POLITIK
Laksamana Yudo Margono Layak Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN - Pengamat militer dan pertahanan dari Indonesia Defence Strategy Forum (IDFS) Septiawan berpendapat Laksamana TNI Yudo Margono layak untuk menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada Desember 2022.\"Pak Yudo layak untuk menjabat panglima TNI,\" kata Septiawan di Jakarta, Senin, menanggapi penunjukan Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI.Menurut pria yang biasa disapa Iwan ini, kesejahteraan prajurit merupakan kunci pembentukan postur TNI yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Sosok Laksamana TNI Yudo Margono telah berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AL selama masa kepemimpinannya sehingga dapat memberikan efek yang begitu fantastis dalam pembangunan SDM prajurit TNI AL yang berkualitas,\" tuturnya.Dengan prestasi pembangunan, kata dia, lebih dari ratusan infrastruktur utama dan penunjang TNI AL di masa kepemimpinannya.“Tidak salah kalau kita menyematkan titel Bapak Infrastruktur TNI AL. Beliau dengan jeli mengidentifikasi bahwa pondasi utama pembangunan kekuatan TNI AL ada di Infrastruktur dan dengan cepat menerjemahkan dalam roadmap sejak bertugas pada Mei 2020,\" ujarnya.Septiawan menegaskan, Yudo juga berhasil membawa perubahan birokrasi di TNI AL dengan terwujudnya \"right sizing\" organisasi.\"Harapan sangat besar bertumpu pada keberlanjutan setelah ini yaitu peningkatan postur dan alutsista TNI yang semakin berkualitas guna kejayaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata lulusan Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Prodi Diplomasi Pertahanan itu.Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.(sof/ANTARA)
Jokowi Sensi Banget: Gegara Anies, Batal Buka Munas Kahmi 2022, Kalah Pamor?
Jakarta, FNN - Dalam beberapa hari ini, ada rumor politik yang menjadi perbincangan hot di berbagai grup percakan media sosial. Rumor politik itu dipicu oleh munculnya sebuah informasi bahwa presiden Jokowi batal hadir membuka munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang ke-11, yang berlangsung di Kota Palu Sulawesi Tengah, gara-gara Anies Baswedan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Padahal, Sabtu, 26 November 2022, Presiden Jokowi tampil sangat excited, sangat gembira di depan para pendukungnya di Gelora Bung Karno. Pembatalan ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi sangat sensi dan takut kalah pamor dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal ini dalam Channel Hersubeno Point edisi Minggu (27/11/22). Munas KAHMI berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 November 2022. Sedianya, Presiden Jokowi akan membuka Munas tersebut pada hari Jumat, 25 November, namun mendadak Pak Jokowi membatalkan kehadirannya. Padahal, sampai beberapa hari menjelang pelaksanaan Munas, panitia sudah mendapat kepastian Presiden Jokowi akan hadir. Bahkan, tanggal 18 November, 6 hari sebelum pelaksanaan Munas, panitia sudah memastikan bahwa Presiden Jokowi akan hadir. “Sampai saat ini, Pak Presiden masih on schedule akan hadir membuka acara Munas KAHMI, sesuai jadwal. Insyaallah Presiden Jokowi akan tiba di Palu pada 25 November 2022,” kata Ruslan Sangaji, sekretariat panitia daerah Munas ke-11 KAHMI. Namun, tiba-tiba Jokowi batal hadir dan digantikan oleh wapres Ma\'ruf Amin. Saat menyampaikan sambutan pembukaan, Wapres Ma\'ruf Amin mengonfirmasi bahwa semula yang akan hadir Presiden Jokowi, “Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta\'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara pembukaan Musyawarah Nasional KAHMI ke-11 ini. Saya terlebih dahulu menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan menghadiri acara ini, namun berhalangan karena harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain.” Masalahnya, mengapa Presiden Jokowi tiba-tiba membatalkan kehadirannya? Padahal, persiapan penyambutan dan pengamanan juga sudah sangat matang. Ruslan Sangaji mengaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tengah, Kombes Nurman Wijayadi, sudah meminta panitia Munas KAHMI untuk mengirimkan nama-nama yang akan hadir pada acara pembukaan itu, khususnya nama-nama penting yang akan duduk dalam posisi VIP, berkaitan dengan proses pengamanan. Dia juga memastikan pengamanan terhadap Presiden Jokowi menjelang Monas ke-11 KAHMI sejak 24 November akan mulai diperketat. Sebanyak 150 pasukan pengamanan Presiden pada H-3 akan dikirim ke Palu untuk memastikan keamanan Presiden selama berada di kota Palu. Bahkan, masyarakat dan panitia tidak dibenarkan mengoperasikan drone saat kehadiran Presiden di arena Munas KAHMI. Selain itu, Polda Sulawesi Tengah juga akan melakukan dukungan pengamanan dengan maksimal demi suksesnya pelaksanaan event nasional tersebut . Namun, di media sosial, beredar tulisan dari Ayu Nitiraharjo, panitia Munas KAHMI. Beberapa portal juga memuat informasi tersebut. Informasi yang dibagikan oleh Ayu Nitiraharjo berjudul “Jokowi gagal membuka Munas KAHMI, kenapa?” Tulisan tersebut menginformasikan bahwa ntinya Jokowi membatalkan kedatangannya pada pembukaan Munas KAHMI ke-11 di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi hanya -2 sebelum acara. Ceritanya selengkapanya bisa dibaca di media sosial. Benarkah informasi yang ditulis oleh Ayu Niti Raharjo yang juga dimuat sejumlah media-media online. “Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari istana, tapi fakta bahwa presiden rencana mau hadir tapi tidak hadir, sahih, dan dikonfirmasi oleh wakil presiden Ma\'ruf Amin,” ujar Hersu. Sementara itu, sambutan yang gegap gempita terhadap kehadiran Anies Baswedan di Palu memang benar adanya. Di arena kongres, Anies memang menjadi bintangnya. Bahkan,dalam sambutannya, ketika menyebut sejumlah tokoh yang hadir, Wapres akhirnya dengan senyum-senyum menyebut nama “Pak Anies” setelah para peserta kongres meneriakkan nama “Anies”. Para peserta kongres bukan hanya meneriakkan nama, tetapi juga berebut selfie dengan Anies Baswedan. Di luar arena kongres, sambutan terhadap Anies lebih meriah lagi. Dia bahkan disambut sejak tiba di bandara dan diarak sampai ke kota. Kembali ke pertanyaan awal, benarkah Jokowi batal membuka Munas KAHMI karena takut kalah pamor dengan Anies Baswedan? “Kalau sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, kecuali ada hal-hal yang sangat mendadak, misalnya kunjungan ke gempa bumi dan sebagainya, wajar kalau batal. Tapi acara KAHMI juga acara yang sangat penting, dan Jokowi sudah berjanji akan hadir,” ujar Hersu. Kalau benar bahwa Jokowi tidak hadir dalam Munas KAHMI karena takut kalah pamor dengan Anies, “Sangat disayangkan. Sebab Presiden Jokowi diundang sebagai presiden dan seorang kepala negara, bukan sebagai seorang politisi yang punya preferensi terhadap pilihan-pilihan politiknya, siapa capres yang akan didukungnya,” tegas Hersu. Menurut Hersu, harusnya Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan dan berdiri mengayomi semua kepentingan. Jangan membawa-bawa persoalan personal ke ranah pribadi, apalagi kalau ini dendam pribadi. (ida)
Majelis Kode Etik Bebas dari Relasi Keluarga
