POLITIK
Massa Djafar: 10 Tahun Terakhir Oligarki Melemahkan Indonesia
Jakarta, FNN - Kampus Universitas Nasional Jakarta kembali mengadakan International Conference on Social and Political Science II (ICOSOP II) sebuah kegiatan reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional yang mempertemukan dosen dan peneliti untuk bertukar pikiran tentang isu-isu mutakhir dalam ilmu sosial di dunia. Konferensi ini berlangsung selama satu (1) hari bertempat di Gedung Cyber Auditorium FISIP Unas, Rabu (26/10). Seminar diikuti oleh 55 peserta dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Malaysia dengan pembicara undangan, peserta panel, partisipan aktif. Selain itu, terdapat juga partisipan umum dari kalangan peneliti, dosen, dan mahasiswa yang turut mendaftar untuk hadir dalam tema-tema sesuai minat dan perhatian. Akademisi Unas Dr. TB Massa Djafar, M.Si, mengatakan bahwa oligarki 10 tahun terakhir menimbulkan masalah besar yang mengancam demokrasi. Djafar adalah seorang yang menginspirasi dan menekuni di bidang ilmu politik serta karya-karya ilmiahnya yang membahas berbagai isu-isu politik dan pembangunan daerah. Dalam seminar tersebut, Djafar membawakan materi mengenai \"Pelemahan Konsolidasi Demokrasi: Indonesia Kembali ke Autoritarian?\", di mana menyoroti kasus demokrasi di Indonesia. \"Transisi ke demokrasi melalui konsolidasi demokrasi, yaitu penguatan pada perlembagaan demokrasi. Indonesia telah melakukan amandemen konstitusi 1945, UU Partai Politik dan Pemilu, memperkuat prosedur demokrasi,\" kata Massa Djafar. Dalam hasil kajiannya, menunjukkan bahwa pelemahan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, dalam 10 tahun terakhir sebagai kekuatan hegemoni yang berakibat melemahkan peran dan fungsi partai politik dan parlemen. Massa Djafar menyinggung bahwa sistem demokrasi Indonesia masih mengutamakan asas kepentingan personal. Ia juga membandingkan dengan kepemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang yaitu Jokowi. \"Implikasi pelemahan institusi politik dan tindakan represif aparat keamanan, membuka ruang di bawah pemerintahan Joko Widodo sistem politik Indonesia kembali ke autoritarian,\" tambahnya. (Ind)
Karena Mendukung Pencapresan Ganjar, F.X. Rudyatmo Mendapat Sanksi Keras
Jakarta, FNN - DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komaruddin Watubun mengatakan sanksi yang diberikan kepada mantan wali Kota Surakarta tersebut cukup keras karena Rudy merupakan kader senior partai banteng moncong putih itu.\"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, Saudara (Rudy) dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader tertib, tanpa kecuali. Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat; karena itu kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada Saudara F.X. Rudyatmo. Saya serahkan ini untuk dilaksanakan,\" kata Komaruddin di Jakarta, Rabu.Rudy memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan dukungannya kepada Ganjar sebagai bakal capres.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Komaruddin mengatakan Rudy, sebagai kader senior, seharusnya sudah memahami tentang kultur kedisiplinan di partai itu.Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan juga telah memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapan dirinya sebagai capres di Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai seperti rangkaian gerbong kereta api yang memiliki lokomotif.\"Berkaitan dengan Pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif, yang oleh keputusan kongres itu berada di Ibu Megawati Soekarnoputri. Lokomotif ini bergerak dalam fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan peran ini akan terus bergerak bersama Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia membawa kemajuan bagi negeri,\" kata Hasto.Oleh karena itu, Hasto mengatakan penting bagi semua kader untuk bergerak di rel partai, sehingga PDI Perjuangan dapat terus membangun muruah bahwa dedikasi partai adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. \"Sehingga capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul dipersiapkan oleh Bu Megawati,\" kata Hasto.Rudy diperiksa selama hampir 1,5 jam dan pemeriksaan itu merupakan proses yang dapat dibaca sebagai upaya PDI Perjuangan memastikan seluruh kader tetap berada di rel. \"Jadi, itu yang kami lakukan. Lokomotif dengan gerbong PDI Perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat ini menjadi rel dari perjalanan partai untuk berdedikasi untuk bangsa dan negara,\" katanya.Sementara itu, Rudy menerima sanksi keras yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan kepadanya. \"Yang pertama, tentunya matur nuwun, terima kasih, atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh DPP partai, Pak Sekjen dan dewan kehormatan partai. Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Sehingga, dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu, pun saya terima dengan penuh tanggung jawab,\" kata Rudy.Terkait dengan tugas-tugasnya ke depan, Rudy mengatakan dia akan berkomitmen dalam pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.\"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, seusai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketum yang diberi mandat oleh kongres partai,\" ujar Rudyatmo.(Ida/ANTARA)
