POLITIK
NasDem Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat Sambut Baik
Jakarta, FNN - Partai Demokrat menyambut baik Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Senin.\"Demokrat menyambut baik langkah NasDem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem untuk Pilpres 2024. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol, sebagai wujud komitmen kita merawat demokrasi di negeri ini,\" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, seperti dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.Herzaky mengatakan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi setiap partai politik (parpol) dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Partai Demokrat selama ini. \"Terkait dengan figur capres dan cawapres, Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas Partai Demokrat 15 September lalu, memiliki kriteria tersendiri yang menitikberatkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,\" jelasnya.Sejauh ini, lanjutnya, rekam jejak Anies memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Partai Demokrat. \"Anies dan Ketum AHY pun memiliki hubungan yang cukup dekat,\" kata Herzaky.Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai NasDem dan PKS, yang selama ini terjalin dengan sangat baik, akan terus berlanjut. Begitu pun soal deklarasi capres oleh Partai NasDem, menurutnya, sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Partai Demokrat. \"Dalam penentuan capres dan cawapres, tiga partai ini memiliki kesamaan sikap untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini,\" katanya.Dia mengungkapkan sejak Minggu (2/10) hingga Rabu (5/10), AHY berada di Jawa Tengah dan DIY guna melanjutkan \"Gerilya Nusantara\" dalam rangka menyerap aspirasi rakyat dan konsolidasi internal, dengan melantik 4.000-an pengurus 38 DPC se-Provinsi Jawa Tengah dan DIY.Sementara itu, Senin, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan secara langsung Anies Baswedan sebagai capres yang resmi diusung oleh partai itu. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,\" kata Surya Paloh Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin.Anies Baswedan pun menerima pencalonan dari Partai NasDem tersebut. \"Dengan memohon ridho Allah, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan siap menjawab tantangan itu,\" kata Anies. (Ida/ANTARA)
Santunan Rp50 Juta bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan oleh Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada seluruh korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.\"Santunan dari Bapak Presiden Jokowi sebesar Rp50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 orang, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Jangan dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara,\" kata Mahfud saat jumpa pers secara daring di Jakarta, Senin.Menurut dia, pemberian santunan kepada korban tragedi Kanjuruhan itu sebagai tanda belasungkawa Presiden Jokowi. \"Meskipun, tentu hilangnya nyawa setiap orang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya. Tetapi presiden berkenan untuk memberikan santunan kepada setiap korban jiwa sebesar Rp50 juta dan ini akan segera dilaksanakan,\" ujarnya.Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mencocokkan terlebih dahulu data-data administrasi dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengurus.\"Pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu, ini nama dan alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama,\" papar Mahfud.Pemerintah tidak akan terlalu birokratis untuk memberikan santunan kepada setiap korban tragedi Kanjuruhan. \"Mungkin besok atau lusa kalau dananya sudah ada itu sudah bisa kita eksekusi. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya. Itu kan tidak akan lama. Tidak akan bertele-tele,\" papar Mahfud.Terkait korban luka-luka, Mahfud sudah memerintahkan Menkes bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan ditanggung negara. \"Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan rumah sakit bahwa nanti negara yang akan menanggung. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemda akan menjamin itu semua,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Penjegalan Anies: Presiden Jangan Diam
Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI. LAPORAN Koran Tempo tentang manuver Ketua KPK Firli Bahuri menjegal Anies Baswedan bukan perkara sepele. Ini skandal besar. Skandal dimana institusi penegakan hukum negara merusak tatanan pelaksanaan demokrasi terbesar di Indonesia. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya menjegal Anies, tetapi menjegal demokrasi Indonesia. Maka presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh diam, atas tiga pertimbangan utama. Pertama, diamnya Presiden sama artinya pembiaran terhadap penjegalan demokrasi. Diamnya presiden juga berarti pembiaran terhadap lembaga penegak hukum negara yang secara menjijikkan cawe-cawe dalam politik. Diamnya presiden adalah pembiaran terhadap perampasan hak warga negara untuk dipilih dan memilih oleh institusi formal negara. Kedua, secara hierarkis KPK berada di bawah Presiden. Perubahan UU KPK yang digagas di Rezim Presiden Jokowi telah mengubah warna KPK. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” begitu bunyi UU No. 19/2019 tentang KPK. Bagaimana mungkin KPK independen terhadap kepentingan politik eksekutif bila KPK dinyatakan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Relasi kuasa yang tegak lurus dengan presiden cenderung membuka ruang tunduknya KPK kepada presiden. Maka, rakyat mungkin bertanya-tanya, apakah penjegalan Anies atas inisiatif mandiri Ketua KPK? Atau, apakah penjegalan Anies tidak ada kaitannya dengan celah ruang tunduk KPK kepada presiden? Pertanyaan itu sekaligus menjadi pertimbangan ketiga yang menuntut presiden tidak boleh diam. Masyarakat harus diyakinkan bahwa presiden bekerja ekstra keras mencegah kerusakan di bumi Indonesia. Yang dilakukan Ketua KPK memang harus kita respon secara keras. Koran Tempo menulis, Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies menjadi tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Namun, rupanya belum cukup bukti untuk hal tersebut. Tapi Firli berkukuh. Pertimbangannya, jika Parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka pengusutan perkara itu harus dihentikan. Agaknya, target Ketua KPK bukan murni penegakan hukum, melainkan target politik agar Anies tidak dapat mengikuti pemilihan presiden. Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Penolakan Romli tidak memutus semangat menjegal Anies. Ketua KPK memerintahkan tim penyelidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Konon, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Agus Surono (yang sebenarnya telah pindah ke Universitas Pancasila sejak 2021) bersedia untuk hal tersebut. Tidak hanya mengatur jajarannya, Ketua KPK juga bakal turun gelanggang melobi Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan formula E. Di media Rakyat Merdeka Online berbeda, Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar itu. Firli mengatakan, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil ramalan, opini, dan halusinasi. Meski normatif, kita sependapat dengan argumen ini. Tempo belum tentu benar. Masalahnya, pertama, apakah laporan Tempo adalah hasil ramalan, opini, atau halusinasi? Media investigasi ini tentu memiliki sumber kredibel dan telah menimbang dengan matang sebelum menurunkan berita. Bila tidak faktual, berita yang disajikan dengan mudah menjadi bumerang. Risiko itu tentu disadari Tempo. Kedua, penegakan hukum tidak cuma di pengadilan. Tetapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan. Semua merupakan satu rangkaian yang diharapkan terjadi secara natural. Kalau tidak ditemukan bukti, jangan dipaksakan. Pun sebaliknya. Sekali lagi, presiden harus angkat bicara. Bila perlu, segera bentuk tim independen untuk mencari tahu kebenaran kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, agar presiden mendapatkan informasi utuh dan benar. Tidak berlebihan pula jika Komisi III DPR atau Komite I DPD memanggil dan meminta keterangan Ketua KPK. Jelang Pemilu 2024, semua penyelenggara negara harus berperan serta meyakinkan seluruh rakyat indonesia bahwa Pemilu berlangsung jujur dan adil. Bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan. (*)
Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia. Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial. Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya. Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”. Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang. Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)
LaNyalla: Kembali ke UUD 45 Naskah Asli, Cara Wujudkan Keadilan Sosial
