POLITIK
BPET MUI: Ciptakan Kesantunan Bermedia Sosial Dengan Penguatan Akhlak
Jakarta, FNN - Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah memandang perlu menciptakan kesantunan bermedia sosial dengan penguatan akhlak dan nilai-nilai Pancasila.\"Ini menjadi satu arus untuk kemudian kita membuat gerakan di media sosial itu menjadi sangat ramah. Itu perlu kita kedepankan. Akhlak terhadap orang lain, bagaimana akhlak terhadap orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda keyakinan dan juga termasuk kepada orang yang berbeda agama, yang mana semua itu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila,\" ujar Muhammad Syauqillah dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menegaskan bahwa Pancasila yang merupakan payung besar yang menaungi berbagai keragaman dengan jaminan kehidupan yang aman, sejahtera, serta adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, Pancasila ini sudah berulang kali digoyahkan oleh berbagai isu, khususnya di media sosial, termasuk dari kelompok gerakan kanan.\"Kita berhadapan dengan bagaimana konten yang isinya ideologi yang anti-Pancasila itu. Nah, kalau seperti ini terus kita \'kan masih sering melihat orang kampanye soal Khilafah, orang kampanye soal Daulah Islam, dan sebagainya,\" ujarnya.Menurut dia harus perlu menyikapi bagaimana menghadapi yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu.Untuk itu, para tokoh agama, menurut dia, memiliki peran dan pengaruh yang cukup strategis pada bangsa ini untuk memengaruhi pola pikir dan memberikan literasi keagamaan guna mengarahkan serta membekali umat mencintai kerukunan dan persatuan, khususnya di dunia maya.\"Ya, tentunya tokoh agama itu berada pada posisi yang sangat didengar oleh masyarakat. Indonesia ini adalah negara yang agamis. Nah, ini yang menurut saya marilah kita ciptakan tokoh-tokoh agama ini adalah yang menaungi umat, menaungi bangsa ini dalam kerukunan dan persatuan,\" kata Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia ini. (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Dalam Konsep Pancasila, Perekonomian untuk Kesejahteraan Rakyat
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali kepada konsep ekonomi Pancasila. Pasalnya, dalam konsep Pancasila perekonomian diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. “Dalam konsep ekonomi Pancasila, perekonomian diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, secara ideal ekonomi negara ini digerakkan oleh tiga entitas yakni koperasi, BUMN dan BUMD serta swasta nasional dan asing,” kata LaNyalla, saat sosialisasi empat pilar MPR RI dengan tema Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Graha Kadin Jawa Timur, Senin (26/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dengan Pancasila, konsep 4 P, yaitu Public, Private, People dan Partnership bisa dijalankan. Yaitu keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. “Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis. Sehingga keadilan sosial terwujud, dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan,” ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, inilah bentuk kedaulatan negara, termasuk kedaulatan dalam bidang ekonomi. Namun, konsep ekonomi pemerataan dengan penguasaan negara atas bumi air dan isinya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak ini mulai dirongrong sejak era 80-an. Hal itu berakumulasi ketika Indonesia terimbas krisis moneter dan Presiden Soeharto terpaksa menandatangani Letter of Intent dengan IMF, yang pada prinsipnya melucuti peran dan dominasi negara dalam perekonomian dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar melalui privatisasi. “Pada saat itu kita telah meninggalkan total ekonomi kerakyatan. Puncaknya adalah ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi tahun 1999 hingga 2002. Bangsa ini total menjadikan pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi nasional,” ujar LaNyalla. Akibatnya, dalam 20 tahun terakhir, oligarki ekonomi semakin menguat dan