POLITIK
Terkait Peristiwa Kanjuruhan, TGIPF Temui Berbagai Pihak
Jakarta, FNN - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menemui berbagai pihak terkait dan meninjau langsung Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur, untuk mengusut tragedi yang menewaskan 131 orang.Anggota TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan tim bertemu dengan semua unsur pengamanan terkait, baik dari kepolisian, Brimob, pengendali lapangan, serta TNI.\"Kami sudah mendapatkan informasi dari unsur panitia pelaksana di lapangan, unsur dari steward, dari security officer; dan hari ini, tim sempat melihat ke Stadion Kanjuruhan. Semua informasi ini akan kami jadikan sebagai masukan dan nanti kami akan olah di Jakarta,\" kata Suwarno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut dia, tim TGIPF juga menemui beberapa perwakilan Aremania, yang merasakan langsung saat kejadian di Kanjuruhan pada Sabtu (1/10). Tim berharap mendapatkan beberapa masukan komprehensif dari semua unsur.Sementara itu, anggota TGIPF Nugroho Setiawan, yang juga merupakan AFC Safety Security Officer, menyampaikan bahwa kesimpulan sementara adalah Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk digelar pertandingan berisiko tinggi atau high risk match.\"Mungkin kalau medium atau low risk masih bisa. Jadi, artinya untuk high risk match kami harus membuat kalkulasi yang sangat konkret, misalnya adalah bagaimana mengeluarkan penonton dalam keadaan darurat; sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, itu tidak memadai, kemudian tidak ada pintu darurat,\" jelasnya.Oleh karena itu, lanjut Nugroho, upaya yang harus dilakukan berikutnya ialah memperbaiki dan mengubah struktur pintu di Stadion Kanjuruhan.\"Kami juga mempertimbangkan mengenai aspek akses, seperti anak tangga sebagaimana safety description,\" kata PFA Safeguardian Committee Chairman tersebut.TGIPF telah menemui sebagian besar pihak yang terlibat dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, yang berujung pada kerusuhan hingga menewaskan ratusan suporter.Tim yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD itu terus bekerja untuk memenuhi ekspektasi publik hingga menghasilkan pencarian fakta secara menyeluruh atas tragedi Kanjuruhan. (Ida/ANTARA)
Bermutu atau Tidaknya Produk Pemilu 2024 Bergantung pada Kita
Semarang, FNN - Kita (rakyat Indonesia) yang bakal menentukan apakah produk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bermutu atau malah sebaliknya.Di sinilah perlu kesadaran pemilu, kesadaran akan pengetahuan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Batasan pemilu ini selengkapnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1.Setidaknya kita tahu bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 ada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta pemilu anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Namun, sebelum sampai hari-H Pemilu 2024, saat ini kita sedang mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Penahapan ini sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Mulai 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sudahkah kita masuk daftar pemilih?Untuk mengetahuinya, tinggal klik https://lindungihakmu.kpu.go.id/, kemudian tampil \"Pencarian Data Pemilih: Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022\". Kita isi kolom nama kabupaten/kota, nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap (sesuai dengan nama kita di KTP), dan tanggal lahir.Setelah klik \"Pencarian\", NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) langsung muncul beserta info tempat pemungutan suara (TPS). Ini menandakan kita sudah masuk dalam daftar pemilih.Begitu pula terkait dengan penahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Perlu mengecek pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.Muncul frasa \"Cek Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu\" dan \"APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK? SILAHKAN [silakan] MASUKKAN NIK YANG DI CARI [dicari]\".Kolom nomor NIK diisi, lalu klik \"CARI\" muncul NIK: 3374100********* tidak terdaftar dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota legislatif serta pemutakhiran data parpol peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan peserta pemilu.Namun, ada pula di antara kita yang tidak menjadi anggota