POLITIK
Tamsil Linrung Dapat Dukungan Kuat, Sembilan Calon Presidium Kahmi Didominasi Politisi
Palu, FNN - Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan memilih sembilan presidium yang akan memimpin organisasi tersebut hingga tahun 2027. Sejumlah nama yang tidak asing lagi semakin menguat dari 40 nama yang lolos sebagai bakal calon Sejauh ini, sembilan orang nama politisi menjadi calon yang sangat kuat menjadi presidium. Sedangkan akademisi dan profesional semakin tersingkir. Rencananya, presidium akan dipilih Sabtu, 26 November 2022 malam. Munas ke-11 KAHMI berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin membuka agenda lima tahunan itu pada Jum\'at, 25 November 2022. Politisi yang menjadi calon kuat presidium 2022 sampai 2027 itu antara lain Ahmad Doli Kurnia yang menjabat sebagai Koordinator Presidium KAHMI. Ia politisi Partai Golkar. Kemudian ada juga Tamsil Linrung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut mendapatkan dukungan dari wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi dapilnya. Dari Aceh, muncul nama Abdullah Puteh. Ia anggota DPD RI. Juga ada nama Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal pemilihan Aceh. Nama politisi lainnya adalah Herman Haeron (Partai Demokrat), Saan Mustofa (Nasdem), Romo Syafei (Gerindra). Berikut daftar 40 Nama calon Presidium KAHMI yang akan bertarung: Calon Presidium KAHMI unsur birokrat: 1. Ajub Suratman 2. Masrokhan Sulaiman, 3. Nadhirah Seha Nur 4. Imam Mujahidin Fahmid 5. Erwin Muslimin Singanjuru 6. Yapit Sapta Putra 7. Hery Susanto. Calon Presidium KAHMI unsur politisi: 1. M. Syarfie Hutauruk 2. Ahmad Doli Kurnia Tanjung 3. E. Herman Khaeron 4. Saan Mustofa 5. Tamsil Linrung 6. Romo HR M Syafii 7. Fachrul Razi 8. Zulfikar Arse Sadikin 9. Ahmad Yohan 10. Abdullah Puteh 11. M Rifqinizami Karsayuda 12. Lukman Malanuang. Calon Presidium KAHMI unsur akademisi: 1. Fasli Jalal 2. Asep Saefudin 3. Heri Hermasyah 4. Lely Pelitasari Subekti 5. Suparji Ahmad 6. Taufik Fredik Pasiak 7. Risman Pasaribu. Calon Presidium KAHMI unsur profesional : 1. Fahmi Idris 2. Ridha Saleh 3. Babay Farid Wazdi 4. Manimbang K 5. M Yana Aditia 6. Elfahmi anziryani N azis 7. Dhifla Wiyani 8. Oktasari Sabil. Calon Presidium KAHMI unsur pengusaha/Lembaga Swadaya Masyarakat: 1. Ulla Nurachwaty 2. Hanifah Husein 3. Ruslim Rohimun Sembiring 4. Sutomo 5. Ibnu Munzir 6. Abdul Rahman Sapara. (Anw).
