POLITIK
Muhammadiyah Ingatkan Jokowi: Taat Konstitusi dan Negara Jangan Terlibat Kontestasi
Jakarta, FNN - Rasanya makin hangat dan menarik mengamati situasi politik dalam negeri. Apalagi ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., dalam pidato pertama keterpilihannya kembali mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat dalam kontestasi Pemilu. \"Ini benar-benar peringatan yang keras. Tidak hanya Ketua Umum yang memberi peringatan keras, tetapi juga salah satu formatur, Bapak Anwar Abbas, yang ketika ditanya mengenai syarat seorang capres, jawabannya adalah paham Pancasila dan Konstitusi. Jawaban yang manarik sekaligus menusuk,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (21/11/22). Rocky menegaskan bahwa hal itu merupakan poin yang bagus untuk memulai suatu organisasi yang basisnya pendidikan, tapi tidak mungkin lepas dari kritik sosial. Muhammadiyah dikenal sebagai tempat pikiran itu diuji, diperlihatkan secara akademis. \"Kira-kira mungkin sekarang 200 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan saya sering bertemu dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Muhammadiyah diminta sebetulnya oleh sejarah untuk mengingat peristiwa 108 tahun lalu ketika seorang pemuda, namanya Ahmad Dahlan, itu memutuskan untuk mendirikan sekolah. Dia tidak mendirikan partai politik dan itu yang sering saya terangkan kepada kalangan Muhammadiyah, bayangkan kalau Kyai Ahmad Dahlan pada waktu itu nyaleg, maka nggak akan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah,\" paparnya. Dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung menegaskan bahwa Muhammadiyah sebetulnya jadi penuntun pertama bangsa ini untuk mengingatkan bahwa pendidikan adalah hal terpenting, karena itu memilih leader itu juga dengan basis sejarah yang sama. \"Jadi sejarah pendidikan nasional, jadi sejarah intelektualitas. Jadi kalau Muhammadiyah tumbuh dan berupaya untuk melindungi kapasitas akademis kita, itu menunjukkan Muhammadiyah melakukan politik oposisi dari perspektif akademis. Dan itu yang terbaca di dalam pidato Pak Haedar Nashir yang menganggap bahwa memang Muhammadiyah harus mengawasi dengan baik proses pemilu ke depan atau proses rekrutmen elit politik. Dan itu yang sebetulnya dari periode pertama Pak Ketua Muhammadiyah ini sudah sangat kritis. Dan itu menjadi tradisi Muhammadiyah: Amien Rais juga sangat kritis, Dien Syamsudin waktu jadi ketua juga sangat kritis, HR Fachrudin juga begitu. Jadi, kritisnya tidak mungkin hilang dari perspektif Muhammadiyah. Apalagi kalau kita ingat bahwa bangsa ini berhutang pendidikan pada Muhammadiyah karena Muhammadiyah mengasuh berbagai macam sekolah. Jadi, sekali lagi, perspektif Muhammadiyah adalah perspektif kritis sesuai dengan asal-usul sejarahnya, yaitu mendirikan lembaga pendidikan. Tidak ada lembaga pendidikan yang manggut-manggut. Lembaga pendidikan dirancang untukberpikir kritis, jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan kita hormati sebagai tokoh yang tahu bahwa negara harus dituntun akal sehat,\" paparnya. Rocky mengaku selalu menarik membahas tentang peringatan dari Ketum Muhammadiyah agar negara jangan terlibat dalam kontestasi Pemilu, karena dalam dua kali kepemimpinan Pak Jokowi sangat nyata terlihat di lapangan bagaimana aparat negara terlibat dalam suatu pemenangan kontestasi Pemilu. Dan memang, yang dimaksud negara itu banyak sekali dalamnya, mulai dari seluruh pejabat pemerintah sampai aparat negara. “Tetapi, negara ada kepala negaranya, jadi kepala negaranyalah yang harus bertanggung jawab supaya negara netral. Netral karena negara itu birokrasi. Supaya negara netral, Kepala Negara tidak boleh mengucapkan sinyal yang memihakkan. Itu kalau kita terjemahkan pikiran Muhammadiyah pasti begitu. Kan nggak mungkin nggak ada subjeknya. Jadi, subjeknya adalah negara dan setiap negara punya kepala negara.Tapi, Muhammadiyah tahu bahwa kepala negara itu diminta untuk betul-betul awas dan betul-betul lakukan sesuatu yang membuat rakyat percaya bahwa dia memimpin negara, bukan memimpin kelompoknya saja. Mungkin itu masih terlalu sumir, tapi orang langsung lihat bahwa itu satu paket dengan pikiran-pikiran pertama,” tandas Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, mungkin suatu saat akan ada catatan sejarah politik Pak Jokowi bahwa aparat negara memang dikerahkan, baik Depdagri, BUMN, bahkan itu tentara juga dikerahkan semua. Saat ini pun, menjelang pemilu 2024 