POLITIK
Paparan Visi-Misi Calon Panglima TNI Dilakukan Terbuka
Jakarta. FNN - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memastikan paparan visi dan misi Laksamana TNI Yudo Margono dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) akan dilakukan secara terbuka.\"Paparan visi misi calon Panglima TNI direncanakan terbuka kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia maka bagian tersebut dilakukan tertutup,\" kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan Rapat Internal Komisi I DPR pada Kamis menyepakati rangkaian uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Jumat (2/12).Menurut dia, rangkaian uji kelayakan tersebut akan diawali dengan verifikasi persyaratan administrasi calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) pagi.\"Lalu mendengarkan visi misi dan pendalaman dalam Rapat Komisi I DPR pukul 13.30 WIB. Penyampaian visi misi tersebut disepakati selama 30 menit,\" ujarnya.Meutya mengatakan verifikasi faktual berkunjung ke kediaman Laksamana Yudo Margono akan dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang telah memasuki masa pensiun.Penyerahan Surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).Puan menegaskan bahwa DPR akan segera memproses mekanisme pergantian dan pengangkatan Panglima TNI sebelum institusinya memasuki masa reses pada tanggal 15 Desember 2022.(sof/ANTARA)
Polda Kepri Dipercaya Mengembangkan Tilang Elektronik Nasional untuk WNA
Batam, FNN - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) mendapat kepercayaan dari Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri untuk pengembangan penggunaan perangkat tilang elektronik nasional yang ditujukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.“Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Korlantas Polri, karena baru satu-satunya di Indonesia yang menerapkan penindakan hukum untuk WNA yang melanggar peraturan lalu lintas,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepri Kombes Tri Yulianto saat dihubungi melalui telepon di Batam Kepulauan Riau, Kamis (1/12).Penerapan penindakan hukum untuk warga negara asing yang melanggar lalu lintas oleh Polda Kepri itu kata dia, semoga bisa diterapkan secara nasional.Menurutnya hal ini perlu diterapkan oleh setiap Polda yang ada di Indonesia karena warga negara asing tidak hanya berada di Batam, tapi di seluruh Indonesia.“Mudah-mudahan bisa di nasionalkan, ini kan baru di Batam yang diberlakukan seperti ini. Dengan penerapan seperti di sini, maka seluruh wilayah Indonesia mempunyai kekuatan hukum sama dalam hal penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing,” katanya.Sebelumnya, untuk memperkuat penertiban hukum terhadap WNA ini, Polda Kepulauan Riau bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam sudah melakukan integrasi data tilang elektronik dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM), guna mencegah Warga Negara Asing yang ditilang akibat melanggar aturan lalu lintas mangkir dari kewajiban membayar biaya beban.Pelaksana (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian untuk menuntut kepatuhan orang asing yang ada di wilayah hukum Indonesia.“WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan pencegahan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan Kepolisian. Jika WNA sudah menyelesaikan kewajibannya atas pelanggaran lalu lintas, maka akan diizinkan keluar dari wilayah Indonesia,” ujar Widodo.Dia menjelaskan, melalui integrasi data tersebut, petugas di TPI bisa melihat notifikasi pengajuan pencegahan dari kepolisian apabila WNA melakukan pelanggaran lalu lintas dan belum membayar biaya denda.Dia juga mengingatkan kepada masyarakat pemilik jasa penyewaan kendaraan agar lebih berhati-hati ketika menyewakan kendaraan kepada WNA. Apabila WNA tersebut melanggar aturan lalu lintas, maka akan berimbas pemilik kendaraan terkena denda tilang.\"Jika ada WNA yang terbukti melanggar dan mangkir maka masyarakat dipersilakan untuk melapor kepada Imigrasi,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Fanatisme Relawan Makin Berbahaya, Kekuatan Oligarki Jadi Pemicunya
