POLITIK
Syahganda Nainggolan: Pada Pilpres 2024 Oligarki Harus Mawas Diri
Jakarta, FNN – Keterlibatan kaum Oligarki Kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini benar-benar telah kebablasan. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung mupun di belakang layar. Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional yang dalam. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an, Dr Syahganda Nainggolan di sela Seminar Nasional, “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia”, yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, awal September 2022. Selain Syahganda, hadir pembicara antara lain Prof Dr Hafidz Abbas, Dr Hazairin Pohan, serta Dr Marwan Batubara. Diantara peserta hadir Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, MS. Ka\'ban, mantan Menteri Kehutanan, Gus Aam Wahab, Kittah NU dan Soeripto pendiri PKS. Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters, yang menjadi narasumber KPK tentang Oligarki, yakni Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto, pada era Orde Baru, menjadi \"Ruling Oligarchy\", saat ini. Di mana Oligarki kini menjadi penguasa yang memerintah. Oligarki selalu menciptakan \"boneka\" untuk mengatur sebuah negara agar kepentingan mereka mengakumulasi dalam kapital berlangsung aman,\" jelas Syahganda yang pernah meringkuk di penjara dalam era rezim Soeharto dan Jokowi ini. Syahganda menambahkan, ketimpangan sosial di tanah air yang sudah ada berbasis etnis, sebagimana riset Professor Amy Chua, Yale University, AS telah menciptakan kebencian rasial yang semakin dalam di era demokrasi pada negara-negara yang bertransformasi ke demokrasi, seperti Indonesia. Menurut Syahganda, saat ini ketimpangan dan kebencian rasial di Indonesia sudah seperti api dalam sekam. Oleh karena itu, dalam politik pencapresan 2024, kaum Oligarki harus menjaga nilai-nilai persatuan secara sungguh-sungguh. “Jangan sampai kegoncangan sosial justru terjadi akibat keinginan kaum oligarki dalam mengatur negara kita,” tutur Syahganda. (mth/*)
Ketua DPD RI: Viral Soal Harga BBM Malaysia Harus Dijelaskan Transparan
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta perbandingan harga BBM subsidi antara Indonesia dengan Malaysia yang belakangan marak di media harus dijelaskan secara transparan. Sebab, selama ini pemerintah kerap membandingkan harga BBM subsidi dengan negara lain. Yang akhirnya banyak diteruskan pendukung pemerintah di media-media sosial. Belakangan, marak di media sosial soal harga BBM di Malaysia yang disebut lebih murah dari Indonesia. “Saya minta pemerintah terbuka terhadap harga subsidi BBM jenis Pertalite jika dibandingkan dengan subsidi BBM jenis Petrol 95 yang ada di Malaysia,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jumat (9/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai hal itu penting untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar tak ada yang ditutupi. Sebab, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo telah memberikan tanggapan dan pandangannya terkait subsidi harga BBM Petrol 95 (Oktan 95) yang ada di Malaysia dan subsidi harga BBM Pertalite Oktan 90 yang ada di Indonesia. Menurut Bambang Haryo, hasil pengecekan di Malaysia harga Petrol 95 dengan Oktan yang setara dengan Pertamax Plus dibanderol sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.844 dengan subsidi 0,45 ringgit. Untuk harga tanpa subsidi Rp 8.347. Sedangkan di Indonesia, harga Pertalite bila tanpa subsidi diklaim sebesar Rp17.200/liter. “Jadi terbuka sajalah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi membandingkan dengan negara lain sebagai pembenar kebijakan pengurangan subsidi, namun ada kekeliruan di dalamnya,” ujar LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, masyarakat mengharapkan pemerintah terbuka terkait dengan harga subsidi dan nonsubsidi agar tidak menuai polemik berkepanjangan. Sebab, kata dia, masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Dampak kenaikan BBM mulai dirasakan masyarakat, salah satunya dalam hal kenaikan tarif angkutan umum. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum seperti ojek online (ojol), bus dan angkutan kapal penyeberangan, otomatis langsung terdampak. “Polemik akan terjadi, terutama angkutan yang kurang terawasi oleh Organda, kenaikan harga bisa dua kali lipat. Kasus ini terjadi di daerah-daerah yang kurang terawasi dan ini dapat memicu permasalahan sosial. Artinya, ada potensi gejolak sosial yang bisa terjadi,” kata Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengetuk aturan baru untuk tarif sejumlah angkutan umum. Hingga saat ini, ada tiga angkutan umum yang tarifnya bakal naik, yaitu ojek online atau ojol, bus angkutan antar-kota antar-provinsi (AKAP) kelas ekonomi, dan angkutan penyeberangan. (Sof/LC)
Penghargaan MURI Diraih TNI AL yang Telah Menanam Sorgum di Lokasi Terbanyak di Dunia
