POLITIK

Anies Baswedan Mengunjungi Habib Novel di Surakarta

Solo, FNN - Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi ulama Novel bin Muhammad Alaydrus atau Habib Novel di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat. \"Saya ke sini sekaligus silaturahmi sama Habib Novel,\" kata Anies sebelum Salat Jumat di Pondok Pesantren Ar-Raudhah di Surakarta, Jumat.Meski demikian, Anies enggan mengatakan jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari politiknya. Anies Baswedan telah diusung Partai NasDem sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Anies mengatakan kunjungannya ke Surakarta sekaligus untuk menghadiri di pernikahan putra dari temannya. \"Tadi saya hadir di pernikahan; ada teman, anaknya nikah,\" katanya.Anies mengaku sejak pandemi COVID-19 melanda, dia belum mengunjungi Kota Surakarta lagi. Namun, dia menceritakan masa kecilnya sering berkunjung ke Surakarta.Mengenai penilaiannya terhadap Kota Surakarta, dia mengatakan Surakarta merupakan kota yang bersih, rapi, dan tertib.Sementara itu, disinggung mengenai kesibukannya usai menyelesaikan jabatannya sebagai kepala daerah DKI Jakarta, Anies mengatakan dia sempat ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk menghadiri acara serah terima jabatan ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).\"Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, saya ketuanya; karena saya selesai tugas sebagai gubernur, maka diteruskan oleh wakil ketua yaitu gubernur Kalimantan Timur,\" ujar Anies.(Ida/ANTARA)  

Semangat Kebersamaan Ditanamkan TNI kepada Pelajar di Batas RI-Malaysia

Kapuas Hulu, FNN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani menggerakkan pelajar di Batang Lupar, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kerja bakti dengan bergotong-royong guna menanam kebersamaan dan rasa persatuan pemuda dalam peringatan Sumpah Pemuda 2022.\"Dengan bergotong royong dapat menanamkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan pada generasi muda,\" kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, di Batang Lupar, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat.Disampaikan Edi, generasi muda zaman sekarang harus dapat memaknai arti dalam peringatan Sumpah Pemuda.Melalui kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan oleh Pos Kapar Yonarmed 19/105 Trk Bogani, mengajak siswa SMAN 1 Batang Lupar tersebut, terkandung makna kebersamaan, di mana ada unsur gotong royong atau bekerja bersama dengan saling membantu.Selain itu, juga bertujuan untuk melatih kebersamaan, keberanian, dan kepercayaan diri sejak dini.\"Diharapkan bakti sosial akan menumbuhkan karakter yang pantang menyerah, mental yang berani dan jiwa yang kuat seperti halnya dengan para muda-mudi bangsa Indonesia dahulu yang tak memandang perbedaan yang ada di antara mereka,\" katanya berharap.Dia mengingatkan pentingnya semangat pemuda pada tahun 1928 yang bersama-sama mengobarkan semangat demi mencapai Indonesia yang bebas dari para penjajah.Di tempat terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Batang Lupar Dedi Priyadi menyampaikan terima kasih atas kegiatan positif yang dilaksanakan oleh personel Satgas Yonarmed 19/105 Trk Bogani dengan mengajak anak didiknya untuk melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan sekolah dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.\"Kami berterima kasih kepada Satgas Yonarmed 19/105 Trk Bogani yang begitu peduli dengan generasi muda di wilayah perbatasan dengan mengajak siswa kami untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dalam memperingati hari sumpah pemuda,\" kata Dedi. (Ida/ANTARA)

PKS Ditawari Dua Kursi Menteri untuk Membelot dari Anies, Benarkah?

