POLITIK
Masyarakat Bali Diajak untuk Menjaga Kamtibmas Jelang KTT G20
Denpasar, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan pergelaran ajang internasional presidensi G20 yang akan berpuncak pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Badung Bali. Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Bali Kombes. Pol. Arsdo Ever P. Simatupang dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Bali, Selasa menyatakan keamanan masyarakat sangat menentukan keberhasilan ajang bertaraf internasional tersebut. \"Selain kepolisian melakukan tindakan preventif, acara ini (Presidensi G20) akan berhasil juga atas dukungan masyarakat, sehingga dari pihak kepolisian melakukan kemitraan yang baik dengan masyarakat,\" kata dia.Masyarakat khususnya di Bali, dapat berperan aktif membantu Polri dengan berbagai macam cara yakni menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, melaporkan orang-orang yang bertindak mencurigakan kepada pihak kepolisian, menghindari kerumunan di jalan terutama pada hari puncak agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan hal lainnya. Untuk mengkomunikasikan semua informasi penting tersebut, Polda Bali memperkuat fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan pengemban Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang totalnya mencapai 815 orang yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Bali. Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Bali Kombes. Pol. Arsdo Ever P. Simatupang menyatakan sebagai salah satu bentuk strategi preemtif dan komitmen mendukung keketuaan Indonesia dalam G20, Kepolisian Daerah Bali terus mempersiapkan dan memperkuat personel secara internal, sinergi dengan lembaga lain, sambil mengedukasi masyarakat, mengecek setiap titik rawan dan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan kamtibmas. Sementara itu, di sisi lain Polri juga terus melakukan pengamanan terhadap setiap ajang menjelang KTT G20 November mendatang seperti beberapa acara besar dalam Oktober ini, Polda Bali, BKO Mabes Polri dan dibantu forum kerja sama masyarakat adat (Sipandu Beradat) mengerahkan sebanyak 1.148 personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban side event G20 yaitu The 5th World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) dan World Conference on Creative Economy (WCCE) yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Salah satu bagian untuk memperkuat kerja sama internal Polri yakin dengan melakukan sosialisasi penguatan dan pelibatan Bhabinkamtimas dan Pengemban fungsi Binmas Jajaran Polda Bali yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Puspem Kabupaten Badung.Dirbinmas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Arsdo Ever P. Simatupang mengatakan kegiatan pelatihan bagi kedua unit kerja Polda Bali tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme personel saat bertugas di lapangan diantaranya dengan melatih kewaspadaan yang membutuhkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga dan mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas. Dia menyatakan Personel Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk menunjang kinerja yakni diantaranya ketrampilan berkomunikasi, mediasi, negosiasi, meredam konflik, memecahkan masalah, serta keterampilan lainnya. \"Apabila pengetahuan dan ketrampilan tersebut dapat diaplikasikan di lapangan, maka para personel Bhabinkamtibmas yang langsung berhadapan dengan masyarakat mampu menganalisis permasalahan yang timbul dan mencari pemecahan masalah bersama dengan para tokoh masyarakat dan komponen yang ada dalam masyarakat,\" kata dia. Dengan demikian, kata Dirbinmas Polda Bali, para personel dapat menganalisis situasi, memecahkan setiap masalah, serta mencari solusi pemecahan masalah agar tidak berkembang menjadi masalah yg lebih rumit. \"Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi personel di lapangan guna terciptanya kamtibmas yang kondusif dalam mendukung kegiatan presidensi G20,\" kata Dirbinmas Polda Bali di Balai Budaya Giri Nata Puspem Kabupaten Badung, Bali. (Sof/ANTARA)
Percayakan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan pada TGIPF, Ajak Gus Yahya
