POLITIK
Stadion Kanjuruhan akan Dibangun Ulang Sesuai Standar FIFA
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, akan diruntuhkan dan dibangun kembali sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).\"Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kami runtuhkan dan kami bangun lagi sesuai dengan standar FIFA,\" kata Jokowi setelah memberikan pernyataan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.Menurut Jokowi, pembangunan kembali Stadion Kanjuruhan tersebut akan menerapkan fasilitas lebih memadai. Stadion Kanjuruhan yang baru itu nantinya juga akan menjadi contoh stadion di Indonesia dengan fasilitas yang menjamin keselamatan penonton, pemain, hingga suporter.\"Sebagai contoh, standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik menjamin keselamatan penonton dan pemain dan juga untuk suporter,\" tambahnya.Terkait anggaran untuk pembangunan ulang Stadion Kanjuruhan tersebut, kata Jokowi, akan ditanggung oleh Pemerintah pusat.Pertemuan antara Jokowi dan Infantino di Istana Merdeka, Selasa siang, melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama-sama melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas tragedi yang menewaskan 132 orang usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, pada Sabtu (1/10).Jokowi dan Infantino juga berdiskusi terkait berbagai aspek sepak bola, seperti manajemen stadion, manajemen keamanan pertandingan sepak bola, manajemen pertandingan, hingga manajemen suporter.Selain itu, Jokowi mengatakan FIFA juga akan berinvestasi dalam banyak hal, seperti membantu penerapan standar keselamatan dalam penyelenggaraan sepak bola, pembinaan suporter, pembangunan stadion, hingga mengembangkan sekolah sepak bola di Indonesia.\"Tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa FIFA ingin investasi banyak di Indonesia, dalam hal yang tadi berkaitan dengan stadion, keselamatan, suporter, sekolah sepakbola yang ada di Indonesia,\" ujar Jokowi.Guna mendukung transformasi sepak bola di Tanah Air, FIFA akan berkantor di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen segera menyiapkan kantor FIFA tersebut. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu ialah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Ida/ANTARA)
Relawan Anies Baswedan Mulai Digandeng Perwakilan NasDem di Malaysia
Kuala Lumpur, FNN - Perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng Relawan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Ketua Perwakilan Partai NasDem di Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan terkait besarnya antusias dukungan gerakan arus bawah, maka perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng para Relawan Anies Baswedan untuk mendukung pencalonan sebagai capres pada Pemilu 2024.Adnan mengatakan ramah tamah bersama para tokoh masyarakat Indonesia pendukung Anies Baswedan di sekitar wilayah Gombak dan Selangor yang terkenal padat dengan jumlah penduduk asal Indonesia itu menjadi kegiatan perdana mereka dalam memulai gerakan. “Menyusul beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tersebar di beberapa wilayah,” ujar dia.Dalam kegiatan itu, menurut dia, mereka mendorong agar Relawan Anies Baswedan di Malaysia melakukan budaya politik santun sehingga keharmonian antarmasyarakat tetap terjaga dengan baik meskipun berbeda pilihan calon presiden (capres).Ia mengatakan relawan pendukung Anies di Malaysia harus menjadi contoh yang baik dalam berkampanye di berbagai kanal daring maupun luring, dan tidak mudah terpancing dengan berbagai provokasi yang bisa mengakibatkan perpecahan antarpendukung.“Pilpres sebelumnya sudah cukup menjadi pengalaman kita semua untuk dewasa dalam berpolitik. Tiba saatnya kita berpolitik dengan adu gagasan keunggulan manifesto calon Presiden RI masing-masing,” kata Adnan.Dalam kegiatan ramah tamah itu para relawan menggalang aspirasi yang diinginkan masyarakat apabila Anies Baswedan menjadi Presiden RI terpilih kelak.Aspirasi tersebut, ujar Adnan, nantinya akan disampaikan kepada Anies Baswedan agar menjadi bagian dari manifestonya sebagai capres dalam menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.Menurut dia, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI 2024 dari Partai NasDem yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 menjadi titik terang bagi para kader NasDem dan Relawan Pendukung Anies Baswedan.Menurut Adnan, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI dari Partai NasDem menjadi inspirasi dan memberikan masyarakat waktu yang panjang untuk mempelajari dan mengamati dengan matang capres yang akan mereka dukung.(Ida/ANTARA)
