POLITIK
Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan
Jakarta, FNN – Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) meminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut memperjuangkan kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Aspirasi tersebut disalurkan Hikapindo saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator dari Riau Muhammad Gazali, Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Ketua Umum Hikapindo, Armiati mengatakan organisasinya sudah terbentuk di 34 Propinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. Saat ini, lanjut Armiati, jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Terbentuknya Hikapindo adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan para kader. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari Pak Ketua DPD RI. Mohon perhatian dan kasih sayangnya agar diperjuangkan nasib para kader,” ujar Armiati lagi. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga tetapi para kader kurang mendapat perhatian. Mereka seringkali tidak mendapatkan honor. Jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas dia. Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi parpol maupun caleg,” tukas dia. “Honor meskipun ada tetapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” tambahnya. Menanggapi keluhan tersebut, Senator asal Lampung Bustami Zainuddin meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Di forum itu, Bustami meminta para kader di desa untuk mengusulkan ke Kepala Desa terkait anggaran untuk kader penyuluh. “Berkaitan keluhan tadi sebenarnya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau para kades, Bupati, Gubernur nyambung dengan soal dana desa tentu hal itu tidak ribet. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar tapi kok untuk penyuluh tidak dianggarkan,” ucapnya. Makanya jalan keluar pertama, menurut Bustami, yakni memanfaatkan dana desa dengan usulan insentif penyuluh saat musrenbangdes. “Para kader penyuluh harus bicara ke forum, ke kepala desa dan lainnya sehingga dianggarkan. Jangan hanya yang muncul adalah dana bangun fisik saja,” tutur dia. DPD bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. Senator Aceh, Fachrul Razi menjelaskan memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi. “Ini akan jadi masukan untuk DPD RI. Karena memang para kader dan penyuluh ini seperti terlupakan. Pertemuan ini akan jadi entry point juga untuk mempertanyakan ke Mendagri atau Kementerian Desa dan PDT, apakah ada alokasi anggaran untuk penyuluh di dalamnya,” katanya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pihaknya akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI hanya bisa menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR dan pemerintah. Eksekusinya di mereka. Tetapi kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” tegas dia. (Ida/LC)
Di Tengah Guyuran Hujan, Polresta Banjarmasin Kawal Demo Mahasiswa
Banjarmasin, FNN - Polresta Banjarmasin mengawal massa demo ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di tengah guyuran hujan deras sepanjang siang hari ini.\"Meski hujan tak menyurutkan semangat anggota semua untuk tetap memberikan pelayanan pengamanan demo adik-adik mahasiswa,\" kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana A Martosumito di Banjarmasin, Kamis.Ada dua isu yang diangkat kelompok mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Banjarmasin itu, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terutama penuntasan kasus aktivis HAM Munir.Sabana menyebut penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi hak setiap warga negara karena diatur Undang-Undang. Untuk itulah, pihaknya senantiasa memberikan pengawalan agar aksi massa tetap berjalan aman dan tertib. \"Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan pelaksanaannya berjalan damai,\" jelasnya.Bagi dia, mahasiswa adalah generasi cerdas yang diperlukan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Sehingga pemikiran yang disampaikan mahasiswa sangatlah berarti.Meski begitu, Sabana mengingatkan agar jangan sampai mudah diprovokasi apalagi ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang ingin negara ini tidak kondusif. \"Kami berterima kasih kepada mahasiswa karena selama gelombang unjuk rasa menolak kenaikan BBM tetap berjalan damai dan tertib. Mari kita jaga kondusifitas kota ini demi berlangsungnya roda pembangunan dan kemajuan sektor ekonomi masyarakat seiring melandai-nya pandemi,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Anomali Trafik Terbanyak di Sektor Administrasi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan mengungkapkan sektor administrasi pemerintahan menempati jumlah penerima notifikasi anomali trafik keamanan siber terbanyak selama periode Januari hingga 13 September 2022.