POLITIK
Jangan Sampai Kasus Brigadir J Merusak Citra Polri, Tegas Jokowi
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.\"Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga,\" kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.Hingga kini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya disangkakan lakukan pembunuhan berencana dari Pasal 340 juncto Pasal 338 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.\"Sejak awal \'kan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,\" tegas Presiden.Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri dalam perkara tersebut telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri.Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah mencopot tiga perwira dari jabatannya, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri menjadi pati Yanma Polri, selanjutnya Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Karo Provost Div Propam Polri menjadi pati Yanma Polri.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang sebagai tersangka. Selain Bharada E, juga ada sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K. (Ida/ANTARA)
Kapal Perang Angkut Tank KRI Teluk Calang-524 Diresmikan oleh Kasal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Jenis Angkut Tank (AT)-7 KRI Teluk Calang-524, di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.Kasal juga mengukuhkan Letkol Laut (P) Bagus Waluya yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) ke 47 sebagai komandan pertama KRI Teluk Calang-524.Prosesi serah terima kapal dilakukan dari Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (DRU) John Wijanarko kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut (Kadisadal) Laksamana Pertama TNI Maman Rohman.Selanjutnya dari Kadisadal menyerahkan kepada Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Puguh Santoso. Kemudian Aslog Kasal menyerahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Agus Hariadi.Laksamana Yudo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KRI Teluk Calang-524 adalah kapal ketujuh dari kelas Teluk Bintuni. Teluk Calang sendiri diambil dari nama sebuah teluk di Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam.\"Sejak hari ini KRI Teluk Calang-524 secara resmi masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan selanjutnya akan ditugaskan untuk memperkuat Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) 1 Jakarta,\" kata Yudo.Menurut dia, pembangunan kapal ini mengandung dua makna penting. Pertama, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, sekaligus realisasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL.Kedua, pembangunan kapal di galangan dalam negeri adalah wujud dari komitmen pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah.Yaitu, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta kemandirian industri pertahanan sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.Dalam kesempatan itu, Yudo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PT. DRU, Satgas, dan semua pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kapal tersebut.\"Semoga tekad, komitmen dan upaya kita bersama dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, khususnya industri pertahanan matra laut, sehingga kualitas produksi akan semakin baik dan pada akhirnya kemandirian industri pertahanan dapat dicapai sesuai cita-cita kita semua,\" kata mantan Pangkogabwilhan I ini.KRI Teluk Calang-524 memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, draf 3 meter (full load) dengan bobot 4.508 ton.Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Kapal ini memiliki kemampuan jelajah mencapai 7200 nautical miles, serta dilengkapi persenjataan 2 x Mer 40 mm dan 2 x Mer 12,7 mm.KRI Teluk Calang-524 dapat mengangkut 10 unit tank leopard, 1 unit panser 2 AVBL, 1 unit transporter, dan 2 unit helikopter. Kapal ini bisa menampung 361 prajurit, 120 personel anak buah kapal (ABK) dan 6 kru Helly.KRI Teluk Calang-524 merupakan Kapal Angkut Tank yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut di Galangan PT. Daya Radar Utama (DRU) Lampung. Dua unit kapal dengan jenis yang sama yakni KRI Teluk Youtefa-522 dan KRI Teluk Palu-523 sebelumnya telah diresmikan dan saat ini telah bertugas di Kolinlamil.Acara peresmian ini juga dihadiri Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin, Ketum Jalasenastri Ny Vero Yudo Margono, Pangkotama TNI AL Wilayah Jakarta dan para pejabat lainnya. (Sof/ANTARA)
Pemeriksaan Ulang Bharada E Diagendakan Komnas HAM
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan ulang terhadap Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.\"Kami sudah mengagendakan itu. Karena sekali lagi kami melakukan apa yang kami dapat kemudian disandingkan dengan keterangan dan alat bukti yang lain,\" kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Anam menjelaskan keterangan atau bukti-bukti yang diperoleh Komnas HAM butuh pendalaman sehingga pemeriksaan ulang terhadap pihak yang diperiksa termasuk Bharada E dibutuhkan.Terkait pernyataan pengacara Bharada E yang menyampaikan kliennya diperintah oleh atasan untuk menembak Brigadir J, Anam mengaku belum mengetahui pernyataan dari pengacara Bharada E yang baru tersebut.Akan tetapi, sambung dia, dalam menyelidiki kasus tersebut Komnas HAM berangkat dari permintaan keterangan yang dilakukan sendiri setelah menyandingkan antara kesesuaian satu dengan lainnya.Khusus hari ini, kata dia, awalnya Komnas HAM mengagendakan suatu kegiatan namun terpaksa ditunda karena adanya perkembangan kasus Brigadir J dalam beberapa hari terakhir.Agenda lainnya ialah Komnas HAM mendatangi suatu lokasi guna mengecek atau memastikan terkait yang telah didapatkan sekitar dua hingga tiga minggu sebelumnya.