POLITIK
Pertemuan Anies dan Gibran Membuktikan bahwa Tokoh Politik Bersatu
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik dan semua tokoh politik bisa bersatu.\"Mau disebut manuver atau apa pun, tidak masalah. Itu subjektif, nggak bisa dilarang juga. Pertemuan keduanya adalah warna politik yang dewasa. Keduanya juga menunjukkan politik yang rekonsiliatif,\" kata Willy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Willy mengatakan jika pertemuan Anies dan Gibran ini menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. \"Praktik keduanya saya kira cukup memberikan pembelajaran bagi publik bahwa corak politik yang penuh permusuhan dan kebencian itu harus dibuang jauh-jauh,\" katanya menegaskan.Hal itu dibuktikan dengan elite politiknya sendiri bisa bertemu, dan saling sapa serta saling tukar pikiran. Dan itu telah ditunjukkan oleh Anies dan Gibran dengan sangat baik.Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain. Dia mengatakan persaingan gagasan boleh terjadi, tapi jangan sampai saling benci.\"Saya kira apa yang telah ditunjukkan oleh keduanya harus diapresiasi dan dicontoh oleh semua politisi. Tarung boleh, tanding boleh, tapi itu hanya ada di tataran gagasan dan wacana saja. Tidak lebih, tidak kurang,\" kata dia.Sementara terkait pernyataan Said Abdullah yang menyebut Anies bertandang ke Solo dan menemui Gibran karena tidak punya hasil kinerja, Willy mengklaim mayoritas warga DKI Jakarta merasa puas dengan kinerja Anies semasa menjabat sebagai gubernur.Anies menggelar pertemuan dengan Gibran dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, hari ini. Keduanya sempat sarapan bersama sebelum menghadiri acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di area Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon, Solo.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai ada kepentingan dan maksud tertentu dari Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sekaligus putra Presiden Joko Widodo.Ketika ditanyakan soal pujian yang dilontarkan Anies ke Gibran. Said menyebut wajar terkait pujian itu. Menurutnya, Anies memuji Gibran karena tidak punya kinerja. Selain itu, Said juga menuding langkah Anies itu bagai pepatah \'ada udang di balik batu\'.(Sof/ANTARA)
LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan
Bali, FNN – Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. “Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali. Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya. Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. “Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (Sof/LC)
Bikin Kaget, Setelah Anies, Kompas Ikut Jadi Antitesa Jokowi
Jakarta, FNN - Litbang Kompas kembali merilis hasil survei yang membuat masyarakat kaget. Setelah sebelumnya Kompas membuat kekacauan dengan membandingkan satu pletora agama dan pletora politik, kini Kompas mendeskripsikan bahwa pengaruh Jokowi terhadap calon presiden yang didukungnya ambyar. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan Hersubeno Arif, wartawan senior FNN dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 15 November 2022. Mereka membahas soal konstelasi dalam negeri berkaitan dengan publikasi hasil survei Litbang Kompas. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ternyata angka endorsement dari Pak Jokowi itu atau presiden yang didukung oleh Pak Jokowi hanya dipilih oleh 15,1% pemilih, sementara yang menolak itu 30,1%. Jadi 100% lebih yang menolak. Ketika ditanyakan pada Bung Rocky ini tanda-tanda apa, Bung Rocky menjawab, “Ini tanda-tanda bahwa endorsement power dari Pak Jokowi sudah nggak ada. Kan selalu presiden di ujung jabatannya dia ingin mewariskan, melanjutkan, yang disebut continuity, tetapi ternyata change-nya lebih banyak. Tapi tetap tanda pertama bahwa daya pengaruh dan daya assesmentship Jokowi sudah tidak ada. Sebagai ada orang yang justru di ujungnya dianggap masih mampu untuk dimintakan sisa-sisa tenaga untuk diwariskan, itu ternyata nggak. Jadi percuma kalau nanti orang datang lagi ke Pak Jokowi, minta restu segala macam, nggak ada gunanya. Jadi sebetulnya kesimpulan saya, satu tadi endorsement-nya berhenti; yang kedua orang butuh antitesis sebetulnya dalam politik. Nah, yang paling harus saya pastikan apakah Kompas sudah jadi antitesis Jokowi juga?” Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa kemarin Kompas membuat kekacauan, lalu orang protes, mengapa Kompas membandingkan satu pletora agama dan pletora politik. Naik haji nggak ada hubungannya dengan keharusan membantu orang miskin. Membantu orang miskin adalah kewajiban, tetapi bukan trade off dengan naik haji. Kelaparan itu, entah apa penyebabnya, tetapi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dalam penjelasan lebih lanjut soal survei Kompas, Rocky Gerung mengatakan bahwa kelihatannya Kompas mau balancing lagi. Dia selalu dalam wilayah abu-abu, sebetulnya wilayah oportunis kalau kita pakai bahasa politik, atau wilayah pragmatis kalau kita pakai istilah bisnis. Jadi, secara bisnis dan politik, Kompas itu opportunis dan pragmatis. Tentu Kompas melihat bahwa ada trend, atau juga mungkin ini cuma dipancingkan saja supaya Pak Jokowi saya kasih perhatian pada keadaan yang sekarang. Tetapi, lepas dari itu, memang orang sudah nggak percaya pada hasil-hasil musra. Yang sebetulnya dikehendaki oleh publik hanya bisa dibaca melalui survei yang jujur, tetapi kalau orang bilang Kompas yang bikin, mungkin orang enggak percaya juga, “Tapi saya mau pastikan bahwa keadaan yang dibaca oleh Kompas itu, persis seperti yang saya lihat di daerah-daerah. Jadi ada gairah untuk menjadikan Anies presiden, ada gairah untuk menganggap bahwa semua yang di endorse oleh Presiden Jokowi itu pasti jadi loyang”. “Saya cuma menyimpulkan secara metaforik dengan Kompas bahwa sebetulnya Kompas mau bilang bahwa sebetulnya Pak Jokowi bukan Raja Midas karena semua yang dia tunjuk tidak jadi emas, justru jadi loyang. Jadi, hati-hati mereka yang minta diasuh oleh Pak Jokowi, dari emas Anda bisa jadi loyang,” lanjutnya lagi. Lebih lanjut, ketika Hersu menyatakan bahwa dirinya percaya dengan hasil survei Kompas dengan alasan Kompas berani menyatakan atau memberikan informasi yang buruk tentang Jokowi, Rocky Gerung menyatakan, “Ya, betul dan sebetulnya survei per hari ini memang Pak Jokowi jatuh semua kan. Indikator ekonomi, makro maupun mikro, apalagi sekarang soal dunia. Jadi ini saat yang betul-betul bagian paling nadir dari Pak Jokowi, di titik bahwah. Dan kita tahu bahwa Golkar misalnya bersiap-siap untuk kembali menjadi partai otonom, mungkin juga Cak Imin lagi berupaya untuk cari jalan lain karena habis baca survei Kompas, dianggap bahwa dekat dengan Prabowo bisa enggak dapat co tail efeknya. Jadi, kompas ini pada hari ini memang membaca keadaan. Jadi dia fit dan proper dengan situasi sosiopsikologis, bukan sekadar sosial ekonomis rakyat.” “Jadi, sekali lagi, temuan-temuan Kompas ini pasti akan diikuti oleh yang lain, yang ingin melihat apakah konsisten temuan Kompas bahwa daya dorong Jokowi itu, endorsement powernya itu, masih ada apa nggak. Kelihatan memang sudah nggak ada,” lanjutnya. Ketika dikaitkan dengan implikasi politik, Rocky menjelaskan, “Kita mau membedakan antara endorsement power yang menurun dengan kemampuan Pak Jokowi masih pegang kartu truf dan sprindik-sprindik. Jadi, kemampuan Pak Jokowi untuk mendorong sudah enggak ada, tetapi kemampuan Pak Jokowi untuk mencegah, masih banyak. Mereka ini pasti juga tetap akan sprindik enggak dikeluarkan Pak Jokowi.” “Jadi begitulah politik, diasuh oleh sesuatu yang irasional, dan kita merasa jijik betul atau jingung, bikin jijik dan bingung, dengan politik yang tidak ada ide, mondar-mandir, kasak kusuk, nggak ada idenya tentang Indonesia,” tegas Rocky Gerung. ((sof, sws)
Indonesia Butuh Angkatan Laut yang Kuat dan Marinir yang Hebat
