POLITIK
Saling Sindir Nasdem-PDIP Bentuk Rivalitas Politik
Kulon Progo, FNN - Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah, NasDem dan PDIP dalam sepekan terakhir pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan tanah air.\"Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan tanah air,\" kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa.Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian. \"Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah,\" katanya.PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.\"Pernyataan Sekjen PDIP tersebut tentu menjadi menarik mengingat Nasdem selama ini menjadi pendukung pemerintah Jokowi namun dituding tidak loyal pada Jokowi,\" kata Arif.Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti. \"Saya kira ini bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP, terkait Pilpres 2024 jadi lumrah saja sebagai dinamika politik,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tentang Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Gibran Memberi Tanggapan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir. \"Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Nganti bosen nanggepi aku (saya sampai bosan menanggapi),\" kata Gibran kepada awak media di Solo, Senin.Gibran mengatakan bahwa bantahan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi sia-sia jika berhadapan dengan pihak yang tidak menyukai ayahnya.Menurut ia, jika memang Presiden Jokowi hanya mengandalkan ijazah palsu, tidak mungkin lolos pendaftaran pada berbagai kontestasi politik yang diikutinya, mulai dari Pemilihan Wali Kota Surakarta, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden 2014.\"Sekarang daftar wali kota, gubernur, ora nganggo ijazah meh nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye. Ora to yo, mosok meh ngapusi pendaftaran presiden (tidak pakai ijazah terus pakai apa? Apa pakai daun pisang. Kan tidak, masa mau berbohong pendaftaran presiden),\" katanya.Gibran mengatakan ijazah yang dimiliki ayahnya tersebut sah dan sudah sesuai, termasuk riwayat pendidikan Presiden Jokowi juga sesuai dengan daftar yang beredar saat pendaftaran pilpres. \"Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu,\" katanya.Sementara itu, mantan Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli.Ia menegaskan bagi siapa saja yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi bisa datang langsung ke SMAN 6 Surakarta. \"Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu, silakan datang dan cek ke SMAN 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana,\" kata Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015-2020 tersebut. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Dimina Aktif Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan ikut terlibat langsung mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. \"Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan Pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, atau peserta pemilu,\" kata dia, di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan, inti dari sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah pertama, harus mengetahui informasi tentang kepemiluan.Kedua menurut dia, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu, dan ketiga, adanya upaya masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.Ia mendorong masyarakat agar bisa menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian pemilu serentak yang akan digelar pada 2024. \"Pemilih cerdas adalah mereka yang terlibat dan mempunyai kesadaran saat sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu dilaksanakan,\" ujarnya.Ia bilang, masyarakat yang punya hak pilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan.Selain itu menurut dia, masyarakat harus tahu siapa saja calon yang ikut kontestasi dan rekam jejaknya serta jangan mau diimingi-imingi sejumlah uang untuk memilih seseorang.\"Pemilih juga harus mengetahui tata cara menggunakan hak suara dengan benar, lalu saat pemungutan suara datang ke TPS tepat waktu. Sudah memiliki pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga calon legislatif yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis,\" katanya.Ia mengatakan pemilih yang cerdas, setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan maka harus ikut mengawasi pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.Ia meminta masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat sehingga dapat mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(Ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Deklarasi Capres Mulai Picu Lagi Pembelahan di Masyarakat
