POLITIK
LaNyalla: Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lebih Tepat untuk Indonesia
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. “Kenapa tepat? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan Iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang potensinya luar biasa,” ujar LaNyalla, dalam Seminar Nasional tentang Kebangsaan dan Entrepreneurship di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (21/10/2022). Menurutnya, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002. “Mereka sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila Konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” katanya. Artinya, lanjut LaNyalla, mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. Konsep pertumbuhan ekonomi atau mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN negara tersebut,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Dan industri-industri lainnya. Termasuk farmasi dan obat-obatan serta industri militer serta industri besar lainnya. Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Seharusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing. LaNyalla mencontohkan Korea Selatan sudah melaunching posisi masa depan sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030. Bahkan Uni Emirat Arab konsisten dengan membangun ikon yang menjadi magnet dunia. Mereka sekarang sedang menyiapkan membangun; Replika Bulan di Dubai. Lalu Tiongkok sudah memulai proyek menyulap kawasan gurun mereka menjadi hijau. Gurun yang bisa ditanami. “Sekarang pertanyaannya, lantas Indonesia harus menyiapkan apa? Darimana duitnya jika APBN saja masih harus ditutup dengan utang? Ini karena negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia malah melakukan copy paste sistem ekonomi yang diterapkan negara dengan keunggulan kompetitif,” papar dia. Oleh karena itu, LaNyalla yakin jika Indonesia kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata. “Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik,” ujar dia. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor 3 UNISMA, Dr. Ir. Badat Muwahid, M.P. mewakili Rektor UNISMA, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa UNISMA. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. (Ida/LC)
Manajemen Arema FC Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan kepada manajemen Arema FC terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur usai laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10) lalu.Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang diperlukan oleh Komnas HAM dari keterangan manajemen Arema FC terkait tragedi yang menewaskan 134 orang tersebut.\"Untuk manajemen Arema FC, kami melakukan pendalaman. Seperti keterkaitan antara PSSI dengan klub, PT LIB dengan klub, termasuk hubungan broadcaster dengan klub,\" kata dia. Ia menjelaskan, hubungan yang saling terkait tersebut saat ini tengah didalami Komnas HAM, terutama menyangkut soal regulasi yang dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk yang diadopsi dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA.Menurutnya, distribusi terkait regulasi keamanan yang sudah disiapkan oleh PSSI termasuk yang mengadopsi ketentuan FIFA tersebut ditelisik lebih dalam. Selain itu, Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Arema FC.\"Regulasi yang dibuat PSSI, maupun yang diadopsi dari FIFA bagimana distribusinya, misalnya soal regulasi keamanan bagaimana distribusinya. Sehingga kita melihat spektrum kejadian Kanjuruhan ini secara luas, itu yang kami dalami,\" ujarnya.Ia menambahkan, ia ingin melihat tata kelola sepak bola Indonesia lebih dalam terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apakah regulasi yang ada, diterapkan dengan baik atau hanya menjadi sebuah aturan semata.\"Karna fakta-fakta sebelumnya memang ya cuma lokakarya. Kalau lokakarya itu hanya sertifikat keikutsertaan lokakarya bukan sertifikasi dalam konteks ada ujinya, dan sebagainya,\" katanya.Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah suar dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat. (Ida/ANTARA)
Tak Ada Islamofobia di Indonesia, Tegas Mahfud
