POLITIK
Pendampingan Trauma "Healing" Korban Gempa Cianjur dari TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) memberangkatkan tim psikologi dari Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) khususnya unit trauma \"healing\" untuk membantu pendampingan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11).\"Pemberangkatan satuan setingkat regu trauma \'healing\' ini merespons perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,\" kata Letkol Laut (KH) Joko Parjianto selaku Pimpinan Tim Psikologi TNI AL melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan Laksamana TNI Yudo Margono langsung memerintahkan agar segera membantu korban gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan sarana, dan prasarana.Tim Psikologi TNI AL tersebut bergabung bersama Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi.Trauma \"healing\" adalah suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis, seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu.Pada Rabu (23/11) tim trauma \"healing\" telah diberangkatkan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma TNI Edi Krisna Murti dari Juanda Sidoarjo dan bergabung di lokasi bencana di bawah kendali operasi Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto selaku Dansatgas PRCPB TNI AL.Sebelumnya telah diberangkatkan tim aju untuk meninjau daerah pengungsian serta melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban gempa dan dampak psikis yang dialami.Tim di lapangan bersama lembaga-lembaga terkait lainnya bergegas mengumpulkan korban khususnya anak-anak untuk diberikan terapi trauma \"healing\" guna mengurangi rasa trauma yang terjadi.Bentuk dukungan yang dilakukan, khususnya kepada anak-anak, misalnya menggambar, menyanyi, mendongeng, melakukan permainan yang menyenangkan, bermain dengan cara berkelompok, dan berkolaborasi.(Sof/ANTARA)
Sinyal Nasdem Keluar dari Pemerintahan Jokowi Menguat, Tahu Diri Sebelum Ditendang?
Jakarta, FNN - Ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Ini dapat dilihat dari koalisi yang semula dibangun antara Gerindra dengan PKB yang mulai berantakan, juga Koalisi Indonesia Bersatu yang sejak awal juga berantakan. Yang menarik dan yang selama ini selalu dikritik keras adalah kritik terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap, dalam hal ini mendua, tidak mau meninggalkan pemerintahan Jokowi, tetapi juga tidak mau disebut antitesa. Padahal, sejak beberapa bulan lalu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tapi dia belum juga mencabut anggotanya dari kabinet Jokowi. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin, dalam rapat revisi Undang-Undang IKN, tergambarlah peta koalisi. Enam partai pendukung pemerintah mendukung dilakukannya revisi, sedangkan PKS dan Demokrat menolak. Sementara, Nasdem abstain, dengan alasan sedang ada pembahasan. Ada kemungkinan ini menunjukkan bahwa Nasdem sudah mulai mengirim sinyal. Mengomentari kondisi ini, Rocky Gerung dalam Channel YouToube Rocky Gerung Official edisi Kamis (24/11/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Akal sehatnya sudah mulai pulih, atau memang dia sudah mendapat sinyal bahwa dia mau ditendang dari kabinet.” Dari awal, menurut Rocky, FNN sudah menyarankan pada Nasdem untuk mundur daripada ditendang. Boleh saja melakukan akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. “Kita akan lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Artinya, dia tidak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan, yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Jadi, kita mau tunggu dia punya aset apa untuk mengusung Anies,” ujar Rocky. Biasanya, kalau sudah tidak ada akses di kabinet maka akan jadi ormas. Nasdem jadi partai karena ada akses di kabinet. “Itu sebetulnya ukuran terakhir dan saya kira Pak Surya Paloh sudah ngerti itu dan dia akan ambil risiko itu,” tambahnya. “Kalau itu terjadi, Anies betul-betul akan muncul sebagai tokoh antitesis. Nasdem akhirnya akan jadi antesis Jokowi kalau tanda-tandanya begini. Tetapi, Pak Jokowi juga tahu bahwa masih ada beberapa sprindik,” ujar Rocky. Kita tunggu saja langkah Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekadar abstain. (sof)