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki memastikan tim majelis kode etik yang baru bebas dari relasi keluarga dalam mengusut tuntas kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan di kementerian tersebut.\"Majelis kode etik yang baru ini bersih dari relasi kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban,\" kata Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin.Teten mengatakan pembentukan tim majelis kode etik tersebut, merupakan respons dari pembubaran majelis kode etik yang lama karena dinilai atau diduga ada unsur memperlama proses penyelidikan kasus yang terjadi sejak akhir 2019 itu.Melalui majelis kode etik tersebut, Teten memastikan akan mengevaluasi seluruh kasus itu hingga lebih jelas terutama dalam hal penegakan etik bagi pelaku-pelaku yang terlibat..Tidak hanya itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan melakukan upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak lagi terjadi di kemudian hari. Langkah yang dilakukan yaitu membentuk tim internal yang bertugas merespons pengaduan, termasuk merumuskan tindak pidana kekerasan seksual. Tim yang akan dibentuk itu dipastikan juga menjamin kerahasiaan\"Kami akan jadikan Kemenkop UKM sebagai proyek percontohan dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,\" ujar dia.Harapannya agar setiap pegawai di Kemenkop UKM memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual termasuk mencegah, menangani maupun menindak nya, kata Ketua ICW periode 1998 hingga 2008 tersebut.Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkop UKM telah mengundang sejumlah aktivis perempuan dalam mendiskusikan program tersebut. Tidak hanya itu, ke depan kementerian yang dipimpinnya akan memetakan sumber daya manusia sebagai upaya memperbaiki organisasi secara menyeluruh.Tujuannya, menghindari nepotisme rekrutmen tenaga honorer atau penempatan jabatan di lingkungan Kemenkop UKM. Hal itu berkaca dari pengusutan kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan pegawai di instansi itu yang terhambat karena adanya relasi kekerabatan.(ida/ANTARA)
Ferdy Sambo Menangis Lihat Foto Keluarga
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Arif Rahman Arifin, mengatakan bahwa Ferdy Sambo sempat menangis ketika melihat foto keluarga.“Beliau melihat foto, di kursi beliau ada foto di belakangnya itu, foto keluarganya, terus menangis,” kata Arif ketika menyampaikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Lebih lanjut, Arif mengutip pernyataan Ferdy Sambo yang mengatakan, “Kamu tahu nggak, ini sudah menyangkut kehormatan saya. Percuma saya bintang dua, tetapi tidak bisa menjaga istri saya.”Pernyataan tersebut ia ungkapkan ketika Arif mengisahkan kronologi Ferdy Sambo yang memerintahkan Ridwan Soplanit yang saat itu Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta, Chuck Putranto yang saat itu merupakan Korspri Kadiv Propam Polri, Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, dan Baiquni Wibowo yang saat itu selaku PS Kasubag Riksa Baggak Etika Biro Watprof agar tidak menyebarkan rekaman DVR CCTV yang mereka saksikan.Setelah Ferdy Sambo menangis, Agus mengatakan eks Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan (HK) mengajak Ferdy Sambo keluar. “Pas kami berdiri, Pak Ferdy kemudian ngomong, ‘Kamu pastikan itu nanti semuanya sudah musnah’, begitu,” ucap Arif.Dalam kesempatan tersebut, Arif sempat bersaksi bahwa ia mengaku kepada Ferdy Sambo dirinya menyimpan rekaman DVR CCTV di laptop Baiquni dengan flashdisk yang menempel di laptop.Mengetahui keempat orang tersebut, yakni Arif, Chuck, Baiquni, dan Ridwan, telah menonton rekaman DVR CCTV, Arif bersaksi bahwa Ferdy Sambo sempat mengatakan, “Berarti kalau sampai bocor, kalian berempatlah yang bocorin.” “Saya diam saja karena beliau mukanya seperti sudah merah marah gitu,” ucap Arif.(ida/ANTARA)
