POLITIK
Pimpinan DPD Diminta Atasi Polemik Pergantian Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako meminta empat pimpinan DPD, yakni AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin, Mahyudin, dan Nono Sampono agar segera mengatasi polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad.Menurut Angelo, saat memberikan keterangan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Selasa, polemik tersebut harus segera diatasi agar energi para pimpinan dan seluruh anggota DPD RI tidak habis pada isu yang tidak substantif. \"Jangan sampai energi kita dihabiskan ke isu yang tidak substantif, seperti pergantian Wakil Ketua MPR,\" ujar dia.Menurut Angelo, pimpinan dan seluruh anggota DPD RI sepatutnya berfokus menjalankan tugas besar mereka, yakni menguatkan kelembagaan perwakilan daerah yang selama ini kurang kuat dalam menjalankan kewenangannya.Oleh karena itu, putra daerah asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini meminta seluruh pimpinan DPD agar solid dan senantiasa memutuskan sesuatu dengan cara kolektif kolegial karena mereka merupakan penyambung suara lembaga perwakilan rakyat. \"Harus akur semua dan jangan membuat kisruh lembaga,\" kata Angelo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.Lebih lanjut, Angelo menyampaikan awal terjadinya polemik atau kekisruhan di lembaga DPD adalah peristiwa pencopotan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.Mantan Gubernur Gorontalo itu, kata Angelo, dicopot usai Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 melalui penyampaian mosi tidak percaya oleh puluhan anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.Padahal, menurut Angelo, agenda awal Sidang Paripurna DPD itu adalah untuk melaporkan kinerja Wakil Ketua MPR dari unsur DPD selama tiga tahun ini. Adapun calon pengganti Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD adalah Tamsil Linrung. \"Awalnya, saya juga ikut menandatangani mosi tidak percaya itu karena pimpinan DPD mengklaim telah melakukan rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus),\" ujarnya.Namun, Angelo mengatakan di tengah jalan, dua pimpinan DPD yaitu Nono Sampono dan Sultan Bachtiar menarik kembali mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jadi, ini membuktikan bahwa pergantian Wakil Ketua MPR ada yang tidak jelas dan ada pihak yang mengangkangi,\" ucap dia.Atas tindakan kedua pimpinan DPD itu, Angelo mengaku juga telah mencabut tanda tangan dan dukungan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jujur saya kecewa karena merasa dibohongi dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan mosi tidak percaya,\" ujar dia. (Ida/ANTARA)
Kepala BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas \"Bjorka\", masuk dalam kategori intensitas rendah.\"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,\" kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa.Secara keseluruhan, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital. \"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita,\" tambahnya.Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik. \"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik; yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa,\" katanya.Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai \"Bjorka\". \"Secara umum ini adalah masalah data,\" imbuhnya.Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut. Sehingga, meskipun ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru. \"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya,\" jelasnya.Namun, katanya, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang. \"Jadi enggak boleh sombong \'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat\', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang,\" ujarnya.\"Bjorka\" kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo.Klaim \"Bjorka\" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter \"DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ida/ANTARA)
Gde Siriana Anggap PPP Kehilangan Roh Partai Islam
