POLITIK
Drone Akan Digunakan TNI untuk Pengamanan dan Pemantauan G20
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan drone atau pesawat nir-awak untuk melakukan pengamanan dan pemantauan rute dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.\"Kita nanti punya mata di udara. Jadi, sepanjang acara itu kita punya mata di udara, karena kita juga tidak ingin bergantung pada informasi dari lapangan saja, tetapi juga dari udara. Ini kemampuan yang belum pernah digelar sebelumnya, tapi sekarang ini kami gelar,\" kata Andika dalam Konferensi Pers #G20Updates, dipantau dari kanal YouTube Kemkominfo TV, di Jakarta, Kamis.Panglima TNI ini menjelaskan bahwa penggunaan drone tidak hanya terbatas dalam upaya pencegahan gangguan-gangguan keamanan. Pihaknya juga akan menggunakan drone untuk memantau rute perjalanan dari masing-masing delegasi, khususnya kepala negara.\"Misalnya, rute kedatangan kepala negara dari 25 hotel yang berbeda ke Apurva Kempinski (lokasi utama KTT G20). Kalau ada rute yang tiba-tiba macet, itu kita bisa langsung tahu,\" ujar Andika.Dengan pemantauan menggunakan drone, pihak TNI dapat memetakan rute dan mengarahkan pihak-pihak terkait untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari terjadinya kemacetan. \"Misalkan, Plan A, rute kepala negara C ke Kempinski itu macet, coba masuk ke rute cadangan,\" ucap Andika.Dalam kesempatan ini, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan membantu persiapan KTT G20 dengan memberikan beragam informasi kepada pihak TNI. Hal ini penting untuk menghindari ancaman-ancaman yang sebelumnya tidak terduga. \"Sekecil apa pun informasi yang mungkin ada hubungannya dengan keamanan. Ini pasti akan berguna bagi kami untuk kami antisipasi,\" tutur Andika. \"Akan sangat berguna supaya kita bisa menggelar acara Presidensi/Keketuaan G20 ini dengan lancar,\" ucap Andika melanjutkan.Ia mengatakan bahwa TNI akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, karena suksesnya acara KTT G20 ini akan membawa kepercayaan masyarakat internasional, khususnya negara-negara dengan ekonomi terbesar, terhadap Indonesia.Indonesia mengemban kepercayaan Presidensi G20 pada 2022, dan mengangkat tema \"Recover Together, Recover Stronger\". G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia. (Ida/ANTARA)
Persenjataan Indonesia Perlu Ditambah untuk Pertahanan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai persenjataan Indonesia perlu ditambah untuk menghadapi beragam tantangan di sektor pertahanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan.\"Saya sering menghitung (persenjataan yang diperlukan Indonesia) bersama Pak Prabowo. Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat sangat mencemaskan,\" kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bersama Rocky Gerung yang disiarkan di kanal YouTube RGTV Channel ID, Rabu (19/10).Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jumlah pesawat tempur di Indonesia saat ini masih jauh dari jumlah yang seharusnya. Menurut perhitungan Mahfud bersama Prabowo, kebutuhan pesawat di Indonesia seharusnya berjumlah 200 unit. Namun, Indonesia hanya memiliki 17 unit. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada senjata tembak dan kapal perang yang ada di Indonesia.\"Kapal perang dan senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer, kita punya berapa? Sementara, kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua,\" ucap dia. Oleh karena itu, dia pun menyampaikan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengharuskan persenjataan sekaligus keahlian anak bangsa dalam bidang pertahanan dipersiapkan untuk menghadapi beragam tantangan pertahanan.Bahkan, tambah dia, Prabowo sudah membuat proposal yang diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo berisi proyeksi investasi jangka panjang untuk persenjataan Indonesia dari tahun 2022 sampai 25 tahun mendatang.\"Pemerintah katakan ini harus, persenjataan dan keahlian kita harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang 2022, Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan,\" ujar diaSaat ini, dia mengatakan, proposal investasi jangka panjang untuk persenjataan tersebut sedang dihitung ulang pemerintah. \"Kemenhan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya sehingga kita nanti akan menyediakan senjata, seperti cara orang Jepang menyikapi negara negara lain,\" ujar diam. (Ida/ANTARA)