arahnya begitu. Pejabat-pejabat negara justru mengerahkan instansinya untuk kepentingan dia sendiri. Menteri BUMN Erick Thohir, Ganjar yang adalah Gubernur juga pejabat negara, dan macam-macamlah. \"Jadi, semua yang menjabat menteri dan dalam kedudukan ketua partai politik, pasti akan memanfaatkan fasilitas negara, diam-diam atau terang-terangan. Jadi, teguran etis dari Muhammadiyah harus diperhatikan, bukan hanya oleh Kepala Negara terutama memang, tapi juga oleh pembantu-pembantu dia, supaya jangan memakai negara untuk kepentingan politik. Sebetulnya itu tradisi yang bagus sehingga kita meminta sebetulnya menteri-menteri yang mau jadi presiden mundur saja, karena nggak mungkin dia nggak punya conflict of intenrest,\" tegasnya. “Jadi, Pak Jokowi juga seolah-olah menganggap bahwa menteri biarin saja di kabinet, dia boleh kampanye, tapi sekaligus gua tahan dia dengan potensi sprint. Ini kasus yang terbaru tentu soal Surya Paloh. Surya Paloh juga ditegur oleh Muhammadiyah. Kalau Anda mau berpolitik, lepaskan jabatan Anda di negara karena bagaimanapun menteri diri Anda akan memanfaatkan fasilitas untuk berkampanye demi Anies. Jadi, sekali lagi ini teguran etis dan baik betul dalam suatu pidato keterpilihan, dipimpin kembali dengan prinsip bahwa Muhammadiyah harus menjadi penjaga moral bangsa,” terang Rocky. Muhammadiyah adalah organisasi yang basisnya teologi, tetapi matang dan akuntansinya bagus betul. Ada organisasi yang setara juga yang tidak pernah diaudit, tapi Muhammadiyah kita tahu punya auditor, bahkan auditor eksternal, dan itu yang menyebabkan orang memang percaya pada etos yang dipesankan oleh Pak Ahmad Dahlan supaya jangan cari hidup di Muhammadiyah melainkan hidupkanlah Muhammadiyah. Itu membekas terus. Jadi hanya satu narasi pendek, tapi itu dalam sekali maknanya. Kiranya pesan ini dipegang oleh semua kader Muhammadiyah sehingga mereka paham bahwa negeri ini majemuk sehingga mengutamakan kesepakatan bersama yang mereka sebut Pancasila. Selamat untuk kepengurusan Muhammadiyah yang baru. (ida, sws)
Pilih Caleg yang Menjadikan Pemberian Zakat jadi Wajib
Surakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyarankan untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang menjadikan pemberian zakat sebagai hal wajib. \"Makanya pemilu itu titik \'critical\', \'Sampeyan mau dipilih harus zakat itu wajib\', seperti juga sertifkasi halal jadi \'mandatory\' atau wajib jadi semua ASN (wajib memberikan zakat),\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Surakarta, Jawa Tengah pada Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut dalam acara Silaturahim Wapres Ma\'ruf Amin dengan pimpinan dan pengurus BAZNAS se-Jawa Tengah yang juga dihadiri Wakil menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Ketua BAZNAS Jawa Tengah Ahmad Darodji dan anggota BAZNAS lainnya.Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) oleh BAZNAS di tingkat pusat sepanjang 2021 meningkat 33 persen dibanding 2020 yaitu sebesar Rp513,2 miliar. Peningkatan itu termasuk Rp136,99 miliar yang diperoleh dari baznas.go.id. Pada 2021, BAZNAS membukukan rasio penyaluran sebesar 82 persen sementara sisanya sebesar 18 persen akan disalurkan pada Januari 2022.Pada 2022 BAZNAS punya target pengumpulan 26 triliun dengan target BAZNAS di tingkat pusat sebesar Rp760 miliar. \"Hadi pendekatan yang selama ini dipakai itu memang masih \'voluntary\', artinya kesukarelaan belum masuk ke wilayah \'mandatory, sehingga belum memaksa kita karena belum ada regulasi yang seperti itu, ini memang yang harus diperjuangkan, dan yang bisa memahami itu adalah anggota-anggota DPR,\" ungkap Wapres.Wapres menilai bahwa DPR juga perlu mengatur kewajiban pemberian zakat melalui undang-undang.\"Seperti masalah sertifikasi halal, dulu juga sifatnya juga kesukarelaan, tapi sekarang dengan UU 33 sertifikat halal sudah \'madatory\', sudah wajib yaitu bagi produk yang beredar di Indonesia harus bersertifkat halal baik produk dalam negeri maupun luar negeri, itu lama proses itu tapi akhirnya bisa dipahami. Sekarang untuk zakat yang diperjuangkan bukan SK presiden, keppres, bukan inpres tapi undang-undang di DPR,\" jelas Wapres.Dalam acara tersebut, sejumlah pengurus BAZNAS juga mengusulkan untuk pembuatan dana abadi bagi BAZNAS namun Wapres mengungkapkan hal tersebut harus didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).