POLITIK
Terkait Pemberitaan Pungli, AJI Mataram Kecam Intimidasi Polisi
Mataram, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengecam tindakan intimidasi sejumlah oknum polisi terhadap tiga jurnalis terkait pemberitaan kasus dugaan pungutan liar dalam penerbitan surat keterangan kecelakaan lalu lintas untuk kebutuhan klaim asuransi Jasa Raharja.\"Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi, bahkan mengintimidasi, itu ada ancaman pidananya,\" kata Ketua AJI Mataram Muhammad Kasim dalam keterangannya di Mataram, Jumat.Ancaman pidana yang mengatur hal tersebut tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.Begitu juga dengan adanya tindakan yang meminta secara paksa kepada jurnalis untuk menghapus berita dugaan pungli yang tayang pada 22 dan 23 November 2022 di media TribunLombok.com, Vivanews.com, dan NTBSatu.com.Menurut Kasim, tindakan polisi yang mencari jurnalis hingga ke rumah pribadi dan memanggil paksa untuk hadir bersaksi atas kasus dugaan pungli di Unit Laka Lantas Polresta Mataram tidak dapat dibenarkan.\"AJI Mataram menilai tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers,\" ujarnya.Apabila tujuannya ingin mengorek informasi untuk menelusuri dugaan tersebut, Kasim mengatakan polisi cukup menjadikan bahan pemberitaan yang terbit pada tiga media daring (dalam jaringan) itu sebagai dasar pengembangan.\"Jadi, bukan jurnalis yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus itu,\" ucapnya.Sekretaris AJI Mataram Wahyu Widiantoro turut menjelaskan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut bisa menempuh mekanisme sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers. Mekanisme hak jawab itu juga sudah diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.\"Mekanisme ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum agar tidak seenaknya orang meminta menghapus berita yang sudah dimuat oleh media,\" ujar Wahyu.Ia juga mengingatkan jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber.\"Jadi, tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum,\" ucapnya.Sementara, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Idham Khalid turut menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada jurnalis maupun pihak redaksi dari setiap perusahaan yang menerbitkan pemberitaan dugaan pungli tersebut.Dari hasil klarifikasi, pemberitaan yang tayang itu sudah sesuai dengan fakta atas keluhan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengaku dimintakan uang Rp1 juta hingga Rp2,5 juta oleh oknum anggota Unit Laka Satlantas Polresta Mataram untuk penerbitan surat keterangan kecelakaan.\"Berita-berita itu sudah kami pastikan memenuhi kaidah jurnalistik dan asas berimbangan karena telah terkonfirmasi langsung kepada Kapolresta Mataram,\" kata Idham.Namun, sejak berita itu terbit, berturut-turut dalam dua hari terakhir mereka mendapat tekanan agar berita itu dihapus, baik oleh oknum anggota yang bertugas di Polresta Mataram maupun pihak di luar lembaga kepolisian.Dengan adanya persoalan ini, Idham meminta Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto menaruh atensi dan mengusut tuntas dugaan praktik pungli di jajaran Korps Bhayangkara, khususnya di Unit Laka Lantas Polresta Mataram.\"Polisi di NTB juga harus bisa menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di NTB. Apalagi, intimidasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,\" ujarnya.Perlu diingat kembali, kata dia, bahwa Dewan Pers dengan Polri telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.PKS yang terbit perdana ini sebagai turunan dari adanya Nota Kesepahaman atau \"Memorandum of Understanding\" (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.(Ida/ANTARA)
Nusantara Bersatu Dihelat di GBK
