POLITIK
Seleksi Parlemen Remaja 2022, Pelajar Belitung Timur Lolos
Manggar, Babel, FNN - Remaja asal Kabupaten Belitung Timur, Anaura Marfirsta yang saat ini tercatat siswa SMAN 1 Manggar, dinyatakan lolos dan terpilih menjadi Parlemen Remaja 2022 daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kepala Sekolah SMAN 1 Manggar, Sabarudin di Manggar, Kamis, mengatakan bahwa Anaura satu dari 132 anggota parlemen remaja terpilih mewakili seluruh provinsi di Indonesia.\"Dari Provinsi Bangka Belitung hanya diwakili dua orang dan Anaura yang terpilih setelah mengikuti seleksi bersama ribuan pendaftar yang berminat untuk menjadi parlemen remaja 2022,\" ujarnya.Parlemen remaja merupakan wadah pembelajaran politik bagi generasi muda khususnya pelajar SMA dan sederajat di seluruh Indonesia.\"Mereka akan dibekali pengalaman yang menarik tentang perpolitikan dan akan diberi kesempatan berperan sebagai anggota DPR RI,\" kata Sabarudin.Ia mengatakan, Anaura akan bergabung bersama 132 peserta terpilih lainnya dan akan mengikuti kegiatan parlemen di Cisarua Bogor pada 10 hingga 14 Oktober 2022.\"Parlemen Remaja ke depannya akan menjadi duta parlemen yang menyosialisasikan seputar keparlemenan dalam kehidupan sehari-hari,\" ujarnya.Anaura Marfirsta mengaku senang dan bangga terpilih menjadi parlemen remaja dengan seleksi yang sangat ketat dari seluruh Indonesia.\"Nanti Oktober 2022 kita akan mengikuti rangkaian acara parlemen dan akan merasakan simulasi menjadi Anggota DPR RI,” ucap putri pasangan Bayu Priyambodo dan Suasty Calista ini.Anaura menyampaikan bahwa nanti seluruh parlemen remaja akan mengikuti beragam kegiatan mulai dari dinamika kelompok, seminar mekanisme persidangan DPR RI, pembukaan simulasi persidangan, rapat dengar pendapat umum, latihan simulasi rapat kerja DPR RI, seminar pembekalan, latihan simulasi rapat paripurna.\"Tema Parlemen Remaja 2022 \"Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku\", sangat tepat untuk melindungi data pribadi di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga,\" jelas Anaura. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Buat Blue Print Kepentingan Nasionalnya Agar Tidak Terseret Konflik Taiwan-China
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat dan membangun kekuatan ekonomi, politik serta pertahanannya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan peran penting Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, terutama geopolitik kawasan. \"Saya kira konflik yang terjadi antara Taiwan dan China yang mulai memanas akibat provokasi Amerika Serikat (AS) ini, bisa mempertegas posisi Indonesia. Bahwa kita harus menjadi satu kekuataan yang mempunyai peran penting di kawasan dan terlibat aktif dalam menjaga perdamaian ini,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk \'Ancaman Perang di Taiwan, Mungkinkan Dihindari?, Rabu (31/8/2022). Menurut Mahfuz, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan, termasuk memitigasi ancaman dan resiko meledaknya perang antara Taiwan-China yang sewaktu-waktu bisa terjadi. \"Indonesia sebagai negara yang berusia cukup panjang, punya kemampuan memitigasi tapi juga punya kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan menjadi damai,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 ini menilai potensi terjadinya perang antara Taiwan-China kecil kemungkinan terjadi. Namun, dia mengingatkan situasi ketidakpastian global saat ini, bisa memicu terjadinya perang antara Taiwan-China, seperti perang Rusia-Ukraina. \"Konflik di Taiwan ini, mempunyai kemiripan yang terjadi di Ukraina diawali dengan ketidakpastian, tiba-tiba meledak. Ini penting bagi kita untuk belajar, karena dampaknya tidak sederhana dan berlangsung sampai sekarang,\" ujarnya. Mahfuz berharap Taiwan tidak berperang dengan China, meskipun terus diprovokasi AS. Selain itu, kebijakan unifikasi China saat ini dalam menyatukan wilayahnya seperti Taiwan lebih mengedepankan jalan damai, ketimbang perang. \"Persiapan China menginvasi Taiwan sebagai respon terhadap provokasi Amerika itu, agar kita tidak gagap jika benar terjadi perang di dekat wilayah kita, makanya kita perlu membangun arsitektur pertahanan yang kuat di kawasan,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi lembaga intelejen yang telah mendapatkan peningkatan porsi penganggaran. Yakni dari fungsi intelejen keamanan dalam negeri, ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga intelejen luar negeri dan intelejen ekonominya. \"Penguatan lembaga intelejen ini, bagian dari reformasi sektor keamanan, sehingga institusi intelejen menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal geopolitik kawasan,\" katanya. \"Reformasi sektor keamanan ini akan terus didorong dan dituntaskan oleh Partai Gelora. Karena hal ini akan menjadi pilar penting untuk menjadi outstanding power, sebelum kita menjadi leading power di kawasan,\" imbuhnya. Hal senada disampaikan Pakar Hubungan International Univeritas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Ia menilai Indonesia saat ini memerlukan blue print (cetak biru) mengenai kepentingan nasionalnya. Cetak biru tersebut, harus didefinisikan dalam berbagai kepentingan nasionalnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan intelejen. Selanjutnya, cetak biru itu kemudian dikoordinasikan antar lembaga dan melibatkan masyarakat secara umum untuk mendukungnya. \"Dari blue print kepentingan Indonesia itu, akan terlihat apa sih kepentingan kita untuk China, Taiwan, Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka,\" kata Teuku Rezasya. Teuku Reza mengatakan, konflik antara Taiwan-China yang mulai memanas saat ini, telah menyadarkan semua pihak untuk mendesak pemerintah agar segera membuat desain mengatasi konflik saat ini. \"Indonesia tidak usah meramal perang akan terjadi atau tidak, tetapi kita harus siapkan diri agar menjadi lebih qualified dan membuat desain agar konflik Taiwan-China menjadi status quo,\" ujarnya. Untuk menjadi qualifed itu, lanjut Teuku Reza, Indonesia harus meningkatkan anggaran Minimum Essential Force (MEF) untuk pertahanannya sebesar 3-6 kali lipat dari anggaran saat ini. \"Anggaran Minimum Essential Force harus digandakan menjadi 3,4,5 dan 6 kali, karena tugas pokok pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,\" tandasnya. Potensi Terjadi Perang Sementara itu Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, Indonesia harus menyadari bahwa perang selalu muncul dalam kurun waktu tertentu. \"Sejak dunia ini berputar 4.000 tahun lalu, selama 800 tahun dihabiskan untuk berperang. Kondisi ini sudah disadari oleh Bung Karno (Presiden RI pertama Soekarno) saat itu, termasuk terjadinya perang di kawasan,\" kata Connie. Namun, Connie berharap antara Taiwan-China tidak terjadi perang terbuka seperti Rusia dan Ukraina. Pemerintah Indonesia diminta tidak menanggapinya dengan cara normatif, tetapi melalui langkah-langkah strategis. \"Kasus Taiwan ini sangat danger (berbahaya), karena melibatkan perputaran ekonomi kawasan dan dunia yang cukup besar. Belum lagi wilayahnya sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian global,\" kata Connie. Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang terpengaruh konflik Taiwan-China akan berdampak terhadap geopolitik kawasan juga. \"Jika terjadi invasi, maka akan terjadi trade destruction. Bayangkan pengaruhnya 20-35% dari perputaran ekonomi dunia,\" paparnya. Dalam konflik Taiwan-China ini, kata Connie, posisi Indonesia harus berada di tengah, tidak boleh berpihak kepada Taiwan atau China dalam rangka membangun peningkatan kapasitas pertahanan negara. \"Kenapa harus anti perang, karena dampak ekonomi buruk, inflasi dan berdampak terhadap geopolitik. Kita harus bangun pertahanan yang kuat di Asia,\" katanya. Sedangkan Pengamat Intelijen Wawan Hari Purwanto, mengingatkan konflik Taiwan harus dikalkulasi dengan baik. Seperti efek di Rusia-Ukraina, memberikan efek harga pangan melambung. \"Intinya, kita ingin ketegangan China dan Taiwan ini tidak meletus, karena akan semakin runyam persoalan dunia,\" kata Wawan. Juru Bicara Badan Intelejen Nasional (BIN) ini tidak yakin akan terjadi perang antara Taiwan-China. Sebab, China selama ini lebih menyukai perang dagang ketimbang perang senjata. \"Bagi China perang senjata itu sangat merusak sendiri-sendi perekonomian. China lebih menyukai petang dagang, kalau ada ketegangan itu bagian dari perang proxy, perang dagangnya China,\" katanya. \"Perang itu bentuk diplomasi yang gagal. Padahal kalau perang terjadi dampaknya meluas dan panjang. Kalau menang jadi arang, dan kalahpun akan jadi abu,\" lanjutnya. Wawan menegaskan, Indonesia memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya perang antara Taiwan-China, karena pemerintah bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia. \"Kita bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia yang targetnya 3 sampai 5 besar. Taiwan beda dengan China, SDM yang dibawa pekerja-pekerja spesifik seperti level manajer dan supervisor. Karena itu, kita berkepentingan ada jalan damai antara Taiwan-China ini,\" pungkasnya. (*)