Jakarta, FNN - Jika kita mengamati dinamika politik kita, terutama dari sisi para pendukung calon presiden, selalu menarik untuk dibicarakan. Dalam sebuah forum, misalnya, Rocky Gerung pernah “dihujat” oleh pendukung Anies Baswedan karena beliau menyebutkan bahwa yang paling cocok jadi wapresnya Anies adalah LBP. Bukan hanya pendukung Anies yang marah, tapi banyak sekali orang yang marah kepada Rocky. “Saya mengamati banyak sekali orang yang sebenarnya tidak menyimak gagasan Rocky, tapi kemudian mendapat potongan-potongan video dan mereka langsung marah ketika Rocky dianggap menyerang calon presiden mereka. Sebaliknya, mereka lupa ketika Rocky Gerung meng-endorse calon presidennya,” ujar Hersubeno Arif, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (01/12/22). Oleh karena itu pula, fenomena menarik tentang fanatisme relawan ini dibahasnya bersama Rocky Gerung. Menanggapi hal tersbut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, fanatisme itu bagian dari antropologi kita yang sering saya terangkan bahwa Indonesia atau bangsa ini hidup dengan antropologi keyakinan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kemampuan untuk mengukur potensi seseorang dan dorongan emosi supaya dia jadi, padahal itu dua hal yang berbeda.” Menurut Rocky, dalam keadaan sekarang, orang menganggap bahwa tidak penting lagi siapa Anies, yang penting ketahuan bahwa Pak Jokowi buruk. Begitu kira-kira. Jadi, kalau kita ingatkan bahaya itu, orang akan bilang bahwa kalian pro- Jokowi dan anti- Anis. Secara tidak terucap, kalau kita kritik Anies, lalu mereka anggap bahwa kita pro- Jokowi. Ini bahayanya. “Padahal, kita mau tuntun bangsa ini untuk memulihkan akal sehat, supaya tidak terjadi seperti 2019. Semua bergerombol di sekitar Prabowo, lalu Prabowo pergi ke kekuasaan marah semua,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, semua menjadi tidak lengkap atau tidak jelas proposisinya kalau orang tidak eksplisitkan. Jadi fanatisme seperti ini yang bahaya. Kalau soal kita mau pastikan bahwa ada seseorang yang harus dihasilkan dari diskusi yang bersih, jangan fanatik. Jadi, jangan anggap bahwa Anies itu sudah pasti jadi presiden. Sebetulnya tidak ada soal jika ada anggapan itu, tapi justru FNN mau memberi tahu kalau bahwa Anies jadi presiden dan gagal untuk memenuhi kriteria yang dibuat publik, justru berbahaya, karena kita bisa frustrasi lagi. Anies pasti akan memenuhi keinginan Nasdem, tapi belum tentu keinginan Nasdem sama dengan keinginan rakyat. “Jadi, kita wanti-wanti justru supaya Anies mendengarkan relawan, jangan mendengarkan partai politik. Nah, kalau kita bilang begitu nanti orang marah, padahal kita lagi mau menyelamatkan Anies sebetulnya,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, belum sempurna cara kita berpolitik dan Pak Jokowi gagal untuk membuat politik jadi rasional. Karena Jokowi sendiri yang membiasakan memelihara relawan, memelihara buzzer, dan berlaku sebagai patron yang menganggap bahwa yang dia tunjuk itu yang harus jadi presiden. “Jadi, satu keadaan di bangsa kita bahwa fanatisme itu masih sangat kuat dan fanatisme berbahaya,” tegasnya. Dalam demokrasi, kata Rocky, menjadi fanatik tidak ada gunanya. Sebab anything goes possibilities, dimungkinkan dari awal kita periksa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Anies sudah bersih padahal kita tidak periksa sama sekali apakah Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu atau memimpin dengan kemampuan dia sendiri, atau dia akhirnya tergadai juga pada kekuatan oligarki. Jadi harus waspada dari awal, bukan fanatis dari awal.(sof)
Sosialisasi UU Pers untuk OPD dan Masyarakat oleh PWI Kudus
