POLITIK
Pembebasan Lahan Bakal Tol Jagat Kerthi Bali Dipercepat
Denpasar, FNN - Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung Wibowo mengaku akan mempercepat pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali.\"Yang menjadi keputusan untuk segera dilaksanakan ialah mempercepat pembebasan lahan, meliputi pengukuran lahan oleh BPN Bali,\" kata Koster, dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu.Selain pengukuran lahan dalam percepatan pembebasan lahan kemudian mempercepat penentuan harga lahan oleh penyedia jasa, mempercepat pembayaran lahan oleh konsorsium pemrakarsa, dan mempercepat konstruksi oleh konsorsium pemrakarsa, kata dia.Dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/9) itu, turut hadir Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Pada peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali di Jembrana, Sabtu lalu (10/9), dia menyampaikan untuk mempercepat infrastruktur jalan penghubung dari Gilimanuk-Mengwi tersebut. \"Saya minta tol 96,21 kilometer ini segera selesai karena ini kebutuhan untuk masyarakat agar bisa selesai 2025,\" kata dia saat itu.Dengan itu, Koster sepakat dan memutuskan untuk mempercepat pembangunan jalan senilai Rp24 triliun itu yang awalnya dicanangkan rampung pada 2028. \"Agar hasilnya berkualitas, Gubernur Bali mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan hingga mengevaluasi secara ketat dan rutin, kemudian hasilnya dilaporkan ke Menteri PUPR di Jakarta,\" ujar Koster, di hadapan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.Koster menyampaikan bahwa percepatan pengerjaan jalan tol Jagat Kerthi Bali yang melalui tiga kabupaten, 13 kecamatan, 58 desa ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan warga Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala–sakala (duniawi dan non duniawi) sesuai visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.(Sof/ANTARA)
Ratusan Pewarta Cianjur Mengikuti Sosialisasi Tahapan Pemilu yang Digelar KPU
Cianjur, FNN - KPUD Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi tahapan Pemilu 2024 bersama seratusan pewarta yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI Cianjur, sebagai upaya sinergitas penyelenggara menjelang tahapan awal pemilu.Ketua KPUD Cianjur, Sely Nurdinah, di Cianjur, Minggu, mengatakan sosialisasi tahapan pemilu bersama pewarta itu, merupakan upaya KPU Cianjur untuk mempercepat penyampaian informasi ke tengah masyarakat terkait pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 dilanjutkan pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat tingkat daerah hingga pusat di Oktober 2024.\"Kami baru bisa menggelar sosialisasi untuk rekan pewarta yang bertugas di Cianjur dan tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI Cianjur. Selama ini sinergitas sudah terjalin dengan baik dan semakin baik lagi ke depan,\" kata dia.Pihaknya juga meminta setiap tahapan yang akan dilakukan mendapat dukungan pemberitaan dari seluruh pewarta agar dapat sampai langsung ke masyarakat pemilih yang ada di Cianjur, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui informasi sampai ke hari H pemilu.\"Saat ini, kami masih menunggu hasil verifikasi pendaftaran partai politik ke KPU pusat, dilanjutkan dengan pendaftaran di daerah. Semua tahapan nanti akan kami informasikan ke teman-teman pewarta,\" katanya.Wakil Ketua PWI Cianjur, Deni Hendra, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPUD Cianjur bersama pewarta yang bertugas di Cianjur terkait tahapan pemilu serentak, merupakan sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik, meski beberapa kendala saat pelaksanaan masih ditemukan pewarta.\"Kami meminta tidak hanya sosialisasi, tapi kemudahan informasi saat pelaksanaan dapat dengan mudah dilayani dengan membuka posko informasi terpusat, sehingga pewarta dengan mudah mendapat data atau informasi seputar pemilu,\" katanya.Sedangkan Ketua IJTI Cianjur, Rendra Gojali, mengingatkan terkait netralitas pewarta selama pemilu digelar sesuai amanat Dewan Pers dan tugas fungsi pewarta sebagai kontrol sosial yang tidak berpihak serta tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga profesional dan proporsional pewarta tetap terjaga dengan berita yang berimbang.\"Kita akan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Cianjur, namun sering kita lupa sebagai pewarta terkait netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kalau terkait sosialisasi tentunya kita akan membantu agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Jadikan Krisis BBM sebagai Momentum untuk Migrasi ke EBT