membesar, lalu menyatu menjadi oligarki politik, karena mereka juga memasuki ruang politik. LaNyalla menjelaskan, hakikat dari ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan. “Salah satu prasyarat dari ekonomi kerakyatan adalah adanya keterlibatan negara secara aktif untuk memastikan bahwa rakyat berdaulat secara ekonomi,” kata LaNyalla. Alasan itu juga yang membuat para pendiri bangsa meletakkan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 di dalam Bab Kesejahteraan Sosial, bukan Bab Perekonomian Nasional. “Penjelasannya pun sangat rinci dan detail. Oleh sebab, perekonomian nasional berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dan itulah konsep atau mazhab ekonomi nasional kita,” tutur LaNyalla. Namun, dalam amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 lalu, pasal 33 diubah dengan ditambahkan ayat ke 4 dan 5, serta dimasukkan kepada Bab Perekonomian Nasional. “Ironisnya, naskah penjelasannya dihapus total. Padahal, naskah penjelasan pasal 33 di dalam UUD 1945 naskah asli sangat clear dan jernih, bahwa pemikiran para pendiri bangsa ini adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang menyejahterakan rakyatnya,” tegas LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia. “Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu, kita harus kembali kepada Pancasila,” tegas LaNyalla. Menurutnya, sistem demokrasi Pancasila adalah yang paling ideal untuk Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk. “Sistem demokrasi Pancasila mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat,” tuturnya. Dikatakannya, ciri utama dan yang mutlak harus ada dalam sistem demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah Lembaga Tertinggi negara. Hadir pada kesempatan itu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran, Ketua Umum Kadin Surabaya Muhammad Ali Affandi, Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya Denny Yan Rustanto, Ketua Umum BPC HIPMI Bangkalan Zhafira Ayu Ratri Aldania dan sejumlah pengusaha milenial.(Sof/LC)
Parpol Diminta Kampanyekan Pemilu Sehat
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar meminta kepada para partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk melakukan kampanye pemilu yang sehat.“Melalui dua pengalaman Pemilu yang rawan gesekan itu (Pemilu 2014 dan 2019), saya mengimbau pada semua partai peserta Pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat,” kata Asrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Asrudin menuturkan bahwa tidak perlu lagi melakukan manuver politik ilegal yang justru merugikan publik dan merusak demokrasi itu sendiri.Sudah saatnya partai-partai politik berkontestasi berdasarkan visi, misi, dan berorientasi altruisme, atau mengutamakan kepentingan dan kebaikan publik di atas kepentingan politik sesaat.“Saya khawatir membiarkan perkembangan politik baru-baru ini akan membuat politik Indonesia tidak mengalami perubahan secara mendasar, dalam arti oportunistik daripada altruistik,” ucapnya.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi munculnya sejumlah baliho di beberapa wilayah yang ia nilai merugikan tokoh politik dari Partai Gerindra.Dalam baliho tersebut, ucap Asrudin, terpajang foto Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersalaman. Kemudian di dalamnya terdapat kutipan dari Prabowo yang bertuliskan \'Saya mengakui kepemimpinan kenegaraan Pak Jokowi\'.“Padahal pemasangan baliho itu tidak berasal dari Gerindra dan tentu saja bukan merupakan bagian dari program kampanye Gerindra. Tapi dilakukan oleh tangan tak terlihat dalam politik,” ucap Asrudin.Untuk itu, Asrudin mendukung penuh langkah Gerindra untuk menyerahkan masalah Baliho ke jalur hukum melalui Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing.“Dan ini juga menjadi kesempatan yang bagus bagi aparat hukum untuk mengembalikan citra-nya yang saat ini sedang rusak akibat kasus Ferdy Sambo dengan menangkap penyebar baliho (tangan politik tak terlihat) serta mencegah terjadinya manuver politik yang bisa merusak demokrasi di Indonesia,” kata Asrudin. (Sof/ANTARA)
