POLITIK
Masyarakat Aceh Diajak untuk Menghindari Fitnah Terhadap Anies Baswedan
Banda Aceh, FNN - DPW Partai Nasdem Aceh mengajak masyarakat di tanah rencong untuk menghindari apapun informasi yang tidak benar dan mengandung fitnah terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung partai berslogan restorasi itu.\"Kita mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencegah dan menyingkirkan fitnah terhadap Anies Baswedan,\" kata Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufiqulhadi, di Banda Aceh, Kamis.Taufiq mengatakan, sejauh ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Aceh cukup tinggi, hal itu karena sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu disukai oleh masyarakat Aceh atas nilai keislaman.Elektabilitas ini, kata Taufiq, perlu dijaga dari isu-isu yang tidak benar atau fitnah yang dapat berdampak terhadap nilai positif Anies di kalangan masyarakat Aceh. \"Kita serukan kepada masyarakat bersama dengan Nasdem dan Anies, menyingkirkan berbagai rintangan, baik itu berupa fitnah dan informasi negatif tidak benar lainnya,\" ujarnya.Taufiq menuturkan, proses menuju pemilihan Presiden 2024 itu masih sangat lama. Artinya, masih sangat banyak rintangan yang dihadapi baik oleh Anies Baswedan sendiri, partai politik serta masyarakat pendukung.\"Sebelum proses ini sampai ke tahap pendaftaran, maka sudah pasti rintangannya banyak sekali. Masalah kecil akan menjadi besar, sudah seharusnya kita menghadapi semua rintangan,\" katanya.Selain itu, Taufiq juga mengajak pendukung Anies Baswedan di Aceh juga memberikan kepercayaannya kepada partai politik pengusung, dan sejauh ini baru Nasdem. Sehingga posisinya nanti ada yang membackup Presiden terpilih.\"Karena itu kalau kita masyarakat Aceh pendukung Anies, maka dukung Nasdem, sehingga nantinya ada yang mampu menjaga Anies dengan baik ketika terpilih jadi Presiden,\" demikian Taufiqulhadi.(Sof/ANTARA)
Kampanye di Kampus Perlu Diizinkan Karena Mencerdaskan
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod menilai penyelenggaraan kampanye di kampus sepatutnya diizinkan oleh pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dapat mencerdaskan warga kampus, dalam hal ini berkenaan dengan wawasan politik.“Kampanye di kampus kalau perlu dibolehkan, diizinkan kampus dijadikan sebagai ajang kampanye, justru itu mencerdaskan,” ujar Ma’mun saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Potensi Politik Identitas pada Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Seknas JPPR di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan, selama pihak kampus memberikan kesempatan yang sama kepada partai-partai politik ataupun kandidat politik untuk berkampanye di lingkungan mereka, kampanye di kampus tidak masalah untuk diselenggarakan, justru akan membuat warga kampus melek politik.“Yang salah adalah ketika kampus itu kemudian hanya memilah dan memilih partai tertentu atau kandidat politik tertentu yang boleh masuk kampus. Itu yang tidak benar. Tapi, kalau semua diberikan kesempatan yang sama apa yang salah? Justru biar masyarakat kampus juga melek politik,” ucap Ma’mun.Ia mengatakan bahwa larangan berkampanye di kampus justru secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa warga kampus memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh partai ataupun kandidat politik tertentu.”Itu sebenarnya sama dengan melecehkan masyarakat kampus, seolah-olah masyarakat kampus itu bodoh, gampang dipengaruhi, nanti akan dipengaruhi oleh calon tertentu, partai politik tertentu,” ucap dia.Dalam kesempatan yang sama, pemerhati pemilu Masykurudin Hafidz mengatakan pihak kampus atau perguruan tinggi memang sepatutnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.Ia pun menyambut baik pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang sempat menyinggung kampanye di kampus dimungkinkan untuk dilaksanakan, selama partai politik atau peserta pemilu bersangkutan diundang untuk berkampanye oleh pihak kampus“Kita tunggu saja (kepastian izin kampanye di kampus), tapi proses keterbukaan pemilu dan demokrasi di kampus itu sebenarnya sudah mulai dibuka oleh penyelenggara pemilu,” ujar dia.Dari sisi regulasi, persoalan kampanye di kampus diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Pasal tersebut menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Meskipun begitu, di bagian penjelasan UU Pemilu, disebutkan bahwa tiga sarana tersebut dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga fasilitas tersebut.(Sof/ANTARA)