Laman Resmi Presiden Jokowi Adalah presidenri.go.id
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menegaskan laman resmi untuk situs web Presiden Jokowi adalah presidenri.go.id\"Kami sangat menyayangkan pemberitaan seperti ini yang tidak ada konfirmasi ke kami, padahal alamat resmi adalah presidenri.go.id,\" kata Bey di Jakarta, Kamis.Sebelumnya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain.Saat dibuka, lama presiden.go.id hanya menampilkan pengumuman berlatar warna putih dan abu-abu.Pada kotak pengumuman, tertulis \"MOHON KEMBALI DI LAIN WAKTU. Maaf, situs yang anda coba akses saat ini tidak tersedia karena sedang dalam proses penyelesaian pembayaran sewa nama domain. Jika Anda adalah pengunjung situs ini, silakan menghubungi pengelola domain situs ini.\"\"Jika Anda adalah pengelola domain situs ini, silakan klik di sini untuk melakukan permohonan invoice,\" demikian tertulis dalam kotak keterangan sambil mencantumkan nomor kontak WhatsApp atas nama PANDI untuk informasi lanjutan, dan WhatsApp Kominfo untuk penyelesaian administrasi.Ketua CISSReC Pratama Persadha menyebut situs presidenri.go.id dan presiden.go.id adalah milik pemerintah, sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, Pratama menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.(Ida/ANTARA)
TMMD 2023 Bisa Diarahkan untuk Memperbaiki Infrastruktur di Cianjur
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebutkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2023 bisa diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa di Cianjur dan daerah bencana lainnya.\"Bisa, makanya di TMMD ada dua sasaran. Sasaran fisik dan nonfisik. Yang nonfisik kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ramah lingkungan,\" kata Agus di sela Rapat Paripurna TMMD Ke-115 Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis. Perbaikan infrastruktur itu berupa perbaikan jalan rusak, rumah tidak layak huni dan lainnya sehingga dapat meringankan beban warga yang menjadi korban gempa.TMMD adalah salah satu wujud operasi Bakti TNI yang terintegrasi dan terpadu antarlintas sektoral guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.Kegiatan TMMD pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama serta bersatu padu untuk membangun daerah.Untuk membantu evakuasi korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, kata Agus, TNI AD telah mengerahkan sebanyak 2.400 personel.\"Hari ini mungkin kita akan tambah lagi supaya lebih cepat penanganannya,\" kata Wakasad.Personel yang dikerahkan itu tidak hanya melakukan evakuasi korban gempa, melainkan juga membantu korban yang mengalami luka-luka akibat gempa.\"Ada yang bertugas melakukan pencarian, ada tenaga medis, kemudian dapur lapangan. Kami siapkan 10 dapur lapangan, tenda-tenda pengungsian, tenda-tenda kesehatan,\" kata jenderal bintang tiga ini.Bahkan, TNI AD mengerahkan anjing pelacak dari K-9 Kopassus untuk membantu melakukan pencarian korban gempa yang saat ini belum ditemukan.\"Kami juga mengirimkan tim psikolog untuk membantu mengatasi masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana tersebut,\" kata Agus.(Ida/ANTARA)
Diberitakan Masuk Angin, Ketua DPD RI: "Saya Bersumpah Tak Ada Barter Politik dengan Jokowi"
