POLITIK
Capres Oligarki Bakal Tergerus pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan diwarnai dengan calon dari oligarki. Jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Untuk membedah hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com terpanggil mengadakan diskusi daring yang akan dihelat Kamis (03/11/2022) pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Direktur P3S, DR Jerry Massie Ph.D., Senin (1/11/2022). Menurut dia, pentingnya publik paham akan bahaya capres didanai kelompok oligarki. Awal pemilu 1955 bebas dari gurita dan cengkeraman oligarki. Namun hal itu, jauh berbeda dengan pesta demokrasi pemilu belakangan ini. \"Mereka punya sasaran dan tujuan mebguasai aset-aset di negeri ini, presiden pilihan mereka akan dijadikan doll (boneka) dan dairy cows atau (sapi perah). Ini menjadi ancaman kelangsungan berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. Dikatakannya lagi, modus \'money politics and political promise\' (janji politik) akan menjadi senjata mereka. Webinar akan menghadirkan sejumlah pakar bakal antaranya, Muslim Arbi (Pengamat Politik), Jerru Massie (Pakar Politik) Said Didu (Ekonom), Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Ray Rangkuti (Koordintor LIMA), dan Marwan Batubara (Direktur IRESS). Harapannya, dalam webinar ini akan ada konklusi yang dapat diambil demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (mth/*)
Lima Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyetujui pilihan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang telah menyeleksi berdasarkan usulan masyarakat untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah memimpin jajarannya untuk menyampaikan langsung hasil seleksi kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.\"Hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar Pahlawan Nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat,\" kata Mahfud dalam keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.Tokoh pertama yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional adalah Dr. dr. H.R. Soeharto asal Jawa Tengah, yang lebih dikenal sebagai mantan dokter pribadi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.H.R. Soeharto dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan RI serta berperan aktif mengisi masa kemerdekaan lewat pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.\"Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia),\" kata Mahfud.Kedua, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.G.P.A.A. Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam pada tahun 1937—1989.Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, antara lain, bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan RI sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini. \"Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik Indonesia ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,\" tutur Mahfud.Ketiga, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.Keempat, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara.Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. \"Beliau pernah dibuang ke Boven Digul pada tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto pada tahun 1918—1923,\" ucap Mahfud.Kelima, Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan bahwa almarhum Kiai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila. \"Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,\" ujar Mahfud.Mahfud pun mengimbau daerah-daerah asal para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada hari Senin, 7 November 2022, di Istana Negara Jakarta.\"Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh Pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, maupun apa pun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,\" ujar Mahfud.Turut mendampingi Presiden dalam menerima kedatangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(Sof/ANTARA)
Pentingnya Waspadai Perang Siber
