POLITIK
Kasus Apeng, Ketua DPD RI Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerhatikan amanah jabatan yang diembannya. LaNyalla berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat. “Saya ingatkan agar kepala daerah jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Amanah dari rakyat di daerah harus dijalankan dengan baik,” kata LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Kamis (4/8/2022). Hal itu disampaikan LaNyalla menanggapi kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektare yang menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini buron dan DPO. Kerugian akibat hal tersebut mencapai hingga Rp78 triliun. “Itu bukan uang sedikit jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Kesejahteraan di daerah harus menjadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat. “Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri,” kata LaNyalla. LaNyalla menekankan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyatnya. “Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara dan merugikan rakyat,” tegas LaNyalla. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut.Salah satu tersangka merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008. “RTR secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” tutur Sanitiar Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani. Selain Raja Thamsir Rahman, Kejagung juga menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare. (Ida/LC)
Mendaftar Saat Hari Minggu, Partai Gelora Ingin Ubah Pikiran Banyak Orang, Berpolitik itu Santai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menegaskan, Pilihan hari Minggu (7/8/2022) sebagai hari pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tujuan dan makna tersendiri, pasca memundurkan jadwal pendaftaran di hari pertama pada Senin (1/8/2022) lalu. \"Sebenarnya semangat temen-temen mau daftar hari pertama, tapi dalam perkembangan rupanya ada 10 partai yang mendaftar, akhirnya kita geser ke tanggal 7, hari Minggu sambil car free day,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks bertajuk \'Partai gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? yang digelar secara daring, Rabu (3/8/2022) sore. Menurut Mahfuz, Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. \"Kenapa kita hari minggu, karena ini hari libur. Dan kita mau mengubah pikiran banyak orang bahwa berpolitik itu bisa santai. Jadi nggak serius melulu, nggak bikin macet, nggak riweuh-lah nanti,\" katanya. Berpolitik itu, lanjutnya, bisa dilakukan sambil berjalan-jalan santai sambil berolahraga di car free day pada hari Minggu. Partai Gelora ingin kehadirannya dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat, bukan sebaliknya memberikan tekanan. \"Jadi berpolitik itu bisa di hari Minggu sambil santai. Jalan-jalan di car free day, kita juga nggak bikin kemacetan, lalu happy-happy. Kira-kira begitulah, kita berikan kebahagiaan bahwa berpolitik itu bisa santai,\" ujarnya. \"Karena dua tahun lebih masyarakat Indonesia sudah hidup dalam tekanan. Jangan sampai partai politik datang justru menambah tekanan baru. Kita mengajak berpikir bahwa kehadiran partai politik itu harus sebagai pembawa kedamaian,\" imbuhnya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati menambahkan, kaum perempuan atau emak-emak dalam situasi sekarang jangan terus diajak berpikir stress, karena beban hidup sehari-sehari sudah semakin berat. Kehadiran partai politik, seharusnya dapat memberikan solusi dan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dengan penyampaian yang ringan, dan tidak terlalu berat. \"Kaum ibu-ibu jangan diajak berpikir stress, mulailah dengan kegiatan yang ringan dengan bersenang-senang, dan mereka nyaman dengan Partai Gelora,\" kata Ratih. Emak-emak, kata Ratih, dapat menerima Arah Baru Indonesia yang digagas Partai Gelora, karena ingin menjadikan Indonesia lebih baik dari sekarang. \"Makanya kalau ada yang mengeluh, emak-emak bilang, pilihlah partai baru, Partai Gelora. Karena hanya Partai Gelora yang memiliki narasi Arah Baru Indonesia,\" katanya. Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengaku tidak menyangka, bahwa kehadiran Partai Gelora di tengah pandemi dan krisis saat ini justru mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. \"Kami tidak sangka Partai ini lahir ditengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Terbayang bagaimana di tengah pandemi tak bisa berkumpul, dan terus tetap bertumbuh,\" kata Triwisaksana. Partai Gelora, menurutnya, mampu menghadapi situasi krisis saat ini. Krisis jutsru menjadi berkah, bukan dipandang sebagai hambatan. \"Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan,\" kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana. Junjung Kesetaraan Sementara itu, Wakil Sekjen DPN Partai Gelora Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar mengungkapkan, alasan dirinya memilih gabung ke Partai Gelora daripada ke partai lain, yang sebelumnya sempat berlabuh di PDIP dan PAN. \"Tentu gini, saya termasuk orang yang tidak suka terkungkung dalam feodalism secara budaya, yang menarik dari partai ini nggak ada dewan syuro, nggak ada yang atur artinya teman-teman bisa berundingan sendiri, ini menarik,\" kata Miing. Miing menilai, meskipun Partai Gelora tak jauh berbeda dengan partai lain yang secara hierarkhi terdiri dari ketua umum dan sekjen, namun secara psikologis Partai Gelora lebih menjunjung kesetaraan. \"Secara psikologis lebih equal gitu. Bukan berarti kita berhak dalam tanda kutip kalau anak Betawi bilang ngelunjak atau apa, tapi tidak, lebih kepada kita punya kreatifitas, punya kemerdekaan berpikir itu bisa disampaikan,\" ujarnya. \"Karena esensinya bagi seseorang bisa berkarya, bisa berkarir, bisa apa saja baik sosial-budaya, sosial-politik esensinya kemerdekaan. Ketika kemerdekaan terkungkung itu agak sulit. Sehebat apapun orang berpikir belum tentu bisa sama dengan orang lain,\" imbuhnya. Menurut Miing, kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. \"Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa\" katanya. Selain itu, dirinya juga mengaku, sudah berkawan cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Dirinya merasa memiliki ikatan emosional dengan Partai Gelora. \"Saya kira ini bisa menjadi arah baru untuk terlibat dalam perjuangan memperbaiki, jadi yang menarik buat saya tidak membicarakan masa lalu siapapun dia yang ada di belakang itu, tapi berpikir ke depan dengan siapa dia bersama. Ini jadi penting buat saya,\" ungkapnya. (sws)
Berpolitik Harus Santai, Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelora sebagai pendatang baru di panggung politik nasional telah menyatakan kesiapannya mengikuti Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada Ahad (7/8) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami sudah menyampaikan kepada KPU bahwa kami akan hadir pada hari Ahad, 7 Agustus yang akan datang. Kami memilih hari Minggu agar suasana lebih santai dan tidak terburu-buru karena macet. Politik juga perlu suasana gembira,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfud Sidik, saat Gelora Talks bertema: Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? Secara daring di Jakarta, Rabu (3/8). Mahfuz menegaskan Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. Hadir pula sebagai narasumber yakni Ratih Sanggarwati, Kabid Perempuan, DPN Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, serta Dedi Miing Gumelar, Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia. Kabid Perempuan Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati mengutarakan, terpenting menerjemahkan narasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sampai ke masyarakat khususnya, kaum emak-emak. Bagaiamana narasi arah baru Indonesia menjadi menggelora di tengah masyarakat baik dalam tataran pusat hingga emak-emak. “Mengapa mereka (emak-emak) mengeluh, maka perlu arah baru dan memilih Partai Baru yakni Partai Gelora,” ungkap Ratih. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan wilayah DKI Jakarta sebagai area strategis, sehingga butuh cara bagaimana masyarakat dengan mudah mengenal Partai Gelora. Bahkan dirinya tidak menyangka Partai Gelora lahir di tengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Partai baru yang lahir ditengah situasi yang sulit akan membawa berkah. Karena, Partai Gelora sudah tertempa dirinya dalam menghadapi situasi krisis. “Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan.” tuturnya. Menurut Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia, Dedi Gumilar kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. “Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa. Sebenarnya arah baru ini, bukan pemikiran baru, tetapi pemikiran lama yang diajarkan, tetapi praktiknya menyimpang.” pungkasnya. (Lia)
LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. “Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (3/8/2022). Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. “Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapatmerusak generasi kita,” papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” tegasnya.(Sof/LC)