\"Itu ditujukan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kedalaman dari apa yang sudah kami dapat,\" ujarnya.Ketika dikonfirmasi spesifik lokasi dan apa yang dicek ulang, ia mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyelidikan.\"Kita sudah kirim tim, sudah komunikasi agar kami mendapatkan konfirmasi lebih detail terkait dua atau tiga minggu lalu yang kami dapatkan,\" jelasnya.Selain mengagendakan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi lain, Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik. (Ida/ANTARA)
Sepuluh Juta Bendera Merah Putih Dibagikan Gubernur Papua Barat
Manokwari, FNN - Provinsi Papua Barat menggelar gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan RI sekaligus tindak lanjut instruksi Presiden RI melalui surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 003.1/4397/SJ.Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memimpin gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih kepada masyarakat Manokwari di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin.\"Mulai dari Manokwari agar lebih semarak dan lanjut ke kabupaten lainnya,\" ujar Waterpauw.Waterpauw secara simbolis menyerahkan 10 juta bendera merah putih kepada Lurah Sowi dan Lurah Pasir Putih Kabupaten Manokwari.\"Saya lihat masih kurang pembagiannya kepada ASN (aparatur sipil negara). Prioritaskan dahulu untuk kantor pemerintahan,\" kata Waterpauw.Gerakan 10 juta bendera Merah Putih tersebut untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2022.\"Pengibaran bendera bukan hanya saat 17 Agustus, tetapi selama bulan Agustus di semua wilayah di Papua Barat,\" katanya menegaskan.Selain itu, gerakan ini sebagai ajang sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, ormas, partai politik, dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. (Ida/ANTARA)
Temui Ketua DPD RI, KKI Tolak Revisi UU Praktik Kedokteran
Jakarta, FNN – Organisasi profesi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) meminta bantuan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Permintaan itu disampaikan KKI saat mengunjungi LaNyalla di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta (7/8/2022). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Jialyka Maharani (Sumsel), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Ria Mayang Sari (Jambi) serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sementara KKI diwakili oleh Prof Bambang Supriyatno, Menaldi Rasmin, Adriyati Rafli, I Putu Suprapta, Tini Hadad, Prof Roesje Oewen dan Moestar Moeslim Taher. Menaldi Rasmin menerangkan, ia dan rekan-rekannya merupakan mantan anggota KKI 3 masa bakti 2005-2009, 2009-2014 dan 2014-2020. “Kenapa harus dihentikan, agar keselamatan pasien di seluruh Indonesia tetap terjaga dengan baik dan dunia internasional percaya bahwa Indonesia mengikuti cara yang universal dalam dunia kedokteran untuk menjaga keselamatan kesehatan masyarakat dan pasien khususnya,” kata Menaldi. Menurutnya, KKI sangat prihatin dengan rencana revisi undang-undang tersebut. Sebab, undang-undang ini telah membuat KKI diterima menjadi anggota International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di Kanada pada tahun 2012. Menaldi juga menjelaskan jika pada tahun 2012 KKI dipercaya WHO sebagai penyelenggara pertemuan Konsil negara-negara South Asia Region of WHO. KKI juga dijadikan rujukan oleh beberapa konsil kedokteran beberapa negara di Asia untuk studi banding tentang pelayanan kesehatan di negara dengan penduduk dan wilayah yang cukup luas. “UU ini juga telah memberi kesatuan pemikiran dan sikap bersama antara KKI dengan Kemenkes, Kemendikbud dan kementerian terkait regulasi tentang standar pendidikan, standar kompetensi, standar Fakultas Kedokteran, produksi, program internsip (pemandirian), distribusi, jenjang karir dan kepastian keselamatan pasien dalam praktik kedokteran,” katanya. Sementara Bambang Supriyatno menambahkan, jika undang-undang ini diubah dampaknya pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Sebab ada satu hal krusial dimana intisari dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi profesi kedokteran adalah IDI untuk dokter dan IDGI untuk dokter gigi. “Kalau undang-undang ini diubah, lalu bermunculan banyak organisasi profesi dokter, bisa berbahaya,” kata Bambang. Ia mencontohkan ketika terjadi malpraktik. Jika ada banyak organisasi profesi dokter, maka dokter yang melakukan malpraktik bisa berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya. “Kalau pada saat dia melakukan malpraktik di organisasi IDI A misalnya, nanti dia tinggal pindah ke IDI B. Kalau ada kesalahan lagi di IDI B, dia tinggal pindah ke IDI C,” kata Bambang. Juga tentang standar pengobatan, Bambang menilai akan terjadi kerancuan. Misalnya, di organisasi A untuk standar pengobatan penyakit tipus harus menggunakan infus, rawat inap dan obat antibiotik. Lalu di organisasi B tak perlu rawat jalan, tak menggunakan infus dan hal lain yang berbeda dari metode organisasi A. “Lalu saat rawat jalan pasien meninggal. Terjadi sengketa di pengadilan. Lalu standar mana yang harus kita gunakan. Dokter tersebut merasa benar karena di organisasinya sudah sesuai standar. Sementara menurut ahli dari organisasi lain, prosedurnya salah. Akan terjadi polemik dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan,” tutur dia. Pun halnya dengan standar pendidikan. Jika masing-masing organisasi memiliki standar berbeda dan lulusannya menyebar di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia, maka akan timbul masalah besar. “Karena standarnya tidak sama. Dalam menangani pasien tentu akan timbul masalah dan lagi-lagi, masyarakat yang dirugikan,” kata Bambang. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi KKI. Menurut LaNyalla, pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang harus ditekankan. “Kualitas pelayanan masyarakat tentu merupakan hal utama yang harus dikedepankan. Jangan sampai keselamatan masyarakat terancam akibat polemik ini. Ini urusan nyawa manusia. Saya akan salurkan aspirasi KKI,” kata LaNyalla. (Ida/LC)
Ini Pesan Anis Matta Saat Memimpin Pendaftaran Partai Gelora Indonesia Ke KPU RI
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut. Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora. Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta. Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran. \"Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan angarana turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,\" kata Anis Matta, Minggu (7/8/2022). Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari \'tulang belulang\' penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu. Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki \'ide gila\' yang bisa membangun partai di tengah krisis. \"Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,\" kata Anis Matta berseloroh sambil ter tertawa. Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024. \"Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,\" tegas Anis Matta. Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia. \"Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,\" jelasnya. Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando. Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. \"Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?\" kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata \"setuju\" Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu. \"Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,\" kata dia. Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT. Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. \"Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,\" ujarnya. Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024. \"Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,\" pungkas Anis. (sws)
Bersama Cucu, Presiden Berjalan Santai di Lokasi CFD
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan santai bersama cucunya, Jan Ethes Srinarendra, di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD), Minggu.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden Jokowi dan keluarga mulai berjalan kaki di area CFD.Suasana di area tersebut ramai oleh masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga atau sekadar jalan santai.Di sepanjang jalan, tak sedikit masyarakat yang menyapa Presiden dan Jan Ethes.Pada kesempatan tersebut Jan Ethes sempat membeli balon, kemudian membagikannya kepada sejumlah pengunjung yang membawa anak kecil.\"Terima kasih Mas Ethes,\" ujar seorang warga yang diberi balon.Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga meminta untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara, maupun dengan Jan Ethes.\"Pak Jokowi, boleh foto?\" ujar masyarakat yang kemudian dijawab dengan lambaian tangan memanggil oleh Presiden.Setelah berjalan sejauh kurang lebih 2 kilometer, Presiden dan keluarga meninggalkan lokasi CFD sekitar pukul 08.25 WIB.Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta yang juga ayah dari Jan Ethes, Gibran Rakabuming Raka. (Sof/ANTARA)
Konsensus Nasional untuk Melawan Virus Radikalisme dan Terorisme
Jakarta, FNN - Tantangan menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme dari tahun ke tahun kian meningkat seiring kemajuan teknologi informasi digital dan meluasnya pengguna media sosial.Hal itu digunakan oleh kelompok terorisme untuk kepentingan mereka, misalnya menyebarkan jebakan paham radikal dibungkus bahasa agama, termasuk menggaet anggota baru melalui baiat secara daring.Lihat saja, perbedaan antara pola penyebaran radikalisme dan terorisme antara Al Qaeda (didirikan jutawan Arab Saudi, Osama bin Laden, awal 1980-an) dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah, dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Mosul, Irak, pada 2014).Perkembangan Al Qaeda cenderung konvensional dengan pola rekrut melalui tatap muka dan perkembangan terbatas. Berbeda dengan ISIS, polanya begitu masif dan cepat menyasar ke berbagai negara, semua jenis kelamin dan usia --khususnya generasi milenial dan generasi Z-- pasalnya gerakan ini lahir bersamaan kemajuan teknologi informasi digital dan luasnya pengguna media sosial. Sering kita baca atau lihat berita tentang seorang remaja dari suatu negara yang susah-payah pergi ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mereka mengenal organisasi teroris itu melalui media sosial di internet.Kemajuan teknologi informasi digital dan media sosial menjadi \"ladang subur\" untuk kelompok teroris dalam menyebarkan \"virus\" Intoleransi, radikalisme dan terorisme. Para aktor intelektual ini paham bahwa intoleransi dan radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme.Para anggota ISIS yang tidak mau disebut teroris namun \"mujahidin\" --memanipulasi istilah keagamaan oleh penganut paham radikal dengan bingkai agama-- tersebar dari berbagai negara baik dari negara-negara Asia dan Eropa, Amerika, bahkan dari Indonesia yang umumnya berusia produktif.Dua contoh kasus belakangan ini menjadi indikasi kaum milenial dan generasi Z (Gen Z) kini memang jadi sasaran.Milenial atau generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yakni mereka yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. Sedangkan generasi yang lahir setelah generasi Y (milenial) adalah mereka yang lahir pada 1995 sampai dengan 2010. Kadang Gen Z disebut juga sebagai i-Generation atau generasi internet atau generasi net.Ledakan bom di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28 Maret 2021) dilakukan Lukman dan Dewi pasangan suami istri kelahiran 1995 atau tergolong Gen Z.Kemudian kasus yang menghentakkan, tentang indikasi seorang wanita Gen Z --kelahiran 1995-- bernama Zakiah Aini, diperkirakan terpapar virus melalui dunia maya dan menjadi seorang lone wolf memilih jalan \"jihadis\" dengan menyerang Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Rabu petang (30 Maret 2021).Mereka ternyata berbeda aliran terorisme, yakni Lukman dan Dewi berafiliasi pada Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berkiblat ke Jalo di Filipina Selatan, sementara lone wolf Zakiah Aini diduga bagian dari jaringan ISIS.Kian meluas tantangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Jakarta, 2 Agustus 2022 dalam amanatnya sebelum digelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Dianalogikan sebagai virus, dia --dalam acara itu mengenakan baju daerah dari Palembang-- menjelaskan ideologi yang mengusung kekerasan dan anti kemanusiaan itu menyebar sangat cepat.Menghadapi berbagai tantangan itu, maka BNPT terus melakukan berbagai upaya, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain organisasi keagamaan, tokoh agama dan perguruan tinggi.Perang melawan virus tersebut tidak mungkin hanya oleh BNPT atau Detasemen Khusus 88 Antiteror namun menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga berkolaborasi adalah langkah strategis.Kali ini, BNPT kembali berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.Melalui kerja sama itu, maka selain Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, juga digelar rapat koordinasi nasional antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang di bawah koordinasi BNPT dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di bawah koordinasi Kemendagri dari 34 provinsi.Kegiatan itu juga menghadirkan pejabat Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari 34 provinsi.Dalam acara itu digelar pula Dialog Kebangsaan melibatkan sejumlah pembicara antara lain Pastur Antonius, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Marthinus Hukom, dan Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi R Ahmad Nurwakhid.Perkokoh konsensus nasionalKesiapsiagaan Nasional adalah amanah UU Nomor 5/2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.Kesiapsiagaan nasional sebagai salah satu strategi pencegahan terorisme dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme.Kesiapsiagaan nasional juga sebagai bentuk kewaspadaan dari kian meningkatkan potensi ancaman radikalisme dan terorisme, terutama bagi kawula muda.Pertanyaannya mengapa generasi milenial dan Gen Z jadi sasaran teroris untuk menggaet jadi kelompoknya ?Amar menyebut ada dua faktor, pertama karena usia mereka --khusus Gen Z-- yang masih labil atau dalam proses pencarian jati diri sehingga mudah terpapar virus.Faktor kedua, karena derasnya pengaruh global di era kemajuan teknologi digital serta meluasnya pengguna media sosial seperti kondisi sekarang.Diperkirakan dari total penduduk Indonesia 270 juta jiwa itu ada 202 juta jiwa pengguna internet dan 80 persen adalah memiliki akun berbagai media sosial. Dari pengguna media sosial, 60 persen adalah kawula muda atau generasi milenial dan Gen Z.Menghadapi tsunami informasi dari media sosial maka harus dilawan dengan penguatan literasi, dan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam memperkokoh ketahanan nasional, terdiri berbagai aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Inteloransi, radikalisme, dan terorisme adalah ancaman nyata yang merupakan transnasional ideologi, kejahatan yang anti dengan konstitusi negara dan ideologi negara Pancasila.Indonesia hakikatnya punya identitas diri namun tantangan terus menghadang sebagai konsekuensi dalam pergaulan global yang sarat dengan berbagai kepentingan internasional, nasional dan domestik.Sistem nilai bangsa Indonesia ini terbukti tangguh namun kadang dilupakan. Dari Sabang hingga Marauke terdapat lebih dari 1.300 suku, 600 bahasa ibu, ada agama yang disahkan dan aliran semua adalah kekayaan yang dirumuskan dalam Pancasila.Tapi derasnya pengaruh globalisasi maka sebagian anak bangsa terpengaruh dan berpaling