POLITIK
Krisis Jadi Peluang Bagi Partai Gelora untuk Gantikan Kepemimpinan Lima Tahunan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, bahwa tidak semua masyarakat kita saat ini berwajah \'pragmatis\' seperti sebagian politisi sekarang. Justru masyarakat yang memiliki idealisme jauh lebih banyak ketimbang pragmatis. Bahkan mereka siap berkorban untuk mendukung partai yang membawa narasi perubahan seperti Partai Gelora. \"Saya melihat, bahwa masyarakat kita tidak punya satu wajah, yaitu wajah pragmatis. Dan tidak seluruh masyarakat, seluruhnya pragmatis,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Peluang Partai Baru Pada Pemilu 2024 : Narasi Vs Pragmatisme\', Rabu (10/8/2022). Menurut Anis Matta, masyarakat sebenarnya menantikan orang-orang atau partai politik (parpol) yang membawa narasi perubahan di tengah krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global. \"Masyarakat kita sebenarnya menantikan orang-orang yang membawa narasi, bahkan siap berkorban untuk membantu mereka-mereka yang seperti ini,\" katanya. Sebagai partai baru, kata Anis Matta, Partai Gelora kerap mendapatkan pertanyaan fulusnya dari mana? untuk biaya operasional partainya. Pertanyaan itu datang dari berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, tetapi juga dari para pengamat yang se-akan tidak memberikan ruang pada idealisme. \"Kita terus didera pertanyaan itu di lapangan, karena dibenak mereka ini nasi, bukan narasi. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika bertemu dengan masyarakat, ternyata yang penting itu narasi, bukan nasi,\" ungkap Anis Matta. Artinya, tantangan dalam menghadapi pragmatisme masyarakat tersebut, bisa dilewati. Partai Gelora, lanjutnya, memiliki banyak cara untuk mengatasi pragmatisme masyarakat. \"Kita punya banyak cara idealisme untuk mensiasati keterbatasan sumber daya dengan adanya idealisme narasi yang kita bawa, terutama ketika kita berhadapan dengan pragmatisme masyarakat,\" ujarnya. Karena itu, berdasarkan pengalaman pribadi, Anis Matta berpandangan bahwa antara \'nasi dan narasi\' sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, karena pada mulanya politik itu industri pemikiran. \"Itu yang saya percaya sejak awal, sampai sekarang. Dan Partai Gelora, adalah partai yang akan memimpin gelombang perubahan yang akan mengubah pragmatisme masyarakat,\" tegas Anis Matta. Hal senada disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Bona Simanjuntak. Menurut Bona, sebagai partai baru, PKN perlu memperkenalkan dirinya melalui narasi. PKN, kata Bona, memiliki narasi nusantara dalam pembangunan dengan menggerakkan semangat kedaerahan. Sebab, politik itu juga dibangun diatas narasi-narasi masing-masing. Seperti Orde Lama dibangun narasi nasionalisme, Orde Baru dengan narasinya pembangunan, serta Orde Reformasi dibangun dengan narasi liberalisme dan kapitalisme. \"Reformasi sudah tidak sesuai cita-cita, karena reformasi lebih membangun sektoral kapital. Makanya PKN bangun lagi narasi nusantara kembali,\" kata Bona Simanjutak. Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, kondisi krisis global saat ini memberikan peluang partai baru menjadi pilihan. Khususnya di tengah masyarakat yang merasakan kesulitan ekonomi. \"Harapan hadirnya perubahan baru sangat dinantikan masyarakat. Seperti kontrak rumah, yang bisa diisi orang berbeda-beda dalam lima tahunan. Wadahnya sama, namun penghuninya bisa bergantian,\" kata Rico Marbun. Ketua Bapilu Partai Gelora ini mengatakan, partai-partai yang mengedepankan pragmatisme masyarakat, ternyata gagal dalam menjamin kemenangan dalam beberapa Pemilu terakhir. Apalagi kondisi sekarang ini, menurut Rico Marbun, banyak memberikan tekanan kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi peluang bagi partai baru untuk melakukan perubahan. \"Masyarakat menurut survei, merasakan tekanan adanya krisis. Muncul perasaan marah, gundah, buruk yang dirasakan mayoritas publik. Adaya keresahan yang membutuhkan suasana baru,\" terangnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer Muhammad Qodari berpendapat, perlunya relasi antara parpol dan masyarakat, terlebih dalam situasi sekarang. Relasi antara parpol dengan pemilih, kata Qodari, seperti produk dengan konsumennya. Dimana setiap produk memiliki karakter yang cocok bagi konsumen tertentu. Sehingga, susah membayangkan ada parpol yang cocok dengan semua pemilih. \"Sebab, kata kunci untuk mendapatkan suara pemilih bukan pada gagasan, melainkan relasi antara penyampai gagasan dengan pemilih,\" Qodari. Dimana parpol pemilik suara terbesar adalah yang memiliki relasi terbanyak dengan pemilih. Sehingga, tokoh nasional, tokoh lokal dan kader parpol harus mampu membangun relasi. (sws)
