POLITIK
Ketua KPU RI Mengingatkan Agar Jajarannya Jangan Sampai Menjadi Tersangka KPK
Yogyakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy\'ari mengingatkan seluruh jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk tidak terlibat tindak pidana korupsi hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.\"KPU itu posisinya selalu \'ter\'. Pertama, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN, dan termohon di Mahkamah Konstitusi. Naudzubillah min dzalik mudah-mudahan tidak jadi tersangka di KPK, itu yang paling penting,\" kata Hasyim Asy\'ari saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022 di Yogyakarta, Selasa.Hasyim menyadari bahwa KPU merupakan lembaga yang rentan digugat terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajarannya tidak mudah mengeluh menghadapi sederet tantangan itu.\"Sudah menjadi risiko kalau KPU menjadi lembaga yang digugat dan disengketakan, sudah menjadi risiko pribadi-pribadi anggota KPU kalau diadukan ke DKPP. Jadi, semua anggota di kabupaten/kota dan provinsi tidak boleh mengeluh, tidak boleh \'baperan\',\" katanya.Menurut Hasyim, mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu di KPU harus mengerti dan siap dengan konsekuensi berikut risiko yang bakal dihadapi. \"Itu risiko jabatan. Pertanyaan berikutnya, siapa suruh mendaftar menjadi anggota KPU kalau sudah tahu risikonya begitu. Kalau sudah tahu, ya jangan mengeluh,\" katanya lagi.Ia menambahkan anggota KPU perlu memahami betul tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemilu, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.Dengan wewenang KPU yang luas, kata Hasyim, diperlukan pula peran sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas proses maupun hasil dari pemilu.Ia menekankan untuk menjaga integritas itu diperlukan pendekatan dengan pencegahan, prefentif dan preemtif serta mencari solusi bersama. \"Tidak selalu segala sesuatu harus disengketakan,\" ujarnya.(Sof/ANTARA)
PBNU Menargetkan R20 Menciptakan Gerakan Global Mengatasi Masalah Dunia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menargetkan agar G20 Religion Forum (R20) dapat menciptakan gerakan global untuk mengatasi masalah dunia dengan melibatkan nilai-nilai keluhuran agama.“Visi kami adalah membawa gerakan ini (agama menjadi solusi) menjadi gerakan global dengan R20,” kata dia, dalam konferensi pers R20 yang diselenggarakan di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa.Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan bahwa R20 diselenggarakan untuk membahas sejumlah permasalahan dalam hubungan antarkelompok agama di berbagai negara.Ia berharap agar para pemimpin agama melakukan dialog dengan jujur antara yang satu dengan lainnya.Lebih lanjut dia juga berharap agar para pemimpin agama, melalui forum R20, dapat menjadi sumber solusi bagi berbagai permasalahan global. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara memasukkan nilai-nilai keluhuran dan spiritual agama dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.“Karena kami ingin mengembangkan visi ini untuk menjadi gerakan global, maka kami membutuhkan mitra yang kuat dan terkemuka untuk ikut bersama kami dan melangkah bersama kami,” ucap dia. Oleh karena itu, mereka menggandeng Liga Muslim Dunia yang merupakan salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh. “Untuk membuat visi ini menjadi lebih realistis dalam mencapai gerakan internasional,” kata dia. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi PBNU, Ishaq Zubaedi Raqib, menjelaskan, pertemuan R20 memobilisasi para pemimpin dan pemuka agama di dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai solusi sejati dan dinamis, bukan sebagai sumber masalah pada abad ke-21.Tujuan utama penyelenggaraan R20 adalah untuk mencegah isu identitas yang digunakan sebagai senjata, membatasi penyebaran kebencian kelompok, serta melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan akibat konflik, jelasnya.Selain itu, tambahnya, R20 juga bertujuan mendorong diskusi yang jujur dan realistis dalam komunitas beragama hingga memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi.Selain mengembangkan kerja sama dengan Liga Muslim Dunia, NU juga bekerja sama dengan gereja Katolik global dan salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara.(Ida/ANTARA)
