POLITIK
Pertemuan Jokowi-Megawati Bentuk Konfirmasi Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas menyatakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk konfirmasi politik.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, dia menjelaskan pertemuan itu bukan soal isu apakah membahas personal capres antara Ganjar atau Puan, tetapi lebih dari itu, yakni bentuk konfirmasi sikap politik Jokowi dan Megawati selalu dalam bingkai ideologis, seiring sejalan, dan bukan pragmatisme atau kepentingan temporal.\"Pertemuan ini dianggap wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan oleh partai koalisi pendukung Jokowi,\" katanya.Dia menegaskan bagi relawan ABJ, pertemuan itu adalah wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan dengan koalisi partai yang masih satu visi. \"Jokowi memberi pesan bahwa beliau sangat solid dengan Megawati, ketika ada barisan koalisi yang sudah mulai berbelok arah,” ungkapnya.Menurut Umbas, Jokowi telah belajar banyak dari sikap kenegarawanan Megawati. Begitu pula kesabaran revolusioner yang kuat dan teruji dari Megawati. “Ketika tahun 2014, Mega mengalah menjadi capres, meskipun beliau ketua umum partai. Untuk kepentingan rakyat, Mega menyerahkan tiket capres PDI Perjuangan kepada kader terbaiknya, yakni Jokowi,” jelasnya.Umbas mendorong Jokowi untuk melakukan konfigurasi ulang koalisi, termasuk perombakan dalam kabinet. Hal ini penting agar pemerintah hingga 2024 tetap solid, konsisten bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara.“Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, terutama ancaman krisis ekonomi global yang akan berdampak bagi Indonesia,” katanya. (Sof/ANTARA)
Bedah Sosok Anies Baswedan sebagai Capres oleh Relawan Alinsan
Jakarta, FNN - Relawan Aliansi Indonesia Sukseskan Anies Baswedan (Alinsan) membedah sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam diskusi publik di Jakarta, Senin.Diskusi dengan tema \"Indonesia Memanggil” itu digagas Alinsan bekerja sama dengan KBA News yang menghadirkan sejumlah tokoh partai politik dan komunitas masyarakat.Ketua DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyebutkan tiga alasan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni usianya harus lebih muda dari presiden sekarang, memiliki intelektual, dan wajib mempunyai jiwa nasionalis.\"Pada kriteria nasionalis, Anies Baswedan membuktikan dia seorang nasionalis. Bukan hanya dia, melainkan juga kakeknya adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk bangsa dan negara ini,\" kata Hermawi Taslim menegaskan.Taslim mengungkapkan saat ini ribuan orang mendaftar menjadi kader NasDem usai partai tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan tiga kriteria capres dan cawapres dari Demokrat, yakni integritas, kapasitas, dan elektabilitas.Menurut Jansen, sangat penting bagi seorang capres mempunyai elektabilitas sebab jarak dari pendaftaran serta penetapan capres/cawapres pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 menuju pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 relatif sangat singkat.Selain itu, capres harus bisa menjadi motor perubahan dan perbaikan di Indonesia. Dalam hal ini, kata dia, Partai Demokrat telah mempunyai kedekatan yang baik dengan Anies Baswedan. \"Anies Baswedan adalah sosok moderat yang berdiri di atas semua golongan,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopan mengatakan bahwa Anies Baswedan secara khusus hadir pada Milad PKS pada bulan Mei 2022. \"Aspirasi kader PKS waktu itu menyebut bahwa Pak Anies Baswedan presiden,\" ungkapnya.Menurut dia, jika ada desakan untuk mendeklarasikan Anies, PKS tidak akan ke mana-mana. Hal ini mengingat partainya paham betul aspirasi rakyat dan tidak akan menggadaikan idealisme dan kepentingan rakyat.Ketua Umum Lintas Komunikasi Alumni Jerman Meidy Juniarto menyebutkan sebagian besar dari mereka menginginkan pemimpin strong leader dan punya pengalaman internasional. (Sof/ANTARA)
