POLITIK

Kemenkes Diminta Cepat Menangani Kenaikan Kasus COVID-19

Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir.  \"Oleh karena itu, kami meminta pada Menteri Kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,\" kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.  Keputusan terkait langkah yang akan diambil dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kata Dasco, ia serahkan berdasarkan hasil kajian dari Kemenkes. \"Apakah kemudian langkah tersebut untuk memulai vaksin bagi yang belum atau kemudian vaksin gelombang berikutnya,\" katanya. Ia menyebut DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap langkah yang nantinya diambil pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. \"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi IX untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini,\" tuturnya.  Sebelumnya, Dasco menyampaikan pula keprihatinannya atas kasus COVID-19 yang kembali merebak di Tanah Air, yang menyebabkan tak sedikit di antaranya wafat karena belum divaksinasi. \"Kami turut prihatin bahwa kasus COVID-19 ini kembali naik sampai enam ribu kasus dan ditengarai yang meninggal karena belum divaksin,\" ucap Dasco.  Sebelumnya, Rabu (9/11), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga sub-varian baru. \"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur.  Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022. \"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" paparnya.(Sof/ANTARA)

NasDem Belum Efektif Menyerap Suara Pemilih Anies Baswedan

Jakarta, FNN - Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Partai NasDem belum efektif menyerap pemilih bakal capresnya, Anies Baswedan.\"Survei ini menemukan bahwa dari total 23,6 persen pemilih Anies, hanya 12 persen di antaranya yang menyatakan memilih NasDem,\" kata pendiri SMRC Saiful Mujani saat memaparkan hasil surveinya dalam \'Program Bedah Politik bersama Saiful Mujani\' yang bertajuk \"Anies Bantu Elektabilitas NasDem?\", yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis.Perolehan suara NasDem dari pemilih Anies sama dengan dukungan pemilih Anies pada PDIP (12 persen), Gerindra (12 persen), dan Demokrat (11 persen) . \"Suara Anies terdistribusi hampir merata di banyak partai,\" kata Saiful.Distribusi suara Anies yang paling banyak terjadi pada PKS. Partai ini mendapatkan sekitar 20 persen pemilih Anies. PKS yang paling diuntungkan oleh suara Anies, walaupun partai ini belum melakukan deklarasi mendukung Anies sebagai calon presiden mereka.Sementara ini, kata Saiful, NasDem belum mengambil keuntungan atau belum terlihat cukup menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. \"NasDem tidak berbeda dengan Gerindra dan PDIP, bahkan kalah oleh PKS dalam menarik suara Anies,\" ujarnya pula.Survei ini dilakukan secara tatap muka setelah deklarasi NasDem untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, 3 sampai 9 Oktober 2022.Hasilnya menunjukkan bahwa dalam simulasi lima nama, Anies mendapatkan dukungan 23,6 persen. Sementara Ganjar Pranowo didukung 30,5 persen suara, Prabowo 25,7 persen, Puan Maharani 5,1 persen, dan Airlangga Hartarto 2,4 persen. Masih ada 12,7 persen yang belum menyatakan pilihan.Saiful menyatakan bahwa masih minimnya dukungan pemilih Anies pada NasDem, karena partai ini mengubah warna atau wajah dari pemilih NasDem itu sendiri ketika mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. \"Ada sebagian dari pemilih NasDem yang kurang senang dengan keputusan partai tersebut, bahkan ada elitenya yang menyatakan mengundurkan diri,\" ujarnya.Saiful mengatakan, suara NasDem yang sekarang sekitar 5,4 persen menunjukkan bahwa suara dari daerah seperti Sumatera sudah mulai masuk ke NasDem sebagai pengganti pemilih yang keluar dari Indonesia bagian timur.Saiful melihat karakter pemilih Anies cukup unik, umumnya berasal dari luar Jawa dan Muslim. Segmen pemilih ini cukup besar. Ada peluang bagi Anies untuk memperkuat suara dari segmen ini. Dan jika ini bisa dimanfaatkan dengan baik, secara teoritis, menurut Saiful, NasDem kemungkinan bisa mencapai target menjadi partai dua besar. Namun sekarang belum terlihat. \"Yang perlu dilakukan oleh NasDem sekarang adalah bagaimana membuat suara Anies sekarang secara sistematik bisa lebih cenderung ke NasDem,\" ujarnya lagi.Saiful menambahkan partai seperti Gerindra yang sudah mencalonkan Prabowo mestinya tidak sanggup menarik pemilih dari Anies. \"Namun sekarang, hal itu belum terjadi karena kenyataannya masih banyak pemilih Anies yang memilih Gerindra,\" kata Saiful.Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1.027 atau 84 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).(Sof/ANTARA)