Terpilih Aklamasi Sebagai Ketum PB MI, LaNyalla Segera Tancap Gas Bumikan Kembali Muaythai Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) periode 2022-2026 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam sambutannya, LaNyalla mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Muaythai Indonesia, khususnya para Pengurus Provinsi, yang memberi kepercayaan untuk memimpin cabang olahraga Muaythai di Indonesia. “Sejak hari ini, kita harus bergerak cepat, menyusun struktur organisasi, dengan tujuan utama dan perhatian kita harus terfokus kepada kepentingan atlet-atlet Muaythai Indonesia. Agar segera siap menghadapi event-event di dalam maupun di luar negeri,” katanya. Selanjutnya, LaNyalla akan melakukan konsolidasi untuk memperkuat organisasi, terutama dalam membumikan kembali olahraga yang akar sejarahnya, sudah dikenal di era kerajaan Nusantara itu. Mantan Ketua Umum PSSI itu juga ingin mendorong kemandirian Muaythai Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung yang seharusnya dapat dipenuhi oleh bangsa ini sendiri. Dengan mengoptimalkan kemampuan produksi dalam negeri. Terpenting lagi, LaNyalla mengajak para pengurus Pengprov dan insan-insan Muaythai untuk menjaga persatuan demi membesarkan Muaythai. “Baik yang mendukung maupun tidak mendukung caretaker, mari kita bersatu kembali. Polemik-polemik yang terjadi kemarin merupakan ujian yang justru membuat Muaythai Indonesia semakin besar. Mari kita satukan tekad, untuk bersama, bergandengan tangan, menyatu dan melebur, untuk kejayaan dan prestasi olahraga Muaythai Indonesia,” tukas dia. LaNyalla menjadi calon tunggal Ketua Umum PBMI dengan didukung oleh 19 Pengurus Provinsi saat mencalonkan diri. Sebelumnya pria berdarah Bugis itu juga telah menyampaikan visi misi di depan para pengurus provinsi yang hadir dalam Munaslub. Visi yang disampaikan adalah menciptakan insan Muaythai yang kuat, berkarakter dan berprestasi bagi negara dan bangsa diiringi dengan ketaatan kepada Tuhan YME, membangun organisasi Muaythai yang profesional dan modern dan membawa Indonesia berprestasi di pentas internasional seperti Sea Games, Asian Games dan kejuaraan dunia. Sedangkan misi LaNyalla ingin menjadikan PB MI sebagai wadah untuk menampung, mengembangkan, melaksanakan pembinaan atlet yang berkelanjutan. Kemudian sebagai wadah pemersatu insan Muaythai seluruh Indonesia untuk meraih prestasi dan menjunjung tinggi sportifitas. Juga keinginan untuk memperbaiki internal organisasi dengan efisiensi, produktivitas, dalam semua aspek organisasi untuk menunjang administrasi organisasi yang sehat, profesional dan berprestasi. Terpilihnya LaNyalla secara aklamasi mendapat ucapan selamat dari Ketua Pengprov MI DKI Jakarta, Wiyana Bachtiar. Bahkan, istri mantan Ketua Umum PB MI, Sudirman ini juga siap mendukung. “Seluruh peserta Munaslub mendengar ucapan selamat dan dukungan yang disampaikan bu Wiyana Bachtiar. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Muaythai Indonesia menerima keberadaan pak LaNyalla,” kata Wakil Ketua Pimpinan Sidang Munaslub PB MI, Roni Alvanto. “Jadi, legalitas PB MI pimpinan pak LaNyalla tidak perlu diragukan dan sudah tidak ada lagi dualisme. Ini kabar gembira dari masyarakat Muaythai Indonesia. Pak Nyalla telah mempersatukan kita. Kami bangga. Terima kasih Pak Nyalla,” tambahnya. (Sof/LC)
Pemilu 2024, PMII Siap Berperan Dalam Pengawasan