parpol mana pun terdaftar. Ambil contoh pemberitaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menerima 67 aduan pencatutan NIK oleh partai politik pada tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.Berdasarkan info dari anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Mentok, Senin (3-10-2022), di antara 67 orang itu ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, dan seorang anggota Polri.Dijelaskan pula bahwa temuan dan aduan itu diterima saat KPU adakan tahapan verifikasi administrasi terhadap 22 partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan lolos tahap pendaftaran oleh KPU RI.Di lain pihak, KPU tidak memiliki kewenangan maupun akses untuk menghapus keanggotaan parpol karena hanya pengurus parpol yang memiliki kunci untuk masuk dalam aplikasi Sipol (sipol.kpu.go.id).Terus apa yang harus kita lakukan? Klik saja tautan helpdesk.kpu.go.id/tanggapan muncul \"FORM TANGGAPAN MASYARAKAT\", lalu pilih tahapan pemilu, pilih tingkat satuan kerja, isi nama dan nomor identitas, pilih jenis identitas (KTP, paspor, atau SIM) beserta salinan format jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Berikutnya, isi tempat tanggal/lahir, pilih jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat (sesuai dengan KTP), nomor telepon/HP, email, dan isi tanggapan/masukan serta bukti-bukti dengan format pdf/zip ukuran maksimal 5 megabita. Selanjutnya, unggah Form Tanggapan Masyarakat dengan format pdf/jpg/jpeg ukuran maksimal 1 megabita.Jika pencatutan ini ada unsur kesengajaan agar lolos menjadi peserta Pemilu 2024, patut dipertanyakan integritas parpol yang bersangkutan. Boro-boro memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baru tahapan ini saja merugikan sejumlah orang.Pencatutan nama dan NIK tersebut jelas merugikan mereka yang kini sebagai ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan profesi lainnya yang dilarang menjadi anggota parpol.Tidak saja mereka, tetapi mereka yang berminat menjadi anggota penyelenggara pemilu pun terancam diskualifikasi. Misalnya, persyaratan untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mereka tidak boleh menjadi anggota parpol.Dalam Pasal 72 huruf e menyebutkan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.Begitu pula bagi yang ingin menjadi menjadi calon anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf I. Mereka mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon.Oleh karena itu, siapa saja yang merasa bukan anggota/pengurus partai politik agar proaktif melakukan pemeriksaan NIK masing-masing melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Kalau perlu melakukan pengecekan secara kontinu sesuai dengan jadwal tahapan verifikasi administrasi guna memastikan nama kita yang bukan anggota/pengurus parpol benar-benar tidak tercantum dalam Sipol. (Ida/ANTARA)
Seribu Lilin Dinyalakan BEM Nusantara sebagai Empati Atas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar kegiatan menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama, Jumat (7/10) malam, sebagai wujud empati dan ungkapan belasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10).\"Berita duka yang amat mendalam bagi Indonesia. Tentu, menjadi sebuah luka bagi kami. Dengan kegiatan doa bersama itu, kami sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas insiden tersebut,\" kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam kegiatan tersebut, puluhan mahasiswa berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan mengenakan pakaian berwarna hitam seraya membawa peta Indonesia, menyalakan lilin bersama-sama, lalu berdoa. Mereka menundukkan kepala dan beberapa di antaranya meneteskan air mata.Ke depannya, Ardi, sapaan akrab Ahmad Supardi berharap tragedi seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tidak terulang kembali. Ia meminta seluruh pihak yang terkait dengan tragedi tersebut melakukan introspeksi.Menurut dia, pertandingan sepak bola seharusnya menjadi hiburan yang dapat dinikmati oleh para pencintanya, bukan justru menelan korban jiwa ataupun korban terluka.Tragedi ini, lanjut Ardi, telah menjadi kabar duka bagi dunia sepak bola. Kepada penyelenggara pertandingan sepak bola, Ardi meminta mereka menerima masukan yang baik agar tragedi di Stadion Kanjuruhan tidak terulang di kemudian hari.Kemudian kepada pemerintah, Ardi