POLITIK
Perlu Melibatkan Rakyat untuk Menangkal Serangan Siber
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu pelibatan rakyat dalam pertahanan negara dengan mengajak warganet ikut serta secara aktif menjaga ketahanan nasional, terutama dari serangan siber dan bentuk ancaman perang asimetris.\"Seiring dengan perkembangan teknologi siber, bangsa Indonesia perlu juga mengamankan wilayah baru ini,\" kata Pratama menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu pagi.Sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini, lanjut Pratama, model sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya sudah ada. Bahkan, pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata) itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.Sekarang ini, lanjut dia, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI membuat kembali wajib militer dengan harapan hankamrata ini bisa terwujud. Dengan demikian, ada pendidikan fisik dan mental keindonesiaan.\"Nah, untuk keamanan siber ini masuk ke mana? Tentu perlu dibicarakan banyak pihak,\" kata Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu berpendapat bahwa keamanan siber bisa saja masuk dalam kurikulum pendidikan wajib militer dari Kemhan. Selain itu, harus ada upaya serius lewat kurikulum pendidikan sehingga sudah masuk sejak jenjang pendidikan menengah atas misalnya.Menurut Pratama, yang cukup unik dari keamanan pertahanan siber adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) siber di luar TNI/Polri, BSSN, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat banyak.Oleh karena itu, dia menilai perlu merangkul dan mengajak para ahli teknologi informasi untuk membangun hankamrata di ranah siber. Hal itu mengingat rumus utamanya adalah pertahanan tersebut mengajak sebanyak mungkin partisipasi rakyat.\"Apalagi dalam perang siber, tidak bisa lagi kekuatan yang dimiliki negara bertarung sendiri. Diperlukan peran serta masyarakat untuk membantu pertahanan siber, terutama pada masa konflik,\" katanya.Ditekan pula bahwa hal itu merupakan kerja bersama sehingga semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng agar jangan sampai tumpang-tindih. Minimal mengajak masyarakat bagaimana memberantas hoaks dan judi online bersama.Di satu sisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan sistem pelaporan dan masyarakat bisa memantau sejauh mana Kominfo menindaklanjuti pelaporan mereka.Setelah masyarakat terbiasa melakukan kerja sama pelaporan hoaks dan kejahatan siber lainnya, menurut dia, akan mudah untuk mengajak masyarakat memahami dan ikut menjadi partisipan dalam pertahanan siber di Tanah air.Pratama mengemukakan bahwa pada era siber memang tidak mudah memastikan ada tidaknya perang nyata. Hal ini berbeda dengan perang fisik, satu pihak secara militer sudah mengerahkan kekuatannya.Pada era siber, perang bisa terjadi 24 jam tanpa disadari. Misalnya, perang asimetris dengan konten hoaks untuk mengganggu stabilitas nasional, kemudian berbagai aksi serangan siber, baik masyarakat maupun aparat tidak mengetahui adanya serangan tersebut.Bila menginginkan partisipasi masyarakat dalam pertahanan semesta di wilayah siber, dia menilai cukup rumit. Misalnya, kekuatan akan masuk sebagai komponen apa, cadangan atau pembantu, kemudian apakah akan ada model baru hankamrata dengan adanya wilayah siber ini.Karena konteks hankamrata di wilayah siber jelas tak hanya soal defensif tetapi juga ofensif, yang beberapa negara dalam bentuk lain sudah mempraktikkan, misalnya Rusia dengan ikut sertanya para peretas (hacker) sipil dalam setiap aksi pertikaian dengan negara lain.\"Jadi, selain edukasi dan pelatihan massal lewat lembaga negara, harus ada juga kegiatan rekrutmen, terutama bagi SDM yang mumpuni dan sangat dibutuhkan negara,\" kata Pratama Persadha. (Ida/ANTARA)
Ijazah Presiden Jokowi Asli, Tegas Rektor UGM
Yogyakarta, FNN - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menegaskan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM.\"Atas data dan informasi yang kami miliki, dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana (S1) Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,\" ujar Ova Emilia saat konferensi pers di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa.Presiden Jokowi, kata Ova, tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. \"Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki,\" ujar dia.Menurut Ova, klarifikasi ia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumni nya.