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengingatkan mengenai pentingnya mewaspadai perang siber karena perang tersebut dapat menimbulkan kehancuran lebih parah daripada perang fisik.\"Konsepsi ancaman telah berubah, dari yang semula berupa perang fisik, kini penghancuran pada ketahanan suatu bangsa dapat ditembus melalui jejaring siber. Dampak kerusakan dari perang siber ini lebih parah daripada kehancuran yang diakibatkan oleh perang fisik,\" kata Herindra saat menyampaikan pidato kunci Defense Industry Collaboration: For Better Economy and Stronger Defense pada Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.Herindra menjelaskan perang yang memanfaatkan medium siber itu memiliki dampak kehancuran lebih parah daripada perang fisik karena langsung menyerang pola pikir suatu bangsa. Akibatnya, perang tersebut dapat menimbulkan kehancuran mental, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan ideologi.Oleh karena itu, menurut dia, bangsa Indonesia, terutama yang terlibat dalam sektor pertahanan negara, perlu meningkatkan penguasaan teknologi guna menjaga Indonesia dari serangan perang siber.Selain perang siber, Herindra juga menyampaikan beberapa spektrum ancaman pertahanan lain yang perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Spektrum ancaman itu adalah pelanggaran kedaulatan negara, pencurian sumber daya alam (SDA) di laut, radikalisme, ancaman serangan biologis, serta bencana alam.\"Spektrum ancaman lain meliputi pelanggaran kedaulatan, pencurian SDA di laut, radikalisme, dan ancaman biologis, serta bencana alam. Semuanya ini telah berubah dari (ancaman) tradisional menjadi non-tradisional,\" jelasnya.Meskipun begitu, Herindra mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengabaikan perang tradisional, seperti perang fisik. Menurut dia, perang tradisional tetap berpotensi terjadi, seperti perang yang bergejolak saat ini antara Ukraina dan Rusia.\"Kita juga sebagai suatu bangsa dan negara jangan lupa, kita kadang-kadang diberi pengetahuan bahwa ke depan tidak akan ada perang fisik atau tradisional ataupun konvensional, tapi ternyata terjadi,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Sebutkan Kriteria Pendamping Anies, Firman Noor: Harus Punya Mindset Keberpihakan Demokrasi yang Tulen
Jakarta, FNN – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebutkan delapan kriteria calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang akan maju di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ia menyampaikan bahwa cawapres perlu memiliki keberpihakan demokrasi dan melawan oligarki. Pandangan tersebut dipaparkannya dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) yang mengangkat tema \"Siapa Cocok Dampingi Anies?\" yang digelar di MPH Soho Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (02/11). Menurutnya, kajian cawapres itu penting dalam ilmu politik. Kriteria pertama menyangkut tentang kinerja atau track record kerja yang jelas dan tidak berkepentingan dengan oligarki. Selanjutnya, mempunyai modal dukungan dari partai politik yang stabil. Ketiga, cawapres harus mewakili setidaknya empat simbol, yaitu merepresentasikan nasionalisme dan aliran agama Islam, ramah dengan perempuan, dan simbol generasi kekinian. Selanjutnya, penerimaan grassroot yang tidak terikat elitis. Firman mengungkap, etnis masih menjadi salah satu dasar untuk memilih calon. Kemudian, cawapres juga perlu memiliki mental yang kolaboratif dan bisa menerobos sekat-sekat. Berikutnya, bersih dan jujur. Ketujuh, memiliki kesamaan visi, misi, dan chemistry. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi. Pakar politik tersebut mengaitkan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia, yang merupakan salah satu dasar berdirinya negara ini. \"Jadi memang, problem kita demokrasi. Padahal inilah inti dari eksistensi negara kita,\" ujar Firman dalam diskusi yang dimoderatori oleh Hersubeno Arief pada Rabu, 2 November 2022. Firman menyebutkan kriteria wapres sebaiknya sebagai pembela demokrasi dan kalangan yang tersingkirkan, mempunyai komitmen terhadap penegakan hukum, dan orang yang anti oligarki. Ia menjelaskan seorang cawapres perlu memiliki keberpihakan terhadap demokrasi dan tidak mengkhianati dengan kekuasaan oligarki di belakangnya. \"Saya kira poin bahwa dia harus punya mindset keberpihakan dan attitude demokrasi yang tulen, itu juga sangat penting. Jadi, janganlah lagi menjadikan ajang ini, pemilu ini sebagai satu hal yang kemudian dikhianati nantinya. Pura-pura demokratis, tapi di belakang sudah berkumpul oligarki untuk menunggu waktunya untuk berkuasa bareng-bareng,\" papar Firman. Oleh karena itu, Firman berharap dengan disebutkannya kriteria cawapres tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih siapa yang cocok menjadi pendamping Anies. \"Menurut saya, kedelapan itu sangat penting untuk bisa diperhatikan ketika kita mencoba menyebutkan nama siapa kira-kira yang pantas untuk seorang Anies Baswedan,\" tutup Firman. (oct)