\"Yaitu 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi,\" kata Luki saat acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis.Secara keseluruhan, kata Luki, BSSN mencatat ada lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Di mana, tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62 persen, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20 persen dan trojan sebanyak 10,21 persenSebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, Luki menyebut BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak.\"Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspon,\" ujarnya.Notifikasi, sambungnya, juga dikirimkan kepemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain seperti energi dan sumberdaya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respon terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.\"Berharap ke depan jangan main-main, jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya dan melakukan up grade untuk melihat bagaimana sistem yang dimiliki,\" tuturnya.Luki mengatakan resiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik, seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial. Di mana apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.Oleh karenanya ia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, serta mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas.\"BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi,\" kata Luki.(Ida/ANTARA)
Demo Mahasiswa Makin Besar, Istana Sudah di Ujung Kerapuhan dan Tidak Bisa Dipertahankan Lagi
Jakarta, FNN – Badan Eeksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berkumpul dalam demo besar-besaran pada Selasa (13/09/22) berlokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini terus berlangsung demi menuntut persoalan kenaikan harga BBM. Berkaitan dengan ini, Rocky Gerung menanggapi persoalan demonstrasi dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky berpendapat bahwa demonstrasi tidak dapat dihindari. Bahwa kesadaran publik datang bersama dengan krisis politik. Pengamat politik itu juga menyatakan orang yang mengintai keadaan istana mengerti bahwasanya istana sudah di ujung kerapuhan. \"Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan istana itu tahu bahwa istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa ditahankan lagi itu,\" ungkap Rocky. Rocky menyoroti sikap pemerintah yang berusaha menghalangi demonstrasi yang sudah jelas bakal terjadi. Upaya pemerintah tersebut misalnya adanya pembatasan, ancaman kecil-kecilan, dan sikap sinis pemerintah terhadap demonstrasi. Menurut Rocky, semua orang yang turun ke jalan berarti memiliki prinsip yang sama. Kesepakatan sosiologis tersebut akan terus bergulir, baik ada atau tidak adanya perintah dari istana. Kebijakan pemerintah yang kacau dan berantakan memicu terjadinya demontrasi. Kenaikan BBM yang dianggap sebagai keputusan sepihak pemerintah dianggap merugikan berbagai elemen masyarakat. Dalam pernyataannya, Rocky menyarankan daripada mencegah demonstrasi, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kebijakan. “Terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi, jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya,” ujar Rocky. (Ida, oct)
Anies Makin Bersinar, Buzzer Makin Gencar Promosikan Jokowi Sambil Menghina Orang Lain
Jakarta, FNN – Pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mendekati masa tenggat pelengseran jabatan pada 16 Oktober 2022. Salah satu topik yang menarik perhatian publik adalah mengenai rencana kepemimpinan Anies selanjutnya. Pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas tentang hal ini dalam video berjudul \"Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Akan Semakin Kencang\" yang diunggah pada Selasa (13/09/22). Rocky percaya ketika Anies membentuk lembaganya sendiri, tingkat elektabilitasnya sebagai tokoh politik akan naik, meskipun telah diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dan saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik,” ujar Rocky dalam obrolannya melalui kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official. Kemudian, berkaitan dengan pemanggilan KPK terhadap Anies mengenai keterangan tentang Formula-E, Rocky mengatakan bahwa hal tersebut justru menaikkan nama Anies meskipun telah lengser. \"Tapi kalau Anies yang segera dipanggil setiap minggu nanti, apalagi sedia lengser, itu publik akan berbalik justru mengepung KPK. Dan Anies akan pidato setiap hari di situ, maka nama Anies akan naik terus,\" terang Rocky. Selain itu, Rocky menyatakan adanya kemungkinan Bjorka akan menuntun Anies dengan membocorkan data-datanya. Menurutnya, pembocoran data pejabat yang dilakukan Bjorka merupakan hal yang perlu disyukuri publik. Beda halnya dengan orang-orang yang sengaja menjilat kekuasaan. Rocky mencontohkan dengan para buzzer Jokowi yang mempromosikan penguasan sambil menghina kelompok lain. Tanpa menyadari bahwa mereka tumbuh dengan uang dari istana. “Kan buzzer-buzzer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana,” ucap Rocky. Kembali dengan pembahasan Bjorka, Rocky berharap akan adanya Bjorka politik sehingga dapat menyeimbangkan oposisi dan kekuasaan. “Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu Bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan,” tegasnya. Diketahui, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2022 untuk meresmikan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. (Ida, oct)