Jakarta, FNN - Sejumlah partai politik (parpol) mulai kasak kusuk untuk mencalonkan calon presiden (capres) pilihan mereka di Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah nama pun digadang-gadang, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani dan lain-lain. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya pencapresan 2024 pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Padahal, kata Fahri Hamzah, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang. \"Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022). Berdasarkan jadwal, lanjut Fahri, pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang. \"Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya,\" ujar Fahri. Namun, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide.\" sindir Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu. Dengan menampilkan banyak capres oleh elit politik saat ini, menurut Fahri yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau \'pepesan kosong\'. \"Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,\" kata politisi dari Nusa Tanggara Barat (NTB) tersebut. Seperti diketahui, sejumlah parpol saat ini sudah mendeklarasikan capresnya seperti Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres)-nya. Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya. Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selain itu, ada nama-nama lain yang juga digadang-gadang menjadi capres seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (*)
Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa
Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla ketika saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Minggu (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,” ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (Sof/LC)
Rapimnas Gerakan Nasional Indonesia Juara Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Nasional Indonesia Juara (GNIJ) mendukung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilpres 2024. \"Dalam rapimnas ini menyatukan visi dan suara untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024,\" kata Juru Bicara Nasional (Jubirnas) GNIJ Nunung Sanusi usai Rapimnas GNIJ di Jakarta, Senin. Dalam rapat yang berlangsung selama dua hari, dari Minggu (9/10) hingga Senin itu dihadiri oleh pimpinan GNIJ dari 31 provinsi di Indonesia serta 18 pimpinan simpul relawan yang selama ini bergerak bersama GNIJ. \"Mereka merumuskan beberapa kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut Pemilu serentak 2024,\" ujarnya dalam siaran persnya. Nunung menegaskan, keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai capres sudah bulat dan sudah disepakati oleh seluruh pimpinan GNIJ bersama 18 pimpinan simpul relawan yang ikut dan hadir dalam rapimnas di Jakarta. Keputusan itu diambil lantaran mereka menganggap RK memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan nasional. Tidak hanya itu, rekam jejak RK selama memimpin Bandung dan Jawa Barat juga baik. Nunung menyampaikan bahwa RK sudah menunjukkan kemampuannya membawa perubahan signifikan di Bandung dan Jawa Barat. \"Mengantarkan Bandung Juara dan Jabar Juara. Dan tagline itu juga kami dorong untuk Indonesia Juara,\" tuturnya. Keputusan mendukung RK untuk maju dalam pilpres 2024 juga sudah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil. Di tengah-tengah rapimnas, pada Minggu malam, Ridwan Kamil hadir. Orang nomor satu di Jawa Barat itu menemui seluruh pimpinan GNIJ dan 18 pimpinan simpul relawan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam untuk berdiskusi, termasuk menyampaikan hasil rapimnas tersebut kepada mantan wali kota Bandung itu. \"Bahwa akang, oleh kami didorong, didukung untuk maju di RI 1 untuk 2024 nanti. Itu saya sampaikan,\" kata Nunung. Atas hasil rapimnas GNIJ, kata dia, RK menyambut positif. Meski sampai saat ini belum ada kendaraan politik, GNIJ optimistis RK akan segera bergabung dengan salah satu partai politik. Kepada GNIJ, lanjut dia, RK sudah menyampaikan akan bergabung dengan partai politik pada Desember 2022 atau Januari 2023. \"Sudah disampaikan. Januari beliau akan menentukan partai. Partainya apa akan diumumkan. Dan kami akan bersama-sama mengusung beliau,\" ujarnya. Di tempat yang sama, Sekjen GNIJ Suhara Iskandar menyampaikan bahwa RK sudah menjelaskan kepada seluruh pimpinan GNIJ terkait dengan dinamika politik. \"Politik bukan matematik. Yang penting, GNIJ akan terus bergerak untuk menyampaikan bahwa RK memiliki banyak prestasi dan layak untuk menjadi pimpinan Indonesia,\" kata Suhara. (Sof/ANTARA)