LaNyalla Dukung Penuh Lulusan UHW Perbanas Menjadi Enterpreneur
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh agar lulusan Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Bahkan dia berharap 100 persen lulusan UHW Perbanas Surabaya menjadi pengusaha. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berdialog dengan ratusan mahasiswa dalam rangkaian acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan UHW Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022). “Terus terang saya bangga dengan Perbanas, yang telah membuat roadmap di tahun 2021 hingga 2025 mendatang, untuk menjadi entrepreneur university. Sehingga perguruan tinggi ini serius mengembangkan pusat bisnis berbasis pengetahuan dari masing-masing program studi yang ada di sini,” paparnya. Untuk mencapai tujuan tersebut LaNyalla meminta sivitas akademika UHW Perbanas Surabaya maupun para mahasiswa bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya KADIN. “Di Jawa Timur ini ada KADIN Institute yang saya bentuk sejak saya menjadi Ketua KADIN Jatim beberapa tahun yang lalu. Adik-adik mahasiswa bisa belajar di sana, bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi entrepreneur yang sukses,” kata LaNyalla. “Kebetulan saat ini saya mengajak Ketua KADIN Surabaya, yang merupakan kader saya sendiri yang saya didik dari kecil. Adik-adik mahasiswa bisa langsung berkoordinasi,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, dengan menjadi entrepreneur dapat membuka lapangan kerja yang artinya akan membantu masyarakat secara luas. “Kita bisa mengurangi angka pengangguran. Jadi peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional sangat penting bagi kemajuan bangsa. Bisa menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia,” ujar dia lagi. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menerima pertanyaan dari mahasiswa terkait potensi resesi ekonomi di tahun 2023 dari kacamata wirausaha. “Dengan ancaman resesi tersebut, apakah kami yang akan menjadi entrepreneur ini dalam membuka usaha menunggu dulu perekonomian membaik atau tetap diteruskan,” tanya mahasiswa Ilmu Akuntasi, bernama Harfin. LaNyalla menjawab bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur prosesnya panjang dan tak serta-merta. Untuk memulai membuka usaha, katanya, perlu satu keyakinan. “Feeling orang berbisnis itu tak usah menunggu. Kalau tidak begitu kapan lagi kita mau maju atau kapan kita mau gerak. Jadi pengusaha harus berani untung dan berani rugi. Tetapi memang harus dengan melihat timing. Kalau tidak tepat ya jangan ditrabas,” jawabnya. Sementara itu Rektor UHW Perbanas Surabaya Dr Yudi Sutarso SE, MSi menjelaskan bahwa berkomitmen menghasilkan lulusan yang bisa memberi kontribusi nyata pada bangsa. Sehingga sangat fokus pada pendidikan kewirausahaan. “Dari mahasiswa di sini memang sekitar 30 persen ingin menjadi pengusaha, sedangkan yang 70 persen berkarir atau menjadi karyawan. Harapan kita apapun nanti, para adik-adik mahasiswa ini berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya. (Sof/LC)
Pimpinan dan Seluruh Anggota Polri Pedomani Arahan Presiden
Jakarta, FNN - Pimpinan dan seluruh anggota Polri harus serius memedomani arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan tersebut, termasuk arahan untuk hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah, kata Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.“Presiden dan Ibu Negara sudah memberikan teladan contoh gaya hidup sederhana. Kapolri dan Ibu Bhayangkari juga menunjukkan kesederhanaan,” kata Poengky saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Menurut Poengky, anggota Polri harusnya malu dan mengubah gaya hidupnya, jika pimpinan negara dan pimpinan Polri saja menerapkan gaya hidup sederhana.“Sense of crisis sebagaimana yang disampaikan Presiden harus dilakukan,” ujarnya pula.Poengky mengatakan arahan Presiden sejalan dengan tugas pokok aparat kepolisian sebagai abdi negara harus melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. “Jika masyarakat yang harus dilindungi hidupnya sederhana, bagaimana mungkin pelayan yang melayani malah bergaya hidup mewah, sehingga pasti tidak menjiwai dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Poengky.Selain sudah ada teladan, kata Poengky, Polri memiliki seperangkat aturan yang berkaitan dengan gaya hidup, antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Bawah Mewah, Perkap tentang LHKPN, Perkap tentang Usaha Bagi Anggota Polri, dan Surat Telegram tentang Larangan Gaya Hidup Mewah serta pamer kemewahan di media sosial bagi seluruh anggota Polri beserta keluarganya.