Jihad "Fi sabilillah" adalah Membangun Martabat Kemanusiaan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau fi sabilillah adalah membangun martabat kemanusiaan.\"Jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan,\" kata Mahfud dalam acara Kick Off Kongres Mujahid Digital yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Official TVMUI, di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, menurut dia, lingkup-lingkup jihad bagi umat Muslim bukan hanya membawa perang dan pedang, melainkan juga membangun martabat kemanusiaan.Adapun upaya membangun martabat kemanusiaan, lanjut Mahfud, dapat dilakukan umat Muslim dengan menyebarkan kebaikan bagi seluruh manusia, menjaga akhlak, berperilaku baik, serta menghargai perbedaan, seperti di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan agama.Dalam kongres yang diikuti para pegiat media sosial (medsos) dan delegasi MUI dari berbagai daerah itu, Mahfud berpesan kepada pihak-pihak yang ingin menjadi mujahid digital agar berpedoman pada prinsip menjaga martabat kemanusiaan, yaitu membangun kebaikan.Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Mabroer MS menyampaikan tujuan penyelenggaraan Kongres Mujahid Digital ini adalah untuk menguatkan nilai-nilai Islam moderat melalui para pegiat media sosial dan media lainnya yang berbasis teknologi digital.\"Jejaring itu sudah terbentuk secara nasional, baik via struktur MUI daerah maupun nonstruktural MUI, seperti kampus, pondok pesantren, dan aktivis medsos lainnya. Mereka telah dikonsolidasi sejak 2021 via forum workshop (pelatihan),\" lanjut Mabroer.Di samping itu, tambah dia, melalui Kongres Mujahid Digital, pihaknya mendorong pemanfaatan perkembangan digital sebagai basis perjuangan atau jihad demi menjadikan Islam moderat sebagai arus utama dari nilai-nilai keagamaan di dunia maya. Dengan demikian, para warganet semakin memperoleh pengetahuan keagamaan yang moderat, bukan radikalisme dan ekstremisme.\"Selain itu, target dari kegiatan ini adalah membangun platform bersama melalui mobile app (aplikasi) khusus yang menjadi ruang bersama untuk membangun isu, gerakan, dan jaringan Islam moderat di dunia digital,\" ucap Mabroer. (Ida/ANTARA)
Aduan 4 Parpol Soal Pelanggaran Administrasi Ditindaklanjuti Bawaslu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan menindaklanjuti aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang diajukan oleh empat parpol. \"Menetapkan, menyatakan laporan diterima, menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,\" kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu RI Puadi di Jakarta Rabu. Empat partai politik yang diterima laporannya dan ditindaklanjuti yakni Partai Pandai yang aduannya diregistrasi Bawaslu dengan nomor 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Masyumi dengan nomor registrasi 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Kemudian, Partai Kedaulatan dengan nomor registrasi Bawaslu 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Reformasi yang diregistrasi Bawaslu dengan nomor perkara 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Pada sidang yang sama, Bawaslu menolak aduan satu parpol sidang putusan pendahuluan terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU RI, yakni aduan Partai Perkasa dengan nomor registrasi 012/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Sampai Rabu 31 Agustus 2022, Majelis Sidang Bawaslu telah menggelar sidang putusan untuk 15 aduan. Empat laporan diperiksa pada sidang hari pertama, Kamis 25 Agustus 2022. Kemudian pada Jumat, Bawaslu kembali menggelar sidang untuk 4 aduan. Sidang kembali dilanjutkan pada Senin yang menyidangkan 2 laporan parpol. Berikutnya pada Rabu 31 Agustus 2022, Bawaslu menggelar sidang untuk 5 aduan parpol. Selain sidang putusan pendahuluan, Bawaslu juga menggelar sidang pemeriksaan untuk aduan parpol yang diputuskan untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya. (Ida/ANTARA)