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso Monoarfa. PPP dinilai tengah melupakan jati diri sebagai partai Islam. Pergantian-pergantian pimpinan partai terjadi secara kasar. Terakhir telah terjadi kudeta lembut terhadap Ketum Suharso. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif INFUS melihat bahwa PPP telah kehilangan jati diri sebagai partai Islam yang lembut dan beretika. \"Saya melihat bahwa sejak era ketum Rommy hingga Soeharso, PPP telah kehilangan jatidirinya sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat. Ini menjadi indikasi bertemunya ambisi elit partai dengan kepentingan penguasa,\" katanya kepada FNN di Jakarta, Selasa (12/09). Gde mencontohkan, misalnya saat di era Romi, PPP mendukung pasangan Djarot Saiful-Sihar Sitorus. Padahal semua partai bernuansa Islam lainnya seperti PKS, PAN, PKB dan PBB mendukung pasangan pemenang Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Perlu diingat bahwa saat itu di tubuh PPP terjadi perebutan Ketum antara kubu Romi dan Jan Farid. Di mana akhir Des 2017 MA menetapkan Romi sebagai ketum yang sah. \"Jadi dapat diduga ada dukungan kuat pemerintah saat itu kepada kubu Romi, yang kemudian ditransaksikan dengan dukungan PPP terhadap Pilkada Sumut 2018 (Djarot-Sihar) dan Pilpres 2019 (Jokowi-Maruf) sebelum akhirnya Romi ditangkap KPK,\" paparnya. Dalam konteks dicopotnya Soeharso ini kata Gde, sepertinya berjalan mulus di internal partai. Apalagi dalam waktu cukup singkat kurang lebih 10 hari operasi gusur Soeharso ini jalan mulus. Umumnya jika mekanisme mencopot Ketum itu dianggap tidak sesuai dengan AD/ART misalnya untuk mencopot itu harus KLB bukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Atau undangan Musyawarah Kerja itu harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. \"Nah ini bagaimana masa Soeharso yang mengundang untuk mencopot dirinya sendiri? Jadi dapat diduga jika tidak ada ribut-ribut dengan mekanisme seperti itu artinya ada operasi senyap untuk mencopot Soeharso. Terlepas bagaimana kekurangan Soeharso atau keluhan kader partai terhadap dirinya. Berbagai alasan bisa dibuat sebagai latar belakangnya,\" katanya heran. Dalam konteks Pilpres 2024, manuver PPP bergabung dalam KIB ini kan dapat dicurigai sebagai sekoci nya Ganjar (bersama Airlangga) jika Ganjar tidak direstui Megawati. Apalagi PPP kan sudah di koalisi Indonesia Maju yang komitmen hingga akhir masa kerja Presiden, mengapa ikut lagi dalam KIB, ada apa ini? Juga harus dipertanyakan putusan yang dibuat oleh Yasona mengesahkan pengurus Mardiono ini dalam waktu singkat apakah ada kepentingannya sebagai kader PDIP? Dan yang perlu diketahui juga lanjut Gde adalah, apakah presiden Jokowi tahu operasi pelengseran Soeharso? Bagaimanapun juga dia adalah pembantunya di kabinet. Atau setidaknya tahu tapi membiarkan? Semua bisa terjawab jika pergantian ketum PPP ini tetap memposisikan PPP sebagai partai koalisi pemerintah atau sebaliknya menjadi partai oposisi. \"Karena ini, menurut saya, Soeharso dapat memanfaat kan situasi ini untuk mengembalikan jati diri PPP, jika ingin menambah perolehan suara di 2024, dengan pertama mundur dari kabinet dan Bappenas, sebagai bentuk protes atas \"diamnya\" presiden dan disahkannya kepengurusan Mardiono,\" paparnya. Soeharso haru berani mengambil langkah itu untuk menaikkan kembali moral akar rumput PPP. Lalu memposisikan PPP sebagai partai oposisi atau netral, tetapi konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang hari ini diprotes banyak masyarakat seprti menaikkan harga BBM, proyek IKN dll. Tetapi jika pertarungannya hanya sebatas pengesahan menkumham tanpa reposisi partai, saya kira Soeharso akan kalah, dan cepat atau lambat posisinya di Bappenas dan kabinet pun akan dicopot juga. (sws)
Hadiri Rakernas dan Musornaslub, Ketua DPD RI Dukung Penuh KONI untuk Bersatu Menuju Prestasi Global
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap prestasi olahraga di tanah air dapat lebih ditingkatkan dan juga mendunia. Harapan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2022, Senin (12/9/2022), di Hotel Sultan Jakarta. “Selama ini olahraga selalu menjadi duta-duta bangsa yang membawa nama baik negara ini di kancah internasional. Oleh karena itu perhatian lebih harus diberikan untuk dunia olahraga. Saya sangat mendukung cita-cita KONI dalam bersatu menuju prestasi global,” kata LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia. LaNyalla mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembinaan. “Saya berharap rapat kerja nasional KONI ini juga memberikan sebuah keputusan untuk memaksimalkan sektor pembinaan di tanah air. Karena, pembinaan yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci agar para atlet bisa meraih prestasi tinggi. Kunci