POLITIK
Inilah Sosok Pemimpin yang Akan Diusung PDIP di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan dengan panjang tentang sosok pemimpin yang akan diusung oleh partainya pada Pemilu 2024. \"PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia,\" kata Hasto dalam diskusi Election Corner bertema \"Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024\" yang diselenggarakan Fisipol UGM di Yogyakarta, Senin. Oleh karena itu, kata dia, pemimpin itu yang memiliki ideologis, memiliki kemampuan teokratis, memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat. Pemimpin itu juga harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Maka, kata Hasto, jangan sampai terjadi lagi \"tsunami\" politik pada tahun 2014. Ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah. \"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,\" jelas Hasto dalam siaran persnya. Oleh karena itu, pentingnya melakukan lobi-lobi politik dan negosiasi dengan partai politik lainnya. \"Lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,\" ujar Hasto disertai tawa peserta diskusi. Selain tentang sosok pemimpin, Hasto juga memandang penting soal momentum untuk mengusung calon. Saat ini Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024 dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian. \"Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus diatasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Kami punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi Pak Jokowi,\" tuturnya. Hasto juga berkaca pada pengalaman ketika Jokowi dan K.H. Ma\'ruf Amin dicalonkan. \"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Pemilunya pada bulan Juni 2014. Kalau analoginya begitu, ya, kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ (umumkan calon presiden, red.). Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi,\" kata Hasto. Kiai Ma\'ruf Amin diputuskan saat penetapan pasangan calon presiden/wakil presiden di KPU. \"Penetapan dan keputusan cawapres utusannya pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, sementara pendaftarannya Senin (esok harinya). Itu real politik, dalam praktik seperti itu,\" ucapnya. Maka, saat ini PDI Perjuangan lebih menyiapkan visi dan misi capres dan cawapres terlebih dahulu yang isinya menggambarkan visi Indonesia ke depan, yang senapas dengan pemerintahan Soekarno-Megawati-Jokowi. \"Untuk siapa yang akan disiapkan, itu keputusannya Ibu Mega. Yang jelas pengalaman 2014 mampu melahirkan banyak pemimpin. Visi dan misi capres PDI Perjuangan progressnya sudah 80 persen,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Heru Budi Pilihan Tepat Jadi Pj Gubernur Jakarta
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta merupakan pilihan yang tepat karena memiliki rekam jejak yang baik.\"Dipilihnya Pak Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta adalah pilihan yang baik dan saya yakin beliau akan mampu mengemban amanah ini dengan maksimal,\" kata Sahroni di Jakarta, Senin.Sahroni menjelaskan bahwa pengalaman Heru di bidang pemerintahan tidak perlu diragukan karena pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.Selain itu, kata dia, Heru pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2015. Oleh karena itu, dia menilai rekam jejak Heru yang beragam akan memperkaya pembuatan kebijakan yang dilakukannya di Jakarta. \"Jadi, dengan pengalaman beliau yang sudah begitu banyak, akan membantu beliau dalam membuat berbagai keputusan di Ibu Kota yang kita cintai bersama ini,\" ujarnya.Sahroni meyakini Tim Penilai Akhir (TPA) memilih Heru sebagai Pj. Gubernur Jakarta karena berdasarkan pertimbangan rekam jejak Heru yang baik.Ia menilai keputusan TPA tersebut menegaskan bahwa tidak ada kepentingan dalam penunjukan Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta. \"Presiden tidak asal pilih berdasarkan kepentingan ini itu. Namun, jelas beliau sangat melihat rekam jejak dan pengalaman Pak Heru selama bekerja di Jakarta,\" katanya.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berharap Heru Budi Hartono yang terpilih sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta dapat mengatasi persoalan utama di Ibu Kota, seperti macet dan banjir.\"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan,\" kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10) siang.\"Saya \'kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi apa wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya,\" ungkap Presiden Jokowi.Presiden juga menilai Heru memiliki komunikasi yang sangat baik dengan siapa pun. \"Kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang,\" tambah Presiden.Heru dipilih dari dua calon lainnya, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar. (Ida/ANTARA)