Jakarta, FNN – Beredar isu panas penawaran dua kursi menteri ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.  Kabar itu juga diunggah oleh pemilik akun Mas Piyu alias Abu Hasan Surhim atau Solihun adik kandung dari kader PKS Abdul Wahid Surhim. “Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, untuk gagalkan Koalisi Anies?,” katanya dalam akunnya, Kamis, (27/10/22). Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (28/10/2022). Agi Betha panggilan akrab Agi menduga penawaran kursi tersebut memiliki tujuan agar Nasdem, PKS dan Demokrat gagal berkoalisi dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.“Penawaran ini diduga dalam rangka agar mereka meninggalkan koalisi yang sekarang sedang mereka bangun bersama Demokrat dan Nasdem,” ungkap Agi. Hal senada juga disampaikan oleh Hersubeno, ia mengatakan isu yang lagi ramai soal penawaran kursi untuk PKS itu artinya pemerintah sedang membujuk PKS untuk menggagalkan koalisi dengan Anies Baswedan. Namun menurut Hersu, PKS tidak akan mungkin terbujuk dengan rayuan seperti itu. “Saya percaya tidak mungkinlah PKS terbujuk, walaupun saya tau ada elemen-elemen tertentu dalam PKS yang juga sudah mulai mengatakan bahwa ini peluang menarik,” ujarnya. Diketahui, potensi koalisi NasDem, Demokrat dan PKS disebut semakin matang dalam mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Hanya saja bakal cawapres yang akan mendampingi Anies belum diumumkan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/10/22).  AHY mengaku masih menunggu dan melihat momentum terkait koalisi dan deklarasi capres dan cawapres. Namun, di sisi lain, PKS juga sempat disebut akan mengusung Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher sebagai bakal cawapres. Meski demikian, keputusan ketiga partai hingga saat ini tak juga diumumkan. Koalisi ketiga partai ini harus tetap kokoh untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR RI. (Lia)

Isi Kuliah Umum di Universitas Hang Tuah, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan dari Sisi Maritim

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengupas habis masalah ketahanan pangan dari sisi maritim saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia, di Universitas Hang Tuah Surabaya, Kamis (27/10/2022). Di kampus yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut itu, LaNyalla menyampaikan jika Ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu penting, selain energi dan pemanasan global serta lingkungan.  “Karena, pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang,” kata LaNyalla. Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2030. Saat itu Indonesia juga menuju ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia.  Badan Pangan Dunia (FAO) juga meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun 2030, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan.  Di sisi lain, negara-negara di dunia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan global. Dengan melakukan re-posisi dan mempertajam keunggulan yang dimiliki sebagai andalan masa depan mereka.  “Menurut saya masa depan Indonesia seharusnya adalah maritim. Karena Indonesia adalah negara maritim,” ulas dia. Namun, Senator asal Jawa Timur itu menilai Indonesia sebagai negara maritim membangun ketahanan pangan dengan paradigma yang tidak tepat. “Indonesia sebagai negara maritim seharusnya lebih banyak mengkonsumsi ikan. Bukan daging sapi. Karena populasi sapi yang lambat pasti tidak terkejar, bila ratusan juta penduduk ini terpola mengkonsumsi daging. Akibatnya kita harus selalu impor daging, sebab peternakan di dalam negeri tidak mencukupi,” ujar dia. Celakanya, begitu terjadi wabah penyakit hewan ternak, negara ini masih harus melakukan impor vaksin. Sebab industri dasar farmasi Indonesia masih lemah.  “Itu artinya kita tidak mengamankan apa yang kita kembangbiakkan untuk kita makan dari ketergantungan komponen vital yang masih harus diimpor,” lanjut Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu. Paradigma keliru yang kedua, bangsa ini mengejar tingkat produksi beras nasional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Bagi LaNyalla kebijakan sebuah bumerang. Selain merusak lingkungan, juga ada komponen utama yang harus diimpor.  “Untuk memproduksi pupuk kimia dan pestisida, sebagian komponennya kita masih impor. Dan fakta sampai hari ini, Indonesia masih menjadi importir pupuk kimia,” paparnya. Lebih dari itu, LaNyalla menambahkan dampak pestisida dan pupuk kimia memperburuk kualitas tanah dan pencemaran laut. Pada akhirnya berdampak terhadap sektor perikanan. Karena ikan makin menjauh, dan itu menyusahkan nelayan skala kecil.  “Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat kita tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor,” ucapnya.  Ketiga, negara-negara di dunia sudah menerapkan bioteknologi agrikultural sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Tetapi Indonesia masih memperdebatkan, apakah aman untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu.  “Secara teori, bioteknologi juga bisa menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” katanya. LaNyalla menambahkan di dunia ini masing-masing negara memiliki keunggulan berbeda. Dicontohkannya Amerika memastikan keunggulan kompetitif karena mereka punya ratusan perusahaan raksasa dunia dan berkantor pusat di sana. Sehingga milyaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan pajak bagi negara.  Korea Selatan melaunching posisi masa depannya sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030, dengan membangun kota baru di Kota Neom, sebagai magnet pariwisata dunia. Karena mereka mulai menyadari minyak mereka akan habis dan menjadi energi yang bukan primadona lagi. Indonesia, kata LaNyalla, memiliki keunggulan komparatif yaitu iklim tropis, tanah subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan biodiversity lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah. “Keunggulan itulah yang harus dioptimalkan untuk menghadapi masa depan. Indonesia bisa menjadi harapan hidup penduduk bumi. Sebab sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi,” ulasnya. Tetapi faktanya, justru paradoksal yang terjadi pada bangsa ini. Jutaan rakyat Indonesia sangat miskin dan jutaan lagi  rentan menjadi miskin. Sedangkan Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “Mereka juga masuk ke politik dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka melalui puluhan Undang-Undang dan peraturan yang melanggengkan kepentingan mereka,” tuturnya. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada rumusan yang digagas para pendiri bangsa. Yakni tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I UHT, Prof Dr Dian Mulawarmanti, drg, MS, PBO, Wakil Rektor II Dr Ir Siswo HS, MMT, IPU, Wakil Rektor III Dr Sulistiyanto, SE, MM, MSc, PSC, para Dekan dan seluruh Kaprodi, serta civitas akademika Universitas Hang Tuah. Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil dan Ketua Umum Pengprov Muaythai Jatim yang juga Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. (Sof/LC)

