POLITIK
Gandeng ANRI, Kementerian ATR/BPN Arsipkan Dokumen Pertanahan
Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk merapikan arsip dokumen pertanahan di Indonesia.\"Saya yakin permasalahan akan terurai terkait dengan masalah besar, yaitu masalah mafia tanah, karena kami bisa mengarsipkan warkah termasuk dokumen lainnya sehingga tersimpan rapi. Kemudian apabila kita membutuhkan warkah tersebut bisa melihat aslinya,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan lokasi penyimpanan warkah atau arsip pertanahan itu berada di Kantor-kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia.Kerja sama itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan bantuan pengarsipan dokumen pertanahan dari ANRI di masing-masing kabupaten/kota.\"Satu kantah (kantor pertanahan) bisa banyak sekali warkahnya. Teknisnya nanti ANRI memiliki perwakilan di kabupaten/kota yang akan bisa membantu pelaksana pengarsipan tersebut,\" ungkap Hadi.Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan bahwa arsip harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena, arsip sebagai bukti dari aktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Kementerian ATR/BPN, juga merupakan bukti hukum yang akan digunakan untuk pelaksanaan di kemudian hari.Oleh sebab itu, kerja sama ini tentu sangat membawa manfaat untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan dua lembaga dalam bidang pertanahan tata ruang dan kearsipan.Dia menjelaskan arsip pertanahan merupakan salah satu arsip yang bernilai sangat strategis secara nasional, yang berkaitan langsung dengan hak keperdataan rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa arsip yang memiliki nilai sekelas arsip pertanahan ini adalah dalam kelompok arsip yang terjaga, arsip yang digunakan atau yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara.\"Bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki arsip pertanahan yang baik, maka keberadaan ;performance\' negara menjadi tidak tampil dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami memandang urgensi yang sangat tinggi untuk mengelola arsip pertanahan ini secara baik dan andal,\" katanya menegaskan.ANRI turut mendorong langkah digitalisasi kearsipan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, ANRI menyatakan komitmennya untuk membantu digitalisasi arsip pertanahan dan pengembangan sistem digitalnya.\"Saya harap digitalisasi arsip pertanahan bisa dilakukan bersama. ANRI akan siap membantu proses transformasi ini. Kami sangat terhormat untuk bisa bekerja sama dengan jajaran ATR/BPN yang fungsi arsipnya sangat penting bagi negara. Kami siap membantu, kami siap bekerja sama dan insya Allah akan menghasilkan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,\" harapnya. (Ida/ANTARA)
Publik Makin Frustasi Akibat Tekanan Kesulitan Ekonomi, Partai Gelora Tawarkan Solusi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama pada sektor pangan. Hal ini bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri. Menurutnya, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi oleh pemerintah saat ini dengan subsidi yang berasal dari windfall profit komoditas sawit dan batubara. Sementara windfall profit tersebut, ditentukan oleh situasi geopolitik global dan keberadaanya di luar kendali Indonesia. \"Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita mensubsidi ini, kan juga ada limitnya, . sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, Rabu (27/7/2022) sore. Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah dalam mensubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022 mendatang, harga BBM dan energi global naik lagi. \"Kita sekarang berhadapan, bukan hanya dengan faktor inflasi saja, tapi juga faktor currency (mata uang, red), tren penguatan dollar. Ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,\" katanya. Ia mengatakan, inflasi di Indonesia kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi hal itu dipandang hanya sekedar angka-angka makro ekonomi, jika melihat fakta-fakta di lapangan. \"Kalau sudah bicara ekonomi, ini berkaitan dengan dapurnya masyarakat. Publik makin frustasi akibat tekanan kesulitan ekonomi saat ini. Harga-harga naik, daya beli menurun dan kehidupan semakin sulit,\" katanya. Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjangnya tetap membangun ketahanan pangan. \"Membangun pasar domestik yang terintegrasi ini tidak ada hubungannya dengan isu proteksionisme, tetapi lebih kepada sisi ketahanan nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi pasar kita pasar domestik yang terintegrasi, tapi harus ada political will dari pemerintah,\" tegasnya. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen, termasuk distribusinya. \"Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,\" kata Arief. Arief mengatakan, pemeritah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi. \"Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,\" ujarnya. Untuk menjaga ketersediaan pangan, lanjut Arief, BPN telah mengusulkan Kementerian Pertanian melakukan terobosan-terobosan dalam kapasitas produksinya, dengan tidak hanya mengikuti sistem pola tanam selama ini, seperti penggunaan sistem green house. \"Sedangkan distribusinya, Badan Pangan Nasional memberikan semacam insentif. Daerah yang surplus, kita kirim ke daerah ektrem atau yang memerlukan, hambatan hanya soal konektivitas saja. Tapi kita sudah minta Menteri Perhubungan untuk mengubah rute Tol Laut guna memudahkan distribusi kita,\" katanya. Arief menambahkan, BPN akan membangun ekosistem pangan nasional terintegrasi, selain untuk ketahanan pangan, juga dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor. \"Kemarin saya ketemu dengan tamu dari Uni Emirat Arab, mereka minat investasi di Indonesia. Mereka mau investasi peternakan sapi dan produk turunannya seperti susu dan keju. Produksi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, sisanya baru diekspor. Ini salah satu cara membangun ekosistem pangan melalui kerjasama G to G atau B to B,\" jelasnya. Indonesia Rapuh Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)I, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng.. Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang adanya keterbatasan pasokan didalam negeri sendiri. \"Mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,\" kata Tulus. Untuk itu, Tulus sangat menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan. \"Sekarang, juga kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,\" jelasnya. Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaian harga Elpiji komersial yang mana kendati masih dibawah biaya produksinya. \"Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,\" katanya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya ibu rumah tangga saat ini merasakan dampak dari krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. \"Hampir seluruh usia mengakui adanya perasaan krisis Ini bisa terjadi mungkin dirasakan orang tua atau saudaranya. Masalah ekonomi menjadi titik terberat dan stabilitas harga dan hampir 90% menjawab demikian,\" kata Rico. Perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, kata Rico Marbun, lebih mencolok, atau jadi top of main public. Diharapkan hal ini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sebab, publik telah merasakan performa ekonomi dan situasi memburuk. Kondisi ini, menurutnya, akan berimplimasi dan membawa perubahan konstelasi politik khususnya legitimasi politik. \"Sri Lanka contoh nyata, dalam waktu singkat pemerintahnya tumbang. Begitu juga yang menimpa negara maju, seperti Inggris dan Itali, perdana menteri mengajukan resign,\" ujarnya. Rico memperkirakan, kalau saja kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak. Menurut dia, tugas lembaga survei hanya memotret perasaan masyarakat untuk disampaikan. Perasaan negatif seperti kekhawatiran, waspada, takut, marah dan lainnya lebih dominan dirasakan masyarakat saat ini. \"Saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah, karena ternyata perasaan ini juga terinfeksi dari dampak pandemik, bukan hanya infeksi Covid-19,\" pungkas Rico Marbunn. (sws)
Berharap Industri Pameran Didukung, Asperapi Jatim Temui Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), atau Indonesia Exhibition n Event Companies Association (IEECA) Jawa Timur, berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap industri pameran di daerah. Keinginan itu diungkapkan Ketua Asperapi Jatim, Yusuf Karim Ungsi, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Surabaya, Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Penasehat Asperapi Jatim Dadan Kushendarman yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Debindo Mitratama, Direktur Debindo Mitratama Budiono, Branch Manager PT Samudra Surabaya Naskah dan Direktur Key Production Kukuh Seni Susanto. Yusuf mengungkapkan, selama ini industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) telah menjadi penggerak perekonomian Jatim. Namun, banyak event nasional yang justru hanya menjadikan Surabaya sebagai satelit. Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki event yang cukup potensial untuk diangkat dalam skala nasional ataupun internasional, seperti Majapahit Travel Fair, Inapro, ataupun lainnya. “Yang selama ini terjadi adalah event nasional ataupun internasional selalu dari Jakarta, Jatim hanya dibuat satelit. Oleh karena itu, Asperapi berharap Jatim punya event lokal yang bisa ditarik ke nasional ataupun internasional, dari daerah ke nasional,” ujarnya. “Ini selaras dengan semangat Pak Ketua DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Olah karena itu, kami berharap support dari DPD RI. Misal mendorong kementerian, BUMN dan asosiasi untuk memberi dukungan, sehingga Jatim ini tidak hanya sekedar menjadi pasar, tetapi juga bisa meng-created,” kata Yusuf. Di sisi lain, Asperapi juga berharap dukungan pemerintah dan stakeholder bisa diwujudkan dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menggelar pameran. “Saat ini