\"Tapi sesuai aturan kita kalau melakukan sesuatu harus \'dibackup\' oleh fatwa, saya anjurkan ke BAZNAS pusat meminta fatwa ke MUI, kalau sudah ada fatwanya baru dilaksanakan, karena zakat adalah hak orang yang berhak yang harus dibagikan, hak mereka,\" ungkap Wapres.Wapres juga menyambut positif usulan agar BAZNAS ikut menjadi lembaga yang menangani kemiskinan dan stunting .\"BAZNAS pusat dan daerah perlu terus dipacu dan targetnya dari tahun ke tahun harus naik walaupun secara regulasi masih belum memperoleh dukungan dalam bentuk \'mandatory\' atau wajib, jadi sekarang nyangkulnya harus agak berat sedikit karena belum didukung regulasi yang kuat tapi dengan edukasi yang kuat Insya Allah akan dapat hasil lebih baik lagi,\" kata Wapres.(Ida/ANTARA)
Presiden Akan Segera Mengumumkan Nama Panglima TNI
Surakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengungkapkan tidak perlu lagi menunggu lama mengenai nama Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa karena Presiden Jokowi akan segera mengumumkannya.\"Saya kira sabar saja, kita menunggu, barangkali tidak lama lagi kan, itu saya kira tidak akan lama lagi,\" kata Wapres di Surakarta, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai calon Panglima TNI karena Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada 21 Desember 2022, tepat berusia 58 tahun.\"Ya saya kira itu kan prerogatif presiden itu, nanti, Presiden kan masih belum memberikan pernyataan apa apa, kita tunggu saja nanti Presiden mengatakan (termasuk) apakah ada perpanjangan atau tidak dan siapa nanti yang akan menggantikan,\" ungkap Wapres.Namun satu hal yang ditegaskan Wapres, calon Panglima TNI berasal dari salah satu kepala angkatan. \"Saya kira kriterianya jelas, bahwa diambil dari kepala staf angkatan, itu sudah jelas, siapanya itu hak prerogatif Presiden,\" tambah Wapres.Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pengangkatan dan pemberhentian ini pun dilakukan atas dasar kepentingan organisasi TNI.Adapun beberapa poin penting dalam pengangkatan Panglima TNI sebagaimana UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah Jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan (Darat, Udara, dan Laut) yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.Persetujuan DPR terhadap calon usulan Panglima TNI oleh Presiden, paling lambat disampaikan selama 20 hari, terhitung sejak permohonan persetujuan diterima dan apabila DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan, DPR perlu memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.Saat ini, posisi Kepala Staf Angkatan Darat diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurrachman, Kepala Staf Angkatan Laut oleh Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara oleh Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (Ida/ANTARA)
Kongres Umat Islam Jawa Barat, Ubedilah Badrun: Harus Ada Perubahan Besar
Garut, FNN - Problem Indonesia saat ini sangat sistemik baik dari sisi sistem dan praktek politik, sisi ekonomi, maupun dari sisi praktik korupsi yang merajalela. Oleh karena itu perubahan besar dan mendasar harus dilakukan. Demikian disampaikan Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat berbicara di Kongres Umat Islam Jawa Barat yang diselenggarakan di Pesantren Sukaraja Garut Jawa Barat. \"Problem bangsa ini sangat sistemik, sistem politik kita tidak mampu membuat Indonesia menjadi maju, kapabilitas sistem politik kita lemah, tidak mampu membuat Indonesia maju, disaat yang sama integritas para politisinya rendah. Jadi perlu ada perubahan besar, perlu tata ulang sistem politik kita dan kita mesti memilih pemimpin dan politisi yang memiliki integritas tinggi, tinggalkan pemimpin yang hobi pencitraan tapi rapuh integritasnya \" tegas Ubedilah Badrun saat berbicara di hadapan para ulama se Jawa Barat Dalam Kongres umat Islam Jawa Barat tersebut hadir perwakilan para ulama dari berbagai Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. Sejumlah ulama Jawa Barat di antaranya hadir K.H.Deden Abdul Hakim, K.H.Cecep Abdul Halim, K.H.Nonop Hanafi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan lain-lain. Kongres Umat Islam Jawa Barat ini akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 19 Novermber 2022. Selain Ubedilah Badrun, hadir dan berbicara sebagai nara sumber berikutnya sejumlah ulama nasional dan tokoh nasional di antaranya K.H.Bachtiar Chamsah, K.H.Rochmat Wahab, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Syahganda Naenggolan dan lain-lain. (sws).