Karena Kasus Sambo, Tingkat Kepercayaan Publik kepada Polri Menurun
Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan 13 persen karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. \"Kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen,\" kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Survei dilakukan pada 11--20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error (Moe) survei ini sekitar 2,9 persen. Menurut dia, tingkat kepercayaan publik kepada Polri pernah mencapai 87,8 persen pada tahun 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1 persen dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1 persen. Ardian menyebutkan, ketika kepercayaan pada polisi menurun, maka semakin banyak segmen masyarakat yang tak percaya pada polisi sebagai sebuah institusi. Khususnya, masyarakat yang tingkat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di kota, sebanyak 51,3 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan, sekitar 32,1 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi,\" ujarnya. Dari sisi gender, lanjut dia, laki-laki yang lebih banyak tak percaya dengan polisi. Sebanyak 39,3 persen masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Sementara, sebanyak 36,1 persen masyarakat yang berjenis kelamin perempuan menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi, ucapnya. Dari sisi pemeluk agama, kata Ardian, pemeluk yang beragama Islam lebih banyak yang tak percaya. Sekitar 38,6 persen masyarakat yang memeluk agama Islam kurang/tidak percaya terhadap polisi dan sekitar 29,3 persen masyarakat yang beragama non-Islam menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Kasus Paling Dramatis Dia berpendapat kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang paling dramatis di Tahun 2022. Menurutnya, ada lima hal yang membuat kasus itu paling dramatis. Pertama, kasus Ferdy Sambo didengar atau diketahui oleh mayoritas masyarakat Indonesia (di atas 75 persen). Tak banyak dalam sejarah kasus yang didengar lebih dari 75 persen populasi negaranya, ujarnya. Masyarakat yang tidak pernah mendengar kasus ini hanya 7,1 persen dan sebanyak 5,4 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, kasus Ferdy Sambo didengar oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari tingkat usia, yang berusia di bawah 30 tahun (94,4 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 30–39 tahun (88,5 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 40– 49 tahun (89,1 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. \"Bahkan, yang berusia di atas 50 tahun (81,6 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini,\" ujarnya. Ketiga, kasus Ferdy Sambo bertahan menjadi pembicaraan publik berbulan-bulan. Keempat, kasus Ferdy Sambo seperti drama yang penuh isu panas dan perubahan karakter. Dari kasus polisi tembak polisi, berubah ke isu perselingkuhan. Lalu kasus ini bertambah kaya dengan adanya elemen \"obstruction of justice\" (aparat negara yang berbohong menghalangi terbuka nya kasus yang sebenarnya. Akibat tindakannya itu, pencari keadilan terhalangi). Motif kasus berubah lagi menjadi kasus suami bela istri, penyalahgunaan jabatan, juga tuduhan uang gelap judi daring, hingga uang narkoba. Kasus Ferdy Sambo cukup dramatis selayaknya sinetron yang populer, tutur Ardian. Faktor kelima, kasus Ferdy Sambo membuat kasus kepercayaan pada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Harus Dikelola Agar Tak Menghambat Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat politik Islam Yon Machmudi mengingatkan bahwa politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Dalam siaran pers Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada (Permika) yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Yon Machmudi mengingatkan bahwa tidak selamanya politik identitas itu bersifat negatif atau destruktif.