Kudus, FNN - PWI Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan sasaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat luas untuk memberi pemahaman dan pengetahuan terkait kinerja wartawan maupun KEJ, Kamis.\"Kegiatan ini tentunya sangat kami apresiasi karena era digital seperti sekarang marak dengan informasi media sosial, sehingga siapapun bisa menjadi wartawan termasuk masyarakat,\" kata Asisten II Sekda Kudus Jadmiko Muhardi Setiyanto menggantikan Bupati Kudus Hartopo saat menghadiri acara sosialisasi UU Pers dan Literasi Media yang digelar oleh PWI Kabupaten Kudus di Kudus, Kamis.Akan tetapi, kata dia, ketika tanpa didukung pengetahuan yang cukup, tentunya berpotensi membuat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.Kode etik jurnalistik sendiri, imbuh dia, dibuat untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan.\"Hal ini yang menjadi perbedaan dengan wartawan profesional, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik,\" ujarnya.Menurut dia, UU Pers tersebut tidak hanya menjadi bekal bagi wartawan, melainkan juga perlu dipahami semua pemangku kepentingan termasuk semua OPD di Kudus agar ada kesamaan pemahaman terkait peran dan fungsi pers.\"Kami berharap seluruh insan pers bisa mengembangkan kompetensinya dan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, adil dan tidak bias,\" ujarnya.Ketua DPRD Kudus Masan juga mengapresiasi adanya sosialisasi UU Pers dan literasi media, sehingga semua pihak juga memahami dan mengetahui hal apa saja yang diatur dalam dunia kewartawanan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi mereka karena bisa membedakan mana wartawan profesional dan tidak.Pembicara yang dihadirkan, yakni Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Kabag Ops Polres Kudus Kompol Catur Kusuma Adi, dan Pempred Muria News.com Deka Hendratmanto.(ida/ANTARA)
Anis Matta: Piala Dunia 2022 di Qatar, Buktikan Agama dan Bola Bisa Menyatu, Tidak Ada Perpecahan Umat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk pertama kali di dunia Islam, tidak hanya mewakili dunia Arab saja, tetapi juga mewakili dua milyar populasi muslim di seluruh dunia. \"Qatar ini bukan hanya mewakili dunia Arab, tapi mewakili dua miliar populasi muslim di seluruh dunia, termasuk mewakili kita di Indonesia. Ini memberikan pencitraan baru tentang Islam kepada seluruh dunia melalui perhelatan sepak bola,\" kata Anis Matta, Kamis (1/12/2022). Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar dalam Gelora Talks bertajuk \'Qatar World Cup 2022, Diplomasi Islam & Bangkitnya Sepak Bola Asia, Rabu (30/11/2022). Diskusi ini dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan, pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho, serta Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali. Menurut Anis Matta, sepak bola telah menyatukan seluruh umat manusia, tidak memandang apa agamanya dan rasnya. Hal ini bisa dilihat dari perhelatan Piala Dunia di Qatar saat ini, bahwa agama terbukti tidak memecah bola dan orang. \"Bagi kita di sini di Indonesia, di tengah polarisasi saat ini juga sangat penting, kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Qatar. Polarisasi terjadi, karena agama dijadikan tembok, bukan jembatan,\" kata Anis. Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023, kata Anis Matta, harus bisa dimanfaatkan pemerintah secara maksimal untuk mengakhiri polarisasi politik dan identitas yang mulai menguat lagi menjelang Pemilu 2024. \"Ini kan kita mendapat kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan, meskipun untuk kelompok umur U-20. Harus bisa dimanfaatkan maksimal untuk mengakhiri polarisasi, bola dan agama bisa bersatu, bisa bercampur,\" katanya. Anis Matta juga berharap pemerintah bisa membuat visi atau peta jalan seperti Visi 2030 Qatar meliputi bidang media, telekomunikasi, olahraga, entertaiment dan pariwisata. Karena Qatar sadar betul bahwa sumber daya alam gas mereka suatu saat akan habis, sehingga dipersiapkan secara matang dan visi tersebut dilaksanakan secara disiplin. \"Lima sektor ini, mereka bikin investasi besar-besaran, semua tahapan visinya dilaksanakan dengan disiplin dan sistemik. Negaranya boleh kecil, tetapi otaknya besar. Visi atau peta jalan ini yang masih menjadi persoalan di kita,\" ujarnya. Visi Qatar 2030, dibuat ayah Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Sheik