POLITIK
Semua Pihak Diajak untuk Menciptakan Kondisi Sejuk dan Damai Saat Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak semua pihak untuk terlibat menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Setiap orang termasuk pengurus, anggota partai politik, dan pejabat negara agar menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Kamis. Setiap orang termasuk pengurus dan anggota partai politik, serta pejabat negara diimbau agar tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), baik dalam kegiatan aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, papar dia. \"Dan tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan,\" kata dia. Untuk pejabat negara, Bawaslu mengimbau agar dapat menahan diri tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya guna kepentingan partai politik dan golongan tertentu. Bagja mengatakan partai politik, bakal calon peserta pemilu presiden, wakil presiden, dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. (Ida/ANTARA)
Webinar P3S: Menakar Puan Maharani Dalam Pilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN – Sorotan terhadap sosok Ketua DPR RI Puan Maharani makin menguat sebagai kandidat Presiden RI dalam Pilihan Presiden 2024 dalam seminar yang diselenggarakan Political and Public Policy Studies (P3S), Rabu (28/9/2022). P3S menggandeng para pengamat politik dari beragam latar belakang dalam proses diskursus ini. Mereka terdiri dari Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; Founder Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio; dan Direktur P3S, Dr. Jerry Massie. Pakar Komunikasi Politik Dr. Emrus Sihombing mengatakan, Puan ada modal kompetisi yang jelas. “Menurut pandangan saya, sejatinya pasangan Puan haruslah dari kalangan partai politik juga. Karena mereka memiliki basis politik, perjuangan dan pengalaman politik, serta identitas politik yang jelas untuk menjadi modal kompetisi kedepannya,” katanya. “Kalau bukan dari parpol, pasti bargaining position-nya akan lebih berat dalam menjalankan strategi politik,” lanjutnya. “Tanpa sokongan power politik dari wakil presiden, mereka pasti butuh effort lebih untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Politik transaksional dengan calon-calon koalisi akan lebih banyak,” ungkapnya. “Nama-nama yang menurut saya layak mendampingi Puan adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan ketua-ketua partai lannya,” tambahnya. Founder Lembaga Survei Kedaikopi Hendri Satrio menetapkan dua indikator unggul yang harus dimiliki calon wakil presiden pada periode pertama Puan. “Pertama kekuatan elektoralnya harus kuat, kedua harus punya modal finansial yang mumpuni. Meskipun sayangnya, menurut saya, premis dan hipotesa ini hanya dimiliki satu orang. Namanya Jusuf Kalla,” ungkapnya. “Dari sekian banyak figur yang ada, belum ada yang punya dua modal ini secara komplit. Baik itu Ridwan Kamil, meskipun memiliki elektoral yang kuat di Jawa Barat, lalu Khofifah Parawansa, Edy Rahmayadi, atau Erick Thohir yang hanya unggul dari sisi finansial,” paparnya. Adapun sosok yang dinilai Hendri mendekati dua kriteria itu adalah Sandiaga Uno. “Yang hampir seperti Jusuf Kalla mungkin Sandiaga Uno. Dia punya kekuatan elektoral dari sisa-sisa Pilpres dan sangat mungkin punya kekuatan finansial selama menjadi menteri,” jelasnya. Perspektif yang berbeda juga datang dari Direktur P3S Jerry Massie. Kali ini Prabowo Subianto menjadi figur unggulan untuk disandingkan dengan Puan Maharani pada Pemilu 2024. Barulah setelah itu diikuti tokoh-tokoh potensial lainnya. “Dari sebelumnya juga saya sudah menyebutkan ini di beberapa media mainstream. Prabowo Subianto saya akan tempatkan di nomor satu, Anies Baswedan nomor dua, Agus Harimurti Yudhoyono ketiga,” katanya. \"Selanjutnya Airlangga Hartarto keempat, Sandiaga Uno kelima, dan keenam ada Ridwan Kamil,” ungkap Jerry Massie. Jerry mengatakan mengapa Prabowo ada dalam urutan pertama? \"Karena kita tahu bersama bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian batu tulis di antara mereka. Silaturahmi dan sowan politik juga sudah sering terlihat di beberapa momen. Dengan pola komunikasi politik seperti ini, kita bisa mengindikasikan peluang keduanya di masa mendatang,” tambahnya. Namun begitu, Jerry tetap melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, dengan mempertimbangkan kedinamisan yang merupakan ciri khas politik. “Apalagi Prabowo bukan satu-satunya pribadi yang pernah melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan Puan secara langsung,” ungkapnya. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepannya terjadi skenario politik yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Airlangga Hartarto yang tiba-tiba menyatakan diri mendukung Puan dan calon wakil presiden dari PDIP, juga Surya Paloh yang mengirim Anies Baswedan sebagai wakil Puan, atau dari Prabowo sendiri yang menyatakan diri mendampingi Puan,” ungkapnya. “Nama-nama tadi kita jadikan saja barometer dan referensi di Pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut saya, merekalah figur yang berpotensi menjadi calon wakil presidennya Puan,” pungkas pengamat politik Amerika Serikat itu. (mth/*)
