POLITIK
Alumni HMI MPO Resmi Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) resmi mengusung Anies Rasyid Baswedan menjadi bakal Calon Presiden (Capres) 2024. Dukungan terhadap mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu isampaikan dalam silaturrahmi nasional organisasi tersebut, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 November 2022. \"Dengan mengucapkanan Bismillaahirahmaanirrahiim, kita memperjuangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Rpublik Indonesia periode 2024-2029,\" kata Ketua Umum PB HMI MPO 1988-1990, Tamsil Linrung ketika membacakan Manifesto Jakarta 2022. Acara bertema, \"Tegakkan, Pikullah Amanah Ini Atas Pundakmu Untuk Indonesia Adil-Makmur,\" diisi orasi kebangsaan yang disampaikan tokoh alumni HMI MPO, Abdullah Hehamahua, Eggi Sudjana, Zulkifli Halim, Aziz Kahar Muzakkar dan Hanafi Saleh. Sedangkan Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan secara online (daring). Pada acara tersebut juga dibagikan buku berjudul, \"Anies Baswedan, Harapan Perubahan,\" yang merupakan kumpulan opini dan tulisan yang umumnya dimuat di Forum News Network atau FNN.co.id. \"Manifesto Jakarta 2022 atas dasar kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta\'ala. Demi tercapainya kesetaraan dan kesejahteraan sosial yang merata, memenuhi rasa keadilan publik dalam sistem hukum yang mengayomi, maka dengan ini alumni HMI MPO menyatakan akan mengambil peran utama menentukan arah bangsa,\" kata Tamsil Linrung yang juga anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI itu. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu mengatakan, sebagai putra-putri Indonesia yang terlahir sebagai bangsa pemberani yang teruji dan tangguh melawan penjajahan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan, \"Hari ini kita menegaskan komitmen dan menegaskan janji-janji pemerintahan.\" Ada lima Manifesto Jakarta 2022. Pertama, kita adalah generasi yang selalu bergerak untuk perubahan dan kemajuan, berpikir dan berkehendak merdeka karena sesungguhnya hak kemerdekaan itu adalah hak azasi di seluruh muka bumi. Maka kita tampil terdepan memastikan terciptanya kedaulatan rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa. Kedua, kita adalah bangsa petarung yang selalu siaga menjaga bumi pertiwi tetap merdeka dan berdaulat. Setiap jengkal tanah bangsa adalah warisan perjuangan para pendahulu kita yang harus dipertahankan dengan pengorbanan jiwa raga. Maka kita tampil terdepan menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ketiga, kita memperjuagkan reformasi demi mewujudkan demokrasi sejati sebagai sarana menjamin kebebasan politik rakyat. Maka kita tampil terdepan memastikan ruang kebebasan dan partisipasi politik terbuka seluas-luasnya. Mendorong anak-anak bangsa terbaik tampil melanjutkan kepemimpinan nasional. Keempat, kita memperjuangkan demokrasi yang matang, menghormati segala perbedaan, mengedepankan kejujuran demi menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Maka kita tampil terdepan membangun demokrasi substantif yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. Kelima, kita memperjuangkan hadirnya pemimpin nasional yang amanah, yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan mendistribusikan keadilan sosial. Pemimpin nasionalis yang religius, mencintai dan dicintai rakyatnya. Pemimpin yang mampu memajukan Indonesia, menjaga keragaman dan menggerakkan perubahan. \"Dengan mengucapkan Bismillaahirahmaanirahiim kita memperjuangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,\" kata Tamsil. Di bawah naungan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Binneka Tunggal Ika, mari kita rapatkan barisan perjuangan, berperan aktif mengambil tanggung jawab bergerak dengan kekuatan tekad dalam harmoni dan sinergi yang penuh energi. \"Tegaklah pikullah amanah ini di atas pundakmu. Maju Indonesia Raya, bahagia rakyatnya,\" ucap Tamsil, Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terpilih itu. (Anw).
