POLITIK
Relawan BroNies Dukung Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang Diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan silaturahim dengan tokoh dan pemimpin sosial politik kebangsaan, Pengurus DPP BroNies mengunjungi anggota DPD RI Tamsil Linrung di kediamannya Pondok Aren, Tangsel-Banten pada Kamis 13 Desember 2022. Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur menegaskan selain merespons secara antusias dan apresiatif, BroNies juga menyatakan sangat mendukung gagasan Tamsil Linrung terkait pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR). Dalam pertemuan itu Tamsil Linrung menjelaskan begitu detail motif dan tujuan didirikannya PPR. Selain menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD 1945. Tamsil Linrung yang pernah menjadi anggota legislatif di Senayan sembari dengan ramah menjamu BroNies makan siang bersama, berharap BroNies mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan relawan Anies yang lain, agar bisa membangun partisipasi politik masyarakat umum yang tidak terafiliasi partai politik dan irisan relawan. Mantan Ketua Umum PB HMI MPO itu menegaskan bahwa tak kalah pentingnya dan menjadi sangat mendasar, dengan adanya PPR yang bisa memobilisasi dan mengorganisir dukungan rakyat. PPR ditargetkan bisa membuat bank data sejauh mana kuantitas dukungan rakyat terhadap Anies. Tamsil berharap setiap simpul relawan Anies bisa membuat tabulasi dan tabung data pemilih Anies yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan pada saat berlangsungnya pilpres 2024. \"Verifikasi dan validasi data rakyat pemilih Anies penting untuk bisa dikomparasi pada hasil pemilu yang resmi dikeluarkan KPU nantinya. Hal tersebut mutlak menjadi agenda penting dan strategis bagi semua relawan Anies guna mengetahui seberapa besar dan riil dukungan rakyat terhadap Anies, serta mencegah dan menghindari kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024,\" papar Tamsil. Acara silaturahim dengan Wakil Ketua MPR itu, berlangsung hangat dan santai namun tetap tajam menyorot situasi kebangsaan. Dari pelbagai pembahasan, yang menarik menjadi diskusi penting mengenai isu jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kanda Tamsil begitu panggilan dari Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur menegaskan harus ada keterlibatan semua potensi kebangsaan untuk menolak dan mencegah jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan termasuk wacana penundaan pemilu 2024. Selain melanggar konstitusi, lanjut Tamsil hal itu menjadi bentuk rendahnya moralitas dan mentalitas pemimpin dan siapapun yang terlibat menyokongnya. \"Bukan hanya akan menjadi preseden buruk, syahwat politik menghalslkan segala cara itu bisa disebut penghianat, penjahat dan teroris konstitusi. Harus ada perlawanan moral dan aksi nyata untuk membangun gerakan \"civil society\" demi terwujudnya pemilu yang demokratis, berkeadaban dan memenuhi rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UauD 1945 dan NKRI,\" pungkas Tamsil Linrung. Yusuf Blegur bersama pengurus DPP BroNies merespons kegiatan silaturahim dan diskusi dengan Tamsil Linrung tersebut. Mantan Presidium GMNI itu bertekad akan menindaklanjuti program PPR tersebut dengan meminta semua pengurus BroNies yang ada di provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mendirikan PPR. \"Tentunya BroNies akan meneruskan gagasan Tamsil Lunrung yang bernas itu kepada seluruh simpul-simpul relawan Anies yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga PPR dapat menjadi gerakan rakyat mengawal pemilu 2024 yang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya,\" kata Yusuf Blegur. (ant)
Alarm Bahaya: PSI Kembali Ditinggal Petingginya, Bro Rian Ernest Cabut