LaNyalla: Demokrasi Pancasila Adalah Konsep Majelis Syuro Sama-sama Permusyawaratan Perwakilan
Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Demokrasi Pancasila yang digagas para pendiri bangsa sejalan dengan konsep Majelis Syuro yang sangat dikenal dalam Islam. Keduanya sama-sama menekankan pada permusyawaratan perwakilan.Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Selasa (25/10/2022).“Para pendiri bangsa sepakat menggunakan Demokrasi Pancasila karena memahami betul taksonomi Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk dengan beribu pulau, ratusan suku dan banyak agama. Mereka juga memiliki suasana kebatinan yang sama. Merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi inlander atau bangsa kelas bawah,” kata LaNyalla.Karena itu para pendiri bangsa bersepakat untuk menggunakan sebuah sistem sendiri. Sistem yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur.“Dan kita semua tahu, para pendiri bangsa kita bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam perumusan lahirnya negara ini berlatar beragam. Mulai dari intelektual, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Wachid Hasyim dan Kiai Achmad Siddiq,” ungkap LaNyalla.Ia menambahkan, ciri utama dari Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi penjelmaan rakyat. Tidak sekedar perwakilan rakyat.“Mereka kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih petugas rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan arah tersebut. Artinya, rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk,” ulasnya.Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, konsep keterwakilan itu seperti halnya konsep Majelis Syuro yang sebenarnya sangat dikenal dalam Islam. Dimana sesuai Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, agama menjadi dasar negara ini.“Artinya sangat jelas bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan. Oleh karena itu negara ini tempat orang-orang yang beradab dan membangun peradaban dengan persatuan,” katanya.(Ida/LC)“Negara ini juga tempat semua perwakilan elemen bangsa yang disebut para hikmat untuk bermusyawarah. Demi menuju satu hakikat tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.Namun sistem demokrasi Indonesia dari konsep perwakilan berubah menjadi presidensial murni dengan mengadopsi sistem demokrasi liberal. Hal itu terjadi saat bangsa ini melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.“Yang kita lakukan saat itu adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen. Sistem Demokrasi Pancasila ditinggalkan. Naskah Pembukaan Konstitusi sudah tidak nyambung lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Bahkan Perubahan saat itu, menghapus total Penjelasan UUD 1945. Padahal Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah satu kesatuan yang utuh,” paparnya.Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut merupakan paradoksal terbesar dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana sistem demokrasi liberal melahirkan spirit sekularisme dan individualisme serta ekonomi kapitalistik. Sehingga Indonesia semakin karut marut dan dikuasai oleh Oligarki Ekonomi yang bersatu dengan Oligarki Politik. “Hari ini kita sudah merasakan dan mengalami situasi dimana kita sudah menjadi bangsa yang terpolarisasi dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan sesama anak bangsa.Dari sisi ekonomi, terjadi ketidakadilan yang melampaui batas dan nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara,” ungkap dia.Karena itu, LaNyalla sangat berharap, mahasiswa dan kalangan akademisi di perguruan tinggi membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa.Menurutnya mahasiswa bukan saja agent of change, tetapi juga agent of repair. Karena hakikat dari Intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal-hal yang dilihat tidak benar. “Rumusan yang digagas para pendiri bangsa tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi sudah sangat tepat untuk Indonesia. Untuk itu marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Pancasila. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar. Dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm,” ungkapnya.Hadir Wakil Rektor III UIN KHAS Dr. Hefni Zein, S.Ag., M.M yang mewakili Rektor, Para Dosen dan mahasiswa
strasi