\"Tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu. Misalnya, ada alumni yang ingin diverifikasi ya kami juga akan melakukan langkah verifikasi sesuai dengan proporsi nya,\" kata dia.Sementara itu terkait format tulisan pada ijazah Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumnus UGM lainnya, Ova menjelaskan bahwa kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus.\"Menggunakan tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya, kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu,\" tutur diaDekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta juga mengonfirmasi bahwa ijazah Joko Widodo telah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu.\"Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan, persis format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus. Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti, tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu,\" ujar Sigit Sunarta.Sebelumnya, isu mengenai ijazah Presiden Jokowi mengemuka setelah Bambang Tri Mulyono, penulis buku \"Jokowi Under Cover\" melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.Dalam surat gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV). (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Salah Sistem dan Salah Urus, Penyebab Ketergantungan Indonesia pada Negara Lain
Singapura, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan dependensi Indonesia pada ketersediaan lapangan pekerjaan di luar negeri merupakan akibat dari salah sistem dan salah urus dalam penyelenggaraan negara. “Masalah besar di negeri kita adalah krisis keadilan. Kalau saja negara kita dijalankan secara adil dan benar, maka tidak perlu warga Indonesia merantau ke negara lain untuk mencari nafkah,” ucap Lanyalla dalam acara tatap muka dengan komunitas diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura, Selasa (11/10/2022). Ditegaskannya, jika negara Indonesia dijalankan sesuai konstitusi asli, maka bangsa ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sehingga tidak perlu lagi ada diaspora Indonesia dan juga para pekerja migran di berbagai negara lain. “Fakta hari ini menunjukkan bahwa banyaknya TKI di luar negeri dianggap sebagai keberhasilan, karena ada jargon semu yang menghibur mereka sebagai pahlawan devisa,” kata LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 26 organisasi profesi, termasuk para pengusaha Indonesia, komunitas mahasiswa dan pimpinan KBRI Singapura. “Tapi di balik jargon pelipur lara itu sebetulnya yang terjadi adalah kita belum berdaulat dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak di negeri sendiri, karena masih tinggi ketergantungan kita pada peluang pekerjaan di negara lain,” tambahnya. Padahal, lanjut LaNyalla, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam itu tidak paralel dengan kesejahteraan rakyat. “Negerinya kaya, rakyatnya banyak yang masih miskin,” kata LaNyalla. Penyebab dari kondisi paradoksal tersebut, menurut LaNyalla, adalah karena salah sistem dan salah urus. Salah sistem, karena dilanggengkannya sistem oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terus menyengsarakan rakyat. Tapi para penikmat oligarki terus bersikap defensif dan menghalangi berbagai upaya pencarian keadilan dan upaya perbaikan sistem ketatanegaraan kita. “Salah urus, karena banyak pengambil keputusan tingkat tinggi di bidang politik dan ekonomi di negeri kita ternyata bukanlah putra-putri terbaik bangsa. Karena bukannya merit system yang dipakai melainkan transaksi politik-ekonomi yang dijadikan tradisi,” tegasnya. Dikatakan LaNyalla, dua kesalahan itu adalah akibat dari amandemen konstitusi yang bermotivasi kepentingan ekonomi kelompok oligarki, sehingga UUD 1945 sudah lenyap. “Amandemen konstitusi telah mengubah 95 persen konten UUD yang asli. Dan yang kita miliki sekarang adalah UUD yang baru sama sekali, bukan lagi UUD 1945 yang di atasnya NKRI didirikan,” tukas Ketua DPD RI yang sedang melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi warga Indonesia di Singapura. Ia menambahkan bahwa salah sistem dan salah urus itulah juga yang menyuburkan mafia-mafia di bidang hukum, seperti yang terjadi sekarang di negeri ini. Industri hukum merajalela, dimana hukum ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas serta tajam ke lawan, tumpul ke kawan. “Karena itu rakyat harus bersuara dan komunitas intelektual, termasuk para mahasiswa, perlu mengeraskan suara agar keadilan ditegakkan. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan dan pemilik abadi negara kita. Rakyat bukanlah obyek garapan, bukan pula kuda tunggangan,” ujarnya lagi. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI terus berjuang agar rakyat di semua daerah di Indonesia bisa mendapat keadilan. Harapan LaNyalla, para profesional dan mahasiswa Indonesia di Singapura bisa memahami pesan-pesan tersebut dalam gambaran besarnya, dan melihat pesan-pesan itu dengan teleskop keadilan. Sehingga mampu meneropong nasib bangsa kita jauh ke depan. “Sebab kalau generasi muda tidak ikut memperbaiki kondisi bangsa kita sekarang, maka negeri kita di masa depan akan lebih menyedihkan lagi. Jangan-jangan oligarki politik dan ekonomi itu nanti didakwa sebagai biang kerok kehancuran dan ambruknya negara kita,” tandasnya. “Karena itu diaspora Indonesia, termasuk para profesional dan adik-adik mahasiswa, jangan tinggal diam. Perlu memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan positif, sesuai pengalaman bekerja dan belajar di sini, untuk memperbaiki salah sistem dan salah urus yang saya uraikan tadi,” imbuh Ketua DPD RI. Usai berpidato, LaNyalla berinteraksi dengan para diaspora tersebut yang mengemukakan berbagai masalah dalam bidang perpajakan, klaim asuransi, serta keamanan pengiriman barang ke Indonesia. Masalah lain yang mengemuka dalam sesi interaksi tersebut adalah tentang dilema status kewarganegaraan bagi keturunan WNI yang menikah dengan warga asing. Selain itu, pungutan liar di Indonesia juga merupakan bagian dari keluhan para pelaku usaha dalam komunitas diaspora di Singapura. (Sof/LC)
Empat Isu Arus Utama bagi G20 Atasi Krisis Global Disampaikan Lemhanas
Jakarta, FNN - Lemhannas RI melalui para peserta Pendidikan Program Reguler Angkatan (PPRA) LXIV menyampaikan empat isu arus utama yang perlu dicermati oleh negara-negara anggota G20, terutama Indonesia sebagai pemegang keketuaan, untuk mengatasi krisis global.\"Yang disampaikan (para peserta PPRA LXIV Lemhannas), pertama, empat pengarusutamaan isu yang diusulkan untuk dicari kesepakatan-kesepakatan terkait dengan langkah-langkah konkret yang masih bisa dicapai menjelang KTT G20,\" ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto kepada wartawan usai menghadiri Seminar PPRA LXIV di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta, Selasa.Adapun empat isu arus utama itu meliputi persoalan krisis energi di tengah perubahan iklim, arsitektur kesehatan global terkait dengan akses vaksin untuk semua warga dunia, ketahanan pangan berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia untuk mengatasi kerawanan pangan dan krisis pangan, serta cip semikonduktor sebagai bahan baku utama dalam melakukan transformasi digital.Untuk menindaklanjuti empat isu tersebut, PPRA LXIV Lemhannas kemudian merekomendasikan beberapa hal, di antaranya Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20 disarankan untuk memfasilitasi dialog antara pihak otoritas dan operator jalur utama terkait dengan energi agar dapat dicapai keberadaan energi yang modern, andal, dan berkelanjutan.\"G20 sebagai forum ekonomi dunia harus menghasilkan pernyataan bersama tidak saja (kesepakatan) untuk memulihkan percepatan ekonomi dunia akibat pandemi, tetapi juga perlu kesepakatan untuk percepatan transisi energi, termasuk membuka peluang investasi bagi negara yang potensial untuk menjadi produsen,\" kata salah peserta PPRA LXIV Lemhannas Sri Wahyuni.Kedua, lanjut dia, Indonesia perlu mendorong peningkatan nilai pendanaan bagi pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang berkelanjutan untuk menyokong ekonomi hijau dan biru.Melalui hal itu, kata Sri, Indonesia dapat melakukan riset dan inovasi agar biodiversity yang dimiliki dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga mampu menyokong rantai pasokan global yang kini menghadapi kerawanan pangan.\"Rekomendasi yang ketiga, kami mengajukan bahwa Indonesia perlu memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional atau global kepada masyarakat rentan. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi salah satu regional-hub produsen vaksin untuk menyokong pasokan vaksin global,\" kata dia.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini pun menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan agar Indonesia memaksimalkan forum G20 sebagai media untuk meningkatkan kerja sama investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, meningkatkan rantai nilai global, perdagangan digital, serta memfasilitasi UMKM dalam negeri di rantai pasok global.Selanjutnya, menurut Andi, seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh para peserta PPRA LXIV itu akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. \"Naskah rekomendasi akan diserahkan pada Presiden. Mestinya pada penutupan pendidikan, akan ada pembekalan dari Presiden. Naskahnya akan diserahkan langsung,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
