POLITIK
Sebanyak 98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital
Jakarta, FNN - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. \"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital),\" kata Mahfud usai menghadiri diskusi ilmiah \"Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan\" di Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.\"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua,\" ujarnya.Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi \"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah,\" ucapnya.Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.\"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu,\" katanya.Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. \"Ya, silakan saja. Itu biasa,\" kata mantan Ketua MK itu.Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.(Sof/ANTARA)
Benarkah Anies Baswedan Membuat Umat Kristen Terbelah?
Jakarta, FNN - Ade Armando kembali membuat kehebohan dan membuat pernyataan yang dianggap banyak pihak sebagai politik identitas. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (4/11/22) yang menyayangkan pernyataan buzzer politik Ade Armando soal Anies Baswedan akan menang pilpres 2024 jika suara umat Kristen terpecah. Agi menyebut unggahan Ade Armando di YouTube CokroTV dengan judul \'Ade Armando: Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies Akan Menang\' itu akan memecah belah antarumat beragama di Indonesia. “Menurut saya ini sesuatu yang memecah belah antarumat beragama dan dapat dilaporkan. Ini kalau yang mengatakan seperti ini dari tokoh islam, pasti sudah habis ini,” ujar Agi. Kemudian, menurut Hersubeno apa yang disampaikan Ade Armando itu manipulatif. Padahal kata Hersu, Ade Armando kerap kali mengaku sebagai seorang nasionalis. Namun, pernyataannya kali ini terang-terangan menggunakan politik identitas. “Ini manipulatif berbicara seperti ini, jangan bawa-bawa politik identitas, politik aliran, dan lain sebagainya. Namanya demokrasi ya mana jumlah yang terbesar dia yang akan menang, dan apa boleh buat misalnya kalau dari sisi agama memang orang Islam yang banyak di Indonesia, kalau dari sisi etnis ya orang Jawa yang terbesar, itulah resiko dari sebuah demokrasi,” ungkap Hersu. Hersu mengatakan seharusnya Anies Baswedan dikritisi bukan karena persoalaan dia Islamnya, bukan karena latar belakang etnisnya, Tetapi karena kinerjanya yang bagaimana. “Misalkan Ade mendukung Ganjar Pranowo, ya ayo kita omongin parameternya yang jelas, tidak lagi berbicara mengenai politik identitas,” sambung Hersu. Karena itu, Hersubeno berharap agar para buzzer jangan menebar pernyataan kebencian yang akan mengakibatkan perpecahan umat antar agama yang bekepenjangan. (Lia)
Untuk Mencegah Radikalisme, ASN Harus Menebar Perdamaian di Masyarakat
Jakarta, FNN - Deputi I bidang Pencegahan, Pelindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan dalam menebarkan perdamaian di lingkungan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran paham intolerasni, radikalisme dan terorisme.\"Tentunya saya mengharapkan para ASN ini bisa menjadi agen perubahan di masyarakat dan menjadi contoh tauladan untuk bagaimana bisa mensinergikan antara kepentingan tugas dengan harus melayani masyarakat sekaligus sebagai upaya agar masyarakat ini terhindar dari penyebaran paham radikal intoleran dan terorisme,\" kata Mayjen TNI Nisan Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut Deputi I BNPT menjelaskan bahwa dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat, para ASN ini yang mana bisa sama-sama membangun harmoni dalam kebhinnekaan, harmoni dalam keberagaman untuk Indonesia yang maju, modern dan tumbuh kuat untuk tahun-tahun mendatang.\"Saya sampaikan kepada para ASN supaya kita jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Kita bersama-sama membangun kota Pemalang ini agar paham-paham ini tidak bisa masuk ke semua profesi tidak terkecuali ASN,\" ujar Nisan Setiadi saat menjadi keynote speaker mewakili Kepala BNPT pada acara Seminar Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional VII 2022 yang digagas Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kamis (3/11).Alumni Akmil tahun 1988 ini yakin dan berharap jajaran ASN Kabupaten Pemalang yang dipimpin plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat akan terus dapat menggelorakan moderasi beragama, harmoni dalam kebhinnekaan dan bersama-sama membangun Pemalang yang damai, indah, maju, bermartabat dan aman\"Para ASN juga harus memahami terhadap apa yang sudah dirumuskan para bapak pendiro bangsa ini dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena dengan adanya Pancasila itulah bangsa ini yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa dan enam agama semuanya bisa bersatu. Pancasila itu adalah ideologi terbaik yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di negeri ini,” katanya.Oleh karena itu perwira tinggi kelahiran Pemalang, 1 Oktober 1965 ini meminta kepada para generasi penerus bangsa, seluruh masyarakat termasuk para ASN harus berterima kasih terhadap para pendahulu bangsa yang sudah memikirkan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negaraPlt Bupati Pemalang Mansur Hidayat berharap seminar kebangsaan ini bisa menjadi langkah strategis bagi Pemkab Pemalang dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan ASN dan juga masyarakat.