POLITIK
G20 Indonesia Targetkan Dana Perantara Beroperasi September 2022
Kupang, FNN - Presidensi G20 Indonesia telah membentuk dana perantara keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk kesiapsiagaan, penanggulangan, dan tanggapan pandemi pada masa mendatang dengan target beroperasi pada September 2022.\"FIF sudah terbentuk, tinggal diselesaikan tahap operasional dari tahap tahap code of conduct sampai dengan governance. Adapun targetnya pada bulan September 2022 selesai dan beroperasi,\" kata Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ronaldus Mujur dalam konferensi pers pada Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu.Dengan pembentukan FIF, kata dia, penanganan pandemi yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Terbentuknya FIF merupakan langkah konkret Presidensi G20 Indonesia, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo.Menurut Ronaldus, komitmen kontribusi dari negara-negara G20 pun sangat baik dan bermanfaat. Hingga saat ini, komitmen yang disampaikan sejumlah negara dalam forum G20, mencapai 1,1 miliar dolar AS. Indonesia pun akan menyumbangkan sekitar 50 juta dolar AS.Negara yang ingin berkontribusi terhadap program tersebut pun tidak batasi. Artinya, kata dia, semua negara yang tidak masuk dalam kelompok negara G20 diperbolehkan berpartisipasi dalam pemberian dana perantara keuangan.Negara penerima dana perantara keuangan, kata dia, dipersilakan untuk berkontribusi dalam penyaluran dana perantara keuangan.\"Jadi, negara yang berkontribusi, tidak didominasi oleh negara-negara yang memberi donor,\" katanya.Nilai kontribusi suatu negara dalam dana tersebut, lanjut dia, bervariasi dari mulai 10 juta dolar AS hingga 450 juta dolar AS. Dana yang diberikan oleh negara harus tambahan, bukan potongan dari rutinitas donasi yang sering dilakukan negara tersebut.Dana yang diberikan oleh negara tidak boleh memotong anggaran sumbangan ke organisasi, seperti Global Fund, The Global Alliance for Vaccines and immunisation (GAVI), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).\"Jangan mengambil faksi dari anggaran untuk organisasi tersebut,\" tegasnya.Negara yang hingga saat ini sudah berkontribusi, antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, Singapura, European Union (EU), dan Inggris. Sementara itu, ada lembaga lain yang masuk Wellcom Trust dan Bill and Melinda Gates Foundation.\"Ada 10 negara yang sedang masuk berkontribusi dalam dana perantara keuangan, termasuk Uni Emirate Arab (EUA),\" katanya.Selain itu, ada dua organisasi internasional yang nanti bertindak sebagai entitas pelaksana dana jumbo dari negara-negara G20, yakni Bank Dunia (World Bank) dan organisasi kesehatan dunia (WHO). Di samping itu, ada juga Global Fund, GAVI, dan CEPI.\"Masih diskusikan terus berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana perantara keuangan sampai Oktober ke depan,\" katanya.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual adalah Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
Pembunuh Mantan PM Jepang Abe Dendam Karena Keuangan Ibunya Hancur
Nara, Jepang, FNN - Pria yang ditangkap atas pembunuhan Shinzo Abe meyakini bahwa mantan perdana menteri Jepang itu memiliki kaitan dengan sebuah kelompok keagamaan, yang ia anggap sebagai penyebab keuangan ibunya hancur, kata kepolisian.Pria tersebut, Tetsuya Yamagami, meyakini bahwa Abe mendukung sebuah kelompok keagamaan, yang diberi sumbangan oleh ibunya \"dalam jumlah sangat besar\", menurut laporan kantor berita Kyodo yang mengutip sumber-sumber penyelidik.Pria berusia 41 tahun itu mengatakan kepada polisi bahwa ibunya menjadi bangkrut akibat menyumbang kelompok itu, surat kabar Yomiuri dan beberapa media lainnya melaporkan.\"Ibuku tersedot ke dalam sebuah kelompok keagamaan dan aku benci itu,\" kata Kyodo dan media lainnya yang mengutip Yamagami yang memberi pengakuan kepada polisi.Kepolisian Nara menolak berkomentar tentang informasi yang dilaporkan oleh media Jepang menyangkut motif Yamagami ataupun persiapan yang dilakukan pria tersebut.Media massa tidak menyebutkan nama kelompok keagamaan yang membuat Yamagami kesal. Yamagami sudah selama berbulan-bulan mempersiapkan serangan dengan senapan rakitan, menurut kepolisian kepada media massa, Sabtu (9/7).Ia merakit senjata itu dengan bahan-bahan yang dibelinya secara daring, menurut laporan media. Ia dilaporkan menghabiskan waktu sekian lama dalam merencanakan serangan itu, bahkan menghadiri sejumlah acara kampanye lain yang dihadiri Abe.Salah satu acara yang didatangi Yamagami adalah yang berlangsung sekitar 200 kilometer jauhnya, sehari sebelum penembakan, kata media.Menurut stasiun penyiaran publik NHK, pria itu sebelumnya mempertimbangkan untuk melakukan serangan dengan bom, namun akhirnya memilih dengan senjata api.Serangan yang dialami Abe tersebut terekam di video dan mengejutkan Jepang, negara yang jarang mengalami kekerasan dengan senjata api.Yamagami, seorang pengangguran, diidentifikasi oleh kepolisian sebagai tersangka yang mendekati Abe dari belakang dan kemudian menembak perdana menteri Jepang dengan masa