Perundungan di Dunia Kedokteran Harus Dihentikan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta perundungan di dunia kedokteran harus dihentikan karena menimbulkan efek-efek traumatik pada korban, bahkan membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi tidak sempurna.\"Perundungan di dunia kedokteran ini merupakan fenomena gunung es yang harus dicari solusinya secara bersama-sama, distop karena merupakan tindak kejahatan,\" kata Nabil saat memberikan pidato kunci dalam diskusi kelompok terpumpun yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan beberapa efek traumatik dari perundungan di dunia kedokteran adalah munculnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh dokter muda serta gangguan jiwa atau penyakit mental akibat tekanan mental besar dan luka batin.Dari efek traumatik itu, tambahnya, korban tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. \"Sebagian dokter menjadi pribadi yang punya penyakit mental dan kejiwaan. Dampaknya, tidak hanya bagi pribadi dokter, keluarga, tapi juga terhadap masyarakat secara luas. Bangsa Indonesia tidak bisa mendapatkan pelayanan kedokteran dan kesehatan yang sempurna atau pada level terbaik karena dokternya oleng, punya masalah kejiwaan,\" jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta praktik perundungan di dunia kedokteran jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Langkah awal untuk menghentikan masalah tersebut adalah dengan membenahi dunia pendidikan kedokteran.\"Kampus dan fakultas kedokteran atau kesehatan, sebagai pusat pendidikan bagi para dokter dan tenaga kesehatan, harus menyegarkan kurikulumnya. Proses pendidikan dari awal hingga menjadi dokter (umum), bahkan dokter spesialis, harus ditinjau ulang. Celah terjadinya perundungan bagi dokter harus segera ditambal dengan solusi untuk perbaikan,\" katanya.Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga harus segera dilakukan, seperti pelibatan aparat penegak hukum dalam memproses dan menindak tegas kasus perundungan.\"Harus ada solusi serta proses hukum yang jelas dan konkret, sehingga tidak ada yang dirugikan. Praktik perpeloncoan senior-junior ini harus berhenti. Ini merugikan kita semua, merugikan bangsa Indonesia. Pelaku kejahatan ini harus diproses hukum untuk efek jera dan menghentikan perundungan ini untuk selamanya di lingkungan para dokter,\" tegasnya.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar IDI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan IDI DKI Jakarta Slamet Budiarto mengatakan persoalan perundungan di dunia kedokteran terjadi karena sistem.Menurut Slamet, sistem dalam pendidikan kedokteran spesialis harus diperbaiki dan IDI perlu masuk ke dunia pendidikan spesialis untuk terlibat mencegah terjadinya kasus perundungan.\"Ini kan sudah bagian momok dari pendidikan spesialis sehingga bullying ini masih terjadi. Jadi, permasalahan utamanya adalah sistem ini harus diperbaiki. Yang kedua, IDI juga harus masuk dalam dunia pendidikan spesialis agar bisa menangani atau mencegah terjadinya bullying, terutama untuk peserta didik karena nanti korban berpotensi jadi tidak baik,\" katanya.Dia juga mengatakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan DPR RI, harus bersinergi mencegah terjadinya perundungan di dunia kedokteran.\"Kalau pendidikannya baik, hulunya baik, maka keluarannya juga akan menjadi baik. Kalau pendidikannya kurang baik, maka dokternya berpotensi kurang baik. Jadi, masalah ini suatu hal yang harus cepat dan wajib ini segera diselesaikan,\" ujar Slamet. (Sof/ANTARA)