PT PAL Ditunjuk Kemhan untuk Memperbaiki 41 Kapal Perang
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunjuk PT PAL Indonesia menjadi lead integrator dalam proyek perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut melalui penandatanganan kontrak kerja sama refurbishment. CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda penandatanganan kontrak dilakukan dalam rangkaian pameran pertahanan internasional, Indo Defence 2022 Expo & Forum yang berlangsung di JI Expo Kemayoran. Ia mengatakan, Defend ID melalui PT PAL Indonesia sebagai industri pertahanan bidang matra laut dan PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, berkomitmen menjawab kebutuhan perbaikan kapal perang dengan melakukan kerja sama dengan Kemhan RI. Penandatanganan kontrak dilakukan dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari. \"Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Karena waktu yang dibutuhkan melakukan \'refurbishment\' ini cukup singkat, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai lead integrator ,\" kata Kaharuddin. Program refurbishment memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya, terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan MRLF Bung Tomo Class. \"Peran PAL sebagai lead integrator sendiri tidak sebatas menjadi kontraktor tunggal. Lebih jauh lagi, agar PAL dapat menggali potensi-potensi industri maritim yang ada di Indonesia. Karena itu, PAL juga berperan sebagai coordinator bagi galangan kapal yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah ini,\" kata CEO PT PAL Indonesia selepas penandatangan kontrak. Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional akan memimpin dan bekerja sama dengan sembilan galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kemhan RI. Dengan skema multiyears, proyek ini terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface to surface missile (SSM) serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS) maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Selain itu, bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara materiil maupun strategis, tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku lead integrator, namun juga bagi galangan kapal nasional yang telah ditunjuk. Dengan kepercayaan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional akan memberi dampak ekonomi yang signifikan \"Dengan implementasi IM4 di PT PAL saat ini, akan memberi manfaat yang signifikan dalam kelangsungan proyek-proyek, termasuk dalam proyek refurbishment ini. Sehingga PAL bersama LEN dan Kementerian Pertahanan selaku user dapat memantau secara realtime progres dari proyek yang sedang berlangsung,\" kata Kaharuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. “Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,” ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. “Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,” tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty.(Sof/LC)
Media Massa Berperan Penting untuk Sukseskan Pemilu 2024
Mataram, FNN - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Ihsan Hamid, menilai media massa memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.Hal ini disampaikan dia saat diskusi Peran Publik dan Insan Pers Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024 bersama KPU NTB dan Ketua PWI NTB di Mataram, Rabu.Akademisi UIN Mataram ini menyatakan peran media dinilai sangat penting karena berfungsi sebagai penyampai informasi, edukasi dan juga penangkal hoaks kepada publik. \"Karena kita berbicara pemilu, maka bagaimana peran media itu dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu 2024. Media tidak hanya dalam menyebarkan informasi, edukasi tapi juga menangkal hoaks,\" ujarnya.Saat ini tahapan pemilu sudah memasuki verifikasi faktual. Di mana tahapan ini merupakan yang ketiga dari bagian tahapan pemilu. Hanya saja, dia menilai gaung dari apa yang digiatkan saat ini belum begitu maksimal.\"Saat ini sedang berlangsung tapi gaung-nya belum sebesar yang kita harapkan. Karena (tahapan verifikasi faktual ini memang terbatas hanya dari kalangan parpol saja, sehingga sangat wajar,\" katanya.Oleh karena itu, di sinilah peran media massa untuk menyampaikan proses verifikasi faktual tersebut sangat diharapkan sehingga bisa diketahui secara luas oleh publik.