\"Karena dalam mencegah dan menangkal radikalisme, diperlukan pemahaman yang utuh termasuk ciri-cirinya, indikasi seseorang terpengaruh paham ini, bagaimana awal mula masuk dan mempengaruhi kehidupan sosial serta bagaimana paham ini menyebar,\" ujarnya .Mansur juga menuturkan bahwa bagi Negara ini, Pancasila adalah dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa yang melandasi seluruh kegiatan pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Karena dalam menopang kokohnya NKRI, maka disetiap babak sejarah perjalanan bangsa ini senantiasa muncul berbagai upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.(Ida/ANTARA)
Alat Penunjang Keamanan Disiapkan Polisi di Tiga Pintu Sirkuit Mandalika
Mataram, FNN - Pihak kepolisian dalam upaya menyukseskan pelaksanaan ajang World Superbike (WSBK) 2022 menyiapkan alat penunjang keamanan di tiga pintu masuk Sirkuit Mandalika.Kepala Bidang Humas Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Artanto, di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya sudah memastikan penempatan alat penunjang keamanan ini bersama tim operasional dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) selaku penyelenggara kegiatan. \"Dari hasil pengecekan bersama ITDC, setiap pintu ditempatkan alat penunjang keamanan seperti sinar x, detektor metal, dan pintu pengamanan, \" kata Artanto.Selain di tiga gate Sirkuit Mandalika, alat penunjang keamanan juga ditempatkan di akses masuk menuju areal paddock dan Royal Box. \"Jadi, untuk setiap gate itu dipasang 2 X-Ray, dan 10 Metal Detector. Sedangkan, di akses paddock itu dipasang 2 X-Ray dan 4 Metal Detector. Sementara, di pintu Royal Box, masing-masing 1 Security Door dan Metal Detector,\" ucapnya.Selain memastikan lokasi penempatan alat penunjang keamanan, lanjut Artanto, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan terkait kelengkapan personel yang akan melaksanakan pengamanan di setiap pintu masuk.\"Jadi, agar memudahkan mengenal posisi personel yang akan bertugas di setiap pintu masuk, kami sudah berkoordinasi dengan pihak ITDC untuk kelengkapan identitas personel di lapangan, seperti ID Card dan atribut lainnya,\" ujar dia.Perhelatan olahraga balap motor kategori ekstrem bertaraf internasional ini akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November 2022.(Ida/ANTARA)
Capres Oligarki Bakal Tergerus pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan diwarnai dengan calon dari oligarki. Jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Untuk membedah hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com terpanggil mengadakan diskusi daring yang akan dihelat Kamis (03/11/2022) pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Direktur P3S, DR Jerry Massie Ph.D., Senin (1/11/2022). Menurut dia, pentingnya publik paham akan bahaya capres didanai kelompok oligarki. Awal pemilu 1955 bebas dari gurita dan cengkeraman oligarki. Namun hal itu, jauh berbeda dengan pesta demokrasi pemilu belakangan ini. \"Mereka punya sasaran dan tujuan mebguasai aset-aset di negeri ini, presiden pilihan mereka akan dijadikan doll (boneka) dan dairy cows atau (sapi perah). Ini menjadi ancaman kelangsungan berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. Dikatakannya lagi, modus \'money politics and political promise\' (janji politik) akan menjadi senjata mereka. Webinar akan menghadirkan sejumlah pakar bakal antaranya, Muslim Arbi (Pengamat Politik), Jerru Massie (Pakar Politik) Said Didu (Ekonom), Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Ray Rangkuti (Koordintor LIMA), dan Marwan Batubara (Direktur IRESS). Harapannya, dalam webinar ini akan ada konklusi yang dapat diambil demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (mth/*)