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap Islam maupun penganut Islam di Indonesia.\"Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam, karena tidak ada islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara,\" kata Mahfud dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 Halaqah Kebangsaan dengan tema \"Ideologi Negara Ideologi Santri\" di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.Bahkan, lanjut Mahfud, keberadaan para santri pun diakui oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. \"Tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim. Kalau dulu, rasanya kalau muslim itu malu-malu, dianggap kampungan; sekarang tidak, karena juga tidak ada islamofobia. Para santri tidak kalah prestasinya dengan orang-orang bukan santri,\" jelasnya.Menurut dia, pergerakan mobilitas vertikal para santri di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa tidak pernah terjadi islamofobia di Indonesia. \"Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal yang lebih cepat justru karena tidak ada islamofobia di negeri ini,\" tegasnya.Dia menjelaskan islamofobia hanya terjadi di masyarakat secara perseorangan atau mengejek kaum santri sebagai kaum terbelakang. Jika hal tersebut terjadi secara perorangan, katanya, maka akan terdapat pula fobia terhadap agama lain.\"Kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada budhafobia, ada kristenfobia, ada hindufobia, bukan hanya islamofobia kalau tingkah laku perorangan di masyarakat; tapi negara dan bangsa ini tidak punya islamofobia sama sekali,\" katanya.Dia menuturkan saat ini kaum santri mengalami kemajuan luar biasa dan sudah mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang luar biasa. \"Ada yang sudah jadi presiden, wakil presiden, masuk ke berbagai profesi menjadi saudagar, pejabat, akademisi, pimpinan ormas, politikus, gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan ada yang sastrawan, seniman yang sangat berpengaruh di Indonesia,\" ujarnya.Bahkan, kata Mahfud, dalam kehidupan sehari-hari sudah hidup budaya santri dan islami seperti kebiasaan berpakaian islami di kampus-kampus besar, seperti UI, ITB, dan UGM. Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin pun, katanya, sering mengundang santri untuk berselawat di Istana Negara. (Sof/ANTARA)
Terkait Pengamanan G20, Panglima TNI Sebut Menjalin Kerja Sama Intelijen
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama intelijen untuk saling bertukar informasi dengan negara lain menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.“Sebelum pelaksanaan G20, dalam hal intelijen kita sudah bekerja sama, meminta mereka membantu sharing intelijen,” kata Andika dalam Konferensi Pers #G20Updates, dipantau dari kanal YouTube Kemkominfo TV, di Jakarta, Kamis.Dengan keterbatasan dan kelebihan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, tutur Andika, akan lebih baik ketika Indonesia berkomunikasi dengan badan intelijen militer milik negara lain.“Untuk apa? Ya itu, untuk mendeteksi lebih awal. Mungkin ada intelijen atau informasi dari negara-negara partisipan yang mungkin ada hubungannya dengan rencana kegiatan di Bali,” ucap Andika.Kerja sama antarintelijen tersebut, kata Andika, telah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Melalui kerja sama ini, Andika berharap dapat saling melengkapi informasi dan data dari intelijen masing-masing sehingga situasi keamanan pada G20 dapat terkendali.Andika juga menjelaskan, selain kerja sama antarintelijen, juga terdapat kerja sama terkait keamanan lainnya, seperti negara-negara yang membawa pasukan pengamanan kepala negara tersendiri.“Sama halnya ketika presiden berkunjung ke luar negeri, biasanya kita juga menggandeng tuan rumah. Dalam hal ini, tiap-tiap negara juga punya tim pengaman sendiri,” ucap Andika.Secara spesifik, Andika mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pasukan pengaman dari Amerika Serikat dan Tiongkok.“Secara spesifik, saya sudah komunikasi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejauh ini, kami berusaha untuk mengakomodasi. Intinya, kami ingin para kepala negara ini merasa aman, merasa nyaman,” kata Andika.Indonesia mengemban kepercayaan Presidensi G20 pada 2022, dan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia. (Sof/ANTARA)
Drone Akan Digunakan TNI untuk Pengamanan dan Pemantauan G20
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan drone atau pesawat nir-awak untuk melakukan pengamanan dan pemantauan rute dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.\"Kita nanti punya mata di udara. Jadi, sepanjang acara itu kita punya mata di udara, karena kita juga tidak ingin bergantung pada informasi dari lapangan saja, tetapi juga dari udara. Ini kemampuan yang belum pernah digelar sebelumnya, tapi sekarang ini kami gelar,\" kata Andika dalam Konferensi Pers #G20Updates, dipantau dari kanal YouTube Kemkominfo TV, di Jakarta, Kamis.Panglima TNI ini menjelaskan bahwa penggunaan drone tidak hanya terbatas dalam upaya pencegahan gangguan-gangguan keamanan. Pihaknya juga akan menggunakan drone untuk memantau rute perjalanan dari masing-masing delegasi, khususnya kepala negara.