Jelang Presidensi G20 DPRD Bali Sementara Tidak Menerima Aspirasi

Denpasar, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali untuk sementara tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian sebagai salah salah upaya menjaga situasi politik tetap kondusif menjelang puncak Presidensi G20, terhitung 10-20 November 2022,\"Termasuk apapun itu, baik (aspirasi) adat, apapun, karena itu rentan memancing. Apalagi yang anarkis, saya titip Brimob sikat aja kalau ada yang mengacaukan kantor DPRD ini,\" kata Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama di Denpasar, Kamis.Adi Wiryatama menyampaikan hal tersebut saat dihubungi usai bertemu dengan pasukan Brimob di aula belakang Kantor DPRD Bali.Menurut dia, keamanan rentan dengan situasi politik karena jika keamanan kacau, maka politik juga hancur.Oleh karena itu, bersama unsur pimpinan lain, DPRD Bali mufakat untuk tidak menerima aspirasi dalam bentuk keramaian hingga 20 November mendatang. Jika aspirasi ingin melibatkan massa, dipersilahkan setelah 20 November.DPRD Bali, lanjut dia, memang benar rumah rakyat hanya tidak elok juga jika kemudian penyampaian aspirasi sengaja memilih waktu ketika anggota dewan tidak ada di tempat.Misalnya janji datang pukul 10.00 Wita, namun datang pukul 14.00 Wita. \"Lalu datang gamelan baleganjur, bilang bahwa DPRD sepi tidak ada siapa, mereka foto-foto,\" ujarnya.Dia mengatakan tindakan seperti itu dinilai meremehkan dewan. \"Tidak boleh dicoreng hal kecil berupa demo. Saya titip jaga juga itu ke rekan-rekan Brimob jaga rumah rakyat yang juga rumah politik ini,\" kata mantan Bupati Tabanan itu.Saat berbincang dengan sebagian korps baret biru yang dipimpin AKP Wayan D W Regama itu, Adi menitip pesan agar mereka menjaga hajatan Presidensi G20 dengan optimal.\"Bila sukses, tentu akan berimbas kepada pengakuan dan nama baik Bali sebagai daerah yang aman dikunjungi. Kesuksesan itu bergantung dari tingkat keamanan rekan-rekan aparat, termasuk Brimob yang ada di sini,\" katanya.Adi menyilakan Brimob menggunakan fasilitas apapun yang ada di DPRD Bali untuk bertugas dengan baik menjaga Presidensi G20 Indonesia. \"Dasarnya adalah keamanan, kalau tercoreng sedikit berarti kita gagal. Kita tidak mau gagal, keamanan harga mati, harga mutlak,\" ucapnya.Selain itu, Adi Wiryatama berharap Presidensi G20 aman dan lancar demi menjaga harkat-martabat bangsa di mata dunia.(Sof/ANTARA)