Hamad bin Khalifa al-Tsani. Selain membuat Visi tersebut, Sheik Hamad juga berani melakukan peralihan kekuasaan kepada Sheikh Tamim, anaknya yang saat itu usianya masih menginjak 31 tahun dan dianggap belum matang untuk melaksanakan visinya. \"Jadi melalui visi ini, Qatar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sehingga meskipun Qatar sebagai negara kecil, tetapi secara politik dan geopolitik dalam konteks global, ini luar biasa. Apalagi sebagai negara besar, Indonesia juga bisa berperan lebih dalam konteks geopolitik global,\" katanya. Indonesia bisa membuat peta jalan seperti Qatar dan tahapannya harus dilaksanakan secara disiplin dan masif. Peta jalan tersebut, di Partai Gelora dinamai sebagai Arah Baru Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia. \"Makanya saya selalu mengulang-ulangi, \'Langit Kita Terlalu Tinggi, Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah\'. Karena disinilah kita perlu peta jalan tentang Arah Baru Indonesia. Mudah-mudahan Partai Gelora bisa memberi kejutan di Pemilu 2024,\" tandasnya. Kunci Sukses Sementara itu, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan, mengatakan, Piala Dunia 2022 hanya salah satu instrumen yang disiapkan Qatar untuk menampilkan wajah Islam rahmatan lil-alamin ke seluruh dunia. \"Pemerintah Qatar sudah merencanakan Ibu Kota Doha sebagai ibu kota olahraga dunia, tidak ingin hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia saja. Sebab, karakter masyarakat Qatar itu terbuka, tidak anti dengan warga asing dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang,\" ujar Ridwan Hassan. Karena itu, negara yang memiliki luas hanya 11.571 km² tersebut, penduduknya sebagian besar adalah orang asing dengan berbagai latar belakang dan keyakinan. Dari 2,7 juta jiwa jumlah penduduknya, masyarakat asli Qatar hanya sekitar 400 ribu jiwa saja. \"Interaksi masyarakat Qatar dengan warga asing yang berlatar belakang keyakinan sudah terjadi dari masa ke masa. Karakter Qatar yang Islami bisa diterima oleh keseharian masyarakat secara keseluruhan dan bisa berjalan seiring dengan kemajuan juga,\" katanya. Sehingga kehadiran penggemar bola yang datang ke Qatar menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2022, melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda, bukan seperti imajinasinya dimana agama seolah mengajarkan kekerasan. \"Mereka menyadari bahwasanya budaya Islam adalah budaya yang menghargai tamu. Contohnya soal larangan minum minuman keras di tempat umum. Meski begitu, Qatar sadar bahwa tidak semua penggemar sepak bola adalah muslim, sehingga disediakan tempat khusus untuk mengonsumsi minuman keras,\" katanya. Penggemar sepakbola yang datang ke Qatar pun akhirnya menghargai itu, sebagai upaya menghormati masyarakat non muslim. Sehingga ada saling menghormati dan saling menjaga adat-istiadat setempat. \"Untuk melakukan syiar Islam, Qatar juga menyediakan tempat sholat yang beragama Islam dan tempat ibadah non muslim di setiap stadion. Hal ini dianggap sesuatu yang luar biasa bagi non muslim, bagi orang muslim sendiri itu hal wajar. Mereka juga bisa menjalankan kewajiban keagamaan masing-masing,\" katanya. Islam di Qatar, lanjutnya, tidak dimaknai secara sempit dan tidak menutup diri dari warga nonmuslim semua bisa menikmati kehidupan yang sama. Bahkan ketika ada tamu, mereka diperlakukan senyaman mungkin. \"Itu yang membuat orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia melihat Islam berbeda, mereka melihat satu kenyataan dan kenyamanan di Qatar,\" ujar Ridwan. Citrakan Islam Baik Pengamat sepak bola Sigit Nugroho mengatakan, melalui Piala Dunia 2022 ini, Qatar ingin mencitrakan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Karena itu, sejak dipilih menjadi tuan rumah pada 2010 lalu, Qatar membangun berbagai fasilitas mewah dan megah serta menyediakan konsep yang memadukan olahraga dan syiar Islam. \"Qatar ini ingin mencitrakan Islam yang baik. Cara dakwah seperti ini yang harus dilakukan umat Islam sekarang. Seperti juga yang dilakukan