Bangsa Ini Terlalu Besar, Rocky Gerung: Mungkin Bisa dengan Sistem Federal
Jakarta, FNN - Pasti banyak orang yang berpikir kenapa Rocky Gerung selama ini selalu kritik sana kritik sini tentang Indonesia sehingga orang pasti inggin tahu Indonesia yang seperti apa yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Oleh karena itu, sebagai refleksi, Rocky Gerung Official edisi Sabtu (26/11/22) kali ini membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung sendiri dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, sering kita masuk di dalam moment-moment di mana kita mesti melakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana,” ujar Rocky Gerung. Menurutnya, kalau kita berbicara ideal dari negeri ini, kita kembali pada janji proklamasi, kita kembali pada mukadimah Undang-undang Dasar di mana Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dan lain-lain yang kemudiann dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. “Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin,” ujarnya. Jadi, menurut Rocky, perintah konstitusi itu jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas dan tidak ada kesenjangan. Sebetulnya ini hal normatif, tapi hal yang normatif ini gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan biasa. Dia bahkan tidak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Padahal, dulu, Bung Karno paham benar penderitaan rakyat karena beliau ada bersama dengan rakyat ketika revolusi kemerdekaan. Demikian juga Pak Harto yang juga paham apa yang disebut rakyat karena dia karena beliau ada di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tetapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai dan rasa aman. Tetapi, karena Pak Harto terlalu teknokratis maka dia merasa bahwa waktu itu belum saatnya Indonesia berdemokrasi, meski di awalnya ada kebebasan. Tapi kemudian, lanjut Rocky, Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militerdi semua struktur pemerintahan dan Gubernur di masing-masing provinsi ditunjuk langsung. Tetapi, Pak Harto berhasil membuat Indonesia tidak politik identitas, misalnya Gubernur orang Jawa ditempatkan di Papua, tidak kedaerahan, dan tidak memasukkan unsur sara. Setelah itu kemudian berubah menjadi reformasi. Tetapi Pak Harto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dengan ongkos hak asasi manusia tentunya. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi. Yang terjadi sekarang kata Rocky adalah pengkerdilan demokrasi. \"Jadi demokrasi bukan bertumbuh tapi sekadar menggemuk, tidak ada pertumbuhan nilai yang kualitatif, bahkan etika politik runtuh,\" lanjut Rocky. Rocky menegaskan bahwa kalau dirinya ditanya apa yang menjadi konsennya, ia mengaku ingin menghidupkan kembali janji kemerdekaan itu. \"Tetapi, saat sekarang, itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia, terhalang oleh permainan politik yang sangat kotor,” tegas Rocky. Menurutnya, seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam. “Jadi, sebetulnya, kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik,” tandasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang dituntun berdasarkan etika politik. Kemudian kita bisa lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. \"Inti konstitusi adalah kedaulatan rakyat. Sekarang kedaulatan rakyat tidak bisa dimandatkan pada partai,\" paparnya. Jadi kalau ada yang berpikir kembali pada konsitusi UUD ‘45, dia setuju, tetapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR, karena artinya kita kembali pada orde baru. Tapi. Tentu ada pakar-pakar yang melihat dengan cara lain. “Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada UUD ’45 itu sekadar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di Undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesejahteraan, jaminan hak, dan segala macam,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, formula untuk kembali ke UUD ’45 kurang sempurna sebetulnya, karena itu sekadar membuat kita gembira kembali ke itu, sementara hal itu tidak akan menyelesaikan soal. Yang kedua, menurut Rocky, bangsa ini terlalu besar. \"Mungkin bisa dibuat yang sederhana dengan sistem federal, misalnya. Kan sudah ada konsesus semacam otonomi daerah. Itu artinya, kekuatan DPD harus dimaksimalkan sebagai senator, supaya dia bisa membuat Undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah,\" paparnya. Tetapi, sekarang DPD seperti dikerdilkan. Padahal, kalau sistem