Presidential Threshold 20 Persen Adalah Racun Demokrasi
Jakarta, FNN - Banyak netizen yang masih bertanya-tanya pada FNN, khususnya kepada Rocky Gerung, tentang gagasan gagasan 0% hingga jika itu tidak bisa terwujud harus sampai pada kesimpulan liga boikot pemilu. Mungkin pertanyaan itu muncul karena FNN biasanya hanya membahas sepenggal-sepenggal atau kurang tuntas. Oleh karena itu, untuk mengelaborasi soal ini secara tuntas, kanal Rocky Gerung Official edisi Senin (28/11/22) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas soal ini, tentu saja bersama Bung Rocky Gerung. “Semua berawal dari keinginan untuk memuliakan demokrasi. Jadi kata kuncinya adalah ‘memuliakan’. Demokrasi itu mulia kalau ada sirkulasi elit. Sirkulasi elit dimungkinkan kalau ada kompetisi yang merdeka,“ ujar Rocky Gerung mengawali pembahasannya. Menurut Rocky, dari dalil demokrasi ini kita paham bahwa kalau sirkulasi itu dihambat maka demokrasi tidak mungkin mencapai kemuliaan. Kalau kompetisinya tidak dari garis start yang sama, juga akan dihasilkan elit yang tidak tidak mencerminkan keadaan riil dari opini publik. Jadi, semua hal itu kita simpulkan bahwa kita menghendaki Indonesia memulihkan demokrasi. Pemulihan itu memerlukan terapi. Terapi pertama adalah mendiagnosis dasar dari kesulitan kita hari ini, kasak kusuk koalisi, tukar tambah politik, orang mondar-mandir cari partner yang dimulai oleh dipasangkannya threshold. Dari awal kita maksudkan agar threshold dihilangkan supaya kita didetoksifikasi secara sempurna. Kalau masih banyak racun atau obat, apalagi obat 20%, tidak mungkin tubuh kita pulih. “Jadi, memulihkan demokrasi artinya detoksifikasi total, artinya pergi pada 0% racun tubuh, 20% itu racun, 8% juga racun, 4% sama, semua racun, jadi harus dibersihkan,” tegasnya. Kalau kita pakai parameter itu, baru orang mungkin menganggap diperlukan detoksifikasi total yang disebut sebagai 0%. Itu dasar etisnya. Namun, banyak argumen yang menyatakan bahwa kalau 0% bisa kacau, karena semua orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Menanggapi hal tersebut Rocky mengatakan, “Bisa saja semua orang mencalokan diri. Kalau ada orang berpikir semua orang bisa mencalokan diri, artinya dia ingin cuman dia yang mencalonkan diri. Di situ kekacauan logikanya. Jadi kalau semua orang mencalonkan diri memang itu dasar demokrasi,” jelasnya. Jika demikian, jika kita ikuti jalan pikiran mereka, mereka ingin tidak semua orang mencalonkan diri. Artinya, tidak semua orang boleh berkompetisi. Artinya, tidak semua orang harus ada dalam demokrasi. Kalau begitu, lakukanlah pemilihan dari 3-4 orang yang mereka inginkan, tambah Rocky. Memang, menurut Rocky, secara etis kita menghendaki sesuatu yang imperatif bahwa semua orang boleh mencalonkan diri karena itu perintah konstitusi. Yang mereka maksud ketakutan bahwa tiba-tiba ada 120 juta orang mencalonkan diri. Itu juga absurd. Kalau orang takut nanti partainya banyak, pasti akan terseleksi dalam tiga kali pemilu. Kita ingin menjadi mapan seperti Amerika sehingga ada calon independen. Filosofi di Amerika Serikat adalah tidak boleh politik terbagi habis pada partai. Artinya, musti ada bagian yang diajukan oleh mereka yang tidak punya partai. Menurut Rocky, hal-hal semacam ini, standar