POLITIK
TNI Berusaha Maksimal Mendukung Misi Perdamaian PBB
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung seluruh misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).\"TNI akan berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk mendukung seluruh misi perdamaian UN (PBB),\" katanya, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, Senin.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menerima audiensi para pejabat senior PBB, di antaranya Director Division For Special Activities UNDOS Rick Martin.Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Andika mengutarakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh Indonesia dalam misi perdamaian adalah perawatan dan pemenuhan kebutuhan suku cadang di area operasi.Menurut Panglima, akan lebih baik apabila PBB yang menangani kebutuhan akan pemeliharaan. \"Saya pikir itu akan menjadi lebih baik,\" ucap Andika Perkasa. Faktor yang memperlambat atau mengurangi tingkat kesiapan Indonesia, tambah Andika, adalah berusaha untuk menjaga kondisi kendaraan operasional hingga kendaraan tempur yang dibawa dari Indonesia.\"Jika kami harus mengirim suku cadang-suku cadang kecil untuk operasi bulanan dari sini, biaya pemindahannya saja sudah signifikan,\" katanya.Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kepada Rick Martin untuk mendiskusikan masukan dari Indonesia bersama dengan para staf di PBB. \"Jika pada masa depan PBB bisa menanganinya sendiri, itu lebih baik. Saya pikir itu akan bekerja lebih baik,\" tuturnya.Sementara itu, Director Division For Special Activities UNDOS Rick Martin menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi Indonesia dalam membantu pemeliharaan perdamaian. \"Bukan hanya angka, tetapi seperti yang tadi dikatakan, yaitu mengenai kualitas,\" kata Rick Martin.(Ida/ANTARA)
Misi Perdamaian Dunia Kebanggaan Prajurit
Manado, FNN - Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI M. Luthfie Beta mengatakan bahwa menjalankan tugas dan misi perdamaian dunia adalah kebanggaan untuk seorang prajurit.\"Tidak semua orang dapat mendapatkan kesempatan tersebut, untuk itu laksanakan dengan sungguh-sungguh dan jangan lengah tetap berorientasi pada tugas pokok demi keberhasilan tugas,\" kata Kasdam mewakili Pangdam XIII/ Merdeka Mayjen TNI Denny Tuejeh, di Manado, Senin, setelah menyaksikan paparan Danbrigif 22/Otamanasa Kodam XIII/Merdeka Kolonel Inf Made Sandy Agusto selaku Komandan Latihan tentang kesiapan pelaksanaan Latihan Dalam Satuan (LDS) Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kongo XXXIX-E/Monusa Kongo.Dalam rangka berkontribusi dalam misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, Kodam XIII/Merdeka ditunjuk untuk menyiapkan satuannya yaitu Yonif 713/Satya Tama untuk melaksanakan misi perdamaian dunia sebagai Satgas BGC XXXIX-E/Monusco Kongo TA 2022.Kasdam mengatakan laksanakan latihan dengan baik apa diberikan selama pelatihan, pembekalan berbagai materi, aplikasikan apa yang telah dilatihkan, semua itu adalah demi keberhasilan pelaksanaan tugas.Selama kurang lebih satu bulan ke depan para prajurit Yonif 713/Satya Tama akan melaksanakan LDS dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas BGC TNI XXXIX-E/Monusa Kongo, yang dilaksanakan di Mako Yonif 713/Satya Tama.Pemaparan yang dilaksanakan di Ruang Yudha Makodam, dihadiri antara lain para Asisten Kasdam XIII/Merdeka serta para Pejabat Utama DAN/Ka di lingkungan Kodam XIII/Merdeka.(Ida/ANTARA)
Peraturan Bawaslu RI Diharapkan Bisa Segera Diselesaikan