Putin Dipastikan Absen Hadiri Puncak KTT G20 di Bali

Denpasar, FNN - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin absen untuk menghadiri puncak KTT G20 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali pada 15-16 November 2022.  \"Saya kira sudah resmi diberitahu, Presiden Rusia (Vladimir Putin) tidak datang, tetapi diwakili oleh petingginya. Presiden sebagai ketua G20 sudah menyampaikan bertelepon juga dengan presiden Putin,\" kata dia usai meninjau kesiapan Command Center Polda Bali, Kamis.  Meskipun tidak memberikan informasi rinci terkait absen nya Presiden Rusia Vladimir Putin pada puncak KTT G20, Luhut menyatakan itu keputusan yang mesti dihargai oleh Indonesia sebagai ketua G20 kali ini. \"Ya mungkin ada kesibukan Presiden Putin di dalam negeri. Ya, kita juga harus hormati. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders, tetapi itu yang terjadi dan itu yang terbaik untuk kita semua,\" ujar dia.  Luhut menyatakan sampai hari ini jumlah kepala negara yang terkonfirmasi bakal menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung, Bali sudah berjumlah 17 kepala negara, termasuk Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.  Beberapa kepala negara/kepala pemerintahan lainnya yang terkonfirmasi bakal menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali yaitu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.  Meskipun tanpa kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, Luhut mengatakan langkah Presiden Indonesia Joko Widodo telah tepat dimana sebagai ketua, Jokowi telah melakukan fungsinya untuk mengkomunikasikan dan mencoba untuk membuat perdamaian. \"Saya kira pertemuan nantinya, bilateral antara presiden Jokowi dan Biden dan presiden negara lain yang diatur dan dijembatani oleh Presiden Jokowi untuk menunjukkan suatu successfull leadership daripada presidensi G20 ini,\" tutur Luhut Panjaitan.  Luhut sendiri juga menyatakan bahwa persiapan Indonesia sebagai Presidensi G20 telah mencapai 100 persen baik dari sisi pengamanan, infrastruktur maupun aspek lainnya.  \"Saya kira apa yang kita lakukan ini one of the best. Mungkin the best ever in the history of G20,\" kata dia didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedy Prasetyo dan sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI lainnya di Command Center Polda Bali, di Denpasar.(Sof/ANTARA)

ID Badge KTT G20 untuk Jurnalis Asing dan Nasional Diambil di Nusa Dua

Badung, FNN - Ratusan jurnalis dari media internasional dan nasional mulai mengambil kartu tanda pengenal (ID badge) di Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, Bali, Kamis, untuk meliput Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.Pengambilan ID badge KTT G20 itu terbagi dalam tiga sif, yaitu sif pertama pada pukul 09.00 WITA — 12.00 WITA, sif kedua pada 12.00 WITA — 14.00 WITA, dan sif ketiga pada 14.00 WITA — 17.00 WITA.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong pada sesi jumpa pers secara virtual, yang diakses Kamis, menyampaikan jurnalis yang berhak mengambil ID badge KTT G20 adalah mereka yang terakreditasi.“ID bisa diambil oleh media yang telah teregistrasi di Courtyard Hotel 10–15 November 2022. Para jurnalis atau perwakilannya menunjukkan surat konfirmasi dan foto ID (pers) ketika mengambil ID badge,” kata Usman Kansong.Di lokasi, antrean tidak terlalu ramai karena adanya aturan jurnalis wajib mendaftarkan diri dan waktu pengambilan sebelum datang ke lokasi. Nantinya, panitia penyelenggara akan memberi slot waktu kepada jurnalis yang telah mendaftar melalui email dan pesan WhatsApp.Jennifer Johnson, salah satu jurnalis dari media Jerman, saat ditemui usai mengambil ID KTT G20, menyampaikan proses pengambilan tanda pengenal cukup lancar. Di Courtyard Hotel, Nusa Dua, Kamis, Jennifer tidak hanya mengambil ID untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sejumlah koleganya sesama jurnalis asing dari Jerman.“Prosesnya cukup cepat. Saya tadi mengambil ID untuk saya sendiri dan teman-teman. Di awal-awal, prosesnya sempat cukup lama, karena ada sejumlah persiapan (yang dilakukan panitia), tetapi setelah itu semuanya lancar,” kata Jennifer.Jurnalis Jerman itu menyampaikan KTT G20 di Bali merupakan pengalaman keduanya meliput pertemuan puncak G20. Ia mengaku sebelumnya pernah meliput KTT G20 di Hamburg, Jerman, pada 2017.Dari dua lokasi KTT itu, ia mengaku lebih senang meliput KTT di Bali, karena alamnya yang indah. “Di sini jauh lebih menyenangkan, karena banyak hijau-hijau pepohonan. Pulaunya sangat indah saat ini,” kata Jennifer.Sementara itu, Zaenal Arifin, jurnalis Tribun Bali, yang ditemui selepas mengambil ID menyampaikan proses pengambilan ID KTT G20 cukup cepat dan alurnya jelas. “Proses pengambilan ID KTT G20 tadi lancar, cepat juga prosesnya datang ke loket dan menunjukkan surat keterangan akreditasi,” kata Zaenal.Walaupun demikian, ia mengaku sempat menunggu kurang lebih 5 menit, karena panitia perlu memeriksa data dan mengambil ID ke ruangan khusus.ID badge KTT G20 yang diperuntukkan ke para jurnalis memiliki fitur khusus, antara lain chip berisi informasi hasil tes antigen/PCR Covid-19, dan hologram dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).Jurnalis yang mengenakan ID badge KTT G20 itu nantinya dapat masuk ke kawasan The Nusa Dua, khususnya lokasi side event G20 di BNDCC, Bali Collection, dan media center di BICC Westin Resort. Akses masuk itu dibutuhkan karena pengelola kawasan The Nusa Dua mulai membatasi akses masuk orang dan kendaraan pada 13--17 November 2022, dan aturan pembatasan itu diuji coba pada 11--12 November.Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan ada 2.051 jurnalis yang meliput secara langsung KTT G20 di Bali. Ribuan jurnalis itu berasal dari 364 media internasional dan 71 media nasional.(Sof/ANTARA)