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. “Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,” tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor.(Sof/LC)
Untuk Mengawal KTT G20, TNI Menggelar Pasukan dan Mengirim Mobil Listrik
Jakarta, FNN - TNI memastikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan aman dan lancar dengan menggelar pasukan oleh tiga matra, yakni AD, AL, dan AU, serta mengirimkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, TNI AL menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan KTT G20. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Daerah Maritim (Kodamar), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Gelar pasukan juga dilakukan TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (28/10). Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, kegiatan Presidensi atau Keketuaan G20 pada 15-16 November 2022 menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia internasional.Dalam Presidensi G20 ini, TNI AU mendapat tugas pengamanan mulai dari pengamanan bandara, aerodrome, pergerakan pesawat kenegaraan, dan pengawalan VVIP.\"Untuk itu kepada seluruh prajurit TNI AU yang terlibat agar mempersiapkan diri, memahami tugas dan menguasai setiap prosedur yang diberikan, serta mampu menampilkan performa terbaik, khususnya dalam tugas-tugas pengamanan Presidensi G20, dan tugas pertahanan negara di udara,\" ujar Fajar.Kesiapan pengamanan juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. \"Untuk itu, kita membantu keamanan dan mendukung pemerintah agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,\" ucap Dudung.Selain kesiapan pasukan, Mabes TNI mengirimkan 252 Unit Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk mendukung kegiatan KTT. Kendaraan listrik tersebut terdiri atas mobil kawal sebanyak 42 unit, dengan rincian 12 unit tipe Hyundai Ioniq dan 30 unit tipe Hyundai Ioniq Five yang diproduksi tahun 2022 dari Korea Selatan.Sementara untuk 126 unit motor kawal dan 84 unit motor penyelamatan dilengkapi dengan helm, jaket, celana, sepatu dan sarung tangan adalah merk Zero SRFM produksi tahun 2022 dari Amerika Serikat.\"Kendaraan ini untuk mendukung kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan,\" ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto.Pengiriman KLBB ke Bali dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2022. Untuk KLBB roda empat dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI Tanjung Kambani-971, dan untuk KLBB roda dua dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan trailer.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022.Dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14 ribu personel. Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. \"Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI,\" kata Jenderal Andika Perkasa.(Sof/ANTARA)
Kesiapan Pengamanan KTT G20 Mencapai 75 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan kesiapan pengamanan KTT G20 di Bali hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 75 persen, sarana dan prasarana keamanan terus ditingkatkan hingga bulan November nanti sudah mencapai 100 persen.\"Saat ini dari persiapan sudah 75 persen, tanggal 7 November kami harapkan sudah 90 persen dan 11 November sudah 100 persen siap semuanya. Itu termasuk TNI, Polri, dari pemerintah daerah (Pemda), kami melibatkan Pecalang juga itu nanti digelar semuanya,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dalam pengamanan KTT G20 ini Polri mengerahkan 8.000 personel gabungan dari tingkat Mabes Polri, Polda Bali dan polda terdekat seperti Polda Jawa Barat, Polda NTB dan Polda Jawa Timur. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, sebelum KTT G20 digelar (14-15 November), Polri melaksanakan Operasi Puri Agung dari tanggal 7 sampai degan 18 November.Adapun jumlah pengamanan yang dilibatkan ada lima klaster. Klaster yang pertama Seminyak diamankan 297 personel. Klaster Jimbaran diamankan 257 personel, klaster C Sanur diamankan 82 personel, klaster Nusa Dua Utara 187 personel dan klaster Nusa Dua Selatan 213 personel. \"Semua personel yang dilibatkan khusus pada klaster itu ada 1.038 personel,\" ucapnya.Kemudian pengamanan di bandara terbagi atas Ring I Paspampres, Ring II dari Lanud oleh Paskas serta Ring III dari Kodam serta Polda Bali. \"Seluruh personel yang dilibatkan pengamanan di Bandara ada 340 personel,\" ujarnya.Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri itu juga menjelaskan Satgas Puri Agung 2022 melakukan pengamanan berdasarkan ring yang telah dibagi, Ring I pengamanan dari Paspampres, Ring II gabungan TNI-Polri, Ring III pengamanan TNI dan sebagian Polri.Pengaman selanjutnya di hotel dan wilayah Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebanyak 245 personel, wilayah Hutan Mangrove sebanyak 233 personel, wilayah Kura-kura Island ada 201 personel. \"Inilah wilayah-wilayah menjadi fokus pengamatan Satgas Puri Agung 2022,\" kata Dedi.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.(Ida/ANTARA)
Dasar Pernyataan Kemlu Soal Pepemilikan Pulau Pasir Dipertanyakan oleh Ferdi
Kupang, FNN - Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ferdi Tanoni mempertanyakan dasar pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia.“Kami meminta agar Bapak Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan soal MoU Indonesia-Australia terhadap Pulau Pasir tahun 1974 itu dasarnya apa dan bagaimana?,” kata Ferdi Tanoni, di Kupang, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung yang menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Australia.Ferdi mempertanyakan mengapa MoU itu dibuat pada tahun 1974 dan bukan pada tahun 1933 atau 1942 sesuai dengan pengakuan dari Amrih bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Inggris.Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu, juga mempertanyakan soal pernyataan Amrih bahwa gugusan Pulau Pasir tidak termasuk dalam kedaulatan NKRI karena tidak ada dalam catatan Kementerian Luar Negeri.Dia mengatakan bahwa sebelum adanya MoU antara Pemerintah Indonesia dan Australia soal gugusan Pulau Pasir, Pemerintah Kabupaten Kupang justru selalu menerbitkan surat jalan bagi para nelayan yang hendak bertolak ke gugusan Pulau Pasir untuk mengumpulkan teripang hingga tahun 1974. “Sebelum dicaplok Australia, nelayan Indonesia yang ingin ke Pulau Pasir wajib kantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Kupang,” ujar dia menegaskan.Dia menegaskan lagi, walaupun Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Pulau Pasir itu milik Australia, pihaknya akan tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia, melainkan Australia.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi NKRI.Pemerintah Hindia Belanda juga disebut tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris, yang kemudian mewariskan wilayah tersebut sebagai wilayah Australia. “Dalam konteks ini, Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir,” kata Amrih dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis, (27/10).Informasi tersebut ditegaskan dalam Deklarasi Juanda Tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu.(Ida/ANTARA)
TNI AL Siapkan 12 KRI untuk Mengamankan KTT G20
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kasal usai meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) Terpadu I di Markas Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. Namun, Yudo tidak menjelaskan kapal apa saja yang akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan KTT G20 tersebut. Menurut Yudo, 12 kapal perang TNI AL itu akan ditempatkan dalam jarak radius 12 mil di wilayah perairan Bali dan sekitarnya. \"Kemudian kita lapis lagi di luarnya dengan kapal yang lebih besar. Tentunya akan menjaga dari hal hal yang kemungkinan buruk terjadi dari laut lepas maupun dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),\" ujarnya. Selain kapal perang, jumlah personel yang dikerahkan sekitar 3.000 orang, termasuk awak KRI serta beberapa satuan, seperti Lantamal V Surabaya, Lanal Banyuwangi, Lanal Denpasar, Marinir, dan unsur gabungan lainnya dari Koarmada I, II, dan III. \"Termasuk, pesawat udara, semua KRI kombatan yang memiliki \'helideck\' saya perintahkan untuk membawa heli semuanya sehingga bisa terpadu, kemudian ada pasukan khusus dari Denjaka dan Kopaska yang \'on board\' di KRI tersebut,\" papar Yudo. Mantan Panglima Kogabwilan I ini menambahkan dalam waktu dekat akan menggelar \"tactical floorgame (TFG) untuk mematangkan persiapan pengamanan KTT G20 tersebut. \"Saya selaku pembina, saya ingin tahu bagaimana