POLITIK
Tidak Ada Korban WNI dalam Banjir di Jeddah Saudi
Jakarta,FNN - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ada korban dari warga negara Indonesia (WNI) dalam banjir yang terjadi di wilayah Jeddah, Arab Saudi.\"Hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut,\" kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan pada 24 November 2022, telah terjadi banjir di wilayah Jeddah dan sekitarnya akibat curah hujan yang tercatat tertinggi sejak tahun 2009.Hujan berlangsung selama sekitar empat jam dari pukul 08.00 waktu setempat sampai siang hari. Banjir tersebut dilaporkan menewaskan dua WN Arab Saudi, namun hingga saat ini tidak ada laporan korban WNI dalam banjir tersebut.Menurut pantauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, kata dia, situasi saat ini sudah berangsur normal, dengan sebagian besar ruas jalan yang terdampak sudah menyusut.Namun, beberapa titik seperti underpass masih terdapat genangan air yg cukup dalam, kata tambah dia.Pemerintah Arab Saudi, kata dia lebih lanjut, sehari sebelumnya telah memberikan peringatan akan potensi hujan deras dan mengumumkan bahwa sekolah diliburkan keesokan hari.Sementara itu, Judha mengatakan KJRI Jeddah terus memantau situasi dan membuka hotline aduan bagi WNI melalui nomor +966 503 609 667.(Ida/ANTARA)
Mahfud MD Harapkan KAHMI Menjadi Contoh Demokrasi Berkeadaban
Palu, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaharapkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bisa menjadi contoh peradaban dan teladan politik di Indonesia. \"Saya berharap KAHMI bisa menjadi contoh dalam berpolitik yang baik di negeri ini,\" kata Mahmud pada acara Munas XI KAHMI yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Munas tersebut dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin Jum\'at 25 November 2022. Agenda utama Munas tersebut memilih presidium yang berjumlah sembilan otang. Mahfud meminta anggota KAHI ke depan bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti pedahulunya. Oleh karena itu, ia berharap Munas yang akan berlangsung sampai Ahad. 27 November 2022 berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal negatif ataupun kekerasan. \"Saya juga berharap agar Munas berakhir secara tenteram tanpa ada kericuhan. apalagi sampai melempar bangku.\' kata Mahmud yang juga Ketua Dewa Pakar KAHMI itu. Menurut Mahmud, KAHMI harus dapat memberikan contoh tauladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di tanah air. Dalam politik demokrasi berkeadaban itu, kata Mahfud, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. \"Silahkan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya.\" kata Mahfud. (Anw).
Wapres Sebut Anies, Tepuk Tangan Bergemuruh di Arena Munas Kahmi
Palu, FNN - Anies Rasyid Baswedan menjadi tokoh yang mendapatkan sambutan luar biasa dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Munas KAHMI), di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. Tidak ketinggalan, saat Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin menyebutkan namanya ketika menyampaikan sambutan, suara riuh dan tepuk tangan pun menggema di ruangan tersebut. Awalnya, Ma\'ruf Amin meminta agar KAHMI mengoptimalkan peranan dan mitra strategis dengan pemerintah. Hal itu penting dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan fenomena global. Wapres menyebutkan, KAHMI adalah kumpulan orang hebat dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan jabatan di pemerintahan. \"KAHMI ada di seluruh Indonesia,\" kata Ma\'ruf saat membuka Munas XI KAHMI, di Palu, Jumat, 25 November 2022. Wapres menyebutkan banyak potensi di KAHMI. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang berasal dari organisasi yang selalu membawa pesan kerukunan dan perdamaian. Ada Wapres ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tanjung, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD. Semua yang dia sebutkan Wapres itu berada di ruangan Munas. Seakan memancing peserta Munas, Ma\'ruf Amin pun kemudian menyebutkan, \"Anies...\" Suara tepuk tangan pun langsung bergemuruh di ruang pertemuan. Hal itu bisa dimaklumi, karena Anies yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem juga adalah alumni HMI. Setelah Ma\'ruf Amin membuka munas dan meninggalkan ruangan, Anies menjadi tokoh yang dikejar berfoto bersama beberapa peserta. Beberapa kali pembawa acara meminta agar Anies segera meninggalkan panggung tempat berfoto. Namun, dia tetap belum bisa meninggalkan ruangan. Akibatnya, pelaksanaan diskusi tentang ekonomi pun terlambat dimulai. Munas XI KAHMI akan berlangsung sampai Ahad, 27 November 2022. Agenda utamanya memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2022 sampai 2027. Acara juga diisi berbagai kegiatan diskusi. (Anw).