\"Politik identitas merupakan salah satu realitas yang ada di Indonesia, yang keberadaannya tidak dapat ditolak oleh siapapun,\" kata Yon dalam diskusi yang diselenggarakan Permika di Montreal, Kanada, dengan tema “Kontestasi Politik Identitas di Indonesia; antara Peluang dan Tantangan\".Oleh karena itu, Yon Machmudi PhD yang juga Kepala Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan politik identitas harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Namun, dia menyayangkan politik identitas yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung melampaui batas dan digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis sehingga terlepas nilai-nilai demokratis.Padahal, menurut Yon, sejak lahir manusia telah memiliki identitas. Identitas itu kemudian terus berkembang dan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk identitas baru yang lebih kuat dan besar.\"Identitas adalah penanda keragaman, sehingga identitas yang beragam tersebut harus dikelola, bukan sebaliknya dimonopoli oleh pihak tertentu,\" kata Yon dalam diskusi yang dihadiri para mahasiswa Indonesia di Kanada itu.Yon kembali mengingatkan bahwa politik identitas harus digunakan dalam ruang dan konteks yang tepat dan positif.“Sudah saatnya perpolitikan di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan demokratis yang sesungguhnya, bukan sebaliknya memanipulasi demokrasi demi meraup keuntungan politik golongan,\" kata Yon yang juga Direktur Eksekutif Inisiasi Moderasi Indonesia.Karena itu, katanya, dalam menjaga ruang kondusif politik di Indonesia dibutuhkan upaya moderasi politik.Politik yang dominatif dan hegemonik, lanjut dia, merupakan potret politik yang tidak baik dan tidak sehat. Kontestasi politik harus senantiasa dinamis dan berimbang sehingga lahirlah suatu keteraturan politik.Sementara itu, ujar Yon, untuk menciptakan keteraturan politik dibutuhkan suatu pengetahuan atau literasi politik yang cukup bagi masyarakat Indonesia.\"Wawasan berpolitik (melek politik) menjadi kunci dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan suaranya demi mendukung kelompok tertentu,\" katanya.Sedangkan Ketua Permika Nasional, Livia Jonnatan, mengatakan bahwa kegiatan diskusi yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) ini sangat penting dalam meningkatkan wawasan politik bagi mahasiswa Indonesia, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di Kanada.\"Diskusi ini juga dapat menjadi jembatan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa yang tidak menekuni bidang politik. Diskusi ini dapat meningkatkan literasi politik bagi kaum muda, khususnya menjelang Pemilu 2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Warek Universitas Muhammadiyah Surabaya Sebut LaNyalla Pantas Pimpin Bangsa
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti disebut sudah sangat cocok menjadi pemimpin bangsa ini. Karena melihat kiprah dan perjalanan karir LaNyalla selama ini. Pernyataan itu terlontar dari Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. M Ridwan MPd, di depan ratusan mahasiswa UMSurabaya yang ikuti Stadium General dengan narasumber Ketua DPD RI, Senin (17/10/2022). Menurut Dr M. Ridwan, MPd, sosok LaNyalla sangat dikenal seluruh masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat Jawa Timur. Tak hanya dikenal, namun kinerja dalam memimpin roda beberapa organisasi juga terbilang sukses. “Pak LaNyalla ini sudah kita semua kenal mulai dari Ketua PSSI dan seterusnya hingga menjadi Ketua Lembaga Tinggi Negara. Dan menurut kami, ke depan Pak LaNyalla sudah sangat cocok untuk menjadi pemimpin bangsa ini,” ujar Dr M Ridwan, MPd disambut tepuk tangan para mahasiswa. Ditambahkan oleh Warek 1 UMSurabaya, LaNyalla merupakan aktifis berpengalaman sehingga sangat tepat berbicara di depan para aktifis mahasiswa juga. Sehingga para mahasiswa mendapat pencerahan di berbagai bidang, terutama politik kebangsaan. “Pak LaNyalla ini aktifis segala aktifis, pengalamannya luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa,” tukas dia. Sementara itu Ketua DPD RI sependapat bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai agent of change namun juga agent of repair. Sebab hakikat dari kewajiban intelektual adalah melihat persoalan untuk kemudian menawarkan gagasan. “Namun saya ingatkan bahwa untuk menawarkan gagasan yang tepat, kita wajib memahami taksonomi persoalan secara mendalam. Dengan perenungan yang luhur dan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia,” ucapnya. LaNyalla juga mengingatkan pentingnya anak didik kita diajari materi