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu peserta pemilu 2024. Pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh 17 partai politik dan PSI salah satunya. PSI ini bisa dikatakan partai baru, tapi partai juga lama, karena pada pemilu 2019 lalu dia tidak lolos ke parlemen dari threshold sehingga harus mengikuti verifikasi faktual lagi bersama partai-partai baru dan partai lama lain yang juga tidak lolos. Hasil verifikasi faktual menyatakan PSI lolos dan mendapat nomor 15. Namun, di tengah proses tahapan Pemilu yang semakin mendekat, PSI kembali ditinggal oleh petingginya. “Jelas ini merupakan alarm tanda bahaya yang sangat serius sebagai partai yang dihuni oleh anak-anak muda ini,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (15/12/22). Setelah pekan lalu, tepatnya 5 Desember 2022, ketua DPW PSI DKI Jakarta,Michael Victor Sianipar, mundur sekaligus keluar dari partai, kini Rian Ernest Tanu Jaya menyusul hengkang dari partai yang dipimpin oleh Giring Ganesha itu. Pengumuman pengunduran Ernest yang menjabat sebagai Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI diposting di akun media sosialnya pada Kamis, 15 Desember 2022. Dalam video pengunduran dirinya, Ernest mengucapakan terima kasih kepada saudara dan sahabat di PSI atas semua dukungan, kritik, maupun saran yang diberikan kepadanya selama perjalanan politik 4 tahun ke belakang. Kemudian “Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini ini adalah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depan,” lanjut Ernest. Ernest juga menyatakan, “Meski mundur dari PSI, namun perjuangannya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti. Negara besar berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik, karena itu saya Rian Ernest akan tetap di jalur politik dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata Bro dan Sis sekalian, Rian Ernest pamit. Terima kasih”. Sama seperti Michael, Rian Ernest mengaku akan terus aktif di dunia politik. Artinya, Rian akan pindah ke partai lain, seperti halnya Michael. Namun, sampai sekarang belum jelas partai apa yang akan mereka pilih. Pernyataan Rian tersebut menyiratkan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh PSI selama ini kurang baik. Cabutnya Rian jelas merupakan pukulan telak yang beruntun terhadap PSI. Sampai saat ini setidaknya sudah 5 orang petinggi PSI yang cabut, dan posisinya tidak main-main. Jika kita amati, figur-figur penting yang mundur dari PSI semuanya punya benang merah dengan Anies Baswedan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang menarik, beberapa di antaranya pernah menjadi lingkaran dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. “Jelas ini merupakan sebuah ironi besar bagi partai yang para petingginya dikenal sebagai haters atau pembenci Anies,” kata Hersu. Sunny dan Surya Chandra sudah pasti akan mendukung Anies Baswedan dan mereka menyatakannya secara terbuka. Samara Amani juga memiliki benang merah kedekatan dengan Anies. Bahwa nanti dia akan mendukung Anies atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Kalaupun tidak mendukung, paling tidak dia tidak akan mengambil jalan seperti yang ditempuh oleh para politisi PSI yang sangat keras mengkritik dan terus mencela Anies Baswedan. Demikian juga dengan Michael. Michael pernah membela Anis Ketika ada seorang netizen yang menyerang dan mempertanyakan kewarganegaraan Anies. Sedangkan Rian Ernest semasa aktif di PSI sering menyampaikan kritik yang keras terhadap Anies karena dinilai membuat tuduhan semena-mena dengan menyebut para staf Ahok, termasuk Ernes, menerima gaji dari swasta. Walaupun sering mengkritik Anies dan sangat keras, Ernest ternyata punya jejak kedekatan dengan Anies Baswedan. Rian pernah membantu Anies sebagai anggota tim transisi, setelah pasangan Jokowi Jusuf Kalla terpilih pada pilpres 2019, dan Anies Baswdan menjadi Menteri Pendidikan Nasional. namun kemudian di tengah jalan dia di reshuffle Apakah Michael dan Ernest akan bergabung dalam gerbong Sunny dan Surya Chandra yang menjadi timses atau membantu pencapresan Anies Baswedan? Ini yang kita tunggu.(ida)
Polri Menggelar Rakor Lintas Sektor untuk Mengamankan Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor tingkat menteri dalam rangka persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama kementerian/lembaga terkait.Rakor lintas sektor ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jumat. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, rakor dilaksanakan pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Terkait dengan apa saja yang dipersiapkan dalam menghadapi Natal dan tahun baru akan disampaikan secara doorstop usai rakor lintas sektor dilaksanakan tertutup di Mabes Polri. Sebelumnya, Rabu (14/12), Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa pengamanan Natal dan tahun baru tengah dipersiapkan. Menurut dia, kekuatan Polri untuk pengamanan Natal dan tahun baru sebanyak 102.000 personel, dibantu 32.000 personel gabungan dari TNI dan instansi terkait. Pengamanan Natal dan tahun baru secara terperinci, kata Dedi, akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) lintas kementerian dan lembaga pada hari Jumat. Dalam pengamanan Natal dan tahun baru ini, lanjut dia, pada dasarnya Polri bersama dengan lembaga terkait siap mengantisipasi dengan baik hal-hal yang bakal terjad, seperti kelancaran arus lalu lintas, keamanan saat ibadah, dan kenyamanan di tempat wisata. \"Dari mulai penyeberangan Bakauheni-Merak hingga seluruh Transjawa, harus betul-betul kami kendalikan dengan baik,\" katanya. Berdasarkan prediksi pemerintah ada sekitar 71 juta orang yang memanfaatkan cuti Natal dan tahun baru, tersebar di seluruh provinsi, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, kata Dedi, Polri juga telah memetakan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dan fokus pengamanan, seperti tempat ibadah, objek wisata, dan jalur-jalur mobilitas masyarakat. \"Kami sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan tahun baru agar semuanya berjalan lancar, aman, dan kondusif,\" ujar Dedi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Apek Kasatwil 2022 di Hotel Sultan, Rabu (14/12), mengingatkan kepada jajarannya untuk persiapan pengamanan Natal dan tahun baru. Catatan penting yang disampaikan terkait dengan antisipasi peristiwa teror. Densus 88 Antiteror Polri diminta melakukan pengungkapan, sedangkan jajaran lainnya melakukan penjagaan. Sigit mengingatkan kepada jajaran untuk menggandeng semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (ormas), dalam menjaga Natal dan tahun baru sehingga menjadi gerakan bersama melawan teroris.(ida/ANTARA)
Seluruh Pihak Diimbau untuk Tidak Melakukan Kampanye Terselubung
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau semua pihak, termasuk pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara agar tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.\"Setiap orang, termasuk pengurus, anggota partai politik, ataupun pejabat negara agar mematuhi tahapan yang telah ditetapkan KPU dan tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu,\" ujar anggota Bawaslu RI Puadi dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.Imbauan tersebut, lanjut Puadi, ditujukan demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.Selain itu, papar dia, Bawaslu mengimbau semua pihak agar tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan serta tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye.Saat ini, kata Puadi, Bawaslu mendorong seluruh pihak untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu mengingatkan bahwa partai politik, bakal calon peserta pemilu, dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.\"Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong, dan ujaran kebencian menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses,\" kata Puadi.Bawaslu mengingatkan pejabat negara agar menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya guna kepentingan partai politik serta golongan tertentu.\"Pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan golongan tertentu,\" ujar Puadi.(ida/ANTARA)
Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Tidak Memenuhi Syarat Materiil
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan laporan dugaan pelanggaran terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan menjadi presiden yang dilakukan terlapor Anies Baswedan (AB) di Masjid Baiturrahman, Aceh tidak memenuhi syarat materiil.\"Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT (Mahmud Tamher) terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan terlapor AB pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tidak memenuhi syarat materiil,\" ujar anggota Bawaslu RI Puadi dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.Puadi menjelaskan hasil kajian awal dari Bawaslu menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil karena peristiwa yang dilaporkan belum mengandung dugaan pelanggaran pemilu, mengingat belum adanya penetapan peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada pelapor.Pelapor, ujar Puadi, diberikan kesempatan paling lama dua hari atau sampai dengan hari Rabu 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materiil laporan dengan menyertakan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa penandatanganan petisi dukungan menjadi presiden tersebut.