Masyarakat Aceh Diajak untuk Menghindari Fitnah Terhadap Anies Baswedan

Banda Aceh, FNN - DPW Partai Nasdem Aceh mengajak masyarakat di tanah rencong untuk menghindari apapun informasi yang tidak benar dan mengandung fitnah terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung partai berslogan restorasi itu.\"Kita mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencegah dan menyingkirkan fitnah terhadap Anies Baswedan,\" kata Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufiqulhadi, di Banda Aceh, Kamis.Taufiq mengatakan, sejauh ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Aceh cukup tinggi, hal itu karena sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu disukai oleh masyarakat Aceh atas nilai keislaman.Elektabilitas ini, kata Taufiq, perlu dijaga dari isu-isu yang tidak benar atau fitnah yang dapat berdampak terhadap nilai positif Anies di kalangan masyarakat Aceh. \"Kita serukan kepada masyarakat bersama dengan Nasdem dan Anies, menyingkirkan berbagai rintangan, baik itu berupa fitnah dan informasi negatif tidak benar lainnya,\" ujarnya.Taufiq menuturkan, proses menuju pemilihan Presiden 2024 itu masih sangat lama. Artinya, masih sangat banyak rintangan yang dihadapi baik oleh Anies Baswedan sendiri, partai politik serta masyarakat pendukung.\"Sebelum proses ini sampai ke tahap pendaftaran, maka sudah pasti rintangannya banyak sekali. Masalah kecil akan menjadi besar, sudah seharusnya kita menghadapi semua rintangan,\" katanya.Selain itu, Taufiq juga mengajak pendukung Anies Baswedan di Aceh juga memberikan kepercayaannya kepada partai politik pengusung, dan sejauh ini baru Nasdem. Sehingga posisinya nanti ada yang membackup Presiden terpilih.\"Karena itu kalau kita masyarakat Aceh pendukung Anies, maka dukung Nasdem, sehingga nantinya ada yang mampu menjaga Anies dengan baik ketika terpilih jadi Presiden,\" demikian Taufiqulhadi.(Sof/ANTARA)