Jakarta, FNN - Pernyataan dari ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattality, menjadi perbincangan yang menarik dan kontroversial, sejak kemarin. Hal itu terjadi karena menyangkut perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Kalau soal Dekrit dan kembali ke Undang-Undang Dasar ’45, orang mungkin jarang yang ingat. Yang diingat orang hanya perpanjangan masa jabatan presiden 2 sampai 3 tahun. Bahkan, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sempat menyebut La Nyalla “masuk angin”. Rupanya sebutan ini membuat La Nyalla tidak berkenan, sehingga secara fair Hersubeno Arief memberikan hak jawab kepada La Nyalla Mattality dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (24/11/22). Dalam edisi hak jawab ini, dihadirkan pula Rocky Gerung. “Ya, saya menikmati badai yang ditiupkan Pak La Nyalla, semua orang merasa terguncang. Padahal di belakang itu ada konsep akademis, ada konsep politis, ada konsep kenegaraan, dan kalau dia dicampur maka bingung yang mana arahnya, La Nyalla yang negarawan, yang politisi, atau yang mencari gara-gara,” ungkap Rocky. Berikut klarifikasi La Nyalla. “Posisi saya sebagai negarawan, saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa merajut bangsa agar bangsa kita bisa sejahtera, tidak terjadi polarisasi. Saya mau tanya: kita ini mau cari presiden melalui Pilpres langsung atau melalui MPR? Kalau saya sudah tegas katakan saya ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian diadendum. Itu berarti saya tidak berpikir Pilpres secara langsung, saya berpikir Pilpres melalui MPR. Karena saya sudah berjuang mulai dari amandemen untuk memasukkan independen, nggak bisa. Kemudian kita berjuang yang sudah ditentukan PT 20% kita berjuang untuk 0%, tidak bisa. Akhirnya semua berjalan dengan seterusnya ada Pemilu 2024. Kemudian saya mau katakan bahwa kita ini mau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli atau UUD tahun 2002. Kalau Pilpres secara langsung, itu konstitusi betul, tapi 2002. Kalau saya sebagai negarawan berpikir bagaimana caranya saya bisa meneruskan perjuangan pendiri bangsa.” “Saya punya konsep sebagai seorang negarawan, konsep saya itu kembali presiden mengeluarkan Dekrit, setelah itu diadendum. Sambil diadendum, Presiden bersama DPR dan DPD silahkan meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai pemerintahan yang sudah terpilih dengan menggunakan undang-undang 2002.” “Kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang Dasar ‘45 yang pertama kita harus bisa lakukan adalah membatalkan Pemilu tahun 2024, caranya bagaimana saya nggak tahu, terserah sama orang yang mau kembalikan Undang-Undang 1945. Tapi, kalau tidak ada cara, kemudian Pemilu tahun 2024 dilaksanan, yang ada di dalam otak saya ini sudah sama saja kita akan menyengsarakan rakyat 5 tahun kemudian. Karena sejak adanya 2002, bumi, air, kemudian harta karun kita yang ada di bumi, tidak kita kuasai, tapi dikuasai oleh oligarki.” “Untuk membatalkan, ada dua jalan yaitu membatalkan Pemilu 2024; dan membatalkan pemilu 2024 dengan cara perpanjangan. Saya berpikir praktis saja, kalau memang itu mau diubah kembali pada Dekrit, kita kembalikan masa kira-kira bisa satu tahun ya satu tahun selesai, kalau nggak bisa 2 tahun, dia selesai. Ini tergantung tim yang mengubah. Itu maksud saya.” Menanggapi peristiwa ini, setelah mendengar klarifikasi La Nyalla, Rocky Gerung mengatakan, “Saya ikuti perdebatan publik dua hari dan tajam sekali itu. Dan memang keliru kalau menyebut bahwa La Nyalla masuk angin. Itu salah. Yang terjadi La Nyalla menghembuskan badai. Badai itu yang kemudian jadi perbincangan antara mereka yang percaya dan mereka yang nyinyir, antara mereka yang pesimis dan mereka yang optimis. Saya sebut ini proposal La Nyalla yang menghentakkan kesadaran kita bernegara.” Menurut Rocky Gerung, ada wilayah-wilayah yang kritis dari proposal: pertama, publik menginginkan ada satu perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif itu bukan melalui pemilu, tetapi