Jakarta, FNN - Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Majelis Ulama Indonesia Tahun 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya menyoroti persiapan umat Islam dan masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

"Dalam Pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT," kata Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut, sambung Kiai Marsudi, dilatarbelakangi Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama.

"Jadi, ketika memilih sebuah pemerintahan nanti, memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota DPR atau MPR, semuanya ini adalah dalam rangka ibadah mengikuti perintah Allah. Bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan kesepakatan bersama," kata dia.

Selain itu, Kiai Marsudi juga menjelaskan terkait rekomendasi hasil Mukernas II MUI yang menyoroti peran media massa dalam Pemilu 2024.

"Kewajiban kita harus ngomong sesuai fakta dan nyatanya maka membuat berita hoaks atau bohong itu dilarang oleh agama," katanya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar berita yang dimuat dan disampaikan kepada publik harus sesuai fakta. Apalagi, hal tersebut merupakan sebuah kenikmatan sesuai kandungan Al Quran Surah Ad Duha Ayat 11.

"Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang sesuai fakta-fakta maka publikasikan dan ceritakanlah," jelasnya.

Rekomendasi soal Pemilu 2024 tersebut dibahas dalam rapat Komisi C Mukernas. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, dan umat.

Mengenai rekomendasi MUI terkait Pemilu 2024, yakni Pemilu 2024 sudah semestinya dijadikan momentum penting bagi tahapan konsolidasi guna mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. Harapannya terbangun sistem demokrasi yang berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang kompeten serta memiliki legitimasi yang kuat.

Tantangan konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang yang merusak citra, dan moralitas demokrasi serta politik suku, agama ras dan antar golongan yang berakibat terjadinya polarisasi.

"MUI mendorong pemerintah melakukan pemetaan dan menentukan langkah strategis sebagai upaya mereduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis," ungkap Marsudi.

MUI juga mengimbau pemilih agar menggunakan hak pilih secara berkualitas dan berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Tidak hanya itu, media massa didorong bersikap netral atau tidak berpihak dan mendidik masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks serta narasi kebencian.(ida/ANTARA)