\"Misalnya, rute kedatangan kepala negara dari 25 hotel yang berbeda ke Apurva Kempinski (lokasi utama KTT G20). Kalau ada rute yang tiba-tiba macet, itu kita bisa langsung tahu,\" ujar Andika.Dengan pemantauan menggunakan drone, pihak TNI dapat memetakan rute dan mengarahkan pihak-pihak terkait untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari terjadinya kemacetan. \"Misalkan, Plan A, rute kepala negara C ke Kempinski itu macet, coba masuk ke rute cadangan,\" ucap Andika.Dalam kesempatan ini, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan membantu persiapan KTT G20 dengan memberikan beragam informasi kepada pihak TNI. Hal ini penting untuk menghindari ancaman-ancaman yang sebelumnya tidak terduga. \"Sekecil apa pun informasi yang mungkin ada hubungannya dengan keamanan. Ini pasti akan berguna bagi kami untuk kami antisipasi,\" tutur Andika. \"Akan sangat berguna supaya kita bisa menggelar acara Presidensi/Keketuaan G20 ini dengan lancar,\" ucap Andika melanjutkan.Ia mengatakan bahwa TNI akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, karena suksesnya acara KTT G20 ini akan membawa kepercayaan masyarakat internasional, khususnya negara-negara dengan ekonomi terbesar, terhadap Indonesia.Indonesia mengemban kepercayaan Presidensi G20 pada 2022, dan mengangkat tema \"Recover Together, Recover Stronger\". G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia. (Ida/ANTARA)
Persenjataan Indonesia Perlu Ditambah untuk Pertahanan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai persenjataan Indonesia perlu ditambah untuk menghadapi beragam tantangan di sektor pertahanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan.\"Saya sering menghitung (persenjataan yang diperlukan Indonesia) bersama Pak Prabowo. Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat sangat mencemaskan,\" kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bersama Rocky Gerung yang disiarkan di kanal YouTube RGTV Channel ID, Rabu (19/10).Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jumlah pesawat tempur di Indonesia saat ini masih jauh dari jumlah yang seharusnya. Menurut perhitungan Mahfud bersama Prabowo, kebutuhan pesawat di Indonesia seharusnya berjumlah 200 unit. Namun, Indonesia hanya memiliki 17 unit. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada senjata tembak dan kapal perang yang ada di Indonesia.\"Kapal perang dan senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer, kita punya berapa? Sementara, kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua,\" ucap dia. Oleh karena itu, dia pun menyampaikan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengharuskan persenjataan sekaligus keahlian anak bangsa dalam bidang pertahanan dipersiapkan untuk menghadapi beragam tantangan pertahanan.Bahkan, tambah dia, Prabowo sudah membuat proposal yang diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo berisi proyeksi investasi jangka panjang untuk persenjataan Indonesia dari tahun 2022 sampai 25 tahun mendatang.\"Pemerintah katakan ini harus, persenjataan dan keahlian kita harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang 2022, Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan,\" ujar diaSaat ini, dia mengatakan, proposal investasi jangka panjang untuk persenjataan tersebut sedang dihitung ulang pemerintah. \"Kemenhan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya sehingga kita nanti akan menyediakan senjata, seperti cara orang Jepang menyikapi negara negara lain,\" ujar diam. (Ida/ANTARA)
LaNyalla Dukung Penuh Lulusan UHW Perbanas Menjadi Enterpreneur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh agar lulusan Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Bahkan dia berharap 100 persen lulusan UHW Perbanas Surabaya menjadi pengusaha. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berdialog dengan ratusan mahasiswa dalam rangkaian acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan UHW Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022). “Terus terang saya bangga dengan Perbanas, yang telah membuat roadmap di tahun 2021 hingga 2025 mendatang, untuk menjadi entrepreneur university. Sehingga perguruan tinggi ini serius mengembangkan pusat bisnis berbasis pengetahuan dari masing-masing program studi yang ada di sini,” paparnya. Untuk mencapai tujuan tersebut LaNyalla meminta sivitas akademika UHW Perbanas Surabaya maupun para mahasiswa bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya KADIN. “Di Jawa Timur ini ada KADIN Institute yang saya bentuk sejak saya menjadi Ketua KADIN Jatim beberapa tahun yang lalu. Adik-adik mahasiswa bisa belajar di sana, bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi entrepreneur yang sukses,” kata LaNyalla. “Kebetulan saat ini saya mengajak Ketua KADIN Surabaya, yang merupakan kader saya sendiri yang saya didik dari kecil. Adik-adik mahasiswa bisa langsung berkoordinasi,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, dengan menjadi entrepreneur dapat membuka lapangan kerja yang artinya akan membantu masyarakat secara luas. “Kita bisa mengurangi angka pengangguran. Jadi peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional sangat penting bagi kemajuan bangsa. Bisa menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia,” ujar dia lagi. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menerima pertanyaan dari mahasiswa terkait potensi resesi ekonomi di tahun 2023 dari kacamata wirausaha. “Dengan ancaman resesi tersebut, apakah kami yang akan menjadi entrepreneur ini dalam membuka usaha menunggu dulu perekonomian membaik atau tetap diteruskan,” tanya mahasiswa Ilmu Akuntasi, bernama Harfin. LaNyalla menjawab bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur prosesnya panjang dan tak serta-merta. Untuk memulai membuka usaha, katanya, perlu satu keyakinan. “Feeling orang berbisnis itu tak usah menunggu. Kalau tidak begitu kapan lagi kita mau maju atau kapan kita mau gerak. Jadi pengusaha harus berani untung dan berani rugi. Tetapi memang harus dengan melihat timing. Kalau tidak tepat ya jangan ditrabas,” jawabnya. Sementara itu Rektor UHW Perbanas Surabaya Dr Yudi Sutarso SE, MSi menjelaskan bahwa berkomitmen menghasilkan lulusan yang bisa memberi kontribusi nyata pada bangsa. Sehingga sangat fokus pada pendidikan kewirausahaan. “Dari mahasiswa di sini memang sekitar 30 persen ingin menjadi pengusaha, sedangkan yang 70 persen berkarir atau menjadi karyawan. Harapan kita apapun nanti, para adik-adik mahasiswa ini berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya. (Sof/LC)
Pimpinan dan Seluruh Anggota Polri Pedomani Arahan Presiden
Jakarta, FNN - Pimpinan dan seluruh anggota Polri harus serius memedomani arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan tersebut, termasuk arahan untuk hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah, kata Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.“Presiden dan Ibu Negara sudah memberikan teladan contoh gaya hidup sederhana. Kapolri dan Ibu Bhayangkari juga menunjukkan kesederhanaan,” kata Poengky saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Menurut Poengky, anggota Polri harusnya malu dan mengubah gaya hidupnya, jika pimpinan negara dan pimpinan Polri saja menerapkan gaya hidup sederhana.“Sense of crisis sebagaimana yang disampaikan Presiden harus dilakukan,” ujarnya pula.Poengky mengatakan arahan Presiden sejalan dengan tugas pokok aparat kepolisian sebagai abdi negara harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. “Jika masyarakat yang harus dilindungi hidupnya sederhana, bagaimana mungkin pelayan yang melayani malah bergaya hidup mewah, sehingga pasti tidak menjiwai dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Poengky.Selain sudah ada teladan, kata Poengky, Polri memiliki seperangkat aturan yang berkaitan dengan gaya hidup, antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Bawah Mewah, Perkap tentang LHKPN, Perkap tentang Usaha Bagi Anggota Polri, dan Surat Telegram tentang Larangan Gaya Hidup Mewah serta pamer kemewahan di media sosial bagi seluruh anggota Polri beserta keluarganya.“Kompolnas sendiri pernah mengkritisi gaya hidup mewah istri perwira tinggi Polri ketika ada acara yang dilaksanakan di dekat Kantor Kompolnas, kami melihat mobil-mobil yang digunakan adalah mobil-mobil mewah, sehingga Kompolnas memotret bukti-buktinya dan mengirimkan ke Kapolri,” ujar Poengky pula.Kemudian, kata dia pula, kritikan Kompolnas tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan mengesahkan Surat Telegram ST/30/XI/HUM.4.3./2019 tanggal 15 November 2019. “Tetapi sayangnya, Kompolnas melihat seperangkat aturan tersebut kurang berfungsi dengan baik,” katanya.Untuk itu, kata Poengky, Kompolnas mendorong adanya contoh teladan masing-masing atasan, pembinaan dan pengawasan dari atasan, dan mendorong Propam untuk proaktif melakukan pencatatan barang-barang mewah serta penindakan tegas jika ada pelanggaran.Kompolnas juga mendorong agar pimpinan, seluruh anggota Polri dan keluarga perlu menggelorakan kembali reformasi kultural Polri, diiringi niat baik, semangat serta konsistensi untuk hidup sederhana.“Kompolnas akan terus-menerus mengawasi hal tersebut, serta mengajak seluruh masyarakat termasuk media untuk membantu melakukan pengawasan,” katanya lagi.Poengky menambahkan, tidak semua anggota Polri bergaya hidup mewah, karena gaji anggota Polri yang kecil seperti anggota berpangkat tamtama dan bintara. “Tetapi mereka ikut terdampak dan dianggap ikut bergaya hidup mewah, padahal kesejahteraan mereka sangat kecil,” kata Poengky lagi.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran Polri, di Istana Negara, Jumat (14/10). Presiden meminta Polri dapat mengembalikan kepercayaan, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara betul-betul. Selain itu, kepada seluruh anggota Polri juga diminta hilangkan bergaya hidup glamor, hedonisme, mewah dan harus punya sense of crisis. Intinya raih kembali kepercayaan masyarakat. (Sof/ANTARA)