Jakarta, FNN - Silaturahmi nasional dengan tema \"Nusantara Bersatu\" digelar oleh gabungan Relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, SabtuPresiden Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan hadir dalam acara ini dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju GBK.Tampak rombongan dari berbagai latar belakang dan daerah memadati area GBK, mulai dari kelompok ibu-ibu, anak muda, hingga para santri. Para rombongan yang hadir tampak didominasi dengan pakaian berwarna putih.Relawan pendukung Jokowi rencananya akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Jokowi tersebut juga akan dibacakan pula maklumat kebangsaan.Adapun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran masuk untuk memantau situasi pengamanan acara di GBK melalui pintu kuning sekitar pukul 7.10 WIB. Tampak pula Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Komarudin ikut hadir untuk memantau.Acara yang menurut jadwal dimulai pukul 6.30 WIB hingga 11.00 WIB itu menghadirkan penampilan dari sejumlah musisi, di antaranya Inul Daratista, Tipe-X, Ruth Sahanaya, Ndarboy Genk, Farel Prayoga, Nasida Ria, hingga Godbless.Adapun ruas Jalan Gatot Subroto sejak sekira pukul 06.00 WIB juga tampak sudah dipadati oleh bus-bus yang mengangkut rombongan menuju GBK.Sebelumnya saat konferensi pers, Jumat (25/11), Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma\'ruf mengatakan bahwa Nusantara Bersatu merupakan perhelatan akbar tatap muka, temu kangen dan silaturahmi seluruh elemen relawan Jokowi bersama dengan Sang Presiden.Ia menyebut Nusantara Bersatu dihelat dalam rangka menjaga keberhasilan Jokowo selama memimpin Indonesia dan mengawal menuju Indonesia Emas 2045.\"Dalam rangka menjaga dan merawat ekonomi dan pembangunan lndonesia tersebut, maka relawan Presiden Jokowi berhimpun di dalam satu gerakan yang dinamai Gerakan Nusantara Bersatu,\" kata Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu.Sebelumnya, Jumat (25/11), Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani juga mengatakan bahwa Kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.(Ida/ANTARA)
Relawan Jokowi Siap Menghadiri Kegiatan Nusantara Bersatu
Jakarta, FNN - Ribuan relawan Jokowi siap memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu (26/11) pagi dalam rangka kegiatan Nusantara Bersatu.\"Relawan pendukung Jokowi akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Provinsi Jawa Barat,\" kata Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam.Ia mengatakan penanganan musibah yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat lain sebelumnya harus dilakukan secara gotong royong dan solidaritas sosial sesama anak bangsa.\"Acara besok rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi, juga akan dibacakan maklumat kebangsaan,\" ujarnya.Kegiatan Nusantara Bersatu tersebut, tegas Benny, murni kegiatan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur serta bencana di daerah lainnya.Benny menyampaikan semangat solidaritas sosial dan persatuan nasional adalah faktor yang menyemangati ratusan ribu relawan Jokowi akan datang dan berkumpul di Jakarta, bukan semangat politik atau agenda politik apapun.\"Tidak ada agenda politik, apalagi terkait Pilpres 2024,\" tegasnya.Ia menambahkan politik relawan Jokowi adalah bersama Jokowi dan tegak lurus kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Dengan kata lain, kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.Benny mengatakan politik kebangsaan relawan Jokowi selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara, termasuk merawat harmoni keberagaman Indonesia.Tradisi gotong royong harus menjadi warisan para leluhur sebagai kekuatan yang perlu dilestarikan, dibumikan kepada anak bangsa. Tidak hanya itu, ribuan relawan juga akan mengonsolidasikan diri untuk melawan praktik radikalisme dan terorisme di Indonesia.\"Kita tidak ingin Indonesia yang sedang bergerak maju dengan kerja-kerja pemerintahan dirusak oleh kelompok politik yang selalu menggunakan strategi pecah belah dan adu domba,\" jelasnya.(Ida/ANTARA)
Tidak Ada Korban WNI dalam Banjir di Jeddah Saudi
