POLITIK
Tak Lolos Pemilu 2024 Gabungan 16 Parpol Mengadu Ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Sejumlah Ketua dan pengurus Partai Politik yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadu ke Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (16/9/2022). Mereka berharap DPD RI melakukan advokasi terhadap gabungan partai politik tersebut untuk dapat ikut serta dalam Pemilu 2024. Hadir dalam audiensi Eggi Sudjana (PPB), Farhat Abbas (Partai Pandai), Ripka Widjaja ( Wasekjen Partai Bhinneka), Syansahril (Partai Reformasi), Nurdin Purnomo (Ketum PBI), Risno Mukaram (Partai Pandai), Wanda K (Reformasi) dan Abdul B (PPB). Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Eggi Sudjana yang merupakan koordinator gabungan 16 parpol yang tak lolos Pemilu 2024 menjelaskan jika 16 parpol tersebut sudah terdaftar dalam lembaran negara dan sudah disahkan oleh Kemenkumham tetapi dengan semena-mena direject oleh KPU dengan sistem Sipol-nya. “Sistem Sipol dari KPU ini yang menjadi kendala kami. Sipol inilah yang akhirnya membuat 16 parpol ini tidak lolos,” ucap dia. Menurut Eggi, parpol ini bertujuan mulia. Ingin ikut serta berjuang untuk bangsa tetapi kenapa dibatasi oleh hal remeh seperti administrasi. “Bikin partai itu tidak mudah dan tidak murah. Jangan dianggap gampang. Kita ini ingin menjalankan demokrasi. Maka sudi kiranya peran DPD RI untuk mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanggil KPU dan Bawaslu mengapa mereka dengan mudah membantai partai,” tutur dia. Farhat Abbas menambahkan sistem Sipol KPU sering error saat hendak melakukan pendaftaran dan memasukkan data. Bahkan akhirnya data hilang dan tidak bisa mengunggah data ke Sipol dikarenakan hal tersebut. “Apalagi waktu yang diberikan sangat singkat, hanya 2 minggu. Belum lagi adanya gangguan Sipol itu,” keluhnya. Sayangnya, lanjut Farhat, KPU RI tidak merespons dan terkesan melakukan pembiaran. KPU kurang arif dan bijaksana menyikapi keluhan itu. “Herannya KPU tidak mengeluarkan berita acara, yang sebenarnya bisa kami jadikan sebagai subyek sengketa di PTUN. Sampai saat ini kami belum terima berita acara itu,” katanya. Senada dengan Farhat, Syansahril mengatakan sistem Sipol sangat memberatkan karena harus memasukkan data terpenuhinya syarat 100 persen parpol di tingkat provinsi, 75 persen kabupaten dan kota dan 50 persen kecamatan. “Belum lagi syarat 350 ribu KTP dan KTA. Ini sangat menyita semuanya, apalagi sistemnya sering gangguan. Jadi demokrasi prosedural dengan waktu yang sempit ini tidak efektif,” papar dia. Untuk itulah gabungan 16 parpol yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 meminta DPD RI memfasilitasi ke pemerintah dan pihak terkait supaya keluhan mereka diklarifikasi. “Inginnya tentu kami diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024,” tukasnya. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta Komite 1 DPD RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Kemendagri, Bawaslu, Kemenkumham dan DKPP. “Kita akan fasilitasi gabungan parpol ini untuk meminta klarifikasi langsung pada pihak yang berkepentingan. Kita akan pertemukan parpol dengan KPU, Bawaslu dan lainnya,” tukas LaNyalla. (Sof/LC)
Penjabat Gubernur DKI Diingatkan untuk Menyelesaikan Program Anies
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Kamrussamad mengingatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk fokus menyelesaikan program Anies Baswedan sebagai gubernur sebelumnya.\"Tantangan utama dari pergantian pejabat, yakni yang baik bisa dilanjutkan, apa yang belum selesai harus dioptimalkan,\" kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelang penetapan penjabat Gubernur DKI Jakarta.Ia menjelaskan catatannya saat mengunjungi konstituen di daerah pemilihan di Jakarta, di mana pekerjaan rumah itu dari Anies yang perlu diselesaikan. \"Kalau tidak dioptimalkan, warga Jakarta juga yang akan menjadi korban,\" ujarnya.Ia mencontohkan sejumlah program yang perlu diselesaikan, di antaranya rumah uang muka (DP) 0 rupiah. Dari target 250.000 unit hunian rumah yang direncanakan Anies, baru meresmikan 1.348 unit di penghujung masa jabatannya ini.Selain itu, terkait lapangan kerja, pada tahun 2017 Anies berjanji akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru selama lima tahun. \"Apakah ini sudah tercapai. Padahal, isu utama masyarakat Jakarta salah satunya adalah lapangan kerja,\" katanya menegaskan.Kemudian, program pengendalian banjir dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Ia berharap penjabat gubernur nantinya fokus menyelesaikan program sebelumnya sehingga ada keberlanjutan pembangunan di Jakarta.Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyerahkan tiga nama yang diusulkan menjadi calon penjabat gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa tugas pada 16 Oktober 2022 ke Kementerian Dalam Negeri.\"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu, hari ini sudah diterima,\" kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung Kemendagri di Jakarta, Rabu.Tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI itu dibawa langsung Prasetio dan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.Adapun tiga nama usulan calon penjabat gubernur DKI dari DPRD DKI itu, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin. (Sof/ANTARA)
Relawan Antusias Menyambut Kesiapan Anies Baswedan sebagai Capres