Waspada! Ada Penipuan Bermodus Perekrutan Karyawan Pegadaian
Balikpapan, FNN - Humas PT Pegadaian Wilayah IV Balikpapan yang membawahkan Pegadaian se-Kalimantan, Fariz Fauzan, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan direksi yang beredar akhir-akhir ini. “Saat ini beredar upaya penipuan rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan Direktur Utama, Damar Latri Setiawan,\" kata Fauzan.Adapun modusnya adalah dengan mengirimkan undangan penerimaan calon karyawan baru untuk mengikuti tahapan seleksi di Jakarta. Selanjutnya mereka diminta mentransfer sejumlah uang untuk biaya transportasi dan penginapan. \"Informasi ini jelas palsu mengingat dalam setiap rekrutmen karyawan, para pelamar tidak dipungut biaya apapun,” kata dia. Lebih lanjut ia juga menuturkan bahwa saat ini juga beredar nomor Telegram dan WhatsApp palsu, di mana melalui nomor itu ada yang mengaku sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi R Hidayah. Melalui nomor ini pelaku menawarkan barang-barang yang diklaim sebagai lelang dari Pegadaian.“Perlu saya sampaikan bahwa sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik seluruh Insan Pegadaian dilarang melakukan bisnis pribadi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan bagi para pihak.Proses lelang dilakukan melalui proses resmi yang dilakukan di outlet-outlet Pegadaian, bazar atau pameran yang digelar Pegadaian.”Dalam hal ini, direktur utama tidak menangani proses rekrutmen karyawan. Begitu pula Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk tidak melakukan transaksi langsung dalam proses lelang barang jaminan. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk hati-hati apabila mendapatkan informasi senada.Ia mengharapkan agar masyarakat hati-hati dan waspada, serta melakukan konfirmasi melalui outlet Pegadaian terdekat, pusat panggilan 1500569 atau WhatsApp resmi 08111500569 bila ada hal-hal yang mencurigakan tersebut.(Ida/ANTARA)
Ridwan Kamil Intens Bertemu dengan Partai Golkar
Bandung, FNN - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan intens dengan Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil meski yang bersangkutan masih meminta waktu untuk memutuskan masuk Partai Golkar pada saat yang tepat. \"Kang Emil (Ridwan Kamil) masih minta waktu untuk berpikir akan bergabung dengan Partai Golkar. Saya pun masih menunggu waktu yang pas berbicara dengan dengan Kang Emil soal kelanjutan dari beberapa pembicaraan beberapa kali pertemuan dengan beliau,\" kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Kamis. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merespons hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil di bursa Pilpres 2024 mengalami kenaikan signifikan. Dalam survei Litbang Kompas memisahkan kandidat capres dengan elektabilitas di atas 10 persen dan di bawah 10 persen, Ridwan Kamil menduduki puncak pada kategori di bawah 10 persen. Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil melejit mencapai 8,5 persen, sementara tokoh lainnya berada di bawah 3 persen. Hal ini , menurut dia, terkait dengan sinyal M. Ridwan Kamil yang bakal mengumumkan partai politik pilihannya di akhir tahun 2022. Sinyal kuat Ridwan Kamil untuk masuk Golkar, kata dia, sebetulnya sudah terlihat saat perayaan puncak HUT Ke-58 Partai Golkar di Jakarta Pusat. Saat itu Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa Kang Emil sembari melempar kode batik kuning. Ace mengatakan bahwa Partai Golkar menjadi salah satu partai politik yang menjadi pertimbangan Ridwan Kamil sebagai perahu barunya pada tahun 2024. \"Yang jelas bahwa Kang Emil ada keinginan untuk bergabung dengan partai politik, salah satunya adalah Partai Golkar,\" kata Ace. Di sisi lain, elektabilitas Ridwan Kamil saat ini mulai naik berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru. Walaupun punya potensi itu, Partai Golkar masih konsisten untuk mengusung Ketum Airlangga Hartanto sebagai capres pada Pemilu 2024. \"Hingga saat ini Partai Golkar masih konsisten mendorong Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar. Tidak ada nama yang lain,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Dinilai Cerdas, Berwibawa, Bersih dan Santun: Masyarakat Sumbar Siap Menangkan Anies Baswedan