Purwokerto, FNN - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengharapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI segera menyelesaikan semua Peraturan Bawaslu RI karena tahapan Pemilu 2024 telah berjalan.\"Bawaslu RI perlu menyelesaikan semua Perbawaslu (Peraturan Bawaslu), termasuk Perbawaslu Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Perbawaslu Pencegahan, penegakan hukum ini perlu diselesaikan,\" tegasnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Kaka mengatakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Bersama Komunitas Wartawan dan Pegiat Media Sosial Bawaslu Kabupaten Banyumas.Ia mengaku melihat adanya keterlambatan yang dilakukan Bawaslu RI dalam menyelesaikan peraturan-peraturan tersebut karena jika masih menggunakan peraturan yang sama dalam penanganan pelanggaran pemilu, maka ada celah-celah yang memungkinkan tidak bisa diusut sampai tuntas.\"Yang kedua soal konten. Bagaimana konten dari penegakan hukum itu walaupun menggunakan undang-undang yang sama perlu untuk diperluas semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas undang-undang yang ada,\" katanya.Kaka mencontohkan dari sisi pencegahan jika masih menggunakan peraturan yang sama, maka pencegahan harus maksimal. \"Kemudian dari sisi pencegahan hukum, ya tentu saja kita berharap di Sentra Gakkumdu ini perlu maksimal. Mereka sedang melakukan rapat koordinasi, tapi saya pikir perlu untuk \'out the books\'\" tegasnya.Menurut dia, pengalaman dari Pemilu 2019 harusnya menjadi bagian dari evaluasi namun hal itu belum terlihat.Kemudian di luar Bawaslu RI sendiri seperti kepolisian dan kejaksaan, kata dia, perlu untuk memperkuat Sentra Gakkumdu. \"Mungkin kalau untuk full time ya belum bisa, tetapi minimal dari sisi upaya maksimal,\" katanya.Sebagai pemantau, Kaka mengaku belum belum melihat upaya maksimal dari kepolisian maupun kejaksaan untuk menghadirkan Undang-Undang Pemilu sebagai lex specialist dan sering kali terbentur dari sisi prosedur.Sementara dari sisi material, dia mengaku melihat dalam beberapa kasus sudah cukup saksi dan barang bukti namun prosesnya terlambat karena saksi yang dipanggil tidak hadir dan sebagainya.Oleh karena itu, kata dia, Sentra Gakkumdu perlu diperkuat mulai dari kepolisian mengingat Bawaslu RI sendiri tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa saksi. \"Saya pikir peran kepolisian dalam Sentra Gakkumdu perlu memaksimalkan, bukan apa-apa, agar terjadi efek jera karena kalau dibiarkan, opini publik justru akan buruk dan berpikir untuk apa lapor. Kan sudah ada tagline percuma lapor,\" kata Kaka. (Ida/ANTARA)
Muhammadiyah Ingatkan Jokowi: Taat Konstitusi dan Negara Jangan Terlibat Kontestasi
Jakarta, FNN - Rasanya makin hangat dan menarik mengamati situasi politik dalam negeri. Apalagi ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., dalam pidato pertama keterpilihannya kembali mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat dalam kontestasi Pemilu. \"Ini benar-benar peringatan yang keras. Tidak hanya Ketua Umum yang memberi peringatan keras, tetapi juga salah satu formatur, Bapak Anwar Abbas, yang ketika ditanya mengenai syarat seorang capres, jawabannya adalah paham Pancasila dan Konstitusi. Jawaban yang manarik sekaligus menusuk,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (21/11/22). Rocky menegaskan bahwa hal itu merupakan poin yang bagus untuk memulai suatu organisasi yang basisnya pendidikan, tapi tidak mungkin lepas dari kritik sosial. Muhammadiyah dikenal sebagai tempat pikiran itu diuji, diperlihatkan secara akademis. \"Kira-kira mungkin sekarang 200 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan saya sering bertemu dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Muhammadiyah diminta sebetulnya oleh sejarah untuk mengingat peristiwa 108 tahun lalu ketika seorang pemuda, namanya Ahmad Dahlan, itu memutuskan untuk mendirikan sekolah. Dia tidak mendirikan partai politik dan itu yang sering saya terangkan kepada kalangan Muhammadiyah, bayangkan kalau Kyai Ahmad Dahlan pada waktu itu nyaleg, maka nggak akan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah,\" paparnya. Dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung menegaskan bahwa Muhammadiyah sebetulnya jadi penuntun pertama