ekonomi daerah dimaksimalkan maka Indonesia harus berubah menjadi negara federal. Tapi orang taku nanti pecah, padahal tidak juga. Ini hanya untuk mengatakan bahwa sistem itu bisa lebih luwes kalau dibuat dengan tidak kaku. Negara “kesatuan” itu terlalu kaku, mustinya negara “persatuan”, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi dan ada potensi kemajemukan. “Jadi, wacana untuk kembali ke UUD ’45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal,” usul Rocky. Jadi, secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup berdampingan sehingga selalu ada perselisihan. Sekarang berupaya untuk memekarkan Papua dalam rangka mendistribusikan keadilan. “Ya sekalian saja diperbanyak saja negara-negara bagian itu,” katanya. (Ida)
Terkait Pemberitaan Pungli, AJI Mataram Kecam Intimidasi Polisi
Mataram, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengecam tindakan intimidasi sejumlah oknum polisi terhadap tiga jurnalis terkait pemberitaan kasus dugaan pungutan liar dalam penerbitan surat keterangan kecelakaan lalu lintas untuk kebutuhan klaim asuransi Jasa Raharja.\"Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi, bahkan mengintimidasi, itu ada ancaman pidananya,\" kata Ketua AJI Mataram Muhammad Kasim dalam keterangannya di Mataram, Jumat.Ancaman pidana yang mengatur hal tersebut tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.Begitu juga dengan adanya tindakan yang meminta secara paksa kepada jurnalis untuk menghapus berita dugaan pungli yang tayang pada 22 dan 23 November 2022 di media TribunLombok.com, Vivanews.com, dan NTBSatu.com.Menurut Kasim, tindakan polisi yang mencari jurnalis hingga ke rumah pribadi dan memanggil paksa untuk hadir bersaksi atas kasus dugaan pungli di Unit Laka Lantas Polresta Mataram tidak dapat dibenarkan.\"AJI Mataram menilai tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers,\" ujarnya.Apabila tujuannya ingin mengorek informasi untuk menelusuri dugaan tersebut, Kasim mengatakan polisi cukup menjadikan bahan pemberitaan yang terbit pada tiga media daring (dalam jaringan) itu sebagai dasar pengembangan.\"Jadi, bukan jurnalis yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus itu,\" ucapnya.Sekretaris AJI Mataram Wahyu Widiantoro turut menjelaskan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut bisa menempuh mekanisme sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers. Mekanisme hak jawab itu juga sudah diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.\"Mekanisme ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum agar tidak seenaknya orang meminta menghapus berita yang sudah dimuat oleh media,\" ujar Wahyu.Ia juga mengingatkan jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber.\"Jadi, tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum,\" ucapnya.Sementara, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Idham Khalid turut menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada jurnalis maupun pihak redaksi dari setiap perusahaan yang menerbitkan pemberitaan dugaan pungli tersebut.Dari hasil klarifikasi, pemberitaan yang tayang itu sudah sesuai dengan fakta atas keluhan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengaku dimintakan uang Rp1 juta hingga Rp2,5 juta oleh oknum anggota Unit Laka Satlantas Polresta Mataram untuk penerbitan surat keterangan kecelakaan.\"Berita-berita itu sudah kami pastikan memenuhi kaidah jurnalistik dan asas berimbangan karena telah terkonfirmasi langsung kepada Kapolresta Mataram,\" kata Idham.Namun, sejak berita itu terbit, berturut-turut dalam dua hari terakhir mereka mendapat tekanan agar berita itu dihapus, baik oleh oknum anggota yang bertugas di Polresta Mataram maupun pihak di luar lembaga kepolisian.Dengan adanya persoalan ini, Idham meminta Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto menaruh atensi dan mengusut tuntas dugaan praktik pungli di jajaran Korps Bhayangkara, khususnya di Unit Laka Lantas Polresta Mataram.\"Polisi di NTB juga harus bisa menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di NTB. Apalagi, intimidasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,\" ujarnya.Perlu diingat kembali, kata dia, bahwa Dewan Pers dengan Polri telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.PKS yang terbit perdana ini sebagai turunan dari adanya Nota Kesepahaman atau \"Memorandum of Understanding\" (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.(Ida/ANTARA)