Persiapan Indonesia Menyambut KTT G20 Sudah 100 Persen

Denpasar, FNN - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan persiapan Indonesia dalam menyambut puncak perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sudah mencapai 100 persen.  \"Saya kira sudah 100 persen. Kita sudah siap, tinggal tunggu saja. Juga ada Pak Jenderal Sigit (Kapolri) dan Jenderal Andika (Panglima TNI) semuanya sudah siap,\" kata dia usai meninjau \"Command Center\" di Polda Bali, Denpasar, Kamis.  Dalam peninjauan kesiapan \"Command Center\" Polda Bali, Luhut menyatakan untuk kesiapan pengamanan dari TNI-Polri sudah matang dengan pemanfaatan fitur canggih yang mampu mendeteksi segala bentuk ancaman gangguan keamanan yang akan terjadi.  \"Saya melihat tadi polisi dan TNI, satu dalam pengamanan KTT G20. Sekalian dengan pengembangan profesionalisme di kepolisian yang mereka sudah memberikan atau menggunakan teknologi-teknologi baru dan bisa link dengan yang dimiliki TNI,\" kata dia.  Luhut yakin dengan teknologi canggih yang dilengkapi dengan \"face recognation\" yang begitu cepat bisa mengidentifikasi dengan \"big\" data yang dimiliki TNI-Polri, Indonesia layak diperhitungkan sebagai negara kuat dan modern yang mampu menjamin keamanan selama pelaksanaan KTT G20.  Melalui \"Command Center\" Polda Bali, Luhut melihat secara langsung prajurit TNI maupun Polri yang bekerja di lapangan sudah siap dengan tugas dan pos mereka masing-masing, serta persebaran petugas keamanan yang banyak menggunakan pakaian preman. \"Kita ingin tunjukkan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang mampu mengatur dirinya, bukan bangsa ecek-ecek. Kita bangsa besar yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri,\" kata dia.  Selain itu, dukungan masyarakat Bali dengan menciptakan kondisi yang kondusif serta antusiasme tinggi menambah dukungan posisi Indonesia semakin kuat dalam forum internasional G20 yang secara global menguasai 60 persen populasi dunia, 75 persen perdagangan dunia, dan 80 persen produk domestik bruto (PDB).  \"Saya kira semuanya sudah diatur, pemda sudah bekerja dengan baik, penjor dibuat di mana-mana. Maaf, kalau saya bandingkan dengan kegiatan G20 yang saya hadir, saya kira apa yang kita lakukan ini \'one of the best\'. Mungkin \'the best ever in the history of G20\',\" kata Luhut Panjaitan.  Menurut Luhut, presidensi G20 menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan suatu model kepemimpinan yang sukses untuk menjembatani pelbagai kebutuhan negara-negara anggota G20. \"Saya kira pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Biden dan presiden negara lain yang diatur dan dijembatani Presiden Jokowi untuk menunjukkan suatu \'successfull leadership\' daripada presidensi G20 ini,\" kata dia.  Dalam kunjungannya ke \"Command Center\" Polda Bali, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedy Prasetyo, dan sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI lainnya.  Setelah meninjau kesiapan \"Command Center\", Luhut Panjaitan mengikuti pelaksanaan \"Digital Tactical Game\" (DTG). Kegiatan \"Digital Tactical Game\" (DTG) kali ini dihadiri oleh seluruh pejabat Operasi Puri Agung 2022.  Kepala Operasi Puri Agung 2022 Komisaris Jenderal Polisi Anang Revandoko memaparkan kesiapan Polri dalam melaksanakan Pengamanan KTT G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada 15-16 November 2022.(Ida/ANTARA)

