POLITIK
Pemisahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Direspons Positif
Jakarta, FNN — Sekretaris Kelompok DPD di MPR Ajbar merespons baik upaya ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong MPR, DPR, DPD, dan DPRD miliki undang-undang tersendiri. Saat dikonfirmasi terkait wacana pemisahan undang-undang masing-masing lembaga legislatif tersebut, politisi asal Sulawesi Barat yang dikenal dekat dengan kalangan muda tersebut menyampaikan bahwa kehadiran lembaga DPD sebagai anak kandung reformasi sangat relevan menjadi perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena lembaga ini melampaui batas-batas ideologi, sosio kultural dan sentimen kelompok tertentu yang kerap memantik konflik yang mengancam integrasi bangsa. “Menurut saya ini angin segar yang harus disambut positif, ide tersebut memiliki implikasi langsung dengan keutuhan NKRI karena menjadi jembatan bagi lembaga DPD mendapatkan kemandiriannya sebagai lembaga legislatif penuh untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah,” terang Ajbar. Jika merujuk pada pendekatan New Institusionalism bahwa yang dimaksud dengan institusi secara spesifik adalah tata tertib untuk mengatur perilaku sekompok manusia dan suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Itulah relevansi ide ketua MPR terhadap institusi negara DPD RI, terang Ajbar. Kami dari kelompok DPD RI secara kelembagaan telah menuangkan ide pada rumusan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini akan masuk pada fase pembahasan di tingkat Panitia Ad Hoc (PAH). Ada tiga hal yang menjadi perhatian khusus dari Kelompok DPD. Pertama, upaya membangun karakter sumber daya manusia. Kedua, menata pranata lembaga negara. Ketiga, soal kesejahteraan. Kehadiran PPHN adalah sebagai upaya memberi arah tujuan bagi pembangunan nasional yang saat ini seringkali terkooptasi oleh ego periodik penguasa. Kita harus punya tujuan mulia dalam bernegara agar keberadaan kita sebagai aktor penyelenggara negara senantiasa menemukan ide-ide yang relevan bagi perbaikan peradaban. Untuk kepentingan itu, kita berjuang menghadirkan PPHN yang menjadi kebutuhan kita saat ini dan di masa yang kan datang. Ungkap Ajbar dengan raut wajah yang begitu tenang. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa, gagasan Bambang Soesatyo harus kita respon dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai sebuah bentuk gagasan kolektif anak bangsa yang mecerahkan. Tambahnya sambil melempar senyum. ((sws)
Komnas HAM Butuh "Penyegaran" untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) butuh \"penyegaran\" terkait kerja-kerja dalam memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).\"Dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Karena itu butuh penyegaran di Komnas HAM untuk perjuangkan perlindungan buruh migran,\" kata Didik saat uji kelayakan calon anggota Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menilai penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal.Menurut dia, persoalan yang dihadapi PMI ibarat fenomena gunung es yang memerlukan perhatian besar bangsa Indonesia untuk menghadirkan perlindungan bagi para buruh migran. \"Harus dipastikan perlindungan HAM dan kehadiran negara untuk melindungi buruh migran kita,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.Hal itu menurut dia, menyebabkan Komisi III DPR \"turun tangan\" mengatasi persoalan tersebut, padahal seharusnya Komnas HAM juga ikut berperan.\"Ketika mengawal advokasi suatu kasus, sejauh mana integritas Komnas HAM. Banyak konflik agraria yang disebut penanganan-nya lemah dan lembek,\" ucapnya.Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 pada Jumat (30/9) dan Senin (3/10).Pada Jumat (30/9), ada 12 calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Abdul Haris Semendawai, Amiruddin, Anis Hidayah, Antonio Pandjasto Hardojo, Atnike Nova Sigiro, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, dan Rita Serena Kalibonso.Sementara itu pada Senin (3/10), ada dua calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing.Proses pemilihan calon anggota Komnas HAM akan dilaksanakan setelah proses uji kelayakan selesai dilakukan yaitu Senin (3/10). (Ida/ANTARA)
