POLITIK
Gelar Diskusi, Jarimanies Cari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Jaringan Rakyat Indonesia Bersama Anies Baswedan (Jarimanies) menggelar diskusi mencari figur calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.Inisiator Jarimanies Rahman Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kesediaan Anies Baswedan menjadi capres menjadi modal utama, apalagi Partai NasDem yang mengusungnya. \"Anies Baswedan telah sukses memimpin DKI Jakarta karena bisa membuat Jakarta aman, nyaman, modern, dan harmonis,\" katanya.Menurut dia, tantangan global Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang cerdas, memiliki visi dan narasi serta kemampuan memimpin yang kuat. \"Itu ada pada sosok Anies Baswedan,\" ujarnya.Ia menjelaskan pembentukan Jarimanies bertujuan untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Keberadaan organisasi ini sekaligus merajut beragam elemen masyarakat untuk bersama mendukung kemenangan Anies Baswedan.Sementara itu, dalam forum diskusi itu, Juru Bicara Nasional Jarimanies Setiyono mengatakan bahwa Anies harus berdampingan dengan cawapres yang elektabilitasnya bagus.\"Diskusi ini adalah langkah awal yang baik untuk mendorong koalisi parpol dalam mendukung Anies Baswedan dan menggali potensi-potensi politik calon wakilnya,\" kata Setiyono menegaskan.Setiyono berharap pendamping Anies adalah orang yang bisa menaikkan elektabilitas dan menambah ceruk pemilih bagi Anies Baswedan. (Ida/ANTARA)
Zulfan Lindan Dinonaktifkan dari Kepengurusan Partai NasDem
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai Ketua DPP Partai NasDem karena pernyataan di media yang tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra partai tersebut. \"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem,\" kata Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis. Kedua, kata Surya Paloh, DPP NasDem melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem. \"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan,\" ujar Surya Paloh. Dengan cara, lanjut dia, memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. \"Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,\" katanya. Menurut dia, dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Partai NasDem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu Partai NasDem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baik,\" ujarnya. Partai NasDem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan dan ide bagaimana memajukan Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kata Surya Paloh, dalam setiap gerak dan tindakan politik, Partai NasDem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. \"Partai NasDem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekadar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan,\" tuturnya. Tanggung jawab itu yang kemudian membuat Partai NasDem memberikan peringatan keras terhadap Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri partai yang mengedepankan politik gagasan. (Ida/ANTARA)
Direktur Papuan Center Ungkap Ada Skenario Pusat terhadap Masyarakat Papua dalam Kasus Lukas Enembe
Jakarta, FNN – Franky Umpain, Direktur Papuan Center, mengatakan bahwa terdapat skenario pusat terhadap masyarakat Papua dalam menguak kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. Salah satu pematik tersebut menyampaikan dalam acara KOPI Party Movement mengangkat tema \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Franky mengungkapkan bahwa kasus Lukas Enembe yang belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan KPK merupakan fenomena baru di masyarakat Papua. Dari hal tersebut muncul pertanyaan apakah lembaga tinggi negara menjadi lemah terhadap seorang pribadi Lukas Enembe. Menurut Franky, persoalan Lukas Enembe perlu dituntaskan kasus korupsi terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa semua kategori perlu dibahas secara bertahap yang membutuhkan pertanggungjawaban dan pembuktian. \"Kalau kita bicara gratifikasi, kita bicara tentang Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, selesaikan dulu korupsinya. Biar tahap bertahap. Jangan korupsi belum selesai, kita masuk kategori judi, kita masuk kategori money laundering. Inikan butuh pertanggungjawaban, pembuktian-pembuktian,\" jelas Franky dalam pemaparannya melalui Zoom Meeting pada Rabu, 12 Oktober 2022. Direktur Papuan Center tersebut mengatakan terdapat skenario pusat terhadap masyarakat Papua mengenai konteks persoalan politik di Papua. \"Ini ada skenario. Skenario pusat terhadap orang Papua. Karena konteksnya adalah konteks membicarakan tentang persoalan politik di Papua,\" ujar Franky. Meskipun begitu, Franky mengaku setuju dilakukan penangkapan terhadap Lukas karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di Papua. \"Tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum. Lukas harus ditangkap,\" ucap Franky menambahkan. Franky menegaskan negara harus konsisten dalam melakukan instrumen hukum di tanah Papua dan mengembalikan citra Papua yang saat ini dicap sebagai \'zona haram\' dikarenakan kasus Lukas Enembe ini. (oct)