Kabupaten Bogor, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk penyelenggaraan Gerakan Nasional Penanaman Sorgum secara serentak di lokasi terbanyak di dunia.\"Berkenaan dengan piagam penghargaan MURI hari ini, dianugerahkan atas penyelenggaraan rekor Gerakan Nasional Penanaman Sorgum secara serentak di lokasi terbanyak di dunia dipersembahkan kepada TNI Angkatan Laut,\" kata Direktur Pemasaran MURI Awan Rahargo dalam acara Gerakan Nasional Penanaman Sorgum di Kampung Neglasari, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Awan kepada Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.Selanjutnya, Awan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Gerakan Nasional Penanaman Sorgum secara serentak di 77 lokasi jajaran TNI AL yang dipusatkan dari Kampung Neglasari ini merupakan suatu pencapaian luar biasa dari TNI AL dalam menggelorakan semangat ketahanan pangan.Di Kampung Neglasari, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, acara ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harcvid Hasnul Qolby.Adapun Gerakan Nasional Penanaman Sorgum yang merupakan program TNI AL pada tahun anggaran 2022 dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI ini bertema \"Melalui Gerakan Nasional Penanaman Sorgum Tahun 2022, TNI AL Bersama Rakyat Siap Mendukung Kejayaan Maritim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat\".Kegiatan tersebut memanfaatkan lahan kosong milik TNI AL dengan sasaran, yakni menyediakan kebutuhan bahan pangan sorgum bagi prajurit dan masyarakat umum. Pembukaan lahan pertanian ini dia harapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyongsong Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober 2022.Di samping itu, kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT Ke-77 TNI AL pada tanggal 10 September 2022.Melalui Gerakan Nasional Penanaman Sorgum ini, TNI AL berkolaborasi dengan masyarakat untuk melaksanakan ketahanan pangan demi mendukung kejayaan maritim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat.TNI AL juga mengajak para prajurit Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, Polri, aparat setempat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bersama-sama melaksanakan Gerakan Nasional Penanaman Sorgum. (Ida/ANTARA)
Calon Presiden Alternatif Kurangi Angka Golput dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Partisipasi pemilih akan meningkat jika calon presiden (capres) alternatif muncul pada pada Pilihan Presiden 2024. Tokoh dari alternatif inilah yang harus mewakili masa depan bangsa, ahli dalam bidang tertentu, antikorupsi, sekaligus memiliki konsep dan strategi membuat negara menjadi lebih baik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan misalnya majulah tokoh alternatif seperti Jimly Asshiddiqie, salah satu tokoh rasional dan bisa diterima semua golongan. “Saya coba tawarkan nama seperti mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Beliau tokoh yang secara rasional dan empiris bisa diterima. Ada juga Ilham Akbar Habibie. Memang dia belum terlalu terkenal, tapi punya darah pemimpin. Selain itu Ilham sangat ahli di bidang teknologi” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk “Capres Alternatif, Mengapa Tidak?” yang diselenggarakan oleh Komite Pemilih (TEPI) Indonesia, Kamis (8/9/2022). Koordinator TEPI Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan pilpres harus menjadi ajang kontestasi gagasan dan arena persaingan ide. \"Banyak sekali figur yang memiliki prestasi namun kurang diperbincangkan karena namanya tidak banyak beredar di media, seperti Prof. Haedar Nashir dari Muhamadiyah, Gus Yahya dari PBNU, Jimly Asshiddique, dan Ilham Akbar Habibie yang merupakan seorang cendekiawan terkemuka di bidang teknologi. Oleh sebab itu, wacana capres alternatif harus didukung oleh masyarakat agar nama-nama yang muncul tidak hanya yang sudah di-branding partai politik,” ujar Jeirry. Peneliti kepemiluan PP AIPI, Ferry Daud Liando, menilai wacana capres alternatif dapat menjadi terobosan untuk mencegah terjadinya golput pada Pilpres 2024. “Ditemukan fakta bawah faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilih, diantaranya akibat kejenuhan terhadap calon-calon yang tampil berkompetisi pada pemilu,” katanya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada 2015. Ferry mengatakan sehingga capres alternatif dapat memecah kebosanan publik terhadap calon yang sudah lebih dulu bererdar dari partai politik. “Dia pun berharap parpol bersifat selektif dalam menyeleksi calon. Banyak figur-figur yang sudah teruji, tidak korup, visioner, dan nasionalis tapi tidak diberi ruang oleh parpol untuk menjadi calon,” terangnya. Ia juga mengatakan partai politik juga kerap hanya terjebak pada hasil-hasil survei dan pemodal. Padahal hasil survei sebatas mengukur popularitas, bukan mengukur kinerja, kejujuran, dan visi. Seknas FITRA, Baidul Hadi, mengungkapkan capres alternatif harus menjadi diskursus publik dengan cara ditawarkan oleh lembaga survei kepada masyarakat selain dari tokoh yang sudah ada. “Banyak tokoh nasional alternatif yang tidak masuk ke dalam radar lembaga survei, contohnya anak dari mantan Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie, yang bisa menjadi pilihan capres alternatif,” katanya. (mth/*)