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kembali ke UUD 45 naskah asli yang kemudian dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum adalah salah satu cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menegaskan, keadilan sosial sulit diwujudkan karena oligarki mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan negara. “Mengapa itu bisa terjadi? Karena perubahan Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 telah membuka peluang terjadinya dominasi segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini,” kata LaNyalla dalam Dialog Nasional Peringatan Dies Natalis ke-61 IKAMI Sulawesi Selatan di Jakarta, Jumat (30/9/2022). Untuk itu, lanjut LaNyalla, sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019, dirinya turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. “Saya sudah keliling ke 34 Provinsi di Indonesia dan lebih dari 300 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan struktural dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Ternyata akar persoalannya ada di wilayah hulu yaitu ketidakadilan sosial,” kata dia. Untuk itulah, lanjut LaNyalla, pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di wilayah hulu. Bukan di wilayah hilir. “Karena itu belakangan ini saya keliling Indonesia untuk menawarkan gagasan dan pikiran. Bahwa bangsa ini harus kembali berdaulat atas bumi air dan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Allah SWT,” tutur pria berdarah Bugis itu. “Kalau kita mau jujur, apakah arah perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dijawab,” katanya lagi. Oleh karena itu, LaNyalla terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia, bukan soal Copras-Capres. Hal ini dilakukan demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. “Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,” ungkap dia. Ditambahkan LaNyalla, para pendiri bangsa sudah merumuskan Pancasila sebagai sistem yang paling ideal untuk bangsa yang super majemuk, dengan ratusan pulau yang berpenghuni, yang terpisah-pisah oleh lautan, dengan lebih dari 500 suku penghuni di pulau-pulau tersebut. Karena, hanya sistem Demokrasi Pancasila yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat. “Ciri utama dan yang mutlak harus ada dalam Sistem Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi perwakilan rakyat dan penjelmaan rakyat,” jelasnya. “Itulah konsepsi sistem bernegara Indonesia yang tertuang di dalam Naskah Asli UUD 1945. Dimana terdapat unsur dari Partai Politik, utusan daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan unsur dari golongan-golongan yang lengkap. Sehingga utuhlah demokrasi kita,” imbuhnya. Untuk kemudian, lanjutnya, mereka bersama-sama menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris atau petugas yang diberi mandat. Sehingga Presiden adalah petugas rakyat. Bukan petugas partai. “Mari kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” katanya. Tetapi tak bisa dipungkiri, lanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli wajib dan harus disempurnakan. Agar tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Sementara Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menilai yang disampaikan LaNyalla sangat komprehensif dan substantif. “Oleh karena itu, gagasan tersebut harus menjadi referensi diskusi dan aksi semua anggota IKAMI,” tukasnya. Menurut Tamsil Linrung, bangsa ini memang semakin menjauh dari cita-cita dan tujuan nasional. Indikasinya sudah tampak nyata. “Misalnya utang negara yang semakin bertambah dan ini nanti akan diwariskan ke anak cucu kita,” ujar dia. Ditambahkan oleh Tamsil, sebenarnya DPD RI bisa berperan maksimal dalam membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat jika kewenangan DPD diperluas yaitu ikut membahas UU bersama DPR. “Kalau kita bisa ikut bahas, pastilah soal dana transfer ke daerah akan diperjuangkan oleh anggota DPD. Juga dana desa yang sejak tahun 2017 sebesar 401 Triliun itu. Inilah perlunya amandemen Konstitusi seperti yang disampaikan Ketua DPD RI,” ungkapnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, Rahmat Al Kahfi, Wakil Ketua BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Wahidah Laomo, Ketua Kerukunan Keluarga Pinrang, Abdullah Natsir, Kepala Badan Penghubung Sulawesi Selatan di Jakarta, Andi Erwin Terwo yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, para narasumber dialog dan anggota IKAMI Sulsel. (Sof/LC)
Lukas Enembe: Saya Belum Bisa Bicara Terlalu Banyak
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan dirinya masih dalam keadaan sakit dan belum beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya.Dalam keterangan video yang diterima di Jayapura, Jumat, dia juga mengaku kakinya mengalami pembengkakan sehingga sulit berjalan. \"Saya masih dalam perawatan, belum bisa bicara terlalu banyak, berjalan terlalu lama, dan tidak bisa kelelahan,\" kata Lukas Enembe di Jayapura, Jumat.Dia mengatakan kakinya terasa sakit sekali dan masih membengkak. \"Saya juga harus minum obat tepat waktu, tidak boleh terlambat,\" imbuhnya. Dalam video wawancara berdurasi sekitar 1 menit 35 detik itu, Lukas Enembe juga memperlihatkan sejumlah obat-obatan yang dia konsumsi.Sementara itu, Elvis Tabuni, tokoh masyarakat pegunungan Puncak, memohon pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan izin agar Lukas Enembe melanjutkan pemeriksaan kondisi kesehatannya di Singapura. \"KPK, kami memohon sebagai perwakilan keluarganya agar diberikan izin untuk melanjutkan pengobatan di Singapura,\" kata Elvis.Hal senada juga disampaikan Franklin Wehey, seorang aktivis Papua, yang meminta agar Lukas Enembe dapat menyelesaikan sisa masa jabatannya. \"Karena Lukas Enembe sudah mengabdi di Pemerintah selama 25 tahun, beliau memimpin Tanah Papua dan mengurus rakyatnya hingga beliau jatuh sakit seperti ini,\" ujar Franklin.Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, memberikan keterangan pers kepada wartawan yang hanya boleh mengakses sampai pintu rumahnya. (Sof/ANTARA)
Pemisahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Direspons Positif
Jakarta, FNN — Sekretaris Kelompok DPD di MPR Ajbar merespons baik upaya ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong MPR, DPR, DPD, dan DPRD miliki undang-undang tersendiri. Saat dikonfirmasi terkait wacana pemisahan undang-undang masing-masing lembaga legislatif tersebut, politisi asal Sulawesi Barat yang dikenal dekat dengan kalangan muda tersebut menyampaikan bahwa kehadiran lembaga DPD sebagai anak kandung reformasi sangat relevan menjadi perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena lembaga ini melampaui batas-batas ideologi, sosio kultural dan sentimen kelompok tertentu yang kerap memantik konflik yang mengancam integrasi bangsa. “Menurut saya ini angin segar yang harus disambut positif, ide tersebut memiliki implikasi langsung dengan keutuhan NKRI karena menjadi jembatan bagi lembaga DPD mendapatkan kemandiriannya sebagai lembaga legislatif penuh untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah,” terang Ajbar. Jika merujuk pada pendekatan New Institusionalism bahwa yang dimaksud dengan institusi secara spesifik adalah tata tertib untuk mengatur perilaku sekompok manusia dan suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Itulah relevansi ide ketua MPR terhadap institusi negara DPD RI, terang Ajbar. Kami dari kelompok DPD RI secara kelembagaan telah menuangkan ide pada rumusan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini akan masuk pada fase pembahasan di tingkat Panitia Ad Hoc (PAH). Ada tiga hal yang menjadi perhatian khusus dari Kelompok DPD. Pertama, upaya membangun karakter sumber daya manusia. Kedua, menata pranata lembaga negara. Ketiga, soal kesejahteraan. Kehadiran PPHN adalah sebagai upaya memberi arah tujuan bagi pembangunan nasional yang saat ini seringkali terkooptasi oleh ego periodik penguasa. Kita harus punya tujuan mulia dalam bernegara agar keberadaan kita sebagai aktor penyelenggara negara senantiasa menemukan ide-ide yang relevan bagi perbaikan peradaban. Untuk kepentingan itu, kita berjuang menghadirkan PPHN yang menjadi kebutuhan kita saat ini dan di masa yang kan datang. Ungkap Ajbar dengan raut wajah yang begitu tenang. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa, gagasan Bambang Soesatyo harus kita respon dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai sebuah bentuk gagasan kolektif anak bangsa yang mecerahkan. Tambahnya sambil melempar senyum. ((sws)
Komnas HAM Butuh "Penyegaran" untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) butuh \"penyegaran\" terkait kerja-kerja dalam memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).\"Dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Karena itu butuh penyegaran di Komnas HAM untuk perjuangkan perlindungan buruh migran,\" kata Didik saat uji kelayakan calon anggota Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menilai penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal.Menurut dia, persoalan yang dihadapi PMI ibarat fenomena gunung es yang memerlukan perhatian besar bangsa Indonesia untuk menghadirkan perlindungan bagi para buruh migran. \"Harus dipastikan perlindungan HAM dan kehadiran negara untuk melindungi buruh migran kita,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.Hal itu menurut dia, menyebabkan Komisi III DPR \"turun tangan\" mengatasi persoalan tersebut, padahal seharusnya Komnas HAM juga ikut berperan.\"Ketika mengawal advokasi suatu kasus, sejauh mana integritas Komnas HAM. Banyak konflik agraria yang disebut penanganan-nya lemah dan lembek,\" ucapnya.Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 pada Jumat (30/9) dan Senin (3/10).Pada Jumat (30/9), ada 12 calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Abdul Haris Semendawai, Amiruddin, Anis Hidayah, Antonio Pandjasto Hardojo, Atnike Nova Sigiro, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, dan Rita Serena Kalibonso.Sementara itu pada Senin (3/10), ada dua calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing.Proses pemilihan calon anggota Komnas HAM akan dilaksanakan setelah proses uji kelayakan selesai dilakukan yaitu Senin (3/10). (Ida/ANTARA)