kebangsaan dan nasionalisme. Agar mereka memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri sebagai generasi penerus untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. “Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, mungkin mereka di masa depan akan menjadi lawan kita. Karena memang penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Yakni dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa,” ucapnya. Dalam acara itu Ketua DPD RI didampingi Ketua KADIN Surabaya, M. Ali Affandi. Hadir Rektor UMSurabaya yang diwakili Wakil Rektor 1, Dr. M Ridwan, MPd, para Wakil Rektor lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UMSurabaya, Muhammad Ilham Azis, Presiden BEM UMSurabaya Nadief Rahman Harris dan ratusan mahasiswa. (Sof/LC)
Peluncuran "NasDem Memanggil", Anies Baswedan akan Menghadiri
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan akan menghadiri peluncuran Program \"NasDem Memanggil\" di NasDem Tower, Jakarta, Senin malam. \"Dalam acara peluncuran \'NasDem Memanggil\' akan turut bergabung bersama kita calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan,\" kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Prananda Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. Kehadiran Anies di acara itu diharapkan semakin menambah animo berbagai lapisan warga untuk terlibat dalam program ini. \"Sebagai simbol keberlanjutan dan perubahan, kami meyakini bahwa sosok Anies akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi partai di ajang kontestasi 2024 berikut dengan agenda perjuangannya,\" ujar dia. Tidak ketinggalan Ketua Umum Surya Paloh akan hadir dalam kesempatan tersebut dan akan secara resmi meluncurkan program ini. \"Sebagai pimpinan tertinggi partai, beliau berkepentingan untuk memastikan bahwa di ajang Pemilu 2024 segenap \'slagorde\' Partai NasDem sudah siap untuk menyongsong fajar kemenangan baru. Kemenangan yang siap mengantarkan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia menemukan babak barunya dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini,\" papar Prananda. Menurut dia, \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah program yang digagas Bappilu Partai NasDem dalam upaya menjaring para calon anggota legislatif, baik di level DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah ruang bagi segenap anak bangsa yang memiliki atensi serta ketertarikan dalam dunia politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya, kata dia. Kepentingan yang dimaksud, tambah dia, adalah kepentingan yang didasarkan pada rasionalitas dan keberpihakan pada semangat perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. \"Siapa pun boleh ambil bagian dalam program ini, tua-muda, lak-laki atau perempuan, di kota maupun di desa, asalkan memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dipilih dalam mekanisme pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,\" ujar Prananda. Ia mengatakan \"NasDem Memanggil\" adalah sebuah panggilan bagi seluruh warga negara Indonesia yang bekehendak membangun Indonesia lebih baik melalui platform Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. \"Ini adalah panggilan bagi mereka yang meyakini bahwa Partai NasDem adalah wahana yang tepat untuk memanifestasikan segala idealismenya. Bersama NasDem mereka akan mendapatkan ruang untuk memperjuangkan apa yang menjadi perhatian utamanya melalui jalur parlemen,\" ucapnya. Melalui \"NasDem Memanggil\", kata dia, Partai NasDem bermaksud menghimpun berbagai potensi dan kekuatan agar kemenangan dalam Pemilu 2024 menjadi semakin mungkin bagi NasDem. \"Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah kaum muda Indonesia. Kami meyakini bahwa bersama mereka, tidak hanya kemenangan yang akan kami raih melainkan jalan lempang bagi gagasan-gagasan perubahan,\" tuturnya.(Sof/ANTARA)
Pelayanan bagi Presiden Tak Berubah Meski Heru Pj Gubernur DKI