Jakarta,FNN - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ada korban dari warga negara Indonesia (WNI) dalam banjir yang terjadi di wilayah Jeddah, Arab Saudi.\"Hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut,\" kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan pada 24 November 2022, telah terjadi banjir di wilayah Jeddah dan sekitarnya akibat curah hujan yang tercatat tertinggi sejak tahun 2009.Hujan berlangsung selama sekitar empat jam dari pukul 08.00 waktu setempat sampai siang hari. Banjir tersebut dilaporkan menewaskan dua WN Arab Saudi, namun hingga saat ini tidak ada laporan korban WNI dalam banjir tersebut.Menurut pantauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, kata dia, situasi saat ini sudah berangsur normal, dengan sebagian besar ruas jalan yang terdampak sudah menyusut.Namun, beberapa titik seperti underpass masih terdapat genangan air yg cukup dalam, kata tambah dia.Pemerintah Arab Saudi, kata dia lebih lanjut, sehari sebelumnya telah memberikan peringatan akan potensi hujan deras dan mengumumkan bahwa sekolah diliburkan keesokan hari.Sementara itu, Judha mengatakan KJRI Jeddah terus memantau situasi dan membuka hotline aduan bagi WNI melalui nomor +966 503 609 667.(Ida/ANTARA)
Mahfud MD Harapkan KAHMI Menjadi Contoh Demokrasi Berkeadaban
Palu, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaharapkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bisa menjadi contoh peradaban dan teladan politik di Indonesia. \"Saya berharap KAHMI bisa menjadi contoh dalam berpolitik yang baik di negeri ini,\" kata Mahmud pada acara Munas XI KAHMI yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Munas tersebut dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin Jum\'at 25 November 2022. Agenda utama Munas tersebut memilih presidium yang berjumlah sembilan otang. Mahfud meminta anggota KAHI ke depan bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti pedahulunya. Oleh karena itu, ia berharap Munas yang akan berlangsung sampai Ahad. 27 November 2022 berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal negatif ataupun kekerasan. \"Saya juga berharap agar Munas berakhir secara tenteram tanpa ada kericuhan. apalagi sampai melempar bangku.\' kata Mahmud yang juga Ketua Dewa Pakar KAHMI itu. Menurut Mahmud, KAHMI harus dapat memberikan contoh tauladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di tanah air. Dalam politik demokrasi berkeadaban itu, kata Mahfud, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. \"Silahkan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya.\" kata Mahfud. (Anw).
Wapres Sebut Anies, Tepuk Tangan Bergemuruh di Arena Munas Kahmi
Palu, FNN - Anies Rasyid Baswedan menjadi tokoh yang mendapatkan sambutan luar biasa dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Munas KAHMI), di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. Tidak ketinggalan, saat Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin menyebutkan namanya ketika menyampaikan sambutan, suara riuh dan tepuk tangan pun menggema di ruangan tersebut. Awalnya, Ma\'ruf Amin meminta agar KAHMI mengoptimalkan peranan dan mitra strategis dengan pemerintah. Hal itu penting dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan fenomena global. Wapres menyebutkan, KAHMI adalah kumpulan orang hebat dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan jabatan di pemerintahan. \"KAHMI ada di seluruh Indonesia,\" kata Ma\'ruf saat membuka Munas XI KAHMI, di Palu, Jumat, 25 November 2022. Wapres menyebutkan banyak potensi di KAHMI. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang berasal dari organisasi yang selalu membawa pesan kerukunan dan perdamaian. Ada Wapres ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tanjung, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD. Semua yang dia sebutkan Wapres itu berada di ruangan Munas. Seakan memancing peserta Munas, Ma\'ruf Amin pun kemudian menyebutkan, \"Anies...\" Suara tepuk tangan pun langsung bergemuruh di ruang pertemuan. Hal itu bisa dimaklumi, karena Anies yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem juga adalah alumni HMI. Setelah Ma\'ruf Amin membuka munas dan meninggalkan ruangan, Anies menjadi tokoh yang dikejar berfoto bersama beberapa peserta. Beberapa kali pembawa acara meminta agar Anies segera meninggalkan panggung tempat berfoto. Namun, dia tetap belum bisa meninggalkan ruangan. Akibatnya, pelaksanaan diskusi tentang ekonomi pun terlambat dimulai. Munas XI KAHMI akan berlangsung sampai Ahad, 27 November 2022. Agenda utamanya memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2022 sampai 2027. Acara juga diisi berbagai kegiatan diskusi. (Anw).
