POLITIK
LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. “Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (3/8/2022). Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. “Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapatmerusak generasi kita,” papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” tegasnya.(Sof/LC)
Kominfo Memblokir Platform Judi Online, MPR Menyambut Baik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir 15 platform judi online demi melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum tersebut.\"Sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka negara hadir untuk menegakkan hukum,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, negara harus ada untuk tegaknya hukum dengan benar, termasuk ketegasan melaksanakan larangan terhadap judi online.Larangan judi online, ujarnya, sejalan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas dan jelas melarang distribusi elektronik yang memiliki muatan perjudian.Larangan tersebut disertai dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bahkan, Kabareskrim Polri sebelumnya juga mengeluarkan telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 yang berisi perintah kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian termasuk judi online.\"Kominfo harus tegas membawa ke ranah hukum bagi yang nekat melakukannya,\" ujar dia.Secara umum, ia mengatakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sedang digencarkan Kominfo juga harus dapat memfilter, dan mencegah platform judi online yang hendak mendaftar.Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, anak dan sosial tersebut juga meminta agar Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial turut bersinergi mencegah maraknya judi online.\"Sebab, hal tersebut sangat berdampak pada anak-anak dan dapat menjadi masalah sosial dan keagamaan,\" ujarnya.Berdasarkan studi, judi menyebabkan penyakit sosial berupa lingkaran kemiskinan, kemaksiatan dan kejahatan yang berkontribusi terhadap 10 hingga 15 persen kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan lokal lainnya di Indonesia.Selain itu, judi juga dengan gampang membuat anak-anak kecanduan hingga berperilaku negatif melawan hukum serta merusak harmoni rumah tangga termasuk masa depan mereka.\"Oleh karena itu, kami mendorong kementerian terkait mengupayakan aspek pencegahan judi online,\" kata dia.Misalnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) atau instrumen lain dengan kementerian atau lembaga terkait khususnya Kominfo. Tujuannya yakni pemblokiran situs judi online. (Sof/ANTARA)
Penyelesaian Kasus Brigadir J Masih "on the track"
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, masih sesuai dengan jalur (on the track).\"Kelihatan prosesnya masih jalan dan semua masih \'on the track\', tinggal menuju ke tersangkanya, menuju ke TKP-nya,\" kata Mahfud usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Mahfud menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada target waktu penyelesaian kasus tersebut, meskipun kasusnya sudah bergulir selama sekitar satu bulan.Dalam kesempatan sebelumnya, ia menilai bahwa pengusutan kasus Brigadir J bukan kasus kriminal biasa.Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, kasus tewasnya Brigadir J memiliki dua aspek psikologis sehingga penanganan tidak semudah kasus kriminal biasa.\"Saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar,\" kata Mahfud.Mahfud yang juga telah bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat menegaskan tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kepolisian.Dia mengatakan posisinya kini sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata.\"Arahan Presiden itu cukup sudah, sudah benar, untuk dibuka. Untuk penyidikan, Menko Polhukam tak masuk ke proyustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara,\" kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Pendidikan Kekayaan Intelektual Sejak Dini dari Kemenkumham
Banjarmasin, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya memberikan pendidikan Kekayaan Intelektual (KI) sejak dini melalui program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) aktif belajar dan mengajar.\"Kita ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dini atas urgensi perlindungan KI,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Lilik Sujandi di Banjarmasin, Rabu.Program DJKI Belajar dan Mengajar pun diimplementasikan dengan pembentukan Guru KI (RuKI) yang akan diterjunkan ke sekolah-sekolah agar siswa-siswa mendapatkan pendidikan KI sejak dini.Untuk Kalimantan Selatan, sebanyak 10 RuKI dikukuhkan yang sebelumnya telah lulus seleksi dari DJKI. Mereka adalah Muhammad Harry Nugraha, Muhammad Arie Syabany, Yulli Rachmadani, Dianor, Rusli, Tulus Achir, Cahyadi, Farida Ariani, Togi Leonardo Situmorang, Eldy Prasetya Setiawan danNizar Al Farisy.Lilik menyebut para RuKI nantinya menyiapkan kegiatan yang menarik untuk siswa-siswi dalam upaya mengenalkan tentang KI secara lebih menarik sesuai tingkatan usianya.Sebelumnya Kanwil Kemenkumham Kalsel juga telah menggelar kegiatan bertajuk \"Mobile Intellectual Property Clinic\" atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mendaftarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki.Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, acara digelar selama empat hari untuk memberikan diseminasi dan layanan konsultasi pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat.Pendaftaran KI merupakan merupakan komitmen Kemenkumham dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas segala bentuk karya dan cipta yang ada, serta menambahkan nilai ekonomi di dalamnya. (Ida/ANTARA)