Nusantara Bersatu Dihelat di GBK
Jakarta, FNN - Silaturahmi nasional dengan tema \"Nusantara Bersatu\" digelar oleh gabungan Relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, SabtuPresiden Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan hadir dalam acara ini dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju GBK.Tampak rombongan dari berbagai latar belakang dan daerah memadati area GBK, mulai dari kelompok ibu-ibu, anak muda, hingga para santri. Para rombongan yang hadir tampak didominasi dengan pakaian berwarna putih.Relawan pendukung Jokowi rencananya akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Jokowi tersebut juga akan dibacakan pula maklumat kebangsaan.Adapun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran masuk untuk memantau situasi pengamanan acara di GBK melalui pintu kuning sekitar pukul 7.10 WIB. Tampak pula Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Komarudin ikut hadir untuk memantau.Acara yang menurut jadwal dimulai pukul 6.30 WIB hingga 11.00 WIB itu menghadirkan penampilan dari sejumlah musisi, di antaranya Inul Daratista, Tipe-X, Ruth Sahanaya, Ndarboy Genk, Farel Prayoga, Nasida Ria, hingga Godbless.Adapun ruas Jalan Gatot Subroto sejak sekira pukul 06.00 WIB juga tampak sudah dipadati oleh bus-bus yang mengangkut rombongan menuju GBK.Sebelumnya saat konferensi pers, Jumat (25/11), Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma\'ruf mengatakan bahwa Nusantara Bersatu merupakan perhelatan akbar tatap muka, temu kangen dan silaturahmi seluruh elemen relawan Jokowi bersama dengan Sang Presiden.Ia menyebut Nusantara Bersatu dihelat dalam rangka menjaga keberhasilan Jokowo selama memimpin Indonesia dan mengawal menuju Indonesia Emas 2045.\"Dalam rangka menjaga dan merawat ekonomi dan pembangunan lndonesia tersebut, maka relawan Presiden Jokowi berhimpun di dalam satu gerakan yang dinamai Gerakan Nusantara Bersatu,\" kata Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu.Sebelumnya, Jumat (25/11), Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani juga mengatakan bahwa Kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.(Ida/ANTARA)
Relawan Jokowi Siap Menghadiri Kegiatan Nusantara Bersatu
Jakarta, FNN - Ribuan relawan Jokowi siap memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu (26/11) pagi dalam rangka kegiatan Nusantara Bersatu.\"Relawan pendukung Jokowi akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Provinsi Jawa Barat,\" kata Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam.Ia mengatakan penanganan musibah yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat lain sebelumnya harus dilakukan secara gotong royong dan solidaritas sosial sesama anak bangsa.\"Acara besok rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi, juga akan dibacakan maklumat kebangsaan,\" ujarnya.Kegiatan Nusantara Bersatu tersebut, tegas Benny, murni kegiatan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur serta bencana di daerah lainnya.Benny menyampaikan semangat solidaritas sosial dan persatuan nasional adalah faktor yang menyemangati ratusan ribu relawan Jokowi akan datang dan berkumpul di Jakarta, bukan semangat politik atau agenda politik apapun.\"Tidak ada agenda politik, apalagi terkait Pilpres 2024,\" tegasnya.Ia menambahkan politik relawan Jokowi adalah bersama Jokowi dan tegak lurus kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Dengan kata lain, kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.Benny mengatakan politik kebangsaan relawan Jokowi selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara, termasuk merawat harmoni keberagaman Indonesia.Tradisi gotong royong harus menjadi warisan para leluhur sebagai kekuatan yang perlu dilestarikan, dibumikan kepada anak bangsa. Tidak hanya itu, ribuan relawan juga akan mengonsolidasikan diri untuk melawan praktik radikalisme dan terorisme di Indonesia.\"Kita tidak ingin Indonesia yang sedang bergerak maju dengan kerja-kerja pemerintahan dirusak oleh kelompok politik yang selalu menggunakan strategi pecah belah dan adu domba,\" jelasnya.(Ida/ANTARA)
Tidak Ada Korban WNI dalam Banjir di Jeddah Saudi