demokrasi, tidak diajarkan di partai politik. Kurikulum partai politik tidak ada pengertian-pengertian dasar tentang demokrasi. Akibatnya, orang cemas putaran pemilu akan panjang. Padahal, putaran pemilu cuma dua di mana putaran kedua hanya diikuti oleh pemenang pertama dan kedua. Publik cemas karena tidak paham. Oleh karena itu, KPU mesti terangkan agar tidak usah cemas, sebagai fungsi pedagogis dari KPU, supaya konstitusi datang dengan pengertian yang sama, supaya partai-partai politik tiba dengan kesimpulan yang sama bahwa demokrasi terbuka bagi semua peluang. “Jadi, potensi inti dari demokrasi adalah setiap orang bisa mengajukan diri, tetapi nanti ada filter-filter,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, tetap seleksinya dari nol. Seleksi pertama adalah soal kapasitas seseorang dan kapasitas dikenal di masyarakat. Jadi saling kontrol di antara masyarakat akan terjadi kalau dibuka secara fair. Tetapi, teman-teman partai politik mengajukan argumentasi bahwa kalau mau masuk dalam kontestasi harusnya masuk partai politik. Tidak fair kalau tiba-tiba mencalonkan diri, tapi tidak mau masuk dalam partai politik. “Itu poin bagus. Tetapi sebetulnya demokrasi tidak harus berubah menjadi pemaksaan masuk partai politik. Karena itu, perlu ada calon independen, ada golput,” tegasnya. Partai politik kan pilihan orang. Kita disegarkan kembali dengan satu dalil bahwa pertama-tama kita adalah warga negara. Adanya partai politik karena ada warga negara yang ingin membuat partai politik, bukan partai politik yang menyuruh kita masuk ke dalam partai politik. Kita yang membuat partai politik. Kalau kita tidak mau, jangan dipaksa oleh negara. (sof)
Politisi Kuasai Presidium KAHMI Periode 2022-2027
Palu, FNN - Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2022-2027 didominasi politisi. Dari sembilan orang terpilih, hanya satu orang yang berasal dari pengusaha. Tidak ada birokrat, profesional dan akademisi dalam susunan presidium tersebut. Sembilan orang tersebut menjadi presidium dalam pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Munas ke-11 KAHMI yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Ahad, 27 November 2022. Yang bukan politisi hanya Soetomo (pengusaha) dengan perolehan suara 278. Delapan lainnya politisi. Mereka adalah Ahmad Doli (417), Ahmad Yohana (343), Herman Haeron (318), Saan Mustopa (316), M Rifqiziny (311), Abdullah Puteh (295), Romo HR (290) dan Zulfikar Arse (284). Ahmad Doli menyebut munas bersejarah karena e-voting. \"Munas kesebelas ini menjadi munas yang bersejarah,\" kata Presidium KAHMI terpilih Ahmad Doli Kurnia saat menutup Munas di Palu, Ahad. Periode sebelumnya Doli menjadi Koordinator Presidium KAHMI. Doli mengatakan, sekitar sepekan yang lalu dia diminta komentar oleh beberapa media tentang penggunaan pemilihan menggunakan e-voting pada Munas KAHMI. \"Saya waktu itu langsung menjawab, setelah Muhammadiyah, Insyaallah KAHMI,\" katanya. Sembilan presidium tersebut terpilih dari 40 calon. Hanya saja saat pemilihan, dua orang mengundurkan diri, satu di antaranya Fachrul Razi, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI asal pemilihan Aceh. Sebanyak 511 peserta penuh dari majelis wilayah, majelis daerah dan majelis perwakilan luar negeri menyalurkan suara dalam pemilihan tersebut. Munas ke-11 KAHMI yang dibuka Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin, Jum\'at 25 November ditutup Ahad 27 November 2022. Munas juga menetapkan Dewan Penasihat KAHMI, Akbar Tanjung; Dewan Etik, Jusuf Kalla; dan Dewan Pakar, Mahfud MD. (Anw).