harus melalui sesuatu yang radikal. Proposal ini proposal radikal karena sifatnya Dekrit yang artinya, ada kedaruratan. Kalau kita baca psikologi publik, semua orang merasa negara ini dalam keadaan darurat, karena tidak percaya lagi bahwa sistem ini akan disempurnakan melalui pemilu 2024. Jadi, kedaruratan itu juga inline dengan sifat dari Dekrit. “Dengan kata lain, proposal dekrit itu sesuai dengan psikologi publik yang menghendaki ada satu radikal break,” tandas Rocky. Proposal Pak La Nyalla ini merupakan satu interupsi yang luar biasa, yang membuat orang kaget. “Itu poin penting dari seseorang yang berupaya untuk mencari jalan di tengah kebuntuan,” ujar Rocky. Kalau Mahkamah Konstitusi menolak argumen judicial review, itu artinya dia tidak mampu untuk menghasilkan jalan keluar dari kebuntuan politik. Sekarang yang kasak kusuk jadi capres ini kan dimulai dari PT 20%: Anies bingung, Prabowo disandera oleh Jokowi, Airlangga dipuji dikit sudah merasa di atas angin, Ganjar cemas-cemas. “Mental politisi kita betul-betul dungu, dia pemimpin tapi akhirnya musti tunggu Pak Jokowi keputusannya,” jelas Rocky. Jadi, keadaan ini membuat rakyat merasa buat apa ada Pemilu kalau setiap calon presiden mesti tunggu restu dari Jokowi. Dalam proposalnya Pak La Nyalla mendalilkan demi kepentingan rakyat banyak, tetapi menurut Rocky hari-hari ini rakyat banyak justru tidak lagi percaya pada Pak Jokowi. Di antara buktinya, Kompas kemarin membuat riset dan hasil riset menunjukkan bahwa rakyat yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi itu akan bermutu, itu tinggal 15%. Jadi justru kalau sesuatu itu disentuh oleh Pak Jokowi jadi berantakan, lanjutnya. Jika akhirnya rakyat bereaksi pada proposal Pak La Nyalla, menurut Rocky, itu karena mereka melihat di situ ada yang inkonsisten: pertama mengusulkan sesuatu yang radikal, bagus, dekrit, untuk menghentakkan bangsa ini bahwa ada yang nggak beres, tetapi kemudian disusulkan dengan perpanjangan masa jabatan. Kondisinya akan lain kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi masih punya semacam tabungan moral, seperti Gus Dur mengeluarkan Dekrit, seperti Bung Karno mengeluarkan Dekrit. “Masalahnya, apakah Pak Jokowi sekarang punya kapasitas moral untuk mengatakan saya keluarkan Dekrit demi bangsa?” Kita percaya bahwa secara institusi hanya presiden yang mampu mengeluarkan Dekrit demi bangsa, demi bangsa yang lagi cemas, demi bangsa yang sedang kehilangan arah. Tetapi, masalahnya orang nggak percaya kalau Jokowi yang mengeluarkan Dekrit. Jadi ketegangan di situ. Tapi publik merasa kalau yang mengeluarkan Dekrit adalah presiden yang bernama Jokowi, itu cuma 15% orang yang akan ikuti, tambah Rocky. “Jadi, yang saya hitung jangan sampai teori Dekrit itu justru dibatalkan oleh opini publik yang tidak sepakat pada orang yang akan mengeluarkan, bukan pada dekritnya. Jadi orang anggap dekritnya bagus tetapi pelaksana dekrit itu yang buruk,” jelas Rocky. Tetapi, sambung Rocky, dia menangkap dari pembicaraan teman-teman di HTN agar memberi kesempatan kepada Pak La Nyalla untuk menunjukkan konsep akademis itu dan menguji pikiran itu. Jangan dibantah dengan seolah-olah menganggap bahwa ada kepentingan. Memang aturannya yang mesti kita perbaiki, di mana pun tempat kita memilih Presiden. Kalau di MPR, orang akan menghitung lagi, efisien atau tidak. Memang efisien, tapi potensi manipolitik sangat buruk karena lebih mudah disogok. Kemudian, lanjut Rocky, kita tahu pak Jokowi diasuh oleh oligarki, jadi memperpanjang Pak Jokowi artinya memperpanjang juga napas oligarki. Kalau mau, lepaskan dulu rantai belenggu oligarki pada Jokowi, baru kita izinkan Jokowi berpikir tentang kenegaraan. Karena sementara ini Pak Jokowi tidak berpikir tentang negara, dia berpikir tentang bisnis, tentang oligarki. Sementara