POLITIK
Warga Bali Diajak untuk Aktif Tentukan Pemimpin di Pemilu 2024
Denpasar, FNN - Senator atau anggota DPD RI Made Mangku Pastika mengajak warga Bali dalam hajatan Pemilu dan Pilkada 2024 agar turut aktif dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilih.\"Yang menjadi calon pemimpin itu haruslah orang-orang yang berkualitas dan sebagai pemilih jangan mau diadu domba,\" kata Pastika saat menggelar dialog dengan Sameton Pasek di Wantilan Pura Ratu Bagus Penataran Alit, Denpasar, Jumat.Pastika di hadapan warga yang berasal dari klan (sameton) Pasek dalam kegiatan resesnya tersebut mengingatkan jangan sampai dengan mudahnya suara pemilih dibeli, yang akibatnya menjadi salah memilih figur pemimpin untuk lima tahun ke depan.\"Memilih calon legislatif ataupun kepala daerah \'nggak boleh ikut-ikutan. Jangan hanya karena dapat uang Rp50 ribu ataupun Rp100 ribu, lantas memilih calon yang jelas-jelas bodoh,\" ucap anggota Komite 2 DPD RI itu.Apalagi, kata Pastika, jika dalam hajatan politik ada yang mengedepankan isu-isu feodalisme. \"Feodalisme itu membuat yang miskin tambah miskin, yang bodoh makin bodoh,\" ujar mantan Gubernur Bali dua periode itu.Karena kondisi warga Bali sebelumnya masih banyak yang miskin, hal itu pula yang membuat dirinya beberapa tahun silam terpanggil untuk maju menjadi Gubernur Bali.\"Oleh karenanya, program-program yang saya buat (periode 2008-2018) juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti bedah rumah, SMA Bali Mandara, Simantri dan sebagainya,\" katanya.Termasuk pula perluasan RS Mata Bali Mandara dan layanan operasi katarak dengan turun ke desa-desa, sehingga para lansia bisa terbantu penglihatannya.Pastika mengajak warga untuk lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi sejumlah isu yang berkembang di masyarakat.\"Ketika isu yang terlihat itu isu agama, bisa jadi tujuan sesungguhnya untuk kepentingan politik, jadi tidak murni persoalan agama,\" ucapnya.Dalam kesempatan itu, Pastika pun berpesan kepada para orang tua agar anak diberikan bekal pendidikan yang sebagus-bagusnya dan tidak dimanja, karena mereka itulah yang di masa depan menjadi pemimpin.Sementara itu, Wayan Mirta selaku Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Desa Ubung Kaja dan Kelurahan Ubung menyampaikan betapa dirinya masih ingat dengan program-program pro-rakyat yang telah dicetuskan Pastika saat menjabat Gubernur Bali.\"Salah satunya SMA Bali Mandara yang telah mendidik anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin menjadi anak-anak yang hebat,\" ucapnya.Sebelumnya juga ada program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang dapat membantu warga Bali untuk mendapatkan layanan kesehatan.Made Mustika dan Wayan Jaya, perwakilan dari Sameton Pasek juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Bali saat ini, mulai dari isu sampradaya hingga fenomena semakin \"langka\" anak-anak Bali yang bernama Nyoman (panggilan anak ketiga) dan Ketut (anak keempat) karena masyarakat Bali rata-ratanya kini hanya memiliki anak dua orang .Usai berdialog, Pastika memberikan sejumlah paket bahan pokok kepada para lansia dan warga klan Pasek di desa adat setempat. (Ida/ANTARA)
Pentingnya Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Ditegaskan oleh BSKDN
Jakarta, FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) demi meningkatkan optimalisasi pelayanan publik.\"Bahkan sinergisitas itu perlu didukung oleh pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media massa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam meningkatkan optimalisasi pelayanan publik, para aparatur perlu berpegang teguh pada core values BerAKHLAK sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.Kata dia, AKHLAK merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.\"Kalau Bapak Mendagri selalu menekankan bagaimana kita berprestasi, tetapi minim permasalahan. Dua variabel ini sangat penting menjadi pegangan kita semua dalam bekerja,\" katanya.BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam strategi kebijakan dalam negeri.Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyambut baik pembinaan yang dilakukan oleh Kemendagri. Dia mengatakan momentum itu amat tepat untuk berdiskusi terkait peningkatan kinerja pemerintah. Ia pun mengajak setiap perangkat daerah yang hadir untuk serius menyimak setiap paparan yang disampaikan narasumber.\"Saya harap setiap perangkat daerah yang hadir dapat menyimak dengan baik setiap materi dari narasumber, semoga memiliki kesimpulan yang direkam dan dibawa ke daerah masing-masing,\" pesannya. (Ida/ANTARA)