Jakarta, FNN - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan kesiapannya untuk berperan dalam pengawasan Pemilu 2024.\"PMII patut mengambil peran sekaligus berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau Pemilu 2024,\" kata Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi PB PMII Yayan Hidayat di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Yayan dalam Seminar Pendidikan dan Pelatihan LKD PB PMII bersama Bawaslu RI di Jakarta.Yayan menjelaskan bahwa pemilu secara serentak pada tahun 2024 menghadapi kompleksitas, mulai dari pengakomodasian hak pilih, desain teknis kepemiluan, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Di lain sisi, perkembangan internet yang beriringan dengan maraknya buzzer yang mengakibatkan disinformasi.\"Secara garis besar, perang siber di dunia maya dicontohkan dalam berbagai macam ekspresi, seperti flaming, trolling, cyber bullying, dan hate speech. Bahkan, kerap kali buzzer melakukan manipulasi informasi sehingga berujung pada konflik politik,\" jelasnya.Selain itu, Yayan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tak berkesudahan kerap memunculkan ketidakpastian politik. Belum lagi politisi isu suku, agama, dan identitas dianggap sebagai pengganggu utama dalam Pemilu 2024 yang sebenarnya masalah klasik.Yayan mengatakan bahwa pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menjadi titik tolak untuk mencari solusi inovatif melalui kebijakan operasional penyelenggaraan dengan tetap mengacu koridor regulasi pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Ia menegaskan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling kompleks sekaligus titik penentu keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pilpres, pileg, dan pilkada pada tahun 2024 akan secara bersamaan dalam tahun yang sama dan menjadi wadah regenerasi kepemimpinan yang dapat mengonsolidasikan demokrasi ke arah yang lebih baik.Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu Ibrahim Malik Tanjung mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat akan memperkuat pengawasan pemilu.\"Kami mendorong partisipasi civil society dalam pengawasan pemilu dengan membangun kesadaran politik melalui konsep pencegahan,\" kata Ibrahim. (Sof/ANTARA)
Tuntaskan Kasus Kematian Brigadir J, LaNyalla Apresiasi Sikap Tegas Kapolri
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi tindakan tegas Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Ketegasan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diperlihatkan dengan keputusan institusi Polri untuk menetapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Saya apresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus ini. Termasuk keputusan institusi Polri dalam menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Langkah tersebut menunjukkan Polri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus yang menjadi atensi Presiden dan sorotan tajam di masyarakat,” katanya, Selasa (9/8/2022). Proses hukum secara jujur dan transparan, menurut LaNyalla, akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah lembaga Polri. Dimana saat ini citra Polri sangat terpuruk. “Citra Polri menjadi pertaruhan karena keterlibatan beberapa petinggi dan rekayasa-rekayasa maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan. Sehingga pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J ini bisa mengembalikan persepsi buruk Polri di masyarakat,” tukas Senator asal Jawa Timur itu. “Selain itu, penyelesaian kasus tersebut akan menunjukkan bahwa Presisi-nya Polri bukan sekedar jargon, tetapi implementasinya nyata,” imbuh dia. Diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan tersangka baru kasus kematian Brigadir J, Selasa (9/8/2022). Eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka utama. Sebagaimana diketahui Ferdy Sambo sudah ditahan di Mako Brimob Depok sejak Sabtu (6/8/2022) malam. (Ida/LC)
Bunuh Diri Akibat Rentenir Masih Marak, LaNyalla: Salah Satu Dampak Kemiskinan Struktural
Jakarta, FNN – Masih maraknya kasus bunuh diri akibat terjerat utang pada rentenir, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, miris. Menurutnya, selain pendidikan keluarga dan minimnya ilmu agama, semakin berkuasanya Oligarki ekonomi dan Oligarki politik, maka semakin banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekadar informasi, peristiwa tersebut terjadi di Kulonprogo. Tepatnya menimpa ibu rumah tangga, Trimurni (54). Korban mengakhiri hidup karena tak kuat menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, selain dikejar rentenir, anaknya pun selalu meminta uang untuk membeli motor. “Sangat miris jika kita melihat kondisi keluarga-keluarga yang harus terjerat masalah ekonomi. Karena, sebagian dari mereka memilih meminjam uang dari rentenir untuk menghadapi masalahnya. Ini kemiskinan yang sudah sangat akut. Sangat terstruktur di masyarakat kita. Rakyat kita sudah banyak yang menangis,” tutur