itu, dalam kesempatan ini Hersu memberikan klarifikasi bahwa dirinya menulis “masuk angin” itu dalam tanda petik. Dalam tradisi jurnalistik itu adalah sebuah pertanyaan, bukan tuduhan. Itu yang harus dipahami. “Saya juga dalam stand point yang sama, soal kembali ke dekrit itu kita sepakat karena itu mekanisme konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ’45, tetapi yang menjadi masalah, sama dengan Bung Rocky, banyak orang yang terlalu berpikir apakah tidak terlalu naif menilai bahwa Pak Jokowi itu akan dengan sukarela setelah diberikan kewenangan diperpanjang masa jabatannya dan melakukan Dekrit, kemudian beliau tiba-tiba mundur setelah tugasnya selesai? Karena Pak Jokowi sekarang bersama timnya sedang berjuang dengan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan,” pungkasnya. (ida)
Keputusan DPR Ganti Hakim MK Tidak Bisa Diubah Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengubah keputusan DPR RI soal penggantian hakim konstitusi yang diajukan DPR RI.\"Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; dan presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan lembaga negara yang lain dalam hal ini adalah DPR,\" kata Pratikno usai menghadiri pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Presiden Jokowi, Rabu, menyaksikan pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan Guntur sebagai hakim konstitusi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 114 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.Dalam tatanan kenegaraan, Pratikno menjelaskan presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif tidak bisa menganulir keputusan lembaga legislatif DPR. \"Jadi, presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR, dalam hal ini adalah pengusulan penggantian hakim MK,\" jelasnya.Selain itu, lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat kewajiban administratif bagi presiden untuk menindaklanjuti keputusan DPR ke dalam keppres.\"Jadi, itu adalah kewajiban administratif yang harus dilakukan oleh presiden. Jadi, atas dasar itu, kemudian presiden sudah menerbitkan Keppres Nomor 114 tahun 2022 beberapa waktu yang lalu,\" kata Pratikno.Presiden Jokowi menandatangani keppres pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi sejak 3 November 2022. Namun, kata Pratikno, Jokowi sibuk mengikuti berbagai agenda internasional sejak awal November, sehingga pengucapan sumpah atau janji oleh Guntur Hamzah baru dilakukan hari ini.\"Ada kesibukan Bapak Presiden (Jokowi) yang luar biasa di KTT ASEAN, di KTT G20, dan juga di KTT APEC. Beliau tidak berada di Jakarta, maka baru pada hari ini dilakukan pelantikan,\" kata Pratikno.Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI pada 29 September 2022, Komisi III DPR sepakat tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi. DPR juga sekaligus menetapkan Guntur Hamzah yang saat itu menjabat sekretaris jenderal MK menjadi hakim konstitusi berdasarkan pengajuan DPR.\"Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usul lembaga DPR atas nama Aswanto, dan menunjuk saudara Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR,\" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR saat itu.Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakanb pencopotan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu karena kinerjanya dinilai mengecewakan. Bambang menyebut Aswanto kerap menganulir produk hukum yang dibuat DPR.\"Tentu kami kecewa karena setiap produk DPR selalu dianulir sama dia (Aswanto). Padahal dia wakilnya dari DPR. Kalau kamu mengusulkan seseorang untuk menjadi direksi di perusahaanmu dan dia mewakili owner, kebijakanmu tidak searah dengan owner gimana? Itu nanti bikin susah,\" kata Bambang Wuryanto.(Sof/ANTARA)
Tiba-tiba Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Ketua DPD Masuk Angin?