Posisi Suharso di Pemerintahan Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menegaskan keberlanjutan posisi Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.Mardiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan partainya juga belum pernah terpikir untuk mengajukan nama baru sebagai menteri PPN/kepala Bappenas setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 4 September 2022 melengserkan posisi Suharso dari ketua umum partai. \"Hak prerogatifnya adalah hak presiden. Itu kita hormati dan junjung tinggi itu. Sebagai bangsa Indonesia harus taat asas karena itu kami juga belum pernah berpikir untuk menggantikan,\" kata Mardiono usai bertemu dengan Presiden Jokowi.Saat ini, ujar Mardiono, partai berlambang Kabah itu berjalan solid. Dirinya dengan Suharso Monoarfa juga masih melakukan komunikasi terutama terkait kepartaian. \"Suharso itu guru saya, mentor saya, sahabat saya juga sahabat seperjuangan sehingga sampai saat ini pun kami masih mendiskusikan mengenai kepartaian karena kami dengan Pak Suharso itu sama,\" ujarnya.Mardiono mengaku masih terus melakukan konsolidasi nasional di dalam tubuh PPP dengan berkeliling daerah untuk memperkuat soliditas partai. \"Kami juga berjuang bersama mengawal PPP warisan ulama ini bersama-sama. Jadi, sebenarnya tak ada friksi antara kami dengan Suharso,\" katanya.Suharso, tambah Mardiono, juga tidak pernah menanyakan jabatan atau posisi. Perubahan kepemimpinan di PPP tidak menggoyahkan tanggung jawab Suharso sebagai kader senior PPP untuk membangun partai.\"Sekarang saya menjadi ketua umum juga bagian dari perjuangan yang sama. Ini semata-mata karena kebutuhan organisasi. Beliau (Suharso) juga negarawan yang matang, beliau juga menjadi politisi puluhan tahun sehingga tanggung jawab untuk mengawal PPP tak akan tergoyahkan,\" katanya.Mardiono ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia pada 4 September 2022 di Serang, Banten. Mukernas itu memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPP masa bakti 2020-2025.Surat keputusan dari Kemenkumham itu mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat keputusan itu ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9). (Ida/ANTARA)
Jelang Verfak, Anis Matta Minta Pengurus Partai Gelora di Dearah Belajar Seni Negosiasi
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan verifikasi faktual (verfak) antara Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Minggu (9/10/2022) malam. Rakornas yang digelar secara daring itu, dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi. Selain itu, Rakornas juga dihadiri para ketua bidang pengembangan teritori (Bangter), LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tinggal menunggu hasil verifikasi administrasi (vermin) pada 14 Oktober 2022 mendatang. \"Jadi Rakornas ini sengaja kita gelar untuk mendengarkan arahan dari ketua umum, laporan singkat ketua Pokja DPN berkaitan dengan vermin perbaikan, serta pemberian panduan teknis verfak,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, verfak kemungkinan hanya akan diikuti oleh 11 partai lama non parlemen dan partai baru, setelah 4 partai dinyatakan gugur di fase perbaikan vermin beberapa waktu lalu. \"Jadi verfak nanti akan diikuti partai baru dan lama non parlemen, ada 11 partai yang melewati proses. Kemungkinan ada 4 partai yang tidak lanjut ke verfak, karena sudah gugur di proses administrasi,\" kata Anis Matta. Anis Matta berharap dalam proses verfak yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022 mendatang para fungsionaris partai dapat terus menjaga hubungan baik dengan KPU/KPUD yang sudah terjalin selama ini agar dipertahankan. \"Partai Gelora