Rocky Gerung: Tegas Pesan untuk Pak Jokowi, “Jangan Jadi Politisi Busuk!”
Jakarta, FNN - Tampaknya, tanda-tanda perpanjangan masa jabatan presiden semakin lama semakin gencar. Jika beberapa hari lalu tanda-tanda itu diungkapkan dalam Munas Hipmi, dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno. Acara itu dikemas dengan nama Nusantara Bersatu. Tampaknya acara ini akan dilangsungkan secara besar-besaran karena akan dihadiri oleh para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi hal yang sangat serius. Untuk itu, dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (25/11/22) Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal tersebut. “Sebetulnya soal perpanjangan masa jabatan itu sudah mulai surut. Karena itu, terakhir kita lihat musra-musra itu sudah makin sedikit. Tapi, begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana, “ ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, wacana perpanjangan masa jabatan sebetulnya merupakan reaksi terhadap blusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita. Anies baru masuk tiga provinsi sudah gegap gempita. Dan istana menhitung bahwa efek berantai ini akan terus berjalan. Tapi ini euforia yang susah untuk dipahami. Orang menganggap pokoknya Anies nggak ada lawannya dan itu yang akan ditularkan oleh voluntarisme politik, kesukarelaan politik. Sementara, di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, sedangkan Anies tanpa poster di mana-mana orang ikut. Istana akan terus mencari cara supaya Anies bisa dihambat, dan akan dicari semua hal untuk menjebakkan Anis, lanjut Rocky. Tetapi, sudah terlambat untuk menghambat Anies karena dia sudah masuk di dalam wilayah populisme. Itu artinya, dia akan dilindungi oleh rakyat. Keadaan itu membuat Pak Jokowi mulai cemas. Elektabilitas Ganjar tidak naik-naik, sementara Anis naik terus. Anies justru merangkak perlahan, voting pointnya naik terus. Anies tumbuh secara deret ukur. Sementara Ganjar naiknya begitu-begitu saja, artinya terhadap Anies Ganjar turun. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor pada Kakak Pembina. Ini inline dengan Hipmi. Terakhir adalah penyambutan Anies di Palu yang juga luar biasa. Relawan di Palu sebetulnya berbeda acuan partainya, tapi semua melihat harus ada perubahan. “Anies dianggap sebagai orang yang berani dia sudah membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada oligarki dalam soal reklamasi teluk Jakarta,” ujar Rocky. Versi populisme Anies justru dibangkitkan kembali oleh mantan-mantan aktivis di zaman dia. Senior-seniornya merasa bahwa generasi baru aktivis itu menganggap Anies sebagai proponen. Sementara itu, Pak Jokowi menyambut keinginan relawaan untuk perpanjangan masa jabatan dengan persoalan bahaya politik identitas, bahaya sara, dan sebagainya. Kelihatannya ini sudah tidak mempan untuk menghadang Anies atau kekuatan Islam. Bahkan, banyak sekali petinggi PSI yang kemudian menyeberang ke Anies. Itu indikator yang menunjukkan bahwa politik identitas sudah selesai. “Jadi jangan selundupkan kepentingan politik di dalam terminologi yang justru berbahaya,” ujar Rocky. Agama itu adalah cara orang membayangkan masa depan. Mestinya, ketakutan pada Anies harus dilawan dengan konsep. Kalau memainkan politik identitas, Anies sudah membuktikan bahwa dia diterima di kalangan Kristen, diterima di kalangan Hindu, segala macam. Jadi usaha istana itu akan sia-sia. “Mari kita bersaing tanpa menyeret-nyeret soal agama. Biarkan Anies tumbuh sebagai orang yang dielu-elukan relawan dengan idenya. Yang kita uji idenya apa?” lajut Rocky Kalau menguatnya dukungan terhadap Anies sengaja dijadikan dasar untuk memperpanjang Pak Jokowi lagi, Rocky mengatakan, “Itu artinya orang berpolitik hanya untuk balas dendam dan menjegal orang lain. Dari segi etik saja sudah buruk. Coba aja bikin begituan, itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan,”. Akhirnya, Rocky Gerung memberi pesan tegas kepada Jokowi, “Jadi, Pak Jokowi, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau begini, Anda akan dihina di ujungnya. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah. Dan tergelincir di dalam strategis sendiri. Jadi saya ingin supaya Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya, supaya semua merasa bahwa bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih, bukan diangkat. Bahwa persoalan-persoalan hukumnya itu urusan hal yang lampau. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang tiga periode, dia adalah politisi busuk membusukkan demokrasi (political decay). (sof,sws)
Rizal Ramli: Jokowi Senengnya Nabok Nyilih Tangan
Jakarta, FNN - Belakangan ini, banyak dibahas soal dendam Pak Jokowi, bisa dendam politik atau dendam pribadi yang lebih bersifat personal. Salah satu tokoh yang terlibat dalam soal ini adalah Rizal Ramli. Beliau menggunakan istilah yang sangat menarik untuk menggambarkan bagaimana Jokowi membalaskan dendamnya, yaitu istilah dari bahasa Jawa “Nabok nyilih tangan” atau “memukul dengan pinjam tangan orang lain”. Akibatnya, akun Twitter Rizal Ramli diserbu buzzer. Namun, karena serbuan buzzer ini, Rizal Ramli akhirnya berhasil membuktikan teorinya untuk berburu buzzer. Untuk membahas masalah ini, Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, mengundang Rizal Ramli dalam acara Hersubeno Point edisi Kamis (24/22/11). “Jadi, yang menarik, kalau tweet saya biasa-biasa saja, nggak ada reaksi. Tapi, begitu menyinggung bosnya, langsung semalam bisa ribuan, bahkan pernah sampai hampir 6000 buzzer, yang maki-maki kita, sehingga kalau saya buka Twitter saya nggak bisa baca, isinya mereka saja. Akhirnya, saya putuskan, kita harus berburu buzzer. Caranya ide mitigasi, siapa sih buzzer rupiah, apa tanda-tandanya. Ternyata, tanda-tandanya sederhana: miskin fakta atau tidak paham fakta, miskin logika, sama miskin kosakata,” ujar Rizal Ramli. Menurut Rizal, para buzzer itu miskin kosa kata, karena mereka memakai kosakata yang diarahkan oleh Kakak Pembinanya yang barangkali hanya 10 biji: Rizal Ramli pecatan, Rizal Ramli nyinyir, Rizal Ramli iri hati, dan Rizal Ramli tidak ada prestasi. Kosa kata itu pula yang digunakan oleh Rizal Ramli untuk blok dan membersihkan serbuan terhadap akunnya. Meski sudah dibersihkan, kalau dia bicara keras lagi maka akan diserbu lagi. “Ini istilahnya nabok pinjem tangan orang. Jadi pakai tangan orang untuk nabok. Jokowinya sendiri selalu mau kelihatan bijaksana, main tengah, dikritik nggak komentar, tapi tangan kirinya suruh buzzer, suruh influencer buat timpa tokoh-tokoh ini. Ini tipikal Solo feodal banget,” ungkapnya. Cara Jokowi dengan nabok nyilih tangan menunjukkan Jokowi sangat feodal. Salah satu sikap feodal adalah menganggap semua masalah sebagai masalah pribadi, bukan masalah ideologi atau masalah kebangsaan. Kadang-kadang dendam pribadi ini bisa berbahaya, seperti pada kasus yang terjadi di Kamboja, Pol Pot, yang sangat membenci kalangan intelektual. “Inilah bahayanya kalau kebencian itu sifatnya pribadi. Pemimpin itu terlalu kerdil, terlalu cemen lah, kalau itu mukul secara pribadi, terus mau balas dendam sama pribadi,” ujar Rizal. (Ida, sws)
Pendampingan Trauma "Healing" Korban Gempa Cianjur dari TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) memberangkatkan tim psikologi dari Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) khususnya unit trauma \"healing\" untuk membantu pendampingan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11).