POLITIK
Motif Tewasnya Brigadir J Dipertanyakan Anggota DPR ke Kapolri
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mempertanyakan terkait motif pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.\"Kapolri bilang tunggu sampai di persidangan. Apa yang terjadi dengan motif kasus ini membuat masyarakat menunggu,\" katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia meminta motif pembunuhan Brigadir J itu jangan sampai menjadi pertanyaan kembali di masyarakat. Di sejumlah kasus lain, menurutnya, motifnya dapat dibuka kepada masyarakat, sementara untuk kasus Brigadir J tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman yang meminta motif penembakan Brigadir J dibuka lebih awal ke masyarakat.\"Tidak ada salahnya disampaikan awal motif dan latar belakang,\" kata Habiburokhman.Menurut dia, motif dan latar belakang kasus pembunuhan berencana itu masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Hal itu membuat spekulasi di kalangan masyarakat hingga mengaitkan dengan dugaan keinginan untuk membongkar perkara lebih besar, termasuk soal bunker uang.Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan motif tersangka Irjen Pol. Ferdy Sambo melakukan perbuatan tersebut karena merasa marah setelah mendengar laporan dari istrinya, Putri Candrawathi, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo menganggap perbuatan Brigadir J mencederai harkat dan martabat keluarga. \"Untuk lebih jelasnya nanti diungkapkan di pengadilan,\" kata Listyo Sigit.Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Tim Khusus Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau RR, dan asisten rumah tangga Kuwat Ma\'ruf.Kelima tersangka itu dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.Selain itu, terdapat enam perwira polisi yang diperiksa karena diduga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau obstruction of justice. Dari enam nama tersebut salah satunya adalah Ferdy Sambo. (Ida/ANTARA)
Menyusul Okto Maniani Dan Titus Bonay, Satu Lagi Mantan Pemain Timnas Gabung Partai Gelora
Jakarta, FNN - Satu lagi pesepak bola asal Papua bergabung ke Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Dia adalah Mariando Djonak Uropmabin, eks pemain Timnas Indonesia U-17 yang saat ini tengah merumput di Persiba Balikpapan. Mariando menyusul dua eks pemain Timnas Senior Indonesia Titus Bonai dan Okto Maniani asal Papua yang telah bergabung lebih dulu ke partai besutan Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik dan Achmad Rilyadi ini. Menurut Mariando, selain berkarir di sepak bola, ia juga ingin berkarir di bidang politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Mariando mengaku terinspirasi almarhum orang tuanya yang berkarir di politik, sebelum meninggal dunia. Orang tua Mariondo adalah mantan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Papua. \"Salah satu alasan saya bergabung dengan Partai Gelora, adalah inspirasi dari almarhum orang tua saya, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pegunungan Bintang,\" kata Mariando, Minggu (21/8/2022). Alasan lain Marindo ke Partai Gelora, lanjutnya, saat dirinya melihat foto-foto Tibo dan Okto menghiasi berbagai media nasional dan lokal saat laga final Piala AFF U-23 antara Indonesia Vs Thalaind tahun lalu. \"Saya juga sempat simak perbincangan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dengan Kaka Okto dan Kaka Tibo. Perhatian ketum (Anis Matta, red) sangat luar biasa terutama gizi bagi regenerasi atlit dalam mengatasi stunting,\" ujarnya. Ketua DPW Partai Gelora Papua Muhammin Yamin Noch mengatakan, Partai Gelora bukan hanya sekedar wadah berhimpun para politisi saja, tapi juga menjadi rumah belajar membangun peradaban. \"Kami di Partai Gelora komit membangun ikatan lahir batin bagi anak negeri, baik itu olahragawan, seniman dan lain-lain. Papua ini dikenal gudangna anak-anak milenal, kami gercep mengajak anak muda yang kaya akan ide creative dan mampu berkolaborasi ini bergabung ke Partai Gelora,\" kata Yamin. Partai Gelora, lanjut Yamin, memberikan mandat kepada Mariando untuk menakhodai DPD Partai Gelora Kabupten Pegunungan Bintang, menurut Yamin Noch, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora Papua. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bergabungnya Mariando, sebelumnya ada Okto dan Tibo ke Partai Gelora menandakan bahwa Partai Gelora mendapatkan sambutan luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua. \"Penerimaan yang luas dari tokoh-tokoh dan masyarakat Papua kepada Partai Gelora adalah pertanda bahwa partai ini memang mencerminkan warna ke-Indonesiaan yang kuat,\" tegas Fahri. Visi ke-Indonesiaan Partai Gelora dengan Arah Baru Indonesia Menuju Lima Besar Dunia, lanjutnya, tidak hanya \'ditangkap\' oleh orang-orang besar di Indonesia Barat saja, tetapi juga di Indonesia bagian Timur. \"Orang-orang besar dari barat dan timur dari seluruh Indonesia sudah menyambutnya dengan baik sejak pawai kebangsaan dan Gerakan Arah Baru yang kita rancang pada tahun-tahun sebelumnya,\" katanya. Fahri berharap bergabungnya tokoh dan masyarakat Papua akan menjadikan penanda pilihan politik masyarakat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam menyalurkan aspirasi dan memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Ketua Bidang Rekrutmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengungkapkan, sejak Partai Gelora mendaftar secara resmi ke KPU beberapa waktu lalu dan dinyatakan lengkap, banyak tokoh tingkat nasional dan daerah yang bergabung ke Partai Gelora. \"Kami kaget dan bersyukur makin banyak lagi tokoh berpengaruh di daerah, seperti di Papua juga ingin bersama-sama Partai Gelora memperjuangkan Arah Baru Indonesia,\" kata Endy. Ketua Bidang Gaya Hidup dan Olahraga DPN Partai Gelora Kumalasari \'Mala\' Kartini menambahkan,banyak atlet dan insan olahraga tanah air yang bergabung ke Partai Gelora. \"Biasanya kita kalau bicara olahraga, fokusnya melulu pada prestasi. Menang piala apa, dapat medali berapa. Padahal, sebelum sampai ke prestasi, olahraga harus kita jadikan bagian dari gaya hidup, sehingga masyarakat juga tambah sehat dan bugar. Inilah yang menjadi daya tarik para atlet dan insan olahraga bergabung,\" kata Mala. Sebelum Marindo, Okto dan Tibo bergabung ke Partai Gelora, sejumlah insan olah raga lainnya juga bergabung ke Partai Gelora. Bahkan Okto juga menjadi delegasi dalam acara pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Agustus 2022. Sejumlah insan olahraga yang sudah bergabung dengan partai berlambang ombak biru cerah ini di antaranya Taufik Jursal Effendi (CEO Persija Barat FC), Rendra Kurniawan (mantan pemain Persija Pusat U-18 yang kini menjadi pelatih dan pemilik sekolah sepakbola Laskar Bekasi). Lalu, Dadan Suhendar (mantan kiper PSB Bogor), Nadia Hafiza (atlet dayung Kalimantan Selatan), Donny Wirawan Achadiat (pelatih dayung Kalsel), serta wartawan dan komentator sepakbola Sigit Nugroho. “Kemajuan olahraga suatu negara membutuhkan tiga pilar, yakni kurikulum, prestasi dan infrastruktur. Partai Gelora ingin Indonesia menjadi lima besar dunia, termasuk di bidang olahraga,\" pungkas Mala Kartini. (sws)
Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa
Jakarta, FNN – Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang terletak di Desa Alasbuluh, Banyuwangi, tersebut disegel akibat konflik lahan. Sehingga siswa terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas. Hal itu memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, sengketa lahan segera diselesaikan dan tidak mengorbankan para siswa dalam menuntut ilmu. “Jangan dibiarkan berlama-lama para siswa harus terlantar dalam menuntut ilmu. Ini imbas dari konflik lahan yang sama sekali para siswa tak terlibat. Jangan korbankan masa depan mereka,” tegas LaNyalla, Jumat (19/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan sengketa tanah agar tidak mengorbankan anak-anak