POLITIK
Azyumardi Tokoh Pluralis yang Menginspirasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengenang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra yang baru saja berpulang sebagai tokoh pluralis yang menginspirasi.\"Kami ikut berduka dan merasakan kehilangan yang mendalam atas wafatnya Prof. Azyumardi Azra, beliau ini seorang tokoh pluralis yang sangat menginspirasi,\" kata Azwar dalam pesan audionya yang diterima di Jakarta, Minggu.Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan bahwa semasa hidupnya Azyumardi selalu memberikan pendapat-pendapat yang mampu menengahi perbedaan.\"Selalu memberikan pendapat-pendapat jalan tengah di tengah berbagai perbedaan pandangan yang sering mengemuka,\" ujarnya.Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu pun menyampaikan dukacita sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya Azyumardi di Malaysia pada Minggu siang.\"Sekali lagi kita merasa kehilangan sosok seperti beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Swt. dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran,\" kata Azwar.Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra yang mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia, Minggu pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022—2025. Ia dilantik memimpin Dewan Pers pada bulan Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Besok Azyumardi Azra Dimakamkan di TMP Kalibata
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/9). \"Info dari pihak keluarga Prof. Azra akan dimakamkan di TMP Kalibata, Blok Z , Senin, 19 September 2022. Waktu pemakaman menunggu konfirmasi lebih lanjut,\" tulis pesan yang diterima di Jakarta, Minggu.Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana. Namun, Dewan Pers menunggu informasi dari pihak keluarga terkait dengan pemakaman almarhum Azyumardi Azra. “Silakan untuk keterangan lebih lanjut dengan keluarga, kami dari Dewan Pers menunggu informasi dari keluarga,\" kata Yadi.Yadi juga menyampaikan kedukaannya atas wafat Prof. Azra. Dia tidak menyangka atas kepulangannya yang begitu cepat karena belum lama ini ikut mendampinginya dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah.\"Ya Allah Prof., beberapa terakhir mendampingi Prof. di Bali dan Sumatera barat, sungguh semua yang Prof. Katakan adalah \'cahaya\', Prof. sangat senang berada di tengah-tengah kami masyarakat Pers. Husnulkhatimah dan jalan lapang menuju Surga Allah Swt. Sayang kami untuk Prof. Azra,\" tulis Yadi.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu wafat di Rumah Sakit Serdang, Selanggor, Malaysia, Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Prof. Azyumardi Azra berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022—2025. Ia baru saja dilantik memimpin Dewan Pers pada bulan Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Azyumardi Memberi Perhatian pada Kerukunan dan Toleransi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengenang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yang baru saja berpulang sebagai sosok yang memberi perhatian besar pada kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia.\"Saya selalu teringat perhatiannya yang besar pada kerukunan beragama dan toleransi beragama di Indonesia yang menurut dia menjadi fondasi hadirnya persatuan di negeri ini,\" kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Christina menyebut bahwa semasa hidupnya Azyumardi selalu menggaungkan prinsip saling respek dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama. Bahkan, katanya pula, pluralisme bagi seorang Azyumardi tidak hanya antaragama melainkan juga intraagama.\"Menurutnya, Indonesia ini adalah gambaran surga yang ada di kitab suci. Ia katakan bahwa kekayaan alam yang baik, serta masyarakat yang hidup tenteram damai dalam keragaman adalah laiknya gambaran tentang surga. Maka menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kondisi tersebut,\" ujarnya pula.Christina menyebut sebagai mitra Komisi I DPR RI dalam posisi Azyumardi sebagai Ketua Dewan Pers, kepergiannya tersebut juga membawa kehilangan penyangga yang mampu memberi arah dunia pers di Tanah Air.\"Perjalanan Azyumardi Azra yang pernah menjadi wartawan, pemimpin redaksi, dosen, penulis, hingga guru besar memberikan banyak kontribusi bagi perjalanan bangsa ini,\" katanya lagi.Kepergian Azyumardi, ujarnya lagi, adalah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Di mana ia mengenang Azyumardi sebagai sosok yang tenang, kritis, dan terdepan menyuarakan moderasi beragama.\"Dan pluralisme, toleransi, keindonesiaan serta demokrasi merupakan gambaran yang bisa kita lihat dari kiprah beliau selama ini,\" ujarnya.Dia pun menyampaikan duka cita, sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya Azyumardi di Malaysia pada Minggu siang.\"Selamat Jalan Prof (Azyumardi) beristirahatlah dalam damai. Terima kasih atas seluruh jasamu. Turut berduka mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan,\" katanya pula.Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia pada Minggu pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk periode 2022-2025. Ia dilantik memimpin Dewan Pers pada Mei lalu. (Ida/ANTARA)