pameran sudah mulai banyak, tetapi tempat pameran yang representatif di Surabaya sangat terbatas, sehingga harga sewa menjadi sangat mahal. Kami berharap ada pengecualian untuk UMKM, karena UMKM tidak bisa disamakan dengan industri. Mereka butuh dukungan dari banyak pihak agar bisa tumbuh besar,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Penasehat Asperapi, Dadan Kushendarman, mengatakan dukungan dari banyak pihak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku pameran di daerah, utamanya dari kementerian dan BUMN. “Harapan kami, jika kementerian akan menggelar pameran di Jatim misalnya, maka pelaku industri pameran daerah ini diberi kesempatan untuk mengikuti tender,” tambah Dadan. Agar pameran yang akan digelar di Jatim menjadi tertib dan tidak tumpang tindih, maka Asperapi berharap pelaku industri pameran dari luar daerah yang masuk Jatim harus seizin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sebagai induk organisasi Asperapi. “Biar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga industri pameran di Jatim menjadi semakin sehat. Kami juga berharap, pelaku pameran dari luar yang masuk Jatim mengajak pelaku industri daerah dalam gelaran yang bakal mereka adakan. Hal ini untuk menciptakan iklim pameran yang sehat dan tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan saran Pak Ketua DPD RI agar kita tetap kompak,” katanya. Mendengar keluhan tersebut, LaNyalla sangat setuju dan mengatakan sudah seharusnya industri MICE dibangkitkan lagi. Yang terpenting menurutnya adalah, bagaimana perusahaan lokal mendapatkan manfaat dari setiap pameran atau event yang diselenggarakan di Jawa Timur. Jika ada event yang diselenggarkan oleh pusat, sudah seharusnya melibatkan perusahaan lokal di Jawa Timur ini. “Mengapa begitu, semangat kita adalah membangkitkan perekonomian, terutama di daerah. Jawa Timur ini punya potensi yang begitu besar. Sebaiknya, event-event berskala nasional dan internasional kembali dihelat di Jawa Timur. Namun, tetap harus memerhatikan industri MICE dan EO lokal, agar mereka juga diberdayakan,” ujar Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut. Hal ini perlu ditekankan, karena sejauh ini industri MICE itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun nasional. “Pada sisi yang lain, lokasi digelarnya tempat pameran, apapun itu, jangan pula mematok dengan harga yang tinggi. Harus simbiosis-mutualisme, agar semuanya bisa bergerak beriringan” pungkasnya. (Sof/LC)
Empat Rekomendasi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu dari Puskapol UI
Depok, FNN - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) memberikan empat rekomendasi terkait dengan agenda seleksi selanjutnya dan urgensi mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilihan anggota Bawaslu provinsi.\"Puskapol UI memberikan empat rekomendasi kepada tim seleksi Bawaslu provinsi,\" kata Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Puskapol UI Hurriyah dalam keterangannya, Rabu.Pertama, katanya, menunjukkan spirit pemilu inklusif dan perspektif gender saat melakukan proses seleksi wawancara.Kedua, mendorong tim seleksi untuk berkomitmen dalam memenuhi amanat konstitusi, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2019 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen melalui tindakan afirmatif dalam proses seleksi.Ketiga mendorong proses wawancara yang mengedepankan proporsionalitas dalam menggali ide dan pokok pikiran para peserta, terutama perspektif mengenai tata kelola pemilu inklusif dan keterwakilan perempuan.Keempat mendorong pemilihan anggota Bawaslu provinsi dengan prinsip inklusi dan keadilan gender, dengan menghadirkan keterpilihan yang proporsional antara perempuan dan laki-laki.Hurriyah mengatakan pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menghadirkan satu pun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender.Dengan demikian, katanya pula, sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi untuk seleksi Bawaslu provinsi periode 2022-2027.Mengingat proses seleksi akhir ada di Bawaslu RI, maka sangat penting untuk menghadirkan spirit, komitmen, dan kemauan politik yang kuat dari Bawaslu RI untuk memastikan keterpilihan perempuan minimal 30 persen di Bawaslu provinsi.Harapannya, ujarnya, jumlah komisioner perempuan Bawaslu provinsi yang dipilih oleh Bawaslu RI nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya yang baru mencapai 20,2 persen di 34 provinsi. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Jepang Sepakat Memperkuat Kerja Sama Maritim Hingga Energi
