POLITIK
Pertahanan Negara Ditentukan oleh Sains dan Teknologi
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertahanan sebuah negara ditentukan oleh sains dan teknologi.“Saya garis bawahi, pertahanan sebuah negara di abad XXI ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi,\" kata Prabowo, sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi inspektur upacara Pembukaan Pendidikan Program Vokasi diploma (D-3), program sarjana (S-1), program magister (S-2) dan program doktoral (S-3) serta kenaikan pangkat kadet mahasiswa D-3 dan S-1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI Tahun Ajaran 2022/2023 di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat.Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai Universitas Pertahanan merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan vital terkait dengan persoalan pertahanan negara ini. Hal tersebut, lanjut dia, karena Universitas Pertahanan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi manajemen pertahanan serta ilmu perang.“Pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau kita kaya, kita harus kuat menjaga kekayaan. Kalau kita ingin merdeka, kita harus kuat menjaga kemerdekaan. Kalau kita ingin berdaulat, kita harus kuat menjaga kedaulatan. Di sinilah pentingnya Universitas Pertahanan,\" jelas dia.Selanjutnya, Prabowo pun menyampaikan bahwa sejak awal bertugas sebagai Menteri Pertahanan, dia menempatkan pengembangan Universitas Pertahanan sebagai salah satu hal yang bernilai penting agar institusi pendidikan ini mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal, idealis, dan profesional.Langkah tersebut dia lakukan karena pada saat ini perkembangan teknologi dan sains di dunia membutuhkan sumber daya manusia yang andal, idealis, serta profesional.Adapun mahasiswa Universitas Pertahanan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 ini berjumlah 792 orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka terdiri atas 175 orang di program D-3, 300 orang di S-1, 293 orang di S-2, serta 24 orang di S-3. (Sof/ANTARA)
Kebijakan Penyesuaian Harga BBM Secara Bertahap
Jakarta, FNN - Pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan kebijakan penyesuai harga bahan bakar minyak (BBM) dapat secara bertahap.\"Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak, nanti masyarakat yang terkejut,\" kata Azyumardi Azra dalam webinar Moya Institute dikutip di Jakarta, Jumat.Menurut dia, penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Hal itu untuk menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang terganggunya likuiditas keuangan.Ia berharap kebijakan penyesuaian harga BBM ke depannya sebaiknya juga melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok masyarakat sipil, karena ini adalah \"urusan bersama\".Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga pada masa lalu.\"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak,\" katanya.Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus mantan Kepala Wantimpres Sri Adiningsih memandang perlu menjaga APBN supaya tidak mengalami defisit.Sri Adiningsih mengatakan bahwa APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu, kata dia, berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek, yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.Sasaran dari penyesuaian harga BBM, kata Marsudi Syuhud, adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari.\"Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Hanya Pecundang yang Masih Mainkan Isu Islamofobia
Jakarta, FNN - Ketua Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ustaz H. Suparman Abdul Karim menyatakan hanya pecundang yang masih memainkan isu islamofobia.Ustaz Suparman menilai narasi islamofobia dengan memosisikan diri dan kelompoknya seolah korban kebijakan negara yang zalim, sejatinya merupakan isu yang berulang dan tidak strategis.\"Ini isu yang berulang. Sifatnya berulang dan tidak strategis. Akan tetapi bagi mereka yang pecundang sebetulnya juga inferior, ya, mungkin ini sudah menjadi hiburan bagi mereka, melakukan playing victim, merasa terzalimi, dan lain sebagainya,\" ujar Ustaz Suparman dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, maraknya kemunculan narasi ini karena kelompok radikal kerap menganggap isu ini sebagai isu yang paling efektif untuk menjaring simpati massa yang mayoritasnya penganut agama Islam.