Gatot Nurmantyo Sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Perubahan
Garut, FNN – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab berpotensi sebagai pemimpin perubahan di Indonesia ke depan. Sejajar karena Gatot selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini. Perbaikan tersebut menyangkut soal keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Demikian dikatakan Syahgand Nainggolan pada acara Kongres Umat Islam di Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jum’at hari ini (18/11/22). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Gatot Nurmantyo, DR. Ubedillah Badrun, Edy Mulyadi, Bachtiar Chamsyah, MS Ka\'ban, DR. Ahmad Yani, DR. Said Didu, Anton Permana, Adhi Massardi, Dindin Maolani, Prof. DR. Rohmat Wahab, KH Deden Abdul Hakim, KH Cecep Halim Mussaddad, KH Nonop Hanafi, dan puluhan pimpinan pesantren yang datang dari berbagai daerah Jawa Barat dan Banten. Acara itu dibuka oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Rukhanul Ulum. Syahganda selanjutnya berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi kekuasaan semata-mata. Menurutnya, ambisi seperti ini akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan. Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan. Menurut Syahganda, Presiden Jokowi hidup tanpa value. Oligarki itu penghamba riba. Semua proyek ujungnya riba. Bangunan di mana- mana hanya untuk tiba. Oleh karena itu, kata Syahganda, umat harus mencari presiden yang anti oligarki. Value yang antiriba hanyalah Islam. Calon yang berani melawan oligarki hanya Habib Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan. (mth).
Rotasi Pengangkatan Panglima TNI Wujud Hikmat Kebijaksanaan
Jakarta, FNN - Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI merupakan wujud hikmat kebijaksanaan. \"Rotasi antarmatra ini saya kira sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan yang dipegang teguh oleh para pemimpin kita dan dituangkan dalam undang-undang. Jika melihat rutenya, peluang ada di TNI AL,\" tutur Simon, panggilan akrab Ngasiman, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Simon mengatakan bahwa pergantian panglima TNI kemungkinan akan dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.Pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Seharusnya, tutur dia melanjutkan, tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ia meyakini bahwa presiden akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI tahun ini.Lebih lanjut, Simon menuturkan bahwa ke depan terdapat sejumlah agenda strategis pertahanan negara. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain.“Potensi eskalasi konflik lintas di kawasan laut Indo-Pasifik cukup tinggi. Ada potensi militerisasi di kawasan tersebut yang disebabkan oleh persaingan antara dua negara Amerika Serikat dan China,” ucap Simon.Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, ucap dia melanjutkan, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut.“Kedua, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu dilanjutkan,” tuturnya.Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.“Aspek pertahanan maritim merupakan aspek pokok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,\" katanya.Sesuai filosofi dalam G20, di bagian bawah terdapat tulisan G20 Indonesia. Tulisan tersebut berwarna biru tua, yang merepresentasikan identitas Indonesia sebagai negara maritim, laut yang luas, kaya sumber daya, dan memiliki kekuatan menghubungkan dunia dan bangsa.“Sebagai negara maritim, laut sangat dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia,” ucap Simon.Ketiga, Perang Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung berdampak pada krisis energi dan pangan yang telah menghantui negara-negara di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang berpotensi terdampak krisis tersebut.Secara internal, TNI juga memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama pada penguatan Minimum Essential Force (MEF) dan teknologi alutsista. “Tapi yang lebih penting, seorang Panglima TNI adalah sosok yang memiliki chemistry dan sepemikiran dengan Presiden,” kata Simon. (Ida/ANTARA)
Komitmen G20 pada Transformasi Digital Ditunjukkan dalam Deklarasi Bali