bangsa ini untuk mengingatkan bahwa pendidikan adalah hal terpenting, karena itu memilih leader itu juga dengan basis sejarah yang sama. \"Jadi sejarah pendidikan nasional, jadi sejarah intelektualitas. Jadi kalau Muhammadiyah tumbuh dan berupaya untuk melindungi kapasitas akademis kita, itu menunjukkan Muhammadiyah melakukan politik oposisi dari perspektif akademis. Dan itu yang terbaca di dalam pidato Pak Haedar Nashir yang menganggap bahwa memang Muhammadiyah harus mengawasi dengan baik proses pemilu ke depan atau proses rekrutmen elit politik. Dan itu yang sebetulnya dari periode pertama Pak Ketua Muhammadiyah ini sudah sangat kritis. Dan itu menjadi tradisi Muhammadiyah: Amien Rais juga sangat kritis, Dien Syamsudin waktu jadi ketua juga sangat kritis, HR Fachrudin juga begitu. Jadi, kritisnya tidak mungkin hilang dari perspektif Muhammadiyah. Apalagi kalau kita ingat bahwa bangsa ini berhutang pendidikan pada Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengasuh berbagai macam sekolah. Jadi, sekali lagi, perspektif Muhammadiyah adalah perspektif kritis sesuai dengan asal-usul sejarahnya, yaitu mendirikan lembaga pendidikan. Tidak ada lembaga pendidikan yang manggut-manggut. Lembaga pendidikan dirancang untukberpikir kritis, jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan kita hormati sebagai tokoh yang tahu bahwa negara harus dituntun akal sehat,\" paparnya. Rocky mengaku selalu menarik membahas tentang peringatan dari Ketum Muhammadiyah agar negara jangan terlibat dalam kontestasi Pemilu, karena dalam dua kali kepemimpinan Pak Jokowi sangat nyata terlihat di lapangan bagaimana aparat negara terlibat dalam suatu pemenangan kontestasi Pemilu. Dan memang, yang dimaksud negara itu banyak sekali dalamnya, mulai dari seluruh pejabat pemerintah sampai aparat negara. “Tetapi, negara ada kepala negaranya, jadi kepala negaranyalah yang harus bertanggung jawab supaya negara netral. Netral karena negara itu birokrasi. Supaya negara netral, Kepala Negara tidak boleh mengucapkan sinyal yang memihakkan. Itu kalau kita terjemahkan pikiran Muhammadiyah pasti begitu. Kan nggak mungkin nggak ada subjeknya. Jadi, subjeknya adalah negara dan setiap negara punya kepala negara.Tapi, Muhammadiyah tahu bahwa kepala negara itu diminta untuk betul-betul awas dan betul-betul lakukan sesuatu yang membuat rakyat percaya bahwa dia memimpin negara, bukan memimpin kelompoknya saja. Mungkin itu masih terlalu sumir, tapi orang langsung lihat bahwa itu satu paket dengan pikiran-pikiran pertama,” tandas Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, mungkin suatu saat akan ada catatan sejarah politik Pak Jokowi bahwa aparat negara memang dikerahkan, baik Depdagri, BUMN, bahkan itu tentara juga dikerahkan semua. Saat ini pun, menjelang pemilu 2024 arahnya begitu. Pejabat-pejabat negara justru mengerahkan instansinya untuk kepentingan dia sendiri. Menteri BUMN Erick Thohir, Ganjar yang adalah Gubernur juga pejabat negara, dan macam-macamlah. \"Jadi, semua yang menjabat menteri dan dalam kedudukan ketua partai politik, pasti akan memanfaatkan fasilitas negara, diam-diam atau terang-terangan. Jadi, teguran etis dari Muhammadiyah harus diperhatikan, bukan hanya oleh Kepala Negara terutama memang, tapi juga oleh pembantu-pembantu dia, supaya jangan memakai negara untuk kepentingan politik. Sebetulnya itu tradisi yang bagus sehingga kita meminta sebetulnya menteri-menteri yang mau jadi presiden mundur saja, karena nggak mungkin dia nggak punya conflict of intenrest,\" tegasnya. “Jadi, Pak Jokowi juga seolah-olah menganggap bahwa menteri biarin saja di kabinet, dia boleh kampanye, tapi sekaligus gua tahan dia dengan potensi sprint. Ini kasus yang terbaru tentu soal Surya Paloh. Surya Paloh juga ditegur oleh Muhammadiyah. Kalau Anda mau berpolitik, lepaskan jabatan Anda di negara karena bagaimanapun menteri diri Anda akan memanfaatkan