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang maritim, investasi, lingkungan, hingga energi.\"Pertama-tama, dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan laut yang mengelilingi Indonesia, saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang akan mendukung lebih lanjut peningkatan kemampuan maritim, termasuk penelitian yang sedang dilaksanakan untuk kerja sama hibah kapal patroli,\" kata Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.PM Kishida mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Kantor PM Jepang di Tokyo.\"Kami juga menyambut baik memorandum kerja sama dalam bidang security maritime yang telah ditandatangani,\" tambahnya.Pada Agustus 2022, lanjutnya, pasukan bela diri darat Jepang akan berpartisipasi dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia.\"Kami mengharapkan kerja sama keamanan kedua negara, termasuk pertukaran dalam bidang pertahanan, akan berkembang lebih lanjut,\" kata Kishida.Selain itu, Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk bekerja sama dalam bidang infrastruktur.\"Saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang sedang memproses pinjaman yen sebesar kurang lebih 43,6 miliar yen untuk proyek bidang mitigasi bencana dan perampungan PLTA Peusangan,\" ungkapnya.Kishida juga mengatakan dirinya dan Jokowi mendorong kerja sama lebih erat untuk mewujudkan komunitas emisi nol Asia serta kerja sama dalam bidang dekarbonisasi dan energi.\"Kami juga menyambut baik bahwa perusahaan Jepang yang mulai banyak menginvestasi di Indonesia dalam bidang energi, industri otomotif, keamanan pangan, serta pembentukan dan pengembangan start up. Kami mengkonfirmasikan untuk bekerja sama lebih lanjut,\" katanya.Jepang menilai Indonesia sebagai mitra strategi yang berbagi nilai-nilai dasar dan kepentingan strategis.\"Setelah kunjungan saya ke Jakarta pada April tahun ini, kami dapat bertemu kembali di Tokyo untuk bertukar pandangan secara terbuka. Hal ini merupakan bukti eratnya hubungan di antara kedua negara,\" jelasnya.Kishida dan Jokowi juga berdiskusi mengenai perkembangan terbaru situasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kerja sama konkret dalam mewujudkan ASEAN outlook on the Indo-Pacific, hubungan bilateral, serta kerja sama menuju KTT G20.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi. (Ida/ANTARA)
Indonesia Ajak Anggota G20 Cari Solusi Tantangan Pangan Global
Yogyakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Pertanian Tingkat Deputi/Eselon I (\"Second Agriculture Deputies Meeting\"/ADM) Indonesia mengajak anggota berkomitmen dan bekerja sama mencari solusi efektif dan konkret menghadapi tantangan pangan global.\"Saya sangat berharap bahwa kita dapat menunjukkan pencapaian bersama sebagai G20 dalam menangani masalah pangan global yang mendesak ini,\" kata Kasdi selaku Chair G20 Agriculture Working Group (AWG) saat membuka Second Agriculture Deputies Meeting (ADM) pada 28-29 Juli 2022, di Yogyakarta, Rabu.Dalam pertemuan tersebut Kasdi mendorong untuk menyepakati draf komunike Menteri Pertanian G20 terkait tiga isu prioritas utama bidang pertanian yang telah disusun berdasarkan masukan dari semua pihak yang nantinya akan disampaikan Menteri Pertanian dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian G20 pada akhir bulan September 2022 di Bali.\"Hari ini dan besok, kami akan fokus menyelesaikan draft komunike Menteri Pertanian secara lebih rinci. Draf komunike tersebut akan menjadi bahan penting untuk disampaikan Menteri Pertanian sebagai Presidensi G20,\" ujar dia.Kasdi menyebutkan Pokja Pertanian G20 Indonesia 2022 mengusung tema \"Balancing Food Production and Trade to Fulfil Food for All\" yang bertujuan untuk mencerminkan komitmen G20 dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk semua.Hal itu, kata dia, bakal ditempuh dengan memastikan keseimbangan antara jaminan pasokan yang bersumber dari sistem pertanian pangan yang tangguh, berkelanjutan, bersumber dari perdagangan komoditas pangan, dan pertanian lintas batas negara yang lancar.\"Dalam pertemuan ini kita memberikan satu pandangan bahwa terkait dengan pangan tidak boleh ada batasan antarnegara dan bangsa, harus \'open\' (terbuka), transparan, dan dapat diakses semua pihak, terutama anggota G20,\" kata dia.Kasdi mengapresiasi atas kontribusi aktif negara anggota G20, negara undangan, organisasi regional, dan internasional pada berbagai inisiatif dalam kerangka AWG 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya.Berbagai inisiatif itu, di antaranya pertemuan Meeting of Agricultural Chief Scientists (MACS) pada 5 sampai 7 Juli 2022 di Bali yang membahas empat isu prioritas pertanian global yang diajukan Indonesia, yaitu kebijakan ketahanan pangan pascapandemi COVID-19, pertanian tangguh iklim, \"food loss and waste\", pertanian, dan penelusuran digital.Berikutnya, \"webinar sharing knowledge\" terkait penerapan teknologi digital di sektor pertanian dan pembiayaan di perdesaan pada 28-29 Juni 2022 yang merupakan kerja sama antara Pokja Pertanian dan Pokja Pembangunan (Development Working Group).\"Dalam keadaan yang luar biasa ini, kita perlu mendorong kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Kampanye di Kampus Tidak Boleh Berisi "Negative Campaign"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik ide KPU RI untuk menyelenggarakan kampanye peserta Pemilu 2024 di lingkungan kampus asalkan ada beberapa syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye negatif (negative campaign).