Jakarta, FNN - Pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan bahwa krisis bahan bakar minyak (BBM) saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke energi baru dan terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari energi fosil.“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron dalam webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, di Jakarta, Sabtu.Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia. “Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.(Ida/ANTARA)
Gibran Pastikan Tak Ada "Cebong-Kampret" Usai Kunjungi Rocky Gerung
Solo, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan ada lagi istilah \"cebong\" dan \"kampret\" usai dirinya mengunjungi pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9).Saat dikonfirmasi di Surakarta, Sabtu, Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah aktivis yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan, melainkan diskusi santai antara dirinya dan Rocky Gerung. \"Main aja. Kita semua saudara, sudah tidak ada lagi (istilah) cebong, kampret, dan lain-lain,\" kata Wali Kota Surakarta itu.Gibran membagikan foto-foto pertemuannya dengan Rocky Gerung di akun media sosial miliknya. Sejumlah warganet menyambut baik dan mengapresiasi agenda tak resmi itu. Gibran juga memastikan tidak ada permusuhan dengan pihak mana pun.Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal. Namun, Gibran mengakui pertemuan itu banyak diisi dengan diskusi. \"(Membahas) human genome, social movement, dll,\" katanya.Ditanya soal kemungkinan keduanya membuat proyek bersama, Gibran mengatakan tidak ada rencana apa pun yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Termasuk soal pembahasan politik, Gibran juga enggan memberikan banyak keterangan. \"Ngobrol santai saja,\" ujarnya.Gibran mendatangi rumah Rocky Gerung di Sentul, Jumat, usai dia mengikuti kegiatan sekolah partai kepala daerah kader PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9).(Ida/ANTARA)
Kandang Banteng Kembali Bergolak, Dewan Kopral vs Dewan Kolonel
Kandang Banteng sebagai tempat bernaungnya kader PDI Perjuangan kembali memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Muncul kubu Dewan Kolonel yang diikuti kubu Dewan Kopral. Sebelumnya telah muncul istilah Celeng untuk kader pendukung Ganjar Pranowo yang kini membentuk Dewan Kopral. Sementara kubu Banteng membentuk Dewan Kolonel yang disetting untuk menopang pencapresan Puan Maharani. Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung. Mengapa muncul dua istilah ini, berikut wawancara Direktur Eksekutif Indonesia Future Institute, Gde Siriana Yusuf dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN. Petikannya: Bagaimana Anda menilai munculnya Dewan Kopral setelah adanya Dewan Kolonel? Seperti saya bilang sebelumnya, kalau Dewan Kolonel adalah inisiatif loyalis Puan Maharani yang tidak sabar karena Megawati belum juga mengumumkan atau setidaknya ngasih clue siapa Capres PDIP. Nah, akhirnya ini memprovokasi loyalis Ganjar Pranowo untuk merespons dengan membentuk Dewan Kopralnya. Apakah ini sebagai bentuk perlawanan Ganjar Pranowo? Saya kira bukan ya. Saya melihat GP masih tidak punya keberanian mendahului Megawati dengan declare mau nyapres. Risiko buat dia juga besar. Lihat saja kader-kader yang pernah melawan Megawati karir politiknya berakhir. Ini semacam keyakinan konstituen di kantong-kantong suara PDIP. GP masih menahan diri dari desakan loyalisnya. Dia kan masih bisa jadi menteri nantinya jika PDIP berkuasa lagi. Apalagi banyak dukungan dari luar partai kepada GP, ini tentunya bikin Megawati sangat tidak suka. Bagaimana dampaknya pada internal PDIP? Kita bisa amati ucapan Hasto yang tegak lurus ke Ketua Umum, tentang Dewan-dewanan ini...kan gak serius, gak struktural partai. Artinya ya dibiarkan aja bermain sambil bersaing. Artinya Megawati tetap akan menonton, dan pada saat yang tepat nanti jelang pencalonan resmi, biasanya baru umumkan. Apakah GP akan berani nyapres dengan partai lain jika bukan dia yang dicalonkan PDIP? Saya kira dia gak berani, meskipun partai lain seperti Nasdem masukkan dia salah satu Capres muda terbaik. Ini kan masih jauh. Partai-partai kan juga masih menjajaki belum final. Nasdem juga kan nyebut 3 nama Capres. Klo hanya dukung 1 calon itu baru bisa dibilang final. Elit partai Politik kita kan sering bertindak tiba-tiba sesuai dorongan material dan jabatan. Jadi ini masih permainan panjang. Saat ini saya nilai hanya untuk naikkan bargain position aja terhadap parpol besar. Juga untuk naikkan elektabilitas partai. Misalnya Nasdem dapat keutungan partainya akan lebih diterima di kantong-kantong suara pemilih Islam dengan cara mengusung Anies, terlepas nantinya jadi atau gak jadi ngusung Anies.***