\"Namun, pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu,\" ujar Puadi.Selain memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki syarat materiil laporan, Puadi mengatakan Bawaslu telah memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Provinsi Aceh untuk mendalami informasi peristiwa yang dilaporkan.Pendalaman itu dapat dilakukan dengan mendatangi pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Pihak-pihak tersebut, di antaranya, Pemerintah Desa Pango Raya, Aceh; Kepala Polisi Sektor Ulee Kareng, Aceh; Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Baiturrahman, Aceh; Ketua Remaja Masjid Raya Baiturrahman; dan Ketua Garda Pemuda NasDem Aceh selaku panitia kegiatan silaturahim Anies Baswedan ke Aceh.\"Hasil pendalaman yang dilakukan Panwaslih Provinsi Aceh menyimpulkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor (Anies Baswedan),\" ungkap Puadi.Dengan demikian, laporan pelapor atas nama Mahmud Tamher dengan nomor laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022 diberikan status laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Sudah Memiliki 'SIM, STNK dan Plat Nomor' untuk Ikut Pemilu 2024
Jakarta, FNN- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7. Sehingga ibarat sebuah mobil, maka Partai gelora telah memiliki SIM, STNK dan Plat Nomor untuk mengemudikan mobil tersebut, di jalan raya. \"Ini hari bersejarah bagi Partai Gelora berhasil lolos menjadi peserta Pemilu. Sekarang sudah dapat SIM, STNK dan Plat Nomor untuk maju di Pemilu 2024,\" kata Rico Marbun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gelora dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022). Hal itu disampaikan Rico Marbun saat menjadi narasumber Gelora Talks Edisi Spesial \'Peluang Partai Gelora pada Pemilu 2024\' yang digelar secara daring Rabu (14/12/2022). \"Jadi setelah kerja keras ini, Partai Gelora harus 100 kali kerja keras lagi, sehingga bukan hanya lolos parliamentary threshold (PT) saja, tapi juga dapat suara dan kursi di DPR secara signifikan,\" katanya. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median ini, Pemilu 2024 menjadi peluang bagi Partai Gelora untuk meraih kemenangan, meskipun dalam perpolitikan di Indonesia sebagai pendatang baru. \"Jadi kita telah melakukan survei, dan saat publik ditanya mengenai situasi krisis sekarang, apakah membutuhkan partai baru atau tidak. Ternyata yang membutuhkan partai baru itu, sebanyak 40,6 persen dibandingkan yang tidak 30 persen,\" ungkapnya. Artinya, publik menginginkan partai baru yang bisa membawa perubahan, mengingat kondisi rumah tangga masyarakat saat ini semakin berat. \"Jadi Partai Gelora ini didirikan, karena kegelisahan akan terjadinya krisis, yang saat itu tidak tahu kapan terjadinya dan ternyata krisis itu terjadi sekarang. Dari survei ini, nyambung antara kegelisihan Partai Gelora dengan situasi krisis sekarang,\" katanya. Ketua Pokja Verifikasi Partai Gelora Achmad Chudori menegaskan, seluruh DPD yang diikutkan dalam proses verifikasi faktual 100 persen telah memenuhi syarat (MS). \"Pada awalnya memang ada beberapa daerah di tiga provinsi, yang belum memenuhi syarat (BMS) seperti di Kota Sabang dan Kabupaten Bandung. Kemudian kita lakukan perbaikan, dan alhamdulillah semua Memenuhi Syarat 100 persen,\" kata Chudori. Bahkan dalam proses verfak, kata Chudori, Partai Gelora mendapatkan penghargaan dari beberapa KPUD di daerah seperti di Nabire dengan predikat verifikasi tercepat. \"Saat diverifikasi, kader kita ada yang lagi kerja di sawah, cari ikan di laut, lagi nyupir, lagi di rawat di rumah sakit, bahkan ada yang lagi nikahan seperti di Sumedang diverifikasi, karena memang teman-teman KPU tidak pernah kasih tahu kapan datang verifikasi. Jadi verifikasi di kita itu, bener-bener, bukan kaleng-kaleng,\" ujarnya. Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, dengan adanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini, juga membawa berkah bagi Partai Gelora DKI. Sehingga prosesnya verifikasinya cepat dan tidak ada perbaikan sama sekali. \"Kita menyebut berkah tersebut dengan 3T, yakni T pertama Tekad, T kedua Terbukti dan T ketiga Telaten,\" katanya. Menurut dia, dampak dari verifikasi partai politik ini, membuat tekad kader Partai Gelora DKI naik tajam, karena mereka semua harus fokus mengorbankan waktunya, tenaga, dana dan lain-lain agar Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024. \"Dan terbukti, pengurus dan anggota kita saat diaudit melalui verpol, nggak kaleng-kaleng. Kita juga telaten saat menyetor data ke Sipol, semua kita sisir mulai dari umur, alamat dan lain-lain, karena begitu salah memasukkan langsung TMS,\" katanya. Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Gelora Riau Iskandar. DPW Riau, kata Iskandar, juga mendapatkan berkah dari pelaksanaan verifikasi parpol, dengan mengikuti dua kali tahapan verfak, verfak pertama dan verfak perbaikan. \"Sehingga kita mendapatkan panggung dua kali untuk melakukan konsolidasi seluruh sumber daya kita. Ini jadi latihan kita untuk lebih siap memenangi Pemilu 2024,\" kata Iskandar. Sementara Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menambahkan, Partai Gelora memiliki tim yang sangat solid di setiap wilayah, termasuk di Kaltim. Sehingga ketika diverifkasi, semua bisa terlewati. \"Kalimantan Timur luas wilayah lebih luas dari Pulau Jawa, tetapi alhamduillah semua struktur dan anggota bisa terverifikasi. Partai Gelora satu-satunya partai di Kalimantan Timur tidak ada perbaikan saat verifikasi parpol,\" tutup Hadi. (Lia)
Empat Belas (14) Tahun Disusupkan Jadi Wartawan, Polisi Rusak Kepercayaan Publik ke Media
Jakarta, FNN - Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa masyarakat dibuat terkejut dengan pelantikan seorang wartwan, tepatnya kontributor TVRI, menjadi Kapolsek. Peristiwa yang terjadi di Blora, Jawa Tengah, yang sempat viral itu, sampai sekarang masih berlanjut. Belakangan, ternyata diketahui dan diakui bahwa dia memang sebenarnya wartawan yang diberi tugas penyamaran. Yang menjadi persoalan, penyamarannya sangat serius. Hal itu ditandai dengan punya kartu PWI dan tercatat sebagai wartawan madya dan selama ini dia menjalankan profesi sebagai jurnalistik. Akibatnya, banyak orang bertanya-tanya, karena bagaimanapun ini merupakan dua hal yang berbeda. Jurnalisme identik dengan kebebasan dan perlu kemerdekaan, yang merupakan bagian dari demokrasi independensi media. Jika ternyata media sudah disusupi oleh para anggota kepolisian, orang pasti akan bertanya-tanya, jangan-jangan peristiwa di Blora ini yang baru terbuka. Mungkin di daerah lain juga banyak polisi yang menyamar sebagai wartawan. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (15/12/22) membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung dengan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Di negara otoriter, semua wartawan itu adalah intel sebetulnya. Jadi, kalau di sini ada satu, orang anggap jadi etika demokrasi kok nggak berlaku ya,” ujar Rocky Gerung mengomentari peristiwa tersebut. Pada zaman Jepang, menurut Rocky, tukang rokok di pojok-pojok Menteng adalah intel. Bahkan, di daerah-daerah jika tiba-tiba misalnya ada orang Jepang jualan kelontong, di Sulawesi Selatan, misalnya, ternyata itu adalah persiapan Jepang untuk masuk ke Indonesia. “Jadi, hal-hal itu tidak etis sebetulnya. Walaupun itu keahlian intelijen, tapi kita negara demokratis. Kenapa mesti disusupkan di situ? Apa enggak percaya pada pers? Itu artinya negara tidak percaya pada institusi yang akan mengawasi dia, yaitu pers, dengan memasukkan seorang intel,” tambah Rocky. Sekarang kita sudah berada di era reformasi. Kita tidak lagi berada dalam otoriterian seperti di zaman Soeharto di mana pemerintahan dikendalikan oleh militer supaya stabil. Jadi, buat apa mengikuti pola yang sama, meskipun dalam skala yang mungkin kecil. “Seharusnya, kalau dia intelijen, mestinya seterusnya jadi intelijen saja. Jangan tiba-tiba pindah lalu orang kaget,” tegas Rocky. Menurut Rocky, hal itu akan memungkinkan orang saling curiga. Mungkin sekarang para wartawan juga curiga jangan-jangan Pemimpin Redaksinya adalah intel sehingga timbul ketidakpercayaan pada institusi negara. Mungkin juga di lembaga-lembaga lain dimasuki intel, di Perguruan Tinggi, misalnya. Jadi, tida ada kepercayaan pada kemerdekaan institusi untuk mengatur dirinya sendiri. Apalagi pers. “Pers itu