Saling Sindir Nasdem-PDIP Bentuk Rivalitas Politik
Kulon Progo, FNN - Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah, NasDem dan PDIP dalam sepekan terakhir pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan tanah air.\"Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan tanah air,\" kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa.Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian. \"Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah,\" katanya.PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.\"Pernyataan Sekjen PDIP tersebut tentu menjadi menarik mengingat Nasdem selama ini menjadi pendukung pemerintah Jokowi namun dituding tidak loyal pada Jokowi,\" kata Arif.Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti. \"Saya kira ini bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP, terkait Pilpres 2024 jadi lumrah saja sebagai dinamika politik,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tentang Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Gibran Memberi Tanggapan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir. \"Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Nganti bosen nanggepi aku (saya sampai bosan menanggapi),\" kata Gibran kepada awak media di Solo, Senin.Gibran mengatakan bahwa bantahan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi sia-sia jika berhadapan dengan pihak yang tidak menyukai ayahnya.Menurut ia, jika memang Presiden Jokowi hanya mengandalkan ijazah palsu, tidak mungkin lolos pendaftaran pada berbagai kontestasi politik yang diikutinya, mulai dari Pemilihan Wali Kota Surakarta, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden 2014.\"Sekarang daftar wali kota, gubernur, ora nganggo ijazah meh nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye. Ora to yo, mosok meh ngapusi pendaftaran presiden (tidak pakai ijazah terus pakai apa? Apa pakai daun pisang. Kan tidak, masa mau berbohong pendaftaran presiden),\" katanya.Gibran mengatakan ijazah yang dimiliki ayahnya tersebut sah dan sudah sesuai, termasuk riwayat pendidikan Presiden Jokowi juga sesuai dengan daftar yang beredar saat pendaftaran pilpres. \"Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu,\" katanya.Sementara itu, mantan Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli.Ia menegaskan bagi siapa saja yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi bisa datang langsung ke SMAN 6 Surakarta. \"Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu, silakan datang dan cek ke SMAN 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana,\" kata Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015-2020 tersebut. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Dimina Aktif Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan ikut terlibat langsung mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. \"Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan Pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, atau peserta pemilu,\" kata dia, di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan, inti dari sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah pertama, harus mengetahui informasi tentang kepemiluan.Kedua menurut dia, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu, dan ketiga, adanya upaya masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.Ia mendorong masyarakat agar bisa menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian pemilu serentak yang akan digelar pada 2024. \"Pemilih cerdas adalah mereka yang terlibat dan mempunyai kesadaran saat sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu dilaksanakan,\" ujarnya.Ia bilang, masyarakat yang punya hak pilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan.Selain itu menurut dia, masyarakat harus tahu siapa saja calon yang ikut kontestasi dan rekam jejaknya serta jangan mau diimingi-imingi sejumlah uang untuk memilih seseorang.\"Pemilih juga harus mengetahui tata cara menggunakan hak suara dengan benar, lalu saat pemungutan suara datang ke TPS tepat waktu. Sudah memiliki pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga calon legislatif yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis,\" katanya.Ia mengatakan pemilih yang cerdas, setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan maka harus ikut mengawasi pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.Ia meminta masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat sehingga dapat mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(Ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Deklarasi Capres Mulai Picu Lagi Pembelahan di Masyarakat