Pinter, Ditolak 3 Periode, Jokowi Ingin Maju Menjadi Wapres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Dalam Undangan-Undang Dasar 1945 (UUD \'45) sudah jelas diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi bagaimana jika presiden dua kali masa jabatan tersebut, mencalonkan sebagai wakil di masa jabatan ketiga? Melihat fenomena ini, ahli hukum tata negara Refly Harun menyampaikan dalam kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Live! Hensat dan San Alang Geruduk RH: Memang Bisa Presiden 2 Periode Jadi Cawapres? Ini Jawabannya!\" Dalam video yang berdurasi sekitar 54 menit tersebut, Refly Harun membacakan kembali isi pasal yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. \"Konstitusi jelas mengatakan bahwa, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun. Dan sesungguhnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dari situ kemudian orang mengatakan bahwa ada pembatasan presiden dan wakil presiden dua periode saja,\" ucap Refly yang membacakan isi dari Pasal 7 UUD 1945. Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan bahwa presiden yang telah menjabat dua periode bisa saja mencalonkan diri menjadi wakil presiden di periode berikutnya karena tidak ada peraturan yang melarang, melainkan hanya etika politik saja. Menanggapi hal tersebut, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), memberikan cuitan melalui akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan. \"Apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada MK terkait uji materi, presiden 2 periode boleh maju sebagai cawapres? Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?\" tulis Anthony pada 12 September 2022. Anthony juga menyampaikan bahwa apabila memang bisa seperti itu, maka nantinya posisi wakil presiden bisa saja menggantikan presiden apabila dalam kondisi yang berhalangan yang manakala sama saja dengan menenteng Pasal 7 UUD. \"Kalau Presiden 2 periode menjadi Wakil Presiden, kemudian kembali menjadi Presiden (3 periode) karena PRESIDEN berhalangan TETAP, bukankah secara SUBSTANSI bertentangan dng pasal 7 UUD, …. masa jabatan Presiden hanya 2 periode saja: terlepas bagaimana cara menjabatnya,\" ujar Anthony. \"Kalau tidak ada permohonan uji materi resmi kepada MK terkait apakah Presiden 2 periode boleh dicalonkan sebagai Wakil Presiden, apakah pernyataan juru bicara MK, terkait point ini, dapat dilihat sebagai pernyataan politik: bukan pernyataan hukum konstitusi, karena tidak sidang?\" tambahnya. Terlepas belum adanya konfirmasi sikap dari MK tentang apakah presiden dua periode boleh mencalonkan kembali menjadi wakil presiden di periode berikutnya, Anthony Budiawan kembali menambahkan sekaligus mengingatkan kepada MK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. \"John Locke: Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), tirani mulai (berkembang). Ketika Mahkamah Konstitusi tidak berfungsi alias mati, maka akan muncul tirani: menciptakan hukum untuk kepentingan kelompoknya, Presiden 2 periode boleh jadi cawapres?\" tandas Anthony. (Fik)
Pimpinan DPD Diminta Atasi Polemik Pergantian Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako meminta empat pimpinan DPD, yakni AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin, Mahyudin, dan Nono Sampono agar segera mengatasi polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad.Menurut Angelo, saat memberikan keterangan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Selasa, polemik tersebut harus segera diatasi agar energi para pimpinan dan seluruh anggota DPD RI tidak habis pada isu yang tidak substantif. \"Jangan sampai energi kita dihabiskan ke isu yang tidak substantif, seperti pergantian Wakil Ketua MPR,\" ujar dia.Menurut Angelo, pimpinan dan seluruh anggota DPD RI sepatutnya berfokus menjalankan tugas besar mereka, yakni menguatkan kelembagaan perwakilan daerah yang selama ini kurang kuat dalam menjalankan kewenangannya.Oleh karena itu, putra daerah asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini meminta seluruh pimpinan DPD agar solid dan senantiasa memutuskan sesuatu dengan cara kolektif kolegial karena mereka merupakan penyambung suara lembaga perwakilan rakyat. \"Harus akur semua dan jangan membuat kisruh lembaga,\" kata Angelo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.Lebih lanjut, Angelo menyampaikan awal terjadinya polemik atau kekisruhan di lembaga DPD adalah peristiwa pencopotan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.Mantan