jabatan terlama itu.Yamagami terlihat melangkah ke jalan di belakang Abe, yang sedang berdiri di panggung mini di sebuah persimpangan. Tersangka itu kemudian menembakkan dua peluru dari sebuah senapan sepanjang 40 sentimeter, yang dililit dengan lakban warna hitam.Beberapa video memperlihatkan tubuh Abe berputar ke arah si penyerang setelah tembakan pertama. Mantan PM Jepang itu kemudian roboh ke tanah setelah tembakan kedua. Yamagami dibekuk oleh polisi di lokasi penembakan.Tersangka mengatakan kepada polisi bahwa ia membuat senapan-senapan dengan melekatkan pipa-pipa baja dengan lakban, kata NHK.Beberapa senapan yang ia buat memakai tiga, lima atau enam pipa, yang bahan-bahannya dibeli secara daring, menurut stasiun tersebut.Polisi menemukan lubang-lubang bekas peluru di sebuah kertas pengumuman yang dilekatkan di sebuah mobil kampanye dekat lokasi penembakan. Lubang bekas peluru itu diyakini berasal dari Yamagami, kata kepolisian pada Sabtu.Sosok PenyendiriMenurut beberapa tetangga kepada Reuters, Yamagami adalah sosok penyendiri yang tidak menjawab ketika diajak berbicara.Yamagami tinggal di lantai 8 sebuah rumah susun. Lantai dasar bangunan itu dipenuhi dengan sejumlah bar.Salah satu tetangganya, seorang perempuan berusia 69 tahun yang tinggal satu lantai di bawah tempat tinggal Yamagami, melihat pria itu tiga hari sebelum penembakan Abe terjadi.\"Saya menyapa apa kabar, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya melihat ke lantai dan tidak memakai masker. Dia kelihatan gugup,\" kata perempuan itu, yang menyebut namanya hanya dengan Nakayama, kepada Reuters.\"Saya seakan-akan tidak kelihatan oleh dia. Dia terlihat seperti ada yang mengganggu pikirannya.\"Nakayama setiap bulan membayar uang sewa unit rusun sebesar 35.000 yen (sekitar Rp3,85 juta) dan menduga Yamagami membayar jumlah yang sama.Pengalaman Soal Senjata di Angkatan LautSeseorang yang bernama Tetsuya Yamagami bertugas di Pasukan Bela Diri Jepang Maritim dari 2002 hingga 2005, kata seorang juru bicara angkatan laut Jepang.Juru bicara tersebut menolak mengatakan apakah seseorang yang dimaksud itu adalah si tersangka pembunuh Abe, menurut laporan media.Yamagami bergabung dengan unit pelatihan di Sasebo, pangkalan besar AL di wilayah barat daya dan ia ditugaskan di sebuah bagian artileri kapal perang, kata juru bicara itu.Yamagami kemudian ditugaskan di sebuah kapal pelatihan di Hiroshima.\"Selama masa bertugas, para anggota Pasukan Bela Diri Jepang berlatih dengan menggunakan peluru tajam satu kali setahun. Mereka juga membongkar serta merawat senjata-senjata api,\" kata seorang perwira tinggi AL kepada Reuters.\"Tetapi karena mereka mengikuti perintah ketika mereka melakukannya, sulit dipercaya bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat senjata api,\" katanya.\"Bahkan tentara angkatan darat yang sudah bertugas \"sekian lama tidak tahu bagaimana caranya membuat senjata api\".Beberapa waktu setelah keluar dari angkatan laut, Yamagami terdaftar sebagai staf sebuah perusahaan dan pada akhir 2020 mulai bekerja di sebuah pabrik di Kyoto sebagai operator alat pengangkut benda berat, kata surat kabar Mainichi.Menurut surat kabar itu, Yamagami tidak bermasalah sampai pertengahan April, bulan ketika ia meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan kemudian mengatakan kepada atasannya bahwa dia ingin keluar. Ia dilaporkan sudah menghabiskan jatah hari liburnya, yang berakhir pada 15 Mei. (Sof/ANTARA/Reuters)
Peningkatan SDM Pariwisata Menjadi Fokus Sherpa G20
Labuan Bajo, NTT, FNN - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fransiskus Xaverius Teguh mengatakan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata menjadi bagian fokus utama tim kerja Sherpa G20.\"Sekarang ini yang sedang kita formulasikan dengan tim Sherpa G20 yaitu yang berkaitan dengan inisiatif peningkatan sumber daya manusia atau human capital di bidang pariwisata,\" katanya kepada wartawan di Labuan Bajo, Minggu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19 yang dibahas dalam pertemuan kedua Sherpa G20 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.Ia mengatakan Kementerian Pariwisata tengah membangun komunikasi dengan para mitra dari negara-negara peserta G20 untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan tenaga kerja bidang pariwisata termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Lebih lanjut Frans yang juga sebagai Chair Tourism Working Group G20 menyebutkan salah satu pendekatan pemulihan sektor pariwisata yang didorong yaitu pemahaman kegiatan atau acara.\"Jadi, kita dorong event tourisme development atau pembangunan pariwisata berbasis event yang signifikan untuk menggerakkan kembali ekosistem di sebuah daerah,\" katanya.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak dua tahun terakhir ini juga meluncurkan Program Kharisma Event Nusantara yang berstandar internasional, nasional, maupun lokal.\"Acara-acara yang bisa kita kurasi, kita dorong termasuk dukungan dana untuk menggerakkannya,\" kata Frans yang juga menjabat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Baparekraf.Ia menambahkan upaya ini difokuskan pada lima destinasi pariwisata super prioritas di Tanah Air yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Borobudur, Jawa Tengah; Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Likupang, Sulawesi Utara.Selain itu juga di berbagai destinasi wisata potensial lain seperti wisata bahari, budaya, dan wisata bersifat outdoor lain yang sesuai dengan tren pasar pariwisata untuk mendapatkan pengalaman yang otentik.Pertemuan kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual yakni Amerika Serikat. (Sof/ANTARA)