\"Selama proses ini dikawal media dan proporsional maka kerja-kerja penyelenggara dalam hal ini KPU atau Bawaslu itu bisa lebih mudah. Karena ketika berbicara pemilu maka penyampaian informasi itu begitu penting untuk disuarakan keluar (publik), \" katanya.Ketua PWI NTB, Nasrudin, mengatakan, bahwa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik atau karyanya sudah jelas memiliki rambu-rambu sehingga hasil karyanya atau output-nya dari karyanya tersebut sangat berkualitas.\"Karya jurnalistik dari pers (mengutamakan) keberimbangan serta memberikan ruang yang sama dan tidak termasuk dalam beropini, sehingga informasi ataupun produk berita yang disajikan harus akurat dan tepat,\" ucapnya.Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPUD NTB, Agus Hilman, menambahkan, sangat diperlukan sinergi semua pihak.Terutama dalam mengawal pemilu. Maka dari itu, peran media massa dinilainya sangatlah penting, termasuk pula dalam menangkap informasi yang tidak jelas juntrungan-nya atau hoaks. \"Bagi kami pemilu ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semuanya, dan kami tidak bisa sendiri dalam mengawal pemilu,\" kata dia.Menurut dia, yang terpenting pula dalam pemilu, adalah pemilih, peserta dan penyelenggara. Namun kontrol-nya yang paling penting adalah media.\"Media itu akan menjadi sangat penting bagi kami. Bukan hanya dalam verifikasi faktual saja, tapi semua tahapan pemilu. Bagi kami sangat penting untuk berkolaborasi dengan rekan media. Di mana diantaranya peran dari media yakni bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat mau mengecek apakah namanya terdaftar di Sipol,\" terangnya.Selain itu, kata dia, peran media juga bisa meluruskan, menyaring (informasi) hingga menangkal hoaks. \"Maka, edukasi publik melalui media sangat penting untuk dilakukan terkait Pemilu 2024 sehingga sukses dan jauh berkualitas kedepannya,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tiga Pemimpin Dunia Akan Ditelepon Jokowi untuk Memastikan Kehadiran di KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo akan menghubungi tiga pemimpin anggota Group of Twenty (G20) untuk meminta konfirmasi kehadiran di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Bali, 15—16 November 2022.\"G20, tinggal tiga (pemimpin) yang belum (memberikan konfirmasi kehadiran), nanti akan saya telepon untuk mengonfirmasi kedatangan beliau-beliau,\" kata Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.Namun, Jokowi tidak menyebut tiga pemimpin negara yang belum menyatakan kehadiran tersebut.Jokowi menilai tingkat kehadiran para pemimpin G20 pada KTT G20 mendatang terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data sementara, tercatat 17 hingga 18 pemimpin anggota G20 yang memberikan konfirmasi kehadiran di pertemuan puncak rangkaian Presidensi G20 Indonesia itu.Menurut Jokowi, sebuah kehormatan bagi Indonesia ketika ada sekitar 17—18 pemimpin negara yang memastikan hadir pada pertemuan tersebut.\"Akan tetapi, 17—18 (pemimpin) sebuah angka yang banyak sekali, di dalam keadaan normal itu banyak sekali, artinya pada situasi sangat sulit sekali, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita,\" kata Jokowi.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa konfirmasi kehadiran para pemimpin negara dan kawasan anggota G20 sangat tinggi untuk pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.\"Saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi, beberapa masih ditunggu konfirmasinya karena situasi khusus,\" kata Menlu Retno, Senin (31/10).Terkait dengan beberapa negara yang belum memberikan konfirmasi, Retno menyebutkan hal tersebut karena situasi khusus. Misalnya, pemimpin Brasil belum memberikan konfirmasi kehadiran karena situasi pemilu di negara tersebut yang sudah memasuki tahap kedua. Presiden baru Brasil akan menjabat per 1 Januari 2023.Retno juga memastikan para pemimpin baru negara G20, seperti Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, sudah memberikan konfirmasi kehadiran.Sebagian besar pemimpin negara dan kawasan G20, kata Retno, akan tiba di Bali pada tanggal 14 November 2022.(Ida/ANTARA)
Menteri Akan Dievaluasi jika Terganggu oleh Deklarasi Capres