“Kompolnas sendiri pernah mengkritisi gaya hidup mewah istri perwira tinggi Polri ketika ada acara yang dilaksanakan di dekat Kantor Kompolnas, kami melihat mobil-mobil yang digunakan adalah mobil-mobil mewah, sehingga Kompolnas memotret bukti-buktinya dan mengirimkan ke Kapolri,” ujar Poengky pula.Kemudian, kata dia pula, kritikan Kompolnas tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan mengesahkan Surat Telegram ST/30/XI/HUM.4.3./2019 tanggal 15 November 2019. “Tetapi sayangnya, Kompolnas melihat seperangkat aturan tersebut kurang berfungsi dengan baik,” katanya.Untuk itu, kata Poengky, Kompolnas mendorong adanya contoh teladan masing-masing atasan, pembinaan dan pengawasan dari atasan, dan mendorong Propam untuk proaktif melakukan pencatatan barang-barang mewah serta penindakan tegas jika ada pelanggaran.Kompolnas juga mendorong agar pimpinan, seluruh anggota Polri dan keluarga perlu menggelorakan kembali reformasi kultural Polri, diiringi niat baik, semangat serta konsistensi untuk hidup sederhana.“Kompolnas akan terus-menerus mengawasi hal tersebut, serta mengajak seluruh masyarakat termasuk media untuk membantu melakukan pengawasan,” katanya lagi.Poengky menambahkan, tidak semua anggota Polri bergaya hidup mewah, karena gaji anggota Polri yang kecil seperti anggota berpangkat tamtama dan bintara. “Tetapi mereka ikut terdampak dan dianggap ikut bergaya hidup mewah, padahal kesejahteraan mereka sangat kecil,” kata Poengky lagi.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran Polri, di Istana Negara, Jumat (14/10). Presiden meminta Polri dapat mengembalikan kepercayaan, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara betul-betul. Selain itu, kepada seluruh anggota Polri juga diminta hilangkan bergaya hidup glamor, hedonisme, mewah dan harus punya sense of crisis. Intinya raih kembali kepercayaan masyarakat. (Sof/ANTARA)
Kehadiran FIFA Menjadi Langkah Positif Perbaikan Sepak Bola Indonesia
Jakarta, FNN - Pengamat olahraga dan sepak bola Gita Suwondo menilai kedatangan Presiden FIFA, Gianni Infantino, ke Indonesia terkait tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan langkah positif untuk memperbaiki sepak bola Tanah Air.\"Langkah pemerintah melalui lobi Erick Tohir untuk menggandeng FIFA ke Indonesia dalam melakukan pembenahan total sepak bola nasional sudah sangat benar,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Diharapkan dengan kedatangan Gianni ke Indonesia, kejadian di Stadion Kanjuruhan tidak akan pernah terjadi lagi, harap dia.Kejadian di Stadion Kanjuruhan menjadi pelajaran yang penting bagi semua pihak. Tidak hanya untuk polisi, namun juga bagi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru, klub bola, suporter dan pemangku sepak bola lainnya.Menurut dia, upaya atau lobi yang dilakukan Erick Thohir kepada Gianni Infantino juga untuk menyelamatkan Indonesia agar tetap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. \"Lobi ini untuk menyelamatkan sepak bola nasional. Sebab, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi besar mengharumkan nama bangsa dan negara,\" ujarnya.Sebelum FIFA datang ke Indonesia, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sudah membuat dan menyerahkan rekomendasi perbaikan sepak bola Indonesia ke Presiden Jokowi.Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF ialah menuntut PSSI bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan. Rekomendasi yang dibuat dinilai sudah bagus. Namun, untuk menjalankan rekomendasi itu dinilainya tidak akan mudah.Alasannya, PSSI terikat statuta FIFA yang melarang intervensi pemerintah dalam sepak bola di suatu negara. Jika PSSI mengadu ke FIFA mengenai adanya intervensi pemerintah, maka akan membuat Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. \"Kalau ada pergantian pengurus PSSI harus dilakukan di KLB,\" ujar dia.Terakhir, ia meminta agar pemerintah menjalankan seluruh rekomendasi FIFA. Salah satu rekomendasinya ialah membuat stadion sepak bola yang menyediakan satu tempat duduk bagi satu orang penonton. \"Tujuannya untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kelebihan penonton,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Terima Aspirasi Soal Perubahan Wajah Kampus Unitomo