Indonesia Perlu Mendalami Isu-isu Kebijakan Luar Negeri
Jakarta, FNN - Indonesia perlu mendalami isu-isu terkini dalam kebijakan luar negeri, seperti pandemi, perubahan iklim, geopolitik, geoekonomi, dan literasi digital, untuk mampu bersaing dalam 10 tahun mendatang, kata peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dewi Fortuna Anwar.Dalam acara Embracing the Next Decade: Identifying Global Forces and Issues; Indonesian Foreign Policy must Wrestle Within the Next 10 Years di Jakarta, Sabtu, Prof. Dewi Fortuna Anwar mengemukakan bahwa pandemi di Indonesia berdampak langsung pada isu-isu kemanusiaan, kemudian bagaimana menghadapi ancaman transnasional.Menurut dia, para pemikir dan komunitas kebijakan luar negeri Indonesia perlu memperhatikan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada planet bumi dan perubahan iklim.\"Selain itu, juga tentang bagaimana cara kita memitigasi risiko perubahan iklim yang akan terus menjadi agenda utama,\" kata Dewi.Dewi juga menyoroti bagaimana teknologi transportasi dan komunikasi, termasuk dunia digital, telah mengubah cara hidup manusia.Kehadiran teknologi digital, menurut dia, telah memudahkan komunikasi pada masa pandemi. Namun, pada saat yang sama, itu juga menyebabkan dampak-dampak negatif, seperti serangan dunia maya dan berita bohong atau hoaks yang mengakibatkan memburuknya polarisasi geopolitik.Ia menyebutkan ada kecenderungan dalam politik luar negeri Indonesia yang hanya berfokus pada negara-negara adidaya, seperti AS dan Tiongkok, kemudian bagaimana cara Indonesia menanggapinya serta dampaknya terhadap kawasan Indo-Pasifik.Oleh karena itu, dia mengingatkan komunitas dan pemikir kebijakan luar negeri perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan luar negeri India, Jepang, dan kawasan Asia Tenggara.\"Jangan biarkan negara adidaya memonopoli narasi-narasi (politik luar negeri) karena apa yang terjadi di G20 menunjukkan dengan jelas bahwa negara middlepower (negara penguasa menengah), dan mereka yang berusaha untuk mempersatukan perbedaan, memiliki peran yang penting, dan saya berharap ini bisa terus mengembangkan kebijakan luar negeri kita,\" jelas Dewi.Terlebih lagi, kata dia, kebijakan yang dibuat harus berbasis bukti, yang bukan hanya melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, melainkan juga masyarakat.\"Politik adalah tentang rakyat, seperti yang Bu (Menteri Luar Negeri) Retno Marsudi katakan, \'Bukan hanya negara yang membuat kebijakan, melainkan juga masyarakat,\" imbuhnya.(sof/ANTARA)
Jurnalis Kawan Strategis dan Ideologis Pengawas Pemilu
Kota Batu, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengatakan jurnalis merupakan kawan strategis dan ideologis para pengawas pemilu di Tanah Air dalam memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi aman, nyaman, dan baik.\"Jurnalis bagi pengawas pemilu itu mitra strategis, kawan strategis, hampir-hampir menjadi kawan ideologis kalau tidak dipisahkan oleh independensi dan keterbatasan masing-masing,\" ujar Totok saat membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di The Singhasari Resort, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu.Menurut dia, sebagai mitra strategis, jurnalis dan pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu memiliki tanggung jawab moral sepanjang masa untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi itu berjalan baik dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.Ia lalu menyampaikan bahwa keterlibatan jurnalis tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dan mencegah kemunculan pelanggaran di dalamnya. Misalnya, pada tahun 2003 lima anggota Bawaslu periode tersebut terdiri atas lima unsur, yakni akademisi, tokoh masyarakat, kepolisian, pejabat, dan jurnalis.Dengan demikian, Totok mengatakan bahwa rapat kordinasi yang bertajuk Peran dan Fungsi Strategis Media Pers dalam Mengawal Pemilu 2024 itu diselenggarakan oleh Bawaslu untuk menjaga hubungan kedua belah pihak sebagai mitra strategis, bahkan ideologis.Ia juga menilai kedatangan tiga puluhan wartawan nasional ke Jawa Timur, khususnya Kota Batu dan Kabupaten Malang, dapat memperkuat ikatan emosional mereka dengan Bawaslu RI serta bawaslu setempat.