POLITIK
Pelibatan Dunia Pendidikan Penting pada Revisi UU Sisdiknas
Jakarta, FNN - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menilai pelibatan dunia pendidikan sangat penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).Menurut dia, dirinya akan mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik terkait revisi UU Sisdiknas, mulai dari proses penyusunan hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya.\"Saya akan mendengarkan kritikan tersebut dan selanjutnya akan mempelajari dan mendalami usulan RUU ini sekaligus akan menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat,” kata Taufik Basari di Jakarta, Senin.Menurut dia, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan menjadi sangat penting karena RUU Sisdiknas diharapkan bisa menjadi acuan yang terintegrasi dalam pengaturan pendidikan di Indonesia.Dia menilai semua pihak harus hati-hati dan cermat dalam menyusun RUU Sisdiknas, apalagi pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa.“Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD 45,” ujarnya.Dia berharap setiap RUU yang diusulkan sebelumnya harus melalui proses pelibatan publik dan pemangku kepentingan secara bermakna.Apalagi, kata dia, sektor pendidikan selalu menjadi fokus pemerintah sehingga anggarannya sangat besar karena persentasenya telah ditentukan konstitusi.Taufik menjelaskan RUU usulan pemerintah itu mengintegrasikan sekaligus tiga undang-undang, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.“Karena itu agar RUU Sisdiknas sebaiknya dikaji bersama masyarakat sebelum diajukan dalam Prolegnas Prioritas 2023,” katanya.Taufik menjelaskan ketika DPR membahas UU Cipta Kerja dirinya menolak pasal-pasal yang diajukan pemerintah untuk dimasukkan menjadi klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja karena terdapat semangat komersialisasi pendidikan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi.Menurut dia, setelah perdebatan panjang dan proses lobi, akhirnya klaster pendidikan tersebut dicabut dari draf RUU Cipta Kerja.Dia berharap semangat komersialisasi pendidikan tidak lagi dimunculkan dalam draf RUU Sisdiknas. (Ida/ANTARA)
Caleg Mantan Koruptor Harus Diinformasikan kepada Pemilih
Jakarta, FNN - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum, media massa, dan platform media sosial untuk memberikan informasi kepada para pemilih mengenai calon legislatif mantan koruptor yang ikut kontestasi Pemilu 2024.\"Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), stasiun televisi, media massa, dan platform media sosial harus menginformasikan secara rutin kepada pemilih mengenai nama-nama calon (anggota legislatif) yang merupakan mantan koruptor,\" kata peneliti Perludem Nurul Amalia dalam webinar bertajuk \"Mantan Terpidana Korupsi Boleh Nyaleg?\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Perludem di Jakarta, Senin.Selain itu, tambah Nurul, perlu pula disertakan informasi mengenai kasus korupsi yang menjerat calon legislatif bersangkutan.Rekomendasi yang disampaikan Nurul ini berkaitan dengan tanggapan Perludem atas mencuatnya narasi bekas narapidana tindak pidana korupsi yang diperbolehkan untuk maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024.Narasi itu muncul dari pembahasan mengenai ketentuan yang dimuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Dalam pasal itu disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.Menurut Amalia, memilih anggota legislatif yang merupakan mantan koruptor atau narapidana tindak pidana korupsi berpotensi menghambat perwujudan salah satu tujuan pemilu, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.Selain memberikan informasi kepada publik mengenai caleg yang merupakan mantan koruptor, Perludem juga merekomendasikan kepada KPU untuk memasang nama dan foto caleg mantan koruptor di setiap tempat pemungutan suara (TPS) beserta informasi bentuk korupsi yang dilakukan pihak bersangkutan.Dengan langkah ini, pemilih dapat menghindari memilih calon anggota legislatif yang pernah melakukan tindak pidana korupsi.Berikutnya, Amalia menyampaikan Perludem pun merekomendasikan kepada KPU agar menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang mengatur adanya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Sebut Penyuluh Berperan Penting Jaga Ketahanan Pangan