harus mengatur dirinya sendiri, bukan diintai dan diintip. Itu konsekuensi etisnya,“ kata Rocky. Yang juga menjadi pertanyaan publik sekarang adalah selama 14 tahun menggunakan cover itu, wartawan ini melakukan tugas intelijen lain atau justru untuk memata-matai wartawan yang lain? “Ya, itu selama era reformasi kok ada institusi ekstranegara ada di situ. Kalau institusi negara jelas itu intelijen. Tapi, kalau dia masuk ke wilayah demokrasi, itu artinya dia disusupkan di situ. Jadi ekstra power ada pada dia,” jawab Rocky. Menutut Rocky, perintahnya pasti Anda jadi wartawan, tapi sekaligus melaporkan apa yang ada di meja redaksi atau berupaya untuk mendekati narasumber dan pengaruhi cara berpikirnya. “Jadi, pengendalian opini publik juga akan terjadi kalau aparat intelijen beroperasi di wilayah yang terbuka,” tegas Rocky. Jurnalisme kita adalah jurnalisme terbuka, sementara intelijen beroperasi di wilayah tertutup. Walaupun prinsipnya sama, yaitu mengumpulkan keterangan, tapi jurnalisme melakukannya secara terbuka dan diatur oleh undang-undang. Dalam undang-undang tugas jurnalisme tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang punya profesi lain, apalagi profeksi alat keamanan negara. “Jadi kita mau dengar apa nanti keterangan dari pihak kepolisian sebetulnya. Kepentingan apa seseorang disusupkan ke dalam institusi pers dan kepentingan apa yang akhirnya seolah-olah dibocorkan bahwa dia adalah intel,” tanya Rocky. (ida)
Tidak Terlaksananya Raker Dengan Kemendag Dipertanyakan Komisi VI DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perdagangan yang seharusnya digelar di Jakarta, Rabu (14/12).Deddy mengingatkan bahwa Kamis sudah diagendakan rapat paripurna penutupan masa sidang, sedangkan belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendag.\"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan),\" tegasnya.Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan mendag.\"Yang ini beda. Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,\" katanya.Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI menggelar raker untuk mengevaluasi penyerapan anggaran serta kesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.Artinya, kata Deddy, saat ini krusial, di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siap dalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.\"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,\" tambahnya.Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteri yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddy menduga Zulkifli Hasan sengaja menghindar dari Komisi VI DPR RI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.\"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR,\" ujar Deddy.(ida/ANTARA)
Bom Bunuh Diri Merupakan Kekufuran
Jakarta, FNN - Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan, Muammar Muhammad Bakry mengatakan aksi bom bunuh diri merupakan tindakan kufur serta tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Bakry mengatakan hal itu untuk menanggapi peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, beberwa waktu lalu.\"Pada prinsipnya, Islam melarang keras apa pun alasannya itu melakukan tindakan bom bunuh diri; dan dalam beberapa referensi, bahwa orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah kegiatan kekufuran. Jadi, matinya mati kafir,\" kata Bakry melalui rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.Dia menjelaskan tidak ada pembenaran atas aksi teror, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Nabi Muhammad Saw pun, lanjutnya, juga melarang bom bunuh diri. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan kondisi aman, bukan Darul Harb atau negara musuh, seperti yang dianggap oleh kelompok radikal.\"Dalam situasi perang pun Islam, Nabi (Muhammad) Saw melarang melakukan bom bunuh diri itu sendiri, apalagi kondisi negara aman. Negara kita ini bukan Darul Harb, Indonesia itu bukan Darul Harb,\" tambahnya.Pemimpin Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah itu menambahkan pemaknaan jihad, kafir, dan tagut yang salah serta mentah kerap menjadi bekal bagi oknum tertentu untuk melakukan aksi teror. Bahkan, Bakry menilai, kekeliruan penafsiran makna tersebut adalah pembajakan terhadap agama.