menyampaikan BEM Nusantara meminta agar kasus ini diusut secara tuntas dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. “Kami mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera mengusut sampai tuntas insiden ini,\" kata dia.Sejauh ini, pemerintah telah mengupayakan beragam cara untuk mengusut secara tuntas Tragedi Kanjuruhan. Salah satunya dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.Anggota TGIPF Doni Monardo menyampaikan pihaknya melakukan investigasi secara menyeluruh dalam mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan guna menemukan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.Menurut Doni, investigasi secara menyeluruh itu dilakukan dengan menyelidiki semua tahapan dalam penyelenggaraan pertandingan antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, TGIPF mendatangi serta mewawancarai berbagai pihak dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebagai bahan analisis bagi tim. (Ida/ANTARA)
Pertemuan Megawati dan Jokowi Tak Terkait Pencapresan Anies
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, tidak terkait dengan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).\"Tidak ada kaitannya dengan itu,\" kata Hasto usai gelar wicara \"HUT ke-77 TNI adalah Kita. Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI\" di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu.Hasto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi pada Sabtu (8/10) itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan, baik di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batutulis.Alasan dipilihnya Batutulis sebagai lokasi pertemuan, Hasto mengatakan daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. \"Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,\" katanya.Terkait usungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dari PDI Perjuangan, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Megawati. Dia dan partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu tetap disiplin menunggu arahan Megawati.Hasto juga menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor.\"PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya, perlu dipersiapkan matang. Apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan,\" jelasnya.Dia menyebutkan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu juga terkait kepemimpinan nasional. Dengan populasi yang begitu besar, katanya, Indonesia perlu satu pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang baik, sehingga hal itu juga dibahas dalam pertemuan di Batutulis tersebut.\"Ini dilakukan bagi masa depan bangsa dan negara. Demi kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega, Pak Jokowi serta kepemimpinan yang akan datang,\" kata Hasto.Dia juga mengingatkan Pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu.\"Kami tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan, sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir (menimpa) 30 RT, itu dikatakan tidak sampai satu persen. Politik itu bukan kalkulasi satu sampai lima persen, tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara,\" katanya.Hasto juga sempat menanyakan kepada Megawati soal siapa sosok capres dan cawapres PDI Perjuangan usai pertemuannya dengan Jokowi. \"Saya tanyakan ke Ibu Mega, bagaimana pencapresan? Ibu Mega hanya jawab, sabar saja, tunggu saatnya,\" ujar Hasto. (Ida/ANTARA)
Airlangga Disprindikkan, Golkar Mau Pilih Jokowi atau Main-main dengan Oposisi?
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi impor garam industri. Susi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Menurut Susi Pudjiastuti, pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, ia juga mengerti soal produksi dan regulasi garam. Kejagung tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam periode 2016-2022. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Berikut dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). Petikannya. Oke, sekarang sudah agak kendor syarafnya, kita ngomongin hal serius. Ini Bung Rocky, kelihatnnya ada tanda-tanda, saya lihat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bakal disprindikkan ini kelihatannya. Istilah disprindikkan jadi ngetrend sekarang ini. Dan yang main ini adalah Kejaksaan Agung. Ini berkaitan dengan impor garam, dan itu terjadi pada waktu dia masih menjadi menteri perindustrian 2016-2019, karena yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung itu, periode 2016 sampai 2022. Dan sudah dipanggil juga, Bu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) sudah dipanggil. Dan ketika dipanggil Ibu Susi santai banget, kenapa sih heboh banget. Itu kan biasa kalau dipanggil. Rupanya Bu Susi merasa tenang-tenang saja, cuman dimintain opini gua tentang ini, kan gitu kira-kira, atau penjelasan gua tentang bagaimana rekomendasi soal impor garam itu. Itu kalau kita lihat sinyalnya, kalau dipanggil oleh Kejaksaan, orang langsung berpikir jaksanya partai mana. Kan kira-kira begitu. Dan orang langsung tahu bahwa karena Airlangga pemimpin KIB dan KIB masih samar-samar ke mana arahnya itu, mungkin masih ke Ganjar segala macam, maka musti dikerjain. Jadi, kalau kita bisa lihat urutan KIB itu berantakan itu, mulai dari Suharso Monoarfa. Sekarang Airlangga tuh, jadi jelas arahnya itu membubarkan KIB. Tapi mungkin juga memang ada fakta yang dulu juga sudah disebutkan soal garam ini. Jadi, saya kira PDIP merasa sudah nih, KIB dibubarin saja karena nggak jelas arahnya. Lalu PDIP mungkin berpikir di ujungnya kita selamatkan Ganjar tapi kita bubarkan KIB, nah itu mulai dispridik-sprindikkan. Kan itu cara berpikirnya. Tetapi orang langsung berupaya untuk lihat, oh itu berarti. Bu Susi memang gampang-gampang saja. Kan Susi bilang bahwa dia cuma izinkan 1,8 tapi Menteri Perindustrian lakukan dua kali lipat dari itu, yaitu 3,7. Jadi ya Bu Susi dipanggil untuk menerangkan kenapa Anda kasih 1,8 terus Menteri Perindustrian bikin 3,7. Kan Susi kira-kira mau bilang begitu. Ya sudah, karena Susi juga dianggap sebagai sedikit melawan arus pada saat dia keluar, lalu mulai diganggu-ganggu juga. Tapi, ya sudah kita anggap saja itu bagian yang pasti terjadi karena jarang menteri yang nggak ada komorbit. Buat saya, Airlangga harusnya cepat-cepat ambil-alih isu itu sebelum dia menjadi isu politik. Kan ini sebetulnya isu politik, yaitu mengincar KIB. Itu soalnya itu. Agak sulit ya kita melepaskan ini dari soal politik ya. Ya, kan semua data disimpan, disembunyikan. Nanti kalau ada seseorang mau naik itu kakinya disprindikkan, nanti setelah itu macam-macamlah. Kan Pak Airlangga banyak kasus yang privat sampai yang publik. Jadi, Golkar diuji sekarang, mau merapat ke Jokowi atau main-main dengan oposisi. Karena mungkin terbaca Airlangga juga kasih sinyal pada Anies Baswedan. Kan hal-hal semacam itu dibaca oleh Istana sebagai berbahaya kalau KIB itu tidak kompak. Padahal, kita sudah sebutkan dari awal, beberapa minggu lalu, pasti kabinet Pak Jokowi sudah berantakan, karena masing-masing ingin selamatkan diri. Jadi, sudah ini langkah-langkah terakhir untuk mengkonsolidasi. Tapi, dia bisa juga jadi back fire. Kan kalau Airlangga bilang saya mendukung Anies, lalu Airlangga cari penyelamatan pada opini publik tuh. Dan itu juga teknik yang bagus saja. Jadi, kita gambarkan ini secara permainan saja tuh. Kalau kita pasang cara berpikir etika, ya semuanya memang berantakan, memang ngacau. Nah, tapi kalau tadi nuansanya politik lebih kuat, pertanyaan saya apakah ini indikasi bahwa front antara istana dengan PDIP itu semakin menguat karena kita tahu waktu kasus dulu, sawit, yang melibatkan juga menteri perdagangan, M Lutfi, itu juga dengan tegas bahwa itu bagian dari operasi pengumpulan dana untuk 3 periode. Dan kita waktu itu jadi paham kenapa kemudian Kejaksaan yang memainkan, bukan KPK. Ya, kan selalu ada isu sampingan di situ. Tapi isu utama adalah persaingan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP). Kan isu utamanya ada di situ tuh. Jadi, yang lain kita masukkan dalam persamaan politik. Dan, sekarang kita mau uji seberapa kuat Airlangga itu mengkonsiliasikan Golkar. Kan ini cuma soal Golkar mampu nggak untuk mencegah Airlangga disprindikkan. Nah, tuker tambahnya apa dengan Pak Jokowi? Ibu Mega juga merasa kalau melapor-lapor ke Teuku Umar mungkin bisa diatur jenis spridiknya tuh. Kira-kira begitu. Kita mesti lihat ini sebagai political game murni itu. Kalau soal pidananya, ya kalau dari awal saja kan. Jadi, selalu ada yang disimpan dan yang disimpan itu dalam upaya untuk menjegal lawan politik. Dan belajar pengalaman dari kasus ekspor kelapa sawit, kan kita tahu kemudian kasus bisa dilokalisir hanya sampai level Dirjen, level pengusaha, dan level