Tasyakuran Milad STII, LaNyalla: Tugas Partai Berbasis Islam Bukan Hanya Pilpres
Semarang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan tugas mulia partai berbasis Islam bukan hanya sekadar pilpres lima tahunan. “Jadi sebenarnya tugas mulia di pundak Partai Politik berbasis Islam bukan sekedar ritual Pilpres lima tahunan. Tetapi lebih dari itu, tugas mulia Partai Islam adalah menempatkan Sila Pertama Pancasila, sebagai payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara,” ujarnya secara virtual dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/11/2022). Menurut LaNyalla, dalam mengatur kehidupan rakyat, negara harus berpegang pada spirit Ketuhanan. Maka kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. “Artinya jika ada kebijakan atau Undang-Undang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyakan rakyat. Apalagi membuat rakyat sengsara, jelas kebijakan itu telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama. Yang artinya telah melanggar Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi negara ini,” papar dia. Karena itu, lanjut LaNyalla, saat pertemuan Ketua Lembaga dengan Presiden pada Agustus lalu, dirinya meminta Presiden, selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamophobia. “Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Karena jelas, Negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tertulis di Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi kita,” tutur dia lagi. Bahkan di Ayat 2 tertulis dengan sangat jelas bahwa beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan Sunnah Nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. “Bukan malah distigma Teroris atau belakangan ini malah disebut Kadrun dan Radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena Islamophobia di Indonesia,” tukas Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla juga berharap agar Partai Politik berbasis Islam menyampaikan kepada semua elemen bangsa, bahwa bangsa ini lahir atas jasa besar Umat Islam. Terutama tokoh-tokoh Islam dan para ulama. Oleh karena itu, katanya, secara ideal seharusnya partai-partai Islam bisa mengusung kader terbaik mereka, yang tentu sejalan dengan platform perjuangan partai. “Tetapi seperti kita ketahui adanya Pasal 222 di dalam UU Pemilu, yang mengatur tentang Presidential Threshold, membuat partai politik tidak dapat secara ideal mengusung kader terbaik mereka sendiri,” ungkapnya. Walaupun ambang batas pencalonan tersebut sudah beberapa kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, termasuk oleh DPD RI, namun MK tetap kepada keputusannya, bahwa PT 20 persen itu adalah Open Legal Policy. Artinya kewenangan pembuat Undang-Undang, yaitu DPR dan Pemerintah. “Seharusnya pekerjaan partai politik hari ini melalui Fraksi yang ada di DPR, adalah melakukan Legislatif Review bersama Pemerintah. Tetapi rupanya jalan itu juga tidak ditempuh oleh Partai Politik yang ada,” katanya. Yang dilakukan oleh parpol, lanjutnya, justru sibuk saling bertemu untuk menjajaki terbentuknya Koalisi antar mereka. Meskipun platform perjuangan partai-partai tersebut berbeda. Padahal dalam ilmu dan teori politik, Koalisi seharusnya terjadi setelah pemilu dan setelah pilpres. “Tetapi lagi-lagi karena adanya Pasal 222 di dalam Undang-Undang Pemilu itulah yang membuat hal-hal yang saya sebutkan tadi terjadi,” jelasnya. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Dewan Kehormatan Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia, yang juga Anggota DPD RI, Abdullah Puteh, Anggota DPD RI, Bustami Zainuddin, Ketua Umum PB STII, Fathurrahman Mahfudz, para perwakilan Ketua Umum partai Islam dan jajaran pengurus Serikat Tani Islam Indonesia. (Sof/LC)
Serangan Siber di KTT G20 Telah Diantisipasi, Kapolri Tegas Kapolri