dari ideologi luhur bangsa, yakni Pancasila yang antikekerasan.Menurut dia, jika penanganan virus Covid-19 berhasil dengan berbagai vaksin maka menangkal virus intoleransi, radikalisme dan terorisme juga perlu vaksin, yakni dengan memperkuat konsensus nasional pada empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.Ubah paradigmaSementara itu Hukom menjelaskan ada beberapa poin penting terkait perubahan paradigma dalam penanganan teroris dan eks narapidana terorisme.Langkah itu antara lain mengusulkan agar para eks narapidana terorisme diundang hadir saat perayaan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus 2022. Ini terkait upaya memperlakukan para eks narapisana terorisme secara lebih manusiawi dan memperkuat rasa nasionalis mereka.Upaya lain dalam mengubah paradigma itu, yakni kewenangan Detasemen Khusus 88 dalam proses penangkapan dan penahanan bukan untuk memenjarakan badan tapi mengubah cara pandang atau keyakinan mereka, ini jadi dasar dibentuk program \"Pesantren 200 Hari\".Sesuai UU Nomor 5/2018, Detasemen Khusus 88 Antiteror diamanatkan untuk penangkapan dan penahan selama 14 hari dan bisa ditambah tujuh hari serta proses penyidikan 200 hari. Terkait upaya mengubah pola pikir itu maka lahir program \"Pesantren 200 hari\" untuk penguatan moderasi beragama.Berbagai kegiatan dalam program \"Pesantren 200 Hari\", disebut Hukom, sebagai internalisasi nilai-nilai baru untuk menghapus doktrin kekerasan yang sebelumnya mereka dapatkan sebagai anggota teroris.Aparat Detasemen Khusus 88 di daerah juga diperintahkan memperlakukan eks narapidana khusus dan keluarganya secara baik. Misalnya, diperintahkan aparat Detasemen Khusus 88 di daerah harus menyambut eks narapidana terorisme saat keluar dari penjara dengan suatu pesta. Kegiatan itu harus melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat, tujuannya agar mereka bisa diterima kembali dan tidak eksklusif.Berdasarkan pengalaman Detasemen Khusus 88 Antiteror, hampir semua pelaku teroris dalam interaksi sosial berlaku eksklusif.Sedangkan pendekatan kesejahteraan, mereka juga mencari pekerjaan dan menyantuni keluarganya, khususnya bagi eks narapidana terorisme dari lapisan tak mampu.Tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror ini kadang dicibir dan diprotes sejumlah kalangan, padahal tujuannya selain untuk kemanusiaan juga sebagai sarana kontak agar petugas tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi sangat penting dalam menjaga mereka agar tidak terpapar lagi.Upaya mengubah paradigma oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror --khususnya memandang anggota teroris sebenarnya korban dari jebakan paham anti kemanusiaan-- cukup berhasil dalam menyembuhkan para eks narapidana terorisme dan keluarganya baik dari virus radikalisme maupun dari trauma psikis akibat hukuman sosial.Salah satu contoh, berhasil menjadikan seorang anak teroris bisa diterima di lingkungannya yang sebelumnya selalu murung, dikucilkan dan tak mau bergaul.Ia menyebut itu adalah anak dari Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto (saat itu sebagai menteri koordinator bidang Polhukkam) di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10 Oktober 2019).Adapun Nurwakhid mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain --apalagi Irak, Afganistan dan Suriah-- maka hakikatnya Indonesia cukup berhasil menjaga kestabilan keamanan dari ancaman radikalisme dan terorisme.\"Kata kunci\" sehingga Indonesia berhasil melawan virus itu, yakni terus menjalin kolaborasi, memperkokoh konsensus nasional dan mengubah paradigma dalam penanganan para tahanan dan eks narapidana terorisme.Perubahan paradigma telah menumbuhkan asa baru bagi eks narapidana terorisme bahwa mereka bisa kembali diterima sebagai anak bangsa meski sebelumnya sempat tersesat dengan paham anti kemanusiaan.Strategi lainnya, kata dia, adalah terus membangun dan menyebarkan kontra narasi bahkan kontra simbol-simbol di ruang digital untuk melawan radikalisme.Hal itu tergambar dari keindahan musik angklung dengan melibatkan semua peserta rapat koordinasi nasional yang mendapat pelatihan singkat oleh seorang pemandu untuk memainkan alat musik dari Jawa Barat itu saat pembukaan acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Inilah gambaran utuh Indonesia bak sebuah simponi yang meski berbeda-beda tangga nada pada setiap alat angklung --simbol keanekaragaman budaya, suku dan agama-- namun bisa melahirkan keindahan alunan suara jika musik dimainkan bersama-sama (berkolaborasi) dan harmoni dalam memperkokoh konsensus nasional. (Sof/ANTARA)
Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU
Jakarta, FNN - Ahad (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU dengan kehadiran sekitar 5.000an kadernya. Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. \"Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022). Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya. \"Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,\" katanya. Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU. Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat. Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video. Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pujul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta. “Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri. (sws).