Kapal Perang Iran Melakukan Misi Perdamaian ke Indonesia

Jakarta, FNN - Dua kapal perang asal Iran, IRINS Makran-441 dan IRINS Dena-75, bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, dalam rangka melakukan misi perdamaian di Indonesia.   Kedua kapal perang itu telah berada di wilayah perairan Indonesia sejak 5 November 2022. Komandan IRINS Dena-75, F Fattahi, mengatakan, misi perdamaian tersebut berkaitan dengan perbincangan pengamanan jalur lintas laut untuk kapal komersil kedua negara.\"Pada dasarnya, isinya mencoba mengamankan jalur lalu lintas internasional, khususnya kapal-kapal komersial Iran,\" kata Fattahi di atas IRINS Dena-75, seperti dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.Fattahi menjelaskan, misi perdamaian yang dibawa tersebut dikeluarkan langsung oleh Markas Besar Angkatan Laut Iran. Setelah melakukan misi di Indonesia, dia belum mengetahui akan menuju negara mana lagi untuk menyebarkan misi perdamaian ini.\"Sebagai salah satu anggota Angkatan Laut, kami hanya akan melaksanakan tugas,\" ujar Fattahi seraya menambahkan dalam satu atau hari ke depan akan keluar dari Indonesia.  Sementara itu, Kepala Staf Komando Armada Indonesia TNI AL, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Iran diharapkan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang dan tetap memiliki semangat yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. \"Kerja sama antara Angkatan Laut kedua negara telah terjalin sejak lama, dan kunjungan dua kapal perang Iran di Jakarta, menjadi momentum yang sangat baik dalam meningkatkan hubungan sekaligus berbagi pengalaman para personel Angkatan Laut kedua negara,\" kata Yayan.(Sof/ANTARA)

Ada Perubahan pada Pasal Penyerangan Martabat Presiden

Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan.Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi itu kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. \"Ya, kami tambahkan di naskah terbaru,\" kata dia.Ia mengatakan, perubahan dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tersebut berupa tambahan penjelasan, di antaranya penjelasan bahwa penyerangan harkat dan martabat yang dimaksudkan adalah menista atau memfitnah.Kemudian, kata dia, dalam pasal 278 draf RUU KUHP teranyar itu dikatakan pula pasal itu tidak dimaksudkan menghalangi kebebasan berpendapat, maupun berdemokrasi dan berekspresi, sehingga di dalam penjelasan itu, ujarnya lagi, pemerintah ingin menyatakan bahwa unjuk rasa itu tidak menjadi persoalan ataupun masalah.\"Makanya mengapa kita membunyikan, kalau dia menyampaikan ekspresi atau pendapat itu dalam bentuk unjuk rasa sesuatu yang tidak ada masalah, begitu,\" ujarnya.Ia pun mengaku terbuka terhadap masukan anggota Komisi III DPR terkait pasal-pasal di dalam naskas RUU KUHP yang diserahkan pihaknya hari ini agar dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk ditindaklanjuti dalam agenda pembahasan pada 21 dan 22 November mendatang. \"Tadi usulan dari Pak Taufik Basari tadi ada penambahan lagi beberapa hal untuk mencegah jangan sampai ada multi interpretasi,\" kata dia.Sebelumnya dalam raker, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menyampaikan masukannya agar pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU KUHP dibatasi yakni menyangkut bentuk fitnah.\"Supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan menyerang harkat dan martabat presiden ini kita batasi dengan bentuk fitnah yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar,\" katanya.Menurut Basari pembatasan dalam pasal tersebut diperlukan guna menjaga marwah negara demokrasi, serta mencegah agar tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang otoritarian.\"Hal yang sama juga terkait dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan oleh karena itu ini pun kita batasi bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah,\" ujarnya.Menurutnya, diperlukan batasan penjelasan yang objektif dalam pasal tersebut agar lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. \"Jadi biar jelas dan pembuktiannya pun juga objektif, kalau penghinaan kan subjektif, ya,\" kata dia.(Sof/ANTARA)