Beberapa Personel Polri Mengisi Jabatan Struktural Luar Institusi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mutasi 20 personel yang ditugaskan pada jabatan struktural baru pada sejumlah kementerian dan lembaga di luar institusi Polri.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan penerbitan surat telegram mutasi sejumlah perwira Polri tersebut yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM atas nama Kapolri pada tanggal 24 September. “Iya betul (ada TR mutasi),” kata Dedi.Surat Telegram Nomor: ST/2045/IX/KEP/2022 terdiri atas enam orang perwira tinggi (pati) jenderal bintang satu (brigjen pol) dan 14 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes pol). Mereka ada yang dimutasi di luar Polri sebanyak 15 orang, dan tujuh orang ditarik kembali ke dalam institusi Polri.Sejumlah perwira yang ditarik dari jabatan di luar institusi Polri kembali ke Mabes Polri itu, di antaranya, Brigjen Pol M Awal Chairuddin penugasan Setmilpres dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Bareskrim Polri.Kemudian, Brigjen Pol Rakhmad Setyadi, penugasan di Kemenpan RB dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidter Bareskrim Polri. Kombes Pol Dulfi Muis penugasan di BIN dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.Dalam surat telegram itu, juga ada perwira yang dimutasi kembali ke lembaga lainnya, di antaranya Brigjen Pol Eko Widianto penugasan di BIN kembali ditugaskan sebagai Pati Baintelkam Polri penugasan di BIN, kemudian Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, penugasan pada KPK dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri penugasan kembali di KPK.Pati lain yang dimutasi ke jabatan struktural di luar Polri, di antaranya Kombes Pol Achmad Marhaendra dimutasi sebagai Pamen Baharkam Polri penugasan di PT KAI, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo jabatan Wakapusdik Binmas Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pamen Lemdiklat Polri penugasan pada Wantannas RI.Lalu, Kombes Pol Sutriyono selaku Pamen Densus 88 Antiteror Polri penugasan di BNPT, Kombes Pol Zainul Arifin selaku Kasubbaglatopsnal Bagrenopsnal Robinopsal Bareskrim Polri dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri penugasan pada BNN.Dedi menyebutkan, surat telegram mutasi tersebut dalam rangka pembinaan karier, penyegaran guna meningkatkan kinerja satuan wilayah (satwil).“Sama di luar struktur juga mengisi pejabat-pejabat yang memasuki masa pensiun. Penugasan di luar struktur adalah permintaan dari satuan kerja (satker) tersebut kementerian atau lembaga yang membutuhkan tugas terkait dengan penegakan hukum dan kementerian dalam negeri,” kata Dedi pula.Total ada tiga surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada tanggal 24 September, yakni telegram Nomor: ST/2046/IX/KEP./2022 sebanyak 30 personel dimutasi dalam jabatan di struktur Polri, kemudian telegram Nomor: ST/2044/IX/KEP./2022 berisi daftar 35 personel Polri yang dimutasi dalam rangka pensiun. (Ida/ANTARA)
Pembebasan Lahan Bakal Tol Jagat Kerthi Bali Dipercepat
Denpasar, FNN - Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung Wibowo mengaku akan mempercepat pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali.\"Yang menjadi keputusan untuk segera dilaksanakan ialah mempercepat pembebasan lahan, meliputi pengukuran lahan oleh BPN Bali,\" kata Koster, dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu.Selain pengukuran lahan dalam percepatan pembebasan lahan kemudian mempercepat penentuan harga lahan oleh penyedia jasa, mempercepat pembayaran lahan oleh konsorsium pemrakarsa, dan mempercepat konstruksi oleh konsorsium pemrakarsa, kata dia.Dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/9) itu, turut hadir Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Pada peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali di Jembrana, Sabtu lalu (10/9), dia menyampaikan untuk mempercepat infrastruktur jalan penghubung dari Gilimanuk-Mengwi tersebut. \"Saya minta tol 96,21 kilometer ini segera selesai karena ini kebutuhan untuk masyarakat agar bisa selesai 2025,\" kata dia saat itu.Dengan itu, Koster sepakat dan memutuskan untuk mempercepat pembangunan jalan senilai Rp24 triliun itu yang awalnya dicanangkan rampung pada 2028. \"Agar hasilnya berkualitas, Gubernur Bali mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan hingga mengevaluasi secara ketat dan rutin, kemudian hasilnya dilaporkan ke Menteri PUPR di Jakarta,\" ujar Koster, di hadapan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.Koster menyampaikan bahwa percepatan pengerjaan jalan tol Jagat Kerthi Bali yang melalui tiga kabupaten, 13 kecamatan, 58 desa ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan warga Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala–sakala (duniawi dan non duniawi) sesuai visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.(Sof/ANTARA)