Mohamed Salah, pesepakbola asal Mesir yang bermain untuk Liverpool kerap melakukan selebrasi sujud saat mencetak gol. Selebrasi itu berhasil mengubah pemikiran rakyat Inggris terhadap Islam,\" kata Sigit Nugroho. Jika berbicara aturan Islam, menurutnya, Salah tidak mungkin dijadikan contoh atau panutan, karena kesehariannya mengenakan celana pendek, tidak menutup dengkul atau lututnya. Namun, apa yang dilakukan Salah itu sebagai salah satu dakwah terbaik diplomasi Islam. \"Perilaku Salah ini bisa menginspirasi orang-orang yang tadinya melihat Islam secara buruk, tiba-tiba bisa menjadi \'oh ternyata Islam indah\', bukan sebagai agama yang keras dan mengajarkan terorisme. Apa yang dilakukan Salah itu, juga bagian dari dakwah, dan melihat Islam sebagai agama penuh damai,\" tutur Sigit yang juga seorang mualaf ini. Koordinator Save Our Soccer dan Anggota TGIPF Akmal Marhali menambahkan, Indonesia perlu mencontoh Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Sehingga nilai-nilai Islam dan nila-nilai budaya Indonesia bisa dimunculkan di Piala Dunia U-20.. \"Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita Qatar, dalam keislaman di Piala Dunia 2022 bisa dipertahankan Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023 nanti. Ini bisa menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus,\" kata Akmal Marhali. Akmal Marhali mengkritik langkah PSSI dalam mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2023, dimana belum ada nilai-nilai yang akan ditonjolkan hingga kini, baik itu sebelum dan sesudah kejadian tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. \"Dengan segala hormat saya terpaksa harus mengkritik PSSI, karena saya belum melihat nilai-nilai yang ingin ditonjolkan di Piala Dunia U-20. Kalau Qatar dah jauh-jauh hari menolak segala aktivitas LGBT di Piala Dunia, disini tidak ada sama sekali,\" katanya. Menurutnya, PSSI dibawah pimpinan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule bisa meniru diplomasi bola yang dilakukan Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Ia berharap PSSI juga melarang dan tidak menerima aktivitas yang membela aktivitas LGBT di Piala Dunia U-20 2023 mendatang. \"Diplomasi agama yang dilakukan Qatar bisa di copy paste untuk mengelola pelaksanaan kegiatan Piala Dunia U-20. Selain bisa berhasil dalam pelaksanaanya, juga bisa meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Sehingga mudah-mudahan Piala Dunia U-20 bisa berlanjut dan terlaksana dengan baik,\" pungkasnya. (sws)
Pemda Diminta untuk Tidak Mempersulit Investor
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tak mempersulit investor untuk berinvestasi di daerah. \"Jangan dipersulit. Jadi, slogan lama \'kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah\', dibalik menjadi kalau bisa dipermudah jangan sampai dipersulit,\" kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu. Mendagri meminta pemda membuat sistem yang mampu mempermudah proses pelayanan masuknya investasi. Kemudahan itu, kata dia diberikan bukan hanya kepada investor besar, melainkan juga yang berskala sedang, menengah, kecil, hingga mikro. Mendagri menjelaskan investasi berperan penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan catatannya, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dengan nilai Rp60.000 triliun, dan jumlah itu banyak ditopang oleh kontribusi sektor swasta. “Sektor swasta itu siapa, investor, investor nya siapa, dalam negeri dan luar negeri, itulah yang menjadi penyumbang jauh lebih besar berlipat-lipat dibanding dengan APBN dan APBD, di total semuanya,\" ucap dia. Mendagri berharap kepala daerah memiliki cara berpikir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui investor. Dengan banyaknya PAD, kata Mendagri Tito maka pemda tetap dapat bertahan meski terjadi guncangan ekonomi di tingkat nasional maupun global. \"Nah inilah saya harapkan bapak ibu sekalian, termasuk Kepala DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu), semua harus menunjang investasi, tanpa investasi tidak akan pernah daerah itu akan melompat,\" ujar Mendagri Tito Karnavian.(sof/ANTARA)