Latihan Bersama, Menurut Panglima TNI, Merupakan Kesempatan Prajurit Memperluas Koneksi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa kesempatan untuk melakukan latihan bersama dengan US Special Operation Command Pacific merupakan kesempatan yang baik bagi prajurit TNI untuk memperluas koneksi, berbagi ilmu, dan berani berkomunikasi.“Dengan interaksi itu, justru membuat masing-masing prajurit kita lebih berani berkomunikasi. Yang menurut saya paling penting adalah tadi, membuat prajurit kita juga punya teman,” kata Andika yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, dipantau dari Jakarta, Jumat.Dengan demikian, Andika berharap agar para prajurit dapat memanfaatkan kesempatan berupa latihan bersama untuk berinteraksi dan menambah pertemanan, bukan hanya bertukar pengetahuan.“Kesempatan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para prajurit TNI,” ucapnya.Pernyataan tersebut Andika sampaikan di hadapan delegasi dari US Special Operation Command Pacific ketika melakukan pertemuan dengan pihak TNI terkait latihan bersama yang melibatkan Korps Pasukan Khusus dari tiga matra TNI.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, terdapat sejumlah latihan bersama yang diselenggarakan oleh tentara Indonesia dengan tentara Amerika Serikat, seperti latihan bersama antara Korps Pasukan Khusus dari tiga matra TNI dengan US Special Operation Command Pacific.Lebih lanjut, juga terdapat latihan bersama untuk pemeliharaan perdamaian Garuda Canti Dharma 2022 dan latihan bersama yang akan datang, yakni latihan bersama Garuda Shield 2022 pada 1-14 Agustus 2022.Adapun sejumlah lokasi latihan bersama Garuda Shield 2022 adalah Baturaja, Amborawang, dan Pulau Batam.Garuda Shield adalah latihan bersama tahunan antara TNI dengan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) yang dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan kerja sama.Anggota militer Indonesia dan Amerika Serikat akan bergabung dengan personel militer dari Australia, Jepang, dan Singapura dalam latihan bersama Garuda Shield 2022. (Ida/ANTARA)
Perludem Minta Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilih Beri Suara Sah
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta penyelenggara pemilihan umum (pemilu) agar memastikan para pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dapat memberikan suara yang sah.“Ini tantangan untuk penyelenggara pemilu agar tidak sekadar mengajak orang ke TPS, tetapi memastikan mereka datang dan memberikan suara. Jangan sampai suara tidak sah,” ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati, saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pemilu Asik, Menyatukan Indonesia”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, di Jakarta, Kamis.Sejauh ini, Ninis menyampaikan bahwa meskipun ada tren peningkatan jumlah pemilih yang datang ke TPS, surat suara yang tidak sah ternyata semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan sebagaimana data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara tidak sah dalam pemilihan legislatif (pileg) pada tahun 2019 mencapai 17 juta suara.