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan angkatan laut yang kuat dan marinir yang hebat.\"Karena tapal kedaulatan kita berada di laut dan garis pantai yang harus kita jaga amatlah panjang,\" kata Yudo dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Kasal (Wakasal) Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono dalam peringatan HUT ke-77 Korps Marinir di Sarang Petarung Marinir, Cilandak, Jakarta, Selasa, yang ditayangkan secara daring. \"Hari ini, untuk menang perang tidak cukup dengan semangat membara meskipun itu adalah modal utama. Hari ini menang perang tidak cukup dengan mental baja, karena musuh telah melangkah jauh dengan teknologinya,\" ujarnya. Oleh karena itu, kata Yudo, TNI AL dan Marinir di dalamnya harus terus dibangun dengan prajurit yang profesional dan alutsista yang modern untuk menjadi kekuatan yang benar-benar tangguh.Menurut dia, Korps Marinir akan berdiri paling depan apabila negara dalam situasi terancam. \"Jika negara terancam, maka marinir pasti berdiri paling depan, tidak peduli nyawa yang menjadi taruhan. Prajurit marinir yang selalu hadir dan menjadi solusi ketika rakyat dan negara ini membutuhkan,\" ujarnya.Prajurit Korps Baret Ungu, kata dia, selama ini tidak pernah mengedepankan ego dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan sebagai prajurit matra laut yang menjadi pembeda di setiap laga. \"Marinir adalah hantu yang menakutkan bagi setiap lawan, sekaligus simbol prajurit yang rendah hati dan humanis dengan kesadaran tinggi bahwa mereka adalah tentara rakyat yang haram merugikan dan menyakiti hati rakyat,\" tegas Yudo. Yudo juga menyampaikan bahwa dunia saat ini terus berkembang dengan dinamika yang sangat tinggi. Menurutnya, perkembangan tersebut terlihat dari kemajuan teknologi yang terus melompat dan berpacu dengan waktu. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri yang sulit diprediksi dan tak menentu.Dia mengatakan, tidak ada negara yang benar-benar menginginkan perang, namun ketika konflik kepentingan tidak dapat dikompromikan, maka kekuatan senjata akan menjadi pilihan untuk menghadapinya.\"Maka, sebagai garda negara yang terdepan, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang paling mengerikan,\" kata Yudo menegaskan.Dalam 77 tahun pengabdian tanpa pamrih, tambah dia, prajurit Korps Marinir tidak hanya sekadar mewarnai, tetapi telah menciptakan lukisan tinta emas tersendiri pada lembar sejarah perjalanan bangsa Indonesia.\"Bangsa ini tidak akan lupa jasa dan pengabdian Korps Marinir dalam mencegah bangsa penjajah kembali berkuasa. Rakyat Indonesia tidak mungkin ingkar dengan darma bakti prajurit KKO di masa perjuangan Trikora, Dwikora, dan ketika negara harus menghadapi berbagai pengkhianatan dan pemberontakan,\" tuturnya.Pada kesempatan itu, Yudo menyampaikan rasa bangga dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian patriot sejati prajurit Korps Marinir dari masa ke masa. Terlebih lagi yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, sungguh besar jasa mereka dalam mengharumkan nama Korps Marinir, TNI AL, dan Indonesia.\"Kiranya pengorbanan para ksatria samudera ini akan selalu akan dikenang menjadi tauladan pemompa semangat perjuangan kita semua untuk meneruskan pengabdian jalasena yang setia, tulus, dan gagah berani,\" ujar Yudo.(Ida/ANTARA)
Saat Jamuan Makan Siang G20, Jokowi Memberi Kesempatan kepada Presiden IOC untuk Berbicara
Bali, FNN - Presiden RI Joko Widodo memberikan kesempatan kepada Presiden International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach untuk berbicara pada sesi jamuan makan siang kepala negara dan delegasi KTT G20 di Bamboo Dome, The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Selasa.“Pada makan siang ini saya mempunyai dua tamu yang saya harap bisa berbicara. Pertama Presiden IOC Mr. Thomas Bach, dan kedua Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino. Sekarang saya mengundang Mr. Thomas Bach untuk menyampaikan sambutannya,” ujar Jokowi.Presiden IOC Thomas Bach dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema KTT G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger” sejalan dengan moto olimpiade yakni Faster, Higher, Stronger Together.Dia menyampaikan pandemi global memperjelas betapa pentingnya olahraga bagi kesehatan fisik dan mental serta dapat menyelamatkan nyawa.