Gubernur Ridwan Kamil Minta KPU Tertibkan Baliho Liar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, untuk menertibkan baliho liar yang diduga berisi informasi atau foto orang yang akan ikut kontestasi pilkada. \"Makanya saya minta KPU segera bikin aturan. Ini supaya kalau orang mau nyalon, kalau asal-asalan bisa kena semprit dari Bawaslu dan KPU,\" kata Ridwan Kamil, seusai menutup Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu 2024, di Kota Bandung, Rabu. Sejumlah tokoh nasional atau pun daerah mulai memasang baliho berisi foto mereka di sejumlah titik di Jawa Barat, salah satunya di Kota Bandung. Gubernur juga meminta kepada KPU Jawa Barat untuk melakukan refleksi, jangan hanya melakukan kebijakan bersifat \"top down\" semata. \"Apa sih cara-cara memperbaiki memurahkan perhelatan yang tetap komentar saya demokrasinya mahal. Sehingga nanti suatu hari demokrasi ini adalah pilihan yang diterima masyarakat,\" kata dia. Menyikapi permintaan Gubernur Jabar terkait baligo tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok mengatakan pihaknya saat ini belum bisa mengatur atau menertibkan keberadaan baliho liar tersebut. \"Karena saat ini kan belum ada peserta pemilu atau pilkadanya. Jadi kita juga belum bisa bertindak atau mengatur ke arah sana, karena peserta saja belum ada atau belum ditetapkan,\" kata dia. Rifki mengatakan pengaturan baliho liar tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. \"Kalau itu masuknya ke K3, masuk ke dalam kategori K3, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3). Jadi yang bisa melakukan penertiban itu pemda setempat,\" kata dia. Lebih lanjut Rifki mengatakan pada tahun 2020, KPU Jawa Barat telah mengeluarkan aturan bahwa untuk media kampanye itu lebih baik dilakukan di media sosial. \"Namun karena sekarang pandemi COVID-19 sudah melandai, maka orang sekarang memilih media kampanye bukan medsos lagi, tapi langsung seperti menggunakan baliho,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Dua Kapal Penyapu Ranjau Buatan Jerman Diresmikan oleh Kasal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan dua kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau produksi Abeking & Rasmussen Shipyard, Jerman. Kedua kapal MCMV 60 itu diberi nama Pulau Fani dan Pulau Fanildo. Kasal Yudo pun meluncurkan satu kapal, Pulau Fani di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10). Siaran pers yang diterima dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) di Jakarta, Rabu, pemberian nama kedua kapal tersebut secara seremonial diberikan oleh Ibu Vero Yudo Margono selaku \"Ibu Kandung Kapal\" dengan prosesi pemotongan tali pengikat kendi untuk pemecahan kendi ke badan kapal, selanjutnya Ibu Wamenhan menekan tombol nama kapal. Sementara pelaksanaan launching Kapal Pulau Fani ditandai dengan dengan memotong tali tambat kapal dengan menggunakan kampak oleh Kasal Laksamana Yudo. Yudo menyebutkan, kedua kapal jenis MCMV buatan A&R ini lebih canggih dengan teknologi peperangan ranjau modern dibandingkan kapal buru ranjau yang telah dioperasionalkan TNI AL sekarang. Kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10/2022). ANTARA/HO-Dispenal Kedua kapal itu memiliki beberapa keistimewaan di antaranya berbahan baja non-magnetik yang sementara ini hanya ada di galangan luar Indonesia, memiliki \"degausing system\" untuk mengurangi kemagnetan kapal, dan dilengkapi penggerak motor elektrik untuk mengurangi tingkat kebisingan. Selain itu, kapal itu memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 61,4 meter dan lebar 11,1 meter, memiliki peralatan sonar terbaru yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air, memiliki ROV (Remotely Operated Vehicle) untuk identifikasi dan netralisasi ranjau, AUV (Autonomous Underwater Vehicle) untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air Serta akan dilengkapi dengan USV (Unmanned Surface Vessel) yakni kapal tanpa awak untuk pemburuan dan penyapuan ranjau.Pembangunan kapal perang secara berkelanjutan ini merupakan program prioritas Kasal Yudo yang berkomitmen meningkatkan dan mengembangkan kekuatan dan kemampuan pertahanan secara profesional, khususnya pertahanan matra laut yang syarat dengan teknologi dan perkembangannya sangat dinamis. Urgensi pengadaan kedua kapal tersebut adalah dikarenakan Indonesia memiliki laut yang sangat luas, dimana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang masih banyak terdapat ranjau laut peninggalan perang dunia ke-2, di samping itu juga karena dinamis nya perkembangan teknologi persenjataan ranjau saat ini. \"TNI AL perlu kapal MCMV untuk menjaga perairan Indonesia aman, bebas dari gangguan dan ancaman senjata bawah air terutama ranjau, serta untuk membersihkan perairan Indonesia yang masih memiliki potensi bahaya ranjau,\" jelas Yudo.(Sof/ANTARA)