Hadiri Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla: Tuntutan Kaum Perempuan Sejalan dengan Perjuangan DPD RI
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan tuntutan kaum perempuan yang disuarakan saat Kongres Perempuan Indonesia di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (7/9/2022) malam, sejalan dengan perjuangan DPD RI. Saat menghadiri Malam Kebudayaan Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla menerima aspirasi dari para perempuan. Aspirasi yang disebut sebagai Manifesto Kongres Perempuan Indonesia itu, disampaikan oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan penggagas kongres. “Para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 4 X 24 jam menggelar Sidang Istimewa untuk satu, mengetuk palu kembali ke UUD 1945 dengan 3 adendum, yaitu pasal-pasal tentang masa jabatan Presiden, pasal-pasal tentang Hak Azasi Manusia dan pasal-pasal tentang Lingkungan Hidup,” kata Ratna Sarumpaet. Ultimatum kedua, lanjut Ratna, setelah ketuk palu para anggota MPR dipersilakan meninggalkan Rumah Rakyat yaitu Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan. “Kemudian rakyat Indonesia seperti para intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah dan elemen lainnya memperbaiki semua Undang-undang yang telah dirusak dan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya. Ratna menambahkan, perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur, mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. “Pertemuan perempuan Indonesia tahun 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Inilah sebab Kongres Perempuan Indonesia digagas dan digelar hari ini,” ujarnya. “Tujuannya untuk mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan atau seorang ibu,” tambahnya. Sebab, separuh nafas Indonesia adalah perempuan. Politik dan demokratisasi tanpa perempuan tidak berarti. Penghormatan HAM yang tak konsisten, pendidikan yang tidak untuk semua adalah contoh cermin retak bangsa karena melupakan asal-usulnya yaitu ibu, atau perempuan Indonesia. “Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca Amandemen yang dilakukan 4 kali tanpa seijin rakyat dengan melenyapkan TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum,” papar Ratna. Menurutnya, amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini. Dimana bangsa ini lahir dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan ideologinya. Perempuan Indonesia pun menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini juga tidak boleh digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan. “Untuk itu kami menitipkan aspirasi kami ini kepada Ketua DPD RI. Kami yakin Pak LaNyalla orang baik, orang lurus, orang yang peduli dan teguh berjuang untuk rakyat,” tukasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai aspirasi para kaum perempuan dalam kongres sejalan dengan perjuangan dirinya dan DPD RI. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan adendum perbaikan. “Inilah yang saya maksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Inilah jawaban untuk memperbaiki kondisi bangsa,” ujar LaNyalla. Sejak awal LaNyalla mengatakan dirinya akan memimpin langsung gerakan tersebut. Dengan menggugah kesadaran warga bangsa mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Dalam kegiatan itu, Ketua DPD RI didampingi Anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Ahmad Nawardi (Jawa Timur). Hadir juga Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, model sekaligus aktris Atiqah Hasiholan, seniman, pegiat sosial dan para aktivis perempuan lainnya. (Ida/LC)
Jangan Sampai Kebocoran Data Pemilih Mengganggu Pemilu 2024
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengingatkan kepada pemangku kepentingan pemilihan umum (pemilu) agar dugaan kebocoran 105 juta data pemilih jangan sampai mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.\"Jangan sampai data pemilih bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024,\" kata Pratama melalui percakapan WhatsApp dengan ANTARA di Semarang, Kamis.Pratama, yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi (TI) KPU pada Pemilu 2014, menggarisbawahi akan pentingnya investigasi terhadap hal tersebut, mengingat saat ini sudah hangat situasi politik di Tanah Air.Menurut dia, ada hal mengganjal soal jumlah data 105 juta, padahal total pemilih 2019 sebanyak 192 juta orang, artinya ada 87 juta lebih data yang belum ada. Pratama lantas mencoba konfirmasi kepada hacker Bjorka terkait dengan kebocoran data pemilih yang mencapai seratusan juta itu. Namun, pihaknya belum mendapat jawaban.Ia memperkirakan masyarakat akan mengalihkan perhatian ke KPU terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih. Dalam hal ini, KPU tinggal lakukan pengecekan apakah ada anomaly traffic.