Medan, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai peran penyuluh pertanian amat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu dikatakan LaNyalla yang hadir secara virtual di Konferensi Asosiasi Program Studi Penyuluhan-Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia yang dilaksanakan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Sabtu (27/8/2022). Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘Penguatan Kebijakan dan Anggaran dalam Pengembangan Inovasi dan Penyuluhan guna Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan’. LaNyalla menjelaskan, penyuluh pertanian merupakan interlekutor komunikasi pembangunan untuk memastikan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan praktik dan kebutuhan di lapangan. “Saya menilai penyuluh pertanian merupakan garda terdepan untuk memastikan agar program ketahanan pangan di Indonesia berhasil,” ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, dari hasil ia berkeliling ke seluruh Indonesia, ia menilai ada masalah pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya dalam hal implementasi kebutuhan di daerah dengan apa yang direalisasikan dari pusat. “Saya pernah melihat sendiri, beberapa traktor pertanian bantuan pemerintah pusat tidak digunakan secara maksimal karena tidak sesuai dengan akses ke lahan yang sempit yang berada di lereng bukit dan kendala lain. Hal semacam ini juga terjadi di peralatan-peralatan bantuan lain,” tutur LaNyalla. Tak hanya pada mekanisasi pertanian, LaNyalla juga menilai terjadi kendala pada program inovasi pertanian, inovasi bibit baru, perubahan pola tanam, perubahan skema pemberian pupuk dan lain-lain yang seringkali terjadi kendala di lapangan. “Di sinilah peran strategis dan penting para penyuluh dan komunikator pembangunan, khususnya di sektor pertanian,” tegas LaNyalla. LaNyalla akan meminta Komite II dan Komite IV di DPD RI untuk menyuarakan hal ini kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. “Karena kami di DPD RI bukan pembentuk Undang-Undang APBN, sehingga kami hanya bisa menyampaikan aspirasi sesuai tema konferensi hari ini,” papar dia. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menyatakan optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mendukung hal tersebut, LaNyalla mendorong pemerintah melakukan percepatan penggunaan bio-teknologi. Dikatakan LaNyalla, isu tentang ketahanan dan kedaulatan pangan memang menjadi isu penting, selain energi hijau dan pemanasan global serta lingkungan. Karena pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang. “Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2050 mendatang. Di mana pada saat itu, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia,” kata LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, berdasarkan analisa Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut, sebagai konsekuensi agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, LaNyalla berbicara lebih fundamental tentang membangun ketahanan pangan. Sebab baginya, sudah seharusnya Indonesia dengan keunggulan komparatif sumber daya alam penunjang pangan, bisa menjadi lumbung pangan dunia, baik melalui kesuburan tanahnya, iklimnya, hutannya, lautnya dan panjang garis pantainya. Namun, hal tersebut sulit dicapai dengan komponen utama yang kita tidak berdaulat atas hal itu. Sebab, sejauh ini, komponen-komponen tersebut masih kita dapatkan secara impor. “Ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin membangun suatu kedaulatan dengan komponen yang kita tidak berdaulat,” tutur LaNyalla. LaNyalla pun mengajak bangsa mengakhiri rezim impor. Terutama komponen impor dalam proses produksi pertanian kita sendiri. Karena konsepsi dari nilai-nilai luhur yang terdapat di Pancasila, yang merupakan rumusan para pendiri bangsa, sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu kita menanam apa yang bisa tumbuh di sini. Dan kita memakan apa yang tumbuh di sini. “Jadi sudah waktunya Indonesia mempercepat revolusi bio-teknologi dengan orientasi yang sangat terukur. Negara harus mengarahkan program rekayasa genetika dengan pendekatan bio-teknologi dengan empat target, yaitu hasil yang bisa dikembangkan, tahan terhadap perubahan iklim, aman dikonsumsi, dan berdampak positif terhadap lingkungan,” ucap LaNyalla. (Ida/LC)
Pemerintah Menaikkan Honor Badan Ad Hoc pada Pemilu 2024
Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan honor badan ad hoc atau penyelenggara pemilihan di level bawah pada Pemilu serentak 2024.Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho di Bantul, Minggu mengatakan, KPU RI per tanggal 5 Agustus sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan ketentuan penganggaran, yang salah satunya terkait masalah honor badan ad hoc Pemilu 2024.\"Sudah disampaikan ke kita sebagai penyelenggara di tingkat daerah, memang untuk Pemilu 2024 akan ada kenaikan honor untuk badan ad hoc, terutama untuk PPK, PPS, pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) dan KPPS,\" katanya.Dia mengatakan, honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024 sebesar Rp2,5 juta untuk ketua, dan Rp2,2 juta untuk anggota, sementara pada pemilu 2019 honornya sebesar Rp1,8 juta untuk ketua, dan Rp1,6 juta untuk anggota.Sementara untuk panitia pemilihan suara (PPS) tingkat kelurahan pada Pemilu 2024, besaran honornya Rp1,5 juta untuk ketua, dan Rp1,3 juta untuk anggota, naik dari pemilu 2019 yang Rp900 ribu untuk ketua, dan Rp850 ribu untuk anggota.Kemudian untuk petugas pantarlih honornya menjadi Rp1 juta, ada kenaikan sebesar Rp200 ribu dibanding Pemilu 2019 yang sebesar Rp800 ribu.\"Kemudian untuk KPPS pada Pemilu 2024, ketua honornya Rp1,2 juga, anggota Rp1,1 juta, dan untuk linmas Rp700 ribu. Naik cukup signifikan dibanding Pemilu 2019 yang Rp550 ribu untuk ketua, anggota Rp500 ribu dan petugas ketertiban TPS sebesar Rp500 ribu,\" katanya.Didik mengatakan, bahwa penganggaran honor badan ad hoc Pemilu 2024 yang bersumber dari APBN itu itu sudah menjadi ketentuan dari Kemenkeu, dan agar dilaksanakan KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.\"Prinsip KPU juga memberikan apresiasi, karena pemerintah melalui Kemenkeu sudah mengakomodir kenaikan usulan honor pada badan ad hoc, karena sebenarnya beban yang paling berat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di teman teman badan ad hoc terutama KPPS,\" katanya.Dia mengatakan, untuk PPK dan PPS pada pemilu 2024, honor tersebut merupakan honor bulanan selama masa kerja badan ad hoc itu. Pengalaman pemilihan tahun sebelumnya, masa kerja PPK dan PPS selama 10 bulan.\"Jadi misalnya untuk PPK masa kerjanya 10 bulan honornya per bulan sebesar Rp2,5 juta, sementara untuk honor kegiatan hanya bagi KPPS dan petugas ketertiban TPS, itu sekali kerja tidak dihitung bulanan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Kirab Merah Putih: Kapolri Mengajak Masyarakat Menjaga Persatuan-Kesatuan
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan atas nama NKRI, saat menghadiri kegiatan Kirab Merah Putih yang diikuti puluhan ribu masyarakat lintas agama dan budaya di Monas-Bundaran HI, Jakarta.\"Kita harus ingat, di atas semuanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga, di atas semuanya yang namanya Pancasila harus tetap kita pertahanan, di atas semuanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati,\" kata Listyo saat berpidato di panggung Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan ke depan, baik dari tingkat nasional maupun global.Sigit memaparkan tantangan tersebut di antaranya adalah pandemi COVID-19, di mana Indonesia berhasil membuktikan mampu terbebas dari COVID-19 dengan capaian vaksinasi yang termasuk tertinggi di dunia berkat semangat persatuan dan kesatuan.\"Karena persatuan dan kesatuan pula lah Indonesia saat ini bisa bangkit. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5,44 persen,\" ujarnya.Kemudian tantangan berikutnya, kata Sigit, ialah ancaman krisis pangan dan energi global. Ia mengingatkan semangat persatuan dan kesatuan menjadi modal utama agar Indonesia mampu mencapai ketahanan pangan dan energi.\"Kalau kita tidak hati-hati, tidak siap untuk menghadapi ini maka Indonesia juga akan terdampak,\" kata eks Kabareskrim Polri itu.Tantangan selanjutnya, sambung Sigit, adalah Pemilu 2024 serentak mendatang. Menurutnya semangat persatuan dan kesatuan diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terpolarisasi akibat dari politik identitas yang mengemuka seperti pada Pemilu 2019 lalu.\"Di tahun 2024 kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat, dan tentunya yang paling penting jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan polarisasi bangsa,\" kata Sigit.Selain itu, Sigit menyebut pula bahwa Indonesia pada tahun 2030 mendatang akan mencapai bonus demografi. Untuk itu ia menekankan perlunya semangat persatuan dan kesatuan agar dapat memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik-baiknya.