Jakarta, FNN - Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim menyatakan para simpul relawan antusias menyambut kesiapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.\"Ini adalah kali pertama Anies Baswedan menyatakan kesiapan-nya kepada publik,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Selama ini, kata dia, Anies selalu mengibaratkan jika belum waktunya \"adzan\" maka jangan dulu kumandangkan \"adzan\".Menurut dia, dengan tuntas-nya masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 dan sudah disidangkan di DPRD DKI Jakarta, pengabdian Anies di Jakarta sudah cukup. \"Anies mampu mengubah Jakarta menjadi jauh lebih baik dari lima tahun lalu,\" ujarnya.Konfederasi Nasional Relawan Anies menjadi payung 12 simpul relawan Anies yang memiliki jaringan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.12 simpul relawan itu adalah Jaringan Nasional Milenial Anies (Jarnas Mileanies), Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin), Relawan Sumatera Utara Persatuan Pengamal Tarekat Islam (Relasumut PPTI), Forum Masyarakat Rantau Sahabat Anies (FORMARASA), Ajatappareng Militan Anies (AMANA).Relawan Anies Alumni Universitas Hasanuddin (RELAUNHAS), Relawan Borneo Bersama Anies (ReBoBA), Relawan Sumut Aceh Militan Anies (RELASAMAN), Relawan Anies Kepulauan Maluku (RELAKAMU), Relawan Anies Baswedan Taiwan (RELATA), Relawan Petani Anies (RELATANI) dan Relawan Pengusaha Anies (RELAPENA).Dia menegaskan setelah Anies menyatakan kesiapan, para relawan siap memfasilitasi kemanapun Anies mau bertemu dengan masyarakat. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Reuters di Singapura menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden, asal ada partai politik yang mengusungnya.Anies mengatakan posisinya yang bukan kader partai politik manapun memungkinkan dia untuk menjalin komunikasi dengan semua kalangan. Anies menanggapi pula soal hasil survei yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh dengan elektabilitas tertinggi bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.“Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye, saya rasa mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas,\" kata Anies. (Sof/ANTARA)
Pelimpahan Kembali Berkas Perkara Ferdy Sambo dan Kawan-kawan Diterima Kejagung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan lima tersangka salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9) lalu. \"Betul pada hari Rabu pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,\" kata Agnes dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma\'ruf dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri. \"Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi oleh penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,\" katanya. Ia mengatakan berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik. \"Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,\" kata Agnes. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma\'ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9). Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8) lalu, dan berkas dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik pada Kamis (8/9). Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9) kemarin. Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21). Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21 maka dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti. \"Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap maka P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,\" kata Ketut. Dalam perkara ini kelima tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (Ida/ANTARA)
Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan
Jakarta, FNN – Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut memperjuangkan kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Aspirasi tersebut disalurkan Hikapindo saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator dari Riau Muhammad Gazali, Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Ketua Umum Hikapindo, Armiati mengatakan organisasinya sudah terbentuk di 34 Propinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. Saat ini, lanjut Armiati, jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Terbentuknya Hikapindo adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para kader. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari Pak Ketua DPD RI. Mohon perhatian dan kasih sayangnya agar diperjuangkan nasib para kader,” ujar Armiati lagi. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga tetapi para kader kurang mendapat perhatian. Mereka seringkali tidak mendapatkan honor. Jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas dia. Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi parpol maupun caleg,” tukas dia. “Honor meskipun ada tetapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” tambahnya. Menanggapi keluhan tersebut, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Di forum itu, Bustami meminta para kader di desa untuk mengusulkan ke Kepala Desa terkait anggaran untuk kader penyuluh. “Berkaitan keluhan tadi sebenarnya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau para kades, Bupati, Gubernur nyambung dengan soal dana desa tentu hal itu tidak ribet. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar tapi kok untuk penyuluh tidak dianggarkan,” ucapnya. Makanya jalan keluar pertama, menurut Bustami, yakni memanfaatkan dana desa dengan usulan insentif penyuluh saat musrenbangdes. “Para kader penyuluh harus bicara ke forum, ke kepala desa dan lainnya sehingga dianggarkan. Jangan hanya yang muncul adalah dana bangun fisik saja,” tutur dia. DPD bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. Senator Aceh, Fachrul Razi menjelaskan memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi. “Ini akan jadi masukan untuk DPD RI. Karena memang para kader dan penyuluh ini seperti terlupakan. Pertemuan ini akan jadi entry point juga untuk mempertanyakan ke Mendagri atau Kementerian Desa dan PDT, apakah ada alokasi anggaran untuk penyuluh di dalamnya,” katanya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pihaknya akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI hanya bisa menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR dan pemerintah. Eksekusinya di mereka. Tetapi kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” tegas dia. (Ida/LC)
Di Tengah Guyuran Hujan, Polresta Banjarmasin Kawal Demo Mahasiswa
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengawal massa demo ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang hari ini.\"Meski hujan tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa,\" kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis.Ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir.Sabana menyebut penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara karena diatur Undang-Undang. Untuk itulah, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib. \"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai,\" jelasnya.Bagi dia, mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.Meski begitu, Sabana mengingatkan agar jangan sampai mudah diprovokasi apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. \"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib. Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Anomali Trafik Terbanyak di Sektor Administrasi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan mengungkapkan sektor administrasi pemerintahan menempati jumlah penerima notifikasi anomali trafik keamanan siber terbanyak selama periode Januari hingga 13 September 2022.\"Yaitu 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi,\" kata Luki saat acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis.Secara keseluruhan, kata Luki, BSSN mencatat ada lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Di mana, tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62 persen, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20 persen dan trojan sebanyak 10,21 persenSebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, Luki menyebut BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak.\"Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspon,\" ujarnya.Notifikasi, sambungnya, juga dikirimkan kepemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain seperti energi dan sumberdaya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respon terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.\"Berharap ke depan jangan main-main, jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya dan melakukan up grade untuk melihat bagaimana sistem yang dimiliki,\" tuturnya.Luki mengatakan resiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik, seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial. Di mana apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.Oleh karenanya ia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, serta mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas.\"BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi,\" kata Luki.(Ida/ANTARA)
Demo Mahasiswa Makin Besar, Istana Sudah di Ujung Kerapuhan dan Tidak Bisa Dipertahankan Lagi
Jakarta, FNN – Badan Eeksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berkumpul dalam demo besar-besaran pada Selasa (13/09/22) berlokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini terus berlangsung demi menuntut persoalan kenaikan harga BBM. Berkaitan dengan ini, Rocky Gerung menanggapi persoalan demonstrasi dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky berpendapat bahwa demonstrasi tidak dapat dihindari. Bahwa kesadaran publik datang bersama dengan krisis politik. Pengamat politik itu juga menyatakan orang yang mengintai keadaan istana mengerti bahwasanya istana sudah di ujung kerapuhan. \"Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan istana itu tahu bahwa istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa ditahankan lagi itu,\" ungkap Rocky. Rocky menyoroti sikap pemerintah yang berusaha menghalangi demonstrasi yang sudah jelas bakal terjadi. Upaya pemerintah tersebut misalnya adanya pembatasan, ancaman kecil-kecilan, dan sikap sinis pemerintah terhadap demonstrasi. Menurut Rocky, semua orang yang turun ke jalan berarti memiliki prinsip yang sama. Kesepakatan sosiologis tersebut akan terus bergulir, baik ada atau tidak adanya perintah dari istana. Kebijakan pemerintah yang kacau dan berantakan memicu terjadinya demontrasi. Kenaikan BBM yang dianggap sebagai keputusan sepihak pemerintah dianggap merugikan berbagai elemen masyarakat. Dalam pernyataannya, Rocky menyarankan daripada mencegah demonstrasi, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan. “Terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi, jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya,” ujar Rocky. (Ida, oct)