RI Tawarkan Tiga Proposal Hadapi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Indonesia menawarkan tiga proposal untuk bekerja bersama dalam mencari solusi menghadapi tantangan global yang multidimensi dalam 2nd Sherpa Meeting Presidensi G20 Indonesia.Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada pembukaan 2nd Sherpa Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, secara virtual.\"Tugas kita sebagai Sherpa adalah memelihara hubungan kerja yang kondusif. Hal itu merupakan unsur penting untuk mengubah saran teknis dan kebijakan yang kompleks menjadi tindakan yang berani dan ambisius bagi Kepala Negara kita,\" kata Menko Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.Airlangga menguraikan tiga proposal itu adalah pertama, kepercayaan dan saling menghormati di antara anggota G20 adalah kunci untuk memajukan dialog dan konsensus.Kedua, negara G20 harus melihat ke depan untuk memberikan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global, di saat bersamaan berusaha menemukan solusi mengatasi tantangan yang mendesak.Dengan niat baik dan tekad yang kuat, kata Airlangga, G20 akan memajukan prioritas Kepresidenan RI dan juga mengatasi krisis yang muncul.Ketiga, agenda 2030 untuk sustainable development goal\'s (SDG\'s) harus menjadi pedoman G20, terutama dalam membantu meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang yang dianggap rentan.Empat bulan dari Bali Summit, menurut Airlangga, Indonesia memahami situasi dunia saat ini, oleh karena itu kami menyerukan persatuan, terutama dari Sherpa untuk menemukan solusi kebijakan dan keuangan untuk masalah yang dihadapi dunia.Jika dianalogikan, lanjutnya, G20 harus menjadi restoran yang luar biasa, menyajikan menu yang luar biasa, kecuali makanan tidak pernah datang, karena para koki bertengkar di dapur.\"Sangat penting dalam masa krisis itu bagi G20 untuk meningkatkan mereknya sebagai forum ekonomi global utama. Presidensi berharap suasana damai di Labuan Bajo mendukung Sherpa untuk mencapainya, para chef G20 bisa menyajikan menu yang luar biasa, menu yang bisa dinikmati di seluruh dunia,\" ujar Airlangga.Pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Bali yang berlangsung 7-8 Juli 2022, dan pertemuan tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 pada 13-14 Juli 2022 di Bali.Sherpa ke-2 di Labuan Bajo itu diselenggarakan pada 9-13 Juli 2022. Labuan Bajo dipilih sebagai tempat penyelenggaraan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium bagi turis mancanegara. (Sof/ANTARA)
Kemendag Mengerahkan Sumber Daya Realisasikan Program Minyak Goreng Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk merealisasikan program pemerintah soal minyak goreng curah.Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, bukan hanya menata mata rantai pasokan, tetapi juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya para pengusaha dan distributor.\"Dengan berbagai cara, demi masyarakat, Mendag menekankan bahwa kita semua harus berjuang mengerahkan semua sumber daya,\" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Minyak goreng menyita perhatian publik beberapa bulan belakangan ini, yang disebabkan lonjakan harga di tingkat internasional, sehingga memengaruhi harga dan rantai pasokan di dalam negeri.Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah dan perlahan-lahan harga dan pasokan minyak goreng curah relatif lancar dan harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.Wamendag menyatakan bahwa dirinya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan terus memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketetapan pemerintah.\"Pak Zulkifli, Mendag baru, sudah ingin segera mencapai target minyak goreng curah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp14.000 per liter. Tentu, kami di Kementerian Perdagangan akan dukung penuh langkah beliau agar segera terealisasi,\" kata Jerry.Sebelumnya, ketika melakukan kunjungan ke Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Wamendag mendapati pengakuan dari seorang pedagang bahwa harga minyak goreng sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bahkan cenderung lebih murah serta pasokannya lancar.Pedagang tersebut menunjukkan harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kg atau jika dihitung dengan liter harganya lebih murah yakni Rp14.000.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Zulkifli Hasan menegaskan perlunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga minyak goreng sesuai kebijakan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Istiqlal Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Binaan