\"Kedatangan teman-teman ini ke Jawa Timur bagian dari bonding, membangun ikatan emosional bersama Bawaslu dalam rangka strategis menjadikan Pemilu 2024 itu lebih aman, lebih nyaman, dan tentu lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya,\" ucap Totok.Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja saat menyampaikan laporan kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi itu memiliki sejumlah tujuan, di antaranya, untuk meningkatkan pelayanan publik Bawaslu melalui media massa dan menciptakan suasana harmonis dengan media demi menguatkan peran Bawaslu mengawasi pemilu.Bawaslu berharap rapat koordinasi itu dapat memunculkan kerja sama yang baik antara Bawaslu dan insan pers untuk membantu tugas badan tersebut dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu.(sof/ANTARA)
Tamsil Linrung Dapat Dukungan Kuat, Sembilan Calon Presidium Kahmi Didominasi Politisi
Palu, FNN - Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan memilih sembilan presidium yang akan memimpin organisasi tersebut hingga tahun 2027. Sejumlah nama yang tidak asing lagi semakin menguat dari 40 nama yang lolos sebagai bakal calon Sejauh ini, sembilan orang nama politisi menjadi calon yang sangat kuat menjadi presidium. Sedangkan akademisi dan profesional semakin tersingkir. Rencananya, presidium akan dipilih Sabtu, 26 November 2022 malam. Munas ke-11 KAHMI berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin membuka agenda lima tahunan itu pada Jum\'at, 25 November 2022. Politisi yang menjadi calon kuat presidium 2022 sampai 2027 itu antara lain Ahmad Doli Kurnia yang menjabat sebagai Koordinator Presidium KAHMI. Ia politisi Partai Golkar. Kemudian ada juga Tamsil Linrung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut mendapatkan dukungan dari wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi dapilnya. Dari Aceh, muncul nama Abdullah Puteh. Ia anggota DPD RI. Juga ada nama Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal pemilihan Aceh. Nama politisi lainnya adalah Herman Haeron (Partai Demokrat), Saan Mustofa (Nasdem), Romo Syafei (Gerindra). Berikut daftar 40 Nama calon Presidium KAHMI yang akan bertarung: Calon Presidium KAHMI unsur birokrat: 1. Ajub Suratman 2. Masrokhan Sulaiman, 3. Nadhirah Seha Nur 4. Imam Mujahidin Fahmid 5. Erwin Muslimin Singanjuru 6. Yapit Sapta Putra 7. Hery Susanto. Calon Presidium KAHMI unsur politisi: 1. M. Syarfie Hutauruk 2. Ahmad Doli Kurnia Tanjung 3. E. Herman Khaeron 4. Saan Mustofa 5. Tamsil Linrung 6. Romo HR M Syafii 7. Fachrul Razi 8. Zulfikar Arse Sadikin 9. Ahmad Yohan 10. Abdullah Puteh 11. M Rifqinizami Karsayuda 12. Lukman Malanuang. Calon Presidium KAHMI unsur akademisi: 1. Fasli Jalal 2. Asep Saefudin 3. Heri Hermasyah 4. Lely Pelitasari Subekti 5. Suparji Ahmad 6. Taufik Fredik Pasiak 7. Risman Pasaribu. Calon Presidium KAHMI unsur profesional : 1. Fahmi Idris 2. Ridha Saleh 3. Babay Farid Wazdi 4. Manimbang K 5. M Yana Aditia 6. Elfahmi anziryani N azis 7. Dhifla Wiyani 8. Oktasari Sabil. Calon Presidium KAHMI unsur pengusaha/Lembaga Swadaya Masyarakat: 1. Ulla Nurachwaty 2. Hanifah Husein 3. Ruslim Rohimun Sembiring 4. Sutomo 5. Ibnu Munzir 6. Abdul Rahman Sapara. (Anw).