Indonesia Kehilangan Jubir Nasionalisme
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam cuitannya menyampaikan Indonesia kehilangan juru bicara (jubir) nasionalisme atas wafatnya Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra. “Kita kehilangan seorang jubir nasionalisme Indonesia yang tangguh,” tulis Mahfud di akun Twitter resmi miliknya, Minggu.Melalui akun Twitternya, Mahfud mengumumkan wafatnya Prof Azyumardi Azra dan menyampaikan ucapan belasungkawa, serta menuliskan sebait doa untuk almarhum.Dalam cuitannya, Mahfud menyampaikan Azyumardi Azra sebagai cendekiawan Muslim yang handal dalam menulis dan berbicara tentang keislaman serta keindonesiaan. “Allahumma ighfir lahu wa irhamu. Prof Azyumardi Azra, cendekiawan Muslim yang sangat fasih menulis dan berbicara tentang keislaman dan keindonesiaan telah wafat hari ini, 18-9-2022 di Malaysia.”Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, Minggu, pukul 12.30 waktu setempat.Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat (16/9) akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.Azyumardi adalah cendekiawan Muslim yang menorehkan banyak prestasi sebelum terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk periode 2022-2025. Ia baru saja dilantik memimpin Dewan Pers pada Mei lalu.(Ida/ANTARA)
Prof Azyumardi Azra Meninggal karena Serangan Jantung
Selangor, Malaysia, FNN - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan Profesor Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia karena serangan jantung.Dubes Hermono, di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, Minggu, mengatakan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit disebutkan penyebab kematian Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yakni “acute inferior myocardial infarction”. “Jadi tertulis dalam surat tersebut penyebabnya ‘acute inferior myocardial infarction’,” ujar dia.Prof. Azyumardi Azra sempat memperoleh upaya resusitasi dari tim dokter sebelum mengembuskan napas terakhir pada pukul 12.30 waktu setempat, di coronary care unit (CCU) rumah sakit tersebut. Istri Prof Azyumardi Azra, Ipah Farihah bersama putra keduanya Firman El Amny Azra sempat menemani di saat akhir beliau.Saat ini pihak keluarga bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melakukan penanganan jenazah almarhum Prof Azra. Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra mendapat perawatan di Rumah Sakit Serdang, Selangor, sejak Jumat (16/9) sore.Prof Azyumardi Azra hendak menghadiri undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz mengatakan Prof Azyumardi Azra akan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim. (Ida/ANTARA)
Dalam Diskusi DPD dan DHD 45, Prof. Kaelan Paparkan Inkonsistensi UUD 1945 Hasil Perubahan
Jakarta, FNN – Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Kaelan, M.S, memaparkan sejumlah inkonsistensi Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan 1999-2002. Pemaparan itu disampaikan dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 bersama DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu (17/9/2022). Dijelaskan Prof Kaelan, dalam proses amandemen seharusnya secara sistematis dikaji sumber nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm, yang berdasar Pancasila. Nilai-nilai dalam Staatsfundamentalnorm tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas, lalu selanjutnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Realitasnya pertimbangan amandemen hanya berdasarkan logika politik dan berbasis pada filsafat dan ideologi liberal. “Karena hanya berdasar hal itu, dipastikan hasil dari proses amandemen itu akan menimbulkan inkonsistensi dan Inkoherensi kaidah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen,” kata Kaelan, dalam dialog bertema ‘Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945’. Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, lanjutnya, juga ditemukan pada Bentuk Negara Indonesia. Jika mengacu Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan pada kontrak sosial, serta civil society sebagaimana banyak diteriakkan tatkala terjadinya proses reformasi. “Selain itu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti tercantum dalam norma Pasal UUD hasil amandeman pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kenyataannya penjabaran dalam pasal-pasal lainnya tidak merupakan derivasi dari staatsfundamentalnorm dan Pasal 1 ayat (1) tersebut,” tutur dia. “Pada pasal 18 tentang otonomi daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Mereka juga punya DPD yang dipilih melalui Pemilu, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh,” bebernya. Tentang DPD ini menurut Kaelan ada di dalam Pasal 22 C dan 22D, namun sepertinya menggunakan asas ideologi liberalisme-federalisme. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian, dalam UUD 1945 dibentuk DPD, dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR) dalam UUD 1945. “Fakta itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak konsisten dan tidak koheren dengan bentuk negara persatuan berdasarkan Sila ke 3 Pancasila,” ucap dia. Jadi dalam penjabaran pada pasal-pasal UUD Negara Tahun 2002 hasil amandemen pada hakikatnya tidak konsisten di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan bentuk negara Indonesia. “Dalam kajian ketatanegara memang terdapat perbedaan secara diametrik antara negara kesatuan dengan negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Namun dalam realisasi penjabaran dalam UUD 2002 hasil Amandemen berdasarkan filsafat Liberalisme,” ujar dia lagi. Prof Kaelan juga menyoroti kekuasaan MPR dalam UUD 1945 sebelum amandemen, rumusannya jelas bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Presiden kemudian dipilih oleh MPR sehingga presiden adalah mandataris MPR. Karena penjelmaan kekuasaan rakyat maka MPR menyusun program negara yang merupakan aspirasi kehendak rakyat dalam GBHN. Presiden yang menjalankannya karena hal itu merupakan amanat dari rakyat,” ucap dia lagi. Mengenai keanggotaan MPR, kata Kaelan, dahulu diisi oleh DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan representasi Negara Kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. “Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan MPR dihilangkan. Jadinya kekuasaan negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tidak jelas,” lanjutnya. Kekuasaan dan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, MPR hanya merupakan Joint Session yaitu hanya merupakan lembaga yang kosong kedaulatan atau kekuasaan. MPR tidak lebih hanya merupakan lembaga tinggi yang mewadahi anggota DPR dan anggota DPD. “Setelah amandemen UUD 45 kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang grey area (abu-abu), tidak jelas fungsi dan kekuasaannya dalam tata negara Indonesia,” tuturnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya. Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali. (Ida/LC)
Untuk Mengantisipasi Macet di Jalur Puncak, Polisi Memberlakukan Sistem Satu Arah
Cianjur, FNN - Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah menuju Bogor mulai dari Puncak Pass pada Sabtu petang, sebagai antisipasi kemacetan imbas padatnya kendaraan di sepanjang jalur Bogor, meskipun situasi jalur Puncak ramai lancar.KBO Lantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Dua (Ipda) Muchtaromi mengatakan tingginya volume kendaraan di Jalur Puncak-Bogor, terutama menjelang malam, membuat pihaknya berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk memberlakukan sistem satu arah mulai dari perbatasan Puncak Pass.\"Untuk jalur utama Puncak-Cianjur sejak pagi ramai lancar, namun menjelang Sabtu petang laju kendaraan menuju Bogor tersendat sehingga untuk antisipasi macet diberlakukan sistem satu arah. Sifatnya situasional kalau sudah kembali lancar akan dibuka kembali normal dua arah,\" katanya.Sedangkan untuk akhir pekan kali ini, tambah Muchtaromi, pihaknya tetap menyiagakan puluhan anggota di sepanjang jalur utama Cianjur untuk antisipasi terjadinya antrean kendaraan, terutama pada Minggu petang, seiring tingginya volume kendaraan dari luar kota tujuan wisata di kawasan Puncak-Cipanas.\"Untuk Sabtu petang sempat terlihat antrean pada beberapa titik rawan seiring tingginya volume kendaraan pendatang dengan tujuan wisata di Puncak dan Cipanas, namun tidak sampai memanjang. Untuk tujuan Bogor masih berlaku satu arah sampai malam,\" katanya.Ia juga mengimbau pengguna jalan untuk waspada dan lebih hati-hati saat melintas di jalur Puncak-Cianjur, terutama saat hujan lebat karena rawan terjadi bencana alam termasuk pohon tumbang yang banyak terdapat di sepanjang jalan tersebut.Pantauan ANTARA, antrean kendaraan sempat terlihat di titik rawan, seperti Jalan Raya Pacet-Cipanas, pertigaan Cibodas dan pertigaan Hanjawar menuju Taman Bunga Nusantara, namun laju kendaraan tidak sampai terhenti. Sejumlah petugas melakukan rekayasa arus guna mengantisipasi terjadinya macet total. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 32 Rektor di DIY Menyerukan Pemilu 2024 Menjadi Media Pendidikan Politik