fasilitas untuk berkampanye demi Anies. Jadi, sekali lagi ini teguran etis dan baik betul dalam suatu pidato keterpilihan, dipimpin kembali dengan prinsip bahwa Muhammadiyah harus menjadi penjaga moral bangsa,” terang Rocky. Muhammadiyah adalah organisasi yang basisnya teologi, tetapi matang dan akuntansinya bagus betul. Ada organisasi yang setara juga yang tidak pernah diaudit, tapi Muhammadiyah kita tahu punya auditor, bahkan auditor eksternal, dan itu yang menyebabkan orang memang percaya pada etos yang dipesankan oleh Pak Ahmad Dahlan supaya jangan cari hidup di Muhammadiyah melainkan hidupkanlah Muhammadiyah. Itu membekas terus. Jadi hanya satu narasi pendek, tapi itu dalam sekali maknanya. Kiranya pesan ini dipegang oleh semua kader Muhammadiyah sehingga mereka paham bahwa negeri ini majemuk sehingga mengutamakan kesepakatan bersama yang mereka sebut Pancasila. Selamat untuk kepengurusan Muhammadiyah yang baru. (ida, sws)
Pilih Caleg yang Menjadikan Pemberian Zakat jadi Wajib
Surakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyarankan untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang menjadikan pemberian zakat sebagai hal wajib. \"Makanya pemilu itu titik \'critical\', \'Sampeyan mau dipilih harus zakat itu wajib\', seperti juga sertifkasi halal jadi \'mandatory\' atau wajib jadi semua ASN (wajib memberikan zakat),\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Surakarta, Jawa Tengah pada Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut dalam acara Silaturahim Wapres Ma\'ruf Amin dengan pimpinan dan pengurus BAZNAS se-Jawa Tengah yang juga dihadiri Wakil menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Ketua BAZNAS Jawa Tengah Ahmad Darodji dan anggota BAZNAS lainnya.Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) oleh BAZNAS di tingkat pusat sepanjang 2021 meningkat 33 persen dibanding 2020 yaitu sebesar Rp513,2 miliar. Peningkatan itu termasuk Rp136,99 miliar yang diperoleh dari baznas.go.id. Pada 2021, BAZNAS membukukan rasio penyaluran sebesar 82 persen sementara sisanya sebesar 18 persen akan disalurkan pada Januari 2022.Pada 2022 BAZNAS punya target pengumpulan 26 triliun dengan target BAZNAS di tingkat pusat sebesar Rp760 miliar. \"Hadi pendekatan yang selama ini dipakai itu memang masih \'voluntary\', artinya kesukarelaan belum masuk ke wilayah \'mandatory, sehingga belum memaksa kita karena belum ada regulasi yang seperti itu, ini memang yang harus diperjuangkan, dan yang bisa memahami itu adalah anggota-anggota DPR,\" ungkap Wapres.Wapres menilai bahwa DPR juga perlu mengatur kewajiban pemberian zakat melalui undang-undang.\"Seperti masalah sertifikasi halal, dulu juga sifatnya juga kesukarelaan, tapi sekarang dengan UU 33 sertifikat halal sudah \'madatory\', sudah wajib yaitu bagi produk yang beredar di Indonesia harus bersertifkat halal baik produk dalam negeri maupun luar negeri, itu lama proses itu tapi akhirnya bisa dipahami. Sekarang untuk zakat yang diperjuangkan bukan SK presiden, keppres, bukan inpres tapi undang-undang di DPR,\" jelas Wapres.Dalam acara tersebut, sejumlah pengurus BAZNAS juga mengusulkan untuk pembuatan dana abadi bagi BAZNAS namun Wapres mengungkapkan hal tersebut harus didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).\"Tapi sesuai aturan kita kalau melakukan sesuatu harus \'dibackup\' oleh fatwa, saya anjurkan ke BAZNAS pusat meminta fatwa ke MUI, kalau sudah ada fatwanya baru dilaksanakan, karena zakat adalah hak orang yang berhak yang harus dibagikan, hak mereka,\" ungkap Wapres.Wapres juga menyambut positif usulan agar BAZNAS ikut menjadi lembaga yang menangani kemiskinan dan stunting .\"BAZNAS pusat dan daerah perlu terus dipacu dan targetnya dari tahun ke tahun harus naik walaupun secara regulasi masih belum memperoleh dukungan dalam bentuk \'mandatory\' atau wajib, jadi sekarang nyangkulnya harus agak berat sedikit karena belum didukung regulasi yang kuat tapi dengan edukasi yang kuat Insya Allah akan dapat hasil lebih baik lagi,\" kata Wapres.(Ida/ANTARA)