Jokowi Janji Mau Naikkan Pensiunan TNI, Semoga Tak Ingkar Janji Lagi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pensiunan TNI di SICC (Sentul Internasional Convention Center), Jumat, 5 Agustus 2022. Jokowi berjanji akan menaikkan pensiun para purnawirawan TNI. “Keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi dan mengkondisikan tiga periode,\" kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official. Berikut petikan lengkapnya: Halo apa kabar? Wah, akhir pekan hari yang cerah dan saya kira bagi kalangan TNI pensiunannya terutama, pasti juga cerah karena ada sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Betul. Yang cerah itu sinyalnya. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin itu, saya mesti menyampaikan semacam ralat, karena ini saya mendapat ralat dari beberapa viewer kita ya mengingatkan bahwa beda antara Yanmas dengan Yanma. Kemarin kita bahas soal Pak Ferdy Sambo dan sejumlah Jenderal yang ditempatkan di Yanma. Jadi yang berbeda itu Yanma (Pelayanan Markas) bukan Yanmas (Pelayanan Masyarakat). Jadi beda. Ini penting mengingatkan karena sebagai lembaga penyiaran kita memang ada di dalam kode etik undang-undang dan sebut juga hak jawab dan hak koreksi. Kalau hak jawab itu adalah orang yang merasa dirugikan dan kita berkewajiban untuk memberikan porsi hak jawab. Sementara hak koreksi itu ya seperti ini, koreksi atau ralat kalau ada yang salah, siapa saja yang merasa tahu dan kita salah jadi diingatkan untuk dikoreksi. Dengan demikian, dengan ini saya perbaiki. Pelayanan Markas ini sebenarnya bahasa halus, kalau untuk para Jenderal ya masuk kotaklah. Itu dinon-jobkan. Terima kasih dan terus kita selalu diingatkan, dan sekali lagi bahwa sebagai lembaga penyiaran jika Anda merasa dirugikan Anda boleh mengajukan hak jawab, kalau Anda merasa ada yang salah pada kami silahkan dikoreksi. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal yang ini saya kira nggak perlu dikoreksi. Saya bingung kemarin ketika melihat video-video silaturahmi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Tahun 2022. Kalau nggak salah ini yang pertama kalinya. Banyak yang kontra, banyak yang nggak sepakat juga ini. Ada apa mobilisasi? Kok kesannya dimobilisasi para Purnawirawan Angkatan Darat gitu. Nah, yang kemudian saya bingung ini sebenernya yang kampanye ini Bapak Prabowo atau Pak Jokowi? Kalau Pak Prabowo, wajarlah, dia masih ingin Pilpres maju lagi. Atau dua-duanya kampanye karena ada Projo, Prabowo Jokowi. Ya, saya kemarin pas melintas di situ. Saya dari Sentul dan beberapa polisi yang saya kenal gitu bilang, “Eh, Pak Rocky, nggak mampir?” Saya bilang, “Ya, saya nggak bakal jadi purnawirawan tuh”. Jadi, sebetulnya orang anggap bahwa ada kebutuhan Presiden Jokowi itu terutama, atau panitia ya kabinet Jokowilah untuk saat-saat terakhir, ya memberi semacam tanda jasa pada para purnawirawan. Tapi itu terlalu eksklusif juga, karena banyak juga yang purnawirawan, guru purnawirawan (pensiun). Jadi orang melihat ada semacam eksklusivitas, apalagi Pak Prabowo adalah juga seorang militer dan mengumpulkan purnawirawan. Beberapa purnawirawan justru merasa nggak perlu hadir ke situ karena itu politis kan. Saya dapat banyak juga informasi, “Bang, sudah tahu ada undangan?” “Ya, saya tahu tuh.” “Saya nggak mau datang”. Kenapa, ya itu politis. Tetapi, lepas dari soal politis, memang ada kebutuhan Pak Jokowi untuk merasa aman di dalam satu komunitas. Sekarang dia merasa aman karena diasuh oleh Pak Prabowo. Begitu kira-kira. Jadi rasa aman yang kemarin itu rasa aman yang disajikan oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo langsung memuji-muji Pak Jokowi di depan para purnawirawan. Demikian juga kalau relawan melakukan Munas semacam