\"Bila tidak ada, terbuka kemungkinan terjadi insider threat attack (serangan ancaman dari dalam),\" kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu.Terkait sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE), Pratama mengatakan Indonesia belum punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi (UU PDP), sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada PSE untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu.Akibatnya, banyak terjadi kebocoran data namun tidak ada yang bertanggung jawab, semua merasa menjadi korban. Padahal, soal ancaman peretasan sudah diketahui luas.Oleh karena itu, menurut Pratama, seharusnya PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi atau penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan.Untuk sementara ini, terkait sanksi kebocoran data, katanya, ialah dengan menerapkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Hal itu karena hingga sekarang Pemerintah dan DPR RI belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang PDP menjadi UU.Adapun sanksi dalam permen tersebut, kata dia, hanya sanksi administrasi diumumkan ke publik, yang paling tinggi dihentikan operasionalnya sementara.Selain itu, dalam Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, terdapat pemberian sanksi administrasi atas beberapa pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar. (Ida/ANTARA)
KPU Pastikan Laman dan Aplikasi Digital Aman dari Kebocoran Data Siber
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu ini aman dari kebocoran data siber. \"Ini \'kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak, ya, kami pastikan aman,\" kata anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya minggu lalu menggelar rapat dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU terkait dengan keamanan siber dan data elektronik milik KPU. \"Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data terkait dengan pendaftaran partai politik. Aplikasi Sipol dalam kondisi aman,\" kata Idham. Berikutnya soal data pemilih, menurut dia, data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran, dan data tersebut tentunya tersebar di berbagai daerah. \"Kalau bicarakan data pemilih, \'kan data pemilih dalam pemutakhiran, itu \'kan file-nya itu ada di berbagai daerah,\" katanya lagi. Untuk memastikan keamanan data tersebut, KPU RI telah meminta jajaran di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan data dalam berbagai proses tahapan pemilu. \"Untuk memastikan data siber seluruh aplikasi ataupun tempat penyimpanan data KPU, kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kami di daerah agar mengedepankan digital hygiene atau kebersihan digital,\" ucapnya. Sebelumnya, diberitakan 105 juta data KPU diduga mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut diunggah pada hari Selasa (6/9) oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas \'Bjorka\' yang juga membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan data registrasi kartu SIM. \"Soal klaim peretas memiliki data KPU, kami belum tahu kebenarannya, yang jelas kalau KPU RI itu dalam kondisi aman dan terproteksi,\" ujar Idham. (Sof/ANTARA)
Penolakan Masif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok. “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut, pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (Sof/LC)
Kapolri Minta Tak Ada Polarisasi pada Pemilu 2024
Malang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta tidak ada upaya polarisasi atau memecah belah masyarakat karena berbeda pilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Pemanfaatan politik identitas untuk memecah belah persatuan masyarakat seperti pada Pemilu 2019 tidak boleh digunakan lagi, kata Sigit dalam penutupan Konsolidasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.\"Kondisi keamanan, ancaman polarisasi. Tentunya, pengalaman 2019 tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh pakai politik identitas,\" katanya.Di tengah kondisi situasi global yang tidak menentu seperti saat ini, katanya, modal utama bangsa Indonesia yang harus terus dijaga adalah persatuan dan kesatuan di seluruh elemen masyarakat.Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 masing-masing calon yang akan berkontestasi diharapkan bisa adu program untuk kemajuan Indonesia. Visi dan misi masing-masing calon harus diperkuat dan tidak menyebabkan perpecahan.\"Yang harus kita jaga pada 2024 adalah bagaimana masing-masing calon bisa melaksanakan adu program kerja yang positif. Jadi, hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan tolong ditinggalkan,\" katanya.Dia menambahkan pada pelaksanaan Pemilu 2019 banyak upaya memunculkan berita-berita tidak benar dan memecah belah masyarakat. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu 2024.