Media Massa Berperan Mengawal Isu Prioritas G20 Indonesia

Jakarta, FNN - Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) Dilla Amran mengatakan media massa, baik lokal maupun asing, berperan mengawal tiga isu prioritas G20 Indonesia yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.\"Ketiga isu ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak agar berhasil, tidak hanya peran dari pemerintah. Media dapat mengangkat isu-isu ini agar masyarakat memahami apa yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan G20 dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam isu-isu tersebut,\" kata Dilla dihubungi di Jakarta, Rabu.Dia mencontohkan isu kesehatan global yang membahas mengenai pandemic fund atau dana abadi kesehatan global untuk memperkuat kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi.Dana tersebut akan digunakan salah satunya untuk pembelajaran dalam kelompok kecil (peer-to-peer learning) di bidang kesehatan, komunikasi emergency, dan lain sebagainya.Menurut Dilla, Indonesia memiliki sumber daya manhsia (SDM) profesional yang bergerak di bidang itu dan bisa mengakses dana tersebut untuk saling belajar dengan negara-negara lain. \"Peran media di sini adalah untuk mewartakan tentang pandemic fund ini, agar para profesional ini tergerak untuk berpartisipasi aktif di situ,\" ujarnya.Pertemuan puncak KTT G20 ke-17 akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, hingga Selasa (8/11), sedikitnya 17 kepala negara sudah mengonfirmasi kehadirannya di acara puncak tersebut.Acara puncak KTT G20 sendiri akan diliput ribuan pewarta dari berbagai media, baik lokal maupun asing. (Ida/ANTARA)

Kalangan Santri Mampu Melahirkan Pemimpin Tangguh di Tataran Global

Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kalangan santri akan mampu melahirkan pemimpin bangsa yang tangguh dan kompetitif di tataran global.\"Saat ini fenomena global berubah sangat cepat, penuh dengan kejutan, penuh dengan risiko dan banyak kerumitan. Hanya orang-orang yang memiliki karakter kuat yang mampu beradaptasi dengan situasi seperti itu. Dan mereka adalah para santri,\" kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Moeldoko menyampaikan pernyataan itu saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.Kendati belum merasakan langsung pendidikan di lingkungan pesantren, Moeldoko mengatakan pesantren merupakan tempat pembentukan karakter religius dan kebangsaan yang diaplikasikan dalam sikap semangat berkorban, mandiri, bersahaja, egaliter, tawaduk, dan moderat.Dia mengaku dekat dengan lingkungan pesantren. Hal itu tidak terlepas dari pendidikan keluarga dan lingkungan Moeldoko pada masa kecil. \"Moeldoko kecil ini dulu hidupnya banyak di surau atau mushala. Di situ saya belajar agama dan digembleng oleh kiai. Kalau saya dulu tidak dididik keras, mungkin saya tidak bisa jadi jagoan seperti sekarang,\" kata dia.Moeldoko juga mengingatkan saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis global yakni krisis energi, pangan, dan krisis keuangan. Di tengah situasi tersebut, pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan inflasi Indonesia juga terkendali.\"Tapi, kita tetap harus waspada sebab ancaman krisis global masih di depan mata. Untuk itu, mari kita terus kerja keras dan pertebal keimanan dengan mendekatkan diri pada sang kuasa,” kata Moeldoko.Dalam kesempatan itu, Pengasuh Pesantren Khas Kempek K.H. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj mengatakan dirinya sudah mengenal Moeldoko saat mantan Panglima TNI itu menjabat sebagai Panglima Kodam III Siliwangi.Ia memandang Moeldoko sebagai sosok jenderal yang dekat dengan lingkungan pesantren. \"Saya sudah mengenal beliau sejak sebelas tahun lalu saat menjabat Pangdam Siliwangi. Saat itu beliau menggelorakan bela negara di lingkungan pesantren. Dari situlah cikal bakal harkat santri terangkat. Pak Moeldoko ini juga sosok Jenderal yang dekat dengan lingkungan pesantren,\" katanya.(Ida/ANTARA)