Jakarta, FNN - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebut hewan-hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah akan disalurkan ke berbagai masjid binaan.\"Kita akan sembelih di sini hanya sebatas karyawan seperti \'cleaning service\' dan \'security\' kita. Nanti hewan-hewan itu kita akan salurkan ke masjid yang sudah didata, mana yang paling tepat untuk kita berikan, jadi di sini tidak ada pembagian atau antri daging tapi kita berikan ke masjid yang memang pantas untuk mendapatkan hewan itu,\" kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu.Menurut Nasaruddin, hingga Minggu (10/7), sudah terkumpul 32 ekor sapi dan 16 ekor kambing, termasuk kurban dari Presiden Jokowi.\"Kurban dari Presiden adalah seekor sapi yang sangat besar, 1,2 ton, kemudian itu sudah di tes beberapa kali sehingga betul-betul sehat. Di sini (terkumpul) ada 32 ekor sapi, dan 16 kambing,\" ungkap Nasaruddin.Presiden Jokowi diketahui pertama kalinya beribadah di Masjid Istiqlal setelah masjid terbesar di Indonesia itu melakukan renovasi.\"Presiden tadi sangat bahagia gembira, sangat senang melihat Masjid Istiqlal sudah seperti ini. Dia membandingkan waktu sebelum di renovasi, masyaallah, sekarang ini menjadi kebangaaan kita semua. Jadi Presiden mengapresiasi bukan saja masjidnya indah, tapi program yang beliau menganggapnya profesional, karena memasyarakatkan Istiqlal di dunia internasional,\" jelas Nasaruddin. Masjid Istiqlal, menurut Nasaruddin, akan melakukan penyembelihan hewan kurban mulai Senin (11/7) hingga hari tasyrik sehingga masih membuka kesempatan bagi umat untuk menyerahkan kurban.\"Termasuk kurban dari Presiden (disembelih) di sini, besok. Alhamdulillah kita juga berharap hari ini masih ada data data yang melapor ke kita tapi sapinya belum datang. Kita memang agak ketat ya, pokoknya tidak boleh masuk binatang sebelum ada sertifikat bersihnya,\" tambah Nasaruddin.Terkait pembatasan jemaah yang beribadah, Nasaruddin menyebut Istiqlal sudah punya sistem untuk membatasi jemaah.\"Kalau sudah sampai kapasitas yang ditargetkan, kami akan tutup pintunya. Kalau (Istiqlal) ini penuh semuanya itu hampir satu juta orang. Tapi tadi kita umumkan bahwa Istiqlal hanya dibuka dari jam sekian sampai jam sekian, tergantung dari kapasitas di atasnya,\" ungkap Nasaruddin.Menurut Nasaruddin, kapasitas penuh Istiqlal dapat menampung hingga 210 ribu orang tapi untuk salat Idul Adha hari ini adalah mencapai sekitar 100 ribu.\"Kita juga lakukan disinfektan setiap setelah dipakai ramai-ramai,\" kata Nasaruddin.Salat Idul Adha 1443 Hijriah hari ini dimulai pukul 07.00 WIB dipimpin oleh imam Salim Ghazali dengan khotib Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, KH Mohammad Nuh yang membawakan khotbah dengan tema \"Semangat Gotong Royong Perkuat Sendi Kebhinekaan\".Dalam khotbahnya, Mohammad Nuh menyebut bahwa manusia mengalami defisit kebaikan karena modal yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia tidak bisa dihitung besarnya (unlimited-infinite), namun sering kali modal tersebut dikorupsi dengan menyalahgunakan nikmat tersebut.\"Memang sangat banyak penyebab defisit kebaikan kita antara lain dosa yang sifatnya personal, juga dosa yang sifatnya sosial yang diakibatkan karena abai atau tidak peduli terhadap masalah sosial,\" kata Nuh.Nuh menyebut keabaian terhadap masalah sosial seperti tidak peduli terhadap nasib anak yatim dan keengganan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang mendasar seperti kecukupan pangan, dikategorikan sebagai \"dosa\" sosial atau bahkan sebagai pendusta agama.\"Dalam keadaan defisit, tidak ada cara yang paling mulia, kecuali pertama, memohon ampun dan \'welas asih\' kepada pemberi modal yaitu Allah SWT sebagaimana doa yang dianjurkan setelah sholat tahajud dan kedua memanfaatkan kesempatan yang tersisa untuk terus menyiapkan bekal terbaik (takwa), amal saleh, tidak menyekutukan Allah SWT dengan lainnya dan amalan yang memiliki nilai berkelanjutan dan laku di tempat tujuan (barzakh),\" jelas Nuh.Selain dihadiri oleh masyarakat, salat Id juga akan diikuti oleh para pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara sahabat dan pejabat pemerintah.Bersama Presiden Jokowi, hadir pula antara lain Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat lainnya. (Ida/ANTARA)
Idul Adha Momentum Tingkatkan Kesalehan Sosial