Gubernur Gorontalo itu, kata Angelo, dicopot usai Sidang Paripurna DPD pada 18 Agustus 2022 melalui penyampaian mosi tidak percaya oleh puluhan anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.Padahal, menurut Angelo, agenda awal Sidang Paripurna DPD itu adalah untuk melaporkan kinerja Wakil Ketua MPR dari unsur DPD selama tiga tahun ini. Adapun calon pengganti Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD adalah Tamsil Linrung. \"Awalnya, saya juga ikut menandatangani mosi tidak percaya itu karena pimpinan DPD mengklaim telah melakukan rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus),\" ujarnya.Namun, Angelo mengatakan di tengah jalan, dua pimpinan DPD yaitu Nono Sampono dan Sultan Bachtiar menarik kembali mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jadi, ini membuktikan bahwa pergantian Wakil Ketua MPR ada yang tidak jelas dan ada pihak yang mengangkangi,\" ucap dia.Atas tindakan kedua pimpinan DPD itu, Angelo mengaku juga telah mencabut tanda tangan dan dukungan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Jujur saya kecewa karena merasa dibohongi dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan mosi tidak percaya,\" ujar dia. (Ida/ANTARA)
Kepala BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas \"Bjorka\", masuk dalam kategori intensitas rendah.\"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,\" kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa.Secara keseluruhan, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital. \"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita,\" tambahnya.Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik. \"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik; yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa,\" katanya.Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai \"Bjorka\". \"Secara umum ini adalah masalah data,\" imbuhnya.Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut. Sehingga, meskipun ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru. \"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya,\" jelasnya.Namun, katanya, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang. \"Jadi enggak boleh sombong \'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat\', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang,\" ujarnya.\"Bjorka\" kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo.Klaim \"Bjorka\" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter \"DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ida/ANTARA)
Gde Siriana Anggap PPP Kehilangan Roh Partai Islam
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso Monoarfa. PPP dinilai tengah melupakan jati diri sebagai partai Islam. Pergantian-pergantian pimpinan partai terjadi secara kasar. Terakhir telah terjadi kudeta lembut terhadap Ketum Suharso. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif INFUS melihat bahwa PPP telah kehilangan jati diri sebagai partai Islam yang lembut dan beretika. \"Saya melihat bahwa sejak era ketum Rommy hingga Soeharso, PPP telah kehilangan jatidirinya sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat. Ini menjadi indikasi bertemunya ambisi elit partai dengan kepentingan penguasa,\" katanya kepada FNN di Jakarta, Selasa (12/09). Gde mencontohkan, misalnya saat di era Romi, PPP mendukung pasangan Djarot Saiful-Sihar Sitorus. Padahal semua partai bernuansa Islam lainnya seperti PKS, PAN, PKB dan PBB mendukung pasangan pemenang Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Perlu diingat bahwa saat itu di tubuh PPP terjadi perebutan Ketum antara kubu Romi dan Jan Farid. Di mana akhir Des 2017 MA menetapkan Romi sebagai ketum yang sah. \"Jadi dapat diduga ada dukungan kuat pemerintah saat itu kepada kubu Romi, yang kemudian ditransaksikan dengan dukungan PPP terhadap Pilkada Sumut 2018 (Djarot-Sihar) dan Pilpres 2019 (Jokowi-Maruf) sebelum akhirnya Romi ditangkap KPK,\" paparnya. Dalam konteks dicopotnya Soeharso ini kata Gde, sepertinya berjalan mulus di internal partai. Apalagi dalam waktu cukup singkat kurang lebih 10 hari operasi gusur Soeharso ini jalan mulus. Umumnya jika mekanisme mencopot Ketum itu dianggap tidak sesuai dengan AD/ART misalnya untuk mencopot itu harus KLB bukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Atau undangan Musyawarah Kerja itu harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. \"Nah ini bagaimana masa Soeharso yang mengundang untuk mencopot dirinya sendiri? Jadi dapat diduga jika tidak ada ribut-ribut dengan mekanisme seperti itu artinya ada operasi senyap untuk mencopot Soeharso. Terlepas bagaimana kekurangan Soeharso atau keluhan kader partai terhadap dirinya. Berbagai alasan bisa dibuat sebagai latar belakangnya,\" katanya heran. Dalam konteks Pilpres 2024, manuver PPP bergabung dalam KIB ini kan dapat dicurigai sebagai sekoci nya Ganjar (bersama Airlangga) jika Ganjar tidak direstui