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya serangan siber dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.\"Karena memang yang namanya serangan siber, walaupun leading sectornya BSSN selaku penanggung jawab keamanan sistem jaringan, tetap proses penegakan hukum dan pencarian pelaku harus kita lakukan sehingga dari awal sebaiknya kita semua harus siap menghadapi kondisi tiba-tiba ada serangan,\" kata Sigit dalam tinjauannya di Posko Satgas Gakkum Mabes Polri di Badung, Bali, Sabtu.Untuk mencegah terjadinya serangan siber, kata dia, Polri telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam hal ini, BSSN menjadi leading sector-nya.Ia mengatakan antisipasi pencegahan serangan siber dilaksanakan di seluruh lokasi acara internasional tersebut. Baik lokasi utama maupun pendukung yang terhubung dengan koneksi internet.Dengan adanya antisipasi di semua lini, tutur Sigit, KTT G20 dapat berjalan dengan lancar dan aman dari gangguan siber. \"Jadi kita minta itu betul-betul dilakukan, persiapkan, begitu ada serangan bagaimana recovery yang bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu kegiatan utama, khususnya saat acara berlangsung,\" ujar Sigit.Sigit meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus mematangkan langkah maupun skenario atas segala dinamika yang dapat berkembang sewaktu-waktu. \"Jadi saya minta terus dilakukan peningkatan skenario-skenario yang mungkin terjadi terkait dengan sistem serangan yang akan mengganggu, baik di luar maupun di dalam venue,\" ucap Sigit.Oleh karena itu, Sigit mengungkapkan BSSN, Polri, dan BIN dapat terus melakukan koordinasi serta proses evaluasi untuk pengamanan serangan siber di KTT G20.\"Karena memang harus dilakukan evaluasi setiap hari sehingga kita yakin mulai dari proses sampai pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik,\" kata Sigit.(sof/ANTARA)
Kemudahan Pembuatan SIM Harus Disertai Perubahan Model Ujian
Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta kemudahan dalam penerbitan SIM harus disertai dengan perubahan model ujian yang lebih mudah untuk menutup potensi celah pungutan liar (pungli). \"Kemudahan itu harusnya tidak hanya melulu soal teknis pelaksanaan, tapi harus disertai dengan perubahan model tes agar lebih mudah,\" kata Herdiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, rute ujian praktik SIM tidak perlu terlalu sulit melainkan cukup disesuaikan dengan medan yang kerap dilalui sehari-hari oleh masyarakat. \"Kalau masih seperti sekarang, sulit bagi warga untuk lulus tes. Bahkan anggota kepolisian sendiri atau Valentino Rossi (pebalap) sekalipun belum tentu lulus tes,\" ujarnya. Di samping soal kemudahan, kata Herdiansyah, dalam proses penerbitan SIM harus dilakukan transparan. Misalnya, dengan memasang CCTV yang dapat diakses secara real time sehingga memudahkan verifikasi kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau tidak dalam ujian. Untuk menghindari pungli, ujarnya, sistem pengaduan (whistle blowing system) harus didesain semudah mungkin agar mampu memberikan rasa aman bagi pelapor. \"Jadi kalau ada peserta tes yang merasa dipaksa membayar biaya di luar ketentuan, dia tidak perlu ragu dan takut melaporkan,\" ucapnya. Herdiansyah meminta perlu ada model pengawasan secara berlapis, baik pengawasan di internal kepolisian maupun pengawasan melibatkan pihak eksternal, seperti Kompolnas atau Ombudsman. Ia menekankan perubahan model ujian SIM yang lebih mudah akan lebih efektif untuk menghindari adanya celah pungli dalam proses penerbitan SIM, alih-alih malah polisi membuka bimbingan belajar gratis bagi pemohon SIM yang gagal ujian praktik. \"Saya malah khawatir model pelatihan yang ditawarkan gratis ini justru membuka ladang bisnis baru yang semakin menyuburkan pungli dalam pelayanan SIM,\" kata Herdiansyah. Sebelumnya, Senin (7/11), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang membuka bimbingan belajar (bimbel) gratis untuk mempermudah masyarakat mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). “Masyarakat yang khawatir tidak lulus ujian SIM bisa memanfaatkan layanan bimbingan belajar gratis untuk mengikuti tes pembuatan SIM,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang AKP Cut Putri Amelia Sari di Batam, Kepri, Senin (7/11). Sementara itu, Rabu (26/10), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta petugas Satpas SIM memberikan kemudahan kepada masyarakat sebelum melakukan praktik ujian mengemudi dalam pengurusan SIM dengan memberikan latihan terlebih dahulu. “Kalau bisa kasih kesempatan dua kali pada hari yang sama. Karena makan waktu juga jika datang lagi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/11). Pada kesempatan tersebut, Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Akasa mengatakan pemohon yang gagal ujian praktik dapat mengikutinya kembali setelah dua pekan. “Siap jenderal, dikasih waktu ulang 14 hari kemudian,” kata Kompol Akasa.(Ida/ANTARA)