Presiden Akan Segera Mengumumkan Nama Panglima TNI
Surakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengungkapkan tidak perlu lagi menunggu lama mengenai nama Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa karena Presiden Jokowi akan segera mengumumkannya.\"Saya kira sabar saja, kita menunggu, barangkali tidak lama lagi kan, itu saya kira tidak akan lama lagi,\" kata Wapres di Surakarta, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai calon Panglima TNI karena Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada 21 Desember 2022, tepat berusia 58 tahun.\"Ya saya kira itu kan prerogatif presiden itu, nanti, Presiden kan masih belum memberikan pernyataan apa apa, kita tunggu saja nanti Presiden mengatakan (termasuk) apakah ada perpanjangan atau tidak dan siapa nanti yang akan menggantikan,\" ungkap Wapres.Namun satu hal yang ditegaskan Wapres, calon Panglima TNI berasal dari salah satu kepala angkatan. \"Saya kira kriterianya jelas, bahwa diambil dari kepala staf angkatan, itu sudah jelas, siapanya itu hak prerogatif Presiden,\" tambah Wapres.Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pengangkatan dan pemberhentian ini pun dilakukan atas dasar kepentingan organisasi TNI.Adapun beberapa poin penting dalam pengangkatan Panglima TNI sebagaimana UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah Jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan (Darat, Udara, dan Laut) yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.Persetujuan DPR terhadap calon usulan Panglima TNI oleh Presiden, paling lambat disampaikan selama 20 hari, terhitung sejak permohonan persetujuan diterima dan apabila DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan, DPR perlu memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.Saat ini, posisi Kepala Staf Angkatan Darat diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurrachman, Kepala Staf Angkatan Laut oleh Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara oleh Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (Ida/ANTARA)
Kongres Umat Islam Jawa Barat, Ubedilah Badrun: Harus Ada Perubahan Besar
Garut, FNN - Problem Indonesia saat ini sangat sistemik baik dari sisi sistem dan praktek politik, sisi ekonomi, maupun dari sisi praktik korupsi yang merajalela. Oleh karena itu perubahan besar dan mendasar harus dilakukan. Demikian disampaikan Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat berbicara di Kongres Umat Islam Jawa Barat yang diselenggarakan di Pesantren Sukaraja Garut Jawa Barat. \"Problem bangsa ini sangat sistemik, sistem politik kita tidak mampu membuat Indonesia menjadi maju, kapabilitas sistem politik kita lemah, tidak mampu membuat Indonesia maju, disaat yang sama integritas para politisinya rendah. Jadi perlu ada perubahan besar, perlu tata ulang sistem politik kita dan kita mesti memilih pemimpin dan politisi yang memiliki integritas tinggi, tinggalkan pemimpin yang hobi pencitraan tapi rapuh integritasnya \" tegas Ubedilah Badrun saat berbicara di hadapan para ulama se Jawa Barat Dalam Kongres umat Islam Jawa Barat tersebut hadir perwakilan para ulama dari berbagai Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. Sejumlah ulama Jawa Barat di antaranya hadir K.H.Deden Abdul Hakim, K.H.Cecep Abdul Halim, K.H.Nonop Hanafi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan lain-lain. Kongres Umat Islam Jawa Barat ini akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 19 Novermber 2022. Selain Ubedilah Badrun, hadir dan berbicara sebagai nara sumber berikutnya sejumlah ulama nasional dan tokoh nasional di antaranya K.H.Bachtiar Chamsah, K.H.Rochmat Wahab, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Syahganda Naenggolan dan lain-lain. (sws).