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi amunisi dalam memenuhi kebutuhan TNI. \"Kemhan membuka seluas-luasnya industri pertahanan swasta yang memenuhi syarat untuk terlibat,\" kata Juru Bicara Kemhan Dahnil Azhar Simanjuntak ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Hal itu, lanjut dia, sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memperkuat industri pertahanan domestik. Dahnil membenarkan kebutuhan amunisi Kemhan sebanyak 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan TNI hingga 2023. Sementara itu, PT Amerind Global akan membangun pabrik amunisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk memenuhi kebutuhan amunisi untuk TNI. Direktur Utama PT Amerind Global Mayjen TNI (Purn) George E. Supit mengatakan, pihaknya telah menggandeng tiga perusahaan alutsista ternama asal Amerika Serikat yaitu Northrop Grumman, Bliss, dan Olin/Winchester untuk membangun pabrik amunisi di Indonesia, khususnya amunisi kaliber 5.56 mm. Menurut Supit, keinginan membangun pabrik munisi di dalam negeri itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan amunisi sebanyak 5 miliar amunisi yang telah direncanakan oleh Kemhan untuk kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI. \"Menhan (Prabowo Subianto) memberikan kesempatan kepada swasta untuk bisa membangun pabrik amunisi karena dalam kebijakan beliau akan mengadakan 5 miliar butir amunisi, untuk kebutuhan TNI, baik untuk cadangan maupun operasional kegiatan,\" ujarnya dihubungi secara terpisah. Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu mengaku amunisi dari perusahaan alutsista asal Amerika Serikat yang kini telah menjadi principal PT Amerind Global telah menjalani uji amunisi di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat (Dislitbangad). \"Amunisi ini sudah kita uji di Dislitbang Angkatan Darat yang laboratorium nya ada di Batu Jajar. Amunisi yang sudah kita uji ada 3 jenis, yaitu kaliber 5.56 mm, kaliber 7.62 mm, dan kaliber 12.7 mm, dan semuanya sudah dinyatakan lulus uji. Dan kita sudah dapat sertifikat nya, sudah disertifikasi jadi kami jamin amunisi ini sangat layak digunakan untuk TNI,\" papar Supit. Oleh karena itu, dia berharap PT Amerind Global dapat membantu, mendukung pengadaan amunisi 5.56 mm yang menjadi kebutuhan Kementerian Pertahanan itu. Rencana pembangunan pabrik amunisi sudah disetujui oleh Kemhan. Kemhan RI dan Kementerian ATR/BPN sudah menyetujui untuk mendirikan pabrik amunisi bertaraf internasional di atas lahan seluas 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri. \"Pabrik amunisi di KEK Galang Batang, Bintan akan mampu memproduksi 360 juta/tahun,\" tutur purnawirawan jenderal bintang dua ini. Namun demikian, tambah Aster Panglima TNI tahun 2018 itu, saat ini proses pendirian pabrik amunisi berteknologi tinggi itu masih menunggu proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). \"Kalau sudah ada AMDAL dari KLHK, nanti diserahkan ke Kemhan RI, baru kemudian Kemhan yang mengeluarkan izin pendirian pabrik di tempat yang sudah ditentukan oleh Kemhan,\" ujar Supit.(Ida/ANTARA)
Pertemuan Tim kecil NasDem, Demokrat, dan PKS Membahas Bakal Cawapres Anies
Jakarta, FNN - Tim kecil dari Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya. Dari PKS, ada M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah. Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping. Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung. \"Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,\" ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. \"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,\" katanya pula. Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. \"Partai NasDem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,\" kata Willy. Sejauh ini, kata dia lagi, pertemuan tim kecil ketiga parpol yang dikemas dengan makan siang itu sangat demokratis. Pembahasan terjadi secara dinamis.(Ida/ANTARA)
Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua Diresmikan Akhir Oktober
Tanjung Selor, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tiga daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah segera diresmikan pada akhir Oktober 2022.\"Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-Undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara,\" tutur Tito Karnavian di Tanjung Selor, Selasa. Kehadiran Tito di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai inspektur upacara HUT ke-10 Provinsi Kaltara. Tito menyebut pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan hal prioritas, tanpa \"melihat sebelah mata\" usulan DOB dari daerah lain di Tanah Air. \"Untuk Papua, bahwa di sana kita kan tahu instabilitas keamanan dan ketertinggalan pembangunan. Ketersebaran luas wilayah di sana sangat tinggi. Sehingga problem kesejahteraan masyarakat Papua menjadi sangat utama. Oleh karena itulah pemekaran dipercepat di sana,\" tutur Tito.Saat ini sebut mantan Kapolri ini, ada 324 daftar usulan DOB yang masuk di Kemendagri. Baik usulan DOB provinsi maupun kabupaten dan kota.Untuk diketahui, pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Hal itu setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua pada 30 Juni 2022.Undang-Undang tersebut menyebutkan Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam enam bulan setelah undang-undang disahkan. (Sof/ANTARA)
Pengamanan Siber KTT G20 Secara Menyeluruh telah Disiapkan oleh BSSN