\"Pemberangkatan satuan setingkat regu trauma \'healing\' ini merespons perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,\" kata Letkol Laut (KH) Joko Parjianto selaku Pimpinan Tim Psikologi TNI AL melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan Laksamana TNI Yudo Margono langsung memerintahkan agar segera membantu korban gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan sarana, dan prasarana.Tim Psikologi TNI AL tersebut bergabung bersama Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi.Trauma \"healing\" adalah suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis, seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu.Pada Rabu (23/11) tim trauma \"healing\" telah diberangkatkan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma TNI Edi Krisna Murti dari Juanda Sidoarjo dan bergabung di lokasi bencana di bawah kendali operasi Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto selaku Dansatgas PRCPB TNI AL.Sebelumnya telah diberangkatkan tim aju untuk meninjau daerah pengungsian serta melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban gempa dan dampak psikis yang dialami.Tim di lapangan bersama lembaga-lembaga terkait lainnya bergegas mengumpulkan korban khususnya anak-anak untuk diberikan terapi trauma \"healing\" guna mengurangi rasa trauma yang terjadi.Bentuk dukungan yang dilakukan, khususnya kepada anak-anak, misalnya menggambar, menyanyi, mendongeng, melakukan permainan yang menyenangkan, bermain dengan cara berkelompok, dan berkolaborasi.(Sof/ANTARA)
Sinyal Nasdem Keluar dari Pemerintahan Jokowi Menguat, Tahu Diri Sebelum Ditendang?
Jakarta, FNN - Ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Ini dapat dilihat dari koalisi yang semula dibangun antara Gerindra dengan PKB yang mulai berantakan, juga Koalisi Indonesia Bersatu yang sejak awal juga berantakan. Yang menarik dan yang selama ini selalu dikritik keras adalah kritik terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap, dalam hal ini mendua, tidak mau meninggalkan pemerintahan Jokowi, tetapi juga tidak mau disebut antitesa. Padahal, sejak beberapa bulan lalu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tapi dia belum juga mencabut anggotanya dari kabinet Jokowi. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin, dalam rapat revisi Undang-Undang IKN, tergambarlah peta koalisi. Enam partai pendukung pemerintah mendukung dilakukannya revisi, sedangkan PKS dan Demokrat menolak. Sementara, Nasdem abstain, dengan alasan sedang ada pembahasan. Ada kemungkinan ini menunjukkan bahwa Nasdem sudah mulai mengirim sinyal. Mengomentari kondisi ini, Rocky Gerung dalam Channel YouToube Rocky Gerung Official edisi Kamis (24/11/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Akal sehatnya sudah mulai pulih, atau memang dia sudah mendapat sinyal bahwa dia mau ditendang dari kabinet.” Dari awal, menurut Rocky, FNN sudah menyarankan pada Nasdem untuk mundur daripada ditendang. Boleh saja melakukan akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. “Kita akan lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Artinya, dia tidak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan, yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Jadi, kita mau tunggu dia punya aset apa untuk mengusung Anies,” ujar Rocky. Biasanya, kalau sudah tidak ada akses di kabinet maka akan jadi ormas. Nasdem jadi partai karena ada akses di kabinet. “Itu sebetulnya ukuran terakhir dan saya kira Pak Surya Paloh sudah ngerti itu dan dia akan ambil risiko itu,” tambahnya. “Kalau itu terjadi, Anies betul-betul akan muncul sebagai tokoh antitesis. Nasdem akhirnya akan jadi antesis Jokowi kalau tanda-tandanya begini. Tetapi, Pak Jokowi juga tahu bahwa masih ada beberapa sprindik,” ujar Rocky. Kita tunggu saja langkah Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekadar abstain. (sof)
Laman Resmi Presiden Jokowi Adalah presidenri.go.id