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak semua pihak untuk mempercayakan pengusutan tragedi di Stadion Kanjuruhan kepada Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk oleh pemerintah.\"Kita mesti percaya kepada mereka agar kita semua terhindar dari informasi-informasi hoaks yang dibuat untuk memperkeruh suasana,\" kata Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dia sampaikan di hadapan perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) NU, Malang, Jawa Timur, Selasa, sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam kunjungannya ke kota dan kabupaten Malang.Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya secara langsung memberikan santunan dari PBNU kepada para keluarga korban tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/10) malam itu. Santunan diberikan kepada para keluarga korban, baik korban yang meninggal dunia maupun yang dirawat di rumah sakit.Selain santunan, untuk membantu korban, PBNU juga membentuk satuan gugus tugas tragedi Kanjuruhan dengan mendirikan posko terpadu yang berlokasi di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, Jawa Timur.Kepada para petugas posko terpadu itu, Gus Yahya mengingatkan agar mereka bertindak proaktif mencari warga yang membutuhkan bantuan informasi terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini ataupun pemulihan trauma. \"Jangan menunggu masyarakat yang meminta bantuan, tapi (petugas posko terpadu) harus proaktif, jemput bola,\" ujar dia.Menurut Gus Yahya, kepedulian NU ini merupakan wujud tanggung jawab NU kepada masyarakat yang terkena musibah. \"Kalau tidak dilaksanakan, kita berdosa,\" ucapnya.Dalam kesempatan yang sama, Ketua PCNU Kabupaten Malang Hamim Kholili mengucapkan terima kasih kepada jajaran PBNU yang menyempatkan diri berkunjung ke Malang. \"Kehadiran \'panjenengan\' (Anda, red) semua menjadi motivasi bagi kami untuk lebih peduli terhadap kemanusiaan,\" ujar Gus Hamim, sapaan akrab Hamim Kholili. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Dukung Percepatan Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong investigasi Tragedi Kanjuruhan, segera dilakukan. “Saya mendukung agar dilakukan investigasi secepatnya atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita berharap prahara persepakbolaan tidak terus menerus terjadi,” tutur LaNyalla, Senin (3/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan penyelenggara untuk tidak hanya memikirkan keuntungan materi belaka. “Segi keamanan dan kenyamanan menonton harus diperhatikan, agar menghasilkan suporter yang berkualitas,” tegas LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menilai, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kompetisi atau liga sudah seharusnya dilakukan. Sebab, terlalu mahal nyawa melayang hanya karena sepak bola. Di sisi lain, LaNyalla juga menyoroti penanganan yang dilakukan aparat keamanan terhadap suporter yang tidak manusiawi. Apapun alasannya, LaNyalla menilai kekerasan harus dihindarkan. Pelakunya juga harus ditindak. “Saya meminta agar dilakukan kajian yang menyeluruh dengan melibatkan elemen, unsur-unsur dan komponen-komponen terkait, agar menghasilkan perspektif yang holistik, agar ke depan, kualitas liga lebih baik,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan investigasi mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Presiden Jokowi ingin segera dilakukan pembenahan dan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa ratusan jiwa dan kerusakan fasilitas akibat tragedi tersebut. “Segera investigasi dan benahi apa yang terjadi, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Maka kita akan tegakkan aturan FIFA ataupun PSSI dan aturan hukum di negara ini,” jelasnya. (Ida/LC)
F-PKB Galang Dukungan Bentuk Pansus Kerusuhan di Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi mengatakan fraksinya menggalang dukungan dengan fraksi-fraksi lain untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.“Hampir semua, tadi sudah delapan fraksi memberikan dukungan. Kebetulan hanya Fraksi PPP sedang ke luar negeri namun sudah menyetujui saat dihubungi melalui telepon,\" kata Khadafi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia berharap pembentukan pansus tersebut dapat membuat proses penuntasan kasus berjalan lebih cepat, termasuk biaya asuransi para korban kericuhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Menurut dia, melalui pembentukan pansus tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan titik terang dari peristiwa tersebut.Khadafi menilai pemerintah harus segera menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan pendukung. “Kami mendesak PT. Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo berharap pembentukan pansus tersebut bisa mengawal proses investigasi kasus yang telah menyebabkan banyak korban tersebut. Menurut dia, anggota DPR RI yang telah menandatangani dukungan pembentukan pansus, antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKS.\"Kami akan membawa tanda tangan dukungan ini kepada Pimpinan DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Kami berharap secepatnya Pansus Kanjuruhan dibentuk sehingga bisa bekerja cepat di lapangan,\" katanya.Dia berharap pansus kerusuhan di Kanjuruhan segera ditindaklanjuti Pimpinan DPR karena sangat penting agar masyarakat, terutama keluarga korban mendapatkan keadilan. (Ida/ANTARA)
NasDem Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres, Demokrat Sambut Baik