\"Saya sebagai anggota Komisi II DPR menyambut baik ide KPU tersebut. Namun, harus memuat sejumlah syarat, salah satunya tidak boleh berisi kampanye hitam dan negatif yang berisi ujaran kebencian dan fitnah,\" kata Rifqi di Jakarta, Rabu.Adapun syarat berikutnya, tidak boleh menegasikan empat prinsip dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.Menurut dia, kampanye bagi peserta pemilu di kampus merupakan cara mendewasakan peradaban politik bangsa Indonesia.\"Selama ini kampus menjadi episentrum demokrasi yang merasa berjarak dengan pengambil keputusan. Oleh karena itu, kampanye adalah sarana untuk membangun sarana dialogis antara kampus dan calon pengambil kebijakan, yaitu peserta pemilu,\" ujarnya.Rifqi mengingatkan ide kampanye di kampus harus menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu).Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR akan membahas ide kampanye di kampus tersebut dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah setelah masa reses berakhir atau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022—2023 mulai pertengahan bulan Agustus 2022.Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di kampus dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi.\"Nah, pertanyaannya adalah boleh dilakukan di mana saja? Untuk kampanye boleh di mana saja, termasuk dalam kampus, pesantren. Akan tetapi, ingat ada catatannya,\" kata Ketua KPU Hasyim Asy\'ari di Jakarta, Sabtu (23/7).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h, kata Hasyim, menyebutkan larangan soal kampanye, yakni pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, dan tempat pendidikan.Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.\"Jadi kampanye di kampus itu boleh dengan catatan yang mengundang, misalnya rektor, pimpinan lembaganya, boleh (kampanye),\" katanya lagi.Tidak hanya sampai di situ, catatan lainnya menurut Hasyim setiap peserta pemilu harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama jika berkampanye di kampus. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Anatomi dari Istilah Politik Identitas Itu Hanya untuk Menghalangi Politik Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan orasi saat mendapat penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa dari FISIP Universitas Brawijaya. Surya Paloh, hanya satu dari banyak tokoh politik yang akhir-akhir ini mendapat gelar dari kampus yang tentu saja berimplikasi pada pendangkalan intelektual. Yang lebih menarik, topik yang dibicarakannya berkaitan dengan politik aliran atau politik identitas yang telunjuknya diarahkan pada politik Islam. Padahal, mereka sendiri sesungguhnya sedang mempertontonkan politik identitas. Simak obrolan pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Selasa 26 Juli 2022 di Jakarta. Petikannya: Menyinggung politik identitas, saya kira nggak ada salahnya kalau kita membuat semacam permenungan dan pencerahan tentang yang disebut politik identitas. Karena kemarin Pak Surya Paloh menyampaikan orasi saat mendapat penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa dari FISIP Universitas Brawijaya. Ini mulai banyak para tokoh politik yang mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa. Yang menarik adalah topik yang dibicarakan Pak Surya Paloh berkaitan dengan politik aliran. Ini yang selalu menjadi isu yang selama mungkin digunakan secara tidak proporsional untuk menyerang lawan-lawan politik. Dan itu ada kaitanya dengan Islamofobia dan sebagainya. Mari kita dudukkan persoalan ini. Ini benar ya, sebagai ketua Nasdem dapat promosi Doktor Honoris Causa. Kelihatannya Nasdem lagi panen gelar akademik karena sebelumnya Menteri KLH, Ibu Siti Nurbaya, juga mendapat penghargaan yang sama dari Brawijaya. Kelihatannya ada semacam antisipasi dari Universitas Brawijaya bahwa Nasdem akan menjadi partai yang menentukan arah bangsa. Poros Brawijaya - Nasdem. Ya, nggak ada soal sebetulnya, walaupun kita anggap bahwa setiap kali universitas kasih gelar pada tokoh-tokoh politik, itu pasti ada maksud politiknya itu. Ya, apa perlunya itu kalau Pak Surya bukan ketua Partai Nasdem, pasti nggak dapat. Jadi, karena dia ketua partai. Begitu saja, itu sudah politik identitas karena memilih partai Nasdem Brawijaya. Kenapa misalnya bukan PKS. PKS juga banyak yang punya kapasitas yang sama. Tapi bukan itu intinya. Sejak Ibu Mega, semua orang merasa sudahlah, sebetulnya ada inflasi di dalam sistem akademik kita, yaitu memberi gelar tanpa ada semacam uji komunitas akademis. Saya juga ragu bahwa seluruh unsur Universitas Brawijaya bersepakat untuk memberi gelar kepada Pak Surya Paloh karena beliau adalah ketua partai. Jadi, nanti dianggap pesan siapa? Soal-soal semacam itu yang diawali oleh Ibu Mega yang mendapat gelar Doctor Honoris Causa, bahkan guru besar honoris causa. Hal-hal yang ajaib semacam itu membuat kita merasa bahwa ada pendangkalan intelektual di kampus-kampus kita. Jadi saya mulai