Lima Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyetujui pilihan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang telah menyeleksi berdasarkan usulan masyarakat untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memimpin jajarannya untuk menyampaikan langsung hasil seleksi kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.\"Hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar Pahlawan Nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat,\" kata Mahfud dalam keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.Tokoh pertama yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional adalah Dr. dr. H.R. Soeharto asal Jawa Tengah, yang lebih dikenal sebagai mantan dokter pribadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.H.R. Soeharto dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan RI serta berperan aktif mengisi masa kemerdekaan lewat pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.\"Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia),\" kata Mahfud.Kedua, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.G.P.A.A. Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam pada tahun 1937—1989.Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, antara lain, bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan RI sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini. \"Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik Indonesia ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,\" tutur Mahfud.Ketiga, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.Keempat, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara.Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. \"Beliau pernah dibuang ke Boven Digul pada tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto pada tahun 1918—1923,\" ucap Mahfud.Kelima, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan bahwa almarhum Kiai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila. \"Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,\" ujar Mahfud.Mahfud pun mengimbau daerah-daerah asal para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada hari Senin, 7 November 2022, di Istana Negara Jakarta.\"Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh Pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, maupun apa pun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,\" ujar Mahfud.Turut mendampingi Presiden dalam menerima kedatangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(Sof/ANTARA)
Pentingnya Waspadai Perang Siber
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengingatkan mengenai pentingnya mewaspadai perang siber karena perang tersebut dapat menimbulkan kehancuran lebih parah daripada perang fisik.\"Konsepsi ancaman telah berubah, dari yang semula berupa perang fisik, kini penghancuran pada ketahanan suatu bangsa dapat ditembus melalui jejaring siber. Dampak kerusakan dari perang siber ini lebih parah daripada kehancuran yang diakibatkan oleh perang fisik,\" kata Herindra saat menyampaikan pidato kunci Defense Industry Collaboration: For Better Economy and Stronger Defense pada Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.Herindra menjelaskan perang yang memanfaatkan medium siber itu memiliki dampak kehancuran lebih parah daripada perang fisik karena langsung menyerang pola pikir suatu bangsa. Akibatnya, perang tersebut dapat menimbulkan kehancuran mental, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan ideologi.Oleh karena itu, menurut dia, bangsa Indonesia, terutama yang terlibat dalam sektor pertahanan negara, perlu meningkatkan penguasaan teknologi guna menjaga Indonesia dari serangan perang siber.Selain perang siber, Herindra juga menyampaikan beberapa spektrum ancaman pertahanan lain yang perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Spektrum ancaman itu adalah pelanggaran kedaulatan negara, pencurian sumber daya alam (SDA) di laut, radikalisme, ancaman serangan biologis, serta bencana alam.\"Spektrum ancaman lain meliputi pelanggaran kedaulatan, pencurian SDA di laut, radikalisme, dan ancaman biologis, serta bencana alam. Semuanya ini telah berubah dari (ancaman) tradisional menjadi non-tradisional,\" jelasnya.Meskipun begitu, Herindra mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengabaikan perang tradisional, seperti perang fisik. Menurut dia, perang tradisional tetap berpotensi terjadi, seperti perang yang bergejolak saat ini antara Ukraina dan Rusia.\"Kita juga sebagai suatu bangsa dan negara jangan lupa, kita kadang-kadang diberi pengetahuan bahwa ke depan tidak akan ada perang fisik atau tradisional ataupun konvensional, tapi ternyata terjadi,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Sebutkan Kriteria Pendamping Anies, Firman Noor: Harus Punya Mindset Keberpihakan Demokrasi yang Tulen
Jakarta, FNN – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebutkan delapan kriteria calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang akan maju di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ia menyampaikan bahwa cawapres perlu memiliki keberpihakan demokrasi dan melawan oligarki. Pandangan tersebut dipaparkannya dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) yang mengangkat tema \"Siapa Cocok Dampingi Anies?