Inilah Sosok Pemimpin yang Akan Diusung PDIP di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan dengan panjang tentang sosok pemimpin yang akan diusung oleh partainya pada Pemilu 2024. \"PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia,\" kata Hasto dalam diskusi Election Corner bertema \"Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024\" yang diselenggarakan Fisipol UGM di Yogyakarta, Senin. Oleh karena itu, kata dia, pemimpin itu yang memiliki ideologis, memiliki kemampuan teokratis, memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat. Pemimpin itu juga harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Maka, kata Hasto, jangan sampai terjadi lagi \"tsunami\" politik pada tahun 2014. Ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah. \"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,\" jelas Hasto dalam siaran persnya. Oleh karena itu, pentingnya melakukan lobi-lobi politik dan negosiasi dengan partai politik lainnya. \"Lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,\" ujar Hasto disertai tawa peserta diskusi. Selain tentang sosok pemimpin, Hasto juga memandang penting soal momentum untuk mengusung calon. Saat ini Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024 dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian. \"Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus diatasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Kami punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi Pak Jokowi,\" tuturnya. Hasto juga berkaca pada pengalaman ketika Jokowi dan K.H. Ma\'ruf Amin dicalonkan. \"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Pemilunya pada bulan Juni 2014. Kalau analoginya begitu, ya, kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ (umumkan calon presiden, red.). Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi,\" kata Hasto. Kiai Ma\'ruf Amin diputuskan saat penetapan pasangan calon presiden/wakil presiden di KPU. \"Penetapan dan keputusan cawapres utusannya pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, sementara pendaftarannya Senin (esok harinya). Itu real politik, dalam praktik seperti itu,\" ucapnya. Maka, saat ini PDI Perjuangan lebih menyiapkan visi dan misi capres dan cawapres terlebih dahulu yang isinya menggambarkan visi Indonesia ke depan, yang senapas dengan pemerintahan Soekarno-Megawati-Jokowi. \"Untuk siapa yang akan disiapkan, itu keputusannya Ibu Mega. Yang jelas pengalaman 2014 mampu melahirkan banyak pemimpin. Visi dan misi capres PDI Perjuangan progressnya sudah 80 persen,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Heru Budi Pilihan Tepat Jadi Pj Gubernur Jakarta
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta merupakan pilihan yang tepat karena memiliki rekam jejak yang baik.\"Dipilihnya Pak Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta adalah pilihan yang baik dan saya yakin beliau akan mampu mengemban amanah ini dengan maksimal,\" kata Sahroni di Jakarta, Senin.Sahroni menjelaskan bahwa pengalaman Heru di bidang pemerintahan tidak perlu diragukan karena pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.Selain itu, kata dia, Heru pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2015. Oleh karena itu, dia menilai rekam jejak Heru yang beragam akan memperkaya pembuatan kebijakan yang dilakukannya di Jakarta. \"Jadi, dengan pengalaman beliau yang sudah begitu banyak, akan membantu beliau dalam membuat berbagai keputusan di Ibu Kota yang kita cintai bersama ini,\" ujarnya.Sahroni meyakini Tim Penilai Akhir (TPA) memilih Heru sebagai Pj. Gubernur Jakarta karena berdasarkan pertimbangan rekam jejak Heru yang baik.Ia menilai keputusan TPA tersebut menegaskan bahwa tidak ada kepentingan dalam penunjukan Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta. \"Presiden tidak asal pilih berdasarkan kepentingan ini itu. Namun, jelas beliau sangat melihat rekam jejak dan pengalaman Pak Heru selama bekerja di Jakarta,\" katanya.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berharap Heru Budi Hartono yang terpilih sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta dapat mengatasi persoalan utama di Ibu Kota, seperti macet dan banjir.\"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan,\" kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10) siang.\"Saya \'kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi apa wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya,\" ungkap Presiden Jokowi.Presiden juga menilai Heru memiliki komunikasi yang sangat baik dengan siapa pun. \"Kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang,\" tambah Presiden.Heru dipilih dari dua calon lainnya, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar. (Ida/ANTARA)