dianggap partai yang paling rapi dalam proses administrasi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan KPU. Citra baik ini, harus kita pertahankan saat verfak di daerah,\" katanya. Terkait persiapan verfak ini, Anis Matta menyampaikan beberapa hal pokok. Pertama, para pengurus di daerah harus memahami prinsip negosiasi, karena banyak aturan yang dibuat KPU implementasinya di lapangan, ternyata sulit diterapkan. \"Kita harus belajar seni negosiasi, kita harus rileks, santai dan luwes, tetapi tetap fokus pada target. Dalam verfak ini, saya yakin banyak aturan yang dibuat ideal, tetapi pada waktu implementasi, SDM dan prosedurnya banyak masalah di lapangan. Nah, masalah ini yang terbuka untuk dinegosiasikan,\" ujarnya. Kedua, jika melakukan proses negosiasi, Anis berharap agar pengurus di daerah aktif memberikan solusi termudah dan termurah kepada kedua belah pihak. \"Semua terkena dampak krisis, termasuk KPU. Negara juga belum tentu dapat memenuhi anggaran, pasti akan melakukan penghematan. Maka dengan mencari solusi cara termudah dan murah ini akan menjadi sumber kemudaan bagi kita,\" katanya. Ketiga, ketika terjadi masalah yang ditemukan di lapangan selama proses verfak, pengurus di daerah diminta segera melakukan konsultasi secara real time, sehingga DPN dapat memberikan aksistensi secara cepat. \"Keempat dalam negosiasi, kita harus tetap mengedepankan niat baik. Dan, kalau kita hadir dengan baik, Insha ALLAH impact dan efek piskoligis kita ke KPU juga baik. Insha ALLAH kita lolos verfak,\" tegas Anis Matta. Anis Matta lantas menyapa sejumlah pengurus DPW dan DPD dari berbagai daerah untuk mengecek persiapan verfak. Sejumlah pengurus Partai Gelora di daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti proses verfak. Ketua Pokja Verpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menegaskan, bahwa Partai Gelora telah memenuhi semua persyaratan vermin, dan bersiap berlanjut ke proses verfak agar bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember mendatang. Sedangkan LO Partai Gelora Sutriyono menambahkan, setelah ditetapkan lolos vermin, Partai Gelora akan bersiap melakukan proses verfak yang akan dimulai 15 Oktober-4 November 2022. \"Untuk DPN dan DPW , verfak akan dilakukan tanggal 15-17 Oktober. DPD dan Anggota dilakukan pada 15 Oktober-4 November. Dan Penyampaian hasil verfak pada 9 November 2022,\" kata Sutriyono. (*)
Komunitas Arek Lancor Deklarasikan La Nyalla sebagai Capres 2024
Pamekasan, FNN - Ratusan orang yang mengatas namakan diri Komunitas Arek Lancor mendeklarasikan dukungan pada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2024 di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.Kelompok orang yang terdiri dari kalangan buruh, petani, nelayan, kalangan milenial, dan ulama di Pamekasan ini menyatakan dukungan, karena La Nyalla dinilai sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.\"Selain karena La Nyalla berpengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan, beliau juga merupakan sosok yang tegas,\" kata Koordinator Relawan Arek Lancor Hendra Irawan.Hal lain yang mendorong kalangan buruh, petani, nelayan dan ulama mendukung La Nyalla maju sebagai Capres 2024, karena ia dinilai memegang teguh ajaran Islam.Selain itu, La Nyalla juga merupakan sosok yang independen dan egaliter, dan hal itu bisa dilihat dari sikap La Nyalla yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.\"Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang membawa aspirasi daerah, dia sangat independen dalam bersikap, La Nyalla konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah\" terangnya.Menurut Hendra, langkah masyarakat Pamekasan mendaulat La Nyalla sebagai \'The Next President RI 2024\' sudah tepat, pasalnya La Nyalla juga merupakan pemimpin yang berkarakter pemersatu. \"Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh potensi anak bangsa, dan karakter pemersatu itu tercermin dalam diri La Nyalla,\" katanya.Di akhir kegiatan, ratusan warga Pamekasan yang hadir dalam acara itu menyatakan ikrar untuk bersama mendorong dan memenangkan LaNyalla sebagai Presiden RI 2024. Deklarasi dukungan oleh kelompok masyarakat sebagaimana di Pamekasan, Minggu itu merupakan yang ke-8 di Jawa Timur atau ke-18 di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden
Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya. Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)
Tiga Perguruan Tinggi Indonesia-Ethiopia Sepakati Kerja Sama Global
Jakarta, FNN - Tiga perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia sepakat untuk meningkatkan peran mereka di kancah global mengingat posisi penting mereka dalam pembangunan internasional.Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa yang diterima di Jakarta, Minggu, kesepakatan itu dicapai dalam Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia bertajuk Higher Education for the International Development, yang diselenggarakan secara hibrida oleh KBRI di Addis Ababa, Jumat.Tiga perguruan tinggi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah Universitas Harambe, Universitas Budi Luhur dan Universitas Merdeka Malang.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia tersebut disebutkan digelar dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia dan peran global mereka.Selain itu, ketiga perguruan tinggi kedua negara juga akan meningkatkan hubungan dan kerja sama untuk kepentingan bilateral Indonesia dan Ethiopia serta pembangunan global. Duta Besar Al Busyra Basnur mengatakan bahwa forum pendidikan tinggi Indonesia-Ethiopia itu merupakan kedua kalinya diselenggarakan KBRI Addis Ababa.Sebelumnya, pada 10 Mei 2022 sebanyak 18 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia ikut serta dalam forum serupa.Saat ini terdapat 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia. Pada 2021 sendiri, terdapat 17 MoU yang ditandatangani antara perguruan tinggi kedua negara.Sementara itu, Founder dan CEO Universitas Harambee Feyissa Ararssa dijadwalkan akan ke Indonesia pada akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan mitra kerja di Indonesia sekaligus menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur, Duta Besar non-residen Ethiopia untuk Indonesia Prof. Dr. Fekadu Beyene, Rektor Universitas Budi Luhur Dr. Wendi Usino, Presiden Universitas Harambee Dr. Habtamu Teka, Kepala Biro Kerja Sama dan Inovasi Universitas Merdeka Malang Andini Risfandini dan Founder sekaligus CEO Universitas Harambe Feyissa Ararssa. (Ida/ANTARA)
Di Istana Batu Tulis Megawati -Jokowi Mungkin Membahas Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP di Istana Batutulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Pertemuan itu menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berlangsung selama dua jam. Keduanya membahas mengenai krisis pangan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Krisis itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu pandemi covid-19 dan perang Rusia - Ukraina. Pengamat politik Rocky Gerung mengoomentari pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati melalui tayangan Youtubenya, Rocky Gerung Official yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Minggu (09/10/22). Rocky menyebut mereka melakukan pembahasan terhadap kesinambungan kepemimpinan nasional. Sedangkan Hersubeno Arief lawan diskusi Rocky Gerung menegaskan bahwasanya pertemuan itu merupakan pertemuan yang bersifat kontemplatif. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyampaikan bahwa semua hal yang diperjanjikan di Batu Tulis tidak ada hasilnya. Menurutnya perjanjian di Batu Tulis itu selalu tinggal menyisakan batunya saja. Tulisannya hilang. \"Apakah Bu Megawati berinisiatif untuk memberitahu Pak Jokowi bahwa era Jokowi sudah selesai, baik apa yang sudah diperbuat, dan apa yang masih bisa dititipkan pada bangsa ini,\" tanya Rocky. Tak hanya itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal ini terdapat dua imajinasi dari dua orang yang saling mengirim sinyal. \"Bu Mega pasti ingin memastikan bahwa Pak Jokowi harus kembali jadi petugas partai,\" ujar Rocky Gerung. Namun tak dipungkiri, adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati dapat diduga oleh masyarakat apakah ada transaksi baru dalam pertemuaan tersebut. Dengan itu, Rocky Gerung mempertegas bahwa tidak ada transaksi di dalam pertemuan itu. Sebab, menurut Rocky Gerung, Ibu Megawati merasa politik