Jakarta, FNN - Partai Demokrat menyambut baik Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Senin.\"Demokrat menyambut baik langkah NasDem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem untuk Pilpres 2024. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol, sebagai wujud komitmen kita merawat demokrasi di negeri ini,\" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, seperti dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.Herzaky mengatakan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi setiap partai politik (parpol) dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut Partai Demokrat selama ini. \"Terkait dengan figur capres dan cawapres, Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas Partai Demokrat 15 September lalu, memiliki kriteria tersendiri yang menitikberatkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,\" jelasnya.Sejauh ini, lanjutnya, rekam jejak Anies memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Partai Demokrat. \"Anies dan Ketum AHY pun memiliki hubungan yang cukup dekat,\" kata Herzaky.Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai NasDem dan PKS, yang selama ini terjalin dengan sangat baik, akan terus berlanjut. Begitu pun soal deklarasi capres oleh Partai NasDem, menurutnya, sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Partai Demokrat. \"Dalam penentuan capres dan cawapres, tiga partai ini memiliki kesamaan sikap untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini,\" katanya.Dia mengungkapkan sejak Minggu (2/10) hingga Rabu (5/10), AHY berada di Jawa Tengah dan DIY guna melanjutkan \"Gerilya Nusantara\" dalam rangka menyerap aspirasi rakyat dan konsolidasi internal, dengan melantik 4.000-an pengurus 38 DPC se-Provinsi Jawa Tengah dan DIY.Sementara itu, Senin, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan secara langsung Anies Baswedan sebagai capres yang resmi diusung oleh partai itu. \"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,\" kata Surya Paloh Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin.Anies Baswedan pun menerima pencalonan dari Partai NasDem tersebut. \"Dengan memohon ridho Allah, dengan memohon petunjuk dari-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan siap menjawab tantangan itu,\" kata Anies. (Ida/ANTARA)
Santunan Rp50 Juta bagi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan oleh Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada seluruh korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) malam.\"Santunan dari Bapak Presiden Jokowi sebesar Rp50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 orang, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Jangan dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara,\" kata Mahfud saat jumpa pers secara daring di Jakarta, Senin.Menurut dia, pemberian santunan kepada korban tragedi Kanjuruhan itu sebagai tanda belasungkawa Presiden Jokowi. \"Meskipun, tentu hilangnya nyawa setiap orang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya. Tetapi presiden berkenan untuk memberikan santunan kepada setiap korban jiwa sebesar Rp50 juta dan ini akan segera dilaksanakan,\" ujarnya.Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mencocokkan terlebih dahulu data-data administrasi dengan pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengurus.\"Pencocokan data saya kira tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu, ini nama dan alamatnya. Cuma itu aja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama,\" papar Mahfud.Pemerintah tidak akan terlalu birokratis untuk memberikan santunan kepada setiap korban tragedi Kanjuruhan. \"Mungkin besok atau lusa kalau dananya sudah ada itu sudah bisa kita eksekusi. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya. Itu kan tidak akan lama. Tidak akan bertele-tele,\" papar Mahfud.Terkait korban luka-luka, Mahfud sudah memerintahkan Menkes bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan ditanggung negara. \"Tinggal nanti diurus secara administratif disampaikan rumah sakit bahwa nanti negara yang akan menanggung. Negara dalam arti pemerintah pusat dan pemda akan menjamin itu semua,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Penjegalan Anies: Presiden Jangan Diam
Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI. LAPORAN Koran Tempo tentang manuver Ketua KPK Firli Bahuri menjegal Anies Baswedan bukan perkara sepele. Ini skandal besar. Skandal dimana institusi penegakan hukum negara merusak tatanan pelaksanaan demokrasi terbesar di Indonesia. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya menjegal Anies, tetapi menjegal demokrasi Indonesia. Maka presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh diam, atas tiga pertimbangan utama. Pertama, diamnya Presiden sama artinya pembiaran terhadap penjegalan demokrasi. Diamnya presiden juga berarti pembiaran terhadap lembaga penegak hukum negara yang secara menjijikkan cawe-cawe dalam politik. Diamnya presiden adalah pembiaran terhadap perampasan hak warga negara untuk dipilih dan memilih oleh institusi formal negara. Kedua, secara hierarkis KPK berada di bawah Presiden. Perubahan UU KPK yang digagas di Rezim Presiden Jokowi telah mengubah warna KPK. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” begitu bunyi UU No. 19/2019 tentang KPK. Bagaimana mungkin KPK independen terhadap kepentingan politik eksekutif bila KPK dinyatakan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Relasi kuasa yang tegak lurus dengan presiden cenderung membuka ruang tunduknya KPK kepada presiden. Maka, rakyat mungkin bertanya-tanya, apakah penjegalan Anies atas inisiatif mandiri Ketua KPK? Atau, apakah penjegalan Anies tidak ada kaitannya dengan celah ruang tunduk KPK kepada presiden? Pertanyaan itu sekaligus menjadi pertimbangan ketiga yang menuntut presiden tidak boleh diam. Masyarakat harus diyakinkan bahwa presiden bekerja ekstra keras mencegah kerusakan di bumi Indonesia. Yang dilakukan Ketua KPK memang harus kita respon secara keras. Koran Tempo menulis, Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies menjadi tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Namun, rupanya belum cukup bukti untuk hal tersebut. Tapi Firli berkukuh. Pertimbangannya, jika Parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka pengusutan perkara itu harus dihentikan. Agaknya, target Ketua KPK bukan murni penegakan hukum, melainkan target politik agar Anies tidak dapat mengikuti pemilihan presiden. Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Penolakan Romli tidak memutus semangat menjegal Anies. Ketua KPK memerintahkan tim penyelidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Konon, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Agus Surono (yang sebenarnya telah pindah ke Universitas Pancasila sejak 2021) bersedia untuk hal tersebut. Tidak hanya mengatur jajarannya, Ketua KPK juga bakal turun gelanggang melobi Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan formula E. Di media Rakyat Merdeka Online berbeda, Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar itu. Firli mengatakan, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil ramalan, opini, dan halusinasi. Meski normatif, kita sependapat dengan argumen ini. Tempo belum tentu benar. Masalahnya, pertama, apakah laporan Tempo adalah hasil ramalan, opini, atau halusinasi? Media investigasi ini tentu memiliki sumber kredibel dan telah menimbang dengan matang sebelum menurunkan berita. Bila tidak faktual, berita yang disajikan dengan mudah menjadi bumerang. Risiko itu tentu disadari Tempo. Kedua, penegakan hukum tidak cuma di pengadilan. Tetapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan. Semua merupakan satu rangkaian yang diharapkan terjadi secara natural. Kalau tidak ditemukan bukti, jangan dipaksakan. Pun sebaliknya. Sekali lagi, presiden harus angkat bicara. Bila perlu, segera bentuk tim independen untuk mencari tahu kebenaran kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, agar presiden mendapatkan informasi utuh dan benar. Tidak berlebihan pula jika Komisi III DPR atau Komite I DPD memanggil dan meminta keterangan Ketua KPK. Jelang Pemilu 2024, semua penyelenggara negara harus berperan serta meyakinkan seluruh rakyat indonesia bahwa Pemilu berlangsung jujur dan adil. Bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan. (*)
Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia. Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial. Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya. Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”. Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang. Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)
LaNyalla: Kembali ke UUD 45 Naskah Asli, Cara Wujudkan Keadilan Sosial
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kembali ke UUD 45 naskah asli yang kemudian dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum adalah salah satu cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menegaskan, keadilan sosial sulit diwujudkan karena oligarki mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan negara. “Mengapa itu bisa terjadi? Karena perubahan Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 telah membuka peluang terjadinya dominasi segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini,” kata LaNyalla dalam Dialog Nasional Peringatan Dies Natalis ke-61 IKAMI Sulawesi Selatan di Jakarta, Jumat (30/9/2022). Untuk itu, lanjut LaNyalla, sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019, dirinya turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. “Saya sudah keliling ke 34 Provinsi di Indonesia dan lebih dari 300 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan struktural dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Ternyata akar persoalannya ada di wilayah hulu yaitu ketidakadilan sosial,” kata dia. Untuk itulah, lanjut