Ulang Tahun TNI Ke-77 Akan Digelar di Istana Merdeka
Jakarta, FNN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 bakal digelar di lapangan Istana Merdeka. \"Upacara HUT TNI tahun ini akan diselenggarakan di lapangan istana merdeka yang biasanya juga digunakan untuk perayaan HUT RI. Rangkaian kegiatannya adalah upacara seperti biasa, dimana inspektur upacaranya direncanakan Bapak Presiden RI,\" kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Eko Margiyono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.Kasum TNI Eko Margiono menyampaikan hal tersebut saat gladi kotor HUT TNI dan mengecek halaman Istana Merdeka bersama dengan Kas Koopsudnas Marsda TNI Tedi Rizalihadi S, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin. \"Bapak Presiden akan menyaksikan demo beberapa atraksi pesawat TNI Angkatan Udara, nanti ada \'fly pass\' pesawat F16, kemudian ada helikopter yang membawa \'giant flag\'. kemudian ada (pertunjukan) akrobat dari (pesawat) jupiter,\" tambah Eko.Presiden Jokowi juga akan melakukan \"video conference\" dengan pasukan TNI yang berada di empat lokasi yaitu pertama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat; dengan pengamanan terluar di Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara; dengan petugas di PLBN Sota, Merauke, Papua, dan di PLBN Motaain Engelberthus Klau, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan perbatasan RI-Timor Leste.\"Setelah selesai melakukan \'video conference\', Presiden menuju ke depan istana. Di sana Presiden akan melihat beberapa kendaraan tempur yang terbaru yang kita miliki, yang akan kita tampilkan secara statis,\" ungkap Eko.Selanjutnya Presiden akan kembali ke panggung utama untuk menerima defile pasukan dan pagelaran Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista).Dalam pagelaran tersebut terdiri dari pasukan drum band, pasukan yang ikut upacara dan defile serta prajurit yang mengendarai 63 kendaraan tempur (ranpur).\"Kami juga perlu jelaskan ke masyarakat supaya nanti memaklumi, berkaitan dengan defile ranpur ini akan bergerak dari depan istana menuju Bundaran HI. Ranpur akan berhenti di Bundaran HI untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyaksikan alutsista terbaru milik TNI. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami ke rakyat Indonesia karena alutsista ini semua dibeli dari rakyat Indonesia melalui pajak,\" jelas Eko.Sedangkan perayaan HUT TNI di masing-masing daerah juga dilaksanakan secara gabungan dengan tiga matra. Namun, Eko belum menjelaskan apa saja jenis 63 ranpur yang akan dipamerkan itu.\"Saya sekali lagi belum bisa menjelaskan ranpur apa karena kita sedang \'menyetting\' kembali berkaitan dengan ranpur,\" ucap Eko. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 50 Wartawan Diajak Penasihat Hukum ke Kediaman Pribadi Gubernur Papua
Jayapura, FNN - Sebanyak 50 wartawan dari berbagai media baik nasional maupun lokal, Jumat, diajak penasihat hukum ke kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tamo, Kota Jayapura, Papua. Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwaring, di Jayapura, Jumat, mengatakan bahwa ajakan itu terkait dengan pihak keluarga Lukas Enembe akan memberikan keterangan pers mengenai kesehatan kliennya. \"Kunjungan ini untuk melihat secara langsung kondisi kesehatan Gubernur sehingga dapat membantu memberi informasi kepada masyarakat,\" katanya. Dengan kunjungan tersebut, Aloysius berharap Lukas Enembe meminta dukungan untuk berencana berobat ke Singapura. \"Minggu depan dijadwalkan dua dokter yang menangani kesehatan Gubernur Enembe datang dari Singapura untuk mengecek kesehatan beliau,\" ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebagai penasihat hukum Lukas Enembe hanya membantu wartawan untuk bertemu kliennya sekaligus bisa melihat secara langsung kondisi Gubernur Enembe. Sebelumnya, Koordinator Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stevanus Roy Rening, mengatakan bahwa saat ini kondisi Gubernur Lukas Enembe membaik. Obat dari Singapura, kata dia, sudah tiba 3 hari yang lalu. Pada saat ini sedang diupayakan agar dokter yang tangani kliennya ke Jayapura untuk cek kesehatan. \"Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura,\" kata Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Rabu (28/9). Sementara itu, 50 wartawan dari berbagai media masih dalam perjalanan dari kawasan Ruko Dok II menuju ke Koya Tengah dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. (Ida/ANTARA)