Panglima Koarmada II Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat sebagai Komandan Satuan Tugas Laut (Dansatgasla) dalam menyelenggarakan pengamanan G20 dengan unsur-unsur gabungan dari armada 1, 2, dan 3 dengan personel marinir sehingga saya harus memastikan berapa jumlah yang diproyeksikan,\" kata Yudo.KTT Ke-17 G20 diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. KTT tersebut menjadi puncak dari proses dan usaha intensif seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun Keketuaan Indonesia.Tema yang diangkat Indonesia dalam Presidensi G20 2022 adalah \"Recover Together, Recover Stronger\". Melalui tema tersebut, Pemerintah Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tiga isu prioritas utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut ialah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa. (Ida/ANTARA)
Sapaan Capres ke Prabowo sebagai Penghormatan kepada Tamu, Ujar Cak Imin
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan sapaan calon presiden kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara “PKB Road to Election”, Minggu (30/10), merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tamu.Meskipun demikian, Muhaimin ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan belum ada keputusan resmi dari PKB untuk capres dalam Pemilu 2024. “Tunggu pengumuman resminya (soal capres). Tapi itu penghormatan tertinggi dari kami kepada tamu,” kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan.Cak Imin mengatakan PKB masih memperhitungkan banyak hal untuk menetapkan capres pada Pemilu 2024. “Segera kita kabari kalau sudah. Kita masih menghitung segala macam,” kata Cak Imin.Prabowo merupakan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh Gerindra dalam Rapimnas Partai Gerindra pada Agustus 2024. PKB dan Gerindra telah sepakat menjalin koalisi untuk Pemilu 2024.Dalam acara “PKB Road To Election 2024” di Senayan, Jakarta, Minggu (30/10), Cak Imin menyambut hangat kedatangan Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Cak Imin menyambut kehadiran Prabowo dengan menyebut sebagai calon presiden (capres).Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya mengatakan kerja sama Gerindra dan PKB akan menjadi faktor penyejuk perpolitikan Indonesia.Prabowo mengapresiasi Cak Imin yang sejak dini sudah berani mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. \"Beberapa waktu lalu kita telah berkumpul di Sentul Bogor, dan kita telah mengambil keputusan untuk melaksanakan kerja sama politik. Kita telah memutuskan untuk menjadi kawan seperjuangan. Kita telah memutuskan untuk bahu-membahu berbakti untuk masa depan anak-anak cucu-cucu kita,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Kader Pemuda Pancasila Jawa Timur Satu Suara Dukung LaNyalla Presiden 2024
Surabaya, FNN – Forum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Jawa Timur mendukung Ketua Umum Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai Presiden 2024, Minggu (30/10/2022), di Surabaya. Rakerwil 2022 MPW Pemuda Pancasila yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, dihadiri oleh seluruh pengurus MPW Pemuda Pancasila Jatim dan pengurus inti dari 38 Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di seluruh Jatim. Ketua Harian MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan dukungan kepada LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini adalah bentuk dukungan konkrit MPW dan MPC kepada kader yang dianggap memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap organisasi. \"Kami memandang Pak LaNyalla adalah kader yang sudah puluhan tahun di Pemuda Pancasila. Beliau berkeringat, baik itu material maupun moril memperjuangkan dan menjalankan Pemuda Pancasila. Gagasan-gagasan beliau tentang kebangsaan serta kedaulatan rakyat di Indonesia sangat baik, utamanya dalam hal ajakan untuk kembali ke Pancasila dan kedaulatan ekonomi Indonesia,\" tegasnya. LaNyalla, lanjut Adik, berupaya mengembalikan marwah UUD 45 dan menata kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Bahkan ia berkeliling Indonesia, termasuk keliling kampus untuk menyuarakan hal tersebut. Adik menilai, ide-ide yang selama ini disuarakan dan menjadi konsen LaNyalla adalah ide yang sebenarnya harus dilakukan Indonesia, baik yang terkait dengan kembali ke UUD 45, terkait