Jenderal Flynn Mendorong Peserta SGS 2022 Menguatkan Hubungan Antarmiliter
Jakarta, FNN - Komandan United States Army Pacific Command (USARPAC) Jenderal Charles A. Flynn mendorong peserta Super Garuda Shield (SGS) 2022 untuk menguatkan hubungan antarmiliter masing-masing negara.\"Manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal satu sama lain dan membangun relasi, karena kalian datang dari bagian dunia yang jauh ke sini,\" katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan SGS 2022 dari Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu.Dia mendorong semua peserta latihan SGS untuk saling mengenal baik dalam sesi latihan, maupun di luar sesi latihan.Relasi yang telah dibangun nantinya untuk memperkuat hubungan militer antarnegara dan antarbangsa.Selain itu, SGS 2022 juga sebagai ajang latihan yang menantang untuk sebuah pencapaian, untuk melatih kemampuan individu, sekaligus memperkuat kerja timKata dia, kerja sama tim tidak hanya untuk militer di negara sendiri, tetapi juga antarmiliter dengan negara lain. Latihan itu untuk mempelajari taktik dan strategi operasi dari negara peserta SGS 2022.Dia juga menegaskan, latihan itu begitu kompleks dengan melihat jumlah negara yang bergabung serta lokasi latihan baik di darat, laut dan udara.Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi Jenderal Charles A. Flynn membuka latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) Tahun 2022.Pembukaan latihan ditandai dengan penyematan baret tanda peserta kepada perwakilan prajurit.Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2022 dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 di tiga lokasi berbeda yakni Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Pusat Latihan Tempur Marinir di Dabo Singkep dan Pusat Latihan Tempur di Amborawang.Sebanyak 13 negara berpartisipasi dalam latihan bersama itu, termasuk Indonesia. Negara yang terlibat yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Korea Selatan, India, Timor Leste, Kanada, Prancis, Inggris. (Ida/ANTARA)
Percaya, Polri Akan Selesaikan Kasus Brigadir J Secara Transparan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini Polri dapat menyelesaikan kasus baku tembak di rumah dinas kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang menewaskan Brigadir J secara transparan, jujur, dan dalam koridor hukum yang sesuai.\"Saya meminta agar para pihak ikuti saja prosesnya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saya yakin polisi pun menangani kasus ini dengan penuh profesionalitas. Sejauh ini juga mereka telah bekerja secara independen, terbuka, tanpa tekanan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk bersabar dan menghormati proses penyelidikan terhadap kasus penembakan di kediaman mantan Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo yang masih berjalan. Menurut dia, penyelidikan kasus tersebut sudah berjalan dan akan terus diperbaharui perkembangannya oleh kepolisian.\"Jadi, apapun hasil penyelidikan dari tim khusus, saya meminta semua pihak harus bersabar dan menerima dengan lapang dada,\" jelasnya.Menurut dia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sudah berkomitmen untuk menyampaikan secara transparan hasil dari penyelidikan tim khusus yang telah dibentuk dan meminta masyarakat harus menunggu.Sahroni mengajak masyarakat menanti hasil penyelidikan dari polisi dan menghindari berbagai spekulasi yang belum tentu benar.\"Jadi, mari kita tunggu keterangan resmi dari Pak Kapolri, yang juga sudah berkomitmen untuk menyampaikan hasil dari penyelidikan tim khusus. Saya juga meminta agar semua pihak tidak berandai-andai hingga menyebabkan berita liar di masyarakat,\" ujarnya.Selain itu, dia berharap jajaran Polri memiliki sifat kesatria dan berjiwa besar dalam menghadapi persoalan tersebut, seperti yang sudah ditunjukkan Kapolri. (Ida/ANTARA)
Tidak Ada Revisi UU Pemilu, Tegas Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).\"Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,\" kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.\"Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,\" tegas Mahfud lagi.Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.Sementara Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Usulan Nama Penjabat Gubernur Tiga Provinsi Baru Papua Sudah Dikantongi Wapres