\" yang digelar di MPH Soho Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (02/11). Menurutnya, kajian cawapres itu penting dalam ilmu politik. Kriteria pertama menyangkut tentang kinerja atau track record kerja yang jelas dan tidak berkepentingan dengan oligarki. Selanjutnya, mempunyai modal dukungan dari partai politik yang stabil. Ketiga, cawapres harus mewakili setidaknya empat simbol, yaitu merepresentasikan nasionalisme dan aliran agama Islam, ramah dengan perempuan, dan simbol generasi kekinian. Selanjutnya, penerimaan grassroot yang tidak terikat elitis. Firman mengungkap, etnis masih menjadi salah satu dasar untuk memilih calon. Kemudian, cawapres juga perlu memiliki mental yang kolaboratif dan bisa menerobos sekat-sekat. Berikutnya, bersih dan jujur. Ketujuh, memiliki kesamaan visi, misi, dan chemistry. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi. Pakar politik tersebut mengaitkan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia, yang merupakan salah satu dasar berdirinya negara ini. \"Jadi memang, problem kita demokrasi. Padahal inilah inti dari eksistensi negara kita,\" ujar Firman dalam diskusi yang dimoderatori oleh Hersubeno Arief pada Rabu, 2 November 2022. Firman menyebutkan kriteria wapres sebaiknya sebagai pembela demokrasi dan kalangan yang tersingkirkan, mempunyai komitmen terhadap penegakan hukum, dan orang yang anti oligarki. Ia menjelaskan seorang cawapres perlu memiliki keberpihakan terhadap demokrasi dan tidak mengkhianati dengan kekuasaan oligarki di belakangnya. \"Saya kira poin bahwa dia harus punya mindset keberpihakan dan attitude demokrasi yang tulen, itu juga sangat penting. Jadi, janganlah lagi menjadikan ajang ini, pemilu ini sebagai satu hal yang kemudian dikhianati nantinya. Pura-pura demokratis, tapi di belakang sudah berkumpul oligarki untuk menunggu waktunya untuk berkuasa bareng-bareng,\" papar Firman. Oleh karena itu, Firman berharap dengan disebutkannya kriteria cawapres tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih siapa yang cocok menjadi pendamping Anies. \"Menurut saya, kedelapan itu sangat penting untuk bisa diperhatikan ketika kita mencoba menyebutkan nama siapa kira-kira yang pantas untuk seorang Anies Baswedan,\" tutup Firman. (oct)
PT PAL Ditunjuk Kemhan untuk Memperbaiki 41 Kapal Perang
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunjuk PT PAL Indonesia menjadi lead integrator dalam proyek perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut melalui penandatanganan kontrak kerja sama refurbishment. CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda penandatanganan kontrak dilakukan dalam rangkaian pameran pertahanan internasional, Indo Defence 2022 Expo & Forum yang berlangsung di JI Expo Kemayoran. Ia mengatakan, Defend ID melalui PT PAL Indonesia sebagai industri pertahanan bidang matra laut dan PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, berkomitmen menjawab kebutuhan perbaikan kapal perang dengan melakukan kerja sama dengan Kemhan RI. Penandatanganan kontrak dilakukan dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari. \"Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Karena waktu yang dibutuhkan melakukan \'refurbishment\' ini cukup singkat, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai lead integrator ,\" kata Kaharuddin. Program refurbishment memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya, terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan MRLF Bung Tomo Class. \"Peran PAL sebagai lead integrator sendiri tidak sebatas menjadi kontraktor tunggal. Lebih jauh lagi, agar PAL dapat menggali potensi-potensi industri maritim yang ada di Indonesia. Karena itu, PAL juga berperan sebagai coordinator bagi galangan kapal yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah ini,\" kata CEO PT PAL Indonesia selepas penandatangan kontrak. Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional akan memimpin dan bekerja sama dengan sembilan galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kemhan RI. Dengan skema multiyears, proyek ini terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface to surface missile (SSM) serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS) maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Selain itu, bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara materiil maupun strategis, tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku lead integrator, namun juga bagi galangan kapal nasional yang telah ditunjuk. Dengan kepercayaan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional akan memberi dampak ekonomi yang signifikan \"Dengan implementasi IM4 di PT PAL saat ini, akan memberi manfaat yang signifikan dalam kelangsungan proyek-proyek, termasuk dalam proyek refurbishment ini. Sehingga PAL bersama LEN dan Kementerian Pertahanan selaku user dapat memantau secara realtime progres dari proyek yang sedang berlangsung,\" kata Kaharuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. “Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,” ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. “Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,” tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty.(Sof/LC)
POPULER