itu, Pak Jokowi merasa aman. Jadi kelihatannya Pak Jokowi dapet semacam relasi antara keinginan dia untuk merasa aman dan apa yang masih bisa dia berikan pada kelompok ini. Karena itu kemudian dijanjikan langsung kan. Rasa aman itu kan langsung menimbulkan keinginan untuk memberi balas jasa. Atau sebelumnya balas jasa dulu supaya rasa aman dapat. Saya akan panggil Ibu Sri Mulyani. Mungkin Ibu Sri Mulyani sekarang lagi bingung mau dipanggil buat ambil dari mana lagi duitnya. Tetapi, karena sudah diucapkan Pak Jokowi di forum publik ya pasti Sri Mulyani harus taati itu. Kan berkali-kali dia tahu semacam bocoranlah. Maka dia bingung, ini dari mana uangnya? Sama dulu waktu Pak Jokowi di kampanye tahun ke-2, minta supaya siapkan uang 10 triliun buat kartu Pintar segala macam, kan Sri Mulyani berkomentar, waduh itu dari mana uangnya. Tapi karena sudah diucapkan akhirnya musti dicari dan nggak ketemu uangnya. Kosong. Jadi saya lihat Pak Jokowi sekaligus mendua sebetulnya. Dia tahu ekonomi lagi buruk, kan beliau sendiri yang mengatakan ya tapi ini APBN kita lagi bermasalah, tapi dijanjikan. Ya itu pusingnya Sri Mulyani. Jadi ini yang seger kemarin itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang puyeng sekarang Ibu Sri Mulyani. Ya, saya kira Anda terlalu serius menafsirkan ucapan Pak Jokowi. Sri Mulyani saya kira pasti lebih paham dibandingkan masyarakat. Masyarakat sudah tahu kok kalau menafsirkan ucapan Pak Jokowi itu secara terbalik. Ini janji di depan publik yang nanti akan dibongkar lagi. Tapi mungkin Pak Jokowi akan bilang, ya Cuma janji kok ditagih. Nah, hal yang begini yang orang lihat memang Pak Jokowi masih dalam tahap berkampanye. Sudah di ujungnya pun masih mau berkampanye. Demi apa kampanye itu pertanyaannya kan? Nanti ada musyawarah rakyat, di situ beliau akan bisa diminta untuk mempersiapkan seseorang yang bakal merawat dia nanti setelah lengser. Ini kan juga Purnawirawan, berkampanye di depan purnawirawan dengan sinyal bahwa ia peduli dengan keadaan. Karena Purnawirawan kan mungkin 10% di situ Jenderal yang tahu juga keadaan ekonomi Indonesia. Jadi pasti akan ada pembicaraan di kalangan purnawirawan juga. Saling WA, itu bener nggak sih janjinya? Jadi kira-kira begitu. Kata FNN, oh nggak usah terlalu percaya tuh karena beliau men of contradiction. Jadi biasa saja. Jadi kita kita melihat sebetulnya suasana baru. Yang agak unik, Pak Prabowo gembiranya berlebihan. Oke, tapi gini ya. Kalau jenderal-jenderal saya kira bagaimanapun pasti tabungannya ya lebih banyak dibandingkan para prajurit level Tamtama, Bintara gitu. Ini kan dalam situasi begini nggak tepat jugalah kalau cuma memberi angin segar. Karena ekonomi sulit. Lepas dari apapun, para purnawirawan, terutama yang level bawah ini, pangkat-pangkat rendah ini, ya jelas berharap banyak kalau ada ucapan dari seorang Presden semacam itu. Ya, kalau buat saya, mestinya Pak Jokowi mulai dengan justru memberitahukan keadaan sebenarnya, ekonomi sulit dan kami memang masih ada cadangan, tapi subsidinya juga naik sehingga pengeluaran untuk rakyat banyak. Nah, purnawirawan mungkin ikut prihatin. Kan itu lebih lebih membumi, karena dengan sendirinya orang merasa oke ada kejujuran dari Pak Jokowi. Kalau sekarang justru bikin kecemburuan karena seolah-olah dieksklusifkan purnawirawan ini. Kenapa purnawirawan dikumpulkan di situ, karena di situ petinggi-petinggi Pak Jokowi yang berjejer itu ada Pak Luhut, Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono. Jadi, semua kemudian melihat ini betul-betul politis dalam upaya untuk membackup beliau. Jadi ini ide siapa? Ide Pak Luhut atau Pak Prabowo atau ide Projo? Mungkin Projo bilang yang nggak mungkinlah kami mengumpulkan purnawirawan itu. Susah masuk