“Untuk pemilihan DPR RI saja, suara tidak sah 17 juta suara, kalau dikonversi jadi 60-70 kursi,” ujar Ninis.Sebagaimana data yang dimuat dalam laman Rumah Pemilu diketahui bahwa tren peningkatan suara tidak sah terjadi sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019. Pada Pemilu 1999, suara tidak sah senilai 3,4 persen dari total suara, yakni 3.708.386 suara. Lalu pada Pemilu 2004, jumlah suara tidak sah meningkat menjadi 8,8 persen atau 10.957.925 suara.Pada Pemilu 2009, jumlah suara tidak sah meningkat menjadi 14,4 persen atau sekitar 17.540.248 suara dan Pemilu 2014 sempat mengalami penurunan menjadi 10,6 persen suara tidak sah atau sekitar 14 juta suara. Terakhir, pada Pemilu 2019, suara tidak sah mencapai 11,1 persen atau 17.503.953 suara.Dengan demikian, menurut Ninis, persoalan tersebut sepatutnya diatasi penyelenggara dengan memastikan para pemilih yang hadir di TPS memberikan suara sah.“Ini harus dilihat lagi apakah mereka datang ke TPS itu berdaya karena ada data juga yang menunjukkan semakin ke sini, tren suara tidak sah semakin tinggi. Jadi, orang datang ke TPS banyak, suara tidak sah semakin banyak,” ujar Ninis.Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memandang salah satu penyebab suara tidak sah pada Pemilu 2019 terkait pemilihan anggota DPR itu mencapai angka 17 juta itu adalah fenomena ketika banyak pemilih muda yang merasa tidak relevan dengan calon anggota DPR.“Saya melihat ada fenomena teman-teman muda yang merasa anggota DPR atau DPD tidak relevan, mungkin itu penyebabnya,” ucap dia. (Ida/ANTARA)
Pemilih Pemula Berpotensi Hadirkan Iklim Politik Lebih Baik
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai para pemilih pemula dan muda berpotensi menghadirkan iklim politik yang lebih baik usai pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang di tengah adanya tren peningkatan jumlah suara tidak sah.\"Menurut saya, justru generasi pemilih baru ini yang akan membawa iklim politik baru di Indonesia,\" ujar Bivitri saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pemilu Asik, Menyatukan Indonesia”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, di Jakarta, Kamis.Potensi tersebut, lanjut dia, muncul karena pemilih pemula yang berasal dari kalangan generasi Z kelahiran tahun 1997-2012 memiliki pola pikir kritis sehingga mereka dapat menjadi sosok pemilih yang cerdas dan berkualitas dalam memilih pemimpin ataupun wakil rakyat Indonesia.Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, menurut Bivitri, pemilih pemula perlu didorong untuk memiliki beragam informasi kepemiluan yang tepat, detail informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak para peserta pemilu, terutama yang akan mereka pilih, serta memanfaatkan fungsi kontrol terhadap para wakil rakyat usai Pemilu 2024 dilaksanakan.\"Nanti setelah 2024, kalau dia (wakil rakyat terpilih) bandel diingatkan, lewat media sosial juga tidak apa-apa karena politisi juga melirik ke media sosial,\" ucap dia.Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati atau yang akrab disapa Ninis. Menurut dia, pemilih pemula dan generasi muda merupakan kalangan yang melek politik.Anak-anak muda, lanjut Ninis, peduli terhadap isu-isu perkembangan politik terkini. Namun pada praktiknya, mereka cenderung dianggap sebagai \"penonton\", yakni tidak dilibatkan secara langsung dalam ranah politik ataupun pemilu.\"Tantangannya adalah anak muda selama ini dalam politik atau pemilu hanya dianggap sebagai penonton. Dari luar saja, mereka tidak diberikan akses untuk terlibat di dalamnya,\" ucap Ninis.Oleh karena itu, dia menilai sudah sepatutnya pihak penyelenggara pemilu ataupun pemerintah melibatkan secara langsung generasi muda di panggung politik dan pemilu agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berkualitas dan menghadirkan iklim politik yang lebih baik. (Ida/ANTARA)
Gandeng ANRI, Kementerian ATR/BPN Arsipkan Dokumen Pertanahan
Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk merapikan arsip dokumen pertanahan di Indonesia.\"Saya yakin permasalahan akan terurai terkait dengan masalah besar, yaitu masalah mafia tanah, karena kami bisa mengarsipkan warkah termasuk dokumen lainnya sehingga tersimpan rapi. Kemudian apabila kita membutuhkan warkah tersebut bisa melihat aslinya,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan lokasi penyimpanan warkah atau arsip pertanahan itu berada di Kantor-kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia.Kerja sama itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan bantuan pengarsipan dokumen pertanahan dari ANRI di masing-masing kabupaten/kota.\"Satu kantah (kantor pertanahan) bisa banyak sekali warkahnya. Teknisnya nanti ANRI memiliki perwakilan di kabupaten/kota yang akan bisa membantu pelaksana pengarsipan tersebut,\" ungkap Hadi.Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan bahwa arsip harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena, arsip sebagai bukti dari aktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Kementerian ATR/BPN, juga merupakan bukti hukum yang akan digunakan untuk pelaksanaan di kemudian hari.Oleh sebab itu, kerja sama ini tentu sangat membawa manfaat untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan dua lembaga dalam bidang pertanahan tata ruang dan kearsipan.Dia menjelaskan arsip pertanahan merupakan salah satu arsip yang bernilai sangat strategis secara nasional, yang berkaitan langsung dengan hak keperdataan rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa arsip yang memiliki nilai sekelas arsip pertanahan ini adalah dalam kelompok arsip yang terjaga, arsip yang digunakan atau yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara.\"Bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki arsip pertanahan yang baik, maka keberadaan ;performance\' negara menjadi tidak tampil dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami memandang urgensi yang sangat tinggi untuk mengelola arsip pertanahan ini secara baik dan andal,\" katanya menegaskan.ANRI turut mendorong langkah digitalisasi kearsipan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, ANRI menyatakan komitmennya untuk membantu digitalisasi arsip pertanahan dan pengembangan sistem digitalnya.\"Saya harap digitalisasi arsip pertanahan bisa dilakukan bersama. ANRI akan siap membantu proses transformasi ini. Kami sangat terhormat untuk bisa bekerja sama dengan jajaran ATR/BPN yang fungsi arsipnya sangat penting bagi negara. Kami siap membantu, kami siap bekerja sama dan insya Allah akan menghasilkan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,\" harapnya. (Ida/ANTARA)
Publik Makin Frustasi Akibat Tekanan Kesulitan Ekonomi, Partai Gelora Tawarkan Solusi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama pada sektor pangan. Hal ini bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri. Menurutnya, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi oleh pemerintah saat ini dengan subsidi yang berasal dari windfall profit komoditas sawit dan batubara. Sementara windfall profit tersebut, ditentukan oleh situasi geopolitik global dan keberadaanya di luar kendali Indonesia. \"Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita mensubsidi ini, kan juga ada limitnya, . sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, Rabu (27/7/2022) sore. Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah dalam mensubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022 mendatang, harga BBM dan energi global naik lagi. \"Kita sekarang berhadapan, bukan hanya dengan faktor inflasi saja, tapi juga faktor currency (mata uang, red), tren penguatan dollar. Ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,\" katanya. Ia mengatakan, inflasi di Indonesia kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi hal itu dipandang hanya sekedar angka-angka makro ekonomi, jika melihat fakta-fakta di lapangan. \"Kalau sudah bicara ekonomi, ini berkaitan dengan dapurnya masyarakat. Publik makin frustasi akibat tekanan kesulitan ekonomi saat ini. Harga-harga naik, daya beli menurun dan kehidupan semakin sulit,\" katanya. Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjangnya tetap membangun ketahanan pangan. \"Membangun pasar domestik yang terintegrasi ini tidak ada hubungannya dengan isu proteksionisme, tetapi lebih kepada sisi ketahanan nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi pasar kita pasar domestik yang terintegrasi, tapi harus ada political will dari pemerintah,\" tegasnya. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen, termasuk distribusinya. \"Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,\" kata Arief. Arief mengatakan, pemeritah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi. \"Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,\" ujarnya. Untuk menjaga ketersediaan pangan, lanjut Arief, BPN telah mengusulkan Kementerian Pertanian melakukan terobosan-terobosan dalam kapasitas produksinya, dengan tidak hanya mengikuti sistem pola tanam selama ini, seperti penggunaan sistem green house. \"Sedangkan distribusinya, Badan Pangan Nasional memberikan semacam insentif. Daerah yang surplus, kita kirim ke daerah ektrem atau yang memerlukan, hambatan hanya soal konektivitas saja. Tapi kita sudah minta Menteri Perhubungan untuk mengubah rute Tol Laut guna memudahkan distribusi kita,\" katanya. Arief menambahkan, BPN akan membangun ekosistem pangan nasional terintegrasi, selain untuk ketahanan pangan, juga dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor. \"Kemarin saya ketemu dengan tamu dari Uni Emirat Arab, mereka minat investasi di Indonesia. Mereka mau investasi peternakan sapi dan produk turunannya seperti susu dan keju. Produksi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, sisanya baru diekspor. Ini salah satu cara membangun ekosistem pangan melalui kerjasama G to G atau B to B,\" jelasnya. Indonesia Rapuh Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)I, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng.. Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang adanya keterbatasan pasokan didalam negeri sendiri. \"Mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,\" kata Tulus. Untuk itu, Tulus sangat menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan. \"Sekarang, juga kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,\" jelasnya. Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaian harga Elpiji komersial yang mana kendati masih dibawah biaya produksinya. \"Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,\" katanya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya ibu rumah tangga saat ini merasakan dampak dari krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. \"Hampir seluruh usia mengakui adanya perasaan krisis Ini bisa terjadi mungkin dirasakan orang tua atau saudaranya. Masalah ekonomi menjadi titik terberat dan stabilitas harga dan hampir 90% menjawab demikian,\" kata Rico. Perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, kata Rico Marbun, lebih mencolok, atau jadi top of main public. Diharapkan hal ini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sebab, publik telah merasakan performa ekonomi dan situasi memburuk. Kondisi ini, menurutnya, akan berimplimasi dan membawa perubahan konstelasi politik khususnya legitimasi politik. \"Sri Lanka contoh nyata, dalam waktu singkat pemerintahnya tumbang. Begitu juga yang menimpa negara maju, seperti Inggris dan Itali, perdana menteri mengajukan resign,\" ujarnya. Rico memperkirakan, kalau saja kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak. Menurut dia, tugas lembaga survei hanya memotret perasaan masyarakat untuk disampaikan. Perasaan negatif seperti kekhawatiran, waspada, takut, marah dan lainnya lebih dominan dirasakan masyarakat saat ini. \"Saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah, karena ternyata perasaan ini juga terinfeksi dari dampak pandemik, bukan hanya infeksi Covid-19,\" pungkas Rico Marbunn. (sws)
Berharap Industri Pameran Didukung, Asperapi Jatim Temui Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), atau Indonesia Exhibition n Event Companies Association (IEECA) Jawa Timur, berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap industri pameran di daerah. Keinginan itu diungkapkan Ketua Asperapi Jatim, Yusuf Karim Ungsi, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Surabaya, Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Penasehat Asperapi Jatim Dadan Kushendarman yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Debindo Mitratama, Direktur Debindo Mitratama Budiono, Branch Manager PT Samudra Surabaya Naskah dan Direktur Key Production Kukuh Seni Susanto. Yusuf mengungkapkan, selama ini industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) telah menjadi penggerak perekonomian Jatim. Namun, banyak event nasional yang justru hanya menjadikan Surabaya sebagai satelit. Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki event yang cukup potensial untuk diangkat dalam skala nasional ataupun internasional, seperti Majapahit Travel Fair, Inapro, ataupun lainnya. “Yang selama ini terjadi adalah event nasional ataupun internasional selalu dari Jakarta, Jatim hanya dibuat satelit. Oleh karena itu, Asperapi berharap Jatim punya event lokal yang bisa ditarik ke nasional ataupun internasional, dari daerah ke nasional,” ujarnya. “Ini selaras dengan semangat Pak Ketua DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Olah karena itu, kami berharap support dari DPD RI. Misal mendorong kementerian, BUMN dan asosiasi untuk memberi dukungan, sehingga Jatim ini tidak hanya sekedar menjadi pasar, tetapi juga bisa meng-created,” kata Yusuf. Di sisi lain, Asperapi juga berharap dukungan pemerintah dan stakeholder bisa diwujudkan dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menggelar pameran. “Saat ini pameran sudah mulai banyak, tetapi tempat pameran yang representatif di Surabaya sangat terbatas, sehingga harga sewa menjadi sangat mahal. Kami berharap ada pengecualian untuk UMKM, karena UMKM tidak bisa disamakan dengan industri. Mereka butuh dukungan dari banyak pihak agar bisa tumbuh besar,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Penasehat Asperapi, Dadan Kushendarman, mengatakan dukungan dari banyak pihak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku pameran di daerah, utamanya dari kementerian dan BUMN. “Harapan kami, jika kementerian akan menggelar pameran di Jatim misalnya, maka pelaku industri pameran daerah ini diberi kesempatan untuk mengikuti tender,” tambah Dadan. Agar pameran yang akan digelar di Jatim menjadi tertib dan tidak tumpang tindih, maka Asperapi berharap pelaku industri pameran dari luar daerah yang masuk Jatim harus seizin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sebagai induk organisasi Asperapi. “Biar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga industri pameran di Jatim menjadi semakin sehat. Kami juga berharap, pelaku pameran dari luar yang masuk Jatim mengajak pelaku industri daerah dalam gelaran yang bakal mereka adakan. Hal ini untuk menciptakan iklim pameran yang sehat dan tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan saran Pak Ketua DPD RI agar kita tetap kompak,” katanya. Mendengar keluhan tersebut, LaNyalla sangat setuju dan mengatakan sudah seharusnya industri MICE dibangkitkan lagi. Yang terpenting menurutnya adalah, bagaimana perusahaan lokal mendapatkan manfaat dari setiap pameran atau event yang diselenggarakan di Jawa Timur. Jika ada event yang diselenggarkan oleh pusat, sudah seharusnya melibatkan perusahaan lokal di Jawa Timur ini. “Mengapa begitu, semangat kita adalah membangkitkan perekonomian, terutama di daerah. Jawa Timur ini punya potensi yang begitu besar. Sebaiknya, event-event berskala nasional dan internasional kembali dihelat di Jawa Timur. Namun, tetap harus memerhatikan industri MICE dan EO lokal, agar mereka juga diberdayakan,” ujar Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut. Hal ini perlu ditekankan, karena sejauh ini industri MICE itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun nasional. “Pada sisi yang lain, lokasi digelarnya tempat pameran, apapun itu, jangan pula mematok dengan harga yang tinggi. Harus simbiosis-mutualisme, agar semuanya bisa bergerak beriringan” pungkasnya. (Sof/LC)
Empat Rekomendasi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu dari Puskapol UI