\"Namun kalau kita lalui dengan cara-cara yang keliru, sebaliknya, Indonesia bonus demografi yang ada akan menjadi bencana dan kita akan terpuruk,\" tutur Sigit.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu pagi melepas kirab Merah Putih dari depan Istana Merdeka, Jakarta, sekira pukul 07.00 WIB, didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan ulama kharismatik Habib Luthfi bin Yahya.Puluhan ribu elemen masyarakat mengikuti mengirab bendera Merah Putih sepanjang 1.700 meter yang diikuti oleh lintas agama, pelajar, pemuda, instansi pemerintah, santri, TNI-POLRI, hingga berbagai organisasi masyarakat.Kirab Merah Putih merupakan acara kebudayaan dan berkesenian dalam keberagaman yang bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Acara ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan HUT Ke-77 RI.Pihak kepolisian memperkirakan Kirab Merah Putih dihadiri lebih dari 10.000 orang peserta dan berakhir sekitar pukul 09.00 WIB. (Sof/ANTARA)
Silaturahmi Nasional FKPPN, Minta LaNyalla Perjuangkan Hak Pensiunan Perkebunan
Medan, FNN – Kehadiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Silaturahim Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) di Medan, Sabtu (27/8/2022), dimanfaatkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FKPPN untuk menyampaikan aspirasi anggotanya. Ketua DPN FKPPN, Serta Ginting, meminta LaNyalla untuk membantu memperjuangkan aspirasi dan harapan para anggotanya yang masih terus hidup di bawah garis kemiskinan. Di antaranya mengenai hak Santunan Hari Tua (SHT) yang belum dibayar hingga kini. “Mohon kepada Bapak Ketua DPD RI agar memperjuangkan Penyelesaian Pembayaran Uang SHT bagi para Purnakarya yang hingga kini belum mereka terima. Padahal mereka sungguh sangat membutuhkan uang tersebut. Kami sudah mengadu ke Menteri BUMN (Erick Tohir, red) tetapi tidak ada respon sama sekali. Kami berharap Pak LaNyalla memperjuangkan hak kami,” katanya. Serta Ginting menambahkan, SHT merupakan kewajiban BUMN Perkebunan Nusantara kepada Purnakarya. Jumlah total SHT yang belum dibayarkan mencapai Rp 835,1 miliar yang merupakan hak dari 10.820 orang purnakarya. Tidak itu saja, Serta Ginting juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan peninjauan atas rendahnya uang Manfaat Pensiun (MP) yang mereka terima setiap bulan. “Anggota kami ada yang cuma mendapat Rp. 150.000 per bulan. Jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Kami juga mendesak agar PTPN segera menyelesaikan pembayaran Hak Jubilium kepada para purnakarya,” katanya yang juga diamini oleh Ketua Harian FKPPN Jamil Sipayung. Banyaknya penggarapan dan penjarahan Lahan Milik PTPN oleh pihak ketiga, turut disampaikannya. Serta Ginting pun berharap pemerintah serius ikut menyelesaikan agar PTPN kembali bisa memiliki lahan-lahan produktif itu dari cengkeraman mafia tanah. “Kami juga kecewa karena banyak di antara kami yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah, karena di KTP kami tertulis Pensiunan BUMN. Padahal kondisi kami sangat membutuhkan,” katanya. Permasalahan lain yang disampaikan adalah agar Kementerian ATR/BPN membatalkan KSO Lahan PTPN II seluas 8.000,7 Hektar untuk Pembangunan Kawasan Deli Megapolitan. Karena, di atas lahan tersebut masih dihuni dan ditempati oleh masyarakat dan pensiunan. Sementara Ketua Panitia Silaturahmi Nasional, M Jamil Sipayung, yang juga Ketua Harian FKPPN mengatakan para mantan pekerja di BUMN Perkebunan Nusantara yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV. “Kami pensiunan belum merdeka pak, ada belasan ribu orang yang belum tuntas santunan hari tuanya. Hak pensiunan belum dibayar sampai sekarang. Padahal itu kewajiban perusahaan. Untuk itu, kita minta Pak LaNyalla yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI untuk mencetak gol atas perjuangan kami,” ujarnya. Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung menanggapi positif aspirasi yang didorong oleh FKPPN. Kata dia, dalam waktu dekat ini permasalahan ini akan segera disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo. Bahkan, pria berdarah Bugis itu juga menugaskan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Muhammad Nuh, yang juga Senator asal Sumatera Utara, untuk memanggil Menteri BUMN Erick Tohir terkait hal itu. “Semoga Presiden Jokowi langsung merespon hal ini. Karena bisa saja Pak Jokowi belum tahu soal ini. Saya tugaskan Pak Nuh, salah satu Senator asal Sumut yang bisa stand by mengawal aspirasi ini. Jadi silahkan koordinasi dengan Pak Nuh untuk mengawal aspirasi ini. Saya akan perjuangkan ini dengan izin Allah. Mohon doa agar berkah,” kata LaNyalla yang disambut tepuk tangan meriah. Muhammad Nuh juga menyatakan siap sewaktu-waktu untuk bertemu dan koordinasi lebih lanjut dengan Ketua DPN FKPPN. “Bapak tidak perlu ke Jakarta. Saya yang akan menemui bapak,” tandas Muhammad Nuh. Dalam acara tersebut, selain didampingi M. Nuh, LaNyalla juga didampingi oleh Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. Dari tuan rumah hadir Ketua DPN FKPPN Serta Ginting, Sekretaris Jenderal FKPPN Baginda Panggabean, Ketua panitia yang juga Ketua Harian FKPPN M Jamil Sipayung dan beberapa ketua dan pengurus FKPPN dari berbagai daerah. (Ida/LC)
LaNyalla Soal Islamophobia: “Muslim Ikuti Sunnah Nabi Kok Disebut Kadrun”
Medan, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan jika kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinannya telah dijamin negara melalui Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Oleh sebab itu, LaNyalla mengaku heran jika seorang muslim yang mengikuti sunnah nabi masih ada yang mengolok dengan sebutan kadrun. Menurutnya, di Ayat 2 Pasal 29 tertulis dengan sangat jelas ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’. “Makna dari kalimat Ayat 2 itu jelas, beribadat menurut agama dan kepercayaan itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan Sunnah Nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. Bukan malah distigma Teroris atau belakangan ini malah diolok Kadrun dan disebut Radikal,” ujar LaNyalla, saat menyampaikan Keynote Speech di Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Medan, Jumat (26/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, stigma mengenai teroris dan kadrun adalah salah satu dari sekian banyak fenomena Islamophobia di Indonesia. “Yang harus diingat, Pancasila menempatkan kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ di dalam Sila Pertama, sebagai payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara ini. Sehingga sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyat, negara harus berpegang pada spirit Ketuhanan,” ujarnya, dalam kegiatan yang mengangkat tema Membangun Ukhuwah, Melawan Islamophobia, Menata Ulang Indonesia itu. LaNyalla menambahkan, kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyakan rakyat. Apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas, kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama. “Yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar Pancasila dan Konstitusi. Sama halnya dengan kekuasaan yang didapatkan dari kecurangan dan kebohongan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan kekacauan demi kekacauan dan murka Allah SWT. Seperti telah dicontohkan di dalam sejarah umat terdahulu,” tutur Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla menyatakan jika para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah berpikir jauh ke depan. “Dengan pikiran luhurnya, para pendiri bangsa menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan yang mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Sehingga, propaganda Islamophobia sudah seharusnya tidak bisa tumbuh subur di negeri ini,” katanya. Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, sambung LaNyalla, sudah seharusnya Umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa. “Umat Islam harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,” tukasnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, M. Nuh, Faisal Amri dan Senator asal Aceh Fachrul Razi. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. Dari tuan rumah di acara tersebut, hadir Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Umum MUI Sumatera Utara Maratua Simanjuntak, dan Ketua panitia kongres Umat Islam Masri Sitanggang. Selain itu, beberapa nama tokoh-tokoh nasional juga tampak hadir seperti Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Dien Samsudin, Amien Rais, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Advokat Egy Sudjana, Rektor Universitas Darussalam Gontor Fahmy Hamid Zakarsyi, Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Hasyimsyah, DPP Persis Tiar Anwar, Cucu Pendiri NU Gus Aam Wahab Hasbullah, Peneliti Dr Marwan Batubara, Hatta Taliwang dan Aktivis Syahganda Nainggolan. (Sof/LC)