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan kesalehan sosial, selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Muhaimin mengajak seluruh kader, pengurus, serta anggota DPRD dan DPR RI untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban.\"Mari semua kader, pengurus, politikus PKB di semua tingkatan, sisihkan sebagian rezeki untuk berkurban. Ini adalah momentum yang tepat untuk berbagi kepada sesama, sekaligus menjalankan syariat Islam dengan menyembelih hewan kurban,\" kata Muhaimin.Pada Hari Raya Idul Adha 1443 H, PKB membagikan ribuan hewan kurban, berupa kambing dan sapi, untuk disembelih di berbagai daerah Indonesia dalam program \"Gus Muhaimin Berkurban\".Muhaimin menambahkan Hari Raya Idul Adha 2022 terasa spesial, tidak seperti dua tahun lalu, karena pandemi COVID-19 sudah mereda. Kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih, lanjutnya, karena sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi pascapandemi COVID-19.Wakil Ketua DPR RI itu menilai pascapandemi justru terjadi gejolak perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian di dalam negeri.\"Karena itu, saya mengajak tidak hanya kader dan simpatisan PKB saja, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kecukupan rezeki untuk mengeluarkan sebagian rezekinya buat berkurban. Insya Allah ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, sekaligus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Swt,\" ujarnya.Dia juga menilai Idul Adha adalah momentum bagi seluruh umat Islam untuk mengingatkan terkait kewajiban iman, ikhlas, dan berbagi kepada sesama. Oleh karena itu, Muhaimin mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan spirit masa depan bangsa yang lebih maju, lebih baik, dan sejahtera.Dia berharap Idul Adha memberikan semangat baru untuk menyongsong masa depan Indonesia, dengan terus membangun semangat gotong royong, berbagi, dan peduli di antara sesama warga bangsa. (Ida/ANTARA)
Perayaan Idul Adha Sedikit Berbeda Akibat PMK
Jakarta, FNN - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah/2022 Masehi akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).“Kegiatan di tahun ini tentunya agak sedikit berbeda dengan tahun lalu, di mana saat ini juga kita masih menghadapi varian (COVID-19) baru, B4 dan B5. Juga ada peraturan terkait dengan bagaimana menyelenggarakan atau memotong hewan kurban ini untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku,” kata Sigit dalam sambutannya di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Minggu.Sigit menjelaskan bahwa wabah PMK mengakibatkan pihak-pihak penyelenggara pembagian daging kurban harus melaksanakan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) sehingga dapat mencegah meluasnya wabah penyakit tersebut.“Harus melaksanakan sesuai dengan SOP terkait dengan pemotongan hewan kurban. Ini yang paling utama,” kata Sigit.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penanganan terhadap hewan terdeteksi PMK di zona hijau wajib dimusnahkan lalu dikubur.Kemudian, pada zona kuning, hewan terdeteksi PMK wajib dipotong bersyarat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur, ucapnya.Sedangkan, bagi hewan positif PMK di zona merah wajib diisolasi dengan pertimbangan kondisi hewan atau pemotongan bersyarat di RPH. Khusus bagian kepala, jeroan, kulit, dan kaki wajib dikubur.Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kalimantan Tengah drh Eko Hari Yuwono mengatakan bahwa daging hewan yang terjangkit PMK masih aman dikonsumsi jika diolah secara benar.“PMK ini, selain pada sapi juga bisa menular ke hewan lain seperti kambing, babi, dan hewan-hewan berkuku belah lain. Namun, virus ini tidak menjangkit ke manusia atau zoonosis,” kata Eko. (Ida/ANTARA)
Kolonialisme Baru pada Bangsa Sendiri, Teriak Ganti Pancasila Masuk Penjara
Dalam RKUHP orang bisa dipenjara gara-gara menghina presiden. Padahal dalam kampanye biasa saja orang menghina presiden. Presiden dianggap punya martabat, padahal nggak ada. \"Presiden nggak punya martabat. Martabak itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Kan itu intinya yang selalu kita katakan,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara khusus dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 Juli 2022. Berikut petikan lengkapnya: Ada upaya dari pemerintah untuk sengaja tidak membuka RUU KUHP ke publik dengan cara dibuat dibuat mepet dengan waktu pembahasan, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan evaluasi. Begitu dibuka ternyata banyak sekali kegilaan yang muncul di dalam RUU KUHP. Antara lain soal orang menghina Pancasila bisa dihukum. Padahal, kita seringkali memperdebatkan soal Pancasila. Iya, tidak boleh mengganti Pancasila, tidak boleh meniadakan. Bagaimana kalau saya mau memperbaiki Pancasila, karena itu saya musti periksa dulu bagian yang tidak masuk akal. Karena itu saya perlu tafsir, lalu saya dipidanakan. Padahal saya mau memperbaiki dari sifat yang buruk pelaksanaan Pancasila. Kan begitu-begituan. Kalau kita bilang kemanusiaan yang adil dan beradab wong nggak ada praktiknya kok, karena itu kita perbaiki. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan dipastikan bahwa Presiden tidak akan berbohong dengan janji-janjinya. Kan musti ada interpretasi kan. Justru kita mau memperbaiki itu. Jadi bayangkan misalnya antisipasi dari negara itu intinya adalah menghukum. Jadi sudah dipastikan bahwa nanti akan ada orang yang mau meengganti, ada orang yang mau mempermainkan ideologi, lalu disiapkan hukuman. Padahal, diskursus publik itu memungkinkan Pancasila dipersoalkan. Karena Pancasila itu bukan ideologi tertutup. Dia ideologi terbuka. Harus kompatibel dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi kelihatannya memang undang-undang ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saja. Dan di ujungnya nanti ada semacam ya kan boleh pakai denda kalau nggak mau dihukum pidana. Ya kalau nggak ada uang ya masuk juga kan. Jadi kelihatannya ini undang-undang yang memang dirancang untuk memungkinkan kekuasaan itu diperpanjang. Ini yang musti kita antisipasi. Kalau menurut bocoran-bocoran yang kita dapat ini memang benar-benar kita hanya geleng-geleng kepala dan kita cuman bisa sampai pada kesimpulan, bagaimana para founding fathers kita dulu, yang berjuang membebaskan diri dari kolonialisme, kemudian melihat anak cucunya sekarang menghadapi kolonialisme baru, yang itu dilakukan oleh bangsanya sendiri. Ya kalau naskah itu dibuat oleh mantan-mantan keluarga beliau, nggak apa-apa. Tapi ini kan disusun oleh ahli-ahli Hukum Tata Negara, bahkan wakil menteri hukumnya itu profesor di bidang hukum pidana atau hak asasi manusia, atau HTN segala macam. Tapi ini orang-orang yang nggak paham apa fungsi dari sebuah hukum pidana dibandingkan dengan memperlebar percakapan publik supaya tidak terjadi kejahatan pidana, terutama yang menyangkut pidana politik. Jadi bayangkan, politik itu masih ada unsur pidananya. Menghina presiden itu kan peristiwa politik. Di dalam kampanye ya biasa saja orang menghina presiden. Apa susahnya itu. Tetapi kemudian dianggap Presiden kan punya martabat. Nggak ada. Presiden nggak punya martabat. Martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Kan itu intinya yang selalu kita katakan. Nggak ada yang peduli itu karena di kepalanya sudah dianggap presiden akan berbahaya kalau di depan oposisi. Karena itu oposisi musti didiamkan. Cara mendiamkan oposisi adalah KUHP. Kan ngaco. Kalau kita belajar legal filosofi, Presiden itu bukan objek hinaan karena dia lembaga. Yang bisa dihina manusia kongkrit. Kan begitu dasar kita. Nah, sekarang hukum pidana itu memasukkan orang-orang yang harusnya dilindungi adalah yang rentan untuk martabatnya diacak-acak. Siapa yang potensial mengacak-acak martabat rakyat ya presiden. Karena presiden punya semua kekuasaan. Rakyat tidak punya kekuasaan untuk menghina, melecehkan Presiden. Tapi kenapa rakyat yang musti diawasi. Ajaib kan. Jadi perlindungan terhadap presiden itu artinya secara tidak langsung dianggap Presiden itu memang potensial untuk dikritik dan potensial untuk dihina. Padahal, sebetulnya yang dihina dan dikritik sebetulnya adalah kebijakan publik dari Presiden, bukan jati diri dia sebagai manusia. Itu gagal dipahami oleh kedunguan yang ada di parlemen dan pemerintah. Sebenarnya kritik juga boleh kalau saya baca rumusan pasalnya, tetapi Anda harus menunjukkan di mana keburukannya, di mana kebaikannya, dan kemudian Anda harus juga menunjukkan solusinya. Akhirnya kalau saya baca naskah itu, dia sendiri ragu dengan rumusan itu. Karena itu, dia tambah predikat macam-macam. Anda harus kasih ini, kasih ini, dan kasih bukti jam berapa dia berbuat salah, di detik kebeberapa, cuaca lagi mendung atau cuaca lagi bagus, ada akan bunyi cicak apa nggak. Lama-lama begitu, musti membuktikan. Jadi sekali lagi karena ketidakmampuan untuk berpikir abstrak maka dibaypaslah, sudahlah pokoknya yang bukan kritik kita sebut hinaan. Nah, yang kritik apa kalau begitu? Kan itu yang disebut membuat definisi dengan memperluas predikatnya sehingga segala sesuatu bisa dihargai diseret melalui interpretasi yang lebar itu. Karena itu penting untuk mengingat lagi pasal-pasal karet sebetulnya. Jadi tetap ini pasal kolonial dan nggak ada yang mampu menerangkan di mana aspek non kolonial di situ. Di negeri Belanda seluruh pasal itu dibuang. Kita masih justru mengulangi itu dengan beban yang lebih berat lagi. Kalau dia masuk otoriter yang masuk akal. Masa demokrasi ada pasal-pasal dungu itu. Saya kira pasti nanti jawabannya jelas karena DPR kelihatannya sudah menyatakan bahwa akan segera mengesahkan dan tidak dibahas. Memang tidak ada yang menyatakan begitu, tapi tidak ada lagi ruang pembahasan di kita. Dikatakan begitu oleh anggota DPR. Nah pasti mereka nanti ketika protes silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan ketika kita datang ke Mahkamah Konstitusi kita akan dihakatakan bahwa Anda tidak punya legal standing. Sya jadi bingung. Kita ini alat hukum kita sebagai bangsa kelihatannya nggak punya apa-apa di negara ini. Ya itu yang kita sebut moral hukum kita sudah nggak ada, sehingga apapun yang dibayangkan bisa diselesaikan secara hukum orang anggap ya percuma. Pintunya ditutup. Bahkan digembok dari dalam. Dan yang di dalam itu menggembok dirinya karena takut ketahuan dungunya. Kan itu intinya. Kalau orang pintar, orang bijak, dia akan undang. Silakan masuk. Kita akan debat. Di Mahkamah Konstitusi ini ditutup dari awal dengan dalil open legal policy dan yang biasa itu, tidak punya legal standing. Dan kita bertanya, lalu kalau rakyat tidak punya legal standing, kenapa kalian takut berdebat. Kan kalau orang bilang dia tidak punya legal standing, rakyat mau katakan bahwa Anda tidak punya moral standing. Karena hanya untuk berdebat pun Anda takut dengan alasan bahwa Anda bukan yang berhak untuk berdebat. Lalu ditanya siapa yang berhak kalau begitu. Jadi dia nggak bisa jawab. Dia kunci sendiri kedunguannya. Demikian juga wakil Menhukam yang akhirnya nggak mampu berdebat dia tulis di koran Kompas bahwa mereka yang tidak paham tentang hukum pidana itu enggak punya akal. Lalu kemarin saya ketemu tukang bakso, tukang bakso bilang begitu tuh. Saya membaca itu tulisan dari Wakil Menhukam yang saya pastikan dianya yang nggak punya akal. Jadi begitu akhirnya kan. Jadi tukang bakso pun bisa paham bagaimana ketakutan dari kalangan eksekutif dan legislatif sehingga mengunci ruang perdebatan. Lalu secara sepihak nulis di koran. Dan lebih gila lagi Kompas bisa memuat tulisan nggak bermutu itu. (Ida/sws)