Kampanye di Kampus Perlu Diizinkan Karena Mencerdaskan

Jakarta, FNN - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menilai penyelenggaraan kampanye di kampus sepatutnya diizinkan oleh pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dapat mencerdaskan warga kampus, dalam hal ini berkenaan dengan wawasan politik.“Kampanye di kampus kalau perlu dibolehkan, diizinkan kampus dijadikan sebagai ajang kampanye, justru itu mencerdaskan,” ujar Ma’mun saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Potensi Politik Identitas pada Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Seknas JPPR di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan, selama pihak kampus memberikan kesempatan yang sama kepada partai-partai politik ataupun kandidat politik untuk berkampanye di lingkungan mereka, kampanye di kampus tidak masalah untuk diselenggarakan, justru akan membuat warga kampus melek politik.“Yang salah adalah ketika kampus itu kemudian hanya memilah dan memilih partai tertentu atau kandidat politik tertentu yang boleh masuk kampus. Itu yang tidak benar. Tapi, kalau semua diberikan kesempatan yang sama apa yang salah? Justru biar masyarakat kampus juga melek politik,” ucap Ma’mun.Ia mengatakan bahwa larangan berkampanye di kampus justru secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa warga kampus memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh partai ataupun kandidat politik tertentu.”Itu sebenarnya sama dengan melecehkan masyarakat kampus, seolah-olah masyarakat kampus itu bodoh, gampang dipengaruhi, nanti akan dipengaruhi oleh calon tertentu, partai politik tertentu,” ucap dia.Dalam kesempatan yang sama, pemerhati pemilu Masykurudin Hafidz mengatakan pihak kampus atau perguruan tinggi memang sepatutnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.Ia pun menyambut baik pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang sempat menyinggung kampanye di kampus dimungkinkan untuk dilaksanakan, selama partai politik atau peserta pemilu bersangkutan diundang untuk berkampanye oleh pihak kampus“Kita tunggu saja (kepastian izin kampanye di kampus), tapi proses keterbukaan pemilu dan demokrasi di kampus itu sebenarnya sudah mulai dibuka oleh penyelenggara pemilu,” ujar dia.Dari sisi regulasi, persoalan kampanye di kampus diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Pasal tersebut menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Meskipun begitu, di bagian penjelasan UU Pemilu, disebutkan bahwa tiga sarana tersebut dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga fasilitas tersebut.(Sof/ANTARA)

Waspada! Ada Penipuan Bermodus Perekrutan Karyawan Pegadaian

Balikpapan, FNN - Humas PT Pegadaian Wilayah IV Balikpapan yang membawahkan Pegadaian se-Kalimantan, Fariz Fauzan, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan direksi yang beredar akhir-akhir ini. “Saat ini beredar upaya penipuan rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan Direktur Utama, Damar Latri Setiawan,\" kata Fauzan.Adapun modusnya adalah dengan mengirimkan undangan penerimaan calon karyawan baru untuk mengikuti tahapan seleksi di Jakarta. Selanjutnya mereka diminta mentransfer sejumlah uang untuk biaya transportasi dan penginapan. \"Informasi ini jelas palsu mengingat dalam setiap rekrutmen karyawan, para pelamar tidak dipungut biaya apapun,” kata dia. Lebih lanjut ia juga menuturkan bahwa saat ini juga beredar nomor Telegram dan WhatsApp palsu, di mana melalui nomor itu ada yang mengaku sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi R Hidayah. Melalui nomor ini pelaku menawarkan barang-barang yang diklaim sebagai lelang dari Pegadaian.“Perlu saya sampaikan bahwa sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik seluruh Insan Pegadaian dilarang melakukan bisnis pribadi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan bagi para pihak.Proses lelang dilakukan melalui proses resmi yang dilakukan di outlet-outlet Pegadaian, bazar atau pameran yang digelar Pegadaian.”Dalam hal ini, direktur utama tidak menangani proses rekrutmen karyawan. Begitu pula Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk tidak melakukan transaksi langsung dalam proses lelang barang jaminan. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk hati-hati apabila mendapatkan informasi senada.Ia mengharapkan agar masyarakat hati-hati dan waspada, serta melakukan konfirmasi melalui outlet Pegadaian terdekat, pusat panggilan 1500569 atau WhatsApp resmi 08111500569 bila ada hal-hal yang mencurigakan tersebut.(Ida/ANTARA)

