PKS Ditawari Dua Kursi Menteri untuk Membelot dari Anies, Benarkah?
Jakarta, FNN – Beredar isu panas penawaran dua kursi menteri ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Kabar itu juga diunggah oleh pemilik akun Mas Piyu alias Abu Hasan Surhim atau Solihun adik kandung dari kader PKS Abdul Wahid Surhim.
“Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, untuk gagalkan Koalisi Anies?,” katanya dalam akunnya, Kamis, (27/10/22).
Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (28/10/2022).
Agi Betha panggilan akrab Agi menduga penawaran kursi tersebut memiliki tujuan agar Nasdem, PKS dan Demokrat gagal berkoalisi dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.“Penawaran ini diduga dalam rangka agar mereka meninggalkan koalisi yang sekarang sedang mereka bangun bersama Demokrat dan Nasdem,” ungkap Agi.
Hal senada juga disampaikan oleh Hersubeno, ia mengatakan isu yang lagi ramai soal penawaran kursi untuk PKS itu artinya pemerintah sedang membujuk PKS untuk menggagalkan koalisi dengan Anies Baswedan.
Namun menurut Hersu, PKS tidak akan mungkin terbujuk dengan rayuan seperti itu.
“Saya percaya tidak mungkinlah PKS terbujuk, walaupun saya tau ada elemen-elemen tertentu dalam PKS yang juga sudah mulai mengatakan bahwa ini peluang menarik,” ujarnya.
Diketahui, potensi koalisi NasDem, Demokrat dan PKS disebut semakin matang dalam mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
Hanya saja bakal cawapres yang akan mendampingi Anies belum diumumkan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/10/22).
AHY mengaku masih menunggu dan melihat momentum terkait koalisi dan deklarasi capres dan cawapres.
Namun, di sisi lain, PKS juga sempat disebut akan mengusung Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher sebagai bakal cawapres.
Meski demikian, keputusan ketiga partai hingga saat ini tak juga diumumkan.
Koalisi ketiga partai ini harus tetap kokoh untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR RI. (Lia)