perantara. Level kementeriannya tidak. Padahal, waktu itu orang berpikir mana mungkin level Dirjen bisa mengambil keputusan yang begitu besar tanpa ada permainan dengan di atasnya atau blessing dari di atasnya. Iya, Pak Airlangga sudah berkali-kali mengalami hal yang sama dan yang kena sebagai Menko agak jauh tuh. Tapi ini dia sebagai Menteri Perindustrian pada waktu itu. Dan kesaksian Ibu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) tentu harus dianggap sebagai kesaksian yang memberatkan Pak Erlangga. Kan itu soalnya. Tapi, itu juga pasti ada variabel lain yang lagi ditunggu oleh Kejaksaan. Ini baru membuka peta dan saya katakan tadi ujian utamanya adalah kegigihan Golkar untuk bertahan atau keluar dari kabinet. Kalau Airlangga misalnya dalam prosesnya akhirnya keluar, dia akan dielu-elukan juga oleh oposisi itu karena dianggap bahwa ini tekanan politik, bukan kriminal murni itu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Dicapreskan PSI, Ganjar Makin Jelas Didukung Oligarki
KALI ini PDIP benar-benar marah dengan manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024. Menurut PDIP, PSI dinilai tak punya tata krama karena Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP. “Seharusnya tata krama dalam demokrasi dapat dihormati. Pak Ganjar kan sudah memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa beliau adalah kader PDIP,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Menurut Hasto, sikap politik PSI dan PDIP pada 2014 sama dan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dalam praktiknya, PSI dinilai banyak melakukan manuver yang merugikan PDIP. Meski demikian, kata Hasto, PDIP tidak akan menegur PSI. Sebab, setiap partai memiliki kedaulatan sendiri. “Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama menghormati etika politik itu. Karena itulah jangan rendahkan martabat para calon-calon pemimpin itu hanya efek elektoral, hanya efek ekor jas,” katanya. Menurut Hasto, tugas partai sesuai konstitusi dan undang-undang yakni menyiapkan calon pemimpin bagi bangsa dan negara melalui proses kaderisasi. “Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin tunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis?” lanjutnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). “Kan ini baru dijegal kecil-kecil kan dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal,” tegas Rocky Gerung. Berikut petikan lengkap dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Ini kita ketemu di akhir pekan, tapi selalu kayaknya kita nggak bisa ngomong terlalu santai ya di akhir pekan ini, karena selalu topik-topiknya yang berat. Ya, kita bikin ringan tapi menusuk. Oke. Jadi terpaksa ya, topiknya tetap berat tapi delivery-nya kita buat ringan supaya orang nggak terlalu mengernyutkan keningnya karena sejak kemarin itu orang memang sedang lagi banyak ketawa itu. Politik loh, tapi menarik, bisa dibuat tawakan. Ini soal pernyataan Ganjar Pranowo yang dicapreskan PSI, kemudian dia tanya, masa tanya dulu, “PSI itu sopo?” katanya. PSI siapa itu. PSI dapat singkatan baru, Partai Sopo Iku. Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki. Kan publik akhirnya lihat itu. Tentu Ganjar juga diasuh oligarki, tapi dia nggak mau bagian-bagian receh dari oligarki ini yang mendukung dia. Dan Ganjar juga pasti berpikir ini pasti cari duit PSI. Kan kalau PSI ucapkan deklarasi Ganjar itu artinya bagi PSI tolong biayai kami. Kan begitu otak bocilnya ini kan. Jadi, bagian-bagian buruk dari upaya seolah kami pro Ganjar, ya Ganjar juga ngerti, jangan tipu guelah. Ya Ganjar paham itulah. Jadi, pukulan balik bagi PSI dan itu yang menunjukkan bahwa kualitas PSI memang dari awal itu rentan untuk dimainkan oleh siapa saja. Ini partai yang akhirnya jadi mainan semua orang. Itu yang saya sayangkan. Padahal, saya selalu ingatkan, saya yang paling pertama membrief PSI dalam bidang idiologi, bahwa Anda generasi baru, coba bikin politik yang bersih. Tapi, akhirnya jadi pragmatis semua kan. Nah, itulah nasib dari politik yang sekadar diasuh untuk menikmati bonus material, tapi kemudian kehilangan pakem. Itu masalah dari PSI yang juga awalnya teman-teman saya, tapi kemudian membuli-buli saya. Ya, sekarang rasain dibuli langsung oleh Ganjar. Oke, tapi saya kira selain soal tadi, yang membuat Ganjar semakin kikuk dalam hubungannya dengan PDIP ya, tentu saja, kalau ada hubungannya dengan pencapresan. Ya, itu poinnya. Kan Ganjar selalu ingin tunggu sinyal. Tapi, mungkin juga di ujungnya nanti PDIP anggap ya sudah, daripada nggak ada akar rotan pun berguna, daripada nggak ada calon, Ganjar pun berguna. Kan begitu. Jadi, kader PDIP tanpa kader ya artinya orang lihat mana yang rasional tuh. Nah, PSI mungkin melihat itu bahwa akhirnya Ganjar akan ikut PDIP. Padahal, sebetulnya politik hari ini betul-betul sangat cair dan semuanya bisa terjadi itu. Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Kan itu pada akhirnya. Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin ditunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis? Kan ini baru dijegal kecil-kecil dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal. Bahkan, Pak Prabowo, Gerindra, pasti akan menjegal Anies. Kan nggak mungkin Anies beredar langsung bersaing dengan Prabowo. Dan, kalau Ganjar mungkin lebih mudah disingkirkan dalam opini publik karena kontras langsung terjadi. Ganjar cuma tetesan Jokowi, Anies betul-betul kontra paradigm pada hal baru. Nah, Prabowo zig-zag di antara itu tuh. Dan, kesulitan Prabowo adalah memastikan dia akan meneruskan proyek Pak Jokowi atau betul-betul jadi otonom dalam radar Jokowi. Itu intinya. Oke. Jadi lumayanlah ya kita, walaupun ngomong politik tapi rada ringan, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali di media sosial orang lagi banyak ketawa-ketawa. Jadi saya pikir bagus jugalah dalam situasi yang seperti sekarang masih ada yang bisa membuat tertawa. Dalam hal ini, menurut saya jasa PSI tetap harus kita akui, berhasil membuat situasi politik menjadi lebih cair, menjadi lebih lucu. Ya, bagian itu yang kita support. Lakukan lebih banyak. Ya, paling nggak ada cocktail effect di situ kan. Ekor jasanya itu mungkin dapat 0,0 sekian persen, di situ. Tapi jalan sekadar cocktail effect. Ini sebetulnya orang melihat bahwa itu permainan anak kecil yang sudah kehabisan mainan lalu cari mainan yang akhirnya Ganjar dipermainkan di situ. Kan itu sebenarnya mempermainkan Ganjar tuh. Apalagi Ganjar nggak ada di situ tuh. Jadi ini sebetulnya cocktail effect saja. (Ida/sws)
Mengusung Capres Sekarang Membuat Publik Punya Cukup Waktu Cari Pemimpin
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berpendapat langkah partai politik yang sejak sekarang telah mengusung pihak tertentu sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 membuat masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pemimpin berikutnya.\"Masyarakat itu diajak punya waktu yang cukup untuk berdiskusi tentang masa depan Indonesia dan mencari pemimpin berikutnya. Dari sekarang, mereka punya preferensi, oh si ini. Kemudian, dia (capres) dinilai,\" ujar Ahmad Doli, saat ditemui wartawan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, secara umum, dia menilai situasi politik menjelang Pemilu 2024 memang berbeda dengan situasi-situasi politik pada pemilu-pemilu sebelumnya.Menurut Ahmad Doli, menjelang Pemilu 2024, sebagian partai politik memang melakukan langkah-langkah dalam kurun waktu yang relatif cepat. \"Saya kira, ada situasi yang berbeda ya antara menghadapi Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Partai-partai politik mulai bergerak agak relatif cepat,\" ujar dia.Adapun contoh langkah-langkah cepat partai politik itu, di antaranya, sekitar dua tahun sebelum Pemilu 2024, partai-partai politik sudah mulai membicarakan tentang upaya membangun koalisi.Kemudian, sebagian partai politik yang telah membangun koalisi itu membicarakan tentang konsep yang mereka tawarkan pada bangsa Indonesia serta membangun kekuatan politik, bahkan mulai berinteraksi dengan masyarakat.Sebelumnya, terkait dengan pengusungan capres dalam Pilpres 2024, beberapa partai yang telah mengambil langkah itu adalah NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Institut Yenny Wahid sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akan segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. \"Dalam waktu dekat, paling lama akhir bulan,\" kata Muhaimin di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Jumat (7/10). (Ida/ANTARA)
Kemenangan Era Baru, Demikian LaNyalla Memaknai Kelahiran Nabi Muhammad