Jakarta, (FNN) - Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) menagetkan perolehan suara Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang mencapai 90 persen. Apalagi, syarat-syarat kepemimpinan ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Anies Kabupaten Payakumbuh, Armi Talim menegaskan hal itu dalam kata sambutannya pada acara Deklarasi dan Pengukuhan pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Anies Payakumbuh dan DPD 50 Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Dia menyampaikan, target itu sama dengan perolehan suara Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 lalu, perolehan suara Capres (Calon Presiden) yang didukung masyarakat Payakumbuh dan 50 Kota, khususnya dan Sumbar umumnya memperoleh lebih dari 80 persen. \"Saat ini hati masyarakat Sumbar umumnya untuk Mas Anies. Sehingga in syaa Allah suaranya akan mencapai 90 persen,\" katanya dalam deklarasi yang diselenggarakan, Rabu, 26 Oktober 2022, di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Anies Sumbar, Boy Despina Salam mengamini target yang disampaikan Ketua DPD Payakumbuh tersebut. Menurutnya, syarat-syarat kepemimpinan yang dianut masyarakat Sumbar ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun. \"Jadi, wajar jika masyarakat Sumbar jatuh hati pada Mas Anies. Sehingga suara Anies dalam Pilpres 2024 mendatang in syaa Allah lebih dari capaian capres yang didukung masyarakat Sumbar di 2024,\" ucapnya melalui siaran pers yang FNN, di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Anies, La Ode Basir menegaskan, target tersebut sangat besar. Karena butuh kerja ekstra keras dari para relawan Anies untuk mengenalkan Mas Anies pada masyarakat. \"Itu target yang tidak main-main. Harus kerja ekstra keras. Setelah ini jangan diam harus mulai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Dengan begitu target warga Sumbar in syaa Allah akan tercapai,\" tegas Basir. (Anw).
Survei IPO, Kepercayaan Publik Merosot Hingga 33 Persen, Partai Demokrat: Kami Percaya
Jakarta, FNN – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei nasional dan soft launching iPolink yang membahas kontestan Pemilu 2024 dan evaluasi terhadap kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan politik di Restoran Balakenam Dapoer Rakjat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/10). Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyatakan survei nasional dilakukan pada periode 19-24 Oktober 2022. Hasil survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot hingga 33 persen. Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberikan pandangannya terkait survei sebagai media penyalur persepsi publik terhadap kepuasan kepada pemerintah tersebut. Herzaky mengatakan bahwa survei merupakan potret yang menggambarkan situasi saat ini. Ia membenarkan survei sebagai penyampaian aspirasi rakyat yang tidak dapat dikalahkan. \"Memang benar. Mau upaya apapun, strategi apapun, memang nomor satu nggak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mulut rakyat,\" ujar Herzaky sebagai salah satu pembicara dalam diskusi \"Evaluasi Publik atas Penegakan Hukum, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024\" pada Rabu, 26 Oktober 2022. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat tersebut mengungkapkan dirinya melihat ada konsistensi atas persepsi publik terkait kepuasan terhadap pemerintah. Ia juga menyinggung keterkaitannya dengan upaya framing politik. \"Yang mengerikan adalah pada saat ada framing yang sangat kuat ketika berbeda, itu dianggap musuh. Nah, ini yang mengerikan. Itu framing yang kami cermati. Jadi, yang mengerikan itu bukan saja polarisasi,\" ucap Herzaky meneruskan. Selain framing, polarisasi sebagai upaya memecah belah masyarakat juga menjadi antisipasi para pemimpin partai politik agar tidak terjadi lagi di pemilu mendatang. Herzaky juga menyoroti permasalahan utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu mengenai kepuasan publik terhadap masalah ekonomi dan penegakan hukum, berdasarkan rilis survei iPolink. \"Kondisi ekonomi jelas-jelas sudah sangat sangat tidak baik. Kepuasan publik juga sangat rendah. Bayangkan, hanya 33%. Kemudian, bicara mengenai hukum juga sekarang kita lihat, kita cermati, 37% kepuasannya,\" papar Herzaky. Dalam diskusi tersebut, Herzaky berpesan supaya dalam kurun dua tahun terakhir pemerintah dapat membenahi isu utama bangsa, yaitu ekonomi dan hukum, terutama dalam menghadapi potensi resesi. Selain Herzaky, Masinton Pasaribu (Anggota Fraksi PDI Perjuangan) dan Bona Simanjuntak (Partai Kebangkitan Nusantara) juga hadir sebagai pembicara. Di penghujung acara, Dedi Kurnia Syah, selaku Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion mengumumkan peluncuran Aplikasi iPolink yang dapat diakses untuk keperluan mengenai Pemilu. (oct)