Semua Pihak Diajak untuk Menciptakan Kondisi Sejuk dan Damai Saat Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak semua pihak untuk terlibat menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Setiap orang termasuk pengurus, anggota partai politik, dan pejabat negara agar menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Kamis. Setiap orang termasuk pengurus dan anggota partai politik, serta pejabat negara diimbau agar tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), baik dalam kegiatan aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, papar dia. \"Dan tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan,\" kata dia. Untuk pejabat negara, Bawaslu mengimbau agar dapat menahan diri tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya guna kepentingan partai politik dan golongan tertentu. Bagja mengatakan partai politik, bakal calon peserta pemilu presiden, wakil presiden, dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. (Ida/ANTARA)
Webinar P3S: Menakar Puan Maharani Dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Sorotan terhadap sosok Ketua DPR RI Puan Maharani makin menguat sebagai kandidat Presiden RI dalam Pilihan Presiden 2024 dalam seminar yang diselenggarakan Political and Public Policy Studies (P3S), Rabu (28/9/2022). P3S menggandeng para pengamat politik dari beragam latar belakang dalam proses diskursus ini. Mereka terdiri dari Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; Founder Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio; dan Direktur P3S, Dr. Jerry Massie. Pakar Komunikasi Politik Dr. Emrus Sihombing mengatakan, Puan ada modal kompetisi yang jelas. “Menurut pandangan saya, sejatinya pasangan Puan haruslah dari kalangan partai politik juga. Karena mereka memiliki basis politik, perjuangan dan pengalaman politik, serta identitas politik yang jelas untuk menjadi modal kompetisi kedepannya,” katanya. “Kalau bukan dari parpol, pasti bargaining position-nya akan lebih berat dalam menjalankan strategi politik,” lanjutnya. “Tanpa sokongan power politik dari wakil presiden, mereka pasti butuh effort lebih untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Politik transaksional dengan calon-calon koalisi akan lebih banyak,” ungkapnya. “Nama-nama yang menurut saya layak mendampingi Puan adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan ketua-ketua partai lannya,” tambahnya. Founder Lembaga Survei Kedaikopi Hendri Satrio menetapkan dua indikator unggul yang harus dimiliki calon wakil presiden pada periode pertama Puan. “Pertama kekuatan elektoralnya harus kuat, kedua harus punya modal finansial yang mumpuni. Meskipun sayangnya, menurut saya, premis dan hipotesa ini hanya dimiliki satu orang. Namanya Jusuf Kalla,” ungkapnya. “Dari sekian banyak figur yang ada, belum ada yang punya dua modal ini secara komplit. Baik itu Ridwan Kamil, meskipun memiliki elektoral yang kuat di Jawa Barat, lalu Khofifah Parawansa, Edy Rahmayadi, atau Erick Thohir yang hanya unggul dari sisi finansial,” paparnya. Adapun sosok yang dinilai Hendri mendekati dua kriteria itu adalah Sandiaga Uno. “Yang hampir seperti Jusuf Kalla mungkin Sandiaga Uno. Dia punya kekuatan elektoral dari sisa-sisa Pilpres dan sangat mungkin punya kekuatan finansial selama menjadi menteri,” jelasnya. Perspektif yang berbeda juga datang dari Direktur P3S Jerry Massie. Kali ini Prabowo Subianto menjadi figur unggulan untuk disandingkan dengan Puan Maharani pada Pemilu 2024. Barulah setelah itu diikuti tokoh-tokoh potensial lainnya. “Dari sebelumnya juga saya sudah menyebutkan ini di beberapa media mainstream. Prabowo Subianto saya akan tempatkan di nomor satu, Anies Baswedan nomor dua, Agus Harimurti Yudhoyono ketiga,” katanya. \"Selanjutnya Airlangga Hartarto keempat, Sandiaga Uno kelima, dan keenam ada Ridwan Kamil,” ungkap Jerry Massie. Jerry mengatakan mengapa Prabowo ada dalam urutan pertama? \"Karena kita tahu bersama bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian batu tulis di antara mereka. Silaturahmi dan sowan politik juga sudah sering terlihat di beberapa momen. Dengan pola komunikasi politik seperti ini, kita bisa mengindikasikan peluang keduanya di masa mendatang,” tambahnya. Namun begitu, Jerry tetap melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, dengan mempertimbangkan kedinamisan yang merupakan ciri khas politik. “Apalagi Prabowo bukan satu-satunya pribadi yang pernah melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan Puan secara langsung,” ungkapnya. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepannya terjadi skenario politik yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Airlangga Hartarto yang tiba-tiba menyatakan diri mendukung Puan dan calon wakil presiden dari PDIP, juga Surya Paloh yang mengirim Anies Baswedan sebagai wakil Puan, atau dari Prabowo sendiri yang menyatakan diri mendampingi Puan,” ungkapnya. “Nama-nama tadi kita jadikan saja barometer dan referensi di Pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut saya, merekalah figur yang berpotensi menjadi calon wakil presidennya Puan,” pungkas pengamat politik Amerika Serikat itu. (mth/*)
Partai Gelora Optimistis Lolos Verifikasi Administasi, dan Siap Ikuti Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menutup perbaikan proses verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada Rabu (28/9/2022) malam pada pukul 23.59 WIB. KPU telah memberikan tenggat waktu proses perbaikan dari tanggal 15-28 September 2022. Parpol yang lolos verifikasi administrasi akan diumumkan pada 14 Oktober 2022 mendatang. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah menyelesaikan perbaikan proses verifikasi administrasi secara lengkap tepat waktu. \"Alhamduillah dengan penyelesaian perbaikan proses verifikasi administrasi secara lengkap ini, Insya Allah Partai Gelora, bukan hanya lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tetapi optimis juga akan mencapai targetnya di Pemilu 2024 mendatang,\" kata Anis Matta dalam keterangannnya, Kamis (29/9/2022). Satu hari jelang penutupan pendaftaran di ke KPU masih ada empat DPW yang belum selesai, ia pun turun tangan menghubungi keempat DPW tersebut secara langsung, untuk segera melengkapi dokumen persyaratan seperti yang dimintakan KPU. Anis Matta terlihat didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum sampai begadang dari malam hingga pagi hari. Akhirnya, perbaikan proses verifikasi adminitrasi tersebut, dapat diselesaikan. Bahkan Anis Matta sendiri yang mensubmit perbaikan data dan dokumen tersebut, di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) KPU setelah mendapatkan tanda centang. Anis Matta bersama Mahfuz Sidik lantas menandatangani salinan dokumen berita acara perbaikan persyaratan calon peserta Pemilu 2024. Dokumen tersebut, selanjutnya dibawa LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora untuk diserahkan ke KPU pada Rabu (28/9/2022) sore. \"Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang terlibat pengerjaan verifikasi administrasi, baik di level DPW, DPD maupun DPC, dan sahabat Gelora di seluruh nusantara\" ujarnya. Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, Partai Gelora telah melengkapi semua persyaratan mulai dari profil hingga keanggotaan seperti yang ditetapkan KPU. \"Semua sudah 100 persen. Ini menandakan kesiapan kita mengikuti Pemilu dan memenangi Pemilu 2024 insyaAllah,\" kata Chudori. Chudori mengatakan, jumlah DPW (provinsi) yang diuplod di Sipol KPU mencapai 100 persen, sementara jumlah DPD (kabupaten/kota) sebanyak 434 dari 514 (84.44 %). Sedangkan jumlah DPC (kecamatan) sebanyak 4.173 dari 7.266 (57,43 persen). Terakhir jumlah keanggotaan sebanyak yang didaftarkan sebanyak 280.041 anggota dari sebelumnya 243.118 anggota. Untuk menyerahkan berita acara dokumen perbaikan verifikasi administrasi ini ke KPU, Partai Gelora mengutus tiga LO-nya, yakni Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono, Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antarlembaga Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto. LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, berkat