\"Karena inilah yang paling efektif untuk menyulut sensitivitas massa, yang mayoritas di negara Indonesia ini beragama Islam. Dikatakan laku, ya, tentunya laku hanya bagi kelompok mereka saja,\" ucap anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ini.Tokoh yang dikenal dengan ceramah kritis terkait dengan isu radikal dan terorisme ini juga menganggap isu islamofobia amat sarat akan kepentingan politik, khususnya oleh kelompok politik yang kerap menggunakan label keislaman.Ia menilai kekalahan kelompok tersebut di pentas politik menjadi pemicu sikap playing victim mereka.\"Bisa diibaratkan seperti para pecundang yang tidak kesatria untuk mengakui kekalahannya, atau seperti anak kecil yang kurang perhatian. Ini menguat menjadi sebuah kepentingan bersama dari beberapa kelompok politik yang merasa terkalahkan,\" kata Owner and Founder Di Sedekah Seribu Sehari ini.Oleh karena itu, Ustaz Suparman menilai setidak ada dua hal guna mematahkan narasi islamofobia yang kerap kali berkembang di tengah masyarakat.\"Yang mesti dipatahkan pada kenyataannya di negara yang mayoritas muslim ini tidak ada sama sekali orang yang ketakutan terhadap Islam. Bangsa kita yang mayoritas muslim ini hidup tenang tenang saja, berislam dengan baik-baik saja,\" katanya.Islamofobia sendiri sejatinya adalah isu yang dikembangkan di negara Barat setelah runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Orang-orang nonmuslim yang mayoritas di Amerika Serikat belum paham betul tentang Islam. Mereka menjadi ketakutan seolah-olah Islam ini mengajarkan radikalisme dan terorisme.Kedua, pada kenyataannya yang terjadi ini adalah banyak yang mengajarkan ajaran radikal, dan mengarah kepada aksi terorisme dan intoleransi tetapi membalutnya sebagai ajaran Islam. Ketika dikritik, mereka malah putar balikkan bahwa ini bentuk dari intoleransi dan islamofobia.Ustaz Suparman mengatakan bahwa intinya semua pihak harus berani mematahkan narasi kelompok radikal sesuai dengan narasi yang mereka bawa dengan fakta dan dasar yang benar serta relevan.\"Hal-hal yang berasal dari pengaburan fakta akan terus digoreng guna menakut-nakuti khalayak ramai. Kalau ini dibiarkan terus, akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran,\" tuturnya.Untuk itu, dia berharap ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan hal ini melalui regulasi yang tepat, mengingat hal ini justru dapat menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa.\"Ini sebetulnya yang harus dipertegas. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat aturan. Kerena playing victim ini ujung-ujungnya bermuara kepada fitnah, penyebaran berita bohong (hoaks). Hukum harus dikuatkan,\" kata Ustaz Suparman. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Parpol Yang Tidak Dukung Kadernya Maju sebagai Capres, Lebih Baik Jadi Event Organizer Saja
JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi menjelang Pemilu 2024 mendatang akan muncul calon presiden (capres) yang tidak terduga, dan capres tersebut kemungkinan akan terpilih sebagai Presiden RI ke-8. Hal itu sesuai dengan karakter dari sebuah krisis, yakni memunculkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan keluar dari krisis multidemensi saat ini. \"Apa yang ada di dalam survei saat ini, belum tentu terpilih. Krisis saat ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Nanti mungkin akan muncul capres tidak terduga,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022). Menurut Anis Matta, lembaga survei saat ini hanya menjadi instrumen atau alat propaganda media capres tertentu agar popularitasnya tinggi, bukan lagi berpegang pada instrumen akademik. \"Saya tahu bahwa di lembaga survei itu, mereka menyimpan angka-angka yang benar secara akademik. Mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik, tetapi disisi lain menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan ini meracuni pikiran banyak orang