Publik Ingin RI Berperan Aktif Mendamaikan Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan masyarakat Indonesia menginginkan agar pemerintah berperan aktif untuk ikut mendamaikan Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat dalam perang.Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan hasil temuan survei itu yang bertajuk \"KTT G20 dan Perang Rusia-Ukraina\" yang ditayangkan melalui kanal YouTube SMRC TV, di Jakarta, Selasa.Deni dalam presentasi-nya mengatakan, ada 63 persen publik yang mengetahui atau pernah mendengar tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.\"Dari yang tahu, mayoritas (71 persen) tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina. Hanya ada 16 persen yang setuju,\" ungkapnya.Dari yang tahu perang Rusia-Ukraina itu, lanjut dia, ada 58 persen yang ingin agar Indonesia mengambil peran untuk ikut mendamaikan kedua negara.Namun, sebanyak 34 persen ingin Indonesia tetap menjaga jarak dan netral. Hanya ada 2 persen yang menyatakan Indonesia harus memihak salah satu negara. Sementara ada 6 persen yang tidak menjawab.Survei ini juga menemukan bahwa di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20, sekitar 76 persen yakin Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat mengambil peran untuk berupaya meredakan peperangan antara Rusia dan Ukraina dengan terus melakukan penengahan antara kedua negara yang berperang.\"Dari yang yakin, ada 80 persen yang menilai sebaiknya Presiden Jokowi terus melakukan kunjungan ke dua negara tersebut untuk meredakan peperangan antara kedua negara,\" ucap Deni.Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.053 atau 86 persen.Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (Sof/ANTARA)
Pemda Jangan Anggap Enteng Isu Inflasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.\"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19,\" kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa.Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.\"Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget,\" imbaunya.Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.\"Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten,\" ujar Tito. (Sof/ANTARA)
Seluruh Daerah pada PPKM Jawa-Bali Berada di Level 1
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1. \"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian,\" kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19. PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional. Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. “Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan. \"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,\" kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. \"Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,\" ujarnya lagi. (Ida/ANTARA)
Wacana Jokowi 3 Periode, Rocky Gerung: Ironi Lembaga Negara Mengalami Kedangkalan
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo kembali membahas wacana tiga periode dalam sambutannya di Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di SOR Arcamanik, Bandung, pada Minggu (28/08/22). Hal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dengan adanya pro dan kontra terhadap pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju lagi dan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Mengenai persoalan ini, Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas kasus ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official berjudul \"Skenario 3 Periode Jokowi Lebih Buruk dari Skenario Duren Tiga Sambo\" yang dirilis pada Senin (29/08/22). Rocky menganalisis ulang kalimat Jokowi yang menyiratkan bahwa kehendak rakyat harus dihormati yang mana mengacu pada keinginannya untuk maju tiga periode. \"Kalo sekarang, dia (Jokowi) bukan lagi terbalik, dia memang menginginkan itu secara harfiah. Karena dia bilang begini, \'Ya itu hanya wacana. Dan memang konstitusi melarang, tetapi kehendak rakyat harus dihormati\'. Jadi, dia menunggang pada kehendak rakyat,\" ungkap Rocky dalam perbincangannya dengan Hersubeno. Rocky menyinggung adanya musyawarah internal dari pihak Jokowi untuk mendukung skenarionya ini. Dia mengaitkan pada kurangnya pengetahuan Jokowi terhadap demokrasi sehingga inti demokrasi tidak berjalan dengan baik di antaranya, pemilu yang rutin dan percepatan sirkulasi elit. \"Ini bukan atas nama demokrasi. Ini atas nama kedunguan, maka ketentuan konstitusi bisa dilanggar oleh kepentingan konstituen, kan itu intinya. Jadi, hal-hal semacam ini, \'Boleh mengkritik tapi sopan\'. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik, kan dianggap apa yang disopankan artinya jangan mengkritik,\" tanggap Rocky. Dengan ini, Rocky menjelaskan bahwa presiden berusaha melampaui batas-batas demokrasi dengan dalil kehendak rakyat melalui Musra. Hersubeno mengaitkan dengan kasus Sambo bahwa skenario seperti ini lebih buruk dari skenario Sambo. Dalam simulasi Sambo, Rocky mengatakan itu karena adanya desakan, sedangkan simulasi ini memang sengaja direncanakan dengan rapi oleh constitutional coup. Terlepas dari itu, artikel berita yang mencantumkan pernyataan Jokowi tersebut mengundang tanggapan dari masyarakat. Akun salah satu anggota PKS, @MardaniAliSera, turut memberikan opininya. \"Ini harus dilawan. Pembatasan dua periode hasil dari perjuangan panjang reformasi. Jangan masuk ke lubang tirani kembali dan jangan bebani rakyat dengan isu-isu seperti ini. Demokrasi yang sehat perlu sirkulasi kepemimpinan,\" tulisnya melalui akun Twitter. Tak sedikit pula yang menanggapi bahwa wacana tiga periode Jokowi merupakan upaya pengalihan isu. \"Dua kemungkinan. 1) pendukung mengalihkan isu wacana kenaikan BBM yang mendapat penolakan luas. 2) pendukung mau menjilat, Jokowi paham, dianggap angin lalu respons santai. Jokowi tahu hal tersebut tidak mungkin terjadi karena termasuk kudeta konstitusi,\" komentar dari akun bernama @AnthonyBudiawan. \"Isu tiga periode sengaja digaungkan lagi untuk menutupi kasus sambo,\" tulis akun lain bernama @SyahrilTng. Menanggapi persoalan ini, Rocky tak lupa menyoroti ironi lembaga negara yang mengalami pendangkalan. \"Rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatan, yang diserahkan rakyat selama lima tahun itu kepentingan politik dia (DPR), bukan kedaulatan. Samalah ini, eksekutif, legislatif, yudikatif itu mengalami pendangkalan, ironinya begitu,\" ujar Rocky. Diakhir diskusi, Rocky Gerung berharap dengan pembahasan ini dapat menjadi upaya untuk menyelamatkan bangsa dan reputasi presiden. (oct)
DHD 45 Jakarta Dukung LaNyalla Kembalikan UUD 45 ke Naskah Asli
Jakarta, FNN – Pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungannya kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan adendum. Dukungan disampaikan langsung pengurus DHD 45 saat menemui LaNyalla di rumah dinas Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2022). Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum DHD 45 Provinsi DKI Jakarta Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin, A Rasyid Muhammad (Ketua I), H. Jaedi (Ketua II), Cecep Soehandi (Sekum), Munasihin (Sekretaris I), Satirah (Kabid Sosbud) dan Ramdhan (Kabid Infokom). Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin mengaku mengikuti perkembangan di media termasuk statemen Ketua DPD RI yang memperjuangkan Konstitusi ke UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, perjuangan tersebut sejalan dengan kiprah yang dilakukan DHD 45 dalam melakukan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Kami juga melihat Pak Ketua bertemu dengan Pak Try Sutrisno yang merupakan Ketua Pembina Dewan Harian Nasional Angkatan 45 dan satu frekuensi untuk kaji ulang UUD 1945 yang sudah diamandemen lalu dikembalikan ke yang asli,” katanya. Laksma TNI (Purn) Asep menambahkan, amandemen yang dilakukan pada 1999 sampai 2002 banyak melenceng sehingga harus dikoreksi. “Saya kira itu bukan perubahan tetapi penggantian Konstitusi. Karena perubahannya fundamental, tidak ada identitas Konstitusi di dalamnya,” ujar Asep. “Saat menjadi Kapusbintal TNI, saya pernah terangkan soal penggantian Konstitusi ini, tetapi para pimpinan TNI waktu itu kurang merespon. Padahal ini sangat berkaitan dengan pembinaan mental di TNI juga, sebab di dalam pembinaan itu kita juga bicara ideologi, konstitusi, persatuan, kebhinekaan dan lain-lain,” tambahnya. Oleh karena itu DHD 45 Jakarta, bahkan DHD 45 di seluruh Indonesia, siap support dan menyuarakan gerakan kembali ke UUD 45 naskah asli. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap resonansi gerakan kembali ke UUD 45 naskah asli sampai ke grass root. Menurutnya, rakyat kecil harus diberi pemahaman, sehingga tahu ada solusi dalam menjawab permasalahan mereka. “Saya mengajak elemen DHD 45 untuk menggaungkan gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat ini hingga ke lapisan masyarakat terbawah, para ojek online, buruh, anak-anak muda, dan lain-lain,” tukas dia. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan perlunya bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai amanat para founding father agar bangsa Indonesia kembali ke trek yang benar dalam sistem politik dan ekonomi. “Sudah 20 tahun reformasi tetapi rakyat Indonesia tetap miskin, jauh dari kata sejahtera. Sebaliknya yang tumbuh subur adalah korupsi, politik uang dan konflik di masyarakat. Selain itu reformasi mengharapkan hadirnya pemimpin berkualitas tetapi hak itu tidak juga terwujud. Makanya, saatnya kita kembalikan UUD 45 ke naskah asli, kemudian kekurangan yang ada disempurnakan lewat adendum,” papar dia. Dengan kembali ke UUD 45 yang asli, menurut LaNyalla, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga wajib dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Di dalamnya diisi oleh anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah dan TNI-Polri yang kemudian bermusyawarah untuk memilih presiden dan wakil presiden. “Sistem permusyawaratan perwakilan adalah konsep asli dari para pendiri bangsa ini, setelah melihat kemajemukan dan keberagaman bangsa. Sistem ini yang paling tepat untuk Indonesia dan itu harus dikembalikan,” tegasnya. (Sof/LC)
SAI20 Menjadi Langkah Awal Kolaborasi Lembaga Audit G20
Nusa Dua, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyebut pertemuan \"Supreme Audit Institution\" 20 (SAI20) dapat menjadi langkah awal kolaborasi lembaga audit negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20.\"Sebagai langkah awal, saya kira memang belum semua (anggota G20 hadir), tapi sudah 12 negara itu artinya dari beberapa negara sudah ada. Kita harapkan (pertemuan) berikutnya akan melibatkan seluruh (anggota G20). Kita berharap memang pengalaman masing-masing negara dan bicara kolaborasi,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.Wapres Ma\'ruf Amin menyampaikan hal tersebut seusai memberikan pidato utama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution 20 (SAI20). \"SAI20 Summit\" adalah \"engagement group\" yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dihadiri oleh lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20.KTT SAI20 diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2022 yang diikuti oleh 12 SAI negara anggota G20 yaitu Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, dan Turki. Artinya Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Rusia, Prancis, China dan Uni Eropa tidak ikut hadir dalam SAI20 perdana tersebut.\"Kita tular-kan dari nilai tambah masing-masing negara agar audit menjadi lebih baik, saya kira itu \'output\'-nya dan tentu prosesnya akan berkelanjutan,\" ungkap Wapres.Wapres berharap SAI20 dapat menghasilkan solusi dari kesulitan audit agar tetap dapat mencapai pembangunan nasional dan memenuhi \"Sustainable Development Goals\".\"Peran pengawasan atau audit itu menjadi penting saat (kondisi) normal dan tidak normal, dan karena (krisis) juga dialami berbagai negara kita harapkan pengalaman masing-masing negara ini saling memperkaya, termasuk BPK kita dalam menghadapi tantangan ke depan,\" jelas Wapres.SAI20 memang akan menghasilkan dua keluaran yaitu \"rules of procedure\" (tata aturan) serta pernyataan bersama atau komunike terkait percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan bagi tercapainya SDGs.\"Termasuk bagaimana mencari suatu cara yang lebih baik dan juga untuk menjaga kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan. Bagi kita, Indonesia saya kira kalau ada penyimpangan ditindak sesuai dengan aturan yang ada,\" tambah Wapres.Menurut Ketua BPK Isma Yatu, SAI20 ingin berkontribusi terutama untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.\"Selanjutnya kami akan memastikan adanya kolaborasi antara SAI20 dan negara-negara G20 secara berkesinambungan dalam kelangsungan implementasi SGDs dan pemulihan ekonomi pasca dari COVID-19,\" kata Isma Yatun.Pada SAI20 tahun 2023 rencananya India akan menjadi ketua sesuai dengan Presidensi G20, sedangkan pada 2024 keketuaan akan dipegang oleh Brazil.Hadir dalam pertemuan ini Ketua BPK Isma Yatun beserta jajarannya, President SAI Arab Saudi Hussam Alangari, President SAI Brazil Bruno Dantas, Auditor General SAI Australia Grant Hehir, Presiden SAI Argentina Jesus Rodrigez, Deputy Comptroller and Auditor General SAI India Parveen Mehta, Member of Board SAI Rusia Dmiitrii Zaitsev, serta Commissioner SAI Republic of Korea Eunsok Cho.Sementara, Wapres didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma. (Ida/ANTARA)