Kominfo Memblokir Platform Judi Online, MPR Menyambut Baik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir 15 platform judi online demi melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum tersebut.\"Sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka negara hadir untuk menegakkan hukum,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, negara harus ada untuk tegaknya hukum dengan benar, termasuk ketegasan melaksanakan larangan terhadap judi online.Larangan judi online, ujarnya, sejalan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas dan jelas melarang distribusi elektronik yang memiliki muatan perjudian.Larangan tersebut disertai dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bahkan, Kabareskrim Polri sebelumnya juga mengeluarkan telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 yang berisi perintah kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian termasuk judi online.\"Kominfo harus tegas membawa ke ranah hukum bagi yang nekat melakukannya,\" ujar dia.Secara umum, ia mengatakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sedang digencarkan Kominfo juga harus dapat memfilter, dan mencegah platform judi online yang hendak mendaftar.Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, anak dan sosial tersebut juga meminta agar Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial turut bersinergi mencegah maraknya judi online.\"Sebab, hal tersebut sangat berdampak pada anak-anak dan dapat menjadi masalah sosial dan keagamaan,\" ujarnya.Berdasarkan studi, judi menyebabkan penyakit sosial berupa lingkaran kemiskinan, kemaksiatan dan kejahatan yang berkontribusi terhadap 10 hingga 15 persen kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan lokal lainnya di Indonesia.Selain itu, judi juga dengan gampang membuat anak-anak kecanduan hingga berperilaku negatif melawan hukum serta merusak harmoni rumah tangga termasuk masa depan mereka.\"Oleh karena itu, kami mendorong kementerian terkait mengupayakan aspek pencegahan judi online,\" kata dia.Misalnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) atau instrumen lain dengan kementerian atau lembaga terkait khususnya Kominfo. Tujuannya yakni pemblokiran situs judi online. (Sof/ANTARA)
Penyelesaian Kasus Brigadir J Masih "on the track"
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, masih sesuai dengan jalur (on the track).\"Kelihatan prosesnya masih jalan dan semua masih \'on the track\', tinggal menuju ke tersangkanya, menuju ke TKP-nya,\" kata Mahfud usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Mahfud menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada target waktu penyelesaian kasus tersebut, meskipun kasusnya sudah bergulir selama sekitar satu bulan.Dalam kesempatan sebelumnya, ia menilai bahwa pengusutan kasus Brigadir J bukan kasus kriminal biasa.Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, kasus tewasnya Brigadir J memiliki dua aspek psikologis sehingga penanganan tidak semudah kasus kriminal biasa.\"Saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar,\" kata Mahfud.Mahfud yang juga telah bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat menegaskan tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kepolisian.Dia mengatakan posisinya kini sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata.\"Arahan Presiden itu cukup sudah, sudah benar, untuk dibuka. Untuk penyidikan, Menko Polhukam tak masuk ke proyustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara,\" kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Pendidikan Kekayaan Intelektual Sejak Dini dari Kemenkumham
Banjarmasin, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya memberikan pendidikan Kekayaan Intelektual (KI) sejak dini melalui program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) aktif belajar dan mengajar.\"Kita ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dini atas urgensi perlindungan KI,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Lilik Sujandi di Banjarmasin, Rabu.Program DJKI Belajar dan Mengajar pun diimplementasikan dengan pembentukan Guru KI (RuKI) yang akan diterjunkan ke sekolah-sekolah agar siswa-siswa mendapatkan pendidikan KI sejak dini.Untuk Kalimantan Selatan, sebanyak 10 RuKI dikukuhkan yang sebelumnya telah lulus seleksi dari DJKI. Mereka adalah Muhammad Harry Nugraha, Muhammad Arie Syabany, Yulli Rachmadani, Dianor, Rusli, Tulus Achir, Cahyadi, Farida Ariani, Togi Leonardo Situmorang, Eldy Prasetya Setiawan danNizar Al Farisy.Lilik menyebut para RuKI nantinya menyiapkan kegiatan yang menarik untuk siswa-siswi dalam upaya mengenalkan tentang KI secara lebih menarik sesuai tingkatan usianya.Sebelumnya Kanwil Kemenkumham Kalsel juga telah menggelar kegiatan bertajuk \"Mobile Intellectual Property Clinic\" atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mendaftarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki.Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, acara digelar selama empat hari untuk memberikan diseminasi dan layanan konsultasi pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat.Pendaftaran KI merupakan merupakan komitmen Kemenkumham dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas segala bentuk karya dan cipta yang ada, serta menambahkan nilai ekonomi di dalamnya. (Ida/ANTARA)