dari situ dulu: ada pendangkalan intelektual. Dan pendakalan itu memperlihatkan bahwa kapasitas kampus untuk menghidupkan gagasan demokrasi, gagasan imparsialitas, bahkan gagasan netralitas, itu berhenti. Bayangkan bagaimana kalau saya gambarkan suatu waktu ada riset dari Universitasa Brawijaya tentang partai-partai politik atau ada survei di situ. Tentu ada rasa kurang enak kalau mengkritik Pak Surya Paloh atau Nasdem karena ada dua tokoh politik dapat gelar dari Brawijaya. Demikian juga Universitas Pertahanan kalau ada riset tentang tokoh-tokoh politik pasti tidak akan mengkritik Ibu Mega karena Ibu Mega dapat dari Unhan gelar guru besarnya. Jadi, saya sebut dulu ini adalah pendangkalan politik. Dan di semua kampus terjadi, apalagi kampus negeri itu. Karena mungkin ingin dapat proyek atau dapat promosi supaya dianggap sebagai pihak yang layak untuk diperhitungkan oleh negara. Jadi, ini soal yang sensitif. Kemarin saya di Samarinda diundang oleh Universitas Mulawarman dan itu saya agak kaget sebetulnya karena ini kan Universitas Negeri, Universitas Mulawarman, mengundang saya sebagai orang yang setiap hari kasih kritik pada kekuasaan, akan tetapi di situ rektor merasa oke, nggak soal. Jadi bayangkan ada rektor yang justru berani untuk mengundang oposisi. Padahal, sang rektor setahu saya Universitas Mulawarman lagi ditugaskan untuk mengamdal ibukota negara. Itu amdalnya pasti pro. Jadi begitu keadaan kita. Saya mulai tadi dengan perkataan bahwa pendangkalan intelektual justru terjadi ketika kampus memuji-muji kekuasaan. Entah itu partai atau yang terkait dengan kapasitas seorang ketua umum partai. Itu poin pertama. Poin berikut adalah soal pidato Pak Surya Paloh. Kita ingin tahu sebetulnya apa posisi Nasdem tentang politik identitas? Mendua sebetulnya itu. Awalnya menganggap bahwa politik identitas itu sesuatu yang agak yang berbahaya karena itu pasti akan dikesankan sebagai upaya untuk menghalangi politik Islam. Jadi, istilah politik identitas sudah ditargetkan untuk politik Islam. Begitu ada kepentingan politik dengan Anies misalnya yang juga dianggap bermainan dengan politik identitas, agak rusak nanti parameter pengukuran itu. Sebetulnya yang keliru adalah menyebut politik identitas di dalam suasana persaingan keterbelahan rakyat hari ini. Itu bahayanya. Karena gerak bangsa kita dari awal memang tumbuh dari politik identitas. Kan konstituante itu, waktu kita rumuskan dasar negara dan konstitusi, itu adalah persaingan antara pelaku politik identitas. Kekuatan Islam, kekuatan komunis, kekuatan liberal, kekuatan sosialis, macam-macam itu kekuatan kedaerahan misalnya, semua itu disebut politik identitas. Tapi kata politik identitas hari-hari ini hanya dimaksudkan untuk Islam. Buat lebih netral sebetulnya ada istilah lain di dalam ilmu komparasi politik. Namanya politics of recognition, politik pengakuan. Jadi mengakui bahwa memang sebagian orang hanya lebih bisa kita identifikasi melalui kecenderungan politik yang sifatnya agama. Ya sudah, itu artinya ada politik Islam, biasa saja, bukan distigma sebagai politik identitas. Itu rekognisi kita pada muslim politik yang memang mayoritas. Nasdem juga pakai istilah religius di belakangnya. Juga itu politik identitas. Jadi, hal-hal yang menyangkut agama, etnis, itu memang dasarnya politik identitas, tapi jangan sebut identitas itu upaya menstigma. Sebetulnya itu politics of recognition, politik untuk mengakui bahwa bangsa ini memang berawal dari identitas-identitas, secara kultural, secara antropologi, bahkan secara geografis tumbuh dalam identitas-identitas itu. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau politik identitas itu dihalangi oleh presidential threshold. Kan selama ini juga ada sinyal kenapa takut untuk menihilkan atau menolkan presidential threshold karena takut nanti Habib Rizieq jadi calon presiden. Karena takut kekuatan-kekuatan lain yang selama ini tokoh-tokohnya belum masuk partai politik justru bisa tumbuh jadi kekuatan politik alternatif. Jadi saya kira itu kalau kita mau bongkar sebetulnya anatomi dari istilah politik identitas itu hanya ingin untuk menghalangi politik Islam. Dan yang lain identitas. Kalau politisi saya kira wajar saja kalau mereka punya kepentingan bahwa kemarin mereka menolak politik identitas kemudian sekarang mengendorse politik identitas karena ada kepentingan dan orang wajar kalau kemudian curiga dengan Surya Paloh, walaupun banyak juga yang mengapresiasi, katanya bisa jadi angin segar. Karena sebelumnya kalau kita lihat jejak digitalnya Pak Surya Paloh sangat keras bicara soal politik identitas tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang tiba-tiba berubah semacam itu. Fine. Tapi karena berkaitan sekarang dia mencalonkan Anies Baswedan dan Anies Baswedan pun menurut saya secara tidak adil, kalau kita mau jujur, selalu diberi stigma berkaitan dengan Pilkada 2017. Tapi kepentingan kita nggak ada urusannya dengan mau Anies jadi calon pesiden, mau Surya Paloh mencalonkan Anies. Tapi kita