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mengatakan pelayanan kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tidak akan berubah meskipun Kasetpres Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.\"Kami jamin tidak akan berubah. Itu sama, kan kami sudah punya standar, kami yakin tidak akan perubahan, jadi tidak perlu diganti. Makanya, saya sebutkan kami hanya mengucapkan selamat kepada Pak Heru sebagai Pj Gubernur DKI, tapi kami tidak mau melepas (jabatan Kasetpres Heru),\" kata Bey Machmudin di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Senin, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022.Heru Budi telah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017. Dengan demikian, selama Heru menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah, akan terdapat pelaksana harian (plh) kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi.Jabatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian oleh Bey Machmudin dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani sesuai periode waktu.\"Selama ini mekanisme kerja kami sudah terbangun dengan baik. COVID-19 memberikan pelajaran cukup banyak sehingga online sudah terbiasa, rapat online, kemudian persuratan online, bahkan kami rapat pun tidak di hari kerja itu sudah biasa. Di luar jam kerja, di luar hari kerja sudah biasa, jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, mohon doanya saja,\" kata Rika Kiswardani.Bey menambahkan tidak akan ada pergantian jabatan kasetpres, sehingga Heru akan tetap sebagai Kepala Setpres. \"Dalam pandangan kami, mengapa Pak Heru dipilih menjadi Pj Gubernur DKI? Karena jabatan eselon satu. Artinya, karena kinerja beliau sebagai Kasetpres, jadi tidak perlu diganti, tinggal dijalankan saja; yang penting kan Pak Heru menjadi Pj Gubernur DKI tidak mengganggu pelayanan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara,\" menurut Bey.Jika Heru disibukkan dengan tugas-tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Bey mengatakan dirinya dan Rika akan mengerjakan tugas kasetpres.\"Keputusan yang kami buat itu sudah atas Sekretariat Presiden. Jadi, tidak perlu kaku harus Pak Heru semua, yang penting kan kecepatan pengambilan keputusan tetap dilakukan dan kami sudah menghitungkan risiko-risiko itu. Jadi, insya Allah tidak akan berubah dalam pelayanan kepada Presiden dan Ibu Negara dalam protokol, peliputan, dan pelayanan lain,\" ujar Bey. (Ida/ANTARA)
Tiga Masalah Utama Jakarta Menjadi Fokus Heru Budi
Jakarta, FNN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut akan fokus menyelesaikan tiga masalah utama di ibu kota, yaitu mengatasi banjir, menata kota dan mengurai kemacetan.\"Beberapa waktu yang lalu saya sudah disampaikan arahan Bapak Presiden, ada tiga. Tiga itu kerjanya sudah waduh luar biasa, jadi harus kerja dan kerja turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan,\" kata Heru di kompleks istana kepresidenan Jakarta pada Senin.Pada hari ini Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022. Heru Budi sebelumnya adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017.\"Program-program yang dirasakan oleh masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas,\" tambah Heru.Menurut Heru, ia pun akan langsung bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk meminta saran dan koordinasi mengenai apa yang dapat pemerintah DKI Jakarta lakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR untuk mengatasi banjir.\"Kalau banjir kan ada tiga, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta dan banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lainnya,\" ungkap Heru.Dalam APBN 2023 pun menurut Heru akan dimasukkan anggaran terkait penanganan air rob seperti pembangunan \"break water\", pembangunan turap dan beberapa waduk di sekitar Jakarta Utara atau Jakarta Barat.\"Nah bagaimana dengan (banjir) yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang \'short time\' ini, sangat mendesak 1-2 bulan ini ada dua hal. Pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik,\" tambah Heru.Heru juga berencana untuk mengajukan anggaran pengerukan saluran-saluran. \"Bagaimana yang jangka panjang untuk DKI Jakarta? Tadi ada pembangunan beberapa waduk, situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali. Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya,\" ucap Heru.Selain bertemu dengan Menteri PUPR, hari ini Heru Budi menyebut ia juga akan mengikuti rapat paripurna. \"Besok ada pengarahan 600 pejabat DKI, setelah itu saya ada beberapa ke wilayah, ada itu Waduk Pluit, Kali Sentiong dan seterusnya, padat sampai satu minggu ke depan sudah keliling terus, ya doakan saja mudah-mudahan bisa sehat selalu,\" tutur Heru.Selama Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, ada Pelaksana Harian (plh) Kasetpres yang akan mengerjakan tugas Kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi dalam bekerja.Jabatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani sesuai dengan periode waktu. (Ida/ANTARA)