Massa Djafar: 10 Tahun Terakhir Oligarki Melemahkan Indonesia
Jakarta, FNN - Kampus Universitas Nasional Jakarta kembali mengadakan International Conference on Social and Political Science II (ICOSOP II) sebuah kegiatan reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional yang mempertemukan dosen dan peneliti untuk bertukar pikiran tentang isu-isu mutakhir dalam ilmu sosial di dunia. Konferensi ini berlangsung selama satu (1) hari bertempat di Gedung Cyber Auditorium FISIP Unas, Rabu (26/10). Seminar diikuti oleh 55 peserta dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Malaysia dengan pembicara undangan, peserta panel, partisipan aktif. Selain itu, terdapat juga partisipan umum dari kalangan peneliti, dosen, dan mahasiswa yang turut mendaftar untuk hadir dalam tema-tema sesuai minat dan perhatian. Akademisi Unas Dr. TB Massa Djafar, M.Si, mengatakan bahwa oligarki 10 tahun terakhir menimbulkan masalah besar yang mengancam demokrasi. Djafar adalah seorang yang menginspirasi dan menekuni di bidang ilmu politik serta karya-karya ilmiahnya yang membahas berbagai isu-isu politik dan pembangunan daerah. Dalam seminar tersebut, Djafar membawakan materi mengenai \"Pelemahan Konsolidasi Demokrasi: Indonesia Kembali ke Autoritarian?\", di mana menyoroti kasus demokrasi di Indonesia. \"Transisi ke demokrasi melalui konsolidasi demokrasi, yaitu penguatan pada perlembagaan demokrasi. Indonesia telah melakukan amandemen konstitusi 1945, UU Partai Politik dan Pemilu, memperkuat prosedur demokrasi,\" kata Massa Djafar. Dalam hasil kajiannya, menunjukkan bahwa pelemahan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, dalam 10 tahun terakhir sebagai kekuatan hegemoni yang berakibat melemahkan peran dan fungsi partai politik dan parlemen. Massa Djafar menyinggung bahwa sistem demokrasi Indonesia masih mengutamakan asas kepentingan personal. Ia juga membandingkan dengan kepemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang yaitu Jokowi. \"Implikasi pelemahan institusi politik dan tindakan represif aparat keamanan, membuka ruang di bawah pemerintahan Joko Widodo sistem politik Indonesia kembali ke autoritarian,\" tambahnya. (Ind)
Karena Mendukung Pencapresan Ganjar, F.X. Rudyatmo Mendapat Sanksi Keras
Jakarta, FNN - DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komaruddin Watubun mengatakan sanksi yang diberikan kepada mantan wali Kota Surakarta tersebut cukup keras karena Rudy merupakan kader senior partai banteng moncong putih itu.\"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, Saudara (Rudy) dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader tertib, tanpa kecuali. Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat; karena itu kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada Saudara F.X. Rudyatmo. Saya serahkan ini untuk dilaksanakan,\" kata Komaruddin di Jakarta, Rabu.Rudy memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan dukungannya kepada Ganjar sebagai bakal capres.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Komaruddin mengatakan Rudy, sebagai kader senior, seharusnya sudah memahami tentang kultur kedisiplinan di partai itu.Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan juga telah memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapan dirinya sebagai capres di Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai seperti rangkaian gerbong kereta api yang memiliki lokomotif.