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menegaskan laman resmi untuk situs web Presiden Jokowi adalah presidenri.go.id\"Kami sangat menyayangkan pemberitaan seperti ini yang tidak ada konfirmasi ke kami, padahal alamat resmi adalah presidenri.go.id,\" kata Bey di Jakarta, Kamis.Sebelumnya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan pada hari Rabu pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain.Saat dibuka, lama presiden.go.id hanya menampilkan pengumuman berlatar warna putih dan abu-abu.Pada kotak pengumuman, tertulis \"MOHON KEMBALI DI LAIN WAKTU. Maaf, situs yang anda coba akses saat ini tidak tersedia karena sedang dalam proses penyelesaian pembayaran sewa nama domain. Jika Anda adalah pengunjung situs ini, silakan menghubungi pengelola domain situs ini.\"\"Jika Anda adalah pengelola domain situs ini, silakan klik di sini untuk melakukan permohonan invoice,\" demikian tertulis dalam kotak keterangan sambil mencantumkan nomor kontak WhatsApp atas nama PANDI untuk informasi lanjutan, dan WhatsApp Kominfo untuk penyelesaian administrasi.Ketua CISSReC Pratama Persadha menyebut situs presidenri.go.id dan presiden.go.id adalah milik pemerintah, sehingga pengamanan dan pengelolaan kedua domain itu harus dengan baik.Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, Pratama menyebutkan sekitar Rp87.100,00. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.(Ida/ANTARA)
TMMD 2023 Bisa Diarahkan untuk Memperbaiki Infrastruktur di Cianjur
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebutkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2023 bisa diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa di Cianjur dan daerah bencana lainnya.\"Bisa, makanya di TMMD ada dua sasaran. Sasaran fisik dan nonfisik. Yang nonfisik kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ramah lingkungan,\" kata Agus di sela Rapat Paripurna TMMD Ke-115 Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis. Perbaikan infrastruktur itu berupa perbaikan jalan rusak, rumah tidak layak huni dan lainnya sehingga dapat meringankan beban warga yang menjadi korban gempa.TMMD adalah salah satu wujud operasi Bakti TNI yang terintegrasi dan terpadu antarlintas sektoral guna meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.Kegiatan TMMD pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari penerapan budaya gotong-royong dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama serta bersatu padu untuk membangun daerah.Untuk membantu evakuasi korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Cianjur, kata Agus, TNI AD telah mengerahkan sebanyak 2.400 personel.\"Hari ini mungkin kita akan tambah lagi supaya lebih cepat penanganannya,\" kata Wakasad.Personel yang dikerahkan itu tidak hanya melakukan evakuasi korban gempa, melainkan juga membantu korban yang mengalami luka-luka akibat gempa.\"Ada yang bertugas melakukan pencarian, ada tenaga medis, kemudian dapur lapangan. Kami siapkan 10 dapur lapangan, tenda-tenda pengungsian, tenda-tenda kesehatan,\" kata jenderal bintang tiga ini.Bahkan, TNI AD mengerahkan anjing pelacak dari K-9 Kopassus untuk membantu melakukan pencarian korban gempa yang saat ini belum ditemukan.\"Kami juga mengirimkan tim psikolog untuk membantu mengatasi masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana tersebut,\" kata Agus.(Ida/ANTARA)
Diberitakan Masuk Angin, Ketua DPD RI: "Saya Bersumpah Tak Ada Barter Politik dengan Jokowi"
Jakarta, FNN - Pernyataan dari ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattality, menjadi perbincangan yang menarik dan kontroversial, sejak kemarin. Hal itu terjadi karena menyangkut perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Kalau soal Dekrit dan kembali ke Undang-Undang Dasar ’45, orang mungkin jarang yang ingat. Yang diingat orang hanya perpanjangan masa jabatan presiden 2 sampai 3 tahun. Bahkan, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sempat menyebut La Nyalla “masuk angin”. Rupanya sebutan ini membuat La Nyalla tidak berkenan, sehingga secara fair Hersubeno Arief memberikan hak jawab kepada La Nyalla Mattality dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (24/11/22). Dalam edisi hak jawab ini, dihadirkan pula Rocky Gerung. “Ya, saya menikmati badai yang