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berubah. Inilah komentar publik tentang narasi yang disampaikannya tentang perpanjangan masa jabatan presiden. “Jadi marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta\'ala, agar keputusannya selalu tepat. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statemen bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan Dekrit kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu, sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang, mau 2 tahun mau 3 tahun, silahkan. Yang penting adendumnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR.” Ini adalah pernyataan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattality, dalam forum dialog ekonomi bisnis Munas Hipmi yang digelar setelah acara pembukaan. “Ya, musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi ke-17, di kota Solo, di kampung halaman Pak Jokowi, tampaknya selain menjadi ajang adu jotos di antara peserta, juga menjadi satu perhelatan yang agendanya jauh lebih besar dibandingkan sekadar pemilihan ketua umum yang baru,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (22/11/22). Menurut Hersu, agenda besarnya adalah pematangan sekaligus semacam aba-aba dihidupkannya kembali gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau gerilya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Sinyal itu bukan hanya datang dari Pelaksana Tugas Ketua Umum Hipmi, Eka Sastra, dan Ketua Badan Pembina Hipmi sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, ketika menyampaikan pidatonya pada pembukaan, tetapi pernyataan yang lebih tegas juga datang dari ketua DPD RI, La Nyala Mattalitti, seperti tampak dalam kutipan penggalan pidato di atas. La Nyala adalah tokoh senior yang pernah menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah Hipmi Jawa Timur. Menurut Hersu, pernyataan dari Pak La Nyalla yang disampaikan secara tegas seperti di atas pasti mengejutkan kita semua. Ini semacam gong dari guyonan atau sindiran yang selama disampaikan di berbagai acara Hipmi mengenai pentingnya perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh PLT Ketua Umum dan juga Bahlil, dalam pembukaan Munas. “Kalau Hipmi dan Bahlil, kita tidak kaget karena kita tahu bahwa Bahlil adalah salah satu operator gerakan tiga periode dan dalam berbagai kesempatan dia menyampaikan hal ini. Tetapi, kalau yang menyampaikan adalah Pak La Nyala, ada apa dengan ketua DPD ini? Apakah dia sudah masuk angin dan berhasil digerilya, dioperasi, oleh tim gerilyawan perpanjangan masa jabatan Jokowi? Saya sangat yakin pernyataan La Nyala Mattality ini membuat banyak orang, bukan hanya saya, bertanya-tanya, ada apa ini sesungguhnya, ada agenda apa?” ujar Hersu. Menurut Hersu, selama ini La Nyala dikenal sebagai pejabat tinggi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Statement-statemen politiknya sangat keras, terutama berkaitan dengan penguasaan aset negara oleh para oligarki dan bagaimana oligarki sudah mengendalikan bangsa ini. Bahkan, banyak yang menyebut bahwa La Nyala adalah pejabat tinggi pemerintah, tapi rasa LSM, bahkan rasa oposisi. Selain itu, kita juga tahu bahwa La Nyalla dikenal sebagai pengkritik keras praktik bernegara kita yang amburadul pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang juga sering disebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Melalui forum di DPD, dia sangat aktif memfasilitasi kelompok-kelompok yang mendorong agar negara ini kembali kepada UUD 1945, bukan UUD palsu yang sudah diamandemen. Namun, usulan bahkan dorongan untuk kembali ke UUD ‘45 yang asli sampai sekarang masih menghadapi jalan buntu, tidak ada dukungan dari partai politik. Bahkan, banyak kalangan civil society dan ahli hukum tata negara yang tidak sepakat. “Kalau sekarang situasi Indonesia ini acak kadul dalam kehidupan berbangsa bernegara, ini bukan semata karena UUD 1945. Kalaupun kembali ke UUD ’45, juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis lain yang diajukan: Apakah dengan mendorong Jokowi mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD ’45 dan sebagai konsekuensinya Jokowi itu bisa memperpanjang masa jabatannya 2 tahun atau 3 tahun? La Nyala sudah memiliki jalan kompromi, jalan pragmatis sehingga untuk mendapatkan dukungan kembali ke UUD \'45, satu-satunya cara adalah presiden