LaNyalla: Banjir Informasi Bikin Masyarakat Abai Berbangsa dan Bernegara
Semarang, FNN – Derasnya arus informasi melalui gadget, dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Akibatnya, masyarakat Indonesia semakin tidak berpikir jernih dalam memandang persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dari Semarang, pada Diskusi Panel Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang digelar di Jakarta, Jumat (11/11/2022). Tema yang diangkat adalah Peran Citizen Journalist dalam Mewujudkan Dunia yang Aman, Damai dan Harmonis. Dalam pemaparannya, LaNyalla menyitir buku berjudul “Dunia Yang Dilipat” yang ditulis Yasraf A. Piliang. Buku tersebut menyebutkan jika abad informasi adalah abad yang padat komunikasi, tetapi miskin kontemplasi. Sarat informasi, tetapi tumpul refleksi. Penuh seduksi tetapi sulit meditasi. “Dan hal itu telah saya buktikan sendiri, ketika saya berkeliling Indonesia, banyak sekali masyarakat yang belum menyadari bahwa bangsa ini telah terpisah dari Norma Hukum Tertinggi, yaitu Pancasila. Hal ini terjadi setelah dilakukan perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002,” katanya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak yang tidak tahu jika 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli telah berubah. Bahkan, lebih banyak yang tidak tahu jika isi dari pasal-pasal baru itu justru menjabarkan ideologi asing, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Akibatnya, Indonesia perlahan tapi pasti semakin liberal, sekuler dan kapitalistik. “Inilah akibat dari kesibukan kita berenang di arus informasi hiruk pikuk yang tidak fundamental. Yang membuat kita semakin sulit melakukan kontemplasi, refleksi dan perenungan,” lanjutnya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap PPWI mampu menjebol kejumudan tersebut. Caranya dengan memulai penulisan-penulisan persoalan yang fundamental. “Karena hal itu menjadi tugas besar bangsa ini untuk menyongsong perubahan global yang terjadi,” tukas dia. Berkaitan dengan Citizen Journalist sesuai tema yang diangkat PPWI, LaNyalla menyampaikan adanya teori dasar jurnalisme yang harus dipegang oleh siapapun yang melakukan praktik jurnalistik. “Pada prinsipnya, jurnalis warga merupakan kegiatan jurnalistik dari warga oleh warga dan untuk warga. Tetapi karena mengandung kata “jurnalis” dipastikan harus terjadi proses pengumpulan, analisa, pelaporan, serta penyebaran berita dan informasi. Dengan memenuhi teori dasar jurnalisme,” ujarnya. Teori dasar pertama, kata LaNyalla, harus memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini. Karena berita adalah berita, dan opini adalah opini. “Masih sering karya jurnalistik warga yang bermuatan opini pribadi, yang bahkan bersifat menghakimi atau trial by the press. Dimana hal itu jelas dilarang dalam kode etik media mainstream,” papar dia. “Terutama dalam membuat berita aktivitas politik. Kerap ada distorsi kepentingan atau kelompok yang mempengaruhi pilihan narasi kalimat. Sehingga kerap terdengar kalimat-kalimat yang bernada pujian berlebihan, atau sebaliknya, sinisme dan sarkasme,” imbuhnya. Yang kedua, kata LaNyalla, masih sering dijumpai karya jurnalisme warga yang tidak memenuhi unsur dasar dari jurnalisme, yaitu 5 W dan 1 H. Misalnya tidak menyebut dengan detail dimana peristiwa itu terjadi. Atau kapan, atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. “Artinya masih terjadi kekurangan dalam proses pengumpulan, analisa dan pelaporan karya. Hal-hal kecil tetapi mendasar ini turut menyumbang peran yang sangat besar, bila kita ingin mewujudkan dunia yang aman, damai dan harmonis, melalui karya jurnalisme warga,” paparnya. (Sof/LC)
Putin Tidak Datang karena Tidak Mau Merepotkan RI