Jakarta, FNN - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan pengamanan siber dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara menyeluruh, mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaannya.“Hingga saat ini, BSSN telah melakukan berbagai rangkaian rencana pengamanan siber yang bahkan kita mulai sebelum pelaksanaan di bulan Juli lalu. Jadi, kita sudah memulai di bulan Juli hingga nanti saat pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan gelaran KTT G20,\" ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam konferensi pers #G20updates bertema \"Pengamanan Siber KTT G20\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP di Jakarta, Selasa.Dalam pengamanan siber KTT G20 itu, Ariandi mengatakan BSSN berperan sebagai sektor pemimpin dan bertugas mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber yang juga dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan lainnya, seperti Polri, TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo), serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga menjalin kerja sama dengan berbagai provider jaringan internet dan juga event organizer yang mengampu pagelaran KTT G20. Rangkaian kerja sama itu bahkan sudah dilakukan pula oleh BSSN sejak bulan Juli lalu.Lebih lanjut, Riandi memaparkan langkah-langkah yang dilakukan BSSN terkait dengan pengamanan siber di KTT G20. Dalam hal itu, BSSN merumuskan tiga klaster dukungan pengamanan siber, yang terdiri atas pengamanan sebelum, saat, dan sesudah acara. \"Ini kami lakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi ideal pengamanan siber yang ingin dilakukan pada saat main event (acara inti) di tanggal 15 dan 16 November mendatang,\" ucapnya.Pertama, sebelum acara KTT G20, BSSN telah melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi, mengukur tingkat kematangan keamanan siber, memantau anomali traffic (arus) berdasarkan laporan pemantauan National Security Operation Center (NSOC) yang dimiliki BSSN, serta memetakan potensi ancaman siber.Kemudian, saat KTT G20 berlangsung, BSSN akan memantau arus siber dan informasi insiden, mengamankan sinyal dan kontra pengindraan, serta melakukan forensik digital dan respons terhadap insiden siber yang terjadi.\"Pasca-event-nya, kami tidak ujug-ujug akan meninggalkan event (KTT G20) tersebut. Kami juga masih bekerja, masih melakukan berbagai hal, antara lain pelaksanaan identifikasi celah kerentanan pengamanan siber,\" ujar Riandi.Di samping itu, tambah dia, BSSN juga melakukan pemetaan potensi ancaman pengungkapan data dan tetap melakukan forensik digital serta respons terhadap insiden siber yang terjadi.Melalui rangkaian langkah pengamanan itu, BSSN berharap situasi ideal pengamanan siber KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15 dan 16 November 2022 mendatang benar-benar terwujud dan terlaksana dengan baik. (Sof/ANTARA)
PDIP Minta Klarifikasi Ganjar Siap Capres?
Jakarta, FNN – Akhirnya, DPP PDIP memanggil kadernya Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah pada Senin sore (24/10/2022). Undangan itu ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun. Adapun tujuan dari undangan tersebut adalah meminta klarifikasi Ganjar. Sayangnya, tidak dijelaskan detail apa hal yang membuat Ganjar harus datang melakukan klarifikasi. Acara tersebut dilakukan secara tatap muka di Kantor DPP PDIP.Belum diketahui apakah Ganjar hadir memenuhi undangan tersebut. Namun, dalam surat undangan yang tersebar di awak media, Ganjar Pranowo “wajib datang”. Sebelumnya Hasto mengungkapkan bahwa partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). Pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi Ganjar Pranowo atas pernyataannya itu.“Kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya,” kata Hasto di GBK Arena Senayan, Jakarta, Ahad (23/10/2022), sebagaimana dilansir Antara.Dikatakan oleh Hasto bahwa klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Selain Ganjar, Hasto menyebutkan bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Hal itu setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai capres pada 2024.“Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDIP, sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,” tegas Hasto.Tak hanya kepada dua kader partai tersebut, Hasto menegaskan, pihaknya akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver terkait dengan capres pada Pemilu 2024, termasuk kepada ‘Dewan Kolonel’ yang dibentuk anggota Fraksi PDIP dalam mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai capres.Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Namun, sebagai kader partai dia menerima semua keputusan yang ditetapkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.“Capres kan, (Capres) PDI Perjuangan itu (hak) prerogatifnya Bu Mega,” kata Ganjar saat ditanya soal kesiapannya menjadi Capres 2024 nanti, di sela-sela kunjungannya ke Boyolali pada Rabu (19/10/2022). (mth)
Indonesia Siap Memfasilitasi Rekonsiliasi Faksi-Faksi Palestina