Nusa Dua, Bali, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15-16 November menghasilkan Bali Leaders\' Declaration atau Deklarasi Bali berisi kesepakatan para pemimpin anggota G20.Kesepakatan yang dimuat pada Deklarasi Bali mencakup isu transformasi digital. Dari 52 hal yang dimuat pada Deklarasi Bali, sekurang-kurangnya terdapat enam poin yang menunjukkan komitmen G20 pada perkembangan terkini dunia digital.Anggota G20 pada Deklarasi Bali sepakat bahwa dunia perlu menambah kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital masyarakat, khususnya untuk perempuan dan kelompok rentan.Pelatihan literasi digital juga akan diberikan kepada pelajar, guru, pimpinan sekolah dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.Kemampuan digital dan literasi digital dinilai bisa memberikan dampak positif pada transformasi digital, karena membantu masyarakat memiliki kemampuan dan literasi digital yang bisa diandalkan.Anggota G20 dalam Deklarasi Bali mengemukakan, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mahir menggunakan teknologi yang sedang berkembang, pendidikan dan pelatihan, penambahan dan pelatihan ulang untuk memenuhi permintaan itu.Sambil mengembangkan kemampuan dan literasi digital masyarakat, anggota G20 sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkapasitas tinggi.Anggota G20 mengakui bahwa teknologi digital berperan penting untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor pendidikan, termasuk untuk membangun sistem pangan dan agrikultur yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan dan pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan dan layak, menambah produktivitas dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Forum itu mendukung penerapan Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments. Mereka mendorong bank sentral dan otoritas keuangan publik dan industri pembayaran bekerja sama untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.Anggota G20 menyatakan dukungan untuk Kerangka Kerja Inklusi Finansial Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi Finansial G20 2020 (Yogyakarta Financial Inclusion Framework guided by the G20 2020 Financial Inclusion Action Plan).Keberpihakan anggota G20 pada digitalisasi dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan juga ditunjukkan melalui dukungan terhadap G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection yang diperbarui dan G20/OECD High-Level Principles on SME Financing.Deklarasi Bali juga membahas ekosistem aset kripto, termasuk stablecoin. Anggota G20 sepakat bahwa aset kripto harus diawasi dan tunduk pada regulasi, pengawasan dan pemeriksaan untuk mengurangi potensi risiko terhadap stabilitas finansial.Mereka menerima usulan Dewan Stabilitas Keuangan G20 (Financial Stability Board) untuk membuat kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk regulasi aset kripto.G20 melihat adalah penting bagi publik untuk mengetahui risiko aset kripto, memperkuat regulasi dan mendukung kesempatan yang sama selagi dunia memetik manfaat inovasi.Deklarasi Bali juga menyoroti disrupsi yang terjadi pada dunia kerja sebagai konsekuensi dari teknologi digital dan otomasi. Digitalisasi dan pandemi memberikan tantangan bagi banyak negara terutama kepada perempuan, anak muda, pekerja usia tua, pekerja migran dan penyandang disabilitas.Anggota G20 tetap berkomitmen pada dukungan terhadap pekerjaan yang layak dan eliminasi pekerja anak dan buruh paksa (forced labour).Perhatian Presidensi G20 Indonesia pada transformasi digital didasari kondisi pandemi virus corona yang mendadak membuat seluruh aspek kehidupan menjadi serba digital. Diperkirakan ada 2 miliar penduduk di dunia yang belum bisa mendapatkan akses ke internet, termasuk di Indonesia.Isu transformasi digital pada Presidensi G20 Indonesia dibahas melalui sherpa track Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Minister Meeting (DEMM). Forum itu memiliki tiga bahasan utama, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan digital dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.Respons anggota G20Deklarasi Bali menuai apresiasi dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KTT G20. Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak mengatakan,Baca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital IndonesiaBaca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia Deklarasi Bali bersifat substantif, komprehensif dan berorientasi pada aksi.Dia melihat Deklarasi Bali menyoroti masalah ekonomi internasional dan mendukung ketahanan pangan terutama untuk kelompok rentan.Deklarasi Bali juga dinilai menyatakan pesan yang jelas untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina.Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, anggota G20 tidak menutup mata terhadap perang dan menilai masih ada ruang pembicaraan untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik.Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melihat Deklarasi Bali memiliki banyak target yang ambisius, terutama untuk yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global dan aksi iklim.KTT G20 di Bali tidak hanya menghasilkan Deklarasi Bali, tapi, juga rencana aksi. Kementerian Luar Negeri menyatakan terdapat negosiasi terpisah yang dimasukkan ke dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.Dokumen itu berisi daftar proyek, negosiasi dan diskusi yang dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia. Rencana aksi yang dimuat dalam dokumen itu beragam bentuknya, antara lain berupa hibah, program pembangunan kapasitas, investasi dan riset pengembangan.Keketuaan Indonesia untuk G20 sudah resmi selesai sejak KTT G20 di Bali berakhir. Indonesia sudah menyerahkan keketuaan pada India.(Ida/ANTARA)
Demokrat dan PKS Penentu Anies Jadi Capres, Aam Sapulete Ingatkan NasDem dalam Berikan Pernyataan di Media
Jakarta, FNN- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat penentu Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 untuk memenuhi Presidential Threshold (PT) 20 persen. NasDem yang sudah mengusung Anies menjadi capres 2024 belum memenuhi syarat PT 20 persen. \"Tidak melarang untuk bicara atau mengeluarkan pendapat hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS ketika memberikan pernyataan di media, bersafari sosial atau bersafari politik ketika menemui rakyat atau elite politik,\" kata Pendiri Jaringan Nusantara Aam Sapulete kepada wartawan, Jumat (18/11/2022). Kata Aam, saat ini masih dalam proses menuju koalisi perubahan NasDem, Demokrat dan PKS. \"Semua masih berproses, perjuangan masih panjang, godaan dan gangguan di sana-sini masih banyak, hendaknya NasDem bisa menjaga perasaan kader-kader Demokrat dan PKS agar Anies Rasyid Baswedan sukses menjadi Capres 2024. Dalam menentukan pendamping Anies di Pilpres 2024, Aam meminta NasDem, PKS dan Demokrat tidak menjalankan politik transaksional. \"NasDem, Demokrat dan PKS harus membangun Politik Bersih artinya dalam memutuskan sesuatu termasuk mencari siapa yang pas menjadi cawapresnya harus dijauhkan dari dagang dan transaksi,\" pungkasnya.(*)
Miliki Kemampuan sebagai Juru Damai, Pasca G20 Indonesia Diharapkan Bisa Akhiri Perang Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah Indonesia dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, terutama terkait dengan upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai juru damai dengan gaya diplomasi khasnya. Sehingga selama perhelatan KTT G20 terbangun suasana kondusif dan menghasilkan komunike bersama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. \"Saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari Big Dining Table, meja makan besar dunia, terutama negara-negara besar. Dengan Presidensi G20 ini, telah menunjukkan kemampuan kita dan kompetensi kita. Paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk \'Mampukah Indonesia menjadi juru Damai Lewat Presidensi G20\', Rabu (16/11/2022) sore. Menurut Mahfuz, Indonesia dibawah kepempinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menggelorakan ambience (suasana )dan atmosfir kebersamaan untuk bangkit. \"Saya meyakini Indonesia semakin diterima dan diakui sebagai bagian dari Big Dining Table. Dan dengan suksesnya KTT G20 makin menaikkan leverage Indonesia di komunitas pemain global ini. Bravo Indonesia, thank you Mr President Jokowi,\" ujarnya Mahfuz menilai Presiden Jokowi telah memberikan pesan penting kepada dunia, bahwa Indonesia berhasil membangun kepercayaan kepada para pemimpin dunia. \"Perang ini memang tidak bisa diselesaikan dalam satu event saja dan big dining table membutuhkan langkah lanjutannya. Saya kira Indonesia harus mengambil peranan ini, menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian kawasan regional,\" katanya. Partai Gelora juga berpandangan, bahwa keberhasilan pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden RRC Xi Jinping dalam perhelatan KTT G20 Bali, merupakan keberhasilan dan prestasi Presiden Jokowi. \"Salah satu keberhasilan dari KTT G20 adalah pertemuan bilateral Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, mencairkan ketegangan panjang antar kedua negara dan melapangkan jalan bagi jaminan keamanan dan kestabilan kawasan