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin disebut telah mengantongi usulan daftar nama penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru Papua yang berasal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.\"Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri tadi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru. Aspirasinya sudah banyak, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum final,\" Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, di istana wakil presiden Jakarta, Selasa.Masduki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Menurut Masduki, Wapres Ma\'ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua.\"Semuanya sudah disampaikan tapi belum ada yang final karena semua sifatnya masukan dan lebih kepada bagaimana Wapres \'concern\' supaya persiapan di lapangan betul-betul untuk infrastruktur, dan aturan-aturan agar tidak ada konflik di daerah, itu yang lebih diutamakan Wapres, harapannya seperti itu,\" ungkap Masduki.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan penjabat gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua sudah digodok Kemendagri. Menurut Wempi, kementeriannya sudah melakukan kunjungan ke tiga provinsi untuk mempersiapkan hal terkait.Diketahui pada 30 Juni 2022, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri atas lima ayat bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan Ibu Kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.Kemudian Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan Ibu Kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.Selanjutnya, Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan Ibu Kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
Dana Pemilu Dicicil, Pemerintah Tak Punya Duit atau Merencanakan Pembatalan Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya alias masih dicicil. Diketahui anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun ini baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan keseluruhan Rp8,6 triliun. Pengamat politik Rocky Gerung menduga pemerintah tidak punya uang atau ada upaya melakukan penggagalan Pemilu. “Nggak ada yang percaya bahwa sistem Pemilu kita akan bersih,\" kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (02/07/2022) di Jakarta. Berikut kutipan lengkapnya: Simpatisan partai politik terlalu optimistis bahwa Pemilu akan berjalan dengan baik karena kemaren sudah ada yang mendaftar. Padahal, saya baca ternyata duit yang buat KPU dicicil sampai sekarang kurang 4,3 triliun. Sebelumnya bulan Juni masih kurang 5,6 triliun dan waktu itu teman-teman KPU nadanya sampai putus asa karena katanya mereka sudah menempuh segala macam cara, tapi dana belum turun juga. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini ada dua hal, satu buat organisasi pemilu, satu lagi soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU tidak peduli, mau jalan mau nggak jalan koalisi, yang penting dia sudah dapet dana karena ini soal menggaji orang. KPU kan orang gajian ini. Itu masalahnya. Tetapi, kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, kasak kusuk politik masih tetap jalan. Nggak mungkin dong pemerintah nggak kasih uang, berarti pemerintah memang dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu pemilu. Karena itu, dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan balik lagi duitnya. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu. Dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti politik kita menjelang pemilu 2024. Siapapun yang masih punya elektabilitas atau kalau disurvei dia masih di bawah 40 persen itu artinya mereka sama semua. Yang dapet angka 30 sama yang dapet 4 persen itu sama. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dikunci di situ sebetulnya. Kan dalam tradisi presidensialisme, seorang presiden itu dia akan melenggang ke pemilu kalau sudah 40 persen. Ini Pak Prabowo, Ganjar, dan segala macem sudah bertahun-tahun tetap masih di bawah 40 persen. Jadi itu sebenernya magic numbers-nya. Artinya akan dipaksa koalisi. Itu koalisi yang dipaksa-paksa akan berantakan di tengah jalan pasti. Dulu kita belajar dari Pak SBY. Pak SBY di periode kedua dia nggak perlu lagi wakil presiden untuk tambal suara. Karena dia bilang ya saya sudah cukup. Ini saya pasti dapat suara lebih dari 50 persen. Itu pentingnya kita harus lewati angka 40 dan itu tidak ada. SBY melenggang kangkung di periode kedua. Karena itu orang anggap wakil presidennya nggak ada orang kenal, yaitu Budiono. Tapi bagi SBY anggap bahwa ya sudah nggak penting lagi wakil presiden karena dia sudah lewati magic numbersnya, tanpa kampanye pun jadi periode kedua. Yang sekarang ini susah. Mereka yang sudah bersiap-siap, Pak Prabowo bahkan, dianggap di depan iya. Tetapi sebelum mencapai 40 persen itu artinya batal demi magic numbers tadi. Demikian juga Erick Thohir yang Cuma 4 persen sama nasibnya dengan yang sudah 40 persen. Kan itu intinya. Kalau soal dana Pemilu yang dicicil ini sebenernya menunjukkan bahwa pemerintah nggak punya duit atau pemerintah nggak punya duit lalu dimanfaatkan sebagai strategi ya kalau perlu pemilu nggak jadi dengan alasan nggak punya duit? Itu juga bagian dari mengontrol Pemilu sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. “KPU, Anda harus begini ya. Ini harus didahulukan ya. Kalau nggak kami nggak turunin uang.” Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah. Dia kan panitia. Jadi kalau perhelatannya ditentukan oleh parpol dan parpol menganggap bahwa oke kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya. KPU juga sengaja membengkakkan anggaran walaupun akhirnya dikorting juga. Tapi orang menganggap bahwa ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya. Jadi tetap kita lihat upaya untuk memanfaatkan moment Pemilu ini untuk dapat uang juga berlaku, baik KPU maupun partai-partai karena akan ada bagi-bagi rejeki. Kira-kira begitu. Itu yang dicurigai oleh publik. Kenapa dicicil? Berarti nanti cashback dijanjikan dulu dong baru digelontorkan anggaran. Jadi intinya nggak ada yang percaya bahwa sistem pemilu kita akan bersih. Kalau betul-betul pemerintah mengatakan bahwa oke, kita akan masuk pemilu yang bersih, maka dari awal sudah gelontorkan uang selesai, lalu pemerintah tinggal berpangku tangan, tinggal tunggu KPU bekerja. Tapi Pak Presiden Jokowi tetap dia sorang politisi dengan naluri yang kuat bahwa dia ingin agar supaya KPU itu memihak pada dia. Dia ingin agar supaya orang yang disurvei sebagai jagoan Jokowi diperhatikan oleh KPU. Kan itu logika kekuasaan yang standart aja. Kan standar artinya dalam demokrasi yang dangkal begitu cara berpikirnya. Kalau kita punya etika politi yang kuat, dari awal presiden bilang bahwa sudah, saya sudah selesai, silakan KPU lakukan. Saya tidak ada urusan lagi dengan terima-terima relawan di mana-mana, bahkan ada persiapan untuk deklarasi tiga periode dari Manado segala macam. Jadi, tetap ide tiga periode berjalan, sementara ide konstitusional itu tetap juga di KPU. Tapi dianggap oke, yang lebih penting adalah memastikan tiga periode ini dimungkinkan. Karena itu, persiapan-persiapan di MPR juga harus dicurigai. Karena sekadar memastikan ada garis atau pedoman pembangunan itu juga berbahaya. Di dalam dua tiga sidang itu bisa berubah arah politiknya. Jadi tetap saja publik harus mewaspadai soal-soal yang beginian ya. Karena kalau soal partai-partai politik sebenarnya merek sudah sama-sama tau. Tetapi kan kita tau terakhir posisinya kalau soal tiga periode ini partai-partai besar, bahkan partai pengusung Pak Jokowi, dalam hal ini PDIP, juga menolak. Apakah Anda melihat bahwa pada akhirnya nanti ketika melihat katakanlah Puan Maharani, dalam hal ini elektabilitasnya tidak naik-naik juga, pada akhirnya Ibu Megawati juga akan melakukan kompromi-kompromi politik. Yang ujungnya pasti begitu. Lain kalau kita anggap bahwa PDIP itu tegak lurus dengan konstitusi. Tetap pertimbangan pragmatisme atau bahkan oportunisme itu lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya ideologis murni itu. Bayangkan misalnya Ibu Mega di ujung akhirnya Ibu Puan nggak bisa lalu seluruh persiapan politik itu tiba pada Ganjar, lalu presiden Jokowi langsung kasih kesan bahwa oke tiga periode akan berjalan atau dia lengser tapi Ganjar akan meneruskan program IKN segala macam. Pasti Megawati merasa bahwa oh ini juga rejeki baru. Bahkan, dengan segala macam tutup muka lempar isu, PDIP juga pasti akan ikut itu. Karena tetap PDIP sampai sekarang anggap bahwa Ganjar itu boleh, tapi jangan terlalu jadi tahan rumah, jangan ke mana-mana dulu. Kan ini soal memindahkan Ganjar dari relawan ke PDIP. Kan itu soalnya. Nah, relawan dan Jokowi nggak ingin Ganjar itu diasuh oleh PDIP, sebab kalau dia diasuh oleh PDIP bukan lagi kader politiknya Jokowi. Itu intinya di situ. Jadi satu waktu sangat mungkin akhirnya Ganjar juga menyerah. Oke saya mending PDIP. Itu artinya Jokowi akan menghajar Ganjar karena itu dianggap berkhianat. Kan dengan mudah kita lihat bahwa politik Indonesia ditentukan oleh kubu Jokowi dan kubu Ibu Mega. Dia yang berseberangan di situ. Nah, Ganjar harus memilih. Demikian juga oligarki. Harus satu suara. Jadi tetap ketegangan ini membuat kita gembira karena angat mungkin kekacauan politik akan terjadi dan kekacauan itu justru yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena rakyat sudah anggap bahwa kekacauan justru yang akan menyelesaikan masalah. Kalau bersih-bersih saja itu pasti nego-nego dan di ujungnya rezim yang baru di 2024 akan sama dengan watak rezim hari ini. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. (ida, sof)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. “Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,” ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. “Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,” kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. “Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla. (Ida/LC)
POPULER