Pertemuan Jokowi-Megawati Bentuk Konfirmasi Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas menyatakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk konfirmasi politik.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, dia menjelaskan pertemuan itu bukan soal isu apakah membahas personal capres antara Ganjar atau Puan, tetapi lebih dari itu, yakni bentuk konfirmasi sikap politik Jokowi dan Megawati selalu dalam bingkai ideologis, seiring sejalan, dan bukan pragmatisme atau kepentingan temporal.\"Pertemuan ini dianggap wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan oleh partai koalisi pendukung Jokowi,\" katanya.Dia menegaskan bagi relawan ABJ, pertemuan itu adalah wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan dengan koalisi partai yang masih satu visi. \"Jokowi memberi pesan bahwa beliau sangat solid dengan Megawati, ketika ada barisan koalisi yang sudah mulai berbelok arah,” ungkapnya.Menurut Umbas, Jokowi telah belajar banyak dari sikap kenegarawanan Megawati. Begitu pula kesabaran revolusioner yang kuat dan teruji dari Megawati. “Ketika tahun 2014, Mega mengalah menjadi capres, meskipun beliau ketua umum partai. Untuk kepentingan rakyat, Mega menyerahkan tiket capres PDI Perjuangan kepada kader terbaiknya, yakni Jokowi,” jelasnya.Umbas mendorong Jokowi untuk melakukan konfigurasi ulang koalisi, termasuk perombakan dalam kabinet. Hal ini penting agar pemerintah hingga 2024 tetap solid, konsisten bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara.“Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, terutama ancaman krisis ekonomi global yang akan berdampak bagi Indonesia,” katanya. (Sof/ANTARA)
Bedah Sosok Anies Baswedan sebagai Capres oleh Relawan Alinsan
Jakarta, FNN - Relawan Aliansi Indonesia Sukseskan Anies Baswedan (Alinsan) membedah sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam diskusi publik di Jakarta, Senin.Diskusi dengan tema \"Indonesia Memanggil” itu digagas Alinsan bekerja sama dengan KBA News yang menghadirkan sejumlah tokoh partai politik dan komunitas masyarakat.Ketua DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyebutkan tiga alasan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni usianya harus lebih muda dari presiden sekarang, memiliki intelektual, dan wajib mempunyai jiwa nasionalis.\"Pada kriteria nasionalis, Anies Baswedan membuktikan dia seorang nasionalis. Bukan hanya dia, melainkan juga kakeknya adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk bangsa dan negara ini,\" kata Hermawi Taslim menegaskan.Taslim mengungkapkan saat ini ribuan orang mendaftar menjadi kader NasDem usai partai tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan tiga kriteria capres dan cawapres dari Demokrat, yakni integritas, kapasitas, dan elektabilitas.Menurut Jansen, sangat penting bagi seorang capres mempunyai elektabilitas sebab jarak dari pendaftaran serta penetapan capres/cawapres pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 menuju pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 relatif sangat singkat.Selain itu, capres harus bisa menjadi motor perubahan dan perbaikan di Indonesia. Dalam hal ini, kata dia, Partai Demokrat telah mempunyai kedekatan yang baik dengan Anies Baswedan. \"Anies Baswedan adalah sosok moderat yang berdiri di atas semua golongan,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopan mengatakan bahwa Anies Baswedan secara khusus hadir pada Milad PKS pada bulan Mei 2022. \"Aspirasi kader PKS waktu itu menyebut bahwa Pak Anies Baswedan presiden,\" ungkapnya.Menurut dia, jika ada desakan untuk mendeklarasikan Anies, PKS tidak akan ke mana-mana. Hal ini mengingat partainya paham betul aspirasi rakyat dan tidak akan menggadaikan idealisme dan kepentingan rakyat.Ketua Umum Lintas Komunikasi Alumni Jerman Meidy Juniarto menyebutkan sebagian besar dari mereka menginginkan pemimpin strong leader dan punya pengalaman internasional. (Sof/ANTARA)