“Inilah mengapa Komite Olimpiade Internasional bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mempromosikan masyarakat yang sehat dan tangguh melalui olahraga,” kata Bach.Menurutnya, atlet Olimpiade berperan penting sebagai panutan untuk gaya hidup sehat. Dia menyampaikan kerja sama yang sangat baik dengan pemerintah Jepang dan Tiongkok serta kemitraan erat IOC dengan WHO sangat penting bagi IOC untuk menyelenggarakan dua edisi Olimpiade dan Paralimpiade dengan sukses dan aman selama puncak pandemi.“Selama masa-masa kelam ini, Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 memberikan harapan dan optimisme kepada begitu banyak orang di seluruh dunia,” jelasnya.Dia menekankan pesan penghargaan yang tidak terhitung jumlahnya dari semua lapisan masyarakat dirangkum dengan sangat baik oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom yang mengatakan Olimpiade menyatukan seluruh dunia dalam solidaritas dan perayaan harapan.“Kami hanya dapat menyatukan seluruh dunia, jika para atlet dari 206 Komite Olimpiade Nasional dapat berpartisipasi di Olimpiade. Inilah yang dimaksud dengan pertandingan Olimpiade dan Paralimpiade. Seluruh dunia bersama-sama dalam persaingan damai tanpa diskriminasi apapun,” kata dia.Bach mengatakan dalam situasi sekarang ini beberapa pemerintah mulai memutuskan atlet mana yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga internasional dan atlet mana yang tidak. Mereka melakukannya atas dasar politik.Menurutnya, IOC membutuhkan partisipasi semua atlet dalam olimpiade tanpa diskriminasi, termasuk atlet yang negaranya sedang berkonfrontasi atau berperang, guna mendorong terciptanya perdamaian.\"Sebuah kompetisi antara atlet dari negara-negara yang berpikiran sama, bukanlah simbol perdamaian yang bertahap. Di era perpecahan ini, peran kita jelas, untuk menyatukan dunia dan bukan memperdalam perpecahan,\" kata Bach.(Ida/ANTARA)
Jokowi Mengantar Tamu KTT G20 Makan Siang dengan Mengemudikan "Buggy Car"
Nusa Dua, Bali, FNN - Presiden Ri Joko Widodo mengemudikan mobil golf atau buggy car yang membawa sejumlah kepala negara anggota G20 serta perwakilan organisasi internasional menuju lokasi makan siang di sela-sela rangkaian kegiatan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa.Dengan mengenakan kemeja putih dengan bagian lengannya digulung dan berdasi hitam, Jokowi tampak menyetir mobil golf dari lokasi pertemuan utama di Candi Ballroom, The Apurva Kempinski, menuju Ocean Front Lawn yang masih berada satu kompleks dengan hotel tersebut.Seperti dipantau dari tayangan langsung di media center KTT G20 di Bali, Selasa, Jokowi tampak mengendarai buggy car sembari bercengkerama dengan perwakilan beberapa organisasi internasional, antara lain Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann dan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva.Setibanya di lokasi makan siang, Jokowi kemudian disapa oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman. Keduanya lalu mengobrol sebelum Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese turut bergabung. PM Jepang Fumio Kishida dan PM Kanada Justin Trudeau juga terlihat berbincang akrab di acara tersebut.Kawasan Ocean Front Lawn terletak di pinggir pantai yang dibangun sebuah kubah dari bambu khusus untuk KTT G20. Kubah tersebut melambangkan komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau, yang merupakan isu prioritas Presidensi Indonesia di G20, yaitu transisi energi, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.Indonesia menyelenggarakan KTT G20 pada Selasa dan Rabu (16/11) sebagai puncak Presidensi G20 dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.(Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Bali, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. “Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,” ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,” ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. “Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada hari, Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (Sof/LC)
Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Dihukum Kerja Sosial