ditiupkan Pak La Nyalla, semua orang merasa terguncang. Padahal di belakang itu ada konsep akademis, ada konsep politis, ada konsep kenegaraan, dan kalau dia dicampur maka bingung yang mana arahnya, La Nyalla yang negarawan, yang politisi, atau yang mencari gara-gara,” ungkap Rocky. Berikut klarifikasi La Nyalla. “Posisi saya sebagai negarawan, saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa merajut bangsa agar bangsa kita bisa sejahtera, tidak terjadi polarisasi. Saya mau tanya: kita ini mau cari presiden melalui Pilpres langsung atau melalui MPR? Kalau saya sudah tegas katakan saya ingin kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, yang kemudian diadendum. Itu berarti saya tidak berpikir Pilpres secara langsung, saya berpikir Pilpres melalui MPR. Karena saya sudah berjuang mulai dari amandemen untuk memasukkan independen, nggak bisa. Kemudian kita berjuang yang sudah ditentukan PT 20% kita berjuang untuk 0%, tidak bisa. Akhirnya semua berjalan dengan seterusnya ada Pemilu 2024. Kemudian saya mau katakan bahwa kita ini mau menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli atau UUD tahun 2002. Kalau Pilpres secara langsung, itu konstitusi betul, tapi 2002. Kalau saya sebagai negarawan berpikir bagaimana caranya saya bisa meneruskan perjuangan pendiri bangsa.” “Saya punya konsep sebagai seorang negarawan, konsep saya itu kembali presiden mengeluarkan Dekrit, setelah itu diadendum. Sambil diadendum, Presiden bersama DPR dan DPD silahkan meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai pemerintahan yang sudah terpilih dengan menggunakan undang-undang 2002.” “Kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang Dasar ‘45 yang pertama kita harus bisa lakukan adalah membatalkan Pemilu tahun 2024, caranya bagaimana saya nggak tahu, terserah sama orang yang mau kembalikan Undang-Undang 1945. Tapi, kalau tidak ada cara, kemudian Pemilu tahun 2024 dilaksanan, yang ada di dalam otak saya ini sudah sama saja kita akan menyengsarakan rakyat 5 tahun kemudian. Karena sejak adanya 2002, bumi, air, kemudian harta karun kita yang ada di bumi, tidak kita kuasai, tapi dikuasai oleh oligarki.” “Untuk membatalkan, ada dua jalan yaitu membatalkan Pemilu 2024; dan membatalkan pemilu 2024 dengan cara perpanjangan. Saya berpikir praktis saja, kalau memang itu mau diubah kembali pada Dekrit, kita kembalikan masa kira-kira bisa satu tahun ya satu tahun selesai, kalau nggak bisa 2 tahun, dia selesai. Ini tergantung tim yang mengubah. Itu maksud saya.” Menanggapi peristiwa ini, setelah mendengar klarifikasi La Nyalla, Rocky Gerung mengatakan, “Saya ikuti perdebatan publik dua hari dan tajam sekali itu. Dan memang keliru kalau menyebut bahwa La Nyalla masuk angin. Itu salah. Yang terjadi La Nyalla menghembuskan badai. Badai itu yang kemudian jadi perbincangan antara mereka yang percaya dan mereka yang nyinyir, antara mereka yang pesimis dan mereka yang optimis. Saya sebut ini proposal La Nyalla yang menghentakkan kesadaran kita bernegara.” Menurut Rocky Gerung, ada wilayah-wilayah yang kritis dari proposal: pertama, publik menginginkan ada satu perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif itu bukan melalui pemilu, tetapi harus melalui sesuatu yang radikal. Proposal ini proposal radikal karena sifatnya Dekrit yang artinya, ada kedaruratan. Kalau kita baca psikologi publik, semua orang merasa negara ini dalam keadaan darurat, karena tidak percaya lagi bahwa sistem ini akan disempurnakan melalui pemilu 2024. Jadi, kedaruratan itu juga inline dengan sifat dari Dekrit. “Dengan kata lain, proposal dekrit itu sesuai dengan psikologi publik yang menghendaki ada satu radikal break,” tandas Rocky. Proposal Pak La Nyalla ini merupakan satu interupsi yang luar biasa, yang membuat orang kaget. “Itu poin penting dari seseorang yang berupaya untuk mencari jalan di tengah kebuntuan,” ujar Rocky. Kalau Mahkamah Konstitusi menolak