dan partai-partai,\" katanya. Karena menjadi instrumen propaganda, maka popularitas seseorang bisa berubah cepat tergantung pesanan. Dari tidak punya popularitas, dalam sesaat popularitasnya menjadi tinggi, karena adanya permainan angka-angka survei. \"Popularitas tinggi itu hanya untuk instrumen media propaganda saja, tapi sesungguhnya popularitasnya kosong. Ini juga yang kita sesalkan, kenapa partai politik menjadi inferior karena dibombardir lembaga survei,\" katanya. Sementara terkait pencapresan, Anis Matta mengatakan, lebih respek terhadap PDIP, Partai Gerindra dan PKB, yang mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani, Prabowo dan Muhaimin Iskandar. \"PDIP, Gerindra dan PKB benar-benar membangun sebuah partai dengan memperjuangkan kadernya secara konsisten. Mereka bekerja keras membangun jaringannya dan tidak menjual karcis atau tiket kepada orang lain. Saya respek dengan orang-orang seperti ini,\" katanya. Anis Matta mengaku tidak mengerti terhadap pola pikir partai politik (parpol) yang tidak mau mencalonkan kadernya sebagai capres, tetapi justru mencomot orang lain untuk didukung. Padahal fungsi parpol itu, adalah sekolah kepemimpinan nasional, dan kita sering mengkritik soal politik transaksi. Namun, ternyata kita juga yang tidak konsisten dengan mendukung dan melakukan politik transaksi, mencalonkan orang lain ketimbang kadernya sendiri. \"Jadi fungsi partai politik itu melahirkan pemimpin, bukan sekedar membangun kekuatan politik untuk mendapatkan jabatan, dengan mencalonkan orang lain dan berjualan karcis, bukan kadernya sendiri. Maka lebih baik tidak usah jadi partai politik, jadi event organizer saja,\" tegasnya. Partai Gelora, kata Anis Matta, sebenarnya ingin mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres Pilpres 2024. Namun, karena gugatan Partai Gelora soal pemisahan antara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak bisa mengajukan sendiri. \"Karena sistem Pemilu-nya telah ditetapkan Serentak seperti 2019 dan gugatan kita telah ditolak Mahkamah Konstitusi, maka Partai Gelora akan terlibat dalam proses pencapresan saat ini, cuma kita sampai saat ini hingga Desember nanti fokus untuk bisa lolos verifikasi partai politik,\" katanya. (*)
Ketua DPD RI Ajak Warga PSHT Kawal Gerakan Mengembalikan UUD1945 Naskah Asli
Madiun, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), mengajak seluruh warga PSHT untuk mengawal gerakan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. LaNyalla mengatakan, cara tersebut tidak akan menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. “UUD 1945 naskah asli mutlak kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan praktik yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah,” ujarnya, pada puncak peringatan 1 Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila hanya sebatas slogan. Dalam praktiknya, Pancasila tak pernah disertakan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Hal itu terjadi sejak amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam. “Setelah konstitusi diamandemen, antara Pancasila dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan itu sudah idak nyambung lagi,” tegas LaNyalla. Dijelaskannya, konstitusi baru hasil amandemen 1999-2002 sangat kental dengan ideologi individualisme dan liberalisme. “Maka tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,” papar LaNyalla. LaNyalla juga membangkitkan kesadaran kritis warga PSHT sebagai penjaga Pancasila. “PSHT harus menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila dari serangan liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekulerisme,” tegasnya. Sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia, LaNyalla mengajak agar warga PSHT melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. “Ada banyak pradoksal di tengah-tengah kita, baik dalam hal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural,” paparnya. Untuk itu, LaNyalla mengajak warga PSHT bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali di tangan rakyat. Sebab, kata LaNyalla, oligarki ekonomi yang bersekutu dengan oligarki politik telah menyandera penguasa yang pada akhirnya bertindak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan nasional. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menekankan agar warga PSHT membangun kesadaran kritis terhadap konsep kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. “Cita-cita bangsa ini dalam kalimat ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ bukan hanya sekadar mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Artinya, mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk di dalamnya moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,” urainya. Menurut LaNyalla, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, generasi yang dihasilkan hanya akan menjadi lawan di masa depan. Ditambahkannya, semua pihak harus membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. “Baca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila,” ulas LaNyalla. Sistem syuro bermakna kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan yang lengkap. Di akhir acara, Ketua DPD RI diminta meresmikan Graha Krida Budaya dengan menandatangani prasasti dan memukul gong sebagai peresmian monumen 1 Abad Terate Emas untuk Dunia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (Yogyakarta). Sementara sejumlah tamu undangan yang hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Komandan Seskoal Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. (Ida/LC)
Kesadaran Politik Masyarakat Semakin Baik Saat Ini
Jakarta, FNN - Peneliti Ahli Utama Bidang Sosiologi Politik Pusat Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mohammad Mulyadi menilai kesadaran politik masyarakat Indonesia saat ini semakin baik.“Kesadaran politik kita semakin baik dan itu patut diapresiasi,” kata Mulyadi saat menjadi narasumber dalam Podcast Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Episode 21 bertajuk Menggunakan Hak Pilih: Legitimasi Tertinggi Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube KPU RI di Jakarta, Jumat.Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari banyaknya jumlah massa yang mengiringi langsung partai-partai politik yang mereka dukung menuju Kantor KPU di Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024. Ada pula masyarakat yang menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube KPU RI untuk memantau pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022.Selanjutnya, menurut Mulyadi, kesadaran politik masyarakat yang semakin baik itu sepatutnya ditangkap KPU sebagai suatu sinyal positif dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. “Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara harus bisa menangkap ini sebagai sinyal positif,” ucap dia.Mulyadi menilai partai politik yang mampu menghadirkan jumlah massa pendukung yang banyak adalah partai dengan basis kaderisasi yang kuat. “Saya perhatikan memang beberapa parpol yang basisnya kaderisasi, kalau saya lihat di media, mereka pasti menghadirkan massa yang lebih baik. Ini asumsi saya, hal itu berbeda dengan parpol yang basis kaderisasinya lemah,” ujar dia.Mulyadi mencontohkan partai politik yang memiliki basis kaderisasi kuat adalah dua partai baru, yakni Partai Gelora dan Partai Ummat. “Contohnya, Partai Gelora saat ke KPU ramai karena pecahan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang basis kaderisasinya bagus. Partai Ummat, pecahan PAN, juga cukup banyak massanya. Pendiri partai ini dari partai lama yang mempunyai sejarah kaderisasi partai yang bagus sehingga diiringi massa yang banyak,” jelas dia. (Ida/ANTARA)
Seleksi Parlemen Remaja 2022, Pelajar Belitung Timur Lolos