LaNyalla, Selasa (9/8/2022). Padahal, terang LaNyalla, masyarakat yang datang ke rentenir bukan sedang menyelesaikan masalah. Sebaliknya memperbesar masalah yang didapat. “Inilah yang membuat kasus bunuh diri karena terjerat utang rentenir kembali terulang. Faktanya, tekanan ekonomi yang berat dan menjadi tekanan mental banyak dihadapi oleh kelompok rentan. Ini harus dihentikan di bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini sejatinya kaya, tapi rakyatnya miskin,” katanya. Pria yang lahir di Jakarta, besar di Surabaya dan berdarah Bugis itu menegaskan jika oligarki ekonomi dan oligarki politik merupakan biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dijelaskan LaNyalla, Indonesia sesungguhnya merupakan negeri yang berpotensi menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer “Oleh karena itu saya selalu utarakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan.Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di Bumi Pertiwi ini,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla menilai persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal Presiden hari ini. “Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, ini harus dihentikan,” ujar LaNyalla. (Ida/LC)
Jangan Sampai Kasus Brigadir J Merusak Citra Polri, Tegas Jokowi
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.\"Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga,\" kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.Hingga kini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya disangkakan lakukan pembunuhan berencana dari Pasal 340 juncto Pasal 338 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.\"Sejak awal \'kan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,\" tegas Presiden.Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri dalam perkara tersebut telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri.Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah mencopot tiga perwira dari jabatannya, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri menjadi pati Yanma Polri, selanjutnya Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Karo Provost Div Propam Polri menjadi pati Yanma Polri.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang sebagai tersangka. Selain Bharada E, juga ada sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K. (Ida/ANTARA)
Kapal Perang Angkut Tank KRI Teluk Calang-524 Diresmikan oleh Kasal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Jenis Angkut Tank (AT)-7 KRI Teluk Calang-524, di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.Kasal juga mengukuhkan Letkol Laut (P) Bagus Waluya yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) ke 47 sebagai komandan pertama KRI Teluk Calang-524.Prosesi serah terima kapal dilakukan dari Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (DRU) John Wijanarko kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut (Kadisadal) Laksamana Pertama TNI Maman Rohman.Selanjutnya dari Kadisadal menyerahkan kepada Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Puguh Santoso. Kemudian Aslog Kasal menyerahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Agus Hariadi.Laksamana Yudo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KRI Teluk Calang-524 adalah kapal ketujuh dari kelas Teluk Bintuni. Teluk Calang sendiri diambil dari nama sebuah teluk di Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam.\"Sejak hari ini KRI Teluk Calang-524 secara resmi masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan selanjutnya akan ditugaskan untuk memperkuat Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) 1 Jakarta,\" kata Yudo.Menurut dia, pembangunan kapal ini mengandung dua makna penting. Pertama, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, sekaligus realisasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL.Kedua, pembangunan kapal di galangan dalam negeri adalah wujud dari komitmen pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah.Yaitu, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta kemandirian industri pertahanan sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.Dalam kesempatan itu, Yudo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PT. DRU, Satgas, dan semua pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kapal tersebut.