Sebelum People Power, Saldi Isra dan Siapapun yang Merasa Tidak Cocok dengan Suasana Berkonstitusi di MK, Keluar Saja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Gugatan ini diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pengamat politik Rocky Gerung bereaksi keras atas putusan tersebut. \"Ternyata MK memotong sendiri pilar demokrasi hingga berantakanlah pengertian kita tentang constitutionalism, express denialism, imperatif demokrasi. Jadi kekacauan itu justru menggerakkan. Karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 8 Juli 2022. Berikut petikan lengkapnya: Kita lihat yang terjadi pada hari Kamis, keputusan di Mahkamah Konstitusi adalah musibah buat bangsa. Menurut Anda? Ya, ini catatan pertama bahwa pernah di dalam sistem demokrasi, ada lembaga yang tugasnya menjamin demokrasi, justru memberangus. Itu namanya Mahkamah Konstitusi. Dan catatan ini yang akan kita pakai untuk mempersoalkan mereka yang ada di dalam. Kan tetap ada tokoh-tokoh semacam Saldi Isra, yang berkali-kali membuat disenting opinion. Sekarang sudah di tingkat tertinggi disenting opinion apalagi yang musti diucapkan. Dia musti langsung bikin desain bahwa dia itu tidak bisa lagi berkonsensus dengan mahkamah konyol ini, MK. Maka dia musti keluar. Akhirnya, pertanggungjawaban moral dari hakim yang nuraninya terganggu ya dia keluar, bukan sudah mengatakan ya nanti saya ada punya disenting opinion. Enggak. Dia musti lakukan disent saja, yaitu perlawanan. Dan ini bukan konsen lagi, bukan konsensus bersama dengan hasil keputusan yang di dalamnya ada disenting opinion, tapi dia harus disensus sekaligus. Jadi keluar dari konsensus bahwa dia adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu baru ada kecerahan dan kemungkinan orang menganggap, oke teman-teman muda di situ atau beberapa hakim masih punya pengetahuan tentang demokrasi. Itu intinya. Kita dorong sekarang, sebelum terjadi peoples power, atau yang biasa disebut sebagai gerakan rakyat di jalan, sebaiknya Saldi Isra itu atau siapapun yang merasa bahwa tidak cocok dengan suasana berkonstitusi di Mahkamah Konstitusi ya keluar dari situ. Itu aja saja jalan keluarnya. Kecuali mereka masih di situ lalu rakyat merasa oke kalau begitu gempur saja sekalian Mahkamah Konstitusi. Karena pilar yang ada di depan situ menunjukkan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia selalu ditunjukkan dengan pilar-pilar Yunani itu. Fungsi pilar itu untuk menegakkan keadilan. Harus kokoh Mahkamah Konstitusi. Ternyata MK memotong sendiri pilar-pilar itu hingga berantakanlah pengertian kita tentang constitutionalism, express denialism, imperatif demokrasi. Jadi kacau dan kekacauan itu justru menggerakkan. Karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi. Bayangkan betapa publik tidak frustrasi kalau kemarin selalu alasan ditolak adalah legal standing. Selalu begitu alasannya. Tetapi, ternyata ketika kita melihat bahwa PBB partai politik peserta pemilu walaupun ia tidak masuk parlemen, tapi tetap saja itu, dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka punya legal standing, tapi problemnya itu kembali lagi dijagain lagi bawah ini open legal policy. Dan kalau open legal policy itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi balikin saja ke DPR lagi ke legislative review. Kalau begitu kita sudah bisa duga bahwa tidak ada gunanya PKS melakukan gugatan itu walaupun dia sudah kompromi menurunkan bukan nol persen tetapi 7-9 persen. Itulah konyolnya Mahkamah Konstitusi. Dia terima legal standing, tetapi dalil untuk mempersoalkan materi yang dimintakan judicial review itu dia tolak. Kan tolak saja nanti di situ legal standingnya oke dapat, berarti materinya boleh diucapkan. Bahwa nanti diputuskan ya soal lain. Tetapi kan kita nggak punya kemampuan untuk mendalilkan di depan situ, karena kita sudah antisipasi ini soal open legal policy. Justru itu yang kita mau persoalkan. Kenapa open legal policy nggak bisa dipersoalkan. Kan itu satu paket pikiran saja kan? Oh itu nanti musti ada formulasi. Iya nggak ada soal. Nanti kita sewa orang untuk bikin formulasi. Tapi, substansi dari persoalan kita, open legal policy membatalkan demokrasi, open legal policy bertentangan dengan konstitusi. Kan itu dalil kita. Jadi, mahkamah ini betul-betul konyol dan dungu sebetulnya. Karena hanya takut saja kalau argumen di dalam persidangan. Jadi, seolah-olah