Jakarta, FNN - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengusulkan agar pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan, atau setidak-tidaknya diturunkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam bulan demi mengefektifkan hukuman kerja sosial.“Penghinaan kami berharap di ancaman enam bulan, supaya apa? Supaya kerja sosial langsung bisa digunakan karena dalam konteks harkat martabat yang paling penting adalah pengadilan mengatakan yang disampaikan itu salah sehingga harkat martabatnya terpulihkan, bukan untuk memenjara orang. Jadi ancaman pidana 6 bulan untuk mengefektifkan kerja sosial,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Erasmus menilai bahwa kekerasan lisan atau verbal crime seharusnya tidak memiliki konsekuensi terhadap pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Ia juga mengusulkan agar definisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden yang dimaksud dibatasi yakni berupa fitnah, yang memiliki pengertian menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap presiden dan wakil presiden.Definisi penghinaan tersebut, kata Erasmus, agar juga berlaku sama untuk pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara. Selain itu, Erasmus mengusulkan agar penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dilebur menjadi satu yakni dalam perspektif penghinaan lembaga negara.Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar apa yang dimaksud dengan lembaga negara dalam pasal terkait juga dilakukan pembatasan agar tidak melebar yakni lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah.“Jadi logikanya bukan supaya melindungi lembaga negara saja semata, tapi untuk memberikan pembatasan supaya lembaga-lembaga lain, (misal) Satpol PP tiba-tiba melapor dan lain-lain itu sangat berbahaya,” ujarnya.Ia juga meminta agar Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat agar dihapuskan, atau setidak-tidaknya ia memberi rekomendasi alternatif agar Pasal 240 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.Kemudian rekomendasi selanjutnya, ujarnya lagi, Pasal 240 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.Adapun pasal terkait tindak pidana penghinaan terhadap individu, Erasmus menyebut pihaknya merekomendasikan agar ancaman hukuman pidananya dirubah menjadi lebih rendah. Ia menilai ancaman hukuman pidana yang diberlakukan Indonesia terlalu tinggi, padahal di negara lain ancaman hukuman pidana terkait telah mengalami perubahan.“Ancaman pidana kita terlalu tinggi? Kenapa kita punya ancaman pidana di pencemaran (itu) sembilan bulan dan difitnah sampai dengan empat tahun karena menurut Belanda kita adalah bangsa kelas sekian yang harus diberikan hukuman lebih berat, di Belanda ancaman pidananya 6 bulan, pimpinan,” katanya.Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dan DPR memiliki semangat dekolonialisasi dalam menyusun RKUHP baru yang berdasarkan HAM dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern.Sebelumnya, Rabu (9/11), Komisi III DPR RI menerima draf atau naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November hasil dialog publik dan sosialisasi dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.(Sof/ANTARA)
Media Center KTT G20 Ditinjau Presiden Jokowi
Bali, FNN - Presiden RI Joko Widodo meninjau Media Center KTT G20 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin malam.Jokowi datang secara tiba-tiba sekitar pukul 07.00 WITA, di tengah kesibukan ratusan jurnalis yang sedang bekerja memberitakan rangkaian KTT G20 Indonesia di media center.Meilhat Jokowi masuk ke media center, para jurnalis langsung beranjak dari kursi mengambil alat peliputan mulai dari kamera video, kamera foto, alat perekam hingga telepon genggam, dan berupaya merekam serta bertanya berbagai pertanyaan kepada Jokowi.Namun, Jokowi menyatakan kehadirannya ke media center tidak dalam rangka memberikan keterangan apa pun. Hal itu berulang kali disampaikan Jokowi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kepada awak media. \"Saya mau ngecek ini. I have no comment to make this time,\" kata Presiden Jokowi. \"Saya nggak mau komen untuk saat ini,\" ucap Jokowi lagi.Presiden meninjau media center sekitar kurang dari 10 menit, ia sempat melihat-lihat dan berkeliling. Beberapa jurnalis asing sempat memanfaatkan momentum untuk berswafoto bersama orang nomor satu Indonesia itu.Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada jurnalis bahwa kehadiran Presiden di media center memang sesuai jadwal.\"Secara jadwal Bapak Presiden Jokowi memang ada rencana kunjungan ke sini. Tujuannya adalah ingin melihat dari dekat ketersediaan dan kesiapan dari ruangan yang disiapkan untuk para jurnalis. Itu tujuan utamanya, jadi bukan mendadak, bukan sidak,\" ujar Moeldoko.Moeldoko mengatakan kedatangan Presiden ke media center memang sudah direncanakan. Menurutnya, Presiden ingin meminta masukan dari para jurnalis mengenai hal-hal di media center yang perlu dibenahi.Namun, kata Moeldoko, sejak awal Presiden sudah berpesan kepada dirinya bahwa tidak ada konferensi pers atau wawancara doorstop dengan awak media.\"Sehingga tadi memang semua pertanyaan tidak dijawab karena dari awal sudah pesan ke saya. Jadi seperti itu ya, biar tidak salah penafsiran dan persepsi. Beliau hanya ingin melihat dan memastikan apakah semua sarana memadai atau apa ada yang perlu ditambahkan,\" tutur Moeldoko. (Sof/ANTARA)
Dukungan APJII untuk Program Transformasi Ekonomi Digital G20 Indonesia
Jakarta, FNN - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung program Pemerintah Indonesia di perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 untuk mentransformasikan sektor ekonomi berbasis digital.\"APJII menyambut positif masuknya transformasi ekonomi berbasis digital dalam salah satu agenda Presidensi G20 di Indonesia,\" kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Untuk diketahui, salah satu agenda Presidensi G20 adalah transformasi ekonomi berbasis digital. Terkait itu, pemerintah menyelenggarakan Digital Transformation Expo (DTE) pada 13 hingga 17 November 2022 di Bali.Arif mengatakan untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia, maka dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan tersebar luas.\"Presiden Joko Widodo saat ini tengah mendorong transaksi pembayaran dengan menggunakan QR(\"Quick Response\"). Bahkan, beliau mendorong agar pembayaran QR dapat dilakukan lintas negara,\" kata dia.Dorongan kepala negara tersebut diyakini akan membuat transaksi keuangan menjadi mudah dan membawa dampak ekonomi bagi Indonesia. Di saat bersamaan APJII siap mendukung pemerintah mewujudkan transformasi ekonomi berbasis digital dengan mengelar jaringan telekomunikasi dan memberikan layanan dengan harga yang terjangkau.Ia mengatakan pengembangan konektivitas di Indonesia memiliki beberapa tantangan terutama dalam penggelaran jaringan telekomunikasi dari sisi kondisi geografis yang tergolong unik.Arif menyebut saat ini pengguna internet terbesar di Indonesia masih berada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 41,7 persen diikuti Pulau Sumatera sebesar 16,2 persen.APJII terus meningkatkan kapasitas Indonesia Internet Exchange (IIX) dan Internet Exchange yang tersebar di 14 wilayah agar pemerataan jaringan internet dapat diwujudkan. Hal itu guna meningkatkan kualitas dan efisiensi konektivitas internet lokal.APJII berharap dengan pembangunan IIX tersebut dapat meningkatkan kualitas internet di daerah yang selama ini masih terkendala. \"Dengan adanya IIX di setiap lokasi, interkoneksi antarpelanggan internet di Indonesia dapat terselenggara secara mudah dan terjangkau sehingga ekonomi digital dapat tumbuh lebih laju,\" jelasnya.Selain itu, APJII memiliki 15 simpul IIX yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yakni Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Lampung, Balikpapan, dan Pontianak.Dengan semakin banyaknya IIX yang tersebar, kata dia, menghasilkan internet yang cepat lantaran adanya interkoneksi antara \"Internet Service Provider\" (ISP).Ia berharap dengan pembangunan beberapa akses IIX di berbagai daerah akan memotivasi anggota APJII untuk dapat agresif menggelar jaringan di daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan \"fixed broadband internet\".(Ida/ANTARA)
POPULER