Rocky Gerung: Tegas Pesan untuk Pak Jokowi, “Jangan Jadi Politisi Busuk!”
Jakarta, FNN - Tampaknya, tanda-tanda perpanjangan masa jabatan presiden semakin lama semakin gencar. Jika beberapa hari lalu tanda-tanda itu diungkapkan dalam Munas Hipmi, dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno. Acara itu dikemas dengan nama Nusantara Bersatu. Tampaknya acara ini akan dilangsungkan secara besar-besaran karena akan dihadiri oleh para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi hal yang sangat serius. Untuk itu, dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (25/11/22) Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal tersebut. “Sebetulnya soal perpanjangan masa jabatan itu sudah mulai surut. Karena itu, terakhir kita lihat musra-musra itu sudah makin sedikit. Tapi, begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana, “ ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, wacana perpanjangan masa jabatan sebetulnya merupakan reaksi terhadap blusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita. Anies baru masuk tiga provinsi sudah gegap gempita. Dan istana menhitung bahwa efek berantai ini akan terus berjalan. Tapi ini euforia yang susah untuk dipahami. Orang menganggap pokoknya Anies nggak ada lawannya dan itu yang akan ditularkan oleh voluntarisme politik, kesukarelaan politik. Sementara, di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, sedangkan Anies tanpa poster di mana-mana orang ikut. Istana akan terus mencari cara supaya Anies bisa dihambat, dan akan dicari semua hal untuk menjebakkan Anis, lanjut Rocky. Tetapi, sudah terlambat untuk menghambat Anies karena dia sudah masuk di dalam wilayah populisme. Itu artinya, dia akan dilindungi oleh rakyat. Keadaan itu membuat Pak Jokowi mulai cemas. Elektabilitas Ganjar tidak naik-naik, sementara Anis naik terus. Anies justru merangkak perlahan, voting pointnya naik terus. Anies tumbuh secara deret ukur. Sementara Ganjar naiknya begitu-begitu saja, artinya terhadap Anies Ganjar turun. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor pada Kakak Pembina. Ini inline dengan Hipmi. Terakhir adalah penyambutan Anies di Palu yang juga luar biasa. Relawan di Palu sebetulnya berbeda acuan partainya, tapi semua melihat harus ada perubahan. “Anies dianggap sebagai orang yang berani dia sudah membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada oligarki dalam soal reklamasi teluk Jakarta,” ujar Rocky. Versi populisme Anies justru dibangkitkan kembali oleh mantan-mantan aktivis di zaman dia. Senior-seniornya merasa bahwa generasi baru aktivis itu menganggap Anies sebagai proponen. Sementara itu, Pak Jokowi menyambut keinginan relawaan untuk perpanjangan masa jabatan dengan persoalan bahaya politik identitas, bahaya sara, dan sebagainya. Kelihatannya ini sudah tidak mempan untuk menghadang Anies atau kekuatan Islam. Bahkan, banyak sekali petinggi PSI yang kemudian menyeberang ke Anies. Itu indikator yang menunjukkan bahwa politik identitas sudah selesai. “Jadi jangan selundupkan kepentingan politik di dalam terminologi yang justru berbahaya,” ujar Rocky. Agama itu adalah cara orang membayangkan masa depan. Mestinya, ketakutan pada Anies harus dilawan dengan konsep. Kalau memainkan politik identitas, Anies sudah membuktikan bahwa dia diterima di kalangan Kristen, diterima di kalangan Hindu, segala macam. Jadi usaha istana itu akan sia-sia. “Mari kita bersaing tanpa menyeret-nyeret soal agama. Biarkan Anies tumbuh sebagai orang yang dielu-elukan relawan dengan idenya. Yang kita uji idenya apa?” lajut Rocky Kalau menguatnya dukungan terhadap Anies sengaja dijadikan dasar untuk memperpanjang Pak Jokowi lagi, Rocky mengatakan, “Itu artinya orang berpolitik hanya untuk balas dendam dan menjegal orang lain. Dari segi etik saja sudah buruk. Coba aja bikin begituan, itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan,”. Akhirnya, Rocky Gerung memberi pesan tegas kepada Jokowi, “Jadi, Pak Jokowi, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau begini, Anda akan dihina di ujungnya. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah. Dan tergelincir di dalam strategis sendiri. Jadi saya ingin supaya Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya, supaya semua merasa bahwa bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih, bukan diangkat. Bahwa persoalan-persoalan hukumnya itu urusan hal yang lampau. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang tiga periode, dia adalah politisi busuk membusukkan demokrasi (political decay). (sof,sws)
Rizal Ramli: Jokowi Senengnya Nabok Nyilih Tangan
Jakarta, FNN - Belakangan ini, banyak dibahas soal dendam Pak Jokowi, bisa dendam politik atau dendam pribadi yang lebih bersifat personal. Salah satu tokoh yang terlibat dalam soal ini adalah Rizal Ramli. Beliau menggunakan istilah yang sangat menarik untuk menggambarkan bagaimana Jokowi membalaskan dendamnya, yaitu istilah dari bahasa Jawa “Nabok nyilih tangan” atau “memukul dengan pinjam tangan orang lain”. Akibatnya, akun Twitter Rizal Ramli diserbu buzzer. Namun, karena serbuan buzzer ini, Rizal Ramli akhirnya berhasil membuktikan teorinya untuk berburu buzzer. Untuk membahas masalah ini, Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, mengundang Rizal Ramli dalam acara Hersubeno Point edisi Kamis (24/22/11). “Jadi, yang menarik, kalau tweet saya biasa-biasa saja, nggak ada reaksi. Tapi, begitu menyinggung bosnya, langsung semalam bisa ribuan, bahkan pernah sampai hampir 6000 buzzer, yang maki-maki kita, sehingga kalau saya buka Twitter saya nggak bisa baca, isinya mereka saja. Akhirnya, saya putuskan, kita harus berburu buzzer. Caranya ide mitigasi, siapa sih buzzer rupiah, apa tanda-tandanya. Ternyata, tanda-tandanya sederhana: miskin fakta atau tidak paham fakta, miskin logika, sama miskin kosakata,” ujar Rizal Ramli. Menurut Rizal, para buzzer itu miskin kosa kata, karena mereka memakai kosakata yang diarahkan oleh Kakak Pembinanya yang barangkali hanya 10 biji: Rizal Ramli pecatan, Rizal Ramli nyinyir, Rizal Ramli iri hati, dan Rizal Ramli tidak ada prestasi. Kosa kata itu pula yang digunakan oleh Rizal Ramli untuk blok dan membersihkan serbuan terhadap akunnya. Meski sudah dibersihkan, kalau dia bicara keras lagi maka akan diserbu lagi. “Ini istilahnya nabok pinjem tangan orang. Jadi pakai tangan orang untuk nabok. Jokowinya sendiri selalu mau kelihatan bijaksana, main tengah, dikritik nggak komentar, tapi tangan kirinya suruh buzzer, suruh influencer buat timpa tokoh-tokoh ini. Ini tipikal Solo feodal banget,” ungkapnya. Cara Jokowi dengan nabok nyilih tangan menunjukkan Jokowi sangat feodal. Salah satu sikap feodal adalah menganggap semua masalah sebagai masalah pribadi, bukan masalah ideologi atau masalah kebangsaan. Kadang-kadang dendam pribadi ini bisa berbahaya, seperti pada kasus yang terjadi di Kamboja, Pol Pot, yang sangat membenci kalangan intelektual. “Inilah bahayanya kalau kebencian itu sifatnya pribadi. Pemimpin itu terlalu kerdil, terlalu cemen lah, kalau itu mukul secara pribadi, terus mau balas dendam sama pribadi,” ujar Rizal. (Ida, sws)