Presiden Bantah Terlibat, Tamsil Linrung Duga Penggulingan Suharso Ada Keterlibatan Intelijen
Jakarta, FNN – Pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak. Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menduga ada keterlibatan intelijen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya langsung oleh Suharso.Hal itu diungkapkan Tamsil Linrung yang juga sahabat Suharso Manoarfa kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu lalu.“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, tadi dia bertanya ke presiden kalau ini kemauan presiden, ya sudah. Tapi presiden bilang \'tidak, saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya\'. Akhirnya Mas Harso ke Menkumham (Yasona Laoly) bertanya, \'kita kan berteman sama-sama menteri, kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya\',” ungkap Tamsil.Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelijen yang “bermain”.Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan dan diakui kepengurusan Mardiono. “Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG (Budi Gunawan, Kepala BIN). Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. Benarkah? Tampaknya BG perlu klarifikasi soal ini jika tidak ingin BIN ikut dibawa-bawa dalam kasus penggulingan Suharso ini. (mth)
Gde Siriana: PLN Yang Rugi, Rakyat Yang Bayar, Curang
PT PLN (Persero) saat ini sedang melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi di berbagai kota. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebut dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik, masyarakat bisa hemat hingga Rp 8.000 per kilogram elpiji. Pandangan Darmawan dibantah oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf. Berikut wawancara Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN dengan Gde Siriana Yusuf. Petikannya: Menurut Anda apakah kebijakan itu tepat untuk saat ini? Seperti masyarakat umumnya, ya saya juga bingung kenapa tiba-tiba pemerintah ngurusi cara masak rakyat. Tapi kan ketahuan juga bahwa kebijakan ini gak jelas asal-usulnya, misalnya sebagai kampanye green energy atau apa, kampanye cara hidup sehat atau apa, atau kampanye cara masak yang lebih aman dari kompor gas, misalnya. Tau2 masyarakat disuruh ganti kompor gas ke kompor listrik. Belakangan kita tahu bahwa rencana konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik kan karena ada kelebihan pasokan/oversupply listrik PT PLN (Persero). Nah ini koq jadi rakyat yang harus dibebani? Padahal ini kan salah perhitungan di PLN. Maksud salah perhitungan? Begini, kontrak listrik PLN kan dengan skema take or pay. Artinya, PLN harus tetap bayar sesuai kontrak meski listrik yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP) dipakai atau tidak. Nah, ini kan kelemahan kontrak yang PLN bikin sendiri dengan swasta. Lalau kalau sekarang rakyat dipaksa serap kelebihan listrik tersebut dengan cara ganti kompor gas ke listrik, apakah itu fair buat rakyat? Sama aja rakyat dipaksa nolong PLN dari kerugian. Cara pandang seperti ini berbahaya sebagai dasar dibuatnya kebijakan publik. Kesalahan atau kelemahan yang dibuat pemerintah tapi rakyat yang harus menanggung. Apakah ini akan berjalan diterima masyarakat? Ini kan 300 paket kompor listrik akan dibagikan tahun ini ke masyarakat menengah-bawah. Setahu saya belum ada sosialisasi atau survei atau feasibility studies di masyarakat. Bagaimana penerimaan masyarakat kan bergantung pada penyesuaian kebiasaan di awalnya, lalu setelah jalan dihitung biaya yang ditanggung lebih murah atau justru lebih mahal. Biaya ini kan bukan soal konsumsi listriknya saja, tetapi ketika daya ditambah abondemennya kan naik, juga biaya per kwh nya apakah tetap atau naik dibandingkan sebelum daya ditambah. Masyarakat biasanya sederhana aja, setiap bulannya nanti pengeluaran nya naik atau tetap. Kedua, beban rakyat kan semakin berat setelah harga BBM naik, masa tega sih rakyat dipaksa konsumsi kelebihan listrik PLN? Jadi menurut Anda, kenapa pemerintah tetap paksakan kebijakan ini? Yaitu tadi pemerintah hanya berpikir dari perspektif nya saja, yaitu apa yang mungkin. Artinya yang paling mungkin untuk selamatkan keuangan pemerintah. Tapi rakyat kan perspektifnya apa yang harus, yaitu seharusnya rakyat dapat energi yang termurah. Ini juga sama dengan kebijakan harga BBM naik. Jadi siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Pertama ya direksi dan komisaris PLN. Karena kalau kelebihan listrik ini tidak terserap, PLN kan potensi merugi. Lalu gaji dan bonus Direksi dan Komisaris PLN gimana? Kedua ya produsen kompor listrik. Rencananya kan akan diproduksi 5juta unit kompor listrik tahun depan. Sudah bisa dihitung dong untungnya berapa. Nah tinggal dilihat siapa aja produsennya. (sws)
