POLITIK
Jumlah Inovasi Daerah Naik Signifikan
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, jumlah inovasi daerah naik signifikan dalam dua tahun terakhir.Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu mengatakan pada tahun 2018, jumlah inovasi daerah masih berjumlah 3.718 inovasi, sedangkan pada 2021 jumlahnya berhasil mencapai angka 25.124 inovasi.\"Peningkatan itu berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah yang dibangun Kemendagri,\" ujarnya.Dia menegaskan BSKDN Kemendagri terus berupaya mendorong daerah meningkatkan inovasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antar-pemerintah daerah. Dengan demikian, jumlah inovasi akan semakin meningkat dan kebijakan yang dikeluarkan daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.Hal itu juga disampaikan Eko saat memberi arahan dalam kegiatan sosialisasi penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2022 di Jakarta.\"Mari kita bersama-sama saling membagikan inovasi yang sudah kita lakukan dan kemudian kita mereplikasinya untuk kemajuan kabupaten, kota, provinsi yang kita cintai,\" ajaknya.Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa inovasi daerah tak hanya terbatas pada inovasi berbasis digital. Namun, berbagai langkah evaluasi terhadap kebijakan dikeluarkan serta koordinasi penyelesaian masalah juga merupakan bagian dari inovasi. Oleh karena itu, mestinya inovasi tak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban, tapi menjadi budaya yang perlu diterapkan pemerintah daerah.Untuk memahami pelaksanaan inovasi daerah, Eko juga mengimbau agar Pemda berpegang pada berbagai regulasi yang mengatur inovasi daerah. Regulasi itu mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Regulasi lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan Insentif Inovasi Daerah.\"Perlu dipahami semua pihak, artinya antara materi hukum, pelaksanaan, budaya, ini harus berjalan secara simultan,\" imbuhnya. (Ida/ANTARA)
Penyelenggara Pemilu Harus Memiliki Pemahaman Kepemiluan yang Sama
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, menilai para penyelenggara pemilu harus memiliki kesamaan pemahaman secara komprehensif tentang kepemiluan guna mencegah beragam permasalahan terjadi dalam tahapan pemungutan ataupun penghitungan suara.“Adanya permasalahan di pemungutan dan penghitungan suara, saya kira ini sebagai tantangan. Jadi, pemahaman penyelenggara (tentang kepemiluan) itu harus komprehensif dan harus sama,” kata Abhan, saat menjadi pembicara dalam diskusi secara hibrida bertajuk Mewujudkan SDM yang berintegritas dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu DIY, di Jakarta, Sabtu.Contohnya, lanjut dia, setiap penyelenggara pemilu harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penentuan sah atau tidaknya suatu surat suara untuk menghindari timbulnya persoalan dalam tahapan penghitungan suara.Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pengawas Pemilu, Herwyn Malonda, berharap ada pelatihan bersama antara badan itu dan KPU.Pelatihan itu, kata dia, dapat digunakan sebagai wadah bagi KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk saling mengetahui serta memahami wewenang masing-masing, mengingatkan apabila ada penyelewengan tugas, dan memunculkan sinkronisasi antara kedua lembaga dalam menjalankan tugasnya.“Minimal, kita dapat saling mengerti tugas dan wewenang masing-masing. Pada satu sisi secara intens Badan Pengawas Pemilu mengetahui teknis penyelenggaraan pemilu dan di sisi lain KPU mengetahui teknis pengawasan pemilu. Dengan demikian, kita bisa saling mengingatkan jika ada yang melenceng dan membuat lembaga kita sebagai lembaga yang benar-benar sinkron dalam bertugas,” kata dia.Menanggapi hal itu, menurut Abhan, pelatihan bersama antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah adanya pemahaman yang berbeda dari para pihak penyelenggara di tingkat teknis pelaksanaan pemilu.Hal senada disampaikan pula oleh anggota KPU, Parsadaan Harahap, yang menilai pelatihan bersama antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu memang perlu dilakukan agar berbagai permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak terjadi. (Ida/ANTARA)
