POLITIK
Azwar Anas Dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Negara Jakarta, Rabu.\"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata Azwar Anas mengucapkan sumpah jabatan dengan mengikuti pembacaan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 91/B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tertanggal 7 September 2022.\"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,\" demikian sumpah tersebut diucapkan.Hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2022-2027 Hasyim Asy\'ari, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 2022-2027 Rahmat Bagja.Jabatan Menpan RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022. Sejak 15 Juli 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB, sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat menjabat sebagai Menpan RB ad interim pada 4-15 Juli 2022.Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah memberikan nama-nama calon Menpan RB kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan 2022, namun pelantikan Menpan RB belum kunjung dilaksanakan. Saat ini Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022. Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua periode, yakni periode 2010-2015 ketika diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan periode 2016-2021 diusung PDI Perjuangan. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI. Ketika menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dinilai berhasil mendorong pariwisata di kabupaten tersebut, termasuk dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan, seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival. Banyuwangi pun meraih penghargaan \"Innovation Goverment Award\" sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia sejak 2018. (Ida/ANTARA)
Pj Gubernur DKI Harus Sosok yang Berintegritas dan Berkomitmen
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah, Sylviana Murni, menegaskan sosok yang bakal menjadi penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.“Pj gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi ibu kota dan akan bermetamorfosa jadi kota global,” kata dia, dalam keterangan di Jakarta Rabu.Ia pernah ikut dalam kontestasi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dalam ajang Pilkada 2017 bersama Agus Yudhoyono. Pada Pilkada 2017 itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang.Hal itu dia katakan mengingat masa jabatan Anies Bawedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Meskipun muncul beberapa nama yang ramai diperbincangkan publik, perempuan politiku ini menilai bahwa penunjukan pj gubernur DKI menjadi kewenangan presiden atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyampaikan kurang lebih dua tahun masa jabatan pj gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari ibu kota negara menjadi kota global. Menurut tia, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pj gubernur DKI. “Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena batu penjuru Jakarta sudah jelas,” katanya. Diketahui, tiga sosok yang saat ini ramai dibicarakan publik untuk menggantikan Anies Baswedan, di antaranya Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, BahtiarSaat ditanya soal siapa yang pantas menggantikan Baswedan, Murni menyebutkan bahwa ketiganya merupakan sosok yang punya kapasitas dalam kepemerintahan. Menurut dia, setingkat eselon 1 sudah paling paham cara kerja pemerintah.“Kita tunggu saja presiden tentukan siapa, itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi yang pasti ketiganya punya kapasitas, sekelas eselon I itu sudah khatam lah cara berbirokasi dan berpemerintahan seperti apa,” kata dia.Sebelumnya, nama yang sering jadi perbincangan publik hanya dua orang, yakni Hartono dan Matali. Kemudian, muncul satu nama yang juga menjadi pembicaraan, yakni Bahtiar. Hartono memiliki pengalaman berdinas di DKI Jakarta. Pada masa Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta, dia dikenal dekat dengan Jokowi lantaran menjadi salah satu orang yang sering memberi masukan soal pembangunan di Jakarta. Sementara Matali merupakan putra Betawi yang saat ini tengah menjabat sebagai sekretaris daerah. Sedangkan Bahtiar pernah menjadi penjabat sementara gubernur Kepulauan Riau dan merupakan ASN yang lama berkarier di Kementerian Dalam Negeri. Bahtiar merupakan seorang birokrat yang memulai kariernya dari staf kelurahan, staf kecamatan, hingga puncaknya menjadi direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri atau pejabat eselon I. Ia juga dipercaya sebagai ketua umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia periode 2021 hingga 2026. (Ida/ANTARA)