argumen judicial review, itu artinya dia tidak mampu untuk menghasilkan jalan keluar dari kebuntuan politik. Sekarang yang kasak kusuk jadi capres ini kan dimulai dari PT 20%: Anies bingung, Prabowo disandera oleh Jokowi, Airlangga dipuji dikit sudah merasa di atas angin, Ganjar cemas-cemas. “Mental politisi kita betul-betul dungu, dia pemimpin tapi akhirnya musti tunggu Pak Jokowi keputusannya,” jelas Rocky. Jadi, keadaan ini membuat rakyat merasa buat apa ada Pemilu kalau setiap calon presiden mesti tunggu restu dari Jokowi. Dalam proposalnya Pak La Nyalla mendalilkan demi kepentingan rakyat banyak, tetapi menurut Rocky hari-hari ini rakyat banyak justru tidak lagi percaya pada Pak Jokowi. Di antara buktinya, Kompas kemarin membuat riset dan hasil riset menunjukkan bahwa rakyat yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi itu akan bermutu, itu tinggal 15%. Jadi justru kalau sesuatu itu disentuh oleh Pak Jokowi jadi berantakan, lanjutnya. Jika akhirnya rakyat bereaksi pada proposal Pak La Nyalla, menurut Rocky, itu karena mereka melihat di situ ada yang inkonsisten: pertama mengusulkan sesuatu yang radikal, bagus, dekrit, untuk menghentakkan bangsa ini bahwa ada yang nggak beres, tetapi kemudian disusulkan dengan perpanjangan masa jabatan. Kondisinya akan lain kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi masih punya semacam tabungan moral, seperti Gus Dur mengeluarkan Dekrit, seperti Bung Karno mengeluarkan Dekrit. “Masalahnya, apakah Pak Jokowi sekarang punya kapasitas moral untuk mengatakan saya keluarkan Dekrit demi bangsa?” Kita percaya bahwa secara institusi hanya presiden yang mampu mengeluarkan Dekrit demi bangsa, demi bangsa yang lagi cemas, demi bangsa yang sedang kehilangan arah. Tetapi, masalahnya orang nggak percaya kalau Jokowi yang mengeluarkan Dekrit. Jadi ketegangan di situ. Tapi publik merasa kalau yang mengeluarkan Dekrit adalah presiden yang bernama Jokowi, itu cuma 15% orang yang akan ikuti, tambah Rocky. “Jadi, yang saya hitung jangan sampai teori Dekrit itu justru dibatalkan oleh opini publik yang tidak sepakat pada orang yang akan mengeluarkan, bukan pada dekritnya. Jadi orang anggap dekritnya bagus tetapi pelaksana dekrit itu yang buruk,” jelas Rocky. Tetapi, sambung Rocky, dia menangkap dari pembicaraan teman-teman di HTN agar memberi kesempatan kepada Pak La Nyalla untuk menunjukkan konsep akademis itu dan menguji pikiran itu. Jangan dibantah dengan seolah-olah menganggap bahwa ada kepentingan. Memang aturannya yang mesti kita perbaiki, di mana pun tempat kita memilih Presiden. Kalau di MPR, orang akan menghitung lagi, efisien atau tidak. Memang efisien, tapi potensi manipolitik sangat buruk karena lebih mudah disogok. Kemudian, lanjut Rocky, kita tahu pak Jokowi diasuh oleh oligarki, jadi memperpanjang Pak Jokowi artinya memperpanjang juga napas oligarki. Kalau mau, lepaskan dulu rantai belenggu oligarki pada Jokowi, baru kita izinkan Jokowi berpikir tentang kenegaraan. Karena sementara ini Pak Jokowi tidak berpikir tentang negara, dia berpikir tentang bisnis, tentang oligarki. Sementara itu, dalam kesempatan ini Hersu memberikan klarifikasi bahwa dirinya menulis “masuk angin” itu dalam tanda petik. Dalam tradisi jurnalistik itu adalah sebuah pertanyaan, bukan tuduhan. Itu yang harus dipahami. “Saya juga dalam stand point yang sama, soal kembali ke dekrit itu kita sepakat karena itu mekanisme konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ’45, tetapi yang menjadi masalah, sama dengan Bung Rocky, banyak orang yang terlalu berpikir apakah tidak terlalu naif menilai bahwa Pak Jokowi itu akan dengan sukarela setelah diberikan kewenangan diperpanjang masa jabatannya dan melakukan Dekrit, kemudian beliau tiba-tiba mundur setelah tugasnya selesai? Karena Pak Jokowi sekarang bersama timnya sedang berjuang dengan berbagai cara untuk memperpanjang masa jabatan,” pungkasnya. (ida)
POPULER