Kasad: Indonesia Rentan Terjadi Konflik Komunal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyebutkan bahwa Indonesia rentan terjadi konflik komunal mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, kelompok, suku dan agama. \"Jika tidak ada perekat yang kuat untuk menyatukan perbedaan itu, maka Indonesia akan mudah tercerai berai dipengaruhi dan diintervensi kekuatan dari luar,\" kata Kasad saat memberikan pembekalan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) XLIX Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2022, di Sesko TNI, Bandung, Jumat.Menurut dia, bentuk pengaruh luar bisa berupa budaya luar yang diikuti masyarakat, terutama generasi muda dan adanya upaya memasukkan paham dari luar yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa kita untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. \"Ini semua akan membuat Indonesia rentan terjadi konflik komunal,\" kata Jenderal Dudung dalam siaran persnya. Dalam pembekalan tersebut Kasad menyampaikan tentang pokok-pokok kebijakannya dalam mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada Pasis Dikreg Sesko TNI yang nantinya setelah menyelesaikan pendidikan akan melaksanakan tugas selanjutnya yang lebih kompleks. Kasad mengilustrasikan perang Rusia dan Ukraina yang belum usai sampai saat ini memberikan gambaran telah terjadi perang berlarut di mana kekuatan besar tidak mampu mengakhiri perang secara keseluruhan. \"Ini membuktikan perang berlarut yang menjadi doktrin perang kita dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta masih riil sampai saat ini. Namun, dihadapkan dengan perkembangan teknologi masih diperlukan revisi terhadap doktrin perang kita,\" jelas mantan Pangkostrad ini. Di akhir pembekalannya, Kasad berpesan agar Pasis Dikreg Sesko TNI tidak membicarakan masa lalu, tetapi melakukan yang terbaik saat ini secara maksimal, serta bisa meraih cita-cita setinggi mungkin. (Ida/ANTARA)
Parpol Jangan Abaikan Tokoh yang Didukung Rakyat
Bandung, FNN - Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat Firman Nasution minta partai politik tidak mengabaikan tokoh yang mendapatkan dukungan rakyat.\"Kekuatan rakyat kunci utama membawa Indonesia menjadi negara super-power dunia,\" kata Firman Nasution dalam keterangan pers yang diterima di Bandung, Jumat. Oleh karena itu, ia minta parpol jangan mengabaikan suara rakyat demi mengutamakan pengaruh dari pihak luar dalam memilih pemimpin Indonesia pada Pilpres 2024.Menurut dia, pemimpin masa depan Indonesia mesti kuat bersama suara rakyat daripada suara partai karena pemimpin Indonesia akan bicara kepentingan rakyat di kancah internasional. \"Pengaruh eksternal atau oligarki bukan menjadi kunci kemenangan di pilpres, rakyat dan tokoh yang dekat dengan rakyatlah yang menang,\" ujar Firman di sela Forum Latihan Kader 3 (Advanced Training) yang diselenggarakan Badko HMI Jawa Barat di Cipanas. Menurut Firman, selain karena efek pandemi COVID-19, situasi domestik dan internasional kontemporer menjebak beberapa negara sehingga terjebak dalam inflasi dan krisis ekonomi dan yang menjadi korban adalah rakyat. Dalam situasi ke depan, katanya, dibutuhkan sosok yang merakyat dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. \"Rakyat membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami people needs and interests (kebutuhan dan kepentingan rakyat) sehingga suara rakyat harus lebih diutamakan ketimbang suara partai, apalagi jagoan negara lain. Suara rakyat suara Tuhan, vox populi vox Dei,” kata dia. Sementara Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Dede Aorangi Firdaus menganalisis bahwa terdapat tarikan kuat dari pihak luar pada Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Pasifik dan tanda-tanda itu terlihat ketika Rakernas Partai NasDem yang mengeluarkan rekomendasi tiga nama bakal calon presiden dari partai tersebut. “Pada Rakernas NasDem, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang notabene dekat Amerika Serikat, hadir dan menjadi narasumber. Menariknya dari tiga nama yang keluar, yakni Ganjar, Andika, dan Anies,\" kata dia. \"Ada yang sangat rendah secara elektabilitas. Jangan-jangan partai hari ini lebih mengedepankan suara legitimasi elit partai daripada suara rakyat. Pertarungan elitabilitas (kepentingan elite) versus elektabilitas,\" lanjut dia. (Ida/ANTARA)
Pemda Harus Memperhatikan Strategi Pelaksanaan BIAN
