Jakarta, FNN – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei nasional dan soft launching iPolink yang membahas kontestan Pemilu 2024 dan evaluasi terhadap kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan politik di Restoran Balakenam Dapoer Rakjat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/10). 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyatakan survei nasional dilakukan pada periode 19-24 Oktober 2022. Hasil survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot hingga 33 persen.

Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberikan pandangannya terkait survei sebagai media penyalur persepsi publik terhadap kepuasan kepada pemerintah tersebut.

Herzaky mengatakan bahwa survei merupakan potret yang menggambarkan situasi saat ini. Ia membenarkan survei sebagai penyampaian aspirasi rakyat yang tidak dapat dikalahkan. 

"Memang benar. Mau upaya apapun, strategi apapun, memang nomor satu nggak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mulut rakyat," ujar Herzaky sebagai salah satu pembicara dalam diskusi "Evaluasi Publik atas Penegakan Hukum, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024" pada Rabu, 26 Oktober 2022. 

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat tersebut mengungkapkan dirinya melihat ada konsistensi atas persepsi publik terkait kepuasan terhadap pemerintah. Ia juga menyinggung keterkaitannya dengan upaya framing politik. 

"Yang mengerikan adalah pada saat ada framing yang sangat kuat ketika berbeda, itu dianggap musuh. Nah, ini yang mengerikan. Itu framing yang kami cermati. Jadi, yang mengerikan itu bukan saja polarisasi," ucap Herzaky meneruskan. 

Selain framing, polarisasi sebagai upaya memecah belah masyarakat juga menjadi antisipasi para pemimpin partai politik agar tidak terjadi lagi di pemilu mendatang. 

Herzaky juga menyoroti permasalahan utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu mengenai kepuasan publik terhadap masalah ekonomi dan penegakan hukum, berdasarkan rilis survei iPolink. 

"Kondisi ekonomi jelas-jelas sudah sangat sangat tidak baik. Kepuasan publik juga sangat rendah. Bayangkan, hanya 33%. Kemudian, bicara mengenai hukum juga sekarang kita lihat, kita cermati, 37% kepuasannya," papar Herzaky. 

Dalam diskusi tersebut, Herzaky berpesan supaya dalam kurun dua tahun terakhir pemerintah dapat membenahi isu utama bangsa, yaitu ekonomi dan hukum, terutama dalam menghadapi potensi resesi. 

Selain Herzaky, Masinton Pasaribu (Anggota Fraksi PDI Perjuangan) dan Bona Simanjuntak (Partai Kebangkitan Nusantara) juga hadir sebagai pembicara. Di penghujung acara, Dedi Kurnia Syah, selaku Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion mengumumkan peluncuran Aplikasi iPolink yang dapat diakses untuk keperluan mengenai Pemilu. (oct)