Posisi Suharso di Pemerintahan Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menegaskan keberlanjutan posisi Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.Mardiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan partainya juga belum pernah terpikir untuk mengajukan nama baru sebagai menteri PPN/kepala Bappenas setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 4 September 2022 melengserkan posisi Suharso dari ketua umum partai. \"Hak prerogatifnya adalah hak presiden. Itu kita hormati dan junjung tinggi itu. Sebagai bangsa Indonesia harus taat asas karena itu kami juga belum pernah berpikir untuk menggantikan,\" kata Mardiono usai bertemu dengan Presiden Jokowi.Saat ini, ujar Mardiono, partai berlambang Kabah itu berjalan solid. Dirinya dengan Suharso Monoarfa juga masih melakukan komunikasi terutama terkait kepartaian. \"Suharso itu guru saya, mentor saya, sahabat saya juga sahabat seperjuangan sehingga sampai saat ini pun kami masih mendiskusikan mengenai kepartaian karena kami dengan Pak Suharso itu sama,\" ujarnya.Mardiono mengaku masih terus melakukan konsolidasi nasional di dalam tubuh PPP dengan berkeliling daerah untuk memperkuat soliditas partai. \"Kami juga berjuang bersama mengawal PPP warisan ulama ini bersama-sama. Jadi, sebenarnya tak ada friksi antara kami dengan Suharso,\" katanya.Suharso, tambah Mardiono, juga tidak pernah menanyakan jabatan atau posisi. Perubahan kepemimpinan di PPP tidak menggoyahkan tanggung jawab Suharso sebagai kader senior PPP untuk membangun partai.\"Sekarang saya menjadi ketua umum juga bagian dari perjuangan yang sama. Ini semata-mata karena kebutuhan organisasi. Beliau (Suharso) juga negarawan yang matang, beliau juga menjadi politisi puluhan tahun sehingga tanggung jawab untuk mengawal PPP tak akan tergoyahkan,\" katanya.Mardiono ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia pada 4 September 2022 di Serang, Banten. Mukernas itu memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPP masa bakti 2020-2025.Surat keputusan dari Kemenkumham itu mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat keputusan itu ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9). (Ida/ANTARA)
Jelang Verfak, Anis Matta Minta Pengurus Partai Gelora di Dearah Belajar Seni Negosiasi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan verifikasi faktual (verfak) antara Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Minggu (9/10/2022) malam. Rakornas yang digelar secara daring itu, dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi. Selain itu, Rakornas juga dihadiri para ketua bidang pengembangan teritori (Bangter), LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tinggal menunggu hasil verifikasi administrasi (vermin) pada 14 Oktober 2022 mendatang. \"Jadi Rakornas ini sengaja kita gelar untuk mendengarkan arahan dari ketua umum, laporan singkat ketua Pokja DPN berkaitan dengan vermin perbaikan, serta pemberian panduan teknis verfak,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, verfak kemungkinan hanya akan diikuti oleh 11 partai lama non parlemen dan partai baru, setelah 4 partai dinyatakan gugur di fase perbaikan vermin beberapa waktu lalu. \"Jadi verfak nanti akan diikuti partai baru dan lama non parlemen, ada 11 partai yang melewati proses. Kemungkinan ada 4 partai yang tidak lanjut ke verfak, karena sudah gugur di proses administrasi,\" kata Anis Matta. Anis Matta berharap dalam proses verfak yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022 mendatang para fungsionaris partai dapat terus menjaga hubungan baik dengan KPU/KPUD yang sudah terjalin selama ini agar dipertahankan. \"Partai Gelora dianggap partai yang paling rapi dalam proses administrasi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan KPU. Citra baik ini, harus kita pertahankan saat verfak di daerah,\" katanya. Terkait persiapan verfak ini, Anis Matta menyampaikan beberapa hal pokok. Pertama, para pengurus di daerah harus memahami prinsip negosiasi, karena banyak aturan yang dibuat KPU implementasinya di lapangan, ternyata sulit diterapkan. \"Kita harus belajar seni negosiasi, kita harus rileks, santai dan luwes, tetapi tetap fokus pada target. Dalam verfak ini, saya yakin banyak aturan yang dibuat ideal, tetapi pada waktu implementasi, SDM dan prosedurnya banyak masalah di lapangan. Nah, masalah ini yang terbuka untuk dinegosiasikan,\" ujarnya. Kedua, jika melakukan proses negosiasi, Anis berharap