Manggar, Babel, FNN - Remaja asal Kabupaten Belitung Timur, Anaura Marfirsta yang saat ini tercatat siswa SMAN 1 Manggar, dinyatakan lolos dan terpilih menjadi Parlemen Remaja 2022 daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Kepala Sekolah SMAN 1 Manggar, Sabarudin di Manggar, Kamis, mengatakan bahwa Anaura satu dari 132 anggota parlemen remaja terpilih mewakili seluruh provinsi di Indonesia.\"Dari Provinsi Bangka Belitung hanya diwakili dua orang dan Anaura yang terpilih setelah mengikuti seleksi bersama ribuan pendaftar yang berminat untuk menjadi parlemen remaja 2022,\" ujarnya.Parlemen remaja merupakan wadah pembelajaran politik bagi generasi muda khususnya pelajar SMA dan sederajat di seluruh Indonesia.\"Mereka akan dibekali pengalaman yang menarik tentang perpolitikan dan akan diberi kesempatan berperan sebagai anggota DPR RI,\" kata Sabarudin.Ia mengatakan, Anaura akan bergabung bersama 132 peserta terpilih lainnya dan akan mengikuti kegiatan parlemen di Cisarua Bogor pada 10 hingga 14 Oktober 2022.\"Parlemen Remaja ke depannya akan menjadi duta parlemen yang menyosialisasikan seputar keparlemenan dalam kehidupan sehari-hari,\" ujarnya.Anaura Marfirsta mengaku senang dan bangga terpilih menjadi parlemen remaja dengan seleksi yang sangat ketat dari seluruh Indonesia.\"Nanti Oktober 2022 kita akan mengikuti rangkaian acara parlemen dan akan merasakan simulasi menjadi Anggota DPR RI,” ucap putri pasangan Bayu Priyambodo dan Suasty Calista ini.Anaura menyampaikan bahwa nanti seluruh parlemen remaja akan mengikuti beragam kegiatan mulai dari dinamika kelompok, seminar mekanisme persidangan DPR RI, pembukaan simulasi persidangan, rapat dengar pendapat umum, latihan simulasi rapat kerja DPR RI, seminar pembekalan, latihan simulasi rapat paripurna.\"Tema Parlemen Remaja 2022 \"Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku\", sangat tepat untuk melindungi data pribadi di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang sangat berharga,\" jelas Anaura. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Buat Blue Print Kepentingan Nasionalnya Agar Tidak Terseret Konflik Taiwan-China
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat dan membangun kekuatan ekonomi, politik serta pertahanannya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan peran penting Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, terutama geopolitik kawasan. \"Saya kira konflik yang terjadi antara Taiwan dan China yang mulai memanas akibat provokasi Amerika Serikat (AS) ini, bisa mempertegas posisi Indonesia. Bahwa kita harus menjadi satu kekuataan yang mempunyai peran penting di kawasan dan terlibat aktif dalam menjaga perdamaian ini,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk \'Ancaman Perang di Taiwan, Mungkinkan Dihindari?, Rabu (31/8/2022). Menurut Mahfuz, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan, termasuk memitigasi ancaman dan resiko meledaknya perang antara Taiwan-China yang sewaktu-waktu bisa terjadi. \"Indonesia sebagai negara yang berusia cukup panjang, punya kemampuan memitigasi tapi juga punya kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan menjadi damai,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 ini menilai potensi terjadinya perang antara Taiwan-China kecil kemungkinan terjadi. Namun, dia mengingatkan situasi ketidakpastian global saat ini, bisa memicu terjadinya perang antara Taiwan-China, seperti perang Rusia-Ukraina. \"Konflik di Taiwan ini, mempunyai kemiripan yang terjadi di Ukraina diawali dengan ketidakpastian, tiba-tiba meledak. Ini penting bagi kita untuk belajar, karena dampaknya tidak sederhana dan berlangsung sampai sekarang,\" ujarnya. Mahfuz berharap Taiwan tidak berperang dengan China, meskipun terus diprovokasi AS. Selain itu, kebijakan unifikasi China saat ini dalam menyatukan wilayahnya seperti Taiwan lebih mengedepankan jalan damai, ketimbang perang. \"Persiapan China menginvasi Taiwan sebagai respon terhadap provokasi Amerika itu, agar kita tidak gagap jika benar terjadi perang di dekat wilayah kita, makanya kita perlu membangun arsitektur pertahanan yang kuat di kawasan,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi lembaga intelejen yang telah mendapatkan peningkatan porsi penganggaran. Yakni dari fungsi intelejen keamanan dalam negeri, ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga intelejen luar negeri dan intelejen ekonominya. \"Penguatan lembaga intelejen ini, bagian dari reformasi sektor keamanan, sehingga institusi intelejen menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal geopolitik kawasan,\" katanya. \"Reformasi sektor keamanan ini akan terus didorong dan dituntaskan oleh Partai Gelora. Karena hal ini akan menjadi