Partai Gelora Optimistis Lolos Verifikasi Administasi, dan Siap Ikuti Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menutup perbaikan proses verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada Rabu (28/9/2022) malam pada pukul 23.59 WIB. KPU telah memberikan tenggat waktu proses perbaikan dari tanggal 15-28 September 2022. Parpol yang lolos verifikasi administrasi akan diumumkan pada 14 Oktober 2022 mendatang. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah menyelesaikan perbaikan proses verifikasi administrasi secara lengkap tepat waktu. \"Alhamduillah dengan penyelesaian perbaikan proses verifikasi administrasi secara lengkap ini, Insya Allah Partai Gelora, bukan hanya lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tetapi optimis juga akan mencapai targetnya di Pemilu 2024 mendatang,\" kata Anis Matta dalam keterangannnya, Kamis (29/9/2022). Satu hari jelang penutupan pendaftaran di ke KPU masih ada empat DPW yang belum selesai, ia pun turun tangan menghubungi keempat DPW tersebut secara langsung, untuk segera melengkapi dokumen persyaratan seperti yang dimintakan KPU. Anis Matta terlihat didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum sampai begadang dari malam hingga pagi hari. Akhirnya, perbaikan proses verifikasi adminitrasi tersebut, dapat diselesaikan. Bahkan Anis Matta sendiri yang mensubmit perbaikan data dan dokumen tersebut, di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) KPU setelah mendapatkan tanda centang. Anis Matta bersama Mahfuz Sidik lantas menandatangani salinan dokumen berita acara perbaikan persyaratan calon peserta Pemilu 2024. Dokumen tersebut, selanjutnya dibawa LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora untuk diserahkan ke KPU pada Rabu (28/9/2022) sore. \"Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang terlibat pengerjaan verifikasi administrasi, baik di level DPW, DPD maupun DPC, dan sahabat Gelora di seluruh nusantara\" ujarnya. Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, Partai Gelora telah melengkapi semua persyaratan mulai dari profil hingga keanggotaan seperti yang ditetapkan KPU. \"Semua sudah 100 persen. Ini menandakan kesiapan kita mengikuti Pemilu dan memenangi Pemilu 2024 insyaAllah,\" kata Chudori. Chudori mengatakan, jumlah DPW (provinsi) yang diuplod di Sipol KPU mencapai 100 persen, sementara jumlah DPD (kabupaten/kota) sebanyak 434 dari 514 (84.44 %). Sedangkan jumlah DPC (kecamatan) sebanyak 4.173 dari 7.266 (57,43 persen). Terakhir jumlah keanggotaan sebanyak yang didaftarkan sebanyak 280.041 anggota dari sebelumnya 243.118 anggota. Untuk menyerahkan berita acara dokumen perbaikan verifikasi administrasi ini ke KPU, Partai Gelora mengutus tiga LO-nya, yakni Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono, Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antarlembaga Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto. LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, berkat kerja keras dan kegigihan seluruh fungsionaris, Partai Gelora sukses dan berhasil menyelesikan perbaikan verifikasi administrasi. \"Kami dari LO, sore ini (Rabu, 28/9/2022) menyerahkan perbaikan administrasi ke KPU. Semoga Partai Gelora ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 agar bisa menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia,\" kata Sutriyono. LO lainnya, Ratu Ratna Damayani (Mia) menambahkan, sungguh tidak mudah untuk mendirikan partai saat ini, apalagi untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024. \"Tetapi dengan kekuatan seluruh kader yang bekerja secara detil, fokus, terencana dan sungguh-sungguh, serta tidak mudah dan berliku-liku dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU, termasuk verifikasi parpol ini, kita bisa menyelesaikan\" kata Mia. (sws)
Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Awak Redaksi Narasi