prestasi global ada di pembinaan yang fair dan sportif,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. LaNyalla menambahkan KONI harus memetakan cabang olahraga prestasi dan event yang berpotensi dimaksimalkan. “Untuk event, ada kegiatan prioritas yang harus disiapkan KONI, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau perhelatan Piala Dunia Sepakbola U-23, termasuk juga pelaksanaan event dalam negeri seperti PON, dan masih banyak lagi. Dari event ini, ada cabang prioritas untuk mendulang medali seperti bulutangkis, panahan, angkat besi, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dan digenjot,” katanya. LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, berharap rapat kerja KONI bisa membahas secara detail hal-hal tersebut untuk mendukung kemajuan olahraga tanah air. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan tema Bersatu Menuju Prestasi Global yang diusung dalam kegiatan ini menjadi tema besar untuk Kemenpora dan KONI pusat di hari olahraga nasional. “Bahwa ini adalah cita-cita semua. Cita-cita mulia semua insan olahraga. Dari Rakernas musornaslub kita juga akan siapkan pengelolaan administrasi digital seluruh Indonesia. Mari kita dukung program pemerintah untuk mencetak para juara,” katanya. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kehadiran Ketua DPD RI. “Selamat datang dan selamat hadir Bapak Ketua DPD RI, Pak LaNyalla, yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia. Jadi perlu diketahui oleh stakeholder pelaku olahraga Indonesia, bahwa Ketua Muaythai sekarang adalah Pak LaNyalla,” katanya. Zainudin Amali pun berharap KONI bisa melahirkan banyak atlet berprestasi. “Saya berharap kegiatan olahraga ke depan harus ada prestasi yang membaik dari prestasi maupun pelayanan tuan rumah,” katanya. Rakernas turut dihadiri para ketua PB dan pengurus KONI provinsi seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dibagi di dalam dua komisi yaitu Komisi A Bidang Organisasi, Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Badan Audit Internal, Perencanaan Anggaran dan Keuangan serta BAORI. Sedangkan Komisi B Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Penataran, Penelitian dan Pengembangan, Sport Science, Pengumpulan Data dan Mobilisasi Sumber Daya. LaNyalla hadir didampingi ketua harian PB Muaythai Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal Aceh dan Bendahara Umum PB Muaythai Bustami Zainuddin yang anggota DPD RI dari Lampung. (Sof/LC)
Peretas Bjorka Hanya Memiliki Data Umum
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum.\"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,\" kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.Johnny G Plate mengaku baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. \"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,\" ungkap Johnny.Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu \"emergency response team\" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia. \"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada \'emergency response team\', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,\" tambah Johnny.Johnny juga mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. \"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan \'sovereignity\', kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling \'mem-bully\'. Jangan sampai,\" ungkap Johnny.Ia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital. \"Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari kita jaga kekompakan,\" tuturnya.Menkominfo juga mengatakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah. \"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data,\" kata Johnny.Terbaru, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta Tetap Tenang Soal Dugaan Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.\"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,\" kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Menkopolhukam Mahfud MD pada Senin siang sudah menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.\"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,\" kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam.Hal serupa disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum. \"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-\'update\',\" katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi. (Ida/ANTARA)
Tangkap Capres E-KTP!
Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PEMANGGILAN Anies Baswedan oleh KPK pada 7 September 2022 terkait penyelenggaraan Formula E, mengingatkan publik pada pepatah Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak. Pasalnya, begitu banyak kasus yang melibatkan para pengusaha, politisi, dan pejabat, yang merampok uang negara hingga ratusan triliun. Dibiarkan saja berlarut-larut, terkesan mangkrak dan bahkan terjadi pembiaran oleh KPK. Sama halnya dengan yang terjadi pada semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang mempejuangkan kebenaran dan keadilan. Kinerja tinggi dan prestasi membanggakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta, selalu menjadi ancaman yang harus dilumpuhkan oleh rezim. Kekuasaan berisi Oligarki dengan hawa nafsu yang melampaui batas pada harta dan jabatan. Rezim terus membawa rakyat, negara dan bangsa pada jurang kehancuran. Agama dinista dan Tuhan dicampakkan, menjadikan rezim sekuler dan liberal ini bukan cuma sekedar korup dan keji. Lebih dari itu, perilaku kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan binatang atau setan berwujud manusia. Kasus suap Harun Masiku yang kemungkinan besar menyeret tidak sedikit anggota DPR dan petinggi partai politik menjadi kasus monumental bersejarah atas jebloknya kinerja KPK. Menghilangnya Harun Masiku sekian lama dan tak pernah bisa ditemukan, menjadi bukti bahwa KPK sedang terlibat proyek mercusuar skala nasional dan internasional dengan biaya tinggi yang sudah menguras rasa malu dan kehormatan. Perlu muka tembok dan tak tahu diri buat KPK untuk cuek terhadap raibnya Harun Masiku. Kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan Ubedilah Badrun, seorang akademisi yang juga aktifis 98, memperlihatkan KPK begitu enggan menyeret dua anak Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melakukan bisnis haram bersama oligarki. Jangankan berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK juga tidak pernah memanggil keduanya meski hanya untuk sekedar dimintai keterangan. Kali ini mental budak dan cari selamat dari skandal yang mendapat perhatian dan dukungan publik itu, erat menempel pada KPK. Begitupun dengan kasus Ferdy Sambo yang di dalamnya menyeruak skandal mega korupsi di tengah tragedi pembunuhan dan perselingkuhan di tubuh Polri. KPK terus membisu, seperti kehilangan pita suara dan menjadi penegak hukum yang tak tahu masalah hukum. Tim Satgasus yang identik dengan batalyon Kode 303 yang disinyalir terlibat dengan pengelolaan dan peredaran uang ratusan triliun dari banyak kegiatan ilegal dengan memanfaatkan jabatan aparatur negara. Semua kejahatan luar biasa itu seakan membua KPK dalam banyak kealpaan. Alpa penglihatan, alpa pendengaran dan alpa hati nurani, begitulah KPK yang juga mulai menjadi tuna akal sehat. Paling miris dan sangat memprihatinkan terjadi saat KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Hanya dengan berbekal aksi segelintir massa bayaran yang diklaim sebagai aspirasi masyarakat dan suara para buzzer berkedok pegiat sosial dan aktifis partai politik yang nyeleneh. KPK justru semakin menurunkan kredibilitas dan integitasnya dengan usil terhadap program Formula E yang sukses pelaksanaannya secara nasional dan internasional. KPK juga seperti sedang mengalami ketidaksadaran jiwa dan pemikiran, akibat menjadi lembaga super body serta tidak ada yang melakukan kontrol dan mengawasi dari luar. KPK tak mampu menilai program Formula E secara obyektif dan profesional yang telah sukses ikut menyosialisasikan mode transportasi modern yang memiliki komitmen pengurangan emisi global, ikut mengharumkan nama bangsa dan mendorong pendapatan dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM pada saat perdana perhelatan lomba mobil listrik dunia di Indonesia. Sangat disayangkan lagi, KPK yang menjadi lembaga adhoc dan turunan dari konsensus internasional sama halnya dengan organisasi yang mengusung isu global seperti HAM, lingkungan, ketahanan pangan dll, kerapkali salah sasaran dan seperti sedang melakukan penegakkan hukum berdasarkan pesanan. Alih-alih mengurus dan mengambil tindakan para koruptor kakap yang menyeret para pengusaha yang berlabel