Pesan dari Heru Budi kepada Pegawai Sekretariat Presiden
Jakarta, FNN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan sejumlah pesan kepada para pegawai Sekretariat Presiden sebelum bertugas di Balai Kota.\"Pak Deputi, Bu Deputi, rekan-rekan sekalian. Hari ini saya terima kasih sudah diberikan amanah yang luar biasa, amanah yang memang cukup tinggi animo masyarakat dan tentunya cukup berat bagi kami meneruskan atau pun atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,\" kata Heru, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Hari ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022. Heru Budi sebelumnya adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017.\"Saya sudah menjalankan (jabatan Kasetpres) 5 tahun, tapi tadi Pak Bey menyatakan tidak melepas. Semuanya saya serahkan kepada pimpinan dan saya di sini 5 tahun lebih 3 bulan, bersama rekan-rekan sekalian. Semua berjalan dengan cepat kan,\" ujar Heru.Penetapan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dilakukan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/10) siang.\"Hari Jumat ada pengumuman TPA dan seterusnya, hari ini pelantikan Pj Gubernur, kesempatan yang langka ini. Saya sekali lagi berterima kasih selama saya menjabat di Sekretariat Presiden, dukungan luar biasa, dan sebenarnya yang paling mendapatkan banyak ilmu adalah kita bertugas di Sekretariat Presiden. Itu ilmu luar biasa, untuk mempelajari semua kehidupan,\" kata Heru.Ia pun mengaku masih sesekali akan datang ke kantor Sekretariat Presiden untuk melakukan tugas-tugasnya. \"Masih banyak tugas-tugas ke depan yang harus saya laksanakan. Sekali lagi saya sewaktu-waktu ke sini mohon diterima,\" kata Heru lagi.Dia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada dirinya. \"Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan tentunya para pejabat yang telah mendukung secara moril kepada saya agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik,\" ujar Heru.Selama Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, ada pelaksana harian (Plh) Kasetpres yang akan mengerjakan tugas Kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi dalam bekerja.Jabatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin, dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani sesuai dengan periode waktu. (Ida/ANTARA)
Partai Gelora Jadi Parpol Pertama yang Diverifikasi Faktual oleh KPU RI
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadi partai politik (parpol) pertama yang diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (Umum) RI usai lolos proses verifikasi administrasi (vermin). Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos vermin, terdiri dari 9 partai parlemen, serta 9 partai baru dan partai non parlemen. Sembilan partai parlemen otomatis dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, 9 partai baru dan non parlemen wajib mengikuti verfak parpol sebagai syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Verfak diikuti 9 parpol, yakni 4 partai baru dan 5 partai lama. Ketua KPU RI Hasyim Asyari didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rachmat Bagja, Sabtu (15/10/2022) langsung datang ke kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan menggunakan motor untuk melakukan verfak. Hasyim Asyari datang dibonceng motor Patwal kepolisian, sedangkan Rachmat Bagja dibonceng motor pegawai Bawaslu RI. Mereka berdua dikawal petugas keamanan KPU RI. Dua Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat datang terlebih dahulu bersama Tim Verfak KPU. Betty dan Yulianto adalah penanggungjawab untuk verfak Partai Gelora. Saat verfak Partai Gelora juga terlihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno dan Deputi Bidang Dukung Teknis Bawaslu RI La Bayoni. Sementara dari Partai Gelora yang hadir saat verfak ini, adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Sekjen Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sedangkan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengikuti verfak melalui zoom meeting, karena ada kegiatan partai di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada saat bersamaan. Tampak hadir Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, serta para pengurus DPN Partai Gelora lainnya. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, verfak dilakukan untuk mencocokkan data memenuhi syarat (MS) yang ada di KPU sesuai dengan kenyataan dan faktanya, terkait keberadaan kantor dan kepengurusan partai di pusat. \"Saya kira semua, semua sudah tahu, kalau kita sekarang berada di kantornya DPN Partai Gelora. Kita sudah bertemu dengan ketua umum, sekjen, bendahara umum, dan pengurus DPN lainnya,\" kata Hasyim Asyari, Sabtu (15/10/2022). Hasyim Asyari berharap Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Sebab, keberadaan partai, termasuk Partai Gelora menjadi satu aktor penting pengembangan demokrasi ke depan. \"Tetapi, hasilnya nanti kita plenokan usai KPU melakukan semua verifikasi faktual kepada 9 partai politik,\" katanya. Ketua Bawaslu RI Rachmat Bagja memberikan apresiasi kepada Partai Gelora yang telah menerimanya dengan baik dan diterima dengan suasana penuh kekeluargaan. \"Kami diterima dengan baik. Proses verifikasi faktual sedang berjalan, ada yang hadir langsung dan ada yang tidak bisa hadir bisa melalui video call dengan bantuan teknologi. Semua sudah kita saksikan,\" kata Rachmat Bagja. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, proses verfak Partai Gelora berjalan sesuai dengan rencana dan lancar. Partai Gelora, kata Anis Matta, menjadi partai pertama yang dilakukan verfak. \"Alhamdulillah semua prosesnya berjalan lancar, kita bersyukur menjadi partai pertama yang diverifikasi faktual oleh KPU,\" kata Anis Matta. \"Tetapi yang lebh bersyukur lagi, yang datang ini kelas berat. Tadinya kami pikir cuma dua dari komisioner saja, tetapi ada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekjen KPU dan Deputi Bawaslu. Ini luar biasa dan menurut saya menjadi pertanda baik buat Partai Gelora,\" imbuhnya. \"Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hasyim dan pasukannya, juga Mas Rachmat Bagja. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di sini, tetapi juga akan ketemu lagi pada tanggal 14 Desember mendatang. Dan Insya Allah Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024, serta memenuhi syarat threshold,\" tegasnya. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam proses verfak ini, selain melihat keberadaan kantor Partai Gelora, KPU juga melakukan verfikasi mengenai susunan kepengurusan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk. \"Pengurus DPN awalnya 47 orang, tetapi ada satu yang yang dipanggil (meninggal, red) oleh Allah SWT dan tiga orang yang mengundurkan diri, sehingga tinggal 43 orang. Itu kita jelaskan ke KPU,\" kata Sutriyono. Ke-43 pengurus DPN tersebut, lanjut Sutriyono, hadir dan terverikasi semua, baik yang hadir langsung maupun hadir melalui zoom. \"Semua sudah hadir, semua sudah terverifikasi. Memang ada pengurus yang posisinya ada di luar kota seperti Bang Fahri Hamzah dan ada juga pengurus yang sedang umroh, semua kita fasilitasi dan alhamdulillah terverifikasi semua,\" katanya. Sutriyono yang juga LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora ke KPU ini menegaskan, verfak parpol mengenai keberadaan kantor dan kepengurusan di DPN sudah memenuhi syarat (MS). \"Berita acara sudah ditandangani oleh Komisioner KPU Ibu Betty Epsilon Idroos dan Pak Yulianto Sudrajat. Dan dari Partai Gelora ditandatangani Pak Sekjen Mahfuz Sidik secara administratif dan tertulis,\" katanya. Dalam berita acara yang diteken, lanjutnya, semua dokumen kelengkapan Partai Gelora telah memenuhi syarat, sehingga bisa dilanjutkan ke proses verfak di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). \"Tetapi keputusan resminya akan diputuskan KPU dalam rapat pleno malam ini. Tapi prinsipnya, dokumen kelengkapan kita memenuhi syarat,\" pungkasnya. Seperti diketahui, KPU sendiri menjadwalkan proses verfak untuk kepengurusan pusat dan provinsi pada 15-17 Oktober 2022. Sementara untuk kabupaten/kota pada 15 Oktober hingga 4 November 2024. Pada 9 November 2022 akan dilakukan penyampaian hasil verfak 9 parpol. Setelah itu, dilakukan proses perbaikan verfak selama 14 hari, sebelum pada akhirnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022, menyusul 9 partai parlemen yang sudah lolos otomatis terlebih dahulu sebagai peserta Pemilu 2024, (*)
POPULER