Jakarta,FNN - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ada korban dari warga negara Indonesia (WNI) dalam banjir yang terjadi di wilayah Jeddah, Arab Saudi.\"Hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut,\" kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan pada 24 November 2022, telah terjadi banjir di wilayah Jeddah dan sekitarnya akibat curah hujan yang tercatat tertinggi sejak tahun 2009.Hujan berlangsung selama sekitar empat jam dari pukul 08.00 waktu setempat sampai siang hari. Banjir tersebut dilaporkan menewaskan dua WN Arab Saudi, namun hingga saat ini tidak ada laporan korban WNI dalam banjir tersebut.Menurut pantauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, kata dia, situasi saat ini sudah berangsur normal, dengan sebagian besar ruas jalan yang terdampak sudah menyusut.Namun, beberapa titik seperti underpass masih terdapat genangan air yg cukup dalam, kata tambah dia.Pemerintah Arab Saudi, kata dia lebih lanjut, sehari sebelumnya telah memberikan peringatan akan potensi hujan deras dan mengumumkan bahwa sekolah diliburkan keesokan hari.Sementara itu, Judha mengatakan KJRI Jeddah terus memantau situasi dan membuka hotline aduan bagi WNI melalui nomor +966 503 609 667.(Ida/ANTARA)
Mahfud MD Harapkan KAHMI Menjadi Contoh Demokrasi Berkeadaban
Palu, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaharapkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bisa menjadi contoh peradaban dan teladan politik di Indonesia. \"Saya berharap KAHMI bisa menjadi contoh dalam berpolitik yang baik di negeri ini,\" kata Mahmud pada acara Munas XI KAHMI yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Munas tersebut dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin Jum\'at 25 November 2022. Agenda utama Munas tersebut memilih presidium yang berjumlah sembilan otang. Mahfud meminta anggota KAHI ke depan bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti pedahulunya. Oleh karena itu, ia berharap Munas yang akan berlangsung sampai Ahad. 27 November 2022 berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal negatif ataupun kekerasan. \"Saya juga berharap agar Munas berakhir secara tenteram tanpa ada kericuhan. apalagi sampai melempar bangku.\' kata Mahmud yang juga Ketua Dewa Pakar KAHMI itu. Menurut Mahmud, KAHMI harus dapat memberikan contoh tauladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di tanah air. Dalam politik demokrasi berkeadaban itu, kata Mahfud, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. \"Silahkan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya.\" kata Mahfud. (Anw).
Wapres Sebut Anies, Tepuk Tangan Bergemuruh di Arena Munas Kahmi
Palu, FNN - Anies Rasyid Baswedan menjadi tokoh yang mendapatkan sambutan luar biasa dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Munas KAHMI), di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. Tidak ketinggalan, saat Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin menyebutkan namanya ketika menyampaikan sambutan, suara riuh dan tepuk tangan pun menggema di ruangan tersebut. Awalnya, Ma\'ruf Amin meminta agar KAHMI mengoptimalkan peranan dan mitra strategis dengan pemerintah. Hal itu penting dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan fenomena global. Wapres menyebutkan, KAHMI adalah kumpulan orang hebat dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan jabatan di pemerintahan. \"KAHMI ada di seluruh Indonesia,\" kata Ma\'ruf saat membuka Munas XI KAHMI, di Palu, Jumat, 25 November 2022. Wapres menyebutkan banyak potensi di KAHMI. Dia pun menyebutkan sejumlah tokoh yang berasal dari organisasi yang selalu membawa pesan kerukunan dan perdamaian. Ada Wapres ke-10 dan ke-12, M Jusuf Kalla, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tanjung, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD. Semua yang dia sebutkan Wapres itu berada di ruangan Munas. Seakan memancing peserta Munas, Ma\'ruf Amin pun kemudian menyebutkan, \"Anies...\" Suara tepuk tangan pun langsung bergemuruh di ruang pertemuan. Hal itu bisa dimaklumi, karena Anies yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem juga adalah alumni HMI. Setelah Ma\'ruf Amin membuka munas dan meninggalkan ruangan, Anies menjadi tokoh yang dikejar berfoto bersama beberapa peserta. Beberapa kali pembawa acara meminta agar Anies segera meninggalkan panggung tempat berfoto. Namun, dia tetap belum bisa meninggalkan ruangan. Akibatnya, pelaksanaan diskusi tentang ekonomi pun terlambat dimulai. Munas XI KAHMI akan berlangsung sampai Ahad, 27 November 2022. Agenda utamanya memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2022 sampai 2027. Acara juga diisi berbagai kegiatan diskusi. (Anw).