Aplikasi e-PPID Terintegrasi Diluncurkan Bawaslu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meluncurkan aplikasi e-PPID terintegrasi demi menunjang pelayanan informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.\"Aplikasi e-PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi elektronik) terintegrasi ini hadir dalam bentuk platform di situs web dan format aplikasi untuk gawai (mobile android),\" kata Anggota Bawaslu RI Puadi di Jakarta Kamis.Aplikasi e-PPID terintegrasi di lingkungan Bawaslu bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi publik. Harapannya, kata dia e-PPID terintegrasi membatu layanan informasi tanpa tatap muka.Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-PPID yakni daftar informasi publik. fitur tersebut menyajikan seluruh daftar informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia;Kemudian, masyarakat bisa membaca informasi profil Bawaslu seperti alamat kantor, situs web lembaga, dan laman PPID serta media sosial yang dimiliki Bawaslu.Fitur yang ada berikutnya yakni pengajuan permohonan informasi. Fitur tersebut memungkinkan pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara daring ke seluruh Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia.Dia mengatakan e-PPID juga memberikan kemudahan kepada pemohon informasi yang merasa informasi yang diterima belum sesuai. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan informasi secara langsung melalui halaman pengajuan keberatan.Aplikasi e-PPID menyediakan survei dalam hal peningkatan layanan PPID Bawaslu. Aplikasi juga menyediakan fitur regulasi yang menyajikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.Pemohon informasi juga dapat mengetahui tentang standar layanan informasi yang diterima pemohon dan wajib diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Sepanjang 2021 Bawaslu telah menunjukkan komitmen besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Bawaslu membuktikan komitmen dalam memberi layanan informasi dengan data terintegrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
ASN Diingatkan agar Tidak Menggunakan Kekuasaan untuk Berpihak pada Pemilu
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk berpihak pada calon atau partai politik tertentu pada Pemilu dan Pilkada 2024. \"ASN memiliki hak politik dan hak untuk memilih, tapi tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk berpihak kepada calon partai tertentu,\" kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta Kamis. Mendagri mengatakan meskipun nanti suhu politik “menghangat”, maka ASN harus tetap pada posisi menjaga pemerintahan agar tetap berlangsung baik. “Dalam demokrasi saya kira memang harus menghangat karena itulah demokrasi, tapi yang dijaga jangan sampai menghangat itu kemudian menjadi rusak,” kata Mendagri Tito. Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah . “Salah satu yang dijaga adalah netralitas ASN karena ASN mesin pemerintah, mesin pemerintah negara, baik pusat maupun daerah. Kami tentu mengawasi agar ASN-ASN tetap profesional, tenaga-tenaga profesional yang nonpartisan,” kata dia. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, Kamis.Selain Kemendagri, penandatanganan dilakukan Kemenpan RB, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mendagri mengapresiasi kegiatan penandatanganan tersebut karena menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kesuksesan pemilu serentak. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa netralitas ASN diperlukan demi jalannya pelayanan publik yang profesional.Sebab, kata dia, jika ASN tidak netral, maka akan mengganggu pelayanan publik. Dia mengatakan sebagaimana telah diatur undang-undang (UU), maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar. “Sudah ada proses yang sudah disepakati, nanti di birokrasi ada KASN, kemudian ada beberapa sanksi lain, mulai peringatan sampai pemberhentian jika memang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam soal ini,” ucap Anas. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan pihaknya akan mengawasi jalannya pemilu secara profesional dan bertanggung jawab, jika kemudian terbukti ada ASN yang melanggar netralitas, maka Bawaslu dan kementerian/lembaga terkait tidak segan memberikan sanksi. (Sof/ANTARA)
Perubahan Konstitusi Hancurkan Ingatan Kolektif Bangsa