Gibran dan Bima Arya Kompak Pilih Pilkada Langsung
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto kompak pilih pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat menyusul munculnya wacana pilkada lewat DPRD. \"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti,\" kata Gibran di Solo, Rabu.Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga. \"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup \'fair\', dan cukup transparan,\" katanya.Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur. \"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan,\" katanya.Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.\"Itu sudah dilakukan, sudah \'on the track\', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju),\" katanya.Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut. \"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Perlu Melibatkan Rakyat untuk Menangkal Serangan Siber
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu pelibatan rakyat dalam pertahanan negara dengan mengajak warganet ikut serta secara aktif menjaga ketahanan nasional, terutama dari serangan siber dan bentuk ancaman perang asimetris.\"Seiring dengan perkembangan teknologi siber, bangsa Indonesia perlu juga mengamankan wilayah baru ini,\" kata Pratama menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu pagi.Sebelum teknologi informasi berkembang seperti saat ini, lanjut Pratama, model sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya sudah ada. Bahkan, pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata) itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.Sekarang ini, lanjut dia, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI membuat kembali wajib militer dengan harapan hankamrata ini bisa terwujud. Dengan demikian, ada pendidikan fisik dan mental keindonesiaan.\"Nah, untuk keamanan siber ini masuk ke mana? Tentu perlu dibicarakan banyak pihak,\" kata Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu berpendapat bahwa keamanan siber bisa saja masuk dalam kurikulum pendidikan wajib militer dari Kemhan. Selain itu, harus ada upaya serius lewat kurikulum pendidikan sehingga sudah masuk sejak jenjang pendidikan menengah atas misalnya.Menurut Pratama, yang cukup unik dari keamanan pertahanan siber adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) siber di luar TNI/Polri, BSSN, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat banyak.Oleh karena itu, dia menilai perlu merangkul dan mengajak para ahli teknologi informasi untuk membangun hankamrata di ranah siber. Hal itu mengingat rumus utamanya adalah pertahanan tersebut mengajak sebanyak mungkin partisipasi rakyat.\"Apalagi dalam perang siber, tidak bisa lagi kekuatan yang dimiliki negara bertarung sendiri. Diperlukan peran serta masyarakat untuk membantu pertahanan siber, terutama pada masa konflik,\" katanya.Ditekan pula bahwa hal itu merupakan kerja bersama sehingga semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng agar jangan sampai tumpang-tindih. Minimal mengajak masyarakat bagaimana memberantas hoaks dan judi online bersama.Di satu sisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan sistem pelaporan dan masyarakat bisa memantau sejauh mana Kominfo menindaklanjuti pelaporan mereka.Setelah masyarakat terbiasa melakukan kerja sama pelaporan hoaks dan kejahatan siber lainnya, menurut dia, akan mudah untuk mengajak masyarakat memahami dan ikut menjadi partisipan dalam pertahanan siber di Tanah air.Pratama mengemukakan bahwa pada era siber memang tidak mudah memastikan ada tidaknya perang nyata. Hal ini berbeda dengan perang fisik, satu pihak secara militer sudah mengerahkan kekuatannya.Pada era siber, perang bisa terjadi 24 jam tanpa disadari. Misalnya, perang asimetris dengan konten hoaks untuk mengganggu stabilitas nasional, kemudian berbagai aksi serangan siber, baik masyarakat maupun aparat tidak mengetahui adanya serangan tersebut.Bila menginginkan partisipasi masyarakat dalam pertahanan semesta di wilayah siber, dia menilai cukup rumit. Misalnya, kekuatan akan masuk sebagai komponen apa, cadangan atau pembantu, kemudian apakah akan ada model baru hankamrata dengan adanya wilayah siber ini.Karena konteks hankamrata di wilayah siber jelas tak hanya soal defensif tetapi juga ofensif, yang beberapa negara dalam bentuk lain sudah mempraktikkan, misalnya Rusia dengan ikut sertanya para peretas (hacker) sipil dalam setiap aksi pertikaian dengan negara lain.\"Jadi, selain edukasi dan pelatihan massal lewat lembaga negara, harus ada juga kegiatan rekrutmen, terutama bagi SDM yang mumpuni dan sangat dibutuhkan negara,\" kata Pratama Persadha. (Ida/ANTARA)
Ijazah Presiden Jokowi Asli, Tegas Rektor UGM