oligarki, politisi dan pejabat negara yang menyengsarakan rakyat, KPK justru tendensius terhadap Anies yang menjadi figur pemimpin yang bergelimang prestasi dan penghargaan saat diberi mandat menjadi gubernur Jakarta, serta sarat dengan jujur, cerdas, santun, sabar dan berwibawa. KPK yang banyak dinilai publik sering menjadi lembaga tempat tawar-menawar kasus dan sebagai alat bergaining politik dan ekonomi pada yang terkandung skandal korupsi. Bukan hanya menegaskan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, KPK juga cenderung menjadi boneka sekaligus tukang pukul penguasa dan pengusaha. Sibuk mengurus sengketa korupsi di bawah 1 miliar rupiah, namun pura pura tidak tahu dan mengabaikan perampokan uang negara ratusan miliar hingga ratusan triliun terutama oleh oligarki dan elit penyelenggara negara, seperti ingin merebut fungsi Polri dan kejaksaan, KPK dinilai juga memiliki kesamaan dengan keduanya, menghukum yang lemah dan miskin sembari membela yang bayar. Pemanggilan Anies oleh KPK, menjadi sinyalemen kuat bagi citra dan masa depan KPK. Akankah KPK menjadi lembaga negara yang independen dalam membela kebenaran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seiring maraknya kasus-kasus mega korupsi yang menyelimuti lingkungan Istana dan intim dengan oligarki korporasi dan partai politik, termasuk para capres yang beredar dengan pelbagai penyimpangan etika dan dana negara. Kalau Anies yang kapabel, akuntabel, dan transparan serta menjadi pemimpin yang relatif bersih dan terus menguat menjadi capres pilihan rakyat, terus diusik KPK, pertanyaan esensi dan substansinya kemudian, maukah KPK menindaklanjuti proses hukum capres-capres bermasalah, terindikasi dengan jelas dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid serta kadung dicap koruptor oleh media dan publik. Termasuk capres-capres ysng tersandung skandal korupsi E-KTP. Dengan semakin lunglai karena tak lagi diisi punggawa KPK yang memiliki kecakapan kerja dan integritas sebagaimana sebelumnya, KKP kini menjadi produk politik yang terus melemahkan peran dan fungsinya hingga berujung sejuta mega korupsi yang mangkrak. Ada baiknya KPK mampu melalukan refleksi sekaligus evaluasi, untuk terus memperbaiki kelembagaan dan komisioner beserta jajarannya yang sanggup menggunakan nalar dan akal sehat. Jika KPK tak sanggup lagi, lebih baik siap bubar daripada melakukan makar terhadap upaya membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Ketimbang repot-repot mengurusi Anies demi mengharapkan persenan dari oligarki. Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Mengingat faktanya juga, lebih banyak koruptor kakap baik yang digantung kasusnya maupun yang masih bebas berkeliaran, menjadi lebih menarik lagi jika KPK sadar untuk introspeksi bahwa perampok dan maling uang rakyat itu sebagian besar merupakan warga negara keturannya China. Bukan orang Arab atau apalagi rakyat pribumi jelata. Para taipan yang berasal dari tanah leluhur komunis itu, sudah menjadi rahasia umum yang menguras kekayaan alam Indonesia. Hasilnya antara lain untuk membunuh dan mengubur Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, termasuk membiayai capres-capres boneka oligarki dalam pilpres 2024. Capres-capres yang tak bermoral dan tak layak karena dibiayai dari hasil korupsi dan uang haram jadah lainnya. Ayo KPK jika masih waras, segera tangkap capres E-KTP! (*)
Tidak Ada Surat untuk Presiden Jokowi yang Bocor
Jakarta, FNN - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, menanggapi informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka.Heru mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Edaran ASN Netral Selama Tahapan Pemilu 2024 Diterbitkan Pemkot Bekasi