Bangsa Ini Terlalu Besar, Rocky Gerung: Mungkin Bisa dengan Sistem Federal
Jakarta, FNN - Pasti banyak orang yang berpikir kenapa Rocky Gerung selama ini selalu kritik sana kritik sini tentang Indonesia sehingga orang pasti inggin tahu Indonesia yang seperti apa yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Oleh karena itu, sebagai refleksi, Rocky Gerung Official edisi Sabtu (26/11/22) kali ini membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung sendiri dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, sering kita masuk di dalam moment-moment di mana kita mesti melakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana,” ujar Rocky Gerung. Menurutnya, kalau kita berbicara ideal dari negeri ini, kita kembali pada janji proklamasi, kita kembali pada mukadimah Undang-undang Dasar di mana Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dan lain-lain yang kemudiann dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. “Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin,” ujarnya. Jadi, menurut Rocky, perintah konstitusi itu jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas dan tidak ada kesenjangan. Sebetulnya ini hal normatif, tapi hal yang normatif ini gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan biasa. Dia bahkan tidak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Padahal, dulu, Bung Karno paham benar penderitaan rakyat karena beliau ada bersama dengan rakyat ketika revolusi kemerdekaan. Demikian juga Pak Harto yang juga paham apa yang disebut rakyat karena dia karena beliau ada di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tetapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai dan rasa aman. Tetapi, karena Pak Harto terlalu teknokratis maka dia merasa bahwa waktu itu belum saatnya Indonesia berdemokrasi, meski di awalnya ada kebebasan. Tapi kemudian, lanjut Rocky, Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militerdi semua struktur pemerintahan dan Gubernur di masing-masing provinsi ditunjuk langsung. Tetapi, Pak Harto berhasil membuat Indonesia tidak politik identitas, misalnya Gubernur orang Jawa ditempatkan di Papua, tidak kedaerahan, dan tidak memasukkan unsur sara. Setelah itu kemudian berubah menjadi reformasi. Tetapi Pak Harto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dengan ongkos hak asasi manusia tentunya. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi. Yang terjadi sekarang kata Rocky adalah pengkerdilan demokrasi. \"Jadi demokrasi bukan bertumbuh tapi sekadar menggemuk, tidak ada pertumbuhan nilai yang kualitatif, bahkan etika politik runtuh,\" lanjut Rocky. Rocky menegaskan bahwa kalau dirinya ditanya apa yang menjadi konsennya, ia mengaku ingin menghidupkan kembali janji kemerdekaan itu. \"Tetapi, saat sekarang, itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia, terhalang oleh permainan politik yang sangat kotor,” tegas Rocky. Menurutnya, seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam. “Jadi, sebetulnya, kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik,” tandasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang dituntun berdasarkan etika politik. Kemudian kita bisa lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. \"Inti konstitusi adalah kedaulatan rakyat. Sekarang kedaulatan rakyat tidak bisa dimandatkan pada partai,\" paparnya. Jadi kalau ada yang berpikir kembali pada konsitusi UUD ‘45, dia setuju, tetapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR, karena artinya kita kembali pada orde baru. Tapi. Tentu ada pakar-pakar yang melihat dengan cara lain. “Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada UUD ’45 itu sekadar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di Undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesejahteraan, jaminan hak, dan segala macam,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, formula untuk kembali ke UUD ’45 kurang sempurna sebetulnya, karena itu sekadar membuat kita gembira kembali ke itu, sementara hal itu tidak akan menyelesaikan soal. Yang kedua, menurut Rocky, bangsa ini terlalu besar. \"Mungkin bisa dibuat yang sederhana dengan sistem federal, misalnya. Kan sudah ada konsesus semacam otonomi daerah. Itu artinya, kekuatan DPD harus dimaksimalkan sebagai senator, supaya dia bisa membuat Undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah,\" paparnya. Tetapi, sekarang DPD seperti dikerdilkan. Padahal, kalau sistem ekonomi daerah dimaksimalkan maka Indonesia harus berubah menjadi negara federal. Tapi orang taku nanti pecah, padahal tidak juga. Ini hanya untuk mengatakan bahwa sistem itu bisa lebih luwes kalau dibuat dengan tidak kaku. Negara “kesatuan” itu terlalu kaku, mustinya negara “persatuan”, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi dan ada potensi kemajemukan. “Jadi, wacana untuk kembali ke UUD ’45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal,” usul Rocky. Jadi, secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup berdampingan sehingga selalu ada perselisihan. Sekarang berupaya untuk memekarkan Papua dalam rangka mendistribusikan keadilan. “Ya sekalian saja diperbanyak saja negara-negara bagian itu,” katanya. (Ida)
POPULER