siswa yang sudah sepekan belajar di luar kelas. LaNyalla berharap pihak-pihak yang bersengketa segera membuat kesepakatan agar tidak mengorbankan hak-hak para siswa. “Kepentingan bersama dan hak-hak siswa harus dikedepankan,” ujar LaNyalla. Dikatakannya, apabila pihak sekolah Darul Huda merasa penyegelan gedung sekolah tidak memiliki dasar yang kuat dan terkesan sepihak, karena segala bentuk dokumen milik yayasan, maka pemda perlu secepatnya turun tangan untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kita tidak dapat membiarkan kasus ini terjadi lebih lama lagi. Saya meminta agar pihak-pihak terkait seperti pemda, Dinas Pendidikan Banyuwangi dan BPN untuk segera turun tangan,” imbau LaNyalla. Ia tak ingin kasus serupa terjadi di daerah lainnya. Di mana penyerobotan lahan bisa terjadi begitu saja dan mengorbankan hak-hak orang lain. “Kita khawatir penyerobotan lahan atau sengketa lahan lainnya akan terjadi jika kasus ini dibiarkan begitu saja. Tentu akan merugikan hak-hak orang lain,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Desa Alasbuluh Banyuwangi masih harus belajar di musala di luar gedung sekolah. Hampir sepekan mereka tidak bisa belajar di dalam kelas karena sekolah masih disegel akibat sengketa lahan. Pejabat setempat telah mendatangi lokasi MTs dan MA Darul Huda dan melakukan mediasi di Kantor Desa Alasbuluh pada Senin (14/8/2022). Hadir Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi Moh Lutfi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, Kepala MA Darul Huda, Abdurrahman, perwakilan pihak penyegel yang dihadiri Kuasa Hukum Ahmad Subhan, serta sejumlah wali murid. Hasil pertemuan tersebut masih belum menemui titik terang dan kejelasan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi. (Ida/LC)
Merdeka dari Radikalisme Masih Menjadi Tugas Bersama
Jakarta, FNN - Pendakwah milenial Habib Husein Ja\'far Alhadar mengatakan, setelah 77 tahun merdeka dari keterjajahan fisik, upaya memerdekakan Indonesia dari intoleransi dan radikalisme masih menjadi tugas atau pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia.\"Kemerdekaan melawan intoleransi dan radikalisme itu masih menjadi pekerjaan rumah kita,\" kata Habib Husein, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut, menurut dia, masih menjadi tugas bersama yang perlu dituntaskan oleh seluruh pihak karena sampai saat ini media digital Tanah Air belum merdeka dari intoleransi dan radikalisme.Lebih lanjut, Habib Husein menyampaikan kondisi tersebut ditunjukkan oleh hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Jakarta pada tahun 2021 yang menyebutkan, dari keseluruhan konten yang ada di media digital, jumlah konten bermuatan tidak moderat mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat dibandingkan konten moderat yang hanya berjumlah sekitar 20 persen.\"Konten yang tidak moderat itu menguasai lebih dari 60 persen perbincangan di media digital. Nah oleh karena itu, ini menjadi kerja bersama kita semua, bukan hanya antar-bidang, melainkan juga antar-gender,\" ucap dia.Selanjutnya, sebagaimana tema peringatan HUT Ke-77 RI \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\", Habib Husein memaknai 77 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bagi bangsa ini untuk pulih lebih cepat dari segala dorongan nafsu dan egoisme serta bangkit lebih kuat dari segala isu sektarian atau diskriminatif yang bersifat politik identitas pemecah belah kebinekaan.Lalu, dia menilai tantangan kebangsaan yang harus dihadapi oleh seluruh pihak saat ini adalah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, narasi-narasi baru dibutuhkan agar generasi muda mampu menghayati nilai Pancasila sesuai dengan perspektif dan cara mereka.\"Jadi, tidak lagi soal menghafal Pancasila. Tidak lagi soal itu, tapi soal bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan ragam fenomena yang baru,\" ujar Habib Husein.Adapun upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, lanjut dia, dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mendorong percepatan edukasi dan moderasi melalui propaganda persatuan, sebagaimana kemerdekaan bangsa dicapai melalui persatuan.