Bekasi, FNN - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menerbitkan surat edaran berisi instruksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu untuk menjaga netralitas selama tahapan Pemilu Serentak 2024 berlangsung.\"Surat edaran ini dibuat dengan tujuan menjaga kebersamaan, netralitas, dan jiwa Korps ASN dalam menyikapi situasi politik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,\" kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati di Bekasi, Sabtu.Dia menjelaskan surat edaran nomor 800/5878/BKPSDM.PKA merupakan tindak lanjut surat yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dengan nomor 069/PM.01.2/K.JB-21/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022.Surat edaran itu menginstruksikan segenap kepala perangkat daerah melakukan pengawasan terhadap bawahan selama tahapan pemilu agar tetap menaati perundangan-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan melaksanakan hak pilih secara bebas dan tetap menjaga netralitas, serta tidak melakukan mobilisasi pegawai di lingkungan perangkat daerah. \"Serta tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta Pemilu 2024,\" katanya.Reny juga meminta segenap ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 5 huruf n terkait larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan DPD.Kebijakan tersebut meliputi larangan ASN ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, mobilisasi kampanye dengan mengerahkan ASN lain, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. \"Larangan tersebut berlaku sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye,\" ucapnya.ASN Kota Bekasi juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk. \"Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 13 huruf g dan Pasal 14 huruf i,\" katanya.Reny mengimbau segenap pegawai ASN maupun non ASN di Kota Bekasi dapat menjalankan peraturan yang telah dibuat serta bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. (Ida/ANTARA)
ASN Milenial Diharapkan Memenuhi Empat pedoman "Human Capital"
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap aparatur sipil negara (ASN) milenial sebagai generasi penerus pemangku kebijakan dapat memenuhi empat pedoman human capital sehingga mampu mengelola birokrasi yang semakin cepat di tengah kemajuan teknologi.\"Siapa pun kalian bisa jadi apa pun, tapi menuju ke sana tidak mudah. Ada empat pedoman human capital (yang harus dipenuhi),\" ujar Moeldoko saat bertemu ANTARA di acara inagurasi ASN Fest 2022 di Museum Kebangkitan Nasional, Sabtu.Dia menambahkan, pedoman tersebut juga menjadi penting sebagai upaya memaksimalkan ASN dan memperkuat kepercayaan publik dan lebih memahami kebutuhan masyarakat di era saat ini. Pedoman human capital yang dimaksud, lanjut Moeldoko, adalah emotional capital (modal emosional), intellectual capital (modal intelektual), spiritual capital (modal spiritual), dan social capital (modal sosial).Menurut Moeldoko, modal emosional berarti seorang ASN tak boleh egois dengan diri sendiri, namun harus mendengarkan pandangan orang lain dan berani menerima kritik dari orang lain. \"Ketika nanti menjadi seorang pemimpin, jangan sampai pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari anak buah kita terabaikan karena tidak mau mendengarkan mereka,\" ujar Moeldoko.Kemudian modal intelektual, menurut Moeldoko, berarti seorang ASN harus cerdas, cepat tanggap, dan tidak boleh ragu-ragu. Seorang ASN juga harus memiliki cara berpikir yang kekinian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.Sementara modal spiritual, Moeldoko mengatakan seorang ASN harus memiliki landasan moral yang baik. Modal ini akan mendasari seseorang agar tidak mudah menerima sesuatu yang bukan haknya. \"Jangan sampai semuanya didasari oleh transaksional, karena pasti akan gagal di tengah jalan,\" imbuh Moeldoko.Sedangkan mengenai modal sosial, menurut Moeldoko, hal ini penting karena saat ini merupakan zaman kolaborasi di mana setiap orang termasuk ASN harus mampu membangun networking atau jejaring dengan baik. \"Ini zamannya zaman kolaborasi. Kita tidak bisa hidup tanpa membangun networking yang baik. Harus pandai berkomunikasi dengan berbagai pihak,\" ujar Moeldoko.Selain itu, Moeldoko juga meminta para ASN milenial untuk terus menyalakan api idealisme. Dia percaya, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu yang jauh lebih baik dari yang telah dilakukan pendahulunya. \"Anak-anak muda harus muncul dengan semangat baru untuk mengelola birokrasi yang semakin cepat, fleksibilitasnya tinggi, adaptif dengan lingkungan, memahami what customer need, saya pikir ini akan luar biasa,\" pungkasnya. (Ida/ANTARA)