Kehadiran FIFA Menjadi Langkah Positif Perbaikan Sepak Bola Indonesia
Jakarta, FNN - Pengamat olahraga dan sepak bola Gita Suwondo menilai kedatangan Presiden FIFA, Gianni Infantino, ke Indonesia terkait tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan langkah positif untuk memperbaiki sepak bola Tanah Air.\"Langkah pemerintah melalui lobi Erick Tohir untuk menggandeng FIFA ke Indonesia dalam melakukan pembenahan total sepak bola nasional sudah sangat benar,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Diharapkan dengan kedatangan Gianni ke Indonesia, kejadian di Stadion Kanjuruhan tidak akan pernah terjadi lagi, harap dia.Kejadian di Stadion Kanjuruhan menjadi pelajaran yang penting bagi semua pihak. Tidak hanya untuk polisi, namun juga bagi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru, klub bola, suporter dan pemangku sepak bola lainnya.Menurut dia, upaya atau lobi yang dilakukan Erick Thohir kepada Gianni Infantino juga untuk menyelamatkan Indonesia agar tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. \"Lobi ini untuk menyelamatkan sepak bola nasional. Sebab, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi besar mengharumkan nama bangsa dan negara,\" ujarnya.Sebelum FIFA datang ke Indonesia, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sudah membuat dan menyerahkan rekomendasi perbaikan sepak bola Indonesia ke Presiden Jokowi.Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF ialah menuntut PSSI bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan. Rekomendasi yang dibuat dinilai sudah bagus. Namun, untuk menjalankan rekomendasi itu dinilainya tidak akan mudah.Alasannya, PSSI terikat statuta FIFA yang melarang intervensi pemerintah dalam sepak bola di suatu negara. Jika PSSI mengadu ke FIFA mengenai adanya intervensi pemerintah, maka akan membuat Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. \"Kalau ada pergantian pengurus PSSI harus dilakukan di KLB,\" ujar dia.Terakhir, ia meminta agar pemerintah menjalankan seluruh rekomendasi FIFA. Salah satu rekomendasinya ialah membuat stadion sepak bola yang menyediakan satu tempat duduk bagi satu orang penonton. \"Tujuannya untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kelebihan penonton,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Terima Aspirasi Soal Perubahan Wajah Kampus Unitomo
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi dari sivitas akademika Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jawa Timur terkait renovasi kampus. Aspirasi tersebut disampaikan oleh Rektor Unitomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH sebelum acara Kuliah Umum Ketua DPD RI di kampus Unitomo, Selasa (18/10/2022). Dr Siti Marwiyah, SH MH, menyatakan kebanggaannya karena salah satu putra Jawa Timur menjadi salah satu ketua lembaga tinggi negeri. Posisinya pun secara struktural selevel dengan Presiden. “Makanya kebetulan hadir di sini, kami minta perhatian dari Pak Ketua DPD RI. Dengan aksesnya, kami minta bantuan dan dukungan untuk bisa membawa proposal ke pusat terkait renovasi fisik wajah kampus,” kata LaNyalla. Dijelaskan oleh Rektor, Kondisi bangunan fisik Unitomo sudah sangat tua, karena belum pernah dilakukan renovasi sejak berdiri. Ditambah lagi adanya konflik internal di tahun 2002 yang membuat perhatian terhadap hal pembangunan menjadi kurang. “Kini kami semua sudah bersatu. Telah melewati masa konflik dengan baik dan kami bertekad mengembalikan kejayaan Unitomo. Salah satu tuntutan dari publik adalah renovasi gedung kampus agar kampus menjadi lebih bagus. Namun karena keterbatasan anggaran, makanya kami minta dibantu,” tukas dia. Selanjutnya ditambahkan Rektor, seluruh sivitas akademika Unitomo juga menyatakan support kepada Ketua DPD RI, semoga bergeser menjadi Ketua atau pemimpin lembaga tinggi lainnya. Hal yang sama dikatakan oleh Mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, yang juga Dosen FH Unitomo. Menurutnya, tepat sekali LaNyalla datang ke Unitomo sebagai kampus kebangsaan dan kerakyatan. “Karena itu kami berdoa supaya Pak LaNyalla diberi pertolongan, perlindungan, keberanian dan ketangguhan agar dapat mewujudkan cita-cita mulia kemerdekaan, juga menjaga kedaulatan Indonesia,” doanya. Ketua DPD RI menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan ke Presiden, Kementerian PUPR maupun pihak terkait lainnya. “Tugas DPD RI adalah menerima aspirasi apapun itu dan menyampaikannya ke instansi yang menangani. Namun saya perlu ingatkan juga bahwa eksekusinya ada di tangan pemerintah,” ujar dia. Sof/LC
POPULER