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan kebijakan dan strategi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan berlangsung pada Agustus 2022 di Pulau Jawa dan Bali.\"Menjadi perhatian pemda, agar melibatkan kepala desa, ketua RT/RW, guru, kepala sekolah, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), kader PKK, hingga kader Dasawisma di setiap pelosok negeri,\" kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Kedua, lanjut dia, pemda perlu melakukan promosi BIAN terintegrasi dan ketiga menyelenggarakan dan memanfaatkan tempat layanan imunisasi yang sudah tersedia dan membuka pos layanan-layanan baru.Keempat, pemda harus mengoptimalkan pelayanan imunisasi di sekolah/satuan pendidikan. Kelima, pemda mesti melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan, serta organisasi atau lembaga yang menangani anak dengan kebutuhan khusus.Kemendagri juga meminta pemerintah daerah melakukan percepatan program imunisasi pada pelaksanaan BIAN Tahap II. Menurutnya, berdasarkan data laporan imunisasi rutin Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi.“Pemda agar dapat menganggarkan dan mengoordinasikan sejumlah OPD terkait pelaksanaan BIAN sampai pada tingkat desa/kelurahan yang didukung oleh capaian target imunisasi secara berkelanjutan mulai 2022 dan tahun-tahun seterusnya,” kata Suhajar.Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan program layanan kesehatan yang bersifat promotif-preventif tengah dikembangkan pemerintah dengan penekanan menjaga masyarakat hidup sehat, bukan mengobati orang sakit.Program layanan tersebut bukan hanya untuk ibu dan anak saja, melainkan semua siklus hidup, dari bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberdayakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan posyandu.“Kita harus memberdayakan posyandu. Saya sudah omong sama Pak Tito (Mendagri) bahwa tahun depan kita akan perluas fasilitas kesehatan itu, dari puskesmas 10 ribu di kecamatan, turun ke posyandu prima di 85 ribu desa, turun ke 300 ribu posyandu di dusun atau RT/RW,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Perlu Merespons Putusan MK Soal Ganja Medis
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai Pemerintah perlu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemanfaatan ganja untuk medis dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.\"MK menegaskan agar Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan terapi; yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodasi kebutuhan dimaksud,\" kata Taufik Basari di Jakarta, Kamis.Dia menilai, MK menyatakan kebijakan penggunaan narkotika untuk medis merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang tersebut untuk menindaklanjuti.Untuk mendukung pembahasan revisi UU Narkotika tersebut, menurut dia, maka Pemerintah harus segera melakukan pengkajian dan penelitian terhadap kebutuhan dimaksud.\"MK memberikan penekanan pada kata \'segera\' dalam putusannya, dengan memberikan huruf tebal, menunjukkan urgensi terhadap hasil pengkajian ini,\" tambahnya.Guna menindaklanjuti urgensi kajian Pemerintah, dia menyarankan Pemerintah juga merujuk pada kajian yang telah ada di tingkat internasional, termasuk kajian dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD).Di 2019, ECDD merekomendasikan the Commission on Narcotics Drugs (CND), yang dibentuk UN Ecosoc dan WHO, untuk menjadikan kanabis atau ganja sebagai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.\"Rekomendasi itu dengan mengubah Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 dan telah disetujui melalui mekanisme voting di CND. Dengan demikian, kajian dapat dilakukan dengan segera sesuai penegasan putusan MK,\" jelasnya.Sementara itu, dalam hal pembahasan materi revisi UU Narkotika dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan MK, dia mengatakan dapat dilakukan pengaturan yang komprehensif.Menurut dia, norma terkait pelarangan, pengendalian, dan pemanfaatan narkotika jenis tertentu untuk kepentingan medis dapat dimuat dalam UU; sedangkan ketentuan teknis lainnya dapat diatur dalam aturan turunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berjalan.\"Melalui langkah itu, maka beberapa narkotika yang memiliki sifat ketergantungan tinggi tetap bisa dikontrol dengan ketat sembari dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dengan mekanisme yang ketat pula,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pascakunjungan PM Albanese, RI-Australia Perkuat Hubungan Bilateral