Gabungan Aktivis Lintas Elemen Sampaikan Tiga Tuntutan ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Gabungan Aktivis Lintas Elemen menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Puluhan aktivis tersebut menyampaikan tiga tuntutan yang disampaikan secara langsung kepada LaNyalla. Tuntutan pertama, mereka meminta DPD RI mendukung gerakan rakyat yang menolak kenaikan BBM. Kedua, membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri dan ketiga, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan investigasi harta kekayaan pejabat dan mengumumkannya kepada publik. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Habib Ali Alwi (Banten) Bustami Zainuddin (Lampung) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sedangkan aktivis lintas elemen yang hadir di antaranya Haris Rusli Moti (Petisi 28), Wenry AP (Forum Merah Putih), M Hatta Taliwang, Jhon Mempi, Doni (Matekkon), Yosef Nggarang (Gerakan Kedaulatan Rakyat), Rahman Toha (Inside), Chaerudin Affan (Puskamuda), Urai Zulhendri, Hartsa Mashirul (UN WCI Campaign Indonesia), Zulkifli S Ekomei (Presidium MPBI), Gigih Guntoro (Indonesian Club) dan Ariandy A. Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti menyampaikan, apa yang disampaikannya merupakan kegelisahan rakyat pada umumnya. “Kami ini merupakan representasi rakyat di daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM direspon oleh gelombang penolakan rakyat di seluruh daerah. Kami meminta agar DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla untuk mendukung gerakan rakyat tersebut,” kata Haris, Selasa (6/9/2022). Dikatakan Haris, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tak dibarengi dengan standing moral untuk hidup prihatin. “Jokowi seakan memaksa rakyat untuk memikul beban pemerintah dengan mencabut subsidi BBM,” kata dia. Di sisi lain, para pejabat tak ada yang sama sekali memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup secara sederhana. Mestinya harus dimulai dari memberikan contoh hidup sederhana sebelum memutuskan untuk menaikkan BBM. “Agar standing moralnya kuat, maka kami mendorong agar dilakukan audit kekayaan harta para pejabat dari pusat hingga daerah dan diumumkan kepada publik. Kami mendesak Jokowi membentuk tim audit investigasi harta dan kekayaan para pejabat. Kami meminta Ketua DPD RI menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi,” pinta Haris. Haris juga meminta agar DPD RI tak menutup mata terhadap proses reformasi di tubuh Polri. Apalagi, berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferddy Sambo yang menggegerkan publik, Haris menilai sulit Polri melakukan reformasi secara internal. “Jadi, kami mendorong agar DPD RI membentuk Pansus Reformasi Polri. DPD RI tak boleh menutup mata terhadap hal tersebut. Sebab, reformasi Polri adalah hasil perjuangan berdarah-darah mahasiswa pada 1998,” urai Haris. Aktivis UN WCI Campaign Indonesia, Hartsa Mashirul menambahkan, aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ini disampaikan karena memang rakyat mengalami kebuntuan dalam menyalurkan pendapatnya. “Maka, membludak-lah aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai saluran aspirasi,” ujar Hartsa. Hartsa menilai pemerintah seperti memberikan subsidi kepada para koruptor lantaran tak bergerak cepat melakukan pembenahan internal dari praktik korupsi. “Tahun 2020, APBN kita yang dikorupsi itu lebih dari Rp56 triliun. Sedangkan subsidi rakyat untuk BBM hanya Rp11 triliun. Tentu ini kejahatan terhadap rakyat jika dibiarkan,” tegas Hartsa. Pada kesempatan itu, Hartsa juga menyinggung soal kejahatan trans-nasional yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan orang, pencucian uang, narkotika dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata dunia. “Ada satu kebuntuan mengurai dan menuntaskan kejahatan keuangan dan kemanusiaan yang sifatnya transnasional,” tegas Hartsa. Aktivis Puskamuda, Chaerudin Affan berpendapat, bahwa DPD RI harus menyatakan pendapat secara terbuka mengenai sikapnya soal kenaikan harga BBM, reformasi Polri dan audit investigasi harta kekayaan pejabat. “Berkenan kiranya agar disampaikan kepada publik secara terbuka mengenai sikap DPD RI ini,” kata Chaerudin. Menanggapi hal tersebut, Senator Bustami Zainuddin siap meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis lintas elemen tersebut. Terkhusus soal Pansus Reformasi Polri, Bustami menilai akan dikaji terlebih dahulu soal relevansinya. “Kami akan kaji terlebih dahulu mengenai Pansus Reformasi Polri ini. Apakah harus pansus atau lainnya,” kata Bustami. Sedangkan Senator Habib Ali Alwi mengakui jika negara ini keliru dalam mengambil kebijakan. “Sehingga salah atur dan salah pengelolaan. Padahal, kekayaan bangsa ini sangat cukup untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Habib Ali Alwi. Terkhusus kenaikan harga BBM, Habib Ali Alwi menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, masih ada skema lain yang bisa diambil pemerintah selain mengurangi subsidi yang menjadi hajat hidup orang banyak. “Saya menilai tak ada alasan untuk menaikkan harga BBM, karena dampaknya yang sangat dahsyat bagi masyarakat. Pemerintah perlu membuat skema lain selain menaikkan harga BBM,” tegas Habib Ali Alwi. Ketua DPD RI menegaskan, yang seharusnya dihapus itu adalah korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. “Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tegas LaNyalla. Ditambahkan, jika kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan. “Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red). Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya ini, mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Dan semakin hari semakin sejahtera. Bukan semakin susah. Apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan. “Jangan menambah paradoksal yang sekarang semakin banyak. Justru yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN kita. Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar 400 triliun rupiah setahun pemerintah tidak mengeluh,” ungkapnya. LaNyalla mengaku tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal itu ditegaskannya ketika judicial review Presidential Threshold ditolak oleh pemerintah. “Saat itu saya sedang berada di Makkah. Saya berkomitmen, sekembalinya saya ke Indonesia, saya akan pimpin sendiri gerakan pengembalian kedaulatan rakyat kembali ke tangan rakyat,” tegas LaNyalla. Seluruh persoalan rakyat, ditambahkan LaNyalla, dapat dituntaskan jika kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk disempurnakan secara benar melalui adendum. “Maka, saya telah membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saya harap agar hal ini dapat diresonansikan ke seluruh lapisan masyarakat agar menjadi kesadaran bersama,” harap LaNyalla. (Sof/LC)
Pembatasan BBM Bersubsidi Perlu Dipastikan Berjalan Baik
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus berharap pembatasan penggunaan BBM bersubsidi perlu dipastikan berjalan dengan baik agar dapat menyokong produktivitas rakyat. \"Aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat,\" katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Menurut Deddy kementerian teknis tentunya perlu memperhatikan, membuat dan mengkomunikasikan kebijakan yang mendukung produktivitas rakyat. \"Harga BBM yang baru disesuaikan juga harus diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu,\" ujarnya. Kemudian, dia mengatakan mengenai kebijakan penyaluran subsidi BBM kepada nelayan tujuannya agar tetap para nelayan bisa bekerja dengan baik. Begitu juga kata dia penyaluran pada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, pelaku usaha kecil, industri rumah tangga dan kendaraan angkutan umum serta angkutan tertentu. \"Jika hal ini tidak dilakukan, maka tentunya akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat,\" ucap Deddy. Dia juga berharap rantai pasokan langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan ikut menjadi perhatian agar penyaluran tepat sasaran. \"Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka. Ini lah yang harus benar-benar diperhatikan,\" ujar Deddy. (Sof/ANTARA)
Pemuda Muslim Tidak Boleh Tercerabut Dari Akar Sejarah Bangsa
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan setiap pemuda muslim tidak boleh tercerabut dari akar sejarah perjuangan bangsa dengan cara mensyukuri kemerdekaan Indonesia.\"Dengan mengambil momentum Sumpah Pemuda menunjukkan anak-anak muda Garuda Keadilan dari kalangan generasi milenial tidak tercerabut dari akar sejarah bangsa,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang akan dimanfaatkan oleh Garuda Keadilan dengan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang berlangsung 25-30 Oktober 2022 di Jakarta.Hidayat mengatakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah satu fakta tentang anak-anak muda yang menorehkan akar sejarah untuk Indonesia Merdeka. Ada akar sejarah islam dalam Sumpah Pemuda.Sebab, faktanya Sumpah Pemuda tidak hanya diikuti Jong Batak, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon, Pemuda Betawi, tapi juga ada Jong Islamieten Bond.HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan sejak awal pemuda muslim terlibat bersama kaum muda lainnya untuk memperjuangkan dan menyepakati tonggak-tonggak Indonesia merdeka.Seperti Jong Islamieten Bond yang terlibat langsung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Hal itu berlanjut saat perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemuda muslim terlibat langsung bersama yang lainnya dengan tergabung dalam laskar santri, laskar sabilillah, laskar hizbullah.\"Bahkan Bung Tomo, anak muda dalam peristiwa 10 Nopember bukan hanya memekikkan Merdeka tetapi juga Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar,\" kata dia.Oleh karena itu, lanjut dia, kesadaran sejarah penting untuk dihayati generasi muda dan generasi milenial yang merupakan mayoritas penduduk yang melanjutkan mengisi kemerdekaan Indonesia.Demikian juga untuk generasi muda milenial muslim untuk menegaskan dan memberikan satu pemahaman serta alternatif aktivitas bahwa aktif sebagai generasi muda muslim bersama generasi muda dari komunitas manapun, bukan hal yang tabu maupun aneh.Sementara itu, Presiden Garuda Keadilan Musthafa Faruq mengungkapkan konsolidasi nasional mengumpulkan pengurus Garuda Keadilan se-Indonesia untuk bertemu. Bersamaan dengan itu, diadakan kegiatan Muda Fest dan kompetisi E-Sport yang digelar pada 28 Oktober 2022 sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda.Selain itu, peserta Konsolnas Garuda Keadilan juga berkesempatan silaturahmi kebangsaan bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional yang bisa menjadi inspirator, dan dinamisator anak-anak muda. (Ida/ANTARA)
Dukung RUU Kreativitas, LaNyalla Ajak PPI Tata Ulang Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kreativitas Pemuda. Menurut LaNyalla, kepedulian pemuda terhadap masa depan patut disyukuri. Sebab, para pemuda memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak para pemuda Indonesia, khususnya PPI, untuk ikut aktif menata ulang Indonesia. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech dalam acara Rapat Kerja Nasional I PPI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022). Dalam pandangan LaNyalla, sudah sepatutnya negara hadir memberikan dukungan kepada pemuda dalam mengembangkan kreativitas mereka. Dijelaskannya, harus banyak lintas kementerian yang terlibat dalam mendorong pengembangan kreativitas pemuda. “Sebab, hari ini masih ada gap yang tajam terkait fasilitas dan sarana pendukung kreativitas pemuda di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Juga antara kota dan desa,” tuturnya. Gap tersebut pada akhirnya menciptakan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari infrastruktur teknologi pendukung internet yang belum merata di Tanah Air. Padahal, salah satu basis kreativitas pemuda adalah penggunaan infrastruktur internet. “Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Apalagi, di era dis-ruptif ini, percepatan perubahan menuntut pula percepatan antisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat luas,” ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur tak lupa menitip pesan kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya kepada PPI, agar jangan pernah meninggalkan sejarah. Para pemuda juga jangan sampai kehilangan jati diri dan karakter. “Kuncinya, jangan tinggalkan budi pekerti luhur bangsa ini. Harus diingat bahwa pemuda tak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa ini. Para pemuda di kalangan terdidik adalah mereka yang tercatat dalam sejarah memulai pergerakan kemerdekaan,” kata LaNyalla. Bahkan, Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjelaskan, Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tidak terlepas dari peran para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan sudah seharusnya para pemuda Indonesia kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. “Pemuda juga harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,” tegas LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menegaskan, para pemuda Indonesia harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. “Artinya, mencerdaskan kemanusian secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,” tutur LaNyalla. Sebab, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta tanpa ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. “Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran mereka. Karena semua bangsa yang besar, adalah bangsa yang dibangun dengan landasan peradaban dan watak dasar bangsa mereka,” tutur LaNyalla. Dalam hal sistem demokrasi bangsa ini, LaNyalla menyebut watak dan DNA asli Indonesia adalah sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. “Dalam sistem tersebut, kedaulatan diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap,” ujar LaNyalla. Sistem tersebut adalah yang sesuai dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Sebab, demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di Barat. Bukan pula sistem komunisme di Timur. Saat ini, LaNyalla mengaku terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. “Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari,” tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak kepada semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian semua para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menata ulang Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur dan sejahtera,” demikian LaNyalla. Ketua Nasional PPI, MT Natalis Situmorang meminta arahan kepada LaNyalla dalam mengarungi organisasinya. Sebab, kata dia, saat ini banyak permainan dan hobi di daerah-daerah mulai ditinggalkan. “Oleh karenanya, kami mencetuskan RUU Kreativitas Pemuda, dengan harapan hobi dan permainan di daerah itu dapat dilestarikan. Kami mohon dukungan Pak LaNyalla dan mohon arahannya,” kata Natalis. Dikatakannya, organisasinya bukan lawan tanding KNPI. Tetapi lebih kepada organisasi yang menghimpun anak-anak muda yang memiliki hobi dan kreativitas untuk dapat mendukung kemajuan bangsa. “Organisasi kami berdiri sejak 5 tahun lalu. Kami ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang punya hobi. Pada kesempatan ini hadir anak-anak muda yang memiliki hobi seperti DJ, tamiya, nasyid, debat dan hobi serta permainan lainnya,” papar Natalis. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari PPI hadir Ketua Nasional MT Natalis Situmorang dan Sekretaris Eksekutif Angga Busra Lesmana beserta jajaran pengurus dan peserta Rakernas I. (Sof/LC)
Pemda Diminta untuk Cepat Mengatasi Inflasi Terkait Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bertindak cepat mengatasi inflasi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita menyampaikan briefing tentang inflasi, terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi imbas dari kenaikan harga BBM. Semua perlu kita antisipasi bersama, baik pusat maupun daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Senin. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pertalite, pertamax, hingga solar per Sabtu, 3 September 2022. Mendagri menjelaskan beberapa poin yang bisa dilakukan pemda dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama, pemda perlu menjadikan upaya pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan bersinergi dengan semua pihak, seperti saat pengendalian pandemi COVID-19. “Kunci utama tolong rekan-rekan kepala daerah dan forkopimda semua memang sibuk, banyak pekerjaan di masing-masing daerah, kita paham di semua daerah banyak isu yang harus ditangani, tapi tolong mengenai pengendalian inflasi sekarang ini jadikan isu prioritas,” katanya. Kedua, pemda diminta untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. Sebab, menurut Mendagri, ketika masyarakat panik akan memicu sentimen dan dampak ekonomi, seperti pembelian berlebihan karena kepanikan. Ketiga, pemda diminta mengaktifkan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Tolong rekan-rekan gubernur meminta kepada perwakilan BI dan BPS daerah masing-masing untuk mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota karena akan ketahuan bupati dan wali kota mana yang bisa mengendalikan dan mana yang tidak. Sebetulnya sebagian besar bisa dikendalikan kalau bekerja bersama-sama dengan forkopimda” ujarnya. Keempat, Mendagri meminta pemda mengaktifkan satgas pangan yang dipimpin sekretaris daerah. Satgas pangan tersebut, salah satunya bertugas memonitor kenaikan harga setiap hari. Kelima, pemda perlu memastikan pemberian BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Keenam, melaksanakan gerakan penghematan energi. Ketujuh, kata Mendagri, perlu melakukan gerakan tanam pangan cepat panen. Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah. Kesembilan, pemerintah daerah mesti mengintensifkan jaring pengaman sosial yang berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial (bansos), dana desa, dana alokasi umum, hingga pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR). “Tolong juga selain dari APBN dan APBD, manfaatkan CSR di daerah masing-masing dari perusahaan dan masyarakat mampu dengan menggunakan skema,\" ujar Mendagri. (Sof/ANTARA)
Bertemu Jaksa Agung, Ketua DPD RI Sampaikan Peta Jalan Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan peta jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Minggu (4/9/2022). Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat menerima kunjungan Jaksa Agung di kediaman Ketua DPD, kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin dan Senator asal Sulawesi Selatan, Andi Muh Ihsan. LaNyalla mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) seperti membongkar mafia minyak goreng, mafia pupuk dan menangkap Surya Darmadi dalam kasus korupsi lahan sawit yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun. “Terobosan dari Pak Jaksa Agung sangat bagus. Kami di DPD berharap prestasi yang diraih terus dilanjutkan, kemudian dapat memotivasi serta menginspirasi satuan kerja di bawahnya,” kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, selain berbicara soal dinamika kebangsaan, pertemuan juga merupakan bagian dari ikhtiar perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat. “Baik secara formal maupun informal saya memang berkomitmen untuk menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sesuai niat saya dalam pengembalian kedaulatan rakyat. Ini salah satu upaya itu, setelah sebelumnya saya pernah bertemu dengan Ketua MA,” ujarnya. Ketua DPD RI juga menyampaikan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Selaku ketua DPD RI dirinya saat ini sedang sosialisasi kembali ke UUD 45 naskah asli. Kita menawarkan peta jalan untuk menyelamatkan bangsa. Dan lembaga Bapak sangat dibutuhkan untuk menjalankan peta jalan ini dalam bidang penegakan hukum, termasuk mengamankan aset-aset bangsa,” tukasnya. Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, yang juga Ketua Pansus BLBI DPD RI menjelaskan bahwa nanti pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung berkaitan dengan temuan-temuan dari Pansus. “DPD RI membentuk Pansus BLBI untuk membuat terang kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Kami sudah panggil BPK, Kementerian Keuangan, juga obligor BLBI. Nanti setelah selesai semua, kami mohon ijin menyampaikan rekomendasi ke Kejaksaan Agung,” ujar Bustami. Jaksa Agung ST Burhanuddin berterima kasih atas apresiasi dari Ketua DPD RI. Harapannya Kejaksaan Agung dan DPD RI bisa terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik. “Soal peta jalan dan rekomendasi Pansus BLBI nanti pasti akan kami pelajari,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM Diblokade Polres Palembang
Palembang, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang memblokade ruas Jalan POM IX di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, atau depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kawat berduri akibat aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.Demonstrasi \"Seruan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Rakyat Menjerit\" itu diikuti sekitar ratusan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Selatan itu berlangsung pada Senin siang pukul 11.00 WIB.Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Polisi Rendy S. Aditama di lokasi demo mengatakan selama unjuk rasa berlangsung maka arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalan lain untuk menghindari kepadatan kendaraan yang berlebih.Pengalihan arus lalu lintas tersebut menyasar ke sejumlah lokasi, mulai dari jalur Jalan Radial menuju Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai, Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas menuju Jalan Radial, serta Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai.\"Jalur dari Simpang Samsat Baru atau Jalan Kapten A. Rivai mengarah simpang DPRD Sumsel ditutup total. Jalur dari Jalan Angkatan 45 diarahkan ke Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas,\" katanya. Berdasarkan pantauan di lokasi massa demonstrasi tampak mulai berdatangan memadati sepanjang jalan depan Kantor DPRD Sumatera Selatan dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tuntutan mereka, dan satu unit mobil bak terbuka berisi alat pengeras suara.\"Silahkan teman-teman merapat untuk perjuangkan nasib rakyat, nasib orang tua kita yang semakin sulit karena harga BBM naik kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan kita pun naik. Pemerintah dan wakil rakyat dengar keluhan kami ini,\" kata salah satu mahasiswa yang menggunakan jaket almamater berwarna biru muda Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.Aparat kepolisian juga tampak menjaga ketat jalannya aksi demonstrasi tersebut, dengan mengerahkan sekitar lebih dari 900 personel yang dilengkapi alat pengaman diri dan satu unit mobil pengurai massa.Aksi demonstrasi tersebut sejauh ini terpantau berjalan dengan tertib. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto menyebutkan personel-nya yang bersiaga di setiap kabupaten/kota diperintahkan untuk mengkondusifkan kondisi dilapangan secara humanis. Namun, untuk bentuk pelanggaran pidana terkait BBM subsidi harus ditindak secara tegas.Kesiagaan personel kepolisian tersebut sudah berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral dipimpin Gubernur Herman Deru beberapa waktu lalu di Griya Agung Palembang.Hasil rapat tersebut, kata dia, di antaranya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan rencana jangka pendek dan jangka panjang.Rencana jangka pendek tersebut di antaranya, berupa sosialisasi menyampaikan kesepahaman kepada masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi. Kemudian, untuk rencana jangka panjang yakni memperketat pengawasan distribusi BBM mulai dari hulu hingga ke hilir dan penegakan hukum.Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9), mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. “Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun. (Ida/ANTARA)
Indonesia Menjadi Negara Pertama Kunjungan Presiden Bongbong Marcos
Jakarta, FNN - Presiden Filipina Ferdinand \"Bongbong\" Romualdez Marcos Jr. mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjunginya sejak dilantik sebagai Presiden Filipina pada Juni 2022.\"Saya memilih Indonesia, Jakarta, menjadi kunjungan pertama saya sebagai presiden karena berbagai alasan,\" kata Ferdinand saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.Ferdinand bersama sang istri, Louise Araneta-Marcos, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/9).Dia menyebutkan salah satu alasan yang membuatnya memilih Indonesia sebagai tujuan kunjungan kenegaraan ialah karena kedekatan antara Indonesia dan Filipina, baik dari segi lokasi geografis maupun budaya. Dia juga mengakui kunjungan pertamanya ke Jakarta membuatnya berasa di rumah sendiri karena kehangatan sambutan Presiden Jokowi.\"Meskipun ini kali pertama saya ke Jakarta, saya melihat sekitar dan rasanya seperti di rumah karena Anda begitu hangat. Anda menyambut kami dengan sangat hangat dan kami merasakan Indonesia dan Filipina berkomitmen menjalin kemitraan yang kuat,\" kata Ferdinand kepada Jokowi.Dia juga meyakini pertemuannya dengan Jokowi dan delegasi Indonesia akan mewujudkan kemitraan kuat serta membuat kedua negara perlahan keluar dari sulitnya perekonomian pascapandemi COVID-19.\"Saya percaya ini adalah kemitraan yang kuat dan akan menjaga stabilitas dari seluruh rencana ke depan kami dalam beberapa tahun mendatang. Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Anda, Pak Presiden, atas undangan baiknya,\" katanya.Ferdinand Marcos Jr. terpilih menjadi Presiden ke-17 Filipina dan dilantik pada Juni 2022. Ia merupakan putra satu-satunya dari Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos, yang memimpin negara tersebut pada periode 1917-1989.Usai pertemuan bilateral, kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dan memberikan keterangan pers bersama terkait kerja sama yang dibangun. (Ida/ANTARA)