\"Semoga tekad, komitmen dan upaya kita bersama dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, khususnya industri pertahanan matra laut, sehingga kualitas produksi akan semakin baik dan pada akhirnya kemandirian industri pertahanan dapat dicapai sesuai cita-cita kita semua,\" kata mantan Pangkogabwilhan I ini.KRI Teluk Calang-524 memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, draf 3 meter (full load) dengan bobot 4.508 ton.Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Kapal ini memiliki kemampuan jelajah mencapai 7200 nautical miles, serta dilengkapi persenjataan 2 x Mer 40 mm dan 2 x Mer 12,7 mm.KRI Teluk Calang-524 dapat mengangkut 10 unit tank leopard, 1 unit panser 2 AVBL, 1 unit transporter, dan 2 unit helikopter. Kapal ini bisa menampung 361 prajurit, 120 personel anak buah kapal (ABK) dan 6 kru Helly.KRI Teluk Calang-524 merupakan Kapal Angkut Tank yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut di Galangan PT. Daya Radar Utama (DRU) Lampung. Dua unit kapal dengan jenis yang sama yakni KRI Teluk Youtefa-522 dan KRI Teluk Palu-523 sebelumnya telah diresmikan dan saat ini telah bertugas di Kolinlamil.Acara peresmian ini juga dihadiri Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin, Ketum Jalasenastri Ny Vero Yudo Margono, Pangkotama TNI AL Wilayah Jakarta dan para pejabat lainnya. (Sof/ANTARA)
Pemeriksaan Ulang Bharada E Diagendakan Komnas HAM
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan ulang terhadap Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.\"Kami sudah mengagendakan itu. Karena sekali lagi kami melakukan apa yang kami dapat kemudian disandingkan dengan keterangan dan alat bukti yang lain,\" kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Anam menjelaskan keterangan atau bukti-bukti yang diperoleh Komnas HAM butuh pendalaman sehingga pemeriksaan ulang terhadap pihak yang diperiksa termasuk Bharada E dibutuhkan.Terkait pernyataan pengacara Bharada E yang menyampaikan kliennya diperintah oleh atasan untuk menembak Brigadir J, Anam mengaku belum mengetahui pernyataan dari pengacara Bharada E yang baru tersebut.Akan tetapi, sambung dia, dalam menyelidiki kasus tersebut Komnas HAM berangkat dari permintaan keterangan yang dilakukan sendiri setelah menyandingkan antara kesesuaian satu dengan lainnya.Khusus hari ini, kata dia, awalnya Komnas HAM mengagendakan suatu kegiatan namun terpaksa ditunda karena adanya perkembangan kasus Brigadir J dalam beberapa hari terakhir.Agenda lainnya ialah Komnas HAM mendatangi suatu lokasi guna mengecek atau memastikan terkait yang telah didapatkan sekitar dua hingga tiga minggu sebelumnya.\"Itu ditujukan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kedalaman dari apa yang sudah kami dapat,\" ujarnya.Ketika dikonfirmasi spesifik lokasi dan apa yang dicek ulang, ia mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyelidikan.\"Kita sudah kirim tim, sudah komunikasi agar kami mendapatkan konfirmasi lebih detail terkait dua atau tiga minggu lalu yang kami dapatkan,\" jelasnya.Selain mengagendakan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi lain, Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik. (Ida/ANTARA)
Sepuluh Juta Bendera Merah Putih Dibagikan Gubernur Papua Barat
Manokwari, FNN - Provinsi Papua Barat menggelar gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan RI sekaligus tindak lanjut instruksi Presiden RI melalui surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 003.1/4397/SJ.Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memimpin gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih kepada masyarakat Manokwari di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin.\"Mulai dari Manokwari agar lebih semarak dan lanjut ke kabupaten lainnya,\" ujar Waterpauw.Waterpauw secara simbolis menyerahkan 10 juta bendera merah putih kepada Lurah Sowi dan Lurah Pasir Putih Kabupaten Manokwari.\"Saya lihat masih kurang pembagiannya kepada ASN (aparatur sipil negara). Prioritaskan dahulu untuk kantor pemerintahan,\" kata Waterpauw.Gerakan 10 juta bendera Merah Putih tersebut untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2022.\"Pengibaran bendera bukan hanya saat 17 Agustus, tetapi selama bulan Agustus di semua wilayah di Papua Barat,\" katanya menegaskan.Selain itu, gerakan ini sebagai ajang sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, ormas, partai politik, dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. (Ida/ANTARA)