Gatot Nurmantyo Sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Perubahan
Garut, FNN – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab berpotensi sebagai pemimpin perubahan di Indonesia ke depan. Sejajar karena Gatot selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini. Perbaikan tersebut menyangkut soal keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Demikian dikatakan Syahgand Nainggolan pada acara Kongres Umat Islam di Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jum’at hari ini (18/11/22). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Gatot Nurmantyo, DR. Ubedillah Badrun, Edy Mulyadi, Bachtiar Chamsyah, MS Ka\'ban, DR. Ahmad Yani, DR. Said Didu, Anton Permana, Adhi Massardi, Dindin Maolani, Prof. DR. Rohmat Wahab, KH Deden Abdul Hakim, KH Cecep Halim Mussaddad, KH Nonop Hanafi, dan puluhan pimpinan pesantren yang datang dari berbagai daerah Jawa Barat dan Banten. Acara itu dibuka oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Rukhanul Ulum. Syahganda selanjutnya berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi kekuasaan semata-mata. Menurutnya, ambisi seperti ini akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan. Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan. Menurut Syahganda, Presiden Jokowi hidup tanpa value. Oligarki itu penghamba riba. Semua proyek ujungnya riba. Bangunan di mana- mana hanya untuk tiba. Oleh karena itu, kata Syahganda, umat harus mencari presiden yang anti oligarki. Value yang antiriba hanyalah Islam. Calon yang berani melawan oligarki hanya Habib Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan. (mth).
Rotasi Pengangkatan Panglima TNI Wujud Hikmat Kebijaksanaan
Jakarta, FNN - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI merupakan wujud hikmat kebijaksanaan. \"Rotasi antarmatra ini saya kira sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan yang dipegang teguh oleh para pemimpin kita dan dituangkan dalam undang-undang. Jika melihat rutenya, peluang ada di TNI AL,\" tutur Simon, panggilan akrab Ngasiman, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Simon mengatakan bahwa pergantian panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Seharusnya, tutur dia melanjutkan, tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ia meyakini bahwa presiden akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI tahun ini.Lebih lanjut, Simon menuturkan bahwa ke depan terdapat sejumlah agenda strategis pertahanan negara. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain.“Potensi eskalasi konflik lintas di kawasan laut Indo-Pasifik cukup tinggi. Ada potensi militerisasi di kawasan tersebut yang disebabkan oleh persaingan antara dua negara Amerika Serikat dan China,” ucap Simon.Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, ucap dia melanjutkan, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut.“Kedua, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dilanjutkan,” tuturnya.Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.“Aspek pertahanan maritim merupakan aspek pokok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,\" katanya.Sesuai filosofi dalam G20, di bagian bawah terdapat tulisan G20 Indonesia. Tulisan tersebut berwarna biru tua, yang merepresentasikan identitas Indonesia sebagai negara maritim, laut yang luas, kaya sumber daya, dan memiliki kekuatan menghubungkan dunia dan bangsa.“Sebagai negara maritim, laut sangat dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia,” ucap Simon.Ketiga, Perang Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung berdampak pada krisis energi dan pangan yang telah menghantui negara-negara di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang berpotensi terdampak krisis tersebut.Secara internal, TNI juga memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama pada penguatan Minimum Essential Force (MEF) dan teknologi alutsista. “Tapi yang lebih penting, seorang Panglima TNI adalah sosok yang memiliki chemistry dan sepemikiran dengan Presiden,” kata Simon. (Ida/ANTARA)
Komitmen G20 pada Transformasi Digital Ditunjukkan dalam Deklarasi Bali
Nusa Dua, Bali, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15-16 November menghasilkan Bali Leaders\' Declaration atau Deklarasi Bali berisi kesepakatan para pemimpin anggota G20.Kesepakatan yang dimuat pada Deklarasi Bali mencakup isu transformasi digital. Dari 52 hal yang dimuat pada Deklarasi Bali, sekurang-kurangnya terdapat enam poin yang menunjukkan komitmen G20 pada perkembangan terkini dunia digital.Anggota G20 pada Deklarasi Bali sepakat bahwa dunia perlu menambah kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital masyarakat, khususnya untuk perempuan dan kelompok rentan.Pelatihan literasi digital juga akan diberikan kepada pelajar, guru, pimpinan sekolah dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.Kemampuan digital dan literasi digital dinilai bisa memberikan dampak