\"Istilah-istilah itu yang sering disalahpahami oleh kelompok tertentu. Bahkan, biasanya tema-tema seperti ini mereka itu ya boleh dikatakan membajak Islam ya. Jadi, memaknai keliru arti jihad itu sendiri,\" kata Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan itu.Jika merujuk pada Al Quran maupun hadis, menurutnya, maka jihad merupakan suatu kegiatan suci yang objek, sasaran, dan niatnya jelas.\"Sementara yang melakukan tindakan bom bunuh diri ini sama sekali tidak jelas musuhnya, targetnya juga tidak jelas, dan visinya tentu sudah sangat berbeda jauh dengan nilai-nilai jihad,\" kata Bakry.Sebagaimana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh pihak untuk merangkul dan menyadarkan kembali anak bangsa yang terjerat virus ideologi radikal dan terorisme tersebut.\"Saudara kita ini, yang mengaku Islam, mengaku orang Indonesia, tapi kemudian terdoktrin oleh guru yang keliru, oleh bacaan dan referensi yang keliru; maka saya kira memang bisa dikatakan korban. Perlu kita bantu mereka supaya keluar dari paham radikal seperti itu, dengan men-derad (deradikalisasi) mereka,\" jelasnya.Selain itu, kerja sama seluruh komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan para tokoh, guna mencegah paham itu kian masuk ke tengah masyarakat. Seharusnya, hal itu dilakukan secara simultan secara bottom-up dan top-down.\"Top Down itu kita maksimalkan peran Pemerintah. Jadi, pihak penguasa ini saya kira memang saatnya untuk melihat kembali. Misalnya, situs-situs media sosial lainnya yang menjadi propaganda,\" kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar itu.Pelibatan terhadap masyarakat dan pelibatan tokoh agama juga perlu untuk mengisi konten-konten moderat dan keislaman yang rahmatan lil alamin.(ida/ANTARA)
Nomor Urut Partai Bagian dari Pertarungan Simbol Politik
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan ajang penentuan nomor urut partai politik (parpol) menghadapi pemilu 2024 menjadi tanda dimulainya pertarungan simbol politik. “Penggunaan simbol politik merupakan strategi komunikasi politik menghadapi pertarungan politik untuk menarik minat calon pemilih partai politik,” kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Ia menanggapi pertanyaan wartawan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan nomor urut 17 parpol peserta Pemilu 2024. Sebanyak delapan parpol parlemen memilih menggunakan nomor urut lama pada Pemilu 2019 lalu. Sedangkan sembilan parpol mendapatkan nomor urut baru lewat pengundian nomor urut parpol peserta pemilu yang digelar KPU, Rabu (14/12/2022). Menurut Selamat Ginting, pertarungan simbol politik, baik melalui nomor urut, tagline dan tanda gambar menjadi senjata politik sekaligus sebagai pembeda antara satu parpol dengan parpol lainnya. Parpol akan membangun deferensiasi politik dengan kelompok calon pemilih melalui komunikasi politik. Nomor urut, tanda gambar, tagline untuk memudahkan komunikasi politik dan mengidentifikasi bagian dari pendukung parpol,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selain itu, lanjutnya, pertarungan simbol politik merupakan bagian dari membangun citra politik untuk menanamkan ideologi parpol, sehingga dapat menampilkan stigma politik yang positif. Selanjutnya akan terjadi pertarungan komunikasi verbal melalui bahasa tubuh aktor politik, seperti tanda jari, yel-yel, maupun sikap tubuh menandakan identitas politik calon pemilih. Dikemukakan, model pertarungan komunikasi politik yang dilakukan komunikator politik untuk mencapai tujuan politiknya akan dilakukan dengan retorika politik untuk mempengaruhi publik calon pemilih. Termasuk dengan cara agitasi politik melalui gerakan politik, baik lisan maupun tulisan untuk membangkitkan emosi publik calon pemilih. Kita akan lihat dalam waktu dekat akan muncul para agitator politik yang menggerakkan para calon pemilih untuk mendukung parpolnya. Jadi situasi politik sudah mulai memanas setelah KPU menetapkan nomor urut parpol peserta pemilu 2024,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan liputan politik. Selain para agitator politik, kata dia, akan muncul pula para propagandis politik yang melakukan propaganda yang akan melakukan sugesti kepada publik untuk menerima pandangan atau nilai-nilai politik yang dikampanyekan parpol. Para propagandis akan mengklaim parpolnya yang terbaik dibandingkan parpol lainnya. (sws)
POPULER