dari Presiden Jokowi bertentangan dengan keputusan partai, tetapi menurutnya ada suatu hal yang masih terselubung yaitu soal Ganjar Pranowo. \"Ganjar mungkin bisa dipanggil ulang oleh Bu Megawati, kalau dia berupaya untuk kembali ke pangkuan keluarga Soekarno,\" papar Rocky. Mantan dosen filsafat dari UI itu juga menambahkan bahwa antara Megawati dan Jokowi kemungkinan saling konfirmasi atau saling klarifikasi tentang apa benar Pak Jokowi menghendaki dua calon. Rocky Gerung juga menyinggung tentang Prabowo Subianto yang sempat bertemu Megawati di Istana Batu Tulis Hing Puri Bima Cakti pada 2009 silam membuat perjanjian. \"Sebetulnya semua hal yang Batu Tulis sekarang pak Jokowi dan ibu Mega melakukan perjanjian di Batu Tulis untuk memikirkan bangsa,\" katanya. \"Dulu ibu Mega dan Pak Prabowo melakukan pertemuan di Batu Tulis dengan janji untuk saling mengikat siapa yang duluan jadi presiden,\" kata Rocky Gerung. Dalam kesempatan itu Rocky Gerung menyindir Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang sempat membuat perjanjian tentang Pemilu 2009. \"Menurut saya perjanjian di Batu Tulis itu selalu menyisakan batunya, tulisannya sudah ke hapus,\" kelakar Rocky Gerung.. (Ida/sof)
Terkait Peristiwa Kanjuruhan, TGIPF Temui Berbagai Pihak
Jakarta, FNN - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menemui berbagai pihak terkait dan meninjau langsung Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur, untuk mengusut tragedi yang menewaskan 131 orang.Anggota TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan tim bertemu dengan semua unsur pengamanan terkait, baik dari kepolisian, Brimob, pengendali lapangan, serta TNI.\"Kami sudah mendapatkan informasi dari unsur panitia pelaksana di lapangan, unsur dari steward, dari security officer; dan hari ini, tim sempat melihat ke Stadion Kanjuruhan. Semua informasi ini akan kami jadikan sebagai masukan dan nanti kami akan olah di Jakarta,\" kata Suwarno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut dia, tim TGIPF juga menemui beberapa perwakilan Aremania, yang merasakan langsung saat kejadian di Kanjuruhan pada Sabtu (1/10). Tim berharap mendapatkan beberapa masukan komprehensif dari semua unsur.Sementara itu, anggota TGIPF Nugroho Setiawan, yang juga merupakan AFC Safety Security Officer, menyampaikan bahwa kesimpulan sementara adalah Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk digelar pertandingan berisiko tinggi atau high risk match.\"Mungkin kalau medium atau low risk masih bisa. Jadi, artinya untuk high risk match kami harus membuat kalkulasi yang sangat konkret, misalnya adalah bagaimana mengeluarkan penonton dalam keadaan darurat; sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, itu tidak memadai, kemudian tidak ada pintu darurat,\" jelasnya.Oleh karena itu, lanjut Nugroho, upaya yang harus dilakukan berikutnya ialah memperbaiki dan mengubah struktur pintu di Stadion Kanjuruhan.\"Kami juga mempertimbangkan mengenai aspek akses, seperti anak tangga sebagaimana safety description,\" kata PFA Safeguardian Committee Chairman tersebut.TGIPF telah menemui sebagian besar pihak yang terlibat dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, yang berujung pada kerusuhan hingga menewaskan ratusan suporter.Tim yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD itu terus bekerja untuk memenuhi ekspektasi publik hingga menghasilkan pencarian fakta secara menyeluruh atas tragedi Kanjuruhan. (Ida/ANTARA)
Bermutu atau Tidaknya Produk Pemilu 2024 Bergantung pada Kita
Semarang, FNN - Kita (rakyat Indonesia) yang bakal menentukan apakah produk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bermutu atau malah sebaliknya.Di sinilah perlu kesadaran pemilu, kesadaran akan pengetahuan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Batasan pemilu ini selengkapnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1.Setidaknya kita tahu bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 ada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta pemilu anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Namun, sebelum sampai hari-H Pemilu 2024, saat ini kita sedang mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Penahapan