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi dari sivitas akademika Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jawa Timur terkait renovasi kampus. Aspirasi tersebut disampaikan oleh Rektor Unitomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH sebelum acara Kuliah Umum Ketua DPD RI di kampus Unitomo, Selasa (18/10/2022). Dr Siti Marwiyah, SH MH, menyatakan kebanggaannya karena salah satu putra Jawa Timur menjadi salah satu ketua lembaga tinggi negeri. Posisinya pun secara struktural selevel dengan Presiden. “Makanya kebetulan hadir di sini, kami minta perhatian dari Pak Ketua DPD RI. Dengan aksesnya, kami minta bantuan dan dukungan untuk bisa membawa proposal ke pusat terkait renovasi fisik wajah kampus,” kata LaNyalla. Dijelaskan oleh Rektor, Kondisi bangunan fisik Unitomo sudah sangat tua, karena belum pernah dilakukan renovasi sejak berdiri. Ditambah lagi adanya konflik internal di tahun 2002 yang membuat perhatian terhadap hal pembangunan menjadi kurang. “Kini kami semua sudah bersatu. Telah melewati masa konflik dengan baik dan kami bertekad mengembalikan kejayaan Unitomo. Salah satu tuntutan dari publik adalah renovasi gedung kampus agar kampus menjadi lebih bagus. Namun karena keterbatasan anggaran, makanya kami minta dibantu,” tukas dia. Selanjutnya ditambahkan Rektor, seluruh sivitas akademika Unitomo juga menyatakan support kepada Ketua DPD RI, semoga bergeser menjadi Ketua atau pemimpin lembaga tinggi lainnya. Hal yang sama dikatakan oleh Mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, yang juga Dosen FH Unitomo. Menurutnya, tepat sekali LaNyalla datang ke Unitomo sebagai kampus kebangsaan dan kerakyatan. “Karena itu kami berdoa supaya Pak LaNyalla diberi pertolongan, perlindungan, keberanian dan ketangguhan agar dapat mewujudkan cita-cita mulia kemerdekaan, juga menjaga kedaulatan Indonesia,” doanya. Ketua DPD RI menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan ke Presiden, Kementerian PUPR maupun pihak terkait lainnya. “Tugas DPD RI adalah menerima aspirasi apapun itu dan menyampaikannya ke instansi yang menangani. Namun saya perlu ingatkan juga bahwa eksekusinya ada di tangan pemerintah,” ujar dia. Sof/LC
Stadion Kanjuruhan akan Dibangun Ulang Sesuai Standar FIFA
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, akan diruntuhkan dan dibangun kembali sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).\"Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kami runtuhkan dan kami bangun lagi sesuai dengan standar FIFA,\" kata Jokowi setelah memberikan pernyataan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.Menurut Jokowi, pembangunan kembali Stadion Kanjuruhan tersebut akan menerapkan fasilitas lebih memadai. Stadion Kanjuruhan yang baru itu nantinya juga akan menjadi contoh stadion di Indonesia dengan fasilitas yang menjamin keselamatan penonton, pemain, hingga suporter.\"Sebagai contoh, standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik menjamin keselamatan penonton dan pemain dan juga untuk suporter,\" tambahnya.Terkait anggaran untuk pembangunan ulang Stadion Kanjuruhan tersebut, kata Jokowi, akan ditanggung oleh Pemerintah pusat.Pertemuan antara Jokowi dan Infantino di Istana Merdeka, Selasa siang, melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama-sama melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas tragedi yang menewaskan 132 orang usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, pada Sabtu (1/10).Jokowi dan Infantino juga berdiskusi terkait berbagai aspek sepak bola, seperti manajemen stadion, manajemen keamanan pertandingan sepak bola, manajemen pertandingan, hingga manajemen suporter.Selain itu, Jokowi mengatakan FIFA juga akan berinvestasi dalam banyak hal, seperti membantu penerapan standar keselamatan dalam penyelenggaraan sepak bola, pembinaan suporter, pembangunan stadion, hingga mengembangkan sekolah sepak bola di Indonesia.\"Tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa FIFA ingin investasi banyak di Indonesia, dalam hal yang tadi berkaitan dengan stadion, keselamatan, suporter, sekolah sepakbola yang ada di Indonesia,\" ujar Jokowi.Guna mendukung transformasi sepak bola di Tanah Air, FIFA akan berkantor di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen segera menyiapkan kantor FIFA tersebut. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu ialah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Ida/ANTARA)
Relawan Anies Baswedan Mulai Digandeng Perwakilan NasDem di Malaysia