Ridwan Kamil Intens Bertemu dengan Partai Golkar

Bandung, FNN - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan intens dengan Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil meski yang bersangkutan masih meminta waktu untuk memutuskan masuk Partai Golkar pada saat yang tepat.  \"Kang Emil (Ridwan Kamil) masih minta waktu untuk berpikir akan bergabung dengan Partai Golkar. Saya pun masih menunggu waktu yang pas berbicara dengan dengan Kang Emil soal kelanjutan dari beberapa pembicaraan beberapa kali pertemuan dengan beliau,\" kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Kamis.  Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merespons hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil di bursa Pilpres 2024 mengalami kenaikan signifikan.  Dalam survei Litbang Kompas memisahkan kandidat capres dengan elektabilitas di atas 10 persen dan di bawah 10 persen, Ridwan Kamil menduduki puncak pada kategori di bawah 10 persen.  Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil melejit mencapai 8,5 persen, sementara tokoh lainnya berada di bawah 3 persen. Hal ini , menurut dia, terkait dengan sinyal M. Ridwan Kamil yang bakal mengumumkan partai politik pilihannya di akhir tahun 2022.  Sinyal kuat Ridwan Kamil untuk masuk Golkar, kata dia, sebetulnya sudah terlihat saat perayaan puncak HUT Ke-58 Partai Golkar di Jakarta Pusat. Saat itu Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa Kang Emil sembari melempar kode batik kuning.  Ace mengatakan bahwa Partai Golkar menjadi salah satu partai politik yang menjadi pertimbangan Ridwan Kamil sebagai perahu barunya pada tahun 2024. \"Yang jelas bahwa Kang Emil ada keinginan untuk bergabung dengan partai politik, salah satunya adalah Partai Golkar,\" kata Ace.  Di sisi lain, elektabilitas Ridwan Kamil saat ini mulai naik berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru. Walaupun punya potensi itu, Partai Golkar masih konsisten untuk mengusung Ketum Airlangga Hartanto sebagai capres pada Pemilu 2024. \"Hingga saat ini Partai Golkar masih konsisten mendorong Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar. Tidak ada nama yang lain,\" kata dia. (Ida/ANTARA)

Dinilai Cerdas, Berwibawa, Bersih dan Santun: Masyarakat Sumbar Siap Menangkan Anies Baswedan