mengeluarkan Dekrit, dan sebagai imbalannya Jokowi mendapatkan perpanjangan jabatan,” tambah Hersu. Dekrit memang adalah salah satu jalan keluar yang diatur dalam hukum tata negara kita yang bisa dilakukan ketika pintu amandemen melalui MPR tertutup. Perpanjangan masa jabatan Jokowi, khususnya mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode, itu juga terhalang proses amandemen di MPR yang pintunya sudah digembok oleh partai-partai politik, bahkan oleh partai politik pemerintah, khususnya PDIP, yang menjadi partai Pak Jokowi dan partai pengusung Pak Jokowi, lanjut Hersu. Kembali pada pertanyaan apa sesungguhnya agenda besar di balik pernyataan La Nyalla Mattality. “Sampai sekarang saya belum mendapat jawaban. Saya sudah mengontak langsung Pak La Nyalla dan orang-orang dekatnya, namun belum dapat jawaban,“ ungkap Hersu “Jadi kita enggak tahu ini ada agenda apa dan manuver politik apa yang dilakukan oleh ketua DPD. Tapi satu hal yang saya kira bisa kitas pastikan dari Munas Hipmi di Solo bahwa tampaknya gerilya politik untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi itu saat ini jauh lebih serius. Apalagi ternyata sudah melibatkan anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden. Kita tunggu bagaimana reaksi parpol, khususnya PDIP, yang selama ini paling keras menentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Yang jelas, meskipun pemerintah sekarang katanya sedang menyiapkan Pilpres atau Pemilu secara serentak pada tahun 2024, tetapi sekarang mulai terbuka bahwa gerakan memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi itu masih terus berlangsung,” pungkas Hersu. (ida)
Sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia-Filipina Dibuka Danlantamal
Manado, FNN - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Laksamana Pertama TNI Nouldy J. Tangka, selaku Wakil Ketua Komite Perbatasan Indonesia membuka pelaksanaan Sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia-Filipina ke-39 Tahun 2022 di Manado, Selasa.Kegiatan ini lakukan secara virtual antara delegasi Indonesia dengan delegasi Filipina melalui konferensi video, untuk delegasi Indonesia pelaksanaan di Markas Komando Lantamal VIII dan delegasi Filipina di Eastern Mindanao Command.Danlantamal VIII Nouldy Tangka pada kesempatan tersebut antara lain mengatakan bahwa kegiatan ini membahas permasalahan dan tantangan khususnya di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga stabilitas sebagai negara tetangga yang memiliki budaya dan kepentingan yang sama.\"Stabilitas di wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab kedua negara untuk memastikan keamanan warga negara dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional,\" katanya.Rapat yang dilaksanakan selama dua hari 22-23 November 2022 tersebut sejalan dengan salah satu perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yakni jalin soliditas, dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan.Sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia-Filipina saat ini merupakan sidang yang ke-39 dan bertindak selaku tuan rumah Komite Perbatasan Indonesia.Hadir pada kegiatan tersebut antara lain Konsulat Jenderal Republik Filipina di Manado Han Angelica C. Escalona, Danguskamla Koarmada II Laksma TNI I Gung Putu Alit Jaya, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis.(Ida/ANTARA)
Revolusi, Jalan Lain Perubahan Indonesia
Jakarta, FNN - Para aktivis Pro Demokrasi (Prodem) mengadakan diskusi publik yang bertema \"Pemilu 2024 di Simpang Jalan, Pembaharuan Demokrasi atau Perebutkan Kekuasaan Belaka\" di Sekretariat Prodem, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022). Menghadirkan tiga pembicara utama dalam diskusi, Paulus Januar (Pengamat Sosial), Desyana Zainudin (Senator Prodem), dan Joni Sujarman (Aktivis 98). Sebagai pembicara pertama, Desyana mengatakan bahwa yang berada di simpang jalan bukanlah pemilunya, melainkan kegalauan rakyat terhadap situasi saat ini. \"Kegalauan kita inilah yang berada di persimpangan jalan,\" ungkap Desyana. Desyana menjelaskan bahwa dengan sistem dan rezim saat ini sebagai penyelenggara pemilu, maka akan membawa pemilu yang lebih buruk dari pada sebelumnya. \"Pemilu cuma dijadikan pergantian kekuasaan belaka, tanpa melihat representasi kita ke depan,\" jelasnya. Ucapan Desyana pun didukung oleh Joni