Inilah Sosok Pemimpin yang Akan Diusung PDIP di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan dengan panjang tentang sosok pemimpin yang akan diusung oleh partainya pada Pemilu 2024. \"PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia,\" kata Hasto dalam diskusi Election Corner bertema \"Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024\" yang diselenggarakan Fisipol UGM di Yogyakarta, Senin. Oleh karena itu, kata dia, pemimpin itu yang memiliki ideologis, memiliki kemampuan teokratis, memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat. Pemimpin itu juga harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik. Maka, kata Hasto, jangan sampai terjadi lagi \"tsunami\" politik pada tahun 2014. Ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah. \"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,\" jelas Hasto dalam siaran persnya. Oleh karena itu, pentingnya melakukan lobi-lobi politik dan negosiasi dengan partai politik lainnya. \"Lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,\" ujar Hasto disertai tawa peserta diskusi. Selain tentang sosok pemimpin, Hasto juga memandang penting soal momentum untuk mengusung calon. Saat ini Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024 dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian. \"Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus diatasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Kami punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi Pak Jokowi,\" tuturnya. Hasto juga berkaca pada pengalaman ketika Jokowi dan K.H. Ma\'ruf Amin dicalonkan. \"Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Pemilunya pada bulan Juni 2014. Kalau analoginya begitu, ya, kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno, di situ (umumkan calon presiden, red.). Meskipun semuanya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Beliau meminta semua bersabar dan fokus pada pemulihan ekonomi,\" kata Hasto. Kiai Ma\'ruf Amin diputuskan saat penetapan pasangan calon presiden/wakil presiden di KPU. \"Penetapan dan keputusan cawapres utusannya pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, sementara pendaftarannya Senin (esok harinya). Itu real politik, dalam praktik seperti itu,\" ucapnya. Maka, saat ini PDI Perjuangan lebih menyiapkan visi dan misi capres dan cawapres terlebih dahulu yang isinya menggambarkan visi Indonesia ke depan, yang senapas dengan pemerintahan Soekarno-Megawati-Jokowi. \"Untuk siapa yang akan disiapkan, itu keputusannya Ibu Mega. Yang jelas pengalaman 2014 mampu melahirkan banyak pemimpin. Visi dan misi capres PDI Perjuangan progressnya sudah 80 persen,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Heru Budi Pilihan Tepat Jadi Pj Gubernur Jakarta
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta merupakan pilihan yang tepat karena memiliki rekam jejak yang baik.\"Dipilihnya Pak Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta adalah pilihan yang baik dan saya yakin beliau akan mampu mengemban amanah ini dengan maksimal,\" kata Sahroni di Jakarta, Senin.Sahroni menjelaskan bahwa pengalaman Heru di bidang pemerintahan tidak perlu diragukan karena pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.Selain itu, kata dia, Heru pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2015. Oleh karena itu, dia menilai rekam jejak Heru yang beragam akan memperkaya pembuatan kebijakan yang dilakukannya di Jakarta. \"Jadi, dengan pengalaman beliau yang sudah begitu banyak, akan membantu beliau dalam membuat berbagai keputusan di Ibu Kota yang kita cintai bersama ini,\" ujarnya.Sahroni meyakini Tim Penilai Akhir (TPA) memilih Heru sebagai Pj. Gubernur Jakarta karena berdasarkan pertimbangan rekam jejak Heru yang baik.Ia menilai keputusan TPA tersebut menegaskan bahwa tidak ada kepentingan dalam penunjukan Heru sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta. \"Presiden tidak asal pilih berdasarkan kepentingan ini itu. Namun, jelas beliau sangat melihat rekam jejak dan pengalaman Pak Heru selama bekerja di Jakarta,\" katanya.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berharap Heru Budi Hartono yang terpilih sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta dapat mengatasi persoalan utama di Ibu Kota, seperti macet dan banjir.\"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan,\" kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10) siang.\"Saya \'kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi apa wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya,\" ungkap Presiden Jokowi.Presiden juga menilai Heru memiliki komunikasi yang sangat baik dengan siapa pun. \"Kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang,\" tambah Presiden.Heru dipilih dari dua calon lainnya, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar. (Ida/ANTARA)
POPULER