Dukung Konsep Out of The Box, Kampus UMA Harap DPD RI Atasi Problem Sawit
Medan – Keberadaan DPD RI dinilai sangat penting untuk daerah. Karena, DPD adalah jembatan kepentingan daerah ke tingkat nasional. Dengan pemikiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang out of the box, daerah berharap aspirasinya bisa tersampaikan. Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian dalam acara Kuliah Umum bertema ‘Peran DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Mengakomodir Kepentingan Daerah’ di Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Kamis (25/8/2022). “Pak Nyalla itu sangat out of the box. Pemikirannya luar biasa. Maka dari itu kami juga sangat mendukung penguatan DPD di kancah politik Indonesia,” ujar Ahmad Hadian di acara tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga ingin menambahkan atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan Sumut dan kepada lembaga DPD RI. Masyarakat, imbuhnya, memiliki banyak lahan sawit, selama ini pihaknya sudah suarakan ke Kementerian kemudian ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Kata dia, masyarakat berharap ada bagi hasil perkebunan yang adil, karena dirinya berpendapat bahwa inilah solusi yang paling adil bagi hasil perkebunan ini. Sebab, Sumut termasuk yang paling besar menghasilkan sawit. Selama ini kebijakan pemerintah pusat dirasa tidak adil, imbuh Ahmad, sebab potongan dari ekspor sawit ditampung di BPDPKS tetapi penggunaannya sangat kecil sekali dikembalikan ke daerah alias kepada rakyat. “Dari sekian ratus triliun saja yang sudah terkumpul dari 2016-2022 ini, faktanya yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program peremajaan sawit raya itu hanya Rp7 triliun saja. Selebihnya kembali kepada perusahaan-perusahaan sawit besar yang notabene berasal dari mereka kembali kepada mereka,” katanya. Itu dengan dalih sebagai subsidi bio diesel, program bio diesel. Kata dia, semua ini tidak adil dan terkesan akal-akalan. “Seharusnya apa yang dipotong dari ekspor sawit yang berasal dari perusahaan sawit itu ya untuk kepentingan rakyat secara garis besarnya. ini kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian terkait kemudian BPDPKS secara langsung tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, maka dari itu pada kesempatan ini kami bersyukur bisa bertemu dengan ketua DPD pak LaNyalla,” katanya. Kepada seluruh anggota DPD Sumut, ia berharap aspirasi ini dilanjutkan dan bisa di APBN 2023 ini sudah terjadilah bagi hasil perkebunan. “Agar kami di daerah bisa merasakan hasil dari perkebunan sawit yang cukup besar dari Sumut ini,” katanya. Sementara Wakil Rektor 3 UMA Bidang kemahasiswaan Inovasi dan Alumni Rizkan Zulyadi membenarkan apa yang dikatakan LaNyalla dalam paparannya. Kata dia, DPD beruntung dipimpin oleh orang sekelas dan sekaliber LaNyalla. “Makanya saya mengusulkan agar kampus UMA memberikan dukungan tertulis untuk penguatan fungsi dan peran DPD. Ini harus segera dieksekusi karena DPD sekarang berbeda, DPD yang dipimpin oleh orang yang tepat, ” katanya. Rizkan setuju bahwa semuanya ini harus dikembalikan ke Rakyat, kedaulatan rakyat adalah segalanya, itu adalah hal yang mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. “Itu adalah hakiki, dengan aura pak Nyalla dan bergetarnya suara beliau, kita do’akan beliau menjadi Presiden RI berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin, ini doa kami untuk bapak, banyak yang setelah menjadi tamu di UMA ini menjadi berhasil di jabatan-jabatannya. Pak Nyalla juga pasti bisa menjadi Presiden,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara (Sumut), Dedi Iskandar Batubara, M. Nuh, Faisal Amri dan Senator asal Aceh Fachrul Razi. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. Dari tuan rumah, hadir Rektor UMA Dadan Ramdan dan para wakil rektor, Direktur Pascasarjana Universitas UMA Retna Astuti Kuswardani dan para wakil direktur, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA Zulkarnain Lubis dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian. (Ida/LC)
Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian Meningkat Jelang Pemilu