Palopo, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan dampak perubahan konstitusi UUD 1945 yang dilakukan dalam kurun waktu 1999-2002 sangat besar. “Ancaman paling serius bagi Indonesia adalah penghancuran ingatan kolektif bangsa dengan metode damai atau non-militer. Yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,” tutur LaNyalla, saat mengisi Kuliah Umum dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Aula Ratona Wali Kota Palopo, Kamis (22/9/2022). Setelah ingatan kolektif tersebut hancur, bangsa ini akan dipecah belah persatuannya. “Untuk kemudian dipengaruhi, dikuasai dan dikendalikan pikirannya, agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri atau identitas, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa,” katanya. LaNyalla mengatakan, amandemen konstitusi pada 1999-2002 memiliki agenda terselubung tersebut. “Dan, kita secara tidak sadar telah kehilangan jati diri atau identitas, karena amandemen tersebut menjauhkan bangsa ini dari ideologi Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur LaNyalla. Ancaman lainnya adalah proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli yang dilakukan dengan tiga tahapan yakni, kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden dan Wakil Presiden-nya. Hal itu terjadi setelah UUD hasil amandemen 1999-2002 mengubah pasal 6 UUD 1945 pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’. “Jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka Anda semua tidak akan bisa apa-apa lagi,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, kondisi tersebut akan menyingkirkan dan membuat anak-anak bangsa menjadi penduduk marginal yang tak memiliki kuasa atas kendali bangsa. Tak lagi memiliki kompetensi dan tak mampu bersaing akibat dimiskinkan. “Lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan. Sehingga, generasi kita di masa depan adalah generasi yang terpinggirkan dan akan dihabisi sebagaimana terjadi pada kaum Melayu di Singapura yang sekarang terpinggirkan,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu kemudian memaparkan beberapa paradoksal yang terjadi di negeri ini. Pertama, negara yang kaya raya akan Sumber Daya Alam (SDA) ini, di mana tanahnya sangat subur dengan kekayaan laut yang melimpah, tetapi jutaan rakyatnya hidup miskin dan rentan menjadi miskin. Di sisi lain, segelintir orang dan pejabat semakin kaya raya. Inilah dampak nyata dari amandemen konstitusi, di mana pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat dan penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. “Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak,” papar LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, amandemen tersebut telah melucuti kekuasaan negara terhadap kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan air, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “Kekuasaan tersebut berpindah kepada swasta, baik nasional maupun asing. Perubahan ini sangat berdampak signifikan. Karena neraca APBN Indonesia menjadikan pendapatan negara dari pajak sebagai sumber pendapatan utama negara,” ujar LaNyalla. Sementara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas SDA justru menjadi sumber pendapatan sampingan. “Sebab, negara telah berubah fungsi hanya sebagai pemberi izin usaha pertambangan, konsesi lahan hutan dan pemberi izin investasi asing yang membawa semua tenaga kerja dari negara asal investor,” urai LaNyalla. Sejumlah peraturan perundang-undangan pun dibuat yang semakin memuluskan penyerahan perekonomian kepada mekanisme pasar. “Sehingga konsep dan filosofi Pancasila, bahwa perekonomian disusun oleh negara, untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, menjadi dibiarkan tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar, yang memperkaya orang per orang pemilik modal,” jelas LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dari pemerintah negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD 1945. Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terasa semakin jauh dari harapan. “Bagaimana mungkin kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dapat mengakses kebutuhan hidupnya, dikatakan sebagai subsidi. Ketika APBN tak mampu mengcover, kewajiban pemerintah diubah seolah menjadi opsional atau pilihan, sehingga subsidi dapat dihapus,” katanya. Untuk itu, LaNyalla terus berkampanye menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. “Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Kuncinya, kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,” tuturnya. LaNyalla juga mengajak semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Hadir di antaranya Wali Kota Palopo M Judas Amir, Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso, Sekda Palopo Firmanza, Rektor Universitas Andi Djemma Palopo Dr Annas Boceng, M.Si, Wakapolres Palopo, Kompol Sanodding, Forkopimda, sejumlah tokoh masyarakat dan ratusan mahasiswa Universitas Andi Djemma. (Sof/LC)
POPULER