Jakarta, FNN - Sejumlah partai politik (parpol) mulai kasak kusuk untuk mencalonkan calon presiden (capres) pilihan mereka di Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah nama pun digadang-gadang, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani dan lain-lain. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya pencapresan 2024 pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Padahal, kata Fahri Hamzah, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang. \"Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022). Berdasarkan jadwal, lanjut Fahri, pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. \"Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya,\" ujar Fahri. Namun, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide.\" sindir Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu. Dengan menampilkan banyak capres oleh elit politik saat ini, menurut Fahri yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau \'pepesan kosong\'. \"Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,\" kata politisi dari Nusa Tanggara Barat (NTB) tersebut. Seperti diketahui, sejumlah parpol saat ini sudah mendeklarasikan capresnya seperti Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres)-nya. Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya. Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selain itu, ada nama-nama lain yang juga digadang-gadang menjadi capres seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (*)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla ketika saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Minggu (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,” ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (Sof/LC)
Rapimnas Gerakan Nasional Indonesia Juara Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Nasional Indonesia Juara (GNIJ) mendukung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilpres 2024. \"Dalam rapimnas ini menyatukan visi dan suara untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024,\" kata Juru Bicara Nasional (Jubirnas) GNIJ Nunung Sanusi usai Rapimnas GNIJ di Jakarta, Senin. Dalam rapat yang berlangsung selama dua hari, dari Minggu (9/10) hingga Senin itu dihadiri oleh pimpinan GNIJ dari 31 provinsi di Indonesia serta 18 pimpinan simpul relawan yang selama ini bergerak bersama GNIJ. \"Mereka merumuskan beberapa kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut Pemilu serentak 2024,\" ujarnya dalam siaran persnya. Nunung menegaskan, keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai capres sudah bulat dan sudah disepakati oleh seluruh pimpinan GNIJ bersama 18 pimpinan simpul relawan yang ikut dan hadir dalam rapimnas di Jakarta. Keputusan itu diambil lantaran mereka menganggap RK memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan nasional. Tidak hanya itu, rekam jejak RK selama memimpin Bandung dan Jawa Barat juga baik. Nunung menyampaikan bahwa RK sudah menunjukkan kemampuannya membawa perubahan signifikan di Bandung dan Jawa Barat. \"Mengantarkan Bandung Juara dan Jabar Juara. Dan tagline itu juga kami dorong untuk Indonesia Juara,\" tuturnya. Keputusan mendukung RK untuk maju dalam pilpres 2024 juga sudah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil. Di tengah-tengah rapimnas, pada Minggu malam, Ridwan Kamil hadir. Orang nomor satu di Jawa Barat itu menemui seluruh pimpinan GNIJ dan 18 pimpinan simpul relawan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam untuk berdiskusi, termasuk menyampaikan hasil rapimnas tersebut kepada mantan wali kota Bandung itu. \"Bahwa akang, oleh kami didorong, didukung untuk maju di RI 1 untuk 2024 nanti. Itu saya sampaikan,\" kata Nunung. Atas hasil rapimnas GNIJ, kata dia, RK menyambut positif. Meski sampai saat ini belum ada kendaraan politik, GNIJ optimistis RK akan segera bergabung dengan salah satu partai politik. Kepada GNIJ, lanjut dia, RK sudah menyampaikan akan bergabung dengan partai politik pada Desember 2022 atau Januari 2023. \"Sudah disampaikan. Januari beliau akan menentukan partai. Partainya apa akan diumumkan. Dan kami akan bersama-sama mengusung beliau,\" ujarnya. Di tempat yang sama, Sekjen GNIJ Suhara Iskandar menyampaikan bahwa RK sudah menjelaskan kepada seluruh pimpinan GNIJ terkait dengan dinamika politik. \"Politik bukan matematik. Yang penting, GNIJ akan terus bergerak untuk menyampaikan bahwa RK memiliki banyak prestasi dan layak untuk menjadi pimpinan Indonesia,\" kata Suhara. (Sof/ANTARA)
POPULER