Jakarta, FNN - Peneliti Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Aida Mardatillah mengatakan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) meningkat menjelang pemilihan umum (Pemilu).\"Menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu makin marak,\" ujar Aida dalam webinar yang disiarkan YouTube BB EXPO Channel, dipantau di Jakarta, Kamis.Ia menyebut konten yang marak muncul jelang Pemilu adalah cyber bullying dalam bentuk hoaks kategori satir.\"Dengan menggunakan konten politik yang cenderung berisi konten menyerang tokoh politik atau saling serang antar pendukung partai politik,\" ujarnya.Aida mengambil contoh pada proses jelang Pemilu periode sebelumnya di mana banyak bermunculan hoaks yang ditujukan bagi golongan-golongan tertentu yang mengikuti kontestasi politik.\"Kominfo pun menemukan lebih dari seribu informasi hoaks di media sosial dengan konten kampanye hitam menjelang Pemilu 2019, berarti dalam prosesnya, bukan pada kontestasi dalam pelaksanaannya,\" ucapnya.Lebih lanjut ia membeberkan beberapa konten hoaks yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat pada Pemilu 2019 lalu, diantaranya kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, adanya surat suara atau kontainer kosong yang sudah dicoblos, e-KTP palsu dari Tiongkok, hingga sejumlah tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo.Meski pelakunya kerap kali lolos, Aida mengatakan sejumlah regulasi sejatinya sudah memayungi perihal penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian, seperti Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 terkait penanganan ujaran kebencian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hingga Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.Lebih lanjut, ia pun merekomendasikan KPU ataupun Bawaslu membuat regulasi internal dan surat edaran untuk menangkal peningkatan peredaran hoaks dan ujaran kebencian dalam proses perjalanan menuju pesta demokrasi 2024.\"Karena kalau misalkan melihat di UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kemudian UU Pilkada itu tidak secara spesifik mengatur mengenai hoaks dan hate speech, tapi bila ada masyarakat yang melakukan hal tersebut bisa dikenai dengan aturan-aturan yang umum di luar UU Pemilu dan UU Pilkada,\" papar Aida.Oleh karenanya, kata Aida, diperlukan antisipasi bersama segenap pihak guna mencegah meningkatnya peredaran hoaks dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2024agar indeks demokrasi Indonesia tidak lagi menurun, yang merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik indeks demokrasi Indonesia tengah naik.\"Di sini ada empat saya membuat bagaimana cara melawan hoaks dan hate speech, ada literasi, peran dari civil society, dan juga kemudian peran dari pemerintah, dan partai politik politisi itu sendiri,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Penuhi Panggilan MKD, Mahfud MD Klarifikasi Terkait Kasus Sambo
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk klarifikasi terkait dengan kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.\"Saya katakan sebenarnya Sambo itu menyusun skenario agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak sehingga membuat prakondisi menghubungi beberapa orang,\" kata Mahfud di Ruang Rapat MKD DPR RI di Jakarta, Kamis.Mahfud melanjutkan, \"Beberapa orang itu karena menyangkut mitra kerja saya. Saya ambil namanya, ada beberapa lagi orang anggota DPR namun saya tidak sebut nama.\"Ia mengaku tidak pernah mengatakan kepada publik bahwa dirinya mengetahui ada anggota DPR yang terlibat menyusun skenario rekayasa kasus yang dilakukan Ferdy Sambo.Ketua Kompolnas itu hanya mengetahui ada nama yang dihubungi Sambo dan dirinya ingin mengonfirmasi nama anggota DPR tersebut namun tidak ada respons. Kendati demikian, Mahfud enggan menyebut nama anggota DPR tersebut.\"Saya tidak sebut karena saya tidak tahu apakah akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu, dan saya tidak harus mengeluarkan itu karena beberapa hal,\" ujarnya.Dikatakan oleh Mahfud bahwa orang yang dihubungi Sambo tidak lakukan pelanggaran sehingga kenapa harus diadili.Oleh karena itu, dia menilai persoalan tersebut sudah selesai karena memiliki nama tetapi tidak disebut. Apalagi, ketika dia menghubungi, yang bersangkutan tidak mengangkat teleponnya.\"Namun, saya pastikan dan buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya memang membuat gerakan agar orang percaya. Pihak yang dihubungi adalah Kompolnas, Komnas HAM, dan beberapa pemimpin redaksi,\" katanya.Diungkapkan pula bahwa Kompolnas, Komnas HAM, dan pimpinan redaksi sudah dihubunginya untuk konfirmasi. Namun, untuk anggota DPR, yang bersangkutan tidak mengangkat teleponnya. (Ida/ANTARA)
