jakarta, FNN - Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan kasus polisi tembak polisi di rumah Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo hingga menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J berdampak turunnya citra Polri di masyarakat. \"Oleh karena itu, Kapolri berkewajiban menjaga muruah institusi dan menyelamatkan Polri dari hujatan masyarakat,\" kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui pesan instan diterima di Jakarta, Minggu. Kasus polisi tembak polisi memasuki babak baru setelah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penanganannya dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim, Mabes Polri. \"IPW mengapresiasi langkah Kapolri untuk mengambil alih penanganan kasus tewasnya polisi tembak polisi di rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo ke Bareskrim,\" katanya. Menurut Sugeng, sudah saatnya Polri membuka dan menjelaskan kepada publik apa yang terjadi dalam insiden tersebut. Apalagi, peristiwa itu melibatkan anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang dibentuk oleh Kapolri. Berdasarkan penelusuran IPW, Brigadir Yosua dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) merupakan anggota Satgassus. Keduanya diduga terlibat baku tembak di rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo yang merupakan Kepala Satgassus Polri. Selain itu, keduanya juga merupakan ajudan dari Ferdy Sambo. \"Oleh sebab itu, Kapolri harus tegas menangani kasus ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk diproses hukum, terbuka, dan jangan ditutup-tutupi. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,\" kata Teguh menegaskan. Sebelumnya, penanganan kasus polisi tembak polisi tersebut ditangani oleh Polda Metro untuk dua laporan. Laporan pertama berkenaan dengan dugaan pelecehan seksual atau pencabulan, sedangkan laporan kedua berkenaan dengan dugaan pengancaman dan kekerasan serta percobaan pembunuhan. Sementara itu, kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Briptu Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dikatakan pula oleh Teguh bahwa alasan penanganan kasus tersebut dijadikan satu di bawah Bareskrim Polri agar tidak bias dan satu koordinasi. Dengan demikian, penanganan kasus tersebut berada di wilayah Tim Khusus Internal Polri yang digawangi Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai penanggung jawab dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sebagai anggotanya. Menurut Teguh, karena kasus dugaan polisi tembak polisi terjadi di lingkungan satuan kerja Divisi Propam Polri sekaligus berada di Tim Satgassus Polri, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri. Dalam kejadian ini, menurut dia, Irjen Pol. Ferdy Sambo selaku atasan tidak melakukan kewajiban melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan Pasal 9 Perkap Nomor 2 Tahun 2022. Pasal 9 Perkap 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa atasan yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan waskat sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. \"Sesuai dengan pertimbangan dikeluarkannya perkap bahwa pengawasan melekat untuk lebih meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik,\" kata Sugeng. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri menarik penanganan kasus Brigadir Yosua yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.\"Penarikan untuk efektivitas dan efisiensi manajemen penyidikan dan mempercepat proses pembuktian secara ilmiah (SCI),\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dihubungi terpisah, Minggu. (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Filosofi Pancasila Harus Dikembalikan dan Dijaga Seperti Orang Bone Jaga Falsafah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Bone untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti selama ini masyarakat Bone menjaga dan menerapkan falsafah hidup. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional ke-I Kerukunan Keluarga Masyarakat (KKM) Bone di Makassar, 29-31 Juli 2022. “Jika filosofi masyarakat Bugis harus kita pertahankan, mengapa filosofi negara ini kita biarkan hilang dan ditenggelamkan oleh demokrasi barat? Inilah salah satu tugas kita sebagai anak kandung Ibu Pertiwi, untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap KKM Bone ikut menyuarakan pentingnya kembali memastikan Pancasila sebagai falsafah bernegara Indonesia. Menjadi sistem yang sesuai dengan bangsa yang super majemuk ini, dan mengembalikan spirit lima sila sebagai derifatif dari pasal-pasal di dalam Konstitusi. Ditegaskan LaNyalla, prinsip-prinsip hidup yang dianut orang Bugis yaitu Resopa Temangingi, Naiya Naletei Pammase Dewata, merupakan pengantar sukses orang Bugis. Prinsip itu menjadikan masyarakat Bone mampu memberikan sumbangsih bagi negeri. Salah satunya masyarakat Bone yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati saling menasehati di jalan kebenaran, juga bersikap sosial pemurah. “Bagi orang Bone, menjadi manusia yang baik itu tidak hanya memikirkan persoalan individual belaka. Mereka sangat peduli pada orang-orang di sekitar. Apalagi keluarga dan sahabat yang membutuhkan bantuan. Bagi pemeluk agama Islam, prinsip ini sejatinya adalah perwujudandari perintah Allah SWT dalam Alquran,” paparnya. Menurutnya, Itulah kenapa orang Bone mengenal prinsip