Jakarta, FNN - Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022.\"Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas,\" kata Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Dewan Pers menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan berupa kecaman terhadap semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya.Selain itu, dia juga memandang bahwa tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers. Padahal, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. \"Dewan Pers mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik,\" kata Agung Dharmajaya.Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Pers sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenai pidana.Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. \"Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Kerja Sama Pemerintah dan Kampus Harus Ditingkatkan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap peningkatan kerja sama Pemerintah dengan kampus untuk mendengar maupun menampung hasil penelitian dari perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan. \"Agar kedua belah pihak bisa saling berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan daerah,\" kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Fadel mengemukakan hal itu usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo, Selasa (27/9).Ia menyebut perguruan tinggi memiliki banyak kerangka ilmiah terkait dengan upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat.Namun, dia menyayangkan masih banyak hasil penelitian di kampus yang belum dimanfaatkan ataupun belum memberi peran apa pun, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. \"Setop kebiasaan itu. Sangat disayangkan jika hasil-hasil penelitian terus dibiarkan saja dan tidak memberi manfaat, termasuk yang ada di Universitas Negeri Gorontalo ini,\" katanya.Fadel pun meyakini jumlah penelitian, karya, ataupun jurnal ilmiah yang dihasilkan UNG sangat besar. Oleh karena itu, diingatkan Fadel bahwa hasil penelitian itu perlu dimanfaatkan lebih besar lagi pula agar memberi manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah. \"Untuk menghasilkan riset dan penelitian ilmiah, itu biayanya tidak kecil. Perlu dimanfaatkan lebih besar agar tidak mubazir,\" katanya.Pada kesempatan itu, Fadel juga mengapresiasi perkembangan yang dicapai oleh UNG. Fadel menyebut saat pertama berdiri pada tahun 2004, UNG hanya memiliki empat guru besar dan kini bertambah pesat menjadi 44 guru besar pada tahun 2022. \"Bahkan, dalam waktu dekat jumlah tersebut dipastikan akan bertambah karena ada 15 calon guru besar yang masih dalam proses,\" ucapnya.Acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Gorontalo itu berlangsung di Ballroom Hotel Damhil UNG, Selasa (27/9). Pada kesempatan tersebut, ada tiga guru besar yang dikukuhkan dan menyampaikan orasi ilmiahnya, yakni Amir Halid, Fahrudin Zain Olilungo, dan Rieny Sulistijowati. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Minta Semua Pihak Perbaiki Kualitas Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap indeks kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian. LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya. Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (Sof/LC)
BPET MUI: Ciptakan Kesantunan Bermedia Sosial Dengan Penguatan Akhlak
Jakarta, FNN - Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah memandang perlu menciptakan kesantunan bermedia sosial dengan penguatan akhlak dan nilai-nilai Pancasila.\"Ini menjadi satu arus untuk kemudian kita membuat gerakan di media sosial itu menjadi sangat ramah. Itu perlu kita kedepankan. Akhlak terhadap orang lain, bagaimana akhlak terhadap orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda keyakinan dan juga termasuk kepada orang yang berbeda agama, yang mana semua itu sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila,\" ujar Muhammad Syauqillah dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menegaskan bahwa Pancasila yang merupakan payung besar yang menaungi berbagai keragaman dengan jaminan kehidupan yang aman, sejahtera, serta adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, Pancasila ini sudah berulang kali digoyahkan oleh berbagai isu, khususnya di media sosial, termasuk dari kelompok gerakan kanan.\"Kita berhadapan dengan bagaimana konten yang isinya ideologi yang anti-Pancasila itu. Nah, kalau seperti ini terus kita \'kan masih sering melihat orang kampanye soal Khilafah, orang kampanye soal Daulah Islam, dan sebagainya,\" ujarnya.Menurut dia harus perlu menyikapi bagaimana menghadapi yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu.Untuk itu, para tokoh agama, menurut dia, memiliki peran dan pengaruh yang cukup strategis pada bangsa ini untuk memengaruhi pola pikir dan memberikan literasi keagamaan guna mengarahkan serta membekali umat mencintai kerukunan dan persatuan, khususnya di dunia maya.\"Ya, tentunya tokoh agama itu berada pada posisi yang sangat didengar oleh masyarakat. Indonesia ini adalah negara yang agamis. Nah, ini yang menurut saya marilah kita ciptakan tokoh-tokoh agama ini adalah yang menaungi umat, menaungi bangsa ini dalam kerukunan dan persatuan,\" kata Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia ini. (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Dalam Konsep Pancasila, Perekonomian untuk Kesejahteraan Rakyat