Rocky Gerung: Tegas Pesan untuk Pak Jokowi, “Jangan Jadi Politisi Busuk!”
Jakarta, FNN - Tampaknya, tanda-tanda perpanjangan masa jabatan presiden semakin lama semakin gencar. Jika beberapa hari lalu tanda-tanda itu diungkapkan dalam Munas Hipmi, dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno. Acara itu dikemas dengan nama Nusantara Bersatu. Tampaknya acara ini akan dilangsungkan secara besar-besaran karena akan dihadiri oleh para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi hal yang sangat serius. Untuk itu, dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (25/11/22) Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal tersebut. “Sebetulnya soal perpanjangan masa jabatan itu sudah mulai surut. Karena itu, terakhir kita lihat musra-musra itu sudah makin sedikit. Tapi, begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana, “ ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, wacana perpanjangan masa jabatan sebetulnya merupakan reaksi terhadap blusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita. Anies baru masuk tiga provinsi sudah gegap gempita. Dan istana menhitung bahwa efek berantai ini akan terus berjalan. Tapi ini euforia yang susah untuk dipahami. Orang menganggap pokoknya Anies nggak ada lawannya dan itu yang akan ditularkan oleh voluntarisme politik, kesukarelaan politik. Sementara, di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, sedangkan Anies tanpa poster di mana-mana orang ikut. Istana akan terus mencari cara supaya Anies bisa dihambat, dan akan dicari semua hal untuk menjebakkan Anis, lanjut Rocky. Tetapi, sudah terlambat untuk menghambat Anies karena dia sudah masuk di dalam wilayah populisme. Itu artinya, dia akan dilindungi oleh rakyat. Keadaan itu membuat Pak Jokowi mulai cemas. Elektabilitas Ganjar tidak naik-naik, sementara Anis naik terus. Anies justru merangkak perlahan, voting pointnya naik terus. Anies tumbuh secara deret ukur. Sementara Ganjar naiknya begitu-begitu saja, artinya terhadap Anies Ganjar turun. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor pada Kakak Pembina. Ini inline dengan Hipmi. Terakhir adalah penyambutan Anies di Palu yang juga luar biasa. Relawan di Palu sebetulnya berbeda acuan partainya, tapi semua melihat harus ada perubahan. “Anies dianggap sebagai orang yang berani dia sudah membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada oligarki dalam soal reklamasi teluk Jakarta,” ujar Rocky. Versi populisme Anies justru dibangkitkan kembali oleh mantan-mantan aktivis di zaman dia. Senior-seniornya merasa bahwa generasi baru aktivis itu menganggap Anies sebagai proponen. Sementara itu, Pak Jokowi menyambut keinginan relawaan untuk perpanjangan masa jabatan dengan persoalan bahaya politik identitas, bahaya sara, dan sebagainya. Kelihatannya ini sudah tidak mempan untuk menghadang Anies atau kekuatan Islam. Bahkan, banyak sekali petinggi PSI yang kemudian menyeberang ke Anies. Itu indikator yang menunjukkan bahwa politik identitas sudah selesai. “Jadi jangan selundupkan kepentingan politik di dalam terminologi yang justru berbahaya,” ujar Rocky. Agama itu adalah cara orang membayangkan masa depan. Mestinya, ketakutan pada Anies harus dilawan dengan konsep. Kalau memainkan politik identitas, Anies sudah membuktikan bahwa dia diterima di kalangan Kristen, diterima di kalangan Hindu, segala macam. Jadi usaha istana itu akan sia-sia. “Mari kita bersaing tanpa menyeret-nyeret soal agama. Biarkan Anies tumbuh sebagai orang yang dielu-elukan relawan dengan idenya. Yang kita uji idenya apa?” lajut Rocky Kalau menguatnya dukungan terhadap Anies sengaja dijadikan dasar untuk memperpanjang Pak Jokowi lagi, Rocky mengatakan, “Itu artinya orang berpolitik hanya untuk balas dendam dan menjegal orang lain. Dari segi etik saja sudah buruk. Coba aja bikin begituan, itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan,”. Akhirnya, Rocky Gerung memberi pesan tegas kepada Jokowi, “Jadi, Pak Jokowi, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau begini, Anda akan dihina di ujungnya. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah. Dan tergelincir di dalam strategis sendiri. Jadi saya ingin supaya Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya, supaya semua merasa bahwa bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih, bukan diangkat. Bahwa persoalan-persoalan hukumnya itu urusan hal yang lampau. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang tiga periode, dia adalah politisi busuk membusukkan demokrasi (political decay). (sof,sws)
Rizal Ramli: Jokowi Senengnya Nabok Nyilih Tangan
Jakarta, FNN - Belakangan ini, banyak dibahas soal dendam Pak Jokowi, bisa dendam politik atau dendam pribadi yang lebih bersifat personal. Salah satu tokoh yang terlibat dalam soal ini adalah Rizal Ramli. Beliau menggunakan istilah yang sangat menarik untuk menggambarkan bagaimana Jokowi membalaskan dendamnya, yaitu istilah dari bahasa Jawa “Nabok nyilih tangan” atau “memukul dengan pinjam tangan orang lain”. Akibatnya, akun Twitter Rizal Ramli diserbu buzzer. Namun, karena serbuan buzzer ini, Rizal Ramli akhirnya berhasil membuktikan teorinya untuk berburu buzzer. Untuk membahas masalah ini, Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, mengundang Rizal Ramli dalam acara Hersubeno Point edisi Kamis (24/22/11). “Jadi, yang menarik, kalau tweet saya biasa-biasa saja, nggak ada reaksi. Tapi, begitu menyinggung bosnya, langsung semalam bisa ribuan, bahkan pernah sampai hampir 6000 buzzer, yang maki-maki kita, sehingga kalau saya buka Twitter saya nggak bisa baca, isinya mereka saja. Akhirnya, saya putuskan, kita harus berburu buzzer. Caranya ide mitigasi, siapa sih buzzer rupiah, apa tanda-tandanya. Ternyata, tanda-tandanya sederhana: miskin fakta atau tidak paham fakta, miskin logika, sama miskin kosakata,” ujar Rizal Ramli. Menurut Rizal, para buzzer itu miskin kosa kata, karena mereka memakai kosakata yang diarahkan oleh Kakak Pembinanya yang barangkali hanya 10 biji: Rizal Ramli pecatan, Rizal Ramli nyinyir, Rizal Ramli iri hati, dan Rizal Ramli tidak ada prestasi. Kosa kata itu pula yang digunakan oleh Rizal Ramli untuk blok dan membersihkan serbuan terhadap akunnya. Meski sudah dibersihkan, kalau dia bicara keras lagi maka akan diserbu lagi. “Ini istilahnya nabok pinjem tangan orang. Jadi pakai tangan orang untuk nabok. Jokowinya sendiri selalu mau kelihatan bijaksana, main tengah, dikritik nggak komentar, tapi tangan kirinya suruh buzzer, suruh influencer buat timpa tokoh-tokoh ini. Ini tipikal Solo feodal banget,” ungkapnya. Cara Jokowi dengan nabok nyilih tangan menunjukkan Jokowi sangat feodal. Salah satu sikap feodal adalah menganggap semua masalah sebagai masalah pribadi, bukan masalah ideologi atau masalah kebangsaan. Kadang-kadang dendam pribadi ini bisa berbahaya, seperti pada kasus yang terjadi di Kamboja, Pol Pot, yang sangat membenci kalangan intelektual. “Inilah bahayanya kalau kebencian itu sifatnya pribadi. Pemimpin itu terlalu kerdil, terlalu cemen lah, kalau itu mukul secara pribadi, terus mau balas dendam sama pribadi,” ujar Rizal. (Ida, sws)
POPULER