\"Dulu banyak upaya-upaya dengan strategi, membuat berita-berita tidak benar, dimunculkan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebenaran. Strategi ini tolong dipikirkan ulang,\" imbaunya.Sementara itu, berdasarkan hasil survei, ada referensi terkait masalah memilih tempat tinggal. Sebanyak 30 hingga 35 persen masyarakat ingin tinggal di lingkungan dengan preferensi partai politik yang sama.\"Hal ini yang tentunya menjadi catatan kita, bahwa harusnya tidak terjadi seperti ini. Apapun, siapa pun pilihannya, tapi tidak boleh kemudian membuat kita menjadi mengelompok. Berbaur saja, tidak ada masalah,\" katanya.Oleh karena itu, menjelang Pemilu 2024, dia meminta seluruh pihak mempersiapkan diri, termasuk dari kepolisian daerah setempat, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).\"Yang harus kita lakukan, bagaimana mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, damai walaupun berbeda pandangan atau pilihan. Berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan, itu tidak boleh,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Capres Alternatif Perlu Muncul untuk Mengatasi Kejenuhan Publik
Depok, FNN - Wacana calon presiden (capres) alternatif untuk Pemilu 2024 harus dimunculkan karena adanya kejenuhan publik terhadap nama-nama figur yang sudah lebih dulu populer saat ini, Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma Aditya Perdana.Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma Aditya Perdana dalam keterangannya di Depok, Rabu mengatakan masyarakat sejatinya tak sepenuhnya yakin dengan calon presiden yang populer saat ini yang selalu menghiasi seluruh media di tanah air.Dari survei yang dilakukan Algoritma, Aditya menjelaskan, meskipun beberapa bakal capres tersebut memiliki kesukaan dan elektabilitas tinggi, masyarakat belum yakin para bakal calon presiden Indonesia itu mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara yang saat ini tengah dihadapi.\"Di situlah kami punya keyakinan bahwa masih ada peluang bagi para capres lain yang sebenarnya mau mengatasi problem yang kita hadapi, seperti polarisasi masyarakat, pemberantasan korupsi, hukum, pemulihan ekonomi, kalau itu semua bisa dipenuhi, curilah ruang itu,\" kata Aditya.Menurutnya, masih ada ruang bagi para capres alternatif untuk muncul dan mengambil peran dan menjawab kegelisahan responden di atas serta peluang mengkapitalisasi kemampuan dan kapasitasnya sebagai capres.\"Maka saya berpikir seharusnya para capres alternatif ini perlu membuat skenario yang komprehensif dan sistematis untuk menantang calon yang ada sehingga dampaknya dapat dimonitor dengan baik. Tentu tantangannya tidak mudah, tapi perlu ada gerakan perlawanan,\" jelasnya.Koordinator Komite Pemilih (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow mengemukakan bahwa masyarakat sudah mengenal calon-calon presiden yang saat ini tinggi elektabilitasnya sejak 5 tahun silam. Maka, tokoh-tokoh tersebut sama seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu dan tidak ada perbedaan signifikan.“Itu tentu memperlihatkan ada kebosanan publik. Problemnya begini, media terlalu mempopulerkan nama tokoh, jadi publik ke arah sana, dan seolah-olah tak punya pilihan lain. Membuat figur-figur ini populer, dan populernya ini berpengaruh pada elektabilitasnya,\" ujarnya.Menurutnya, figur atau nama-nama capres yang lalu-lalang sekarang paling banyak adalah kepala daerah, militer, atau petugas partai. Orang-orang yang tampil sekarang memang orang-orang yang memegang jabatan publik, ada yang juga sengaja di-branding untuk maju sebagai calon presiden.Menariknya bahwa survei Algoritma beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa publik tak yakin para calon teratas itu mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan, seperti pembelahan dalam masyarakat, persoalan ekonomi, korupsi, dan lain-lain. \"Itu menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya calon alternatif atau figur baru, bukan figur yang selama ini sudah muncul,\" harapnya.Beberapa figur alternatif yang bisa ditawarkan karena memiliki kemampuan dan kapasitas, seperti mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, Mendagri Tito Karnavian, dan Cendekiawan Ilham Habibie.Ilham Habibie merupakan putra pertama dari Presiden Indonesia periode 1998–1999 B. J. Habibie, di mana Ilham memiliki background kepakaran bidang teknologi.\"Nama-nama ini sebetulnya cukup ok, tapi kurang mendapat perhatian media. Sehingga tak muncul ke permukaan. Kami berharap publik juga sebaiknya mengusulkan atau memunculkan nama-nama lain, dianggap punya kemampuan memimpin bangsa ini dan punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang ada,\" terangnya.Peneliti Formappi, Lucius Karus menyebut sudah sewajarnya publik merasa jenuh lantaran dominasi capres masih dipegang oleh nama-nama besar, yang selama ini aktif berkeliling menjajakan diri untuk menaikan elektabilitasnya. \"Belum lepas dari sini, banyak muncul figur lain, tapi sejauh ini tidak ada kenaikan signifikan dalam tingkat elektabilitas mereka menurut potret dalam survei,\" katanya. (Ida/ANTARA)