Kuala Lumpur, FNN - Perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng Relawan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Ketua Perwakilan Partai NasDem di Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan terkait besarnya antusias dukungan gerakan arus bawah, maka perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng para Relawan Anies Baswedan untuk mendukung pencalonan sebagai capres pada Pemilu 2024.Adnan mengatakan ramah tamah bersama para tokoh masyarakat Indonesia pendukung Anies Baswedan di sekitar wilayah Gombak dan Selangor yang terkenal padat dengan jumlah penduduk asal Indonesia itu menjadi kegiatan perdana mereka dalam memulai gerakan. “Menyusul beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tersebar di beberapa wilayah,” ujar dia.Dalam kegiatan itu, menurut dia, mereka mendorong agar Relawan Anies Baswedan di Malaysia melakukan budaya politik santun sehingga keharmonian antarmasyarakat tetap terjaga dengan baik meskipun berbeda pilihan calon presiden (capres).Ia mengatakan relawan pendukung Anies di Malaysia harus menjadi contoh yang baik dalam berkampanye di berbagai kanal daring maupun luring, dan tidak mudah terpancing dengan berbagai provokasi yang bisa mengakibatkan perpecahan antarpendukung.“Pilpres sebelumnya sudah cukup menjadi pengalaman kita semua untuk dewasa dalam berpolitik. Tiba saatnya kita berpolitik dengan adu gagasan keunggulan manifesto calon Presiden RI masing-masing,” kata Adnan.Dalam kegiatan ramah tamah itu para relawan menggalang aspirasi yang diinginkan masyarakat apabila Anies Baswedan menjadi Presiden RI terpilih kelak.Aspirasi tersebut, ujar Adnan, nantinya akan disampaikan kepada Anies Baswedan agar menjadi bagian dari manifestonya sebagai capres dalam menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.Menurut dia, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI 2024 dari Partai NasDem yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 menjadi titik terang bagi para kader NasDem dan Relawan Pendukung Anies Baswedan.Menurut Adnan, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI dari Partai NasDem menjadi inspirasi dan memberikan masyarakat waktu yang panjang untuk mempelajari dan mengamati dengan matang capres yang akan mereka dukung.(Ida/ANTARA)
Karena Kasus Sambo, Tingkat Kepercayaan Publik kepada Polri Menurun
Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan 13 persen karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. \"Kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen,\" kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Survei dilakukan pada 11--20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error (Moe) survei ini sekitar 2,9 persen. Menurut dia, tingkat kepercayaan publik kepada Polri pernah mencapai 87,8 persen pada tahun 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1 persen dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1 persen. Ardian menyebutkan, ketika kepercayaan pada polisi menurun, maka semakin banyak segmen masyarakat yang tak percaya pada polisi sebagai sebuah institusi. Khususnya, masyarakat yang tingkat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di kota, sebanyak 51,3 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan, sekitar 32,1 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi,\" ujarnya. Dari sisi gender, lanjut dia, laki-laki yang lebih banyak tak percaya dengan polisi. Sebanyak 39,3 persen masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Sementara, sebanyak 36,1 persen masyarakat yang berjenis kelamin perempuan menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi, ucapnya. Dari sisi pemeluk agama, kata Ardian, pemeluk yang beragama Islam lebih banyak yang tak percaya. Sekitar 38,6 persen masyarakat yang memeluk agama Islam kurang/tidak percaya terhadap polisi dan sekitar 29,3 persen masyarakat yang beragama non-Islam menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Kasus Paling Dramatis Dia berpendapat kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang paling dramatis di Tahun 2022. Menurutnya, ada lima hal yang membuat kasus itu paling dramatis. Pertama, kasus Ferdy Sambo didengar atau diketahui oleh mayoritas masyarakat Indonesia (di atas 75 persen). Tak banyak dalam sejarah kasus yang didengar lebih dari 75 persen populasi negaranya, ujarnya. Masyarakat yang tidak pernah mendengar kasus ini hanya 7,1 