dudukkan secara proporsional sehingga publik tidak salah paham mengenai soal ini. Itu pentingnya karena sekarang Pak Surya Paloh menyandang gelar doktor itu. Dan harus hati-hati mengucapkan itu karena satu waktu orang akan minta Pak Surya Paloh di forum akademis sebagai doktor untuk mempertanggungjawabkan atau minimal memperlihatkan pengetahuan dia tentang apa yang disebut identity politics. Itu bahayanya, nanti dicopot gelar kehormatannya kalau salah menerangkan. Dia musti mampu menerangkan apa yang disebut gejala politik identitas di negara semacam Kanada, misalnya, yang multikulturalismenya berbasis pada persaingan antara masyarakat Eropa, Inggris, dan Perancis di Kanada. Itu yang ada di pikiran politik di negara-negara Eropa Timur, misalnya. Politik identitasnya kuat sekali. Di Perancis sendiri ada politik identitas, yaitu kepolitikan yang rasis itu. Jadi disebut di dunia ini memang hidup di dalam kecemasan itu. Pak Surya Paloh sebetulnya harus hindari menyebutkan politik identitas karena beliau kurang paham. Ya, saya tahu dia dikelilingi oleh beberapa intelektual Nadem. Tapi kan keputusan politik akan diambil oleh Pak Surya Paloh. Misalnya satu waktu dianggap Anies Baswedan politik identitas atau nggak? Lalu Pak Surya Paloh bilang enggak, dia bukan itu. Tapi kenapa Anies itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga dipojokkan pada dua identitas, bahkan Arab sekaligus muslim. Jadi, soal-soal ini yang betul-betul tadi, kita bersihkan supaya kita ngerti bahwa Anies Baswedan dia adalah warga negara yang punya kapasitas. Itu nggak boleh dikaitkan dengan etnis apa pun itu. Kan nanti suatu waktu datang seseorang yang nggak punya kapasitas, tapi karena politik identitas mayoritas maka dipilih jadi presiden. Akibatnya manggut-manggut, plonga-plongo, geleng-geleng, segala macam. Kan bukan itu yang kita inginkan. Pak Jokowi misalnya, dulu kena politik identitas juga sebagai tokoh yang disaring sedemikian rupa oleh satu etnis tertentu yang punya kekuatan modal walaupun sebetulnya Pak Jokowi identitasnya Jawa, tapi kemudian digeser menjadi identitasnya adalah diasuh oleh oligraki. Kan begitu. Jadi, problem kita adalah mendudukkan politik dalam hal yang paling mendasar, yaitu semua orang berhak untuk menjadi pemimpin politik Indonesia. Datang dari latar belakang identitas apa pun dia tetap musti kita recognize. Tapi kan sebenarnya sah-sah saja ya namanya politik. Pepatah menyebutkan kalau ikan teri berkumpul dengan ikan teri, ikan tongkol dengan tongkol. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara para founding father kita sudah memberikan contoh bagaimana perdebatan di konstituante. Bagaimana kemudian Piagam Jakarta dengan tujuh kalimat yang dihapuskan. Kan sebenarnya itu sudah memberikan contoh. Ya, itu biasa saja. Ikan teri berkumpul dengan ikan teri, ikan tongkol berkumpul dengan ikan tongkol, tapi jangan sampai ikan teri makan ikan tongkol. Kalau ikan tongkol makan ikan teri itu bisa. Kalau ikan teri makan ikan tongkol, itu yang ditakutkan kan? Jangan sampai kita ulangi menghafal nama-nama ikan doang. Jadi, dalam kehidupan kita berpolitik memang setiap komunitas itu berhak untuk mengidentifikasikan dirinya dengan asal-usul antropologinya, biasa disebut asal-usul antropolgi adalah ethnicity, agama, tradisi ,segala macam, nggak ada soal. Semua orang punya kesempatan untuk mencari identitasnya yang membuat dia aman sebagai individu dia merasa lega kalau diasuh dalam politik Islam. Ada yang lega kalau diasuh dalam politik Jawa, ada yang lega kalau diasuh oleh politik komunitarian misalnya. Tetapi harus ada kesempatan masyarakat kita untuk lakukan cross identity. Jadi orang Jawa misalnya, dia tahu pemimpin dia sebaiknya Jawa. Tapi pemimpin Jawa ini koruptor, maka dia tentu berpikir ngapain saya pilih pemimpin orang Jawa yang koruptor karena saya ingin Indonesia bersih. Dia pilih misalnya orang Bugis berbeda etnis tapi bersih. Kan itu namanya cross cutting loyalities. Itu yang tidak dimungkinkan di kita. Karena setiap presiden bicara, nggak ada sinyal presiden yangn bicara bahwa diperlukan cross cutting loyalities. Itu sebetulnya yang membuat kita frustrasi bahwa seolah-olah nanti pada akhirnya cuma ada dua tokoh lagi. Itu juga disebabkan oleh tidak ada cross cutting loyalities. Semua orang cari massa di Pulau Jawa. Pasti karena Pulau Jawa secara elektoral adalah lumbung suara. Tetapi sekaligus itu membuat kita terpisah dengan kader-kader di luar Jawa yang juga punya potensi. Ini yang saya sebutkan sebaiknya kita mulai ucapkan cross-cutting politics itu lebih penting daripada identity politics. Jangan terlalu tunggal, dengan akibat bloking-bloking terjadi, bukan karena rasionalitas tapi karena alasan-alasan emosionalitas. (ida, sws)