oligarki ataupun yang terkait dengan bagaimana mengatur Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. \"Kita harus betul-betul berdaulat sebagai bangsa. Selama ini, kami belum merasakan bahwa negara ini betul-betul berdaulat terhadap sumber daya alam. Kita memiliki SDA yang sangat luas, tetapi bagaimana SDA bisa menyejahterakan rakyat, ini yang banyak disuarakan oleh Pak LaNyalla yang harus ditata secepatnya,\" kata Adik. Ia menegaskan, masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya ide-ide LaNyalla adalah ide yang harus secepatnya diselesaikan oleh bangsa dan negara Indonesia. \"Dan kami di MPW akan support terus agar Indonesia bisa lebih berdaulat, Indonesia bisa lebih berjaya, sesuai dengan cita-cita kita 2050 Indonesia Emas. Kalau ini tidak dikerjakan secepatnya kita akan kehilangan momentum. Ini harus kita dukung dan kita lakukan bersama untuk menjaga kedaulatan rakyat,\" ungkap alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut. Adik juga menegaskan, keputusan mendorong LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini nanti akan kami bawa ke Rakernas menjadi salah satu usulan dari MPW Pemuda Pancasila Jatim. \"Terkait statemen dari Ketua Umum Pemuda Pancasila Pusat yang mendukung Anis sebagai Capres, MPW Jatim mempersilahkan saja, karena itu juga bukan keputusan di forum tingkat tertinggi organisasi,” tegas Adik. Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Majelis Pengurus Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, M Ridwan, menyatakan keputusan dukungan terhadap salah satu kader yang mencalonkan sebagai Capres sebagai aspirasi di forum formal Rakerwil seperti ini adalah hal yang sah dilakukan. \"Itu sah-sah saja. Kalau ada kader Pemuda Pancasila yang dianggap mumpuni, kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan untuk dibuatkan aspirasi di forum formal organisasi seperti ini, saya pikir sah-sah saja,\" kata Ridwan. Ridwan juga menganggap LaNyalla adalah kader Pemuda Pancasila yang memiliki kapasitas yang sangat mumpuni dan teruji. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jatim dan Ketua PSSI, ia juga sudah menjabat sebagai Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jatim lebih dari satu periode dan sekarang memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPD RI. \"Artinya wajar saja kader dan anggotanya memberikan dukungan kepada beliau untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di 2024. pemahaman tidak titik, statement itu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Pemuda Pancasila wajib mendukung kadernya baik yang akan menuju legislatif, DPD, DPR RI, DPRD maupun Bupati dan Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Itu harus didukung,\" pungkasnya. (mth/*)
Diyakini Menang di Sumut, Relawan Anies Dideklarasikan
MEDAN, (FNN)- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies), La Ode Basir meyakini Anies Rasyid Baswedan (ARD) bisa menang di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keyakinan itu berdasarkan pengamatan langsung maupun laporan relawan di lapangan. \"Masyarakat Sumatera Utara, seperti juga mayoritas masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia, menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mas Anies adalah salah satu kandidat Capres yang menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik,\" kata La Ode pada acara Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Relawan Anies Sumut, Sabtu, 29 Oktober 2022), di Gedung Aceh Sepakat, Medan. Mengenai angka kemenangan, Basir menargetkan 74 persen. Dengan kerja keras, soliditas, dan kolaborasi antara relawan dan kader parpol pendukung, insyaa Allah target tersebut akan terpenuhi. Basir melihat, meskipun elit parpol koalisi pendukung pemerintah diarahkan mendukung kandidat Capres non-Anies, namun pilihan kadernya di akar rumput berbeda dengan pimpinan partainya. \"Saya sudah keliling ke berbagai daerah. Saya menemukan ada perbedaan pilihan antara kader partai di akar rumput dengan elit partai. Hati mereka ke Anies,\" ujar Basir. Dalam kesempatan tersebnut, Ketua DPW Anies Sumut, Arlen John Koto menegaskan, relawan Anies di 33 Kabupaten/Kota di Sumut bekerja keras memenangkan Anies. \"Kami siap kerja keras memenangkan Anies di Sumatera Utara,\" kata John Koto. (Anw).
POPULER