Jakarta, (FNN) - Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) menagetkan perolehan suara Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang mencapai 90 persen. Apalagi, syarat-syarat kepemimpinan ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun.   Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Anies Kabupaten Payakumbuh, Armi Talim menegaskan hal itu dalam kata sambutannya pada acara Deklarasi dan Pengukuhan pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Anies Payakumbuh dan DPD 50 Kota, Sumatera Barat (Sumbar).  Dia menyampaikan, target itu sama dengan perolehan suara Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 lalu,  perolehan suara Capres (Calon Presiden) yang didukung masyarakat Payakumbuh dan 50 Kota, khususnya dan Sumbar umumnya memperoleh  lebih dari 80 persen. \"Saat ini hati masyarakat Sumbar umumnya untuk Mas Anies. Sehingga in syaa Allah suaranya akan mencapai 90 persen,\"  katanya dalam deklarasi yang diselenggarakan, Rabu, 26 Oktober 2022, di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Anies Sumbar, Boy Despina Salam mengamini target yang disampaikan Ketua DPD Payakumbuh tersebut. Menurutnya, syarat-syarat kepemimpinan yang dianut masyarakat Sumbar ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun. \"Jadi, wajar jika masyarakat Sumbar jatuh hati pada Mas Anies. Sehingga suara Anies dalam Pilpres 2024 mendatang in syaa Allah lebih dari capaian capres yang didukung masyarakat Sumbar di 2024,\" ucapnya melalui siaran pers yang FNN, di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Anies, La Ode Basir menegaskan, target tersebut sangat besar. Karena butuh kerja ekstra keras dari para relawan Anies untuk mengenalkan Mas Anies pada masyarakat. \"Itu target yang tidak main-main. Harus kerja ekstra keras. Setelah ini jangan diam harus mulai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Dengan begitu target warga Sumbar in syaa Allah akan tercapai,\" tegas Basir. (Anw).  

Survei IPO, Kepercayaan Publik Merosot Hingga 33 Persen, Partai Demokrat: Kami Percaya

Jakarta, FNN – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei nasional dan soft launching iPolink yang membahas kontestan Pemilu 2024 dan evaluasi terhadap kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan politik di Restoran Balakenam Dapoer Rakjat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/10).  Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyatakan survei nasional dilakukan pada periode 19-24 Oktober 2022. Hasil survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot hingga 33 persen. Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberikan pandangannya terkait survei sebagai media penyalur persepsi publik terhadap kepuasan kepada pemerintah tersebut. Herzaky mengatakan bahwa survei merupakan potret yang menggambarkan situasi saat ini. Ia membenarkan survei sebagai penyampaian aspirasi rakyat yang tidak dapat dikalahkan.  \"Memang benar. Mau upaya apapun, strategi apapun, memang nomor satu nggak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mulut rakyat,\" ujar Herzaky sebagai salah satu pembicara dalam diskusi \"Evaluasi Publik atas Penegakan Hukum, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024\" pada Rabu, 26 Oktober 2022.  Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat tersebut mengungkapkan dirinya melihat ada konsistensi atas persepsi publik terkait kepuasan terhadap pemerintah. Ia juga menyinggung keterkaitannya dengan upaya framing politik.  \"Yang mengerikan adalah pada saat ada framing yang sangat kuat ketika berbeda, itu dianggap musuh. Nah, ini yang mengerikan. Itu framing yang kami cermati. Jadi, yang mengerikan itu bukan saja polarisasi,\" ucap Herzaky meneruskan.  Selain framing, polarisasi sebagai upaya memecah belah masyarakat juga menjadi antisipasi para pemimpin partai politik agar tidak terjadi lagi di pemilu mendatang.  Herzaky juga menyoroti permasalahan utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu mengenai kepuasan publik terhadap masalah ekonomi dan penegakan hukum, berdasarkan rilis survei iPolink.  \"Kondisi ekonomi jelas-jelas sudah sangat sangat tidak baik. Kepuasan publik juga sangat rendah. Bayangkan, hanya 33%. Kemudian, bicara mengenai hukum juga sekarang kita lihat, kita cermati, 37% kepuasannya,\" papar Herzaky.  Dalam diskusi tersebut, Herzaky berpesan supaya dalam kurun dua tahun terakhir pemerintah dapat membenahi isu utama bangsa, yaitu ekonomi dan hukum, terutama dalam menghadapi potensi resesi.  Selain Herzaky, Masinton Pasaribu (Anggota Fraksi PDI Perjuangan) dan Bona Simanjuntak (Partai Kebangkitan Nusantara) juga hadir sebagai pembicara. Di penghujung acara, Dedi Kurnia Syah, selaku Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion mengumumkan peluncuran Aplikasi iPolink yang dapat diakses untuk keperluan mengenai Pemilu. (oct)