pilar penting untuk menjadi outstanding power, sebelum kita menjadi leading power di kawasan,\" imbuhnya. Hal senada disampaikan Pakar Hubungan International Univeritas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Ia menilai Indonesia saat ini memerlukan blue print (cetak biru) mengenai kepentingan nasionalnya. Cetak biru tersebut, harus didefinisikan dalam berbagai kepentingan nasionalnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan intelejen. Selanjutnya, cetak biru itu kemudian dikoordinasikan antar lembaga dan melibatkan masyarakat secara umum untuk mendukungnya. \"Dari blue print kepentingan Indonesia itu, akan terlihat apa sih kepentingan kita untuk China, Taiwan, Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka,\" kata Teuku Rezasya. Teuku Reza mengatakan, konflik antara Taiwan-China yang mulai memanas saat ini, telah menyadarkan semua pihak untuk mendesak pemerintah agar segera membuat desain mengatasi konflik saat ini. \"Indonesia tidak usah meramal perang akan terjadi atau tidak, tetapi kita harus siapkan diri agar menjadi lebih qualified dan membuat desain agar konflik Taiwan-China menjadi status quo,\" ujarnya. Untuk menjadi qualifed itu, lanjut Teuku Reza, Indonesia harus meningkatkan anggaran Minimum Essential Force (MEF) untuk pertahanannya sebesar 3-6 kali lipat dari anggaran saat ini. \"Anggaran Minimum Essential Force harus digandakan menjadi 3,4,5 dan 6 kali, karena tugas pokok pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,\" tandasnya. Potensi Terjadi Perang Sementara itu Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, Indonesia harus menyadari bahwa perang selalu muncul dalam kurun waktu tertentu. \"Sejak dunia ini berputar 4.000 tahun lalu, selama 800 tahun dihabiskan untuk berperang. Kondisi ini sudah disadari oleh Bung Karno (Presiden RI pertama Soekarno) saat itu, termasuk terjadinya perang di kawasan,\" kata Connie. Namun, Connie berharap antara Taiwan-China tidak terjadi perang terbuka seperti Rusia dan Ukraina. Pemerintah Indonesia diminta tidak menanggapinya dengan cara normatif, tetapi melalui langkah-langkah strategis. \"Kasus Taiwan ini sangat danger (berbahaya), karena melibatkan perputaran ekonomi kawasan dan dunia yang cukup besar. Belum lagi wilayahnya sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian global,\" kata Connie. Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang terpengaruh konflik Taiwan-China akan berdampak terhadap geopolitik kawasan juga. \"Jika terjadi invasi, maka akan terjadi trade destruction. Bayangkan pengaruhnya 20-35% dari perputaran ekonomi dunia,\" paparnya. Dalam konflik Taiwan-China ini, kata Connie, posisi Indonesia harus berada di tengah, tidak boleh berpihak kepada Taiwan atau China dalam rangka membangun peningkatan kapasitas pertahanan negara. \"Kenapa harus anti perang, karena dampak ekonomi buruk, inflasi dan berdampak terhadap geopolitik. Kita harus bangun pertahanan yang kuat di Asia,\" katanya. Sedangkan Pengamat Intelijen Wawan Hari Purwanto, mengingatkan konflik Taiwan harus dikalkulasi dengan baik. Seperti efek di Rusia-Ukraina, memberikan efek harga pangan melambung. \"Intinya, kita ingin ketegangan China dan Taiwan ini tidak meletus, karena akan semakin runyam persoalan dunia,\" kata Wawan. Juru Bicara Badan Intelejen Nasional (BIN) ini tidak yakin akan terjadi perang antara Taiwan-China. Sebab, China selama ini lebih menyukai perang dagang ketimbang perang senjata. \"Bagi China perang senjata itu sangat merusak sendiri-sendi perekonomian. China lebih menyukai petang dagang, kalau ada ketegangan itu bagian dari perang proxy, perang dagangnya China,\" katanya. \"Perang itu bentuk diplomasi yang gagal. Padahal kalau perang terjadi dampaknya meluas dan panjang. Kalau menang jadi arang, dan kalahpun akan jadi abu,\" lanjutnya. Wawan menegaskan, Indonesia memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya perang antara Taiwan-China, karena pemerintah bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia. \"Kita bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia yang targetnya 3 sampai 5 besar. Taiwan beda dengan China, SDM yang dibawa pekerja-pekerja spesifik seperti level manajer dan supervisor. Karena itu, kita berkepentingan ada jalan damai antara Taiwan-China ini,\" pungkasnya. (*)