Indopasific. Pada gilirannya hal ini akan berdampak kuat pada peredaan dan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina,\" katanya. Eks Duta Besar Indonesia untuk Australia & Tiongkok Prof Imron Coton mengatakan, Presiden Jokowi berhasil membuat para pemimpin dunia rileks dan menghindarkan terjadinya konflik selama KTT G20. \"Presiden Jokowi membuat orang rileks dengan modal sosial capital kita. Bahkan Presiden Joe Biden sampai mengatakan, kalau bisa saya tinggal di Bali dan tidak mau pulang. Saya kira ini luar biasa apresiasinya, dan sosial capital ini tidak dimiliki India sebagai Presidensi G20 berikutnya,\" kata Imron. Sebagai negara terbesar keempat penduduknya di duna, Indonesia,kata Imron, memiliki kemampuan sebagai juru damai, apalagi hal ini telah diatur dalam konstitusi untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. \"Menjadi ketua atau tidak menjadi ketua apapun, Indonesia wajib menjalankan tugas konstitusinya yaitu menegakkan perdamaian dunia. Jadi saya kira kita mampu, kita punya modal sebagai salah satu negara terbesar di dunia,\" katanya. Imron menegaskan, konstitusi telah menugaskan Indonesia sebagai juru damai atau penengah. Indonesia bisa diterima semua negara, karena relatif tidak punya musuh. Tidak seperti India, ketua Presidensi G20 berikutnya yang bermusuhan dengan China dan Pakistan. Karena itu, perhatian seluruh dunia tertuju kepada Indonesia berharap menjadi juru damai untuk mengkahiri perang Rusia-Ukraina agar tidak berdampak lebih lanjut pada krisis global. \"Itu sebenarnya bukan tugasnya G20, tapi tugasnya PBB yang sekarang ini sudah praktis tidak mempunyai gigi lagi. Organisasinya sudah tidak mampu mengatasi menghadapi tantangan zaman, oleh karena itu PBB perlu direformasi,\" ujarnya. Imron menambahkan, keberhasilan mengumpulkan 17 kepala negara dan pemerintahan, serta pemimpin lembaga-lembaga penting di dunia sudah sangat baik, sudah melampaui 50 persen plus 1. Menurutnya, Kahadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping Presiden China dalam KTT G20 sangat melegakan dunia, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir. \"KTT G20 berhasil menghasilkan deklarasi baru mengenai pandemic fund. Amerika juga berkomitmen untur menyisihkan sekitar 700 miliar dolar AS untuk masa transisi energi hijau untuk Indonesia. Secara garis besar pelaksanaan KTT G20 sudah cukup berhasil,\" terangnya. Berikan Hasil Positif Sementara, Robi Nurhadi, Kapuslitbang Ilmu Politik Universitas Nasional, situasi Indonesia sebagai pelaksana KTT G20 sangat luar biasa. Indonesia memiliki peluang dan kapasitas untuk melakukan proses ke perundingan bisa diakselerasi menjadi lebih efektif. \"Tentu menu perundingan yang bisa ditawarkan. Kita lihat dua hari ini, namun demikian konteks kemampuan berunding, tetap ukuran strategi. Tidak hanya kepentingan inner side, tetapi juga dilihat dari eksternal,\" ujar Robi. Menurut Robi, perang Rusia-Ukraina tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi merupakan perang polarisasi. Dengan begitu, akan sulit siapa yang menjadi juru damai dalam meredakan persoalan. \"Akibat perang polarisasi ini, tidak ada negara pengendali dan nantinya terbentuk tatanan baru,\" katanya. Peran Indonesia, menurut Robi, dalam KTT G20 cukup positif namun butuh peran bersama melibatkan berbagai negara kawasan untuk mewujudkan berbagai kesepakatan. \"Setidaknya meredakan ketegangan yang selama ini antara AS dan China, dengan pertemuan Xi Jinping dan Joe Biden. Ini memperlihatkan Indonesia memiliki peran penting dalam perdamaian dunia,\" tuturnya. Sedangkan Kepala Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan, tatanan dunia hingga sekarang masih menganut hukum rimba atau anarkistis dalam kaitanya hubungan keamanan multilateral. Ketika terjadi perang yang menyangkut multilateral, maka tidak berlaku hukum antar negara. \"Sehingga hubungan antar negara di dunia bersifat anarkis. Untuk itu, setiap negara harus mampu bertahan survival ditengah ketidakpastian tatanan global ini. Tidak ada aturan hukum yang pasti dalam hubungan tatanan global. ini pandangan dari pemaham orang realis,\" kata Arfin. Meski begitu, menurut Arfin bagi pandangan kaum pesimistis ini mendapat tentangan dengan kelompok lainnya. Kelompok yang berbeda pandangan ini, menilai masih ada peluang bagi perdamaian di tatanan global. \"Padahal secara realita pandangan realis yang sering terjadi. Perang Irak, begitupun lahirnya G20 juga tak jauh beda, demikian pula perang Rusia-Ukraina . Sehingga sudah betul, Indonesia mencari jalan tengah dalam problem multilateral dalam konteks Presidensi G20,\" katanya. Karena itu, momentum kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 ini, cukup tepat. Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa menjembatani persoalan Rusia dan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, Arfin memperkirakan, perang Rusia-Ukraina tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Setidaknya perang masih saja berlangsung paling cepat musim semi mendatang. \"Gencatan senjata Rusia kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Apalagi popularitas Vladimir Putin cukup tinggi karena berhasil turunkan inflasi dan membayar utang IMF,\" terangnya. (sws)
Deklarasi Anies Kembali Disambut Euforia Massa, Yogyakarta Tidak Mau Kalah dengan Medan
Jakarta, FNN - Seperti tak mau kalah dengan Medan, penyambutan calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, di kota Yogyakarta juga sangat meriah. Seperti penyambutan di Medan, penyambutan Anies di Yogyakarta juga dilakukan sejak Anies turun di Bandara Yogyakarta. Begitu Anis mendarat di Bandara Yogyakarta, ribuan massa berdesakan menyambutnya sambil meriakkan kata “Presiden” berulang-ulang, seperti terlihat dalam unggahan video yang beredar di jagad Maya. “Sambutan kepada Anies di Bandara Yogyakarta ini mengingatkan kita pada penyambutan massa saat Anies tiba di Bandara Medan, ketika dia melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, beberapa waktu yang lalu,” ujar Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (16/11/22) . Saat itu, sambutan terhadap Anies di Medan memang luar biasa meriahnya, dimulai dari bandara, lalu sepanjang perjalanan, bahkan sampai di berbagai pelaksanaan acara di kota Medan. Memang, bagi Anies Baswedan, ke Yogyakarta berarti pulang kampung, karena Anies Baswedan dibesarkan dan merampungkan perkuliahannya di kota ini, yaitu di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Namun, kehadiran Anies Baswedan di kota Yogyakarta kali ini dalam rangka menghadiri Deklarasi Forum Ka\'bah Membangun sebuah organisasi yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh dan mantan anggota DPR RI dari PPP yang dipimpin oleh Habil Marathi, yang pernah menjadi bendahara umum PPP dan anggota DPR RI sampai beberapa periode. Selain penyambutan di bandara, penyambutan dengan kemeriahan yang sama juga dilakukan di sekitar lokasi deklarasi Forum Ka\'bah Membangun, di Gedung Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta. “Kalau melihat antusiasme, bahkan saya menyebutnya euforia warga, setidaknya sementara ini di dua kota tadi, yakni dari Yogyakarta dan Medan, para capres pesaing Anies Baswedan ini harus benar-benar bersiap dan waspada,” ujar Hersu. “Karena, fakta di lapangan sementara ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan menjadi calon presiden terkuat untuk menduduki kursi presiden berikutnya,” lanjutnya. Masalahnya, apakah Anies akan benar-benar mendapat tiket pencapresan? Saat ini baru Nasdem yang sudah mendeklarasi Anies sebagai calon presiden, sedangkan keputusan PKS dan Demokrat masih ditunggu untuk memastikan Anies Baswedan benar-benar telah mendapatkan tiket dan bisa berlaga pada Pilpres tahun 2024. Akan tetapi, lanjut Hersu, dari peristiwa di Yogya ini, kita mengetahui bahwa ceruk-ceruk suara Anies Baswedan, kalaupun jadi diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, juga akan muncul dari partai-partai pendukung pemerintah yang lain, seperti dari Forum Ka\'bah Membangun misalnya, sebuah forum yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyelamatkan PPP. Seperti kita ketahui bahwa PPP tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN. Lebih lanjut, Hersu menjelaskan bahwa kalau kita melihat antusiasme warga seperti yang terjadi di Yogyakarta ini, terutama pada Deklarasi Forum Ka’bah Membangun kita yakin dan tidak terlalu berlebihan klaim dari Habil Marathi, pimpinan Forum Ka\'bah Mandiri, yang mengatakan bahwa 90% dari massa pendukung PPP akan memilih Anies Baswedan, kendati nantinya secara resmi PPP mendukung calon presiden lain. Sejauh ini, kita juga tahu bahwa bersama dengan PAN, PPP sudah menyatakan akan mengusung Ganjar Pranowo. Sementara, partner koalisi yang lain, yaitu Golkar, sampai saat ini belum sepakat dan mereka tetap ngotot bahwa yang harus diusung menjadi calon presiden adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.(ida)
POPULER