template apapun yang masuk di situ hanya masuk dua kamar itu. Lokasinya cuma dua, legal standingnya tidak diakui atau diakui tapi akan diarahkan bahwa ini bukan kewenangan mahkamah. Lalu kita bertanya kewenangan mahkamah kalau terjadi krisis konstitusional apa? Jadi, nanti kalau ada impeacment pada presiden, mahkamah akan bilang, enggak, itu nggak bisa. Memang kalian punya legal standing buat impeact DPR, tapi itu bukan kewenangan kami. Karena ini ada pertimbangan macam-macam. Jadi, terlihat bahwa nggak ada argumen yang utuh. Maka, kita anggap bahwa mahkamah konstitusi sedang bukan sekadar mengkhianati, tapi melecehkan. Dan dia sedang membunuh demokrasi saja. Apa boleh buat. Itu yang terjadi kan? Kan yang minta partai politik yang mewakili kedaulatan rakyat, bukan program rakyat yang kita serahkan pada DPR, tapi kepentingan kita untuk memastikan demokrasi itu berlangsung bersih. Karena itu kita dalilkan macam-macam. Partai sudah masuk, individu sudah masuk, lembaga negara sudah masuk, tapi ya apalagi jalan keluarnya selain tabrakan di jalan. Tapi saya berharap orang nggak kemudian putus asa, karena kalau tidak salah, ini catatan saya sekitar 31 yang sudah ditolak. Tapi mungkin yang akan ada orang jadi frustasi. Saran saya jangan frustasi, ajukan saja sebanyak-banyaknya. Nanti lama-lama hakim Mahkamah Konstitusi yang yang frustrasi sendiri. Ya semua orang akhirnya harus lakukan itu, yang disebut sebagai protes massal. Jadi, kita akan lanjutkan itu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberitahu bahwa kekonyolan itu harus dihentikan. Itu yang sering saya sebut Mahkamah Konstitusi mengalami konstipasi. Dia nggak bisa mencerna lalu dia marah-marah saja. Oh pergi ke sana cari dokter lain, enggak. Ini dokternya cuma Anda tapi Anda sendiri nggak bisa mencerna sebagai dokter pencernaan demokrasi. Anda enggak bisa mencerna. Jadi, kita membayangkan satu keadaan di dalam sidang itu. Jadi menolak itu sudah jadi keputusan pertama sebelum diperiksa kasusnya. Lalu basa basi. Ini nebis in idem, ini sudah pernah segala macam. Jadi, nggak ada semacam terobosan hukum. Padahal Mahkamah Konstitusi harus bikin terobosan supaya konstitusi itu enggak macet, supaya demokrasi lumer dan terobosan itu yang sering dia nggak paham bahwa dia diberi hak untuk membuat terobosan dengan istilah judicial activism. Jadi, dia nggak tahu. Jadi bagaimana kita mau andalkan mahkamah itu kalau dia sendiri nggak tahu fungsi primer dia adalah melakukan judicial activism. Delik itu yang mustinya dia bocorkan pada publik bahwa ini bahaya kalau PT 20%. Maka coba kalian bikin seminar dan pada akhirnya orang tua mahkamah mengundang sebetulnya. Kita lakukan judicial review. Kan itu etikanya. Tentu kita tahu bahwa mahkamah itu tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kepentingan partai-partai di DPR dan kepentingan Presiden, dan kepentingan Mahkamah Agung. Itu baru satu kasus presidensial threshold. Kemarin kita menyodorkan dua orang. Kita berharap juga Gelora, misalnya, melalui pintu masuk yang berbeda. Dan saya kira ini juga nggak kalah seriusnya karena ini berkaitan dengan tiket kadaluwarsa yang dipersoalkan. Nah ini ditolak juga gitu. Jadi orang mau masuk pintu manalagi? Menurut saya gampang saja, logika yang diajukan Gelora itu sebenarnya nggak usah memakai pertimbangan hukum, pakai pertimbangan akal sehat saja. Bagaimana mungkin, Anda beli tiket pada lima tahun yang lalu dan digunakan dan dianggap valid lima tahun kemudian. Susu bubuk saja paling usinya cuma satu tahun. Ini pilih orang bisa sampai lima tahun masih dianggap nggak kadaluwarsa itu barang. Tidak meracuni orang? Ya MK memang mempertimbangkan dengan bagus sebetulnya, kalau susu ada kadaluwarsa ojo kesusu, tetapi dengkul Mahkamah Konstitusi enggak pernah kadaluwarsa. Karena itu mereka ke dengkul saja. Jadi kritik semacam ini untuk memperlihatkan kalau jalan keluar buntu, semua pintu ditutup, lalu bagaimana kita masuk rumah kita? Ya kita bongkar genteng atau kita dobrak. Jadi, itu intinya kan? Jadi kalau nanti ada gerakan massa mengepung Mahkamah Konstitusi dasar etisnya ada, karena kalian menutup semua pintu. Jadi kalian tipu-tipu saja kan para hakim Mahkamah Konstitusi. Dia nginip dari atas, ini ada yang mau masuk tapi dia tutup. Jadi kecurangan itu sebetulnya yang dibayangkan akan meledak menjadi kekerasan. Dan kalau jadi kekerasan KUHP sudah siapin. Ini makin lama negeri ini sebetulnya mengarah pada otoritarianisme atau sudah dalam sistem otoriter. Walaupun nanti ya Anda kan belum ditangkap. Ya, tapi kita nggak mungkin lagi untuk lega meminta pertanggungjawaban mahkamah terhadap penyelewengan konstitusi. Ke mana kita mau cari akal bahwa negeri ini masih demokrasi, ya dengan demonstrasi. Jadi, sudah, itu akan dilanggar. Mahasiswa pasti akan mengabaikan semua sanksi pidana, buruh juga akan lakukan hal yang sama. Jadi siap-siap bahwa akan ada mobilisasi dan mahkamah konstitusi ya silakan berlindung. Nggak ada yang peduli karena dianggap yang berlindung di Mahkamah Konstitusi adalah maling-maling konstitusi, rampok rampok konstitusi. (ida/sws)
POPULER