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di berbagai sektor, melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, dan ketahanan pangan, pascakunjungan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Kamis.\"Indonesia sangat mengapresiasi kunjungan Perdana Menteri (Albanese) ke Indonesia beberapa waktu lalu. Kami tentu berharap hubungan kedua negara bisa terus meningkat,\" kata Moeldoko usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.Menurutnya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia terus meningkat, baik melalui kegiatan bisnis dan budaya.\"Dinamika politik di kedua negara sudah biasa, pergantian kepemimpinan, dan lain sebagainya; tapi porosnya tidak boleh berubah. Kedua negara tetap harus meningkatkan hubungan bilateral, terutama melalui penguatan hubungan people-to-people baik melalui bisnis dan budaya,\" tambahnya.PM Anthony Albanese mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pada 5-7 Juni.Kedatangan Albanese ke Indonesia itu menandai kunjungan bilateral pertamanya sejak dilantik sebagai PM Australia pada 23 Mei 2022, sekaligus menandakan pentingnya posisi Indonesia bagi Australia.Australia merupakan mitra penting Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam isu kesehatan dan ketahanan pangan. Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia guna mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing di Indonesia.Sementara dalam isu ketahanan pangan, Moeldoko mengajak Australia untuk bekerja sama mengembangkan industri tanaman sorgum.\"Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia sudah mulai mencoba mengembangkan beberapa alternatif pangan, salah satunya sorgum di Nusa Tenggara Timur. Akan sangat bagus kalau Australia punya pengalaman tentang ini dan bisa mengembangkan tanaman sorgum bersama Indonesia,\" katanya.Sebagian wilayah utara Australia, seperti di Darwin, memiliki kesamaan kondisi geografis dan iklim dengan NTT. Oleh karena itu, kata Moeldoko, Indonesia dan Australia memiliki potensi kerja sama untuk mengembangkan tanaman bijian-bijian sorgum. (Ida/ANTARA)
Waspada Goncangan Politik Besar, Anis Matta: Wajah-wajah Publik Semakin Galau, Frustasi dan Kehilangan Harapan
Jakarta, FNN - Pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian. Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Indonesia dari jeratan jurang resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. \"Kita masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi komoditas ini, tidak dalam kendali kita, setiap saat bisa pergi,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Ancaman Resesi Global Mengintai, Bagaimana Indonesia Menghadapinya?\', Rabu (20/7/2022) sore. Menurut Anis Matta, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekedar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi. \"Jauh sebelum krisis ekonomi tahun 1998 meledak, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom, bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Tapi kenyataannya, kita terkena krisis dan tiba-tiba mantra-mantra itu hilang,\" ujar Anis Matta. Upaya itu, kata Anis Matta, saat ini dicoba diulangi lagi oleh pemerintah sekarang dengan mengatakan, bahwa potensi Indonesia kecil terkena resesi. \"Apakah mantra itu, sama yang kita baca sekarang atau tidak, nanti kita lihat, karena krisis punya cara kerja sendiri. Tapi yang kita saksikan setiap hari, adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi dan semakin kehilangan harapan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini akan terus membuat ledakan dan benturan demi benturan yang tidak terduga. Benturan ini akan menciptakan pecahan-pecahan peristiwa besar. Krisis ekonom saat ini, lanjutnya, selain memilliki sifat sistemik juga dipengaruhi banyak faktor geopolitik seperti perang supremasi antara Amerika Serikat-Rusia, yang berdampak pada harga komoditas secara global. \"Banyak negara mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi. Persoalan kita sebagai bangsa pada sisi konflik supremasi ini, kita sangat mungkin bisa menjadi collateral damage,\" tandasnya. Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah mampu membaca arah krisis secara global, seperti kemana arah selanjutnyna dan dimana titik aman Indonesia agar tidak menjadi collateral demage. \"Dalam konteks ini, Partai Gelora meminta pemerintah membaca situasi kita secara lebih lengkap dalam pengelolaan situasi makro dengan tidak membenarkan pemborosan anggaran dalam belanja kita. Itu satu kesalahan yang sangat besar,\" tegasnya. Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini sedang menuju resesi. Indikasinya, inflasi tinggi, harga-harga melonjak dan utamanya harga komoditas dunia. \"Indonesia bergantung pada The Fed (Bank Sentra AS) untuk penentuan suku bunga. Sehingga pemerintah harus waspada apabila suku bunga dinaikkan, karena akan berpengaruh pada pelemahan rupiah dan harga komoditas yang menurun. Tentu ini, akan sangat menyulitkan kembali bagi Indonesia,\" kata Anthony. Hal senada disampaikan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan RI Tahun 1998. Fuad menilai perekonomian nasional masih terasa nyaman karena diuntungkan faktor eksternal yakni kenaikan harga komoditas dunia. \"Kalau ini kemudian jatuh harganya, bagaimana? dan kemungkinannya pasti ada, bisa akhir atau awal tahun 2023 bisa saja. Kalau ini terjadi, semua akan drop, bakal kalang kabut,\" kata Fuad. Fuad berharap pemerintah segera membenahi pengeluaran yang tidak perlu atau tidak penting, karena akan membebani APBN seperti proyek pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kerata Api Cepat Jakarta Bandung dan lain-lain. \"Kita juga harus mendorong kemandirian pangan, banyak sekali sawah berubah fungsi menjadi lahan komersial. Impor beras memang tidak terdengar kuat, namun permintaan gandum sebagai bahan pangan pengganti beras cukup tinggi. Intinya kita meningkatkan kemampuan internal terlebih dahulu,\" katanya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengatakan, pengusaha optimis bisa melewati kondisi sulit atau krisis. Hal ini, dengan jalan merespon dengan pengetatan pengeluaran dan meningkatkan kapasitas peluang pemodalan dari perbankan. \"Kami ini modalnya optimis, bahkan saat krisis ada opsi peluang pinjaman malah kita optimalkan. Terpenting cash flow terus berjalan,\" kata Gunawan. Bagi pengusaha, lanjut Gunawan, dampak krisis terjadi dari konsumen menahan konsumsinya. Kemudian juga disikapi pengusaha dengan menahan atau menunda capex nya dan fokus pada pengeluaran rutin terlebih dahulu. \"Sebab kalau masuk resesi, cash flow berantakan, akan sangat membahayakan,\" terangnya. Gunawan lantas menceritakan pengalamanya saat terjadi krisis tahun 1998 silam. Saat itu, permintaan konsumen anjlok hanya tinggal sekitar 20 persen. \"Karena mampu menahan pengeluaran, kita malah mengambil alih tiga perusahaan yang sudah mau bangkrut. intinya persiapan cashflow harus baik, saat musim paceklik. Setiap krisis selalu ada kesempatan, kita juga tak boleh over reaction atau respon berlebihan. Kalau terlalu reaktif malah akan menciptakan lubang resesi sendiri,\" pungkasya. (sws).
Temui Ketua DPD RI, APERSI Sampaikan Kendala Pembangunan Rumah KPR
Jakarta, FNN – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022). APERSI menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya mengenai kendala pembangunan rumah KPR (subsidi). Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh). Dari APERSI, hadir Junaidi Abdillah (Ketua Umum), Daniel Djumali (Sekjen), Frankie Kalalo (Wakil Ketua Umum), Abbas Minen (Wakil Ketua Umum), Bambang (Kabid), Evert Lumy (Bidang Sekretariat), Adi Gunawan (Ketua), Asep Saputra (Humas). Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan lembaganya bergerak di bidang pengembangan rumah subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. “Kami telah membangun 113 ribu unit rumah subsidi. Kami fokus pada rumah KPR subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Junaidi. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah KPR subsidi untuk rakyat mengalami kendala. Sebab, sudah sejak tiga tahun belakangan tak ada penyesuaian harga. “Biasanya, setiap tahun ada penyesuaian. Namun sejak tiga tahun belakangan, belum ada penyesuaian harga. Itu yang menjadi kendala kami. Bisa membangun, tapi setelahnya kami tak punya modal untuk membangun kembali,” kata Junaidi. Padahal, kata dia, dalam industri properti ada jutaan tenaga kerja di dalamnya. “Kami ini industri padat karya dengan jutaan tenaga kerja. Jadi, kami mohon hal ini diperhatikan,” paparnya. Kedua, Junaidi berharap ada bank yang fokus dengan industri properti ini. Sejauh ini, belum ada bank yang fokus pada hal tersebut. “Kami ingin ada bank yang fokus pada industri properti ini. Kami ingin agar bank yang fokus pada KPR rumah subsidi dipertahankan. Bagaimana industri properti ini bisa jalan kalau tak ada bank yang fokus,” papar Junaidi. Pada kesempatan itu, Junaidi mengundang LaNyalla untuk dapat hadir pada Rakernas APERSI di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 2022. “Jadi, hal-hal tersebut kami harapkan dapat diperjuangkan oleh DPD RI. Pun halnya dengan Rakernas, kami berharap Pak LaNyalla dapat hadir secara langsung,” harap Junaidi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sependapat jika harus ada bank yang fokus pada KPR rumah subsidi untuk rakyat. “Memang harus ada bank yang fokus. Bagaimana industri ini bisa berkembang kalau tak ada bank yang fokus di situ,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan APERSI dalam pertemuan yang lebih khusus dengan stakeholder terkait. “Kita akan sampaikan ke Kementerian PUPR. Nanti kita akan panggil Menteri PUPR dan akan kita pertemukan dengan APERSI dalam pertemuan khusus,” ujar LaNyalla. LaNyalla tak menampik jika banyak peraturan yang terkait, namun realisasinya di lapangan saling bertentangan satu sama lain. “Maka, perlu penyesuaian agar kendala-kendala tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Tenaga kerja kita tak terancam pengangguran, rakyat pun bisa mengakses perumahan murah dan pengusaha juga bisa terus berkembang. Semua saling diuntungkan,” katanya. (Ida/LC)
Tata Kelola Data Lintas Negara Dibahas dalam DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo
Labuan Bajo, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan, Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Dijital (DEWG) G20 Indonesia di Labuan Bajo, NTT, juga fokus membahas tata kelola data lintas negara dan pemanfaatan data secara berkeadilan.\"Pembahasan isu arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara pada pertemuan DEWG kali ini akan semakin esensial karena dunia semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan, kesamaan, pendekatan, dan kesamaan praktik dalam arus data bebas terpercaya dan aliran data lintas negara; suatu kondisi yang belum terwujud,\" kata dia, dalam konferensi pers DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo, Rabu.Sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan keterampilan dan kecakapan digital, pertukaran data lintas batas negara akan semakin meningkat. Menurutnya dunia tidak bisa menghindari masa depan yang kian bertumpu pada pemanfaatan data oleh berbagai institusi baik pemerintah maupun sektor privat.Dengan demikian, tata kelola yang memiliki kesamaan itu akan mempertimbangkan nilai penting atau prinsip keadilan, keabsahan hukum, transparansi, dan timbal balik.Pengakuan terhadap aspek atau prinsip itu tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia semata tapi mendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi digital secara komprehensif. Ia menilai pembahasan itu akan bermanfaat di tengah dunia yang dipengaruhi pertukaran data antar negara.\"Apalagi isu ini bukan hanya isu negara berkembang, tetapi juga isu negara maju dan isu negara miskin,\" dia menambahkan.Sebagai ketua G20, Indonesia menyuarakan dan mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia terkait isu tata kelola global.Dia menegaskan bahwa tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat dan inklusif, hampir dapat dipastikan pemanfaatan data tidak seimbang. Hal itu berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas terbatas dan mengakibatkan pemanfaatan data secara terkelompok.\"Sewajarnya harus menjadi tujuan pemanfaatan data berguna bagi semua. Keuntungan untuk semuanya,\" ungkapnya.Pembahasan terkait isu ini, katanya, akan dibahas lebih lengkap pada hari kedua, Kamis, termasuk tentang keamanan data. \"Kita cari titik temu dan kesepakatan menatakelolanya bersama di tingkat global,\" kata dia, menutup konferensi pers hari pertama ini.Pertemuan Ketiga DEWG berlangsung di Labuan Bajo pada 20-22 Juli 2022. Pertemuan ini dihadiri 17 delegasi secara langsung. Sedangkan tiga delegasi yang hadir secara virtual yakni Italia, Argentina, dan China. (Ida/ANTARA)