Surabaya, FNN - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang menghadiri penutupan \"the 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club\" di Moskow, Rusia pada Kamis (27/10) mengemukakan ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali sudah ia prediksi sebelumnya, karena Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.\"Putin tidak mau Indonesia \'berantem\' dengan negara lain, terutama anggota G7 (negara barat), karena kehadirannya. Putin tidak mau merepotkan Indonesia. \'Berantem\' dengan satu negara saja sudah merepotkan, apa lagi dengan banyak negara,\" kata Connie dalam percakapan dengan ANTARA, di Surabaya, Jumat sore.Ia menyadari bahwa semua pihak menginginkan dan berharap Putin hadir di Bali mengikuti seluruh pertemuan di KTT G20, dimana Indonesia memegang keketuaannya. Tapi ya itu tadi, Putin tidak mau merepotkan RI sebagai tuan rumah.Menurut Connie, Putin menganggap RI sebagai sahabat, sehingga ia memanggil Presiden Jokowi sebagai \"saudara kami\". Karena itu, ia (Putin) tidak akan hadir di Bali, karena menghormati \"saudaranya\" dan tidak ingin merepotkan RI.Mengenai kesertaan dirinya dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto dalam pertemuan di Moskow, Rusia, Connie menuturkan, Putin punya klub diskusi (valday) dimana saat itu mengumpulkan 111 ilmuwan/akademisi dari 44 negara dengan latar belakang berbagai disiplin keilmuan dan membahas berbagai sudut geopolitik, keamanan energi, sumber daya alam, ekonomi, perdagangan dunia.\"Awalnya saya sempat tertanya ke Pak Andi (Gubernur Lemhannas), kok kita yang dari Indonesia nggak ditanyai, karena dari beberapa negara lain diminta bertanya. Saya merasa pertanyaan saya lain. Setelah itu baru Indonesia diberi kesempatan bertanya,\" ujarnya pula.Connie menuturkan, pertanyaan yang ia sampaikan bahwa kehadiran Rusia di KTT G20 di Bali sangat penting, karena ini kehormatan Presidensi RI. Kedua prinsip Bung Karno (Soekarno) yang Non-Blok yang ingin semua pakta pertahanan di muka bumi harus dihapuskan. Dunia harus fair untuk semua orang dan semua negara.Untuk pertanyaan ketiga Connie mengaku sempat lupa, karena melihat tatapan tajam Putin (jarak 4 meter dengan Connie). \"Namun, setelah itu ketegangan berakhir hingga suasana jadi cair ketika dirinya mengemukakan ingin berfoto bersama dengan Putin,\" katanya lagi.\"Saya juga bilang bahwa banyak orang Indonesia menjadi penggemar Rusia/Putin, sehingga semua orang bilang \'uraaa...\',\" ujarnya sambil tersenyum.(Sof/ANTARA)
Kapal Perang TNI AL Digelar di Sektor Strategis Perairan Bali
Jakarta, FNN - Kapal perang TNI Angkatan Laut telah digelar di sektor-sektor strategis sekitar perairan Bali dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. \"Kapal-kapal perang ini telah mulai melaksanakan pengamanan sejak 6 November 2022 dan berakhir 19 November 2022 yang salah satu tugasnya melaksanakan \'hailing\' kapal-kapal yang melintas di wilayah ALKI II dan memastikan setiap sektor aman serta tidak ada ancaman bahaya apa pun,\" kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat. Untuk memastikan kesiapan pengamanan Presidensi KTT G20, kata Julius, sebelumnya telah dilaksanakan peninjauan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) bertempat di Gelanggang Olahraga Praja Raksaka Bali, Rabu (9/11). Sebanyak 14 KRI dikerahkan TNI AL, yakni KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, KRI Karel Satsuit Tubun-356, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Fatahillah-361, KRI Malahayati-362, KRI Sultan Nuku-373, KRI Surabaya-591, KRI Teluk Banten-516, KRI Wahidin Sudiro Husodo-991, KRI Tarakan-905, dan KRI Bima Suci.Selain itu, dikerahkan 1 SSY Batalyon Gabungan Marinir, 7 Tim Kopaska, 5 Tim Dislambair, dan 1 Tim Kesehatan, sedangkan dukungan pangkalan melibatkan Lanal Denpasar, Lanal Mataram, dan Lanal Banyuwangi. Sementara pesawat udara dari Puspenerbal yang dilibatkan, yaitu Heli Bell HU 4205 Onboard KRI Tarakan, Heli Bell HU 4207 Onboard KRI Surabaya, Heli Panther HS 1303 Onboard KRI Raden Eddy Martadinata, Heli Panther HS 1304 Onboard KRI I Gusti Ngurah Rai, Heli Phanter HS 1310 Onboard KRI Sultan Hasanuddin. Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan rasa bangganya karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dalam \"event\" bersejarah ini. \"Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20 merupakan kepercayaan, kehormatan, dan kebanggaan. Di balik itu terkandung tanggung jawab dan tantangan bagi kita untuk memastikan pertemuan G20 aman, lancar, dan berhasil, Saya yakin kita mampu menjawab ini dengan gemilang,\" kata Kasal.(Sof/ANTARA)
Ada Kemungkinan Putin Menghadiri KTT G20 Secara Virtual
Bali, FNN - Ketua Bidang Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin atau perwakilannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual.\"Mereka (Rusia) sepertinya akan virtual ya. Kita lihat deh,\" kata Luhut usai menghadiri Net Zero Summit 2022 yang merupakan rangkaian acara Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Jumat.Sebelumnya, Luhut mengungkapkan Putin tidak akan menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali dan akan diwakili Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kementerian Luar Negeri Rusia sempat menyatakan Sergei akan menghadiri langsung dan memimpin delegasi Rusia pada KTT G20 di Bali.Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah perwakilan Rusia akan hadir langsung di Bali atau tidak, menyusul kondisi konflik antara negara tersebut dengan Ukraina.Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memastikan akan menghadiri KTT G20 di Bali \"dalam format tertentu\", kata Jubir Kepresidenan Ukraina Sergii Nykyforov.KTT G20 dijadwalkan berlangsung pada 15-16 November. Indonesia mengangkat tiga isu prioritas dalam KTT G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.(Ida/ANTARA)
Peringati Hari Pahlawan, Ketua DPD Ingatkan Kalimat Merdeka atau Mati
Surabaya, FNN – Peringatan hari Pahlawan 10 November harus dimaknai dengan mengingat kembali pilihan kata yang diucapkan para pejuang kemerdekaan, yaitu Merdeka atau Mati. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (10/11/2022) di Surabaya. Kata Merdeka atau Mati, lanjut LaNyalla, mungkin terasa absurd bagi generasi muda saat ini. Padahal kalimat itu adalah wujud kerelaan para pejuang demi kemerdekaan. Demi kecintaan mereka kepada tanah air. Dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih baik. “Tetapi apa yang tumbuh hari ini? Yang tumbuh subur adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik, yang menyandera kekuasaan agar berpihak kepada kepentingan mereka,” tandas LaNyalla. Karena itu, tambahnya, dirinya terus meresonansikan pentingnya kesadaran kolektif berbangsa kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara yang dipenuhi darah para pejuang ini. “Dan kedaulatan hakiki serta kesejahteraan rakyat, hanya dapat diraih melalui sistem demokrasi dan sistem ekonomi Pancasila. Yang telah kita tinggalkan demi demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan DNA dan watak dasar bangsa ini,” tukasnya. Karena itu, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengajak semua generasi muda, untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Serta kembali menyelami suasana kebatinan para patriot bangsa itu. “Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, jika anak didik tidak kita ajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita,” tandasnya. Karena penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, menguasai dan mengendalikan pikiran warga bangsa, agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri. “Dan sekarang kita menjadi bangsa yang terpolarisasi. Bangsa yang terbelah. Dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Karena bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan kepada sesama anak bangsa,” pungkasnya. (Sof/LC)
Kemenkes Diminta Cepat Menangani Kenaikan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. \"Oleh karena itu, kami meminta pada Menteri Kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,\" kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Keputusan terkait langkah yang akan diambil dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kata Dasco, ia serahkan berdasarkan hasil kajian dari Kemenkes. \"Apakah kemudian langkah tersebut untuk memulai vaksin bagi yang belum atau kemudian vaksin gelombang berikutnya,\" katanya. Ia menyebut DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap langkah yang nantinya diambil pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. \"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi IX untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini,\" tuturnya. Sebelumnya, Dasco menyampaikan pula keprihatinannya atas kasus COVID-19 yang kembali merebak di Tanah Air, yang menyebabkan tak sedikit di antaranya wafat karena belum divaksinasi. \"Kami turut prihatin bahwa kasus COVID-19 ini kembali naik sampai enam ribu kasus dan ditengarai yang meninggal karena belum divaksin,\" ucap Dasco. Sebelumnya, Rabu (9/11), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga sub-varian baru. \"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022. \"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" paparnya.(Sof/ANTARA)
POPULER