Ratusan Pewarta Cianjur Mengikuti Sosialisasi Tahapan Pemilu yang Digelar KPU
Cianjur, FNN - KPUD Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi tahapan Pemilu 2024 bersama seratusan pewarta yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI Cianjur, sebagai upaya sinergitas penyelenggara menjelang tahapan awal pemilu.Ketua KPUD Cianjur, Sely Nurdinah, di Cianjur, Minggu, mengatakan sosialisasi tahapan pemilu bersama pewarta itu, merupakan upaya KPU Cianjur untuk mempercepat penyampaian informasi ke tengah masyarakat terkait pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 dilanjutkan pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat tingkat daerah hingga pusat di Oktober 2024.\"Kami baru bisa menggelar sosialisasi untuk rekan pewarta yang bertugas di Cianjur dan tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI Cianjur. Selama ini sinergitas sudah terjalin dengan baik dan semakin baik lagi ke depan,\" kata dia.Pihaknya juga meminta setiap tahapan yang akan dilakukan mendapat dukungan pemberitaan dari seluruh pewarta agar dapat sampai langsung ke masyarakat pemilih yang ada di Cianjur, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui informasi sampai ke hari H pemilu.\"Saat ini, kami masih menunggu hasil verifikasi pendaftaran partai politik ke KPU pusat, dilanjutkan dengan pendaftaran di daerah. Semua tahapan nanti akan kami informasikan ke teman-teman pewarta,\" katanya.Wakil Ketua PWI Cianjur, Deni Hendra, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPUD Cianjur bersama pewarta yang bertugas di Cianjur terkait tahapan pemilu serentak, merupakan sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik, meski beberapa kendala saat pelaksanaan masih ditemukan pewarta.\"Kami meminta tidak hanya sosialisasi, tapi kemudahan informasi saat pelaksanaan dapat dengan mudah dilayani dengan membuka posko informasi terpusat, sehingga pewarta dengan mudah mendapat data atau informasi seputar pemilu,\" katanya.Sedangkan Ketua IJTI Cianjur, Rendra Gojali, mengingatkan terkait netralitas pewarta selama pemilu digelar sesuai amanat Dewan Pers dan tugas fungsi pewarta sebagai kontrol sosial yang tidak berpihak serta tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga profesional dan proporsional pewarta tetap terjaga dengan berita yang berimbang.\"Kita akan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Cianjur, namun sering kita lupa sebagai pewarta terkait netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kalau terkait sosialisasi tentunya kita akan membantu agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat,\" katanya.(Sof/ANTARA)
Jadikan Krisis BBM sebagai Momentum untuk Migrasi ke EBT
Jakarta, FNN - Pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan bahwa krisis bahan bakar minyak (BBM) saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke energi baru dan terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari energi fosil.“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron dalam webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, di Jakarta, Sabtu.Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia. “Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.(Ida/ANTARA)
Gibran Pastikan Tak Ada "Cebong-Kampret" Usai Kunjungi Rocky Gerung