kerja keras dan kegigihan seluruh fungsionaris, Partai Gelora sukses dan berhasil menyelesikan perbaikan verifikasi administrasi. \"Kami dari LO, sore ini (Rabu, 28/9/2022) menyerahkan perbaikan administrasi ke KPU. Semoga Partai Gelora ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 agar bisa menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia,\" kata Sutriyono. LO lainnya, Ratu Ratna Damayani (Mia) menambahkan, sungguh tidak mudah untuk mendirikan partai saat ini, apalagi untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024. \"Tetapi dengan kekuatan seluruh kader yang bekerja secara detil, fokus, terencana dan sungguh-sungguh, serta tidak mudah dan berliku-liku dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU, termasuk verifikasi parpol ini, kita bisa menyelesaikan\" kata Mia. (sws)
Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Awak Redaksi Narasi
Jakarta, FNN - Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022.\"Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas,\" kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Dewan Pers menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan berupa kecaman terhadap semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya.Selain itu, dia juga memandang bahwa tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers. Padahal, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. \"Dewan Pers mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik,\" kata Agung Dharmajaya.Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Pers sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenai pidana.Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. \"Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Kerja Sama Pemerintah dan Kampus Harus Ditingkatkan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap peningkatan kerja sama Pemerintah dengan kampus untuk mendengar maupun menampung hasil penelitian dari perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan. \"Agar kedua belah pihak bisa saling berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan daerah,\" kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Fadel mengemukakan hal itu usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo, Selasa (27/9).Ia menyebut perguruan tinggi memiliki banyak kerangka ilmiah terkait dengan upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat.Namun, dia menyayangkan masih banyak hasil penelitian di kampus yang belum dimanfaatkan ataupun belum memberi peran apa pun, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. \"Setop kebiasaan itu. Sangat disayangkan jika hasil-hasil penelitian terus dibiarkan saja dan tidak memberi manfaat, termasuk yang ada di Universitas Negeri Gorontalo ini,\" katanya.Fadel pun meyakini jumlah penelitian, karya, ataupun jurnal ilmiah yang dihasilkan UNG sangat besar. Oleh karena itu, diingatkan Fadel bahwa hasil penelitian itu perlu dimanfaatkan lebih besar lagi pula agar memberi manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah. \"Untuk menghasilkan riset dan penelitian ilmiah, itu biayanya tidak kecil. Perlu dimanfaatkan lebih besar agar tidak mubazir,\" katanya.Pada kesempatan itu, Fadel juga mengapresiasi perkembangan yang dicapai oleh UNG. Fadel menyebut saat pertama berdiri pada tahun 2004, UNG hanya memiliki empat guru besar dan kini bertambah pesat menjadi 44 guru besar pada tahun 2022. \"Bahkan, dalam waktu dekat jumlah tersebut dipastikan akan bertambah karena ada 15 calon guru besar yang masih dalam proses,\" ucapnya.Acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo itu berlangsung di Ballroom Hotel Damhil UNG, Selasa (27/9). Pada kesempatan tersebut, ada tiga guru besar yang dikukuhkan dan menyampaikan orasi ilmiahnya, yakni Amir Halid, Fahrudin Zain Olilungo, dan Rieny Sulistijowati. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Minta Semua Pihak Perbaiki Kualitas Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap indeks kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian. LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya. Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (Sof/LC)
POPULER