Pendampingan Trauma "Healing" Korban Gempa Cianjur dari TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) memberangkatkan tim psikologi dari Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispsial) khususnya unit trauma \"healing\" untuk membantu pendampingan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11).\"Pemberangkatan satuan setingkat regu trauma \'healing\' ini merespons perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,\" kata Letkol Laut (KH) Joko Parjianto selaku Pimpinan Tim Psikologi TNI AL melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan Laksamana TNI Yudo Margono langsung memerintahkan agar segera membantu korban gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan sarana, dan prasarana.Tim Psikologi TNI AL tersebut bergabung bersama Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi.Trauma \"healing\" adalah suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis, seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu.Pada Rabu (23/11) tim trauma \"healing\" telah diberangkatkan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma TNI Edi Krisna Murti dari Juanda Sidoarjo dan bergabung di lokasi bencana di bawah kendali operasi Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto selaku Dansatgas PRCPB TNI AL.Sebelumnya telah diberangkatkan tim aju untuk meninjau daerah pengungsian serta melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban gempa dan dampak psikis yang dialami.Tim di lapangan bersama lembaga-lembaga terkait lainnya bergegas mengumpulkan korban khususnya anak-anak untuk diberikan terapi trauma \"healing\" guna mengurangi rasa trauma yang terjadi.Bentuk dukungan yang dilakukan, khususnya kepada anak-anak, misalnya menggambar, menyanyi, mendongeng, melakukan permainan yang menyenangkan, bermain dengan cara berkelompok, dan berkolaborasi.(Sof/ANTARA)
Sinyal Nasdem Keluar dari Pemerintahan Jokowi Menguat, Tahu Diri Sebelum Ditendang?
Jakarta, FNN - Ada tanda-tanda koalisi di Indonesia mulai berantakan. Ini dapat dilihat dari koalisi yang semula dibangun antara Gerindra dengan PKB yang mulai berantakan, juga Koalisi Indonesia Bersatu yang sejak awal juga berantakan. Yang menarik dan yang selama ini selalu dikritik keras adalah kritik terhadap Nasdem yang tidak segera mengambil sikap, dalam hal ini mendua, tidak mau meninggalkan pemerintahan Jokowi, tetapi juga tidak mau disebut antitesa. Padahal, sejak beberapa bulan lalu Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tapi dia belum juga mencabut anggotanya dari kabinet Jokowi. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin, dalam rapat revisi Undang-Undang IKN, tergambarlah peta koalisi. Enam partai pendukung pemerintah mendukung dilakukannya revisi, sedangkan PKS dan Demokrat menolak. Sementara, Nasdem abstain, dengan alasan sedang ada pembahasan. Ada kemungkinan ini menunjukkan bahwa Nasdem sudah mulai mengirim sinyal. Mengomentari kondisi ini, Rocky Gerung dalam Channel YouToube Rocky Gerung Official edisi Kamis (24/11/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Akal sehatnya sudah mulai pulih, atau memang dia sudah mendapat sinyal bahwa dia mau ditendang dari kabinet.” Dari awal, menurut Rocky, FNN sudah menyarankan pada Nasdem untuk mundur daripada ditendang. Boleh saja melakukan akal-akalan kecil, abstain segala macam, dan itu ada lucu-lucunya di situ. “Kita akan lihat nanti konsekuensi kalau Nasdem ditendang dari kabinet. Artinya, dia tidak punya akses apa-apa lagi terhadap kebijakan, yang pasti juga memungkinkan ada aspek bisnis di situ. Jadi, kita mau tunggu dia punya aset apa untuk mengusung Anies,” ujar Rocky. Biasanya, kalau sudah tidak ada akses di kabinet maka akan jadi ormas. Nasdem jadi partai karena ada akses di kabinet. “Itu sebetulnya ukuran terakhir dan saya kira Pak Surya Paloh sudah ngerti itu dan dia akan ambil risiko itu,” tambahnya. “Kalau itu terjadi, Anies betul-betul akan muncul sebagai tokoh antitesis. Nasdem akhirnya akan jadi antesis Jokowi kalau tanda-tandanya begini. Tetapi, Pak Jokowi juga tahu bahwa masih ada beberapa sprindik,” ujar Rocky. Kita tunggu saja langkah Nasdem yang harusnya lebih radikal dari sekadar abstain. (sof)
POPULER