Solo, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan ada lagi istilah \"cebong\" dan \"kampret\" usai dirinya mengunjungi pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9).Saat dikonfirmasi di Surakarta, Sabtu, Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah aktivis yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan, melainkan diskusi santai antara dirinya dan Rocky Gerung. \"Main aja. Kita semua saudara, sudah tidak ada lagi (istilah) cebong, kampret, dan lain-lain,\" kata Wali Kota Surakarta itu.Gibran membagikan foto-foto pertemuannya dengan Rocky Gerung di akun media sosial miliknya. Sejumlah warganet menyambut baik dan mengapresiasi agenda tak resmi itu. Gibran juga memastikan tidak ada permusuhan dengan pihak mana pun.Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal. Namun, Gibran mengakui pertemuan itu banyak diisi dengan diskusi. \"(Membahas) human genome, social movement, dll,\" katanya.Ditanya soal kemungkinan keduanya membuat proyek bersama, Gibran mengatakan tidak ada rencana apa pun yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Termasuk soal pembahasan politik, Gibran juga enggan memberikan banyak keterangan. \"Ngobrol santai saja,\" ujarnya.Gibran mendatangi rumah Rocky Gerung di Sentul, Jumat, usai dia mengikuti kegiatan sekolah partai kepala daerah kader PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9).(Ida/ANTARA)
Kandang Banteng Kembali Bergolak, Dewan Kopral vs Dewan Kolonel
Kandang Banteng sebagai tempat bernaungnya kader PDI Perjuangan kembali memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Muncul kubu Dewan Kolonel yang diikuti kubu Dewan Kopral. Sebelumnya telah muncul istilah Celeng untuk kader pendukung Ganjar Pranowo yang kini membentuk Dewan Kopral. Sementara kubu Banteng membentuk Dewan Kolonel yang disetting untuk menopang pencapresan Puan Maharani. Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung. Mengapa muncul dua istilah ini, berikut wawancara Direktur Eksekutif Indonesia Future Institute, Gde Siriana Yusuf dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN. Petikannya: Bagaimana Anda menilai munculnya Dewan Kopral setelah adanya Dewan Kolonel? Seperti saya bilang sebelumnya, kalau Dewan Kolonel adalah inisiatif loyalis Puan Maharani yang tidak sabar karena Megawati belum juga mengumumkan atau setidaknya ngasih clue siapa Capres PDIP. Nah, akhirnya ini memprovokasi loyalis Ganjar Pranowo untuk merespons dengan membentuk Dewan Kopralnya. Apakah ini sebagai bentuk perlawanan Ganjar Pranowo? Saya kira bukan ya. Saya melihat GP masih tidak punya keberanian mendahului Megawati dengan declare mau nyapres. Risiko buat dia juga besar. Lihat saja kader-kader yang pernah melawan Megawati karir politiknya berakhir. Ini semacam keyakinan konstituen di kantong-kantong suara PDIP. GP masih menahan diri dari desakan loyalisnya. Dia kan masih bisa jadi menteri nantinya jika PDIP berkuasa lagi. Apalagi banyak dukungan dari luar partai kepada GP, ini tentunya bikin Megawati sangat tidak suka. Bagaimana dampaknya pada internal PDIP? Kita bisa amati ucapan Hasto yang tegak lurus ke Ketua Umum, tentang Dewan-dewanan ini...kan gak serius, gak struktural partai. Artinya ya dibiarkan aja bermain sambil bersaing. Artinya Megawati tetap akan menonton, dan pada saat yang tepat nanti jelang pencalonan resmi, biasanya baru umumkan. Apakah GP akan berani nyapres dengan partai lain jika bukan dia yang dicalonkan PDIP? Saya kira dia gak berani, meskipun partai lain seperti Nasdem masukkan dia salah satu Capres muda terbaik. Ini kan masih jauh. Partai-partai kan juga masih menjajaki belum final. Nasdem juga kan nyebut 3 nama Capres. Klo hanya dukung 1 calon itu baru bisa dibilang final. Elit partai Politik kita kan sering bertindak tiba-tiba sesuai dorongan material dan jabatan. Jadi ini masih permainan panjang. Saat ini saya nilai hanya untuk naikkan bargain position aja terhadap parpol besar. Juga untuk naikkan elektabilitas partai. Misalnya Nasdem dapat keutungan partainya akan lebih diterima di kantong-kantong suara pemilih Islam dengan cara mengusung Anies, terlepas nantinya jadi atau gak jadi ngusung Anies.***