agar pengurus di daerah aktif memberikan solusi termudah dan termurah kepada kedua belah pihak. \"Semua terkena dampak krisis, termasuk KPU. Negara juga belum tentu dapat memenuhi anggaran, pasti akan melakukan penghematan. Maka dengan mencari solusi cara termudah dan murah ini akan menjadi sumber kemudaan bagi kita,\" katanya. Ketiga, ketika terjadi masalah yang ditemukan di lapangan selama proses verfak, pengurus di daerah diminta segera melakukan konsultasi secara real time, sehingga DPN dapat memberikan aksistensi secara cepat. \"Keempat dalam negosiasi, kita harus tetap mengedepankan niat baik. Dan, kalau kita hadir dengan baik, Insha ALLAH impact dan efek piskoligis kita ke KPU juga baik. Insha ALLAH kita lolos verfak,\" tegas Anis Matta. Anis Matta lantas menyapa sejumlah pengurus DPW dan DPD dari berbagai daerah untuk mengecek persiapan verfak. Sejumlah pengurus Partai Gelora di daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti proses verfak. Ketua Pokja Verpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menegaskan, bahwa Partai Gelora telah memenuhi semua persyaratan vermin, dan bersiap berlanjut ke proses verfak agar bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember mendatang. Sedangkan LO Partai Gelora Sutriyono menambahkan, setelah ditetapkan lolos vermin, Partai Gelora akan bersiap melakukan proses verfak yang akan dimulai 15 Oktober-4 November 2022. \"Untuk DPN dan DPW , verfak akan dilakukan tanggal 15-17 Oktober. DPD dan Anggota dilakukan pada 15 Oktober-4 November. Dan Penyampaian hasil verfak pada 9 November 2022,\" kata Sutriyono. (*)
Komunitas Arek Lancor Deklarasikan La Nyalla sebagai Capres 2024
Pamekasan, FNN - Ratusan orang yang mengatas namakan diri Komunitas Arek Lancor mendeklarasikan dukungan pada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2024 di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.Kelompok orang yang terdiri dari kalangan buruh, petani, nelayan, kalangan milenial, dan ulama di Pamekasan ini menyatakan dukungan, karena La Nyalla dinilai sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.\"Selain karena La Nyalla berpengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan, beliau juga merupakan sosok yang tegas,\" kata Koordinator Relawan Arek Lancor Hendra Irawan.Hal lain yang mendorong kalangan buruh, petani, nelayan dan ulama mendukung La Nyalla maju sebagai Capres 2024, karena ia dinilai memegang teguh ajaran Islam.Selain itu, La Nyalla juga merupakan sosok yang independen dan egaliter, dan hal itu bisa dilihat dari sikap La Nyalla yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.\"Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi daerah, dia sangat independen dalam bersikap, La Nyalla konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah\" terangnya.Menurut Hendra, langkah masyarakat Pamekasan mendaulat La Nyalla sebagai \'The Next President RI 2024\' sudah tepat, pasalnya La Nyalla juga merupakan pemimpin yang berkarakter pemersatu. \"Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh potensi anak bangsa, dan karakter pemersatu itu tercermin dalam diri La Nyalla,\" katanya.Di akhir kegiatan, ratusan warga Pamekasan yang hadir dalam acara itu menyatakan ikrar untuk bersama mendorong dan memenangkan LaNyalla sebagai Presiden RI 2024. Deklarasi dukungan oleh kelompok masyarakat sebagaimana di Pamekasan, Minggu itu merupakan yang ke-8 di Jawa Timur atau ke-18 di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya. Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)
Tiga Perguruan Tinggi Indonesia-Ethiopia Sepakati Kerja Sama Global
Jakarta, FNN - Tiga perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia sepakat untuk meningkatkan peran mereka di kancah global mengingat posisi penting mereka dalam pembangunan internasional.Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa yang diterima di Jakarta, Minggu, kesepakatan itu dicapai dalam Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia bertajuk Higher Education for the International Development, yang diselenggarakan secara hibrida oleh KBRI di Addis Ababa, Jumat.Tiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah Universitas Harambe, Universitas Budi Luhur dan Universitas Merdeka Malang.