LaNyalla, pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di wilayah hulu. Bukan di wilayah hilir. “Karena itu belakangan ini saya keliling Indonesia untuk menawarkan gagasan dan pikiran. Bahwa bangsa ini harus kembali berdaulat atas bumi air dan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Allah SWT,” tutur pria berdarah Bugis itu. “Kalau kita mau jujur, apakah arah perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dijawab,” katanya lagi. Oleh karena itu, LaNyalla terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia, bukan soal Copras-Capres. Hal ini dilakukan demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. “Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,” ungkap dia. Ditambahkan LaNyalla, para pendiri bangsa sudah merumuskan Pancasila sebagai sistem yang paling ideal untuk bangsa yang super majemuk, dengan ratusan pulau yang berpenghuni, yang terpisah-pisah oleh lautan, dengan lebih dari 500 suku penghuni di pulau-pulau tersebut. Karena, hanya sistem Demokrasi Pancasila yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat. “Ciri utama dan yang mutlak harus ada dalam Sistem Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi perwakilan rakyat dan penjelmaan rakyat,” jelasnya. “Itulah konsepsi sistem bernegara Indonesia yang tertuang di dalam Naskah Asli UUD 1945. Dimana terdapat unsur dari Partai Politik, utusan daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan unsur dari golongan-golongan yang lengkap. Sehingga utuhlah demokrasi kita,” imbuhnya. Untuk kemudian, lanjutnya, mereka bersama-sama menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris atau petugas yang diberi mandat. Sehingga Presiden adalah petugas rakyat. Bukan petugas partai. “Mari kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” katanya. Tetapi tak bisa dipungkiri, lanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli wajib dan harus disempurnakan. Agar tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Sementara Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menilai yang disampaikan LaNyalla sangat komprehensif dan substantif. “Oleh karena itu, gagasan tersebut harus menjadi referensi diskusi dan aksi semua anggota IKAMI,” tukasnya. Menurut Tamsil Linrung, bangsa ini memang semakin menjauh dari cita-cita dan tujuan nasional. Indikasinya sudah tampak nyata. “Misalnya utang negara yang semakin bertambah dan ini nanti akan diwariskan ke anak cucu kita,” ujar dia. Ditambahkan oleh Tamsil, sebenarnya DPD RI bisa berperan maksimal dalam membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat jika kewenangan DPD diperluas yaitu ikut membahas UU bersama DPR. “Kalau kita bisa ikut bahas, pastilah soal dana transfer ke daerah akan diperjuangkan oleh anggota DPD. Juga dana desa yang sejak tahun 2017 sebesar 401 Triliun itu. Inilah perlunya amandemen Konstitusi seperti yang disampaikan Ketua DPD RI,” ungkapnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, Rahmat Al Kahfi, Wakil Ketua BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Wahidah Laomo, Ketua Kerukunan Keluarga Pinrang, Abdullah Natsir, Kepala Badan Penghubung Sulawesi Selatan di Jakarta, Andi Erwin Terwo yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, para narasumber dialog dan anggota IKAMI Sulsel. (Sof/LC)
Lukas Enembe: Saya Belum Bisa Bicara Terlalu Banyak
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan dirinya masih dalam keadaan sakit dan belum beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya.Dalam keterangan video yang diterima di Jayapura, Jumat, dia juga mengaku kakinya mengalami pembengkakan sehingga sulit berjalan. \"Saya masih dalam perawatan, belum bisa bicara terlalu banyak, berjalan terlalu lama, dan tidak bisa kelelahan,\" kata Lukas Enembe di Jayapura, Jumat.Dia mengatakan kakinya terasa sakit sekali dan masih membengkak. \"Saya juga harus minum obat tepat waktu, tidak boleh terlambat,\" imbuhnya. Dalam video wawancara berdurasi sekitar 1 menit 35 detik itu, Lukas Enembe juga memperlihatkan sejumlah obat-obatan yang dia konsumsi.Sementara itu, Elvis Tabuni, tokoh masyarakat pegunungan Puncak, memohon pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan izin agar Lukas Enembe melanjutkan pemeriksaan kondisi kesehatannya di Singapura. \"KPK, kami memohon sebagai perwakilan keluarganya agar diberikan izin untuk melanjutkan pengobatan di Singapura,\" kata Elvis.Hal senada juga disampaikan Franklin Wehey, seorang aktivis Papua, yang meminta agar Lukas Enembe dapat menyelesaikan sisa masa jabatannya. \"Karena Lukas Enembe sudah mengabdi di Pemerintah selama 25 tahun, beliau memimpin Tanah Papua dan mengurus rakyatnya hingga beliau jatuh sakit seperti ini,\" ujar Franklin.Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, memberikan keterangan pers kepada wartawan yang hanya boleh mengakses sampai pintu rumahnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