ini sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Mulai 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sudahkah kita masuk daftar pemilih?Untuk mengetahuinya, tinggal klik https://lindungihakmu.kpu.go.id/, kemudian tampil \"Pencarian Data Pemilih: Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022\". Kita isi kolom nama kabupaten/kota, nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap (sesuai dengan nama kita di KTP), dan tanggal lahir.Setelah klik \"Pencarian\", NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) langsung muncul beserta info tempat pemungutan suara (TPS). Ini menandakan kita sudah masuk dalam daftar pemilih.Begitu pula terkait dengan penahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Perlu mengecek pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.Muncul frasa \"Cek Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu\" dan \"APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK? SILAHKAN [silakan] MASUKKAN NIK YANG DI CARI [dicari]\".Kolom nomor NIK diisi, lalu klik \"CARI\" muncul NIK: 3374100********* tidak terdaftar dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota legislatif serta pemutakhiran data parpol peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan peserta pemilu.Namun, ada pula di antara kita yang tidak menjadi anggota parpol mana pun terdaftar. Ambil contoh pemberitaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menerima 67 aduan pencatutan NIK oleh partai politik pada tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.Berdasarkan info dari anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Mentok, Senin (3-10-2022), di antara 67 orang itu ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, dan seorang anggota Polri.Dijelaskan pula bahwa temuan dan aduan itu diterima saat KPU adakan tahapan verifikasi administrasi terhadap 22 partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan lolos tahap pendaftaran oleh KPU RI.Di lain pihak, KPU tidak memiliki kewenangan maupun akses untuk menghapus keanggotaan parpol karena hanya pengurus parpol yang memiliki kunci untuk masuk dalam aplikasi Sipol (sipol.kpu.go.id).Terus apa yang harus kita lakukan? Klik saja tautan helpdesk.kpu.go.id/tanggapan muncul \"FORM TANGGAPAN MASYARAKAT\", lalu pilih tahapan pemilu, pilih tingkat satuan kerja, isi nama dan nomor identitas, pilih jenis identitas (KTP, paspor, atau SIM) beserta salinan format jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Berikutnya, isi tempat tanggal/lahir, pilih jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat (sesuai dengan KTP), nomor telepon/HP, email, dan isi tanggapan/masukan serta bukti-bukti dengan format pdf/zip ukuran maksimal 5 megabita. Selanjutnya, unggah Form Tanggapan Masyarakat dengan format pdf/jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Jika pencatutan ini ada unsur kesengajaan agar lolos menjadi peserta Pemilu 2024, patut dipertanyakan integritas parpol yang bersangkutan. Boro-boro memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baru tahapan ini saja merugikan sejumlah orang.Pencatutan nama dan NIK tersebut jelas merugikan mereka yang kini sebagai ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan profesi lainnya yang dilarang menjadi anggota parpol.Tidak saja mereka, tetapi mereka yang berminat menjadi anggota penyelenggara pemilu pun terancam diskualifikasi. Misalnya, persyaratan untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mereka tidak boleh menjadi anggota parpol.Dalam Pasal 72 huruf e menyebutkan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.Begitu pula bagi yang ingin menjadi menjadi calon anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf I. Mereka mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon.Oleh karena itu, siapa saja yang merasa bukan anggota/pengurus partai politik agar proaktif melakukan pemeriksaan NIK masing-masing melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Kalau perlu melakukan pengecekan secara kontinu sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi administrasi guna memastikan nama kita yang bukan anggota/pengurus parpol benar-benar tidak tercantum dalam Sipol. (Ida/ANTARA)
POPULER