Jakarta, FNN - Presiden RI Jo ko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah Indonesia siap untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada dalam perjuangan pembebasan Palestina.Presiden mengingatkan bahwa kesatuan menjadi aspek terpenting dalam upaya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.\"Oleh karena itu proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina,\" kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Presiden juga menegaskan kembali dukungan Indonesia agar Palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Sikap tersebut, kata Kepala Negara, tidak lepas dari hubungan dekat RI-Palestina. Terlebih Palestina juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.\"Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil,\" ujar Jokowi.Presiden Jokowi juga menyerukan agar mendorong dunia internasional terus mengalirkan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.Meski menjadi salah satu peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) Tahun 1955, Palestina saat ini belum sepenuhnya merdeka karena pendudukan Israel.Secara bilateral, Palestina terus berupaya menggalang pengakuan dari berbagai negara dan hingga 14 September 2015 tercatat 163 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.Indonesia cukup konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun KAA pada April 2015.PM Shtayyeh tiba di Istana Bogor bersama delegasi terbatas sekira pukul 10.30 WIB dan disambut Presiden Jokowi beserta delegasi yang terdiri atas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jaelani.Selepas perkenalan delegasi masing-masing Presiden Jokowi mengajak PM Shtayyeh berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai sebelum melakukan penanaman bersama pohon Meranti Bunga di halaman samping Istana Bogor dilanjutkan pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi kedua negara.(Ida/ANTARA)
Distribusi STB untuk Analog Switch off/ASO di Jabodetabek 98,44 Persen
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan menjelang peralihan siaran televisi analog ke digital (analog switch off/ASO) pada 2 November 2022 di Jabodetabek, pendistribusian set top box (STB) telah mencapai 98,44 persen.\"Hingga saat ini, set top box telah dibagikan di wilayah Jabodetabek kepada 479 ribu keluarga yang dikategorikan miskin. Distribusi telah mencapai 98,44 persen dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 set top box dan seluruh penyelenggara multipleksing menyediakan sebanyak 112.484 atau pemerintah menyediakan 76 persen set top box se-Jabodetabek dan TV swasta 24 persen,” ujar Johnny.Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers mengenai ASO di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Senin, sebagaimana dipantau dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI. Dalam kesempatan itu, hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Adapun set top box merupakan alat pengubah gelombang siaran TV digital sehingga bisa terbaca oleh TV analog. Dengan demikian, melalui bantuan set top box, siaran tv analog bisa menayangkan gambar dan suara.Selanjutnya, Johnny juga menyampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan ASO di wilayah Jabodetabek pada 2 November mendatang, pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (TVSI), termasuk perusahaan televisi penyelenggara multipleksing telah menyepakati beberapa hal.Di antaranya, selain pendistribusian STB secara merata, mereka juga menyepakati akan dilakukan sosialisasi secara masif mengenai ASO kepada masyarakat. Dengan demikian, lanjutnya, pelaksanaan ASO pada 2 November 2022 di Jabodetabek diharapkan dapat berjalan dengan baik.“Untuk ASO Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan posko jika nanti ada televisi masyarakat yang belum bisa menerima siaran digital karena belum tersedia set top box bagi keluarga miskin sehingga Kementerian Kominfo akan melayani sedapat mungkin,” tambah dia.Sementara kepada masyarakat menengah yang masih memiliki televisi tabung atau belum memenuhi syarat televisi digital, Kemkominfo meminta mereka segera memasang set top box sehingga pada 2 November 2022 dapat menikmati siaran digital yang lebih bersih, jernih, tinggi kualitas, serta banyak kanal siaran.Sejauh ini, Johnny mengatakan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 8 kabupaten/kota di 4 wilayah siaran telah dilakukan ASO pada bulan April 2022.Selanjutnya pada 2 November 2022, wilayah Jabodetabek yang terdiri atas 9 kabupaten/kota akan dilaksanakan ASO.\"Lalu, 173 kabupaten/kota non-teresterial service atau tidak ada layanan TV teresterial. Dengan demikian, ada 222 kabupaten/kota yang total analog switch off dan masih terdapat 292 kabupaten/kota yang akan kami lakukan analog switch off sesuai kesiapan-kesiapan wilayah,\" lanjut Johnny.Oleh karena itu, Kemkominfo pun akan meneliti ASO untuk wilayah lainnya agar peralihan siaran TV digital ke analog yang dijadwalkan mulai dilalukan pada 2 November 2022 itu dapat terlaksana sesuai dengan kesiapan wilayah masing-masing.Ia lalu menyampaikan, pada tanggal 2 November 2022 nanti, keseluruhan infrastruktur multipleksing (MUX) sudah akan tersedia, baik yang disiapkan oleh penyelenggara MUX yaitu televisi-televisi swasta yang sudah memiliki lisensi maupun pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan TVRI. Namun, dari sisi distribusi set top box masih harus disempurnakan sehingga pelaksanaan ASO nanti dilakukan secara bertahap.(Ida/ANTARA)
POPULER