Sanksi Pelanggar Kode Etik Bukan untuk Efek Jera, tapi Memulihkan Kepercayaan Publik
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tidak untuk memberi efek jera, tapi guna memulihkan kepercayaan masyarakat. \"Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu,\" kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia sanksi yang dijatuhkan DKPP akan membuktikan bahwa lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia berisi orang-orang yang profesional, mandiri, dan berintegritas, sehingga masyarakat tidak akan meragukan hasil dan proses pelaksanaan tahapan pemilu. Selain itu, lanjut dia mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP juga dimaksudkan untuk menghindarkan penyelesaian di luar jalur hukum atau main hakim sendiri. \"Jadi penyelesaian ini tidak dilakukan di jalan, melakukan pemukulan kepada penyelenggara atau merusak fasilitas dan logistik pemilu, tapi dilakukan oleh DKPP sehingga kemandirian, kredibilitas, dan profesionalitas penyelenggara dapat terjaga,\" kata Dewi. Dewi juga mengingatkan tentang pentingnya penegakan hukum pemilu. Penegak hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di Tanah Air. Pemilu berkualitas kata dia dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. \"Penegakan hukum yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil,\" ujar Ratna Dewi Pettalolo. Tidak hanya itu, guna mencapai pemilu yang berkualitas juga perlu sinkronisasi dan penguatan antara semua lembaga, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, dan seluruh lembaga terkait. Menurut Dewi penyelenggara pemilu tidak bisa berdiri sendiri dan membutuh dukungan dari lembaga lain guna mengurangi potensi pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan pemilu. “Ini diperlukan untuk melindungi hak pemilih dan hak untuk dipilih dan memberikan output yang baik untuk Pemilu 2024 nanti,\" ucap Dewi.(sof/ANTARA)
Pengajuan Yudo Margono karena Rotasi Matra
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyebut salah satu alasan pengajuan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI adalah karena rotasi matra.\"Satu, yang kita ajukan satu (calon), Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra,\" kata Presiden di Pontianak, Selasa, sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan nama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo Margono sudah diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.Seperti diketahui, sebelumnya jabatan Panglima TNI diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat dan sebelumnya lagi oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI sendiri telah disampaikan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (28/11). Selanjutnya Laksamana TNI Yudo Margono akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.(ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta untuk Mewaspadai Ancaman Intoleransi Jelang Pemilu 2024
Kediri, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman intoleransi menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.\"Itu bisa menjadi salah satu kekhawatiran. Kalau intoleran nantinya, akhirnya yang ada adalah politik identitas tertentu yang bisa menyeret pola berpikir masyarakat,\" kata Kepala BNPT Komisaris Jemderal Polisi Boy Rafli Amar di Kediri, Jawa Timur, Selasa.Boy Rafli yang ditemui setelah memberikan kuliah umum bertema \"Upaya pesantren dalam mencegah intoleransi, terorisme, radikalisme, dan ideologi transnasional di Indonesia\" di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, mengatakan masyarakat yang terpengaruh dengan politik identitas nantinya bisa menjadi masyarakat yang penuh dengan konflik.Ia tidak ingin ada konflik terjadi pada masyarakat, terlebih lagi terpengaruh dengan intoleran ataupun politik identitas.