Depok, FNN - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) memberikan empat rekomendasi terkait dengan agenda seleksi selanjutnya dan urgensi mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilihan anggota Bawaslu provinsi.\"Puskapol UI memberikan empat rekomendasi kepada tim seleksi Bawaslu provinsi,\" kata Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Puskapol UI Hurriyah dalam keterangannya, Rabu.Pertama, katanya, menunjukkan spirit pemilu inklusif dan perspektif gender saat melakukan proses seleksi wawancara.Kedua, mendorong tim seleksi untuk berkomitmen dalam memenuhi amanat konstitusi, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2019 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen melalui tindakan afirmatif dalam proses seleksi.Ketiga mendorong proses wawancara yang mengedepankan proporsionalitas dalam menggali ide dan pokok pikiran para peserta, terutama perspektif mengenai tata kelola pemilu inklusif dan keterwakilan perempuan.Keempat mendorong pemilihan anggota Bawaslu provinsi dengan prinsip inklusi dan keadilan gender, dengan menghadirkan keterpilihan yang proporsional antara perempuan dan laki-laki.Hurriyah mengatakan pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menghadirkan satu pun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender.Dengan demikian, katanya pula, sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi untuk seleksi Bawaslu provinsi periode 2022-2027.Mengingat proses seleksi akhir ada di Bawaslu RI, maka sangat penting untuk menghadirkan spirit, komitmen, dan kemauan politik yang kuat dari Bawaslu RI untuk memastikan keterpilihan perempuan minimal 30 persen di Bawaslu provinsi.Harapannya, ujarnya, jumlah komisioner perempuan Bawaslu provinsi yang dipilih oleh Bawaslu RI nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya yang baru mencapai 20,2 persen di 34 provinsi. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Jepang Sepakat Memperkuat Kerja Sama Maritim Hingga Energi
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang maritim, investasi, lingkungan, hingga energi.\"Pertama-tama, dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan laut yang mengelilingi Indonesia, saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang akan mendukung lebih lanjut peningkatan kemampuan maritim, termasuk penelitian yang sedang dilaksanakan untuk kerja sama hibah kapal patroli,\" kata Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.PM Kishida mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Kantor PM Jepang di Tokyo.\"Kami juga menyambut baik memorandum kerja sama dalam bidang security maritime yang telah ditandatangani,\" tambahnya.Pada Agustus 2022, lanjutnya, pasukan bela diri darat Jepang akan berpartisipasi dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia.\"Kami mengharapkan kerja sama keamanan kedua negara, termasuk pertukaran dalam bidang pertahanan, akan berkembang lebih lanjut,\" kata Kishida.Selain itu, Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk bekerja sama dalam bidang infrastruktur.\"Saya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Jepang sedang memproses pinjaman yen sebesar kurang lebih 43,6 miliar yen untuk proyek bidang mitigasi bencana dan perampungan PLTA Peusangan,\" ungkapnya.Kishida juga mengatakan dirinya dan Jokowi mendorong kerja sama lebih erat untuk mewujudkan komunitas emisi nol Asia serta kerja sama dalam bidang dekarbonisasi dan energi.\"Kami juga menyambut baik bahwa perusahaan Jepang yang mulai banyak menginvestasi di Indonesia dalam bidang energi, industri otomotif, keamanan pangan, serta pembentukan dan pengembangan start up. Kami mengkonfirmasikan untuk bekerja sama lebih lanjut,\" katanya.Jepang menilai Indonesia sebagai mitra strategi yang berbagi nilai-nilai dasar dan kepentingan strategis.\"Setelah kunjungan saya ke Jakarta pada April tahun ini, kami dapat bertemu kembali di Tokyo untuk bertukar pandangan secara terbuka. Hal ini merupakan bukti eratnya hubungan di antara kedua negara,\" jelasnya.Kishida dan Jokowi juga berdiskusi mengenai perkembangan terbaru situasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kerja sama konkret dalam mewujudkan ASEAN outlook on the Indo-Pacific, hubungan bilateral, serta kerja sama menuju KTT G20.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi. (Ida/ANTARA)
POPULER