\"Berkaitan dengan Pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif, yang oleh keputusan kongres itu berada di Ibu Megawati Soekarnoputri. Lokomotif ini bergerak dalam fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan peran ini akan terus bergerak bersama Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia membawa kemajuan bagi negeri,\" kata Hasto.Oleh karena itu, Hasto mengatakan penting bagi semua kader untuk bergerak di rel partai, sehingga PDI Perjuangan dapat terus membangun muruah bahwa dedikasi partai adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. \"Sehingga capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul dipersiapkan oleh Bu Megawati,\" kata Hasto.Rudy diperiksa selama hampir 1,5 jam dan pemeriksaan itu merupakan proses yang dapat dibaca sebagai upaya PDI Perjuangan memastikan seluruh kader tetap berada di rel. \"Jadi, itu yang kami lakukan. Lokomotif dengan gerbong PDI Perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat ini menjadi rel dari perjalanan partai untuk berdedikasi untuk bangsa dan negara,\" katanya.Sementara itu, Rudy menerima sanksi keras yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan kepadanya. \"Yang pertama, tentunya matur nuwun, terima kasih, atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh DPP partai, Pak Sekjen dan dewan kehormatan partai. Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Sehingga, dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu, pun saya terima dengan penuh tanggung jawab,\" kata Rudy.Terkait dengan tugas-tugasnya ke depan, Rudy mengatakan dia akan berkomitmen dalam pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.\"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk memenuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, seusai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketum yang diberi mandat oleh kongres partai,\" ujar Rudyatmo.(Ida/ANTARA)
LaNyalla: Demokrasi Pancasila Adalah Konsep Majelis Syuro Sama-sama Permusyawaratan Perwakilan
Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Demokrasi Pancasila yang digagas para pendiri bangsa sejalan dengan konsep Majelis Syuro yang sangat dikenal dalam Islam. Keduanya sama-sama menekankan pada permusyawaratan perwakilan.Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Selasa (25/10/2022).“Para pendiri bangsa sepakat menggunakan Demokrasi Pancasila karena memahami betul taksonomi Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk dengan beribu pulau, ratusan suku dan banyak agama. Mereka juga memiliki suasana kebatinan yang sama. Merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi inlander atau bangsa kelas bawah,” kata LaNyalla.Karena itu para pendiri bangsa bersepakat untuk menggunakan sebuah sistem sendiri. Sistem yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur.“Dan kita semua tahu, para pendiri bangsa kita bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam perumusan lahirnya negara ini berlatar beragam. Mulai dari intelektual, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Wachid Hasyim dan Kiai Achmad Siddiq,” ungkap LaNyalla.Ia menambahkan, ciri utama dari Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi penjelmaan rakyat. Tidak sekedar perwakilan rakyat.“Mereka kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih petugas rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan arah tersebut. Artinya, rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk,” ulasnya.Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, konsep keterwakilan itu seperti halnya konsep Majelis Syuro yang sebenarnya sangat dikenal dalam Islam. Dimana sesuai Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, agama menjadi dasar negara ini.“Artinya sangat jelas bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan. Oleh karena itu negara ini tempat orang-orang yang beradab dan membangun peradaban dengan persatuan,” katanya.(Ida/LC)“Negara ini juga tempat semua perwakilan elemen bangsa yang disebut para hikmat untuk bermusyawarah. Demi menuju satu hakikat tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.Namun sistem demokrasi Indonesia dari konsep perwakilan berubah menjadi presidensial murni dengan mengadopsi sistem demokrasi liberal. Hal itu terjadi saat bangsa ini melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.“Yang kita lakukan saat itu adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen. Sistem Demokrasi Pancasila ditinggalkan. Naskah Pembukaan Konstitusi sudah tidak nyambung lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Bahkan Perubahan saat itu, menghapus total Penjelasan UUD 1945. Padahal Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah satu kesatuan yang utuh,” paparnya.Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut merupakan paradoksal terbesar dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana sistem demokrasi liberal melahirkan spirit sekularisme dan individualisme serta ekonomi kapitalistik. Sehingga Indonesia semakin karut marut dan dikuasai oleh Oligarki Ekonomi yang bersatu dengan Oligarki Politik. “Hari ini kita sudah merasakan dan mengalami situasi dimana kita sudah menjadi bangsa yang terpolarisasi dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan sesama anak bangsa.Dari sisi ekonomi, terjadi ketidakadilan yang melampaui batas dan nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara,” ungkap dia.Karena itu, LaNyalla sangat berharap, mahasiswa dan kalangan akademisi di perguruan tinggi membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa.Menurutnya mahasiswa bukan saja agent of change, tetapi juga agent of repair. Karena hakikat dari Intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal-hal yang dilihat tidak benar. “Rumusan yang digagas para pendiri bangsa tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi sudah sangat tepat untuk Indonesia. Untuk itu marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Pancasila. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar. Dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm,” ungkapnya.Hadir Wakil Rektor III UIN KHAS Dr. Hefni Zein, S.Ag., M.M yang mewakili Rektor, Para Dosen dan mahasiswa
strasi
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi amunisi dalam memenuhi kebutuhan TNI. \"Kemhan membuka seluas-luasnya industri pertahanan swasta yang memenuhi syarat untuk terlibat,\" kata Juru Bicara Kemhan Dahnil Azhar Simanjuntak ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Hal itu, lanjut dia, sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memperkuat industri pertahanan domestik. Dahnil membenarkan kebutuhan amunisi Kemhan sebanyak 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan TNI hingga 2023. Sementara itu, PT Amerind Global akan membangun pabrik amunisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk memenuhi kebutuhan amunisi untuk TNI. Direktur Utama PT Amerind Global Mayjen TNI (Purn) George E. Supit mengatakan, pihaknya telah menggandeng tiga perusahaan alutsista ternama asal Amerika Serikat yaitu Northrop Grumman, Bliss, dan Olin/Winchester untuk membangun pabrik amunisi di Indonesia, khususnya amunisi kaliber 5.56 mm. Menurut Supit, keinginan membangun pabrik munisi di dalam negeri itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan amunisi sebanyak 5 miliar amunisi yang telah direncanakan oleh Kemhan untuk kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI. \"Menhan (Prabowo Subianto) memberikan kesempatan kepada swasta untuk bisa membangun pabrik amunisi karena dalam kebijakan beliau akan mengadakan 5 miliar butir amunisi, untuk kebutuhan TNI, baik untuk cadangan maupun operasional kegiatan,\" ujarnya dihubungi secara terpisah. Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu mengaku amunisi dari perusahaan alutsista asal Amerika Serikat yang kini telah menjadi principal PT Amerind Global telah menjalani uji amunisi di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat (Dislitbangad). \"Amunisi ini sudah kita uji di Dislitbang Angkatan Darat yang laboratorium nya ada di Batu Jajar. Amunisi yang sudah kita uji ada 3 jenis, yaitu kaliber 5.56 mm, kaliber 7.62 mm, dan kaliber 12.7 mm, dan semuanya sudah dinyatakan lulus uji. Dan kita sudah dapat sertifikat nya, sudah disertifikasi jadi kami jamin amunisi ini sangat layak digunakan untuk TNI,\" papar Supit. Oleh karena itu, dia berharap PT Amerind Global dapat membantu, mendukung pengadaan amunisi 5.56 mm yang menjadi kebutuhan Kementerian Pertahanan itu. Rencana pembangunan pabrik amunisi sudah disetujui oleh Kemhan. Kemhan RI dan Kementerian ATR/BPN sudah menyetujui untuk mendirikan pabrik amunisi bertaraf internasional di atas lahan seluas 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri. \"Pabrik amunisi di KEK Galang Batang, Bintan akan mampu memproduksi 360 juta/tahun,\" tutur purnawirawan jenderal bintang dua ini. Namun demikian, tambah Aster Panglima TNI tahun 2018 itu, saat ini proses pendirian pabrik amunisi berteknologi tinggi itu masih menunggu proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). \"Kalau sudah ada AMDAL dari KLHK, nanti diserahkan ke Kemhan RI, baru kemudian Kemhan yang mengeluarkan izin pendirian pabrik di tempat yang sudah ditentukan oleh Kemhan,\" ujar Supit.(Ida/ANTARA)
POPULER