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali kepada konsep ekonomi Pancasila. Pasalnya, dalam konsep Pancasila perekonomian diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. “Dalam konsep ekonomi Pancasila, perekonomian diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, secara ideal ekonomi negara ini digerakkan oleh tiga entitas yakni koperasi, BUMN dan BUMD serta swasta nasional dan asing,” kata LaNyalla, saat sosialisasi empat pilar MPR RI dengan tema Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Graha Kadin Jawa Timur, Senin (26/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dengan Pancasila, konsep 4 P, yaitu Public, Private, People dan Partnership bisa dijalankan. Yaitu keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. “Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis. Sehingga keadilan sosial terwujud, dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan,” ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, inilah bentuk kedaulatan negara, termasuk kedaulatan dalam bidang ekonomi. Namun, konsep ekonomi pemerataan dengan penguasaan negara atas bumi air dan isinya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak ini mulai dirongrong sejak era 80-an. Hal itu berakumulasi ketika Indonesia terimbas krisis moneter dan Presiden Soeharto terpaksa menandatangani Letter of Intent dengan IMF, yang pada prinsipnya melucuti peran dan dominasi negara dalam perekonomian dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar melalui privatisasi. “Pada saat itu kita telah meninggalkan total ekonomi kerakyatan. Puncaknya adalah ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi tahun 1999 hingga 2002. Bangsa ini total menjadikan pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi nasional,” ujar LaNyalla. Akibatnya, dalam 20 tahun terakhir, oligarki ekonomi semakin menguat dan membesar, lalu menyatu menjadi oligarki politik, karena mereka juga memasuki ruang politik. LaNyalla menjelaskan, hakikat dari ekonomi Pancasila adalah ekonomi kerakyatan. “Salah satu prasyarat dari ekonomi kerakyatan adalah adanya keterlibatan negara secara aktif untuk memastikan bahwa rakyat berdaulat secara ekonomi,” kata LaNyalla. Alasan itu juga yang membuat para pendiri bangsa meletakkan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 di dalam Bab Kesejahteraan Sosial, bukan Bab Perekonomian Nasional. “Penjelasannya pun sangat rinci dan detail. Oleh sebab, perekonomian nasional berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dan itulah konsep atau mazhab ekonomi nasional kita,” tutur LaNyalla. Namun, dalam amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 lalu, pasal 33 diubah dengan ditambahkan ayat ke 4 dan 5, serta dimasukkan kepada Bab Perekonomian Nasional. “Ironisnya, naskah penjelasannya dihapus total. Padahal, naskah penjelasan pasal 33 di dalam UUD 1945 naskah asli sangat clear dan jernih, bahwa pemikiran para pendiri bangsa ini adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang menyejahterakan rakyatnya,” tegas LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia. “Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu, kita harus kembali kepada Pancasila,” tegas LaNyalla. Menurutnya, sistem demokrasi Pancasila adalah yang paling ideal untuk Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk. “Sistem demokrasi Pancasila mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat,” tuturnya. Dikatakannya, ciri utama dan yang mutlak harus ada dalam sistem demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah Lembaga Tertinggi negara. Hadir pada kesempatan itu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran, Ketua Umum Kadin Surabaya Muhammad Ali Affandi, Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya Denny Yan Rustanto, Ketua Umum BPC HIPMI Bangkalan Zhafira Ayu Ratri Aldania dan sejumlah pengusaha milenial.(Sof/LC)
Parpol Diminta Kampanyekan Pemilu Sehat
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar meminta kepada para partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk melakukan kampanye pemilu yang sehat.“Melalui dua pengalaman Pemilu yang rawan gesekan itu (Pemilu 2014 dan 2019), saya mengimbau pada semua partai peserta Pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat,” kata Asrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Asrudin menuturkan bahwa tidak perlu lagi melakukan manuver politik ilegal yang justru merugikan publik dan merusak demokrasi itu sendiri.Sudah saatnya partai-partai politik berkontestasi berdasarkan visi, misi, dan berorientasi altruisme, atau mengutamakan kepentingan dan kebaikan publik di atas kepentingan politik sesaat.