POLITIK
Anies Baswedan Diyakini Menang Pemilu di Sumbar
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meyakini bakal calon presiden Anies Baswedan akan menang di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) setelah mendapatkan dukungan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).\"Insya Allah Anies Baswedan di Sumatera Barat menang. Tentu semuanya dikembalikan kepada rakyat atau urang awak,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan Willy menanggapi kunjungan Anies yang bertemu Niniak Mamak maupun Bundo Kanduang. Bahkan kata dia, LKAAM berjanji akan memberikan suara 75 persen untuk Anies Baswedan di Pemilu 2024 mendatang.\"Datang tampak muko, pulang tampak pungguang (datang dan pergi hendaklah memberitahu). Di sini itu sudah jelas bagian kearifan lokal, dan kemudian menunjukkan Anies sosok yang beradat,\" katanya menegaskan.Pertemuan Anies dengan para tetua adat kata Willy, juga menyampaikan harapan mereka kepada Anies yang kemudian menjadi ayat-ayat, bait-bait penuntun bagi Anies dalam mempersiapkan diri jelang kontestasi lima tahunan.\"Anies Baswedan memiliki tempat di Sumatera Barat, hal itu dilihat dari antusias masyarakat Sumbar menyambut kedatangan Anies,\" ungkapnya.Sementara Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar membeberkan alasan kenapa Niniak Mamak dan Bundo Kanduang di ranah minang sepakat untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024.\"Yang jelas sekali (Anies) tokoh yang sederhana, agamais dan pembela perempuan serta kesejahteraan demokrasi,\" katanya.Dia menegaskan orang minang akan saling berkata antara Niniak Mamak dan perantau untuk memenangkan Anies pada pemilihan presiden nantinya.(sof/ANTARA)
Pengamanan Wilayah Pantai Digelar Kodim 1820/Lombok Tengah
Praya, Lombok Tengah, FNN - Jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat, menggelar pengamanan di wilayah pantai Selong Belanak dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia 5 Desember 2022\"Pengamanan ini bertujuan untuk mengamankan rangkaian kegiatan pelaksanaan surfing yang dilaksanakan di kawasan pantai Selong belanak dalam memeriahkan puncak peringatan hari Armada RI 2022,\" kata Komandan Kodim 1802/Lombok Tengah, Letnan Kolonel Kavaleri Andi Yusuf di Praya, NTB, Senin.Selain rangkaian kegiatan yang diamankan, baik sebelum selama maupun sesudah anggota Kodim Lombok Tengah bersama anggota Pangkalan TNI AL Mataram dan Batalion Infantri 742/Satya Wira Yudha juga memetakan area yang akan menjadi lokasi tempat berselancar.\"Seperti pemetaan lokasi selancar maupun tempat bersandar para kapal nelayan yang ada di pantai Selong Belanak agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan selancar,\" katanya.Ia menjelaskan, Hari Armada Republik Indonesia diperingati sebagai bentuk memperkuat persatuan TNI AL untuk menandai hari lahirnya Armada RI yang mempunyai nilai sejarah tunggal, sehingga menjadi momentum yang sangat penting di setiap tahunnya untuk diperingati dengan berbagai macam kegiatan.\"Untuk itu harapan kita kegiatan puncak peringatan hari Armada RI ini nantinya dapat berjalan sukses, lancar dan sesuai rencana yang sudah di tentukan,\" katanya.Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mendukung dan menjaga stabilitas keamanan di daerah setempat, sehingga kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar.\"Kami berharap masyarakat bisa mendukung kegiatan ini, sehingga bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat,\" katanya.(ida/ANTARA)
RUU Ekstradisi Buronan Indonesia dengan Singapura Lanjut ke Paripurna
Jakarta, FNN - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya untuk untuk dilanjutkan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI terdekat.\"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh yang memimpin jalannya rapat kerja di Jakarta, Senin.Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir. Adapun Fraksi PKS setuju dengan catatan.Sebagai bentuk persetujuan Tingkat I tersebut, dilakukan prosesi penandatangan naskah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan oleh masing-masing perwakilan fraksi dan pemerintah.Sebelum persetujuan dibuat, seluruh fraksi pun telah menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir minifraksinya terlebih dahulu.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly yang hadir mewakili Presiden menjelaskan di awal bahwa perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura tentang ekstradisi buronan sendiri telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Januari lalu di Bintan, Kepulauan Riau.\"Pemerintah RI perlu menindaklanjutinya pengesahan perjanjian dengan undang-undang,\" katanya.Yasonna mengatakan bahwa perjanjian tentang ekstradisi buronan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura menjadi penting lantaran Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan dari Indonesia lantaran letaknya yang berbatasan langsung dengan teritori Indonesia.\"Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura,\" ujarnya.Menkumham menjelaskan bahwa perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.Ia menerangkan pula bahwa dalam RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan tersebut mengatur ekstradisi terhadap buronan, tersangka dan terdakwa dalam proses pengadilan, maupun yang telah melaksanakan hukuman suatu tindak