Jakarta, FNN - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan kesiapannya untuk berperan dalam pengawasan Pemilu 2024.

"PMII patut mengambil peran sekaligus berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau Pemilu 2024," kata Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi PB PMII Yayan Hidayat di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Yayan dalam Seminar Pendidikan dan Pelatihan LKD PB PMII bersama Bawaslu RI di Jakarta.

Yayan menjelaskan bahwa pemilu secara serentak pada tahun 2024 menghadapi kompleksitas, mulai dari pengakomodasian hak pilih, desain teknis kepemiluan, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Di lain sisi, perkembangan internet yang beriringan dengan maraknya buzzer yang mengakibatkan disinformasi.

"Secara garis besar, perang siber di dunia maya dicontohkan dalam berbagai macam ekspresi, seperti flaming, trolling, cyber bullying, dan hate speech. Bahkan, kerap kali buzzer melakukan manipulasi informasi sehingga berujung pada konflik politik," jelasnya.

Selain itu, Yayan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tak berkesudahan kerap memunculkan ketidakpastian politik. Belum lagi politisi isu suku, agama, dan identitas dianggap sebagai pengganggu utama dalam Pemilu 2024 yang sebenarnya masalah klasik.

Yayan mengatakan bahwa pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menjadi titik tolak untuk mencari solusi inovatif melalui kebijakan operasional penyelenggaraan dengan tetap mengacu koridor regulasi pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling kompleks sekaligus titik penentu keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pilpres, pileg, dan pilkada pada tahun 2024 akan secara bersamaan dalam tahun yang sama dan menjadi wadah regenerasi kepemimpinan yang dapat mengonsolidasikan demokrasi ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu Ibrahim Malik Tanjung mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat akan memperkuat pengawasan pemilu.

"Kami mendorong partisipasi civil society dalam pengawasan pemilu dengan membangun kesadaran politik melalui konsep pencegahan," kata Ibrahim. (Sof/ANTARA)