\"Edukasi dan moderasi untuk menuju persatuan di tengah perbedaan itu menjadi kekuatan utama kita dari dulu. Tanpa keduanya, kita tidak akan pernah bisa merdeka dari segala tantangan yang ada, baik itu korupsi, kemiskinan, maupun lain sebagainya,\" jelasnya.Oleh karena itu, Habib Husein memandang ada dua hal yang harus menjadi agenda pemerintah agar ke depannya tidak ada lagi anak bangsa yang terjangkit virus intoleransi dan radikalisme sehingga Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diwujudkan.Pertama, pemerintah perlu mendorong seluruh masyarakat untuk senantiasa mewaspadai narasi-narasi intoleransi dan radikalisme yang ada di sekitar mereka karena narasi-narasi tersebut akan terus bertumbuh dengan beragama corak propaganda, seperti narasi bermuatan cara berpikir yang sesat.Kedua, lanjut dia, pemerintah juga perlu membangun narasi-narasi yang bersifat segar tentang toleransi dan inklusivitas dalam beragama dan berbangsa.\"Dengan demikian, pada akhirnya, kesadaran tentang pentingnya toleransi, inklusivitas, serta moderasi anak bangsa terus bertumbuh, terus terperbarui, dan yang paling terpenting adalah terhubung atau relate dengan mereka karena relate itu kata kunci bagi anak muda,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
HUT Ke-77 RI Momentum Renungkan Kembali Tri Sakti
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan bahwa HUT Ke-77 RI harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali cita-cita pendiri bangsa menuju bangsa berdaulat, salah satunya Prinsip Tri Sakti yang digagas Soekarno.Ketiga pemikiran Bung Karno dalam Tri Sakti itu adalah berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.\"Bung Karno sebagai pendiri bangsa ini telah mencanangkan dalam pikiran besarnya, yaitu Tri Sakti,\" kata Riyanta dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ketiganya, kata Riyanta, merupakan visi yang semestinya dilaksanakan secara konsisten agar Indonesia benar-benar menjadi negara besar di tengah keterbatasan potensi yang dimiliki negara lain.Riyanta menilai modal sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dibandingkan negara-negara lain di dunia sehingga dapat menjadi modal untuk kebangkitan Indonesia.Selain itu, kata Riyanta, prinsip gotong royong mutlak diperlukan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sebagaimana prinsip hidup orang Jawa, yaitu \"Holobis Kuntul Baris\" atau burung bangau yang sedang berbaris.\"Kesejahteraan global selalu didengungkan oleh Bung Karno. Hal itu kini telah menjadi tren global dalam membangun kawasan-kawasan ekonomi,\" ujarnya.Riyanta menilai Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.\"Kepada putra-putri bangsa segera ambil peluang dalam rangka membangun ekonomi nasional. Ciptakan kekuatan ekonomi lokal di seluruh wilayah. Di kabupaten, di kota, semua anak muda harus bergerak,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Terpilih Jadi Wakil Ketua, Tamsil Linrung Siapkan Terobosan di MPR
Jakarta, FNN - Tamsil Linrung siap membawa terobosan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal itu diutarakan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan , Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Tamsil mengatakan, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih melanjutkan tugas-tugas konstitusional. “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut. Tidak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, Tamsil optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui amandemen. Namun karena pertimbangan situasi politik tidak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. Selaras dengan tujuan nasional kita,” tutur Tamsil. Tamsil mengutarakan, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. (JD/FNN).
Gatot Nurmantyo : “Pemerintah Mengkooptasi Negara”
Jakarta, FNN – Ulang tahun kedua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), diisi dengan diskusi publik berjudul,\"Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?\" di kantor sekretariat KAMI, Jl. Kusumaatmadja No. 76, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam diskusi ini antara lain Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), M. Said Didu (Praktisi dan Pengamat BUMN), Dr. Ma\'mun Murod Al Barbasy (Rektor UMJ), Dr. TB Massa Djafar (Dosen Pascasarjana FISIP UNAS), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia) dengan moderator Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Semua pembicara meyakini bahwa negara bakal hancur jika tidak ada perubahan secara mendasar. Dosen Pasca Sarjana UNAS, Dr. TB Massa Djafar mengatakan bahwa instrumen yang selalu beriiringan untuk membangun kekuasaan dan merespons kekuatan kritis terdiri dari 3 variabel yakni : struktur kekuasaan, struktur ekonomi, dan struktur hukum. Kesadaran politik negara saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di negara lain. Di republik ini yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki modal. Mengutip Bung Hatta, politik dan ekonomi saling melengkapi. Kedaulatan ekonomi dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Saat ini kesadaran transformasi belum terkendali. Setuju ada perubahan, namun belum terkonsiderasi. Anthony Budiawan, selaku Pengamat Ekonomi, berpendapat sistem bernegara sampai hari ini dilihat dari kekuasaan pemerintah sudah tidak ada lagi. Kita belum merdeka, kita belum sejahtera, dan kita belum kuat. Sistem Tirani membuat hukum demi kepentingan kelompoknya sendiri, misalnya ada undang-undang yg dibuat untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan rakyat. Kepentingan di Orde Baru masih memikirkan kepentingan rakyat, namun sejak era reformasi, sumber daya manusia (SDA) dikuasai oleh segelintir pengusaha. \"Sejak 2004 - 2015, ekonomi semakin brutal dan transparan. Kebijakan fiskal sudah tidak berpihak pada rakyat.\" Saat ini, rakyat miskin tidak ada kekuatan untuk melawan. Selama ekonomi politik kita masih seperti ini, tanpa ada perlawanan dari rakyat dan perubahan total, maka Indonesia tidak akan terselamatkan. Menurut Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, Dr. Mulyadi, Indonesia dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang bukan hasil dari reformasi. \"Gerakan reformasi saat ini bukan reformasi, tapi diisi dengan deformasi”. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dilihat dari infrastruktur politik, media massa, dan kelompok berkepentingan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Saat ini, hukum dibuat untuk melindungi kekuasaan atau pejabat politik. Kewibawaan penguasa negara sudah tidak terlihat lagi di mata rakyat. Para penyuara aspirasi dipenjarakan, begitu juga rakyat dipersulit, namun orang asing dipermudah. Republik ini sedang diurus oleh oligarki kembar 3: oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Namun, yang paling bahaya adalah oligarki sosial, karena terdapat sekelompok orang mengendalikan massa untuk mendapatkan jabatan dan kehidupan yang layak. Ciri negara mau hancur adalah tidak stabil, tidak adaptif, dan tidak integratif. Negara sedang mereproduksi ketakutan dengan melakukan keterbelahan. Manipulasi politik, agitasi dan propaganda cara rezim ini menjaga legitimasi. Mobilisasi, suap politik, perusakan reputasi, ekstra yudisial killing, membunuh atas nama hukum padahal tidak boleh membunuh. Kemudian, Praktisi dan Pengamat BUMN, M. Said Didu menyatakan bangsa ini semakin tergerus sandi-sandi kehidupannya. Semua lembaga negara saat ini dikuasai oleh partai politik. Pada zaman Pak Soeharto tidak pernah meletakkan partai politik di BPK maupun lembaga hukum lainnya. Selain itu, BUMN saat ini juga dijadikan tempat parkir para politis yang gagal caleg. Mereka kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN. Maka dari dari itu, rezim sekarang adalah rezim kebohongan. Said juga menyoroti kasus Brigadir Yoshua, ia berharap dengan terungkapnya kasus Brigadir Yoshua dapat membersihkan sistem negara. “Siapa tau tetesan darah beliau membersihkan negeri ini,” katanya. Kalau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negara ini terus berjalan dan kita diam-diam saja, maka umur negara ini tidak akan sampai 100 tahun. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan ada persoalan serius dalam tata hukum negara kita. Menurutnya, ruang lingkup hukum di Indonesia yang beberapa tahun belakangan mengalami banyak persoalan perlu segera diperbaiki. RH menyebutkan tahun 2024 nanti konstitusi Indonesia akan berusia 25 tahun, sejak perubahan pertama tanggal 19 Oktober 1999. Saat ini kesalahan ada di konstitusi, undang-undang, atau implementasi undang-undang. Konstitusi menyumbang kesalahan itu, misalnya konstitusi tidak memilih rekruitment terbaik. Kemudian, kesalahan undang-undang, UU tidak menyebutkan pola rekruitmen dan perubahan konstitusi selalu ada kerusuhan. Maka dari itu, secara dingin kita harus melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan kita, basic fundamental kenegaraan kita yaitu konstitusi. Indonesia sudah menasbihkan diri sebagai negara demokrasi konstitusional. Menurut Dr. Ma\'mun Murod, Rektor UMJ, muhasabah pertama, kita harus sadar bahwa negara sudah dibajak dengan harga yg sangat murah. \"Indonesia merdeka berkah dari politik identitas.\" Ma\'mun menyoroti dua persoalan penting. Pertama, sejarah politik Indonesia merupakan politik identitas. Politik identitas lebih jahat daripada politik uang. Kedua, perbedaan pada rumusan Pancasila tanggal 18 dan 22 Agustus 45. Rumusan Pancasila tidak lepas dari kelompok agama, berdasarkan isi. Sistem yang ada saat ini dipastikan tidak akan mampu mempertahankan Indonesia. Negara sudah dibajak dengan harga yang sangat murah. Demikian pendapat Dr. Ma\'mun Murod Al Barbasy, Rektor UMJ. Ma\'mun juga menegaskan politik identitas sudah ada sejak dulu. Jadi, masalah saat Ahok gagal jadi gubernur. Yong Java, Yong Ambon, dll itu politik identitas. Saat mendengar pengantar ada kalimat yang berbunyi, politik identitas lebih berbahaya dari politik yang. Diskusi ini dihadiri oleh Bachtiar Chamsah (mantan Mensos), Adi Massardi (mantan jubir Presiden Gus Dur), MS Kaban (Mantan Menhut), Prof Laode Kamaluddin, Radar Trsibakoro, Anton Permana, Alkatiri, Syafril Sofyan, Muslim Arbi, Dony, Hatta Taliwang, Rasyid, dan puluhan deklarator dan jejaring KAMI serta media massa. Diskusi publik yang berlangsung hampir 4 jam tersebut diselenggarakan secara hybrid yang dapat diakses di kanal Youtube FNN TV dan hadir langsung ke lokasi dengan peserta terbatas. Acara juga diramaikan dengan Monolog Bung Karno berjudul \"Besok atau Tidak Sama Sekali\" oleh Kang Wawan dari Bandung dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng memperingati 2 tahun KAMI bersama anak-anak yatim. Sebagai penutup dengan melihat hasil diskusi yang membahas sistem bernegara hari ini dilihat dari enam perspektif. Gatot Nurmantyo menyimpulkan bahwa hari ini pemerintah telah mengkooptasi negara. Bukan saja tidak lagi bisa dibedakan antara pemerintah dan negara, melainkan juga pemerintah mengkooptasi negara demi memuluskan agenda dan kepentingan sekelompok orang yang menguasai pemerintahan. Lebih lanjut, Gatot berharap forum-forum diskusi seperti ini terus dilaksanakan hingga daerah-daerah terpencil dengan tujuan untuk memajukan generasi muda. Terakhir, Gatot membacakan puisi karya almarhum Radhar Panca Dahana berjudul \"Warisan Akhirmu, Sukarno\". (sws/lia/oct)
Mantan Pimpinan OPM Hadir dalam Upacara HUT Ke-77 RI di Arso
Jayapura, FNN - Mantan pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Lambert Pekikir, Rabu menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia di Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Kedatangan Lambert Pekikir didampingi Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring guna mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan Pemda Keerom, di lapangan Swakarsa Arso.Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring mengatakan, kehadiran mantan anggota yang juga pimpinan OPM Lambert Pekikir di HUT RI sebagai tanda beliau benar-benar ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi. \"Kami mengapresiasi komitmen Lambert Pekikir yang ingin bersama-sama membangun Keerom agar lebih maju dan sejahtera dan menolak kekerasan, jika ada permasalahan mari dilakukan dengan dialog,” kata Brigjen TNI JO Sembiring. JO Sembiring berharap, situasi keamanan yang kondusif dapat terus terjaga sehingga Kabupaten Keerom yang aman dan damai terwujud. \"Masyarakat juga ingin daerah ini maju dan sejahtera seperti daerah lainnya di Indonesia sehingga kita harus menjaga tetap aman sehingga pembangunan terus berjalan,\" kata Danrem Brigjen TNI JO Sembiring. Sebelumnya pada Selasa (16/8) malam, Danrem 172/PWY melaksanakan renungan suci di kampung Workwana yang sebelumnya merupakan markas Lambert Pekikir yang di era tahun 2000-an bersama kelompoknya sering kali mengganggu keamanan di wilayah Keerom. (Ida/ANTARA)
Berpakaian Adat Minang, LaNyalla Baca Teks Proklamasi di Istana Negara
Jakarta, FNN – Dengan berbalut pakaian adat Minang, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membacakan naskah Proklamasi saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Bagi LaNyalla, tugas membaca teks proklamasi merupakan sebuah kehormatan dan memiliki makna sendiri bagi dirinya. “Tentu saja ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Selain itu kepercayaan untuk membaca teks proklamasi ini juga mengingatkan diri saya dan kita semua akan cita-cita dari para pendiri bangsa dan pejuang-pejuang terdahulu. Bahwa kita semua harus terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Senator asal Jawa Timur itu. Mengenai pakaian adat Minangkabau yang dikenakannya, LaNyalla mengaku ingin memperlihatkan beragamnya budaya dan adat istiadat di negara ini. Dia ingin menunjukkan semangat menghargai dan menghormati perbedaan. “Saya berdarah Bugis, lahir di Jakarta dan besar di Jawa Timur, tetapi saat ini memakai pakaian adat dari Minang, Sumatera Barat. Artinya bangsa ini sangat majemuk, semua harus bisa menghargai dan mengedepankan persatuan bangsa. Apalagi belakangan ini terjadi polarisasi di masyarakat kita. Di sinilah pentingnya kita mengajarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” papar dia. Dijelaskannya, perbedaan adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang harus disikapi dengan baik. Perbedaan justru seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama-sama dan bergotong-royong membangun bangsa. “Perbedaan adalah kekuatan. Kalau perbedaan itu bisa disatukan dalam semangat kebersamaan, tentunya akan sangat berpengaruh besar untuk memajukan negara ini,” tukasnya. Diingatkannya, Indonesia pun merdeka lantaran perjuangan banyak kalangan dari beragam suku, agama, ras, golongan dan berbagai profesi. “Tentu kita ingat juga bahwa negara ini merdeka bukan oleh segelintir orang, namun andil dari banyak kalangan. Ada kyai, rohaniwan, raja dan sultan Nusantara, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain. Sejarah ini tidak boleh kita lupakan,” tutur LaNyalla. (Sof/LC)
Apresiasi Kasau untuk Garuda Flight dan Nusantara Flight yang Sukseskan "Flypass"
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengapresiasi Tim Garuda Flight dan Nusantara Flight yang berhasil menggelar demo udara (flypass) di langit Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI.Fadjar menyampaikan secara langsung apresiasi tersebut kepada para penerbang dan kru pesawat demonstrasi udara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.\"Para pejabat negara yang hadir di Istana Merdeka juga mengapresiasi dan bangga atas kinerja penerbang TNI Angkatan Udara, TNI, dan Polri,\" kata Fadjar dalam keterangan dari Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan seluruh penerbang, kru pesawat, dan para pihak pendukung, baik dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, serta Polri, yang telah menunjukkan kemampuan dan kinerja terbaik mereka selama kegiatan berlangsung.Dia berpesan kepada seluruh penerbang, kru, dan pihak pendukung agar tetap mengutamakan keselamatan sehingga mereka dapat kembali di pangkalan masing-masing dengan aman dan selamat.\"Tetap utamakan safety hingga tiba di home base; dan sampaikan salam hormat bangga saya kepada komandan satuan,\" ujarnya.Pada Rabu pagi, sebanyak 14 pesawat F-16 Fighting Falcon Garuda Flight dengan Flight Leader Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira sukses melaksanakan misi terbang dengan formasi membentuk angka 77 tepat di atas Istana Merdeka, Jakarta.Kemudian, delapan pesawat helikopter gabungan TNI, Polri, dan Nusantara Flight dengan Flight Leader Letkol Penerbang Imanuel Simarmata sukses mengibarkan dua Bendera Merah Putih raksasa melintas di langit Istana Merdeka, Jakarta. (Sof/ANTARA)
POPULER