Butuh Ruang Kreasi, Dewan Kesenian Jawa Timur Mengadu ke Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Dewan Kesenian Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses. Dewan Kesenian semakin minimnya ruang berkreasi. Akibatnya, nyaris tak ada tempat bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ketua DPD RI Baso Juherman dan Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Sedangkan Dewan Kesenian Jawa Timur dihadiri M Taufik Hidayat (Ketua Presidium), Anwar Zen (budayawan), Lutfiadyati (staf) dan Wahyu Luhur (staf). Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur, M Taufik Hidayat, mengatakan pandemi Covid-19 membuat situasi berubah total. Pagelaran kesenian tak diperkenankan untuk digelar. Mirisnya, saat situasi sedang masuk masa transisi ke era new normal, kehidupan seniman tak beranjak membaik. “Ketika sektor lain mulai bergeliat, ruang kami berkesenian justru masih stagnan. Aktivitas kreatif kami nyaris tak teraktualisasikan,” kata Taufik. Dalam kondisi tersebut, nyaris minim perhatian dari pemerintah. “Beberapa seniman yang pada akhirnya jatuh sakit karena situasi itu nyaris tak terurus. Tak ada dana kesehatan untuk seniman,” papar dia. Aktivitas berkreasi di ruang-ruang publik seperti di bandara, mall dan hotel, sudah tak lagi dilakukan oleh seniman. “Dahulu, seniman itu berkreasi di ruang-ruang publik. Kami difasilitasi. Tapi saat ini praktis tidak lagi,” kata Taufik. Padahal, kata dia, kesenian dan kebudayaan jika diafirmasikan secara baik, maka akan berpotensi besar mendatangkan pendapatan bagi daerah. “Kesenian dan kebudayaan itu berkontribusi cukup baik terhadap PAD jika diberdayakan dengan baik. Namun, dari dana Rp1,6 miliar untuk pembinaan, kini hanya dialokasikan sebesar Rp250 juta,” kata Taufik. Ia pun meminta kepada Ketua DPD RI memfasilitasi kembali ruang berkesenian, agar seniman dan kebudayaan di Jawa Timur dapat bertahan dan kembali bangkit. “Kami menilai Pak LaNyalla memiliki perhatian yang cukup besar untuk kesenian dan kebudayaan, khususnya di Jawa Timur ini. Sebab, sampai saat ini nyaris tak ada pagelaran budaya yang diselenggarakan,” kata Taufik. LaNyalla sependapat dengan Taufik. Menurutnya, kesenian dan kebudayaan harus terus dilestarikan. “Salah satu tugas kami di DPD RI memang mendorong kesenian dan kebudayaan agar semakin berkembang dengan baik,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah degradasi kebudayaan yang dialami anak bangsa. Hal itu terjadi lantaran masuknya budaya asing tanpa filter yang baik. “Ini terjadi karena konstitusi kita tak terjaga dengan baik pasca-amandemen tahun 1999-2002. Dahulu, kebudayaan kita bernafaskan pada Pancasila. Namun saat ini, kebudayaan kita tak lagi memiliki filter, sehingga mengubah watak dan karakter asli kebudayaan nasional, termasuk di Jawa Timur ini,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada Dewan Kesenian Jawa Timur untuk ikut aktif meresonansikan agar kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar identitas kebudayaan kita kembali jelas dan tegas sebagaimana sudah dibentuk karakter dan jati dirinya oleh para pendiri bangsa,” kata LaNyalla. (Ida/LC)
Pancasila Kembali Menjadi Mata Pelajaran Wajib
Mentok, Babel, FNN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan apresiasi positif atas rencana Pancasila kembali menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah.\"Rencananya mulai Juli 2022 Pancasila jadi pelajaran wajib di seluruh tingkatan sekolah hingga perguruan tinggi. Ini patut disyukuri bersama untuk menebalkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,\" kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Mentok, Selasa.Menurut dia, Pancasila sebagai salah satu pelajaran wajib merupakan salah bentuk keseriusan pemerintah dalam menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa.Hal ini dikatakan Yudian pada kegiatan sosialisasi Salam Pancasila di Museum Timah Indonesia Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Mentok, kota tempat pengasingan delapan tokoh penting Republik pada medio 1948-1949 tersebut, Yudian mengatakan pentingnya Salam Pancasila sebagai salam pemersatu dan perekat bangsa.Ia mengatakan Salam Pancasila merupakan salam yang diadaptasi dari Salam Merdeka yang disampaikan Presiden Sukarno tak lama setelah kemerdekaan Indonesia.\"Salam Merdeka dipekikan untuk mengingatkan bahwa kita bangsa merdeka dan tidak mau dijajah lagi. Kemudian Salam Pancasila mulai dikenalkan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Agustus 2017,\" katanya.Salam Pancasila merupakan salam bersama seluruh rakyat Indonesia, salam damai dan aman di negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila.\"Salam Pancasila adalah salam kebangsaan dan bukan untuk menggantikan salam keagamaan atau menyinggung agama apapun, namun Salam Pancasila untuk menghormati semua warga negara Indonesia yang berlatar belakang agama dan budaya apapun sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika,\" katanya.Pada akhir acara, Yudian mengajak hadirin untuk mempraktekkan Salam Pancasila dengan mengangkat tangan kanan di atas pundak dan berjarak sejengkal dari dahi kanan dengan jari-jari rapat. Gerakan sedikit menghentak sambil menyerukan “Salam Pancasila”. (Ida/ANTARA)