Temui Ketua DPD RI, KKI Tolak Revisi UU Praktik Kedokteran
Jakarta, FNN – Organisasi profesi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) meminta bantuan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Permintaan itu disampaikan KKI saat mengunjungi LaNyalla di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta (7/8/2022). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Jialyka Maharani (Sumsel), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Ria Mayang Sari (Jambi) serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sementara KKI diwakili oleh Prof Bambang Supriyatno, Menaldi Rasmin, Adriyati Rafli, I Putu Suprapta, Tini Hadad, Prof Roesje Oewen dan Moestar Moeslim Taher. Menaldi Rasmin menerangkan, ia dan rekan-rekannya merupakan mantan anggota KKI 3 masa bakti 2005-2009, 2009-2014 dan 2014-2020. “Kenapa harus dihentikan, agar keselamatan pasien di seluruh Indonesia tetap terjaga dengan baik dan dunia internasional percaya bahwa Indonesia mengikuti cara yang universal dalam dunia kedokteran untuk menjaga keselamatan kesehatan masyarakat dan pasien khususnya,” kata Menaldi. Menurutnya, KKI sangat prihatin dengan rencana revisi undang-undang tersebut. Sebab, undang-undang ini telah membuat KKI diterima menjadi anggota International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di Kanada pada tahun 2012. Menaldi juga menjelaskan jika pada tahun 2012 KKI dipercaya WHO sebagai penyelenggara pertemuan Konsil negara-negara South Asia Region of WHO. KKI juga dijadikan rujukan oleh beberapa konsil kedokteran beberapa negara di Asia untuk studi banding tentang pelayanan kesehatan di negara dengan penduduk dan wilayah yang cukup luas. “UU ini juga telah memberi kesatuan pemikiran dan sikap bersama antara KKI dengan Kemenkes, Kemendikbud dan kementerian terkait regulasi tentang standar pendidikan, standar kompetensi, standar Fakultas Kedokteran, produksi, program internsip (pemandirian), distribusi, jenjang karir dan kepastian keselamatan pasien dalam praktik kedokteran,” katanya. Sementara Bambang Supriyatno menambahkan, jika undang-undang ini diubah dampaknya pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Sebab ada satu hal krusial dimana intisari dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi profesi kedokteran adalah IDI untuk dokter dan IDGI untuk dokter gigi. “Kalau undang-undang ini diubah, lalu bermunculan banyak organisasi profesi dokter, bisa berbahaya,” kata Bambang. Ia mencontohkan ketika terjadi malpraktik. Jika ada banyak organisasi profesi dokter, maka dokter yang melakukan malpraktik bisa berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya. “Kalau pada saat dia melakukan malpraktik di organisasi IDI A misalnya, nanti dia tinggal pindah ke IDI B. Kalau ada kesalahan lagi di IDI B, dia tinggal pindah ke IDI C,” kata Bambang. Juga tentang standar pengobatan, Bambang menilai akan terjadi kerancuan. Misalnya, di organisasi A untuk standar pengobatan penyakit tipus harus menggunakan infus, rawat inap dan obat antibiotik. Lalu di organisasi B tak perlu rawat jalan, tak menggunakan infus dan hal lain yang berbeda dari metode organisasi A. “Lalu saat rawat jalan pasien meninggal. Terjadi sengketa di pengadilan. Lalu standar mana yang harus kita gunakan. Dokter tersebut merasa benar karena di organisasinya sudah sesuai standar. Sementara menurut ahli dari organisasi lain, prosedurnya salah. Akan terjadi polemik dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan,” tutur dia. Pun halnya dengan standar pendidikan. Jika masing-masing organisasi memiliki standar berbeda dan lulusannya menyebar di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia, maka akan timbul masalah besar. “Karena standarnya tidak sama. Dalam menangani pasien tentu akan timbul masalah dan lagi-lagi, masyarakat yang dirugikan,” kata Bambang. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi KKI. Menurut LaNyalla, pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang harus ditekankan. “Kualitas pelayanan masyarakat tentu merupakan hal utama yang harus dikedepankan. Jangan sampai keselamatan masyarakat terancam akibat polemik ini. Ini urusan nyawa manusia. Saya akan salurkan aspirasi KKI,” kata LaNyalla. (Ida/LC)
POPULER