Megawati. Apalagi PPP kan sudah di koalisi Indonesia Maju yang komitmen hingga akhir masa kerja Presiden, mengapa ikut lagi dalam KIB, ada apa ini? Juga harus dipertanyakan putusan yang dibuat oleh Yasona mengesahkan pengurus Mardiono ini dalam waktu singkat apakah ada kepentingannya sebagai kader PDIP? Dan yang perlu diketahui juga lanjut Gde adalah, apakah presiden Jokowi tahu operasi pelengseran Soeharso? Bagaimanapun juga dia adalah pembantunya di kabinet. Atau setidaknya tahu tapi membiarkan? Semua bisa terjawab jika pergantian ketum PPP ini tetap memposisikan PPP sebagai partai koalisi pemerintah atau sebaliknya menjadi partai oposisi. \"Karena ini, menurut saya, Soeharso dapat memanfaat kan situasi ini untuk mengembalikan jati diri PPP, jika ingin menambah perolehan suara di 2024, dengan pertama mundur dari kabinet dan Bappenas, sebagai bentuk protes atas \"diamnya\" presiden dan disahkannya kepengurusan Mardiono,\" paparnya. Soeharso haru berani mengambil langkah itu untuk menaikkan kembali moral akar rumput PPP. Lalu memposisikan PPP sebagai partai oposisi atau netral, tetapi konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang hari ini diprotes banyak masyarakat seprti menaikkan harga BBM, proyek IKN dll. Tetapi jika pertarungannya hanya sebatas pengesahan menkumham tanpa reposisi partai, saya kira Soeharso akan kalah, dan cepat atau lambat posisinya di Bappenas dan kabinet pun akan dicopot juga. (sws)
Hadiri Rakernas dan Musornaslub, Ketua DPD RI Dukung Penuh KONI untuk Bersatu Menuju Prestasi Global
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap prestasi olahraga di tanah air dapat lebih ditingkatkan dan juga mendunia. Harapan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2022, Senin (12/9/2022), di Hotel Sultan Jakarta. “Selama ini olahraga selalu menjadi duta-duta bangsa yang membawa nama baik negara ini di kancah internasional. Oleh karena itu perhatian lebih harus diberikan untuk dunia olahraga. Saya sangat mendukung cita-cita KONI dalam bersatu menuju prestasi global,” kata LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia. LaNyalla mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembinaan. “Saya berharap rapat kerja nasional KONI ini juga memberikan sebuah keputusan untuk memaksimalkan sektor pembinaan di tanah air. Karena, pembinaan yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci agar para atlet bisa meraih prestasi tinggi. Kunci prestasi global ada di pembinaan yang fair dan sportif,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. LaNyalla menambahkan KONI harus memetakan cabang olahraga prestasi dan event yang berpotensi dimaksimalkan. “Untuk event, ada kegiatan prioritas yang harus disiapkan KONI, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau perhelatan Piala Dunia Sepakbola U-23, termasuk juga pelaksanaan event dalam negeri seperti PON, dan masih banyak lagi. Dari event ini, ada cabang prioritas untuk mendulang medali seperti bulutangkis, panahan, angkat besi, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dan digenjot,” katanya. LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, berharap rapat kerja KONI bisa membahas secara detail hal-hal tersebut untuk mendukung kemajuan olahraga tanah air. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan tema Bersatu Menuju Prestasi Global yang diusung dalam kegiatan ini menjadi tema besar untuk Kemenpora dan KONI pusat di hari olahraga nasional. “Bahwa ini adalah cita-cita semua. Cita-cita mulia semua insan olahraga. Dari Rakernas musornaslub kita juga akan siapkan pengelolaan administrasi digital seluruh Indonesia. Mari kita dukung program pemerintah untuk mencetak para juara,” katanya. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kehadiran Ketua DPD RI. “Selamat datang dan selamat hadir Bapak Ketua DPD RI, Pak LaNyalla, yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia. Jadi perlu diketahui oleh stakeholder pelaku olahraga Indonesia, bahwa Ketua Muaythai sekarang adalah Pak LaNyalla,” katanya. Zainudin Amali pun berharap KONI bisa melahirkan banyak atlet berprestasi. “Saya berharap kegiatan olahraga ke depan harus ada prestasi yang membaik dari prestasi maupun pelayanan tuan rumah,” katanya. Rakernas turut dihadiri para ketua PB dan pengurus KONI provinsi seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dibagi di dalam dua komisi yaitu Komisi A Bidang Organisasi, Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Badan Audit Internal, Perencanaan Anggaran dan Keuangan serta BAORI. Sedangkan Komisi B Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Penataran, Penelitian dan Pengembangan, Sport Science, Pengumpulan Data dan Mobilisasi Sumber Daya. LaNyalla hadir didampingi ketua harian PB Muaythai Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal Aceh dan Bendahara Umum PB Muaythai Bustami Zainuddin yang anggota DPD RI dari Lampung. (Sof/LC)
POPULER