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai kemenangan era baru yaitu kehancuran musuh-musuh Allah SWT.\"Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan hancurnya pasukan gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam yaitu kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia berharap perayaan kelahiran Nabi Muhammad tidak sekadar perayaan semata namun harus mampu menemukan makna di balik kisah dari peristiwa tersebut. Menurut dia, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. \"Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya.LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana pun berada.Menurut dia, Islam harus menjadi rahmat semua alam atau “rahmatan lil \'alamin” dan umat Islam harus terus menjadi pemenang terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa.Dia juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani akhlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik yang kita inginkan bersama-sama yaitu rakyat hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,” katanya. (Ida/ANTARA)
Jokowi Bertemu Megawati di Batutulis Selama Dua Jam
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selama dua jam di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu menyebut pertemuan membahas berbagai masalah bangsa dan negara, salah satu yang menjadi materi utama dalam pertemuan ialah terkait penanganan ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan. \"Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional,\" kata Hasto.Dalam pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati membagikan pengalamannya saat seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis.Hasto mengatakan dalam pertemuan empat mata itu, Jokowi pun menegaskan keseriusan Pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik.Hasto menyebut dalam pertemuan tersebut, Megawati pun secara khusus menyiapkan makanan untuk menjamu Presiden Jokowi penuh dengan semangat kerakyatan. Mulai dari, jagung, kacang Bogor, pisang rebus, talas, dan nasi uduk.Ia mengatakan bahwa Megawati sendiri sejak bulan Maret telah menginstruksikan untuk menanam 10 tanaman pendamping beras seperti pisang, jagung, talas, kacang-kacangan, ketela, sukun, sorgum, hingga porang.“Apa yang dicanangkan Bu Mega sejak 2,5 tahun lalu kini terbukti, dunia menghadapi krisis pangan. Karena itulah Bu Mega menghidangkan makanan pendamping beras secara khusus ke Pak Jokowi, agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan,\" katanya.Hal-hal terkait agenda Pemilu 2024, kata Hasto, juga tidak luput dari materi pembahasan dalam pertemuan empat mata kedua tokoh bangsa itu. \"Agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan,\" ujarnya.Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kontemplatif. Di mana, ujarnya lagi, dalam tradisi pemimpin yang berjuang demi masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, maka diperlukan suatu tradisi menyepi dan berkontemplasi.\"Guna membahas secara jernih terhadap arah masa depan bangsa dan negara. Hal itulah yang secara periodik dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi,\" kata Hasto. (Ida/ANTARA)
PKB Segera Mendeklarasikan Capres dan Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin mengatakan segera mendeklarasikan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.\"Dalam waktu dekat. Paling lama akhir bulan,\" kata Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Jumat.Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan PKB Berselawat dengan mengusung tema \"Salawatan Indonesia\" di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur.Cak Imin mengatakan PKB bersama Partai Gerindra telah berkoalisi termasuk menandatangani kontrak kerja bersama dalam menghadapi Pemilu 2024. \"Insya Allah akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan-kesepakatan termasuk deklarasi Capres dan Cawapres,\" ujar dia.Hingga saat ini, PKB diketahui telah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai di antaranya partai Gerindra. Bahkan, keduanya kompak datang secara bersama mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024.Selain Cak Imin, sejumlah tokoh agama yang direncanakan hadir dalam kegiatan itu yakni Habib Jindan Bin Novel Bin Jindan, Habib Sholeh Bin Bagir Bin Al Athos, Habib Muhammad Bin Ali Assegaf, Habib Ali Bin Abdurrahman Al Habsyi Kwitang, Habib Hasan Bin Abdul Qodir Al Attas, KH Manarul Hidayat. (Sof/ANTARA)
POPULER