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengevaluasi kinerja menteri di pemerintahan jika terganggu oleh kegiatan terkait bursa calon presiden menjelang Pemilu 2024. “Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah harus cuti panjang banget atau tidak,\" kata Presiden Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.Presiden mengatakan tugas sebagai menteri harus diutamakan meskipun menteri terkait akan berkontestasi dalam Pemilu 2024. \"Ya tugas sebagai menteri harus diutamakan,\" ujar Presiden.Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Putusan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022.Dalam putusan itu, MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.\"Menyatakan frase \'pejabat negara\' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,\" kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang daring, Senin (31/10).Dalam putusannya, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan yaitu memasukkan menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. \"Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,\" kata dia.MK menyatakan ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.Para pejabat itu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MK.(Ida/ANTARA)
R20 Yakin Nilai dan Ajaran Agama Menjadi Inspirasi Mengatasi Masalah Dunia
Badung, FNN - G20 Religion Forum (R20) meyakini nilai-nilai dan ajaran keagamaan dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi sejumlah masalah dunia termasuk yang terkait dengan ekstremisme dan krisis ekonomi dan sosial.Oleh karena itu, R20 menilai hasil pertemuan para pemuka lintas agama yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, pada 2–3 November 2022 dapat menjadi masukan bagi para pemimpin G20 saat berupaya menyepakati solusi atas persoalan dunia di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.\"Kami percaya lewat forum R20 kami dapat bekerja sama mewujudkan secara konkret kesepakatan-kesepakatan yang ada menjadi aksi nyata,\" kata Juru Bicara R20 Muhammad Najib Azca menjawab pertanyaan ANTARA pada sesi jumpa pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa.Najib Azca, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, menyampaikan R20 dan PBNU sebagai penggagas pertemuan itu meyakini agama dapat berkontribusi menciptakan perdamaian dunia.\"Dengan memanfaatkan presidensi/kepemimpinan Indonesia di G20, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf merancang ide untuk mempertemukan para pemuka lintas agama di dunia untuk membahas dan mencari cara bagaimana agama berkontribusi mengatasi krisis dunia,\" tutur Najib Azca.Oleh karena itu, ia meyakini G20 Religion Forum/R20 bukan hanya menjadi pertemuan biasa, melainkan sebagai gerakan global yang nyata untuk membangun peradaban yang damai.Dalam sesi jumpa pers yang sama, Juru Bicara Liga Muslim Dunia Abdulwahab Alshehri menyampaikan R20 merupakan kesempatan bagi para pemuka agama bahwa agama termasuk nilai-nilai dan ajarannya dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan peradaban menjadi lebih baik.\"Kami akan menunjukkan itu, tentunya dimulai dari nilai-nilai Islam lebih dulu, dilanjutkan dengan pemuka lintas agama yang lain. Kami semua sepakat bahwa agama dapat mengubah hidup menjadi lebih baik untuk semua,\" kata Abdulwahab Alshehri menjawab pertanyaan ANTARA.G20 Religion Forum atau R20 merupakan pertemuan para pemuka lintas agama dari berbagai organisasi di tingkat nasional, kawasan, dan dunia. Pertemuan itu, yang merupakan bagian dari rangkaian G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia, bakal dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta, yang mana 160 di antaranya berasal dari luar negeri.PBNU sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia merupakan inisiator dari pertemuan R20, dan Nahdlatul Ulama bermitra dengan Liga Muslim Dunia untuk menjadikan pertemuan tersebut sebagai gerakan global.Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf pada sesi pengarahan media di Nusa Dua, Selasa, menjelaskan ide mewujudkan R20 telah ada setelah Kongres PBNU pada Desember 2021.\"Ide nya adalah para pemimpin agama internasional berkumpul dan berdialog dengan jujur dan lugas mengenai dua topik mendasar, yaitu bagaimana menyikapi problem antarkelompok agama yang berbeda, dan kedua bagaimana pemuka agama dapat menjadi sumber solusi atas berbagai permasalahan global,\" tutur Yahya Cholil.(Sof/ANTARA)
POPULER