persen dan sebanyak 5,4 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, kasus Ferdy Sambo didengar oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari tingkat usia, yang berusia di bawah 30 tahun (94,4 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 30–39 tahun (88,5 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 40– 49 tahun (89,1 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. \"Bahkan, yang berusia di atas 50 tahun (81,6 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini,\" ujarnya. Ketiga, kasus Ferdy Sambo bertahan menjadi pembicaraan publik berbulan-bulan. Keempat, kasus Ferdy Sambo seperti drama yang penuh isu panas dan perubahan karakter. Dari kasus polisi tembak polisi, berubah ke isu perselingkuhan. Lalu kasus ini bertambah kaya dengan adanya elemen \"obstruction of justice\" (aparat negara yang berbohong menghalangi terbuka nya kasus yang sebenarnya. Akibat tindakannya itu, pencari keadilan terhalangi). Motif kasus berubah lagi menjadi kasus suami bela istri, penyalahgunaan jabatan, juga tuduhan uang gelap judi daring, hingga uang narkoba. Kasus Ferdy Sambo cukup dramatis selayaknya sinetron yang populer, tutur Ardian. Faktor kelima, kasus Ferdy Sambo membuat kasus kepercayaan pada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Harus Dikelola Agar Tak Menghambat Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat politik Islam Yon Machmudi mengingatkan bahwa politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Dalam siaran pers Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada (Permika) yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Yon Machmudi mengingatkan bahwa tidak selamanya politik identitas itu bersifat negatif atau destruktif.\"Politik identitas merupakan salah satu realitas yang ada di Indonesia, yang keberadaannya tidak dapat ditolak oleh siapapun,\" kata Yon dalam diskusi yang diselenggarakan Permika di Montreal, Kanada, dengan tema “Kontestasi Politik Identitas di Indonesia; antara Peluang dan Tantangan\".Oleh karena itu, Yon Machmudi PhD yang juga Kepala Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan politik identitas harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Namun, dia menyayangkan politik identitas yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung melampaui batas dan digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis sehingga terlepas nilai-nilai demokratis.Padahal, menurut Yon, sejak lahir manusia telah memiliki identitas. Identitas itu kemudian terus berkembang dan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk identitas baru yang lebih kuat dan besar.\"Identitas adalah penanda keragaman, sehingga identitas yang beragam tersebut harus dikelola, bukan sebaliknya dimonopoli oleh pihak tertentu,\" kata Yon dalam diskusi yang dihadiri para mahasiswa Indonesia di Kanada itu.Yon kembali mengingatkan bahwa politik identitas harus digunakan dalam ruang dan konteks yang tepat dan positif.“Sudah saatnya perpolitikan di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan demokratis yang sesungguhnya, bukan sebaliknya memanipulasi demokrasi demi meraup keuntungan politik golongan,\" kata Yon yang juga Direktur Eksekutif Inisiasi Moderasi Indonesia.Karena itu, katanya, dalam menjaga ruang kondusif politik di Indonesia dibutuhkan upaya moderasi politik.Politik yang dominatif dan hegemonik, lanjut dia, merupakan potret politik yang tidak baik dan tidak sehat. Kontestasi politik harus senantiasa dinamis dan berimbang sehingga lahirlah suatu keteraturan politik.Sementara itu, ujar Yon, untuk menciptakan keteraturan politik dibutuhkan suatu pengetahuan atau literasi politik yang cukup bagi masyarakat Indonesia.\"Wawasan berpolitik (melek politik) menjadi kunci dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan suaranya demi mendukung kelompok tertentu,\" katanya.Sedangkan Ketua Permika Nasional, Livia Jonnatan, mengatakan bahwa kegiatan diskusi yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) ini sangat penting dalam meningkatkan wawasan politik bagi mahasiswa Indonesia, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di Kanada.\"Diskusi ini juga dapat menjadi jembatan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa yang tidak menekuni bidang politik. Diskusi ini dapat meningkatkan literasi politik bagi kaum muda, khususnya menjelang Pemilu 2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
POPULER