Jenderal Flynn Mendorong Peserta SGS 2022 Menguatkan Hubungan Antarmiliter
Jakarta, FNN - Komandan United States Army Pacific Command (USARPAC) Jenderal Charles A. Flynn mendorong peserta Super Garuda Shield (SGS) 2022 untuk menguatkan hubungan antarmiliter masing-masing negara.\"Manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal satu sama lain dan membangun relasi, karena kalian datang dari bagian dunia yang jauh ke sini,\" katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan SGS 2022 dari Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu.Dia mendorong semua peserta latihan SGS untuk saling mengenal baik dalam sesi latihan, maupun di luar sesi latihan.Relasi yang telah dibangun nantinya untuk memperkuat hubungan militer antarnegara dan antarbangsa.Selain itu, SGS 2022 juga sebagai ajang latihan yang menantang untuk sebuah pencapaian, untuk melatih kemampuan individu, sekaligus memperkuat kerja timKata dia, kerja sama tim tidak hanya untuk militer di negara sendiri, tetapi juga antarmiliter dengan negara lain. Latihan itu untuk mempelajari taktik dan strategi operasi dari negara peserta SGS 2022.Dia juga menegaskan, latihan itu begitu kompleks dengan melihat jumlah negara yang bergabung serta lokasi latihan baik di darat, laut dan udara.Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi Jenderal Charles A. Flynn membuka latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) Tahun 2022.Pembukaan latihan ditandai dengan penyematan baret tanda peserta kepada perwakilan prajurit.Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2022 dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 di tiga lokasi berbeda yakni Pusat Latihan Tempur di Baturaja, Pusat Latihan Tempur Marinir di Dabo Singkep dan Pusat Latihan Tempur di Amborawang.Sebanyak 13 negara berpartisipasi dalam latihan bersama itu, termasuk Indonesia. Negara yang terlibat yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Korea Selatan, India, Timor Leste, Kanada, Prancis, Inggris. (Ida/ANTARA)
Percaya, Polri Akan Selesaikan Kasus Brigadir J Secara Transparan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini Polri dapat menyelesaikan kasus baku tembak di rumah dinas kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang menewaskan Brigadir J secara transparan, jujur, dan dalam koridor hukum yang sesuai.\"Saya meminta agar para pihak ikuti saja prosesnya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saya yakin polisi pun menangani kasus ini dengan penuh profesionalitas. Sejauh ini juga mereka telah bekerja secara independen, terbuka, tanpa tekanan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk bersabar dan menghormati proses penyelidikan terhadap kasus penembakan di kediaman mantan Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdy Sambo yang masih berjalan. Menurut dia, penyelidikan kasus tersebut sudah berjalan dan akan terus diperbaharui perkembangannya oleh kepolisian.\"Jadi, apapun hasil penyelidikan dari tim khusus, saya meminta semua pihak harus bersabar dan menerima dengan lapang dada,\" jelasnya.Menurut dia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sudah berkomitmen untuk menyampaikan secara transparan hasil dari penyelidikan tim khusus yang telah dibentuk dan meminta masyarakat harus menunggu.Sahroni mengajak masyarakat menanti hasil penyelidikan dari polisi dan menghindari berbagai spekulasi yang belum tentu benar.\"Jadi, mari kita tunggu keterangan resmi dari Pak Kapolri, yang juga sudah berkomitmen untuk menyampaikan hasil dari penyelidikan tim khusus. Saya juga meminta agar semua pihak tidak berandai-andai hingga menyebabkan berita liar di masyarakat,\" ujarnya.Selain itu, dia berharap jajaran Polri memiliki sifat kesatria dan berjiwa besar dalam menghadapi persoalan tersebut, seperti yang sudah ditunjukkan Kapolri. (Ida/ANTARA)
Tidak Ada Revisi UU Pemilu, Tegas Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).\"Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,\" kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.\"Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,\" tegas Mahfud lagi.Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy\'ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.Sementara Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (Sof/ANTARA)