Yogyakarta, FNN - Para rektor atau pimpinan dari 32 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan agar Pemilu 2024 menjadi media pendidikan politik dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.Rektor UGM Prof Ova Emilia saat membacakan 10 poin seruan para rektor berjudul \"Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat\" di Balairung Universitas Gadjah Mada, Sleman, Sabtu, menuturkan bahwa pemilu seyogianya menjadi media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa.\"Lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata,\" kata dia.Seluruh komponen bangsa, kata Ova, diminta untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia serta tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.Para rektor juga menyerukan agar politik biaya tinggi dihindari, mencegah politik uang, serta menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. \"Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa,\" ujar Ova.Berikutnya, mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi.Ova melanjutkan, para rektor juga mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian. \"Atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat,\" ujarnya.Partai politik, kata dia, dituntut untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.Semua komponen bangsa juga diharapkan tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. \"Mengajak seluruh civitas academica, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan,\" ujar Ova mengakhiri poin seruan itu.Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Prof Al Makin berharap dengan seruan para rektor tersebut fungsi dari demokrasi dapat dikembalikan agar tercipta proses \"check and balance\". Proses demokrasi, ujar Makin, juga diharapkan dapat mengacu kepada moralitas awal saat negara Indonesia dulu didirikan.Arie Sujito, pengamat politik yang juga Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni menambahkan bahwa seruan para rektor tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran sekaligus tanggung jawab mereka agar pembelahan di masyarakat tidak kembali muncul pada Pemilu 2024.\"Pengalaman sebelumnya terjadi pembelahan akibat dari friksi ketegangan politik sebagai agenda besar kalau itu tidak sejak awal kita ingatkan maka reaksi-reaksi itu akan terjadi,\" ujar Arie. (Sof/ANTARA)
Profesor Azyumardi Azra Mendapat Perawatan di CCU RS Serdang
Kuala Lumpur, FNN - Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra mendapatkan perawatan intensif di Coronary Care Unit (CCU) Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, pada Sabtu.Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Profesor Azra telah dipindahkan dari ruang zona merah di Departemen Trauma dan Gawat Darurat ke CCU rumah sakit tersebut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. \"Beliau ditidurkan. Untuk kondisinya diharapkan lebih stabil,\" kata Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar.Ia juga mengatakan saat ini masih menunggu keputusan tim dokter Rumah Sakit Serdang untuk kemungkinan Profesor Azyumardi Azra bisa dipindahkan ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Keluarga Profesor Azra pun sudah tiba di Kuala Lumpur pada Sabtu sore dan langsung menuju rumah sakit.Cendekiawan Muslim Indonesia tersebut mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Serdang, Selangor, sejak Jumat (16/9) sore, setelah sempat mengalami sesak nafas dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur.Profesor Azra hendak menghadiri undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk hadir dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz mengatakan Profesor Azyumardi Azra awalnya dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim. (Sof/ANTARA)
Latihan Marinir Indonesia-AS Ciptakan Persahabatan Erat
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan program latihan tempur pasukan Marinir Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi sarana menciptakan hubungan persahabatan yang erat pada jangka panjang. \"Kalian tahu kalau mereka ada kesan saat latihan gabungan? Kesan itu akan dikenang dalam hidup mereka (para prajurit TNI),\" kata Jenderal Andika Perkasa dalam kanal YouTube resminya dipantau di Jakarta Sabtu.Jenderal Andika Perkasa menjelaskan ketika para prajurit TNI tersebut akan naik dalam rantai komando, misalnya mencapai naik jenderal berbintang, ingatan khusus soal latihan gabungan tersebut tentunya masih akan tetap melekat.\"Lalu punya memori yang bagus bahwa pernah latihan bersama Marine Expeditionary Unit. Iitu akan membuat masa depan Marinir Indonesia menjadi lebih baik. Begitu juga dengan nilai-nilai yang bagi saya hal paling penting, mereka harus mendapatkan ini semua dan persahabatannya,\" kata Andika.Latihan tempur gabungan Marinir tersebut merupakan rangkaian dari latihan gabungan bersama Super-Garuda Shield (SGS) yang telah digelar pada Agustus 2022.Dalam latihan gabungan tersebut, Jenderal Andika Perkasa juga ikut bergabung memimpin pasukan khusus Marinir Indonesia-AS untuk bertempur menaklukkan target dalam latihan.Pada saat itu, Jenderal Andika Perkasa juga secara resmi diangkat menjadi Warga Kehormatan Pasukan Petarung Baret Ungu Korps Marinir TNI Angkatan Laut.Pengangkatan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir itu dilakukan dalam Upacara Pembaretan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau.\"Rencana ini memang sudah lama, kira-kira sekitar tujuh bulan lalu, kemudian kami sampaikan kepada bapak panglima keinginan dari Korps Marinir. Atas seizin bapak Kasal Yudo Margono untuk mengangkat bapak Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir,\" kata Komandan Kodiklatal Letjen TNI (Mar) Suhartono. (Sof/ANTARA)