\"Kami tidak ingin suasana seperti itu sebab bisa didomplengi oleh orang yang punya niatan dalam melakukan aksi teror,\" katanya.Kepala BNPT juga menambahkan pada masa pandemi yang menonjol adalah narasi radikalisme pada media sosial. Sebelum pandemi COVID-19, beberapa aktivitas seperti memberangkatkan anak bangsa ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS terjadi, namun saat pandemi COVID-19 berubah total. Narasi yang ada di media sosial yang begitu kuat.Untuk itu, tandas Boy Rafli, lembaganya terus memperkuat literasi digital dengan melakukan kerja sama ke berbagai manajemen platform dan provider sebagai upaya menjaga agar ruang publik di media sosial tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.Ia juga menambahkan BNPT berupaya keras melakukan berbagai ikhtiar agar intoleransi tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik-praktik intoleransi.Menurut Rafli, peran ulama juga penting dalam membentengi umat dari berbagai macam pengaruh intoleransi dengan prinsip hubbul wathon minal iman, yakni cinta Tanah Air atau nasionalisme bagian dari iman, sebagai bekal untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan.\"Jadi, ketika disandingkan nilai kebangsaan dan agama, itulah sebenarnya yang menjadi ciri khas dari karakter ulama pejuang dan pejuang ulama yang diwariskan selama ini,\" katanya.Sementara itu, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri K.H. Kafabihi Mahrus mengatakan ancaman terorisme maupun intoleransi itu nyata terjadi.Ia menyebut ada kekuatan asing yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang hancur. Mereka tidak senang jika Indonesia menjadi negara yang aman dan damai.Kiai Mahrus juga meminta masyarakat untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024 sebab hal itu hanya digunakan sebagai kedok untuk mencapai kepentingan sesaat.\"Yang penting masyarakat harus cerdas, pandai. Kami dari pesantren multikebangsaan. Siapa pun yang menjadi presiden tetap kami dukung. Harus ditaati siapa pun presidennya, wajib, tidak boleh berontak untuk menjatuhkan presiden, haram dalam hukum Islam,\" kata K.H. Kafabihi Mahrus.Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar hadir mengisi kuliah umum untuk para santri PP Lirboyo di Aula Muktamar, Kota Kediri. Hadir dalam acara itu jajaran pengasuh PP Lirboyo serta ribuan santri putra.(ida/ANTARA)
Polwan K9 Diterjunkan Polda Jabar untuk Mencari Korban Gempa Cianjur
Cianjur, Jawa Barat, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menerjunkan Kepolisian Wanita (Polwan) Unit Anjing Pelacak atau K9 untuk mencari korban hilang akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur pada Senin (22/11) lalu.Salah satu Polwan dari Ditsamapta Polda Jabar Unit K9, Bripda Indah Duha di Cianjur, Selasa, mengatakan bersama anjing pelacak bernama Igor mendapat tugas mencari korban terdampak gempa bumi baik masih hidup maupun telah meninggal dunia yang tertimbun material bangunan serta tanah.Indah mengakui medan dan letak geografis yang sulit menjadi kendala proses evakuasi korban gempa bumi.\"Medan di wilayah ini cukup sulit dan masih terjadi gempa susulan dan gempa kecil yang menjadi hambatan pergerakan pencarian korban di Cianjur,\" ujar Indah.Lebih lanjut, Indah menuturkan telah menandai beberapa titik yang diduga ada korban berdasarkan penciuman Igor sejak hari pertama pencarian hingga saat ini.Namun, pencarian itu tergantung tim evakuasi untuk menggali tanah yang diduga ada korban jiwa gempa bumi Cianjur tersebut.\"Sampai saat ini dari beberapa titik yang sudah diberikan Igor terdapat satu titik telah ditemukan atau dikonfirmasi A1 (pasti) terdapat korban di dalamnya,\" tutur Indah.Indah juga menceritakan tentang dirinya awal mula menjadi anggota Unit K9 usai lulus Sekolah Polwan (Sepolwan) 2018 yang kemudian menerima surat perintah (sprint) pertama bertugas di Ditsamapta\"Pada saat itu sprint pertama saya berada di Ditsamapta Polda Jabar dengan unit pertama adalah negosiator,\" ujar Indah.Kemudian, Indah tertarik masuk tim Unit K9 saat pengenalan masa lingkungan Ditsamapta hingga bertugas sampai sekarang.Indah juga menceritakan aksi kemanusiaan untuk mencari korban hilang akibat gempa bumi di wilayah Cianjur, Jawa Barat.(ida/ANTARA)
POPULER