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia tersebut disebutkan digelar dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia dan peran global mereka.Selain itu, ketiga perguruan tinggi kedua negara juga akan meningkatkan hubungan dan kerja sama untuk kepentingan bilateral Indonesia dan Ethiopia serta pembangunan global. Duta Besar Al Busyra Basnur mengatakan bahwa forum pendidikan tinggi Indonesia-Ethiopia itu merupakan kedua kalinya diselenggarakan KBRI Addis Ababa.Sebelumnya, pada 10 Mei 2022 sebanyak 18 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia ikut serta dalam forum serupa.Saat ini terdapat 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia. Pada 2021 sendiri, terdapat 17 MoU yang ditandatangani antara perguruan tinggi kedua negara.Sementara itu, Founder dan CEO Universitas Harambee Feyissa Ararssa dijadwalkan akan ke Indonesia pada akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan mitra kerja di Indonesia sekaligus menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur, Duta Besar non-residen Ethiopia untuk Indonesia Prof. Dr. Fekadu Beyene, Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Wendi Usino, Presiden Universitas Harambee Dr. Habtamu Teka, Kepala Biro Kerja Sama dan Inovasi Universitas Merdeka Malang Andini Risfandini dan Founder sekaligus CEO Universitas Harambe Feyissa Ararssa. (Ida/ANTARA)
Di Istana Batu Tulis Megawati -Jokowi Mungkin Membahas Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP di Istana Batutulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Pertemuan itu menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berlangsung selama dua jam. Keduanya membahas mengenai krisis pangan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Krisis itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu pandemi covid-19 dan perang Rusia - Ukraina. Pengamat politik Rocky Gerung mengoomentari pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati melalui tayangan Youtubenya, Rocky Gerung Official yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Minggu (09/10/22). Rocky menyebut mereka melakukan pembahasan terhadap kesinambungan kepemimpinan nasional. Sedangkan Hersubeno Arief lawan diskusi Rocky Gerung menegaskan bahwasanya pertemuan itu merupakan pertemuan yang bersifat kontemplatif. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyampaikan bahwa semua hal yang diperjanjikan di Batu Tulis tidak ada hasilnya. Menurutnya perjanjian di Batu Tulis itu selalu tinggal menyisakan batunya saja. Tulisannya hilang. \"Apakah Bu Megawati berinisiatif untuk memberitahu Pak Jokowi bahwa era Jokowi sudah selesai, baik apa yang sudah diperbuat, dan apa yang masih bisa dititipkan pada bangsa ini,\" tanya Rocky. Tak hanya itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal ini terdapat dua imajinasi dari dua orang yang saling mengirim sinyal. \"Bu Mega pasti ingin memastikan bahwa Pak Jokowi harus kembali jadi petugas partai,\" ujar Rocky Gerung. Namun tak dipungkiri, adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati dapat diduga oleh masyarakat apakah ada transaksi baru dalam pertemuaan tersebut. Dengan itu, Rocky Gerung mempertegas bahwa tidak ada transaksi di dalam pertemuan itu. Sebab, menurut Rocky Gerung, Ibu Megawati merasa politik dari Presiden Jokowi bertentangan dengan keputusan partai, tetapi menurutnya ada suatu hal yang masih terselubung yaitu soal Ganjar Pranowo. \"Ganjar mungkin bisa dipanggil ulang oleh Bu Megawati, kalau dia berupaya untuk kembali ke pangkuan keluarga Soekarno,\" papar Rocky. Mantan dosen filsafat dari UI itu juga menambahkan bahwa antara Megawati dan Jokowi kemungkinan saling konfirmasi atau saling klarifikasi tentang apa benar Pak Jokowi menghendaki dua calon. Rocky Gerung juga menyinggung tentang Prabowo Subianto yang sempat bertemu Megawati di Istana Batu Tulis Hing Puri Bima Cakti pada 2009 silam membuat perjanjian. \"Sebetulnya semua hal yang Batu Tulis sekarang pak Jokowi dan ibu Mega melakukan perjanjian di Batu Tulis untuk memikirkan bangsa,\" katanya. \"Dulu ibu Mega dan Pak Prabowo melakukan pertemuan di Batu Tulis dengan janji untuk saling mengikat siapa yang duluan jadi presiden,\" kata Rocky Gerung. Dalam kesempatan itu Rocky Gerung menyindir Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang sempat membuat perjanjian tentang Pemilu 2009. \"Menurut saya perjanjian di Batu Tulis itu selalu menyisakan batunya, tulisannya sudah ke hapus,\" kelakar Rocky Gerung.. (Ida/sof)
POPULER