positif pada transformasi digital, karena membantu masyarakat memiliki kemampuan dan literasi digital yang bisa diandalkan.Anggota G20 dalam Deklarasi Bali mengemukakan, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mahir menggunakan teknologi yang sedang berkembang, pendidikan dan pelatihan, penambahan dan pelatihan ulang untuk memenuhi permintaan itu.Sambil mengembangkan kemampuan dan literasi digital masyarakat, anggota G20 sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkapasitas tinggi.Anggota G20 mengakui bahwa teknologi digital berperan penting untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor pendidikan, termasuk untuk membangun sistem pangan dan agrikultur yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan dan pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan dan layak, menambah produktivitas dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Forum itu mendukung penerapan Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments. Mereka mendorong bank sentral dan otoritas keuangan publik dan industri pembayaran bekerja sama untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.Anggota G20 menyatakan dukungan untuk Kerangka Kerja Inklusi Finansial Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi Finansial G20 2020 (Yogyakarta Financial Inclusion Framework guided by the G20 2020 Financial Inclusion Action Plan).Keberpihakan anggota G20 pada digitalisasi dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan juga ditunjukkan melalui dukungan terhadap G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection yang diperbarui dan G20/OECD High-Level Principles on SME Financing.Deklarasi Bali juga membahas ekosistem aset kripto, termasuk stablecoin. Anggota G20 sepakat bahwa aset kripto harus diawasi dan tunduk pada regulasi, pengawasan dan pemeriksaan untuk mengurangi potensi risiko terhadap stabilitas finansial.Mereka menerima usulan Dewan Stabilitas Keuangan G20 (Financial Stability Board) untuk membuat kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk regulasi aset kripto.G20 melihat adalah penting bagi publik untuk mengetahui risiko aset kripto, memperkuat regulasi dan mendukung kesempatan yang sama selagi dunia memetik manfaat inovasi.Deklarasi Bali juga menyoroti disrupsi yang terjadi pada dunia kerja sebagai konsekuensi dari teknologi digital dan otomasi. Digitalisasi dan pandemi memberikan tantangan bagi banyak negara terutama kepada perempuan, anak muda, pekerja usia tua, pekerja migran dan penyandang disabilitas.Anggota G20 tetap berkomitmen pada dukungan terhadap pekerjaan yang layak dan eliminasi pekerja anak dan buruh paksa (forced labour).Perhatian Presidensi G20 Indonesia pada transformasi digital didasari kondisi pandemi virus corona yang mendadak membuat seluruh aspek kehidupan menjadi serba digital. Diperkirakan ada 2 miliar penduduk di dunia yang belum bisa mendapatkan akses ke internet, termasuk di Indonesia.Isu transformasi digital pada Presidensi G20 Indonesia dibahas melalui sherpa track Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Minister Meeting (DEMM). Forum itu memiliki tiga bahasan utama, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan digital dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.Respons anggota G20Deklarasi Bali menuai apresiasi dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KTT G20. Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak mengatakan,Baca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital IndonesiaBaca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia Deklarasi Bali bersifat substantif, komprehensif dan berorientasi pada aksi.Dia melihat Deklarasi Bali menyoroti masalah ekonomi internasional dan mendukung ketahanan pangan terutama untuk kelompok rentan.Deklarasi Bali juga dinilai menyatakan pesan yang jelas untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina.Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, anggota G20 tidak menutup mata terhadap perang dan menilai masih ada ruang pembicaraan untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik.Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melihat Deklarasi Bali memiliki banyak target yang ambisius, terutama untuk yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global dan aksi iklim.KTT G20 di Bali tidak hanya menghasilkan Deklarasi Bali, tapi, juga rencana aksi. Kementerian Luar Negeri menyatakan terdapat negosiasi terpisah yang dimasukkan ke dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.Dokumen itu berisi daftar proyek, negosiasi dan diskusi yang dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia. Rencana aksi yang dimuat dalam dokumen itu beragam bentuknya, antara lain berupa hibah, program pembangunan kapasitas, investasi dan riset pengembangan.Keketuaan Indonesia untuk G20 sudah resmi selesai sejak KTT G20 di Bali berakhir. Indonesia sudah menyerahkan keketuaan pada India.(Ida/ANTARA)
POPULER