Ulang Tahun TNI Ke-77 Akan Digelar di Istana Merdeka
Jakarta, FNN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 bakal digelar di lapangan Istana Merdeka. \"Upacara HUT TNI tahun ini akan diselenggarakan di lapangan istana merdeka yang biasanya juga digunakan untuk perayaan HUT RI. Rangkaian kegiatannya adalah upacara seperti biasa, dimana inspektur upacaranya direncanakan Bapak Presiden RI,\" kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Eko Margiyono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.Kasum TNI Eko Margiono menyampaikan hal tersebut saat gladi kotor HUT TNI dan mengecek halaman Istana Merdeka bersama dengan Kas Koopsudnas Marsda TNI Tedi Rizalihadi S, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin. \"Bapak Presiden akan menyaksikan demo beberapa atraksi pesawat TNI Angkatan Udara, nanti ada \'fly pass\' pesawat F16, kemudian ada helikopter yang membawa \'giant flag\'. kemudian ada (pertunjukan) akrobat dari (pesawat) jupiter,\" tambah Eko.Presiden Jokowi juga akan melakukan \"video conference\" dengan pasukan TNI yang berada di empat lokasi yaitu pertama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat; dengan pengamanan terluar di Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara; dengan petugas di PLBN Sota, Merauke, Papua, dan di PLBN Motaain Engelberthus Klau, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan perbatasan RI-Timor Leste.\"Setelah selesai melakukan \'video conference\', Presiden menuju ke depan istana. Di sana Presiden akan melihat beberapa kendaraan tempur yang terbaru yang kita miliki, yang akan kita tampilkan secara statis,\" ungkap Eko.Selanjutnya Presiden akan kembali ke panggung utama untuk menerima defile pasukan dan pagelaran Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista).Dalam pagelaran tersebut terdiri dari pasukan drum band, pasukan yang ikut upacara dan defile serta prajurit yang mengendarai 63 kendaraan tempur (ranpur).\"Kami juga perlu jelaskan ke masyarakat supaya nanti memaklumi, berkaitan dengan defile ranpur ini akan bergerak dari depan istana menuju Bundaran HI. Ranpur akan berhenti di Bundaran HI untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyaksikan alutsista terbaru milik TNI. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami ke rakyat Indonesia karena alutsista ini semua dibeli dari rakyat Indonesia melalui pajak,\" jelas Eko.Sedangkan perayaan HUT TNI di masing-masing daerah juga dilaksanakan secara gabungan dengan tiga matra. Namun, Eko belum menjelaskan apa saja jenis 63 ranpur yang akan dipamerkan itu.\"Saya sekali lagi belum bisa menjelaskan ranpur apa karena kita sedang \'menyetting\' kembali berkaitan dengan ranpur,\" ucap Eko. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 50 Wartawan Diajak Penasihat Hukum ke Kediaman Pribadi Gubernur Papua
Jayapura, FNN - Sebanyak 50 wartawan dari berbagai media baik nasional maupun lokal, Jumat, diajak penasihat hukum ke kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tamo, Kota Jayapura, Papua. Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwaring, di Jayapura, Jumat, mengatakan bahwa ajakan itu terkait dengan pihak keluarga Lukas Enembe akan memberikan keterangan pers mengenai kesehatan kliennya. \"Kunjungan ini untuk melihat secara langsung kondisi kesehatan Gubernur sehingga dapat membantu memberi informasi kepada masyarakat,\" katanya. Dengan kunjungan tersebut, Aloysius berharap Lukas Enembe meminta dukungan untuk berencana berobat ke Singapura. \"Minggu depan dijadwalkan dua dokter yang menangani kesehatan Gubernur Enembe datang dari Singapura untuk mengecek kesehatan beliau,\" ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebagai penasihat hukum Lukas Enembe hanya membantu wartawan untuk bertemu kliennya sekaligus bisa melihat secara langsung kondisi Gubernur Enembe. Sebelumnya, Koordinator Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stevanus Roy Rening, mengatakan bahwa saat ini kondisi Gubernur Lukas Enembe membaik. Obat dari Singapura, kata dia, sudah tiba 3 hari yang lalu. Pada saat ini sedang diupayakan agar dokter yang tangani kliennya ke Jayapura untuk cek kesehatan. \"Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura,\" kata Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Rabu (28/9). Sementara itu, 50 wartawan dari berbagai media masih dalam perjalanan dari kawasan Ruko Dok II menuju ke Koya Tengah dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. (Ida/ANTARA)
POPULER