sama rasa sama nasib. Mereka akan menyatu dalam derita dan nasib yang sama, kemudian berupaya lepas dari derita secara bersama-sama pula. “Ini prinsip luar biasa yang harus kita jaga. Prinsip tersebut sama sebangun dengan nilai-nilai dari grondslag bangsa ini, yaitu Pancasila. Dimana bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang beradab. Bangsa yang Bersatu. Bangsa yang mengutamakan musyawarah, dan Bangsa yang menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan hakikinya,” tuturnya. Sayangnya, nilai-nilai Pancasila itu sudah ditinggalkan total bangsa ini sejak dilakukan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Dimana UUD hasil Amandemen isinya 95 persen telah berbeda dan berubah dari Naskah Asli UUD 1945. “Sehingga sejak tahun 2002, Indonesiakehilangan falsafahnya. Makanya wajar bila kita merasakan masyarakat dan negara ini semakin individualis, semakin sekuler, semakin liberalis dan ekonominya semakin kapitalis. Juga ketidakadilan serta kemiskinan struktural dirasakan langsung oleh rakyat di negara yang kaya Sumber Daya Alam ini,” ungkapnya. Hal tersebut, diungkap LaNyalla karena mengadopsi dan copy paste dari sistem demokrasi liberal dengan menghilangkan Lembaga Tertinggi sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat. Sehingga dominasi dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini semuanya diserahkan kepada Partai Politik dan Pemerintah. “Tidak ada lagi ruang Kedaulatan Rakyat di Lembaga Tertinggi Negara yang menampung semua elemen bangsa, baik partisan maupun non-partisan untuk bersama dalam ruang yang sederajat untuk bermusyawarah menentukan arah perjalanan bangsa ini,” ucap dia. Oleh karena itu, ia menawarkan gagasan fundamental dengan kembali ke Naskah Asli UUD 1945, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan Adendum. Agar tidak mengulang praktek penyimpangan di masa lalu. “Karena sudah sangat jelas, pemikiran para pendiri bangsa telah final, bahwa sistem kita sendiri, atau sistem yang sesuai dengan karakter negara kepulauan dan bangsa yang super majemuk ini adalah Pancasila. Bukan sistem barat atau timur,” tegas dia. Hadir dalam Rakernas, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, yang juga Ketua Dewan Penasehat KKM Bone, Jusuf Kalla, Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muchlis Patahna, Ketua Umum DPN KKM Bone, HM. Rusdi Taher, Sekjen DPN KKM Bone, Andi Bohar Alam dan para peserta Rakernas. (Ida/LC)
Deklarasi Prabowo-Jokowi, Anthony Budiawan: "Resiko Kalah Sangat Besar!"
Jakarta, FNN – Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi menggelar jalan santai (funwalk) untuk mendeklarasikan capres dan cawapres yang diusung pada Pemilu 2024. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungannya terhadap Prabowo-Jokowi. Sayangnya, deklarasi yang bakal mengusung Prabowo Subianto – Joko Widodo itu hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Deklarasi berlangsung di kawasan Bunderan HI, Jakarta Pusat, Ahad (31/7/2022). Mereka mengenakan kaos seragam berwarna putih bertuliskan \'Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi periode tahun 2024-2029\'. Dalam kaos tersebut juga terpampang foto Prabowo dan Jokowi. Kemudian, mereka juga terlihat membawa sebuah spanduk besar. Terdengar seruan-seruan dukungan Prabowo-Jokowi untuk maju pilpres periode 2024-2029 mendatang. “Prabowo-Jokowi bisa!” teriak mereka. Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi, Ghea G mengatakan kegiatan ini dalam rangka pemanasan awal sebelum memulai program untuk dukungannya. Mereka mengumpulkan pemuda-pemudi Indonesia yang sama-sama menginginkan Prabowo-Jokowi memimpin Indonesia bersama. “Di sini kita mengumpulkan muda mudi Indonesia bangsa yang menginginkan Prabowo serta Jokowi untuk melanjutkan pembangunan serta kepemimpinan mereka dalam memajukan Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Ghea. Kegiatan ini dilakukan diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari lapisan masyarakat berbeda. Ghea menyebut mereka merupakan pendukung setia Prabowo sejak tahun 2014. Menurut Gea, Untuk saat ini daerah pun sudah terbentuk. “Namun saat ini masih digodok untuk melakukan deklarasi yang sama tapi Jakarta menjadi pioneer dulu. Jadi jelas Jakarta menjadi yang terlebih dahulu,” lanjutnya. Ghea meyakini pasangan Prabowo-Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Ghea juga menilai selama kepemimpinan Jokowi dua periode menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi Indonesia. Untuk itu, dia berharap paslon yang diusungnya itu dapat terpilih. Dia yakin Prabowo-Jokowi dapat memulihkan negara di tengah keadaan ekonomi yang sulit akibat pandemi. Menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), deklarasi Prabowo-Jokowi itu justru memperkeruh keadaan, dengan aktor pencipta perpecahan bangsa, merusak persatuan. Manuver tersebut, hanya untuk mengalihkan isu penting kenaikan harga, pencabutan subsidi, dan presidential threshold. “Gerindra akan terpuruk dengan isu ini, penggembosan atau gali kubur di 2024?” kata Anthony. Apalagi, karena kinerja saat ini bisa dikatakan kurang baik. Banyak persoalan belum terselesaikan, seperti Kereta Cepat atau IKN. Masyarakat juga kecewa dengan KPK dan UU Cipta Kerja yang dianggap tidak pro rakyat. “Sehingga, risiko kalah sangat besar,” tegas Anthony. (mth/sws)