“Saya khawatir membiarkan perkembangan politik baru-baru ini akan membuat politik Indonesia tidak mengalami perubahan secara mendasar, dalam arti oportunistik daripada altruistik,” ucapnya.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi munculnya sejumlah baliho di beberapa wilayah yang ia nilai merugikan tokoh politik dari Partai Gerindra.Dalam baliho tersebut, ucap Asrudin, terpajang foto Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersalaman. Kemudian di dalamnya terdapat kutipan dari Prabowo yang bertuliskan \'Saya mengakui kepemimpinan kenegaraan Pak Jokowi\'.“Padahal pemasangan baliho itu tidak berasal dari Gerindra dan tentu saja bukan merupakan bagian dari program kampanye Gerindra. Tapi dilakukan oleh tangan tak terlihat dalam politik,” ucap Asrudin.Untuk itu, Asrudin mendukung penuh langkah Gerindra untuk menyerahkan masalah Baliho ke jalur hukum melalui Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing.“Dan ini juga menjadi kesempatan yang bagus bagi aparat hukum untuk mengembalikan citra-nya yang saat ini sedang rusak akibat kasus Ferdy Sambo dengan menangkap penyebar baliho (tangan politik tak terlihat) serta mencegah terjadinya manuver politik yang bisa merusak demokrasi di Indonesia,” kata Asrudin. (Sof/ANTARA)
Perundungan di Dunia Kedokteran Harus Dihentikan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta perundungan di dunia kedokteran harus dihentikan karena menimbulkan efek-efek traumatik pada korban, bahkan membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi tidak sempurna.\"Perundungan di dunia kedokteran ini merupakan fenomena gunung es yang harus dicari solusinya secara bersama-sama, distop karena merupakan tindak kejahatan,\" kata Nabil saat memberikan pidato kunci dalam diskusi kelompok terpumpun yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan beberapa efek traumatik dari perundungan di dunia kedokteran adalah munculnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh dokter muda serta gangguan jiwa atau penyakit mental akibat tekanan mental besar dan luka batin.Dari efek traumatik itu, tambahnya, korban tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. \"Sebagian dokter menjadi pribadi yang punya penyakit mental dan kejiwaan. Dampaknya, tidak hanya bagi pribadi dokter, keluarga, tapi juga terhadap masyarakat secara luas. Bangsa Indonesia tidak bisa mendapatkan pelayanan kedokteran dan kesehatan yang sempurna atau pada level terbaik karena dokternya oleng, punya masalah kejiwaan,\" jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta praktik perundungan di dunia kedokteran jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Langkah awal untuk menghentikan masalah tersebut adalah dengan membenahi dunia pendidikan kedokteran.\"Kampus dan fakultas kedokteran atau kesehatan, sebagai pusat pendidikan bagi para dokter dan tenaga kesehatan, harus menyegarkan kurikulumnya. Proses pendidikan dari awal hingga menjadi dokter (umum), bahkan dokter spesialis, harus ditinjau ulang. Celah terjadinya perundungan bagi dokter harus segera ditambal dengan solusi untuk perbaikan,\" katanya.Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga harus segera dilakukan, seperti pelibatan aparat penegak hukum dalam memproses dan menindak tegas kasus perundungan.\"Harus ada solusi serta proses hukum yang jelas dan konkret, sehingga tidak ada yang dirugikan. Praktik perpeloncoan senior-junior ini harus berhenti. Ini merugikan kita semua, merugikan bangsa Indonesia. Pelaku kejahatan ini harus diproses hukum untuk efek jera dan menghentikan perundungan ini untuk selamanya di lingkungan para dokter,\" tegasnya.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar IDI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan IDI DKI Jakarta Slamet Budiarto mengatakan persoalan perundungan di dunia kedokteran terjadi karena sistem.Menurut Slamet, sistem dalam pendidikan kedokteran spesialis harus diperbaiki dan IDI perlu masuk ke dunia pendidikan spesialis untuk terlibat mencegah terjadinya kasus perundungan.\"Ini kan sudah bagian momok dari pendidikan spesialis sehingga bullying ini masih terjadi. Jadi, permasalahan utamanya adalah sistem ini harus diperbaiki. Yang kedua, IDI juga harus masuk dalam dunia pendidikan spesialis agar bisa menangani atau mencegah terjadinya bullying, terutama untuk peserta didik karena nanti korban berpotensi jadi tidak baik,\" katanya.Dia juga mengatakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan DPR RI, harus bersinergi mencegah terjadinya perundungan di dunia kedokteran.\"Kalau pendidikannya baik, hulunya baik, maka keluarannya juga akan menjadi baik. Kalau pendidikannya kurang baik, maka dokternya berpotensi kurang baik. Jadi, masalah ini suatu hal yang harus cepat dan wajib ini segera diselesaikan,\" ujar Slamet. (Sof/ANTARA)
POPULER