Yogyakarta, FNN - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menegaskan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM.\"Atas data dan informasi yang kami miliki, dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana (S1) Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,\" ujar Ova Emilia saat konferensi pers di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa.Presiden Jokowi, kata Ova, tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. \"Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki,\" ujar dia.Menurut Ova, klarifikasi ia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumni nya.\"Tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu. Misalnya, ada alumni yang ingin diverifikasi ya kami juga akan melakukan langkah verifikasi sesuai dengan proporsi nya,\" kata dia.Sementara itu terkait format tulisan pada ijazah Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumnus UGM lainnya, Ova menjelaskan bahwa kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus.\"Menggunakan tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya, kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu,\" tutur diaDekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta juga mengonfirmasi bahwa ijazah Joko Widodo telah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu.\"Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan, persis format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus. Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti, tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu,\" ujar Sigit Sunarta.Sebelumnya, isu mengenai ijazah Presiden Jokowi mengemuka setelah Bambang Tri Mulyono, penulis buku \"Jokowi Under Cover\" melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.Dalam surat gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV). (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Salah Sistem dan Salah Urus, Penyebab Ketergantungan Indonesia pada Negara Lain
Singapura, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan dependensi Indonesia pada ketersediaan lapangan pekerjaan di luar negeri merupakan akibat dari salah sistem dan salah urus dalam penyelenggaraan negara. “Masalah besar di negeri kita adalah krisis keadilan. Kalau saja negara kita dijalankan secara adil dan benar, maka tidak perlu warga Indonesia merantau ke negara lain untuk mencari nafkah,” ucap Lanyalla dalam acara tatap muka dengan komunitas diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura, Selasa (11/10/2022). Ditegaskannya, jika negara Indonesia dijalankan sesuai konstitusi asli, maka bangsa ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sehingga tidak perlu lagi ada diaspora Indonesia dan juga para pekerja migran di berbagai negara lain. “Fakta hari ini menunjukkan bahwa banyaknya TKI di luar negeri dianggap sebagai keberhasilan, karena ada jargon semu yang menghibur mereka sebagai pahlawan devisa,” kata LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 26 organisasi profesi, termasuk para pengusaha Indonesia, komunitas mahasiswa dan pimpinan KBRI Singapura. “Tapi di balik jargon pelipur lara itu sebetulnya yang terjadi adalah kita belum berdaulat dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak di negeri sendiri, karena masih tinggi ketergantungan kita pada peluang pekerjaan di negara lain,” tambahnya. Padahal, lanjut LaNyalla, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam itu tidak paralel dengan kesejahteraan rakyat. “Negerinya kaya, rakyatnya banyak yang masih miskin,” kata LaNyalla. Penyebab dari kondisi paradoksal tersebut, menurut LaNyalla, adalah karena salah sistem dan salah urus. Salah sistem, karena dilanggengkannya sistem oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terus menyengsarakan rakyat. Tapi para penikmat oligarki terus bersikap defensif dan menghalangi berbagai upaya pencarian keadilan dan upaya perbaikan sistem ketatanegaraan kita. “Salah urus, karena banyak pengambil keputusan tingkat tinggi di bidang politik dan ekonomi di negeri kita ternyata bukanlah putra-putri terbaik bangsa. Karena bukannya merit system yang dipakai melainkan transaksi politik-ekonomi yang dijadikan tradisi,” tegasnya. Dikatakan LaNyalla, dua kesalahan itu adalah akibat dari amandemen konstitusi yang bermotivasi kepentingan ekonomi kelompok oligarki, sehingga UUD 1945 sudah lenyap. “Amandemen konstitusi telah mengubah 95 persen konten UUD yang asli. Dan yang kita miliki sekarang adalah UUD yang baru sama sekali, bukan lagi UUD 1945 yang di atasnya NKRI didirikan,” tukas Ketua DPD RI yang sedang melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi warga Indonesia di Singapura. Ia menambahkan bahwa salah sistem dan salah urus itulah juga yang menyuburkan mafia-mafia di bidang hukum, seperti yang terjadi sekarang di negeri ini. Industri hukum merajalela, dimana hukum ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas serta tajam ke lawan, tumpul ke kawan. “Karena itu rakyat harus bersuara dan komunitas intelektual, termasuk para mahasiswa, perlu mengeraskan suara agar keadilan ditegakkan. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan dan pemilik abadi negara kita. Rakyat bukanlah obyek garapan, bukan pula kuda tunggangan,” ujarnya lagi. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI terus berjuang agar rakyat di semua daerah di Indonesia bisa mendapat keadilan. Harapan LaNyalla, para profesional dan mahasiswa Indonesia di Singapura bisa memahami pesan-pesan tersebut dalam gambaran besarnya, dan melihat pesan-pesan itu dengan teleskop keadilan. Sehingga mampu meneropong nasib bangsa kita jauh ke depan. “Sebab kalau generasi muda tidak ikut memperbaiki kondisi bangsa kita sekarang, maka negeri kita di masa depan akan lebih menyedihkan lagi. Jangan-jangan oligarki politik dan ekonomi itu nanti didakwa sebagai biang kerok kehancuran dan ambruknya negara kita,” tandasnya. “Karena itu diaspora Indonesia, termasuk para profesional dan adik-adik mahasiswa, jangan tinggal diam. Perlu memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan positif, sesuai pengalaman bekerja dan belajar di sini, untuk memperbaiki salah sistem dan salah urus yang saya uraikan tadi,” imbuh Ketua DPD RI. Usai berpidato, LaNyalla berinteraksi dengan para diaspora tersebut yang mengemukakan berbagai masalah dalam bidang perpajakan, klaim asuransi, serta keamanan pengiriman barang ke Indonesia. Masalah lain yang mengemuka dalam sesi interaksi tersebut adalah tentang dilema status kewarganegaraan bagi keturunan WNI yang menikah dengan warga asing. Selain itu, pungutan liar di Indonesia juga merupakan bagian dari keluhan para pelaku usaha dalam komunitas diaspora di Singapura. (Sof/LC)
Empat Isu Arus Utama bagi G20 Atasi Krisis Global Disampaikan Lemhanas
Jakarta, FNN - Lemhannas RI melalui para peserta Pendidikan Program Reguler Angkatan (PPRA) LXIV menyampaikan empat isu arus utama yang perlu dicermati oleh negara-negara anggota G20, terutama Indonesia sebagai pemegang keketuaan, untuk mengatasi krisis global.\"Yang disampaikan (para peserta PPRA LXIV Lemhannas), pertama, empat pengarusutamaan isu yang diusulkan untuk dicari kesepakatan-kesepakatan terkait dengan langkah-langkah konkret yang masih bisa dicapai menjelang KTT G20,\" ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto kepada wartawan usai menghadiri Seminar PPRA LXIV di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta, Selasa.Adapun empat isu arus utama itu meliputi persoalan krisis energi di tengah perubahan iklim, arsitektur kesehatan global terkait dengan akses vaksin untuk semua warga dunia, ketahanan pangan berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia untuk mengatasi kerawanan pangan dan krisis pangan, serta cip semikonduktor sebagai bahan baku utama dalam melakukan transformasi digital.Untuk menindaklanjuti empat isu tersebut, PPRA LXIV Lemhannas kemudian merekomendasikan beberapa hal, di antaranya Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20 disarankan untuk memfasilitasi dialog antara pihak otoritas dan operator jalur utama terkait dengan energi agar dapat dicapai keberadaan energi yang modern, andal, dan berkelanjutan.\"G20 sebagai forum ekonomi dunia harus menghasilkan pernyataan bersama tidak saja (kesepakatan) untuk memulihkan percepatan ekonomi dunia akibat pandemi, tetapi juga perlu kesepakatan untuk percepatan transisi energi, termasuk membuka peluang investasi bagi negara yang potensial untuk menjadi produsen,\" kata salah peserta PPRA LXIV Lemhannas Sri Wahyuni.Kedua, lanjut dia, Indonesia perlu mendorong peningkatan nilai pendanaan bagi pengembangan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang berkelanjutan untuk menyokong ekonomi hijau dan biru.Melalui hal itu, kata Sri, Indonesia dapat melakukan riset dan inovasi agar biodiversity yang dimiliki dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga mampu menyokong rantai pasokan global yang kini menghadapi kerawanan pangan.\"Rekomendasi yang ketiga, kami mengajukan bahwa Indonesia perlu memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional atau global kepada masyarakat rentan. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi salah satu regional-hub produsen vaksin untuk menyokong pasokan vaksin global,\" kata dia.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini pun menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan agar Indonesia memaksimalkan forum G20 sebagai media untuk meningkatkan kerja sama investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, meningkatkan rantai nilai global, perdagangan digital, serta memfasilitasi UMKM dalam negeri di rantai pasok global.Selanjutnya, menurut Andi, seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh para peserta PPRA LXIV itu akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. \"Naskah rekomendasi akan diserahkan pada Presiden. Mestinya pada penutupan pendidikan, akan ada pembekalan dari Presiden. Naskahnya akan diserahkan langsung,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
POPULER