akalnya. Tetapi, sekali lagi, kejujuran seorang pemimpin harus terbaca di dalam cara dia meminta dukungan yang otentik. Ini menurut saya tidak otentik, apalagi kalau misalnya dalam dua bulan ke depan ada krisis ketegangan Taiwan dan Cina, lalu krisis bahan bakar lebih meningkat, krisis energi meningkat, dan kita tidak ada uang, lalu para purnawirawan merasa awas bohong lagi ya. Itu sebetulnya yang nggak sehat. Ya kita cuma mau kasih semacam sinyal ya tidak usah berjanji itu. Lebih bagus pastikan bahwa saya presiden berterima kasih kepada para purnawirawan karena ikut merawat bangsa supaya tidak terpecah-belah, dan saya ingin agar ada presiden baru yang juga bisa meneruskan ide kesatuan sebagaimana para purnawirawan bersatu. Itu saya kira lebih enak didengar karena ini kan langsung kayak nyogok. Itu buat apa Presiden diform semacam itu, bertindak seperti calo itu atau makelar. Kan dalam tafsirnya begitu. Ini moment yang bagus sekali buat presiden untuk menerangkan keadaan bangsa. Kalau saya simak ini kelihatannya masih “if” Bung Rocky. Artinya, nanti Pak Jokowi bisa ngeles bahwa saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani. Begitu saya ajak itung-itungan ternyata itungannya nggak masuk. Jadi ya batal. Kan gitu. Tapi gini, saya ini kemudian jadi penasaran. Saya kemudian bongkar-bongkar, ternyata saya ketemu bahwa dulu itu sempat lima tahun di awal periode Pak Jokowi itu gaji para pensiunan nggak naik. Dan kemudian, akhirnya naik pertamakalinya, pada bulan Maret 2019. Sebulan kemudian, tanggal 17 April kita melaksanakan Pemilu. Tapi, yang sejak kemarin saya mikir, untuk apa Pak Jokowi berkampanye lagi? Wajar kalau pada tahun 2019 beliau memanfaatkan anggaran untuk mendongkrak elektabilitasnya. Sah-sah saja itu, meskipun secara etika kurang baik tapi secara anggaran nggak ada persoalan. Tapi kalau sekarang apa yang harus dikejar oleh Pak Jokowi? Itu pertanyaan publik begini, ngapain masih kampanye? Ya jawabannya jelas, untuk conditioning, untuk mengondisikan tiga periode. Kan dengan mudah orang bilang enggak, bukan untuk tiga periode. Lalu apa? Kan yang antri juga untuk dapat semacam janji itu adalah guru-guru honorer yang juga kadang tiga bulan belum dibayar gajinya. Jadi kenapa dipilih secara strategis kaum purnawirawan ini, mungkin ada keresahan di kalangan purnawirawan yang kita dengar juga, ada kelompok-kelompok yang berpendapat kok arah bangsa ini enggak bagus ya. Kok Pak Jokowi gagal untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi keadaan ini membuat interpretasi kita jadi berlapis karena ada keresahan maka Pak Jokowi datang dengan janji, atau karena memang Pak Jokowi ingin memelihara komunitas ini untuk meloloskan ide tiga periode, suatu waktu. Karena segala hal yang terus berlangsung sekarang tetap orang akhirnya mengetahui kalau Pak Jokowi itu memang nggak ingin menghentikan ide tiga periode, sekaligus sinyal buat Ibu Mega bahwa saya Presiden Joko Widodo memang saya anggota partai, tetapi bukan petugas partai. Jadi semua sinyalnya begitu karena Ibu Mega mungkin akan berkomentar ngapain masih kampanye. Kan sudah dibilang semua kampanye tunggu perintah saya. Jadi, sekali lagi keadaan semacam ini memberi sinyal bahwa ada persiapan di istana untuk memuluskan kembali Pak Jokowi itu. Yang sementara ini Pak Prabowo sudah diusung sebagai calon presiden dan Pak Jokowi wakil presidennya Prabowo-Jokowi. Lalu orang mulai bikin kalkulasi kalau ada sesuatu terjadi goncangan kecil berarti Pak Jokowi bisa kembali jadi presiden karena wakil presiden bisa diaktifkan kembali. Jadi semua analisis jadi kacau dan orang lupa bahwa yang kita tuntut itu adalah kompetisi dari 0%, bukan yang jual-jual janji semacam ini. Itu kira-kira analisis kita. (ida, sof)