Anies Makin Bersinar, Buzzer Makin Gencar Promosikan Jokowi Sambil Menghina Orang Lain
Jakarta, FNN – Pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mendekati masa tenggat pelengseran jabatan pada 16 Oktober 2022. Salah satu topik yang menarik perhatian publik adalah mengenai rencana kepemimpinan Anies selanjutnya. Pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas tentang hal ini dalam video berjudul \"Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Akan Semakin Kencang\" yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky percaya ketika Anies membentuk lembaganya sendiri, tingkat elektabilitasnya sebagai tokoh politik akan naik, meskipun telah diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dan saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik,” ujar Rocky dalam obrolannya melalui kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official. Kemudian, berkaitan dengan pemanggilan KPK terhadap Anies mengenai keterangan tentang Formula-E, Rocky mengatakan bahwa hal tersebut justru menaikkan nama Anies meskipun telah lengser. \"Tapi kalau Anies yang segera dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia lengser, itu publik akan berbalik justru mengepung KPK. Dan Anies akan pidato setiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus,\" terang Rocky. Selain itu, Rocky menyatakan adanya kemungkinan Bjorka akan menuntun Anies dengan membocorkan data-datanya. Menurutnya, pembocoran data pejabat yang dilakukan Bjorka merupakan hal yang perlu disyukuri publik. Beda halnya dengan orang-orang yang sengaja menjilat kekuasaan. Rocky mencontohkan dengan para buzzer Jokowi yang mempromosikan penguasan sambil menghina kelompok lain. Tanpa menyadari bahwa mereka tumbuh dengan uang dari istana. “Kan buzzer-buzzer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana,” ucap Rocky. Kembali dengan pembahasan Bjorka, Rocky berharap akan adanya Bjorka politik sehingga dapat menyeimbangkan oposisi dan kekuasaan. “Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu Bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan,” tegasnya. Diketahui, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2022 untuk meresmikan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. (Ida, oct)
Pinter, Ditolak 3 Periode, Jokowi Ingin Maju Menjadi Wapres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Dalam Undangan-Undang Dasar 1945 (UUD \'45) sudah jelas diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi bagaimana jika presiden dua kali masa jabatan tersebut, mencalonkan sebagai wakil di masa jabatan ketiga? Melihat fenomena ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menyampaikan dalam kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Live! Hensat dan San Alang Geruduk RH: Memang Bisa Presiden 2 Periode Jadi Cawapres? Ini Jawabannya!\" Dalam video yang berdurasi sekitar 54 menit tersebut, Refly Harun membacakan kembali isi pasal yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. \"Konstitusi jelas mengatakan bahwa, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun. Dan sesungguhnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dari situ kemudian orang mengatakan bahwa ada pembatasan presiden dan wakil presiden dua periode saja,\" ucap Refly yang membacakan isi dari Pasal 7 UUD 1945. Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan bahwa presiden yang telah menjabat dua periode bisa saja mencalonkan diri menjadi wakil presiden di periode berikutnya karena tidak ada peraturan yang melarang, melainkan hanya etika politik saja. Menanggapi hal tersebut, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), memberikan cuitan melalui akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan. \"Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi, presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres? Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?\" tulis Anthony pada 12 September 2022. Anthony juga menyampaikan bahwa apabila memang bisa seperti itu, maka nantinya posisi wakil presiden bisa saja menggantikan presiden apabila dalam kondisi yang berhalangan yang manakala sama saja dengan menenteng Pasal 7 UUD. \"Kalau Presiden 2 periode menjadi Wakil Presiden, kemudian kembali menjadi Presiden (3 periode) karena PRESIDEN berhalangan TETAP, bukankah secara SUBSTANSI bertentangan dng pasal 7 UUD, …. masa jabatan Presiden hanya 2 periode saja: terlepas bagaimana cara menjabatnya,\" ujar Anthony. \"Kalau tidak ada permohonan uji materi resmi kepada MK terkait apakah Presiden 2 periode boleh dicalonkan sebagai Wakil Presiden, apakah pernyataan juru bicara MK, terkait point ini, dapat dilihat sebagai pernyataan politik: bukan pernyataan hukum konstitusi, karena tidak sidang?\" tambahnya. Terlepas belum adanya konfirmasi sikap dari MK tentang apakah presiden dua periode boleh mencalonkan kembali menjadi wakil presiden di periode berikutnya, Anthony Budiawan kembali menambahkan sekaligus mengingatkan kepada MK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. \"John Locke: Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), tirani mulai (berkembang). Ketika Mahkamah Konstitusi tidak berfungsi alias mati, maka akan muncul tirani: menciptakan hukum untuk kepentingan kelompoknya, Presiden 2 periode boleh jadi cawapres?\" tandas Anthony. (Fik)