yang mengatakan bahwa pemerintah yang demokratis adalah yang kedaulatan dari rakyat, dan dapat dinikmati serta bermanfaat untuk rakyat. Bila tidak dapat dinikmati oleh rakyat, itu berarti hanya ilusi. Joni berpendapat bahwa pemilu tidak menyelesaikan masalah. Hal itu karena sistem yang menyokong orang kaya yang berserikat. \"Mereka membuat Undang-undang, peraturan dan lain-lainnya berpihak untuk kepentingan mereka. Jadi, bisa dipastikan hasilnya bahwa pemerintahan yang akan terbentuk itu tidak akan mampu untuk memajukan penghidupan rakyat, tetapi memajukan penghidupan mereka para kapitalis ini, Oleh sebab itu Joni merasa pesimis dengan pemilu yang dia nilai menjadi jalan masuk oligarki untuk mencengkram kekuasaan, hingga dirinya tidak mendukung adanya pemilu. \"Saya salah satu orang yang tidak sepakat dengan pemilu karena itu jalan masuk Indonesia tidak akan mencapai apa yang seperti dicita-citakan kemerdekaan ini,\" tukasnya. Aktivis 98 itu juga menyampaikan untuk mencari jalan keluar di luar pemilu dengan mendorong perubahan dan kehendak bersama, serta tidak berkompromi dengan rezim yang berkuasa. Sedangkan Pengamat Sosial, Paulus masih optimis dengan pemilu. Tetapi, bila perubahan itu tidak terjadi, dia berpendapat cara lainnya adalah revolusi. \"Jadi, perubahannya bagaimana? Secara teoritis adalah dengan menumbuhkan kesadaran rakyat,\" ujarnya. (Rac)
Sebanyak 400 Prajurit Korps Marinir Dikirim untuk Membantu Korban Gempa Cianjur
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) mengirimkan 400 prajurit Korps Marinir, yang tergabung dalam Satgas TNI AL Peduli Cianjur, untuk membantu evakuasi dan pencarian korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.\"Sekarang ini masih tanggap darurat, pada pagi ini kami kirim prajurit Marinir sebanyak 400 personel yang nanti akan membantu evakuasi maupun pencarian korban gempa,\" kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat melepas keberangkatan 400 prajurit Marinir dengan menggunakan 25 truk di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.Selain evakuasi dan pencarian korban gempa, kata dia, personel Marinir juga akan membantu memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa bumi, seperti jaringan komunikasi dan jalan.\"Saya harap prajurit yang kami kerahkan ke sana dapat membantu pencarian korban dan evakuasi, serta membantu membangun sarana dan prasarana yang rusak. Kami akan garap bersama dengan BPBD maupun instansi terkait dan tanggap darurat yang ada di Cianjur,\" jelas Yudo.Selain itu, TNI AL juga akan menyerahkan bantuan sembako kepada warga Cianjur yang menjadi korban gempa. \"Karena ini sifatnya masih awal, sehingga apa yang siap sekarang ini kami berangkatkan dulu. Apabila sudah terkumpul, akan kami giring ke sana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di Cianjur,\" katanya.Rencananya, personel Korps Marinir akan bertugas selama 7-14 hari ke depan karena kondisi saat ini masih tanggap darurat. \"Nanti kami melihat situasi. Kalau tanggap darurat bisa 7-14 hari, tapi kami lihat situasi di sana. Kalau memang di sana sudah bisa normal, kami tarik tim; tetapi bila masih dibutuhkan, maka akan bertugas hingga selesai,\" katanya.Sebelumnya, Senin malam (21/11), TNI AL juga telah mengirimkan 38 tim kesehatan untuk membantu korban yang mengalami luka-luka. \"Pada tadi malam kita berangkatkan 38 tim medis,\" kata Yudo. Dari 38 tim medis itu, sembilan orang di antaranya ialah dokter umum, dokter spesialis bedah, dokter spesialis tulang, dan dokter spesialis anestesi.TNI AL juga akan menyiapkan rumah sakit lapangan (rumkitlap) yang berada di Pasmar 2 di Karangpilang, Surabaya untuk dikirim ke Cianjur guna merawat korban luka-luka terdampak gempa. \"Ini juga sedang kami siapkan rumah sakit lapangan di Pasmar 2 di Karangpilang, yang nanti akan dibawa ke Cianjur. Makanya, Marinir dikirim kesana untuk mencari lokasi yang luas karena sarananya sangat besar sekali,\" kata Yudo.Rumkitlap tersebut memiliki fasilitas cukup baik, seperti memiliki tempat untuk operasi bedah, unit layanan intensif (ICU), dan bisa merawat 100 pasien. Selain personel dan tim medis, TNI AL juga mengirimkan alat berat, seperti ekskavator. \"Saya kira Yon Zeni bisa ikut dikirim ke sana untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak,\" ujar Yudo.(Ida/ANTARA)
POPULER