Jihad "Fi sabilillah" adalah Membangun Martabat Kemanusiaan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau fi sabilillah adalah membangun martabat kemanusiaan.\"Jihad yang berpedoman pada jalan Allah SWT atau jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan,\" kata Mahfud dalam acara Kick Off Kongres Mujahid Digital yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Official TVMUI, di Jakarta, Rabu.Dengan demikian, menurut dia, lingkup-lingkup jihad bagi umat Muslim bukan hanya membawa perang dan pedang, melainkan juga membangun martabat kemanusiaan.Adapun upaya membangun martabat kemanusiaan, lanjut Mahfud, dapat dilakukan umat Muslim dengan menyebarkan kebaikan bagi seluruh manusia, menjaga akhlak, berperilaku baik, serta menghargai perbedaan, seperti di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan agama.Dalam kongres yang diikuti para pegiat media sosial (medsos) dan delegasi MUI dari berbagai daerah itu, Mahfud berpesan kepada pihak-pihak yang ingin menjadi mujahid digital agar berpedoman pada prinsip menjaga martabat kemanusiaan, yaitu membangun kebaikan.Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Mabroer MS menyampaikan tujuan penyelenggaraan Kongres Mujahid Digital ini adalah untuk menguatkan nilai-nilai Islam moderat melalui para pegiat media sosial dan media lainnya yang berbasis teknologi digital.\"Jejaring itu sudah terbentuk secara nasional, baik via struktur MUI daerah maupun nonstruktural MUI, seperti kampus, pondok pesantren, dan aktivis medsos lainnya. Mereka telah dikonsolidasi sejak 2021 via forum workshop (pelatihan),\" lanjut Mabroer.Di samping itu, tambah dia, melalui Kongres Mujahid Digital, pihaknya mendorong pemanfaatan perkembangan digital sebagai basis perjuangan atau jihad demi menjadikan Islam moderat sebagai arus utama dari nilai-nilai keagamaan di dunia maya. Dengan demikian, para warganet semakin memperoleh pengetahuan keagamaan yang moderat, bukan radikalisme dan ekstremisme.\"Selain itu, target dari kegiatan ini adalah membangun platform bersama melalui mobile app (aplikasi) khusus yang menjadi ruang bersama untuk membangun isu, gerakan, dan jaringan Islam moderat di dunia digital,\" ucap Mabroer. (Ida/ANTARA)
Aduan 4 Parpol Soal Pelanggaran Administrasi Ditindaklanjuti Bawaslu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan menindaklanjuti aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang diajukan oleh empat parpol. \"Menetapkan, menyatakan laporan diterima, menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,\" kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu RI Puadi di Jakarta Rabu. Empat partai politik yang diterima laporannya dan ditindaklanjuti yakni Partai Pandai yang aduannya diregistrasi Bawaslu dengan nomor 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Masyumi dengan nomor registrasi 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Kemudian, Partai Kedaulatan dengan nomor registrasi Bawaslu 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Reformasi yang diregistrasi Bawaslu dengan nomor perkara 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Pada sidang yang sama, Bawaslu menolak aduan satu parpol sidang putusan pendahuluan terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU RI, yakni aduan Partai Perkasa dengan nomor registrasi 012/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Sampai Rabu 31 Agustus 2022, Majelis Sidang Bawaslu telah menggelar sidang putusan untuk 15 aduan. Empat laporan diperiksa pada sidang hari pertama, Kamis 25 Agustus 2022. Kemudian pada Jumat, Bawaslu kembali menggelar sidang untuk 4 aduan. Sidang kembali dilanjutkan pada Senin yang menyidangkan 2 laporan parpol. Berikutnya pada Rabu 31 Agustus 2022, Bawaslu menggelar sidang untuk 5 aduan parpol. Selain sidang putusan pendahuluan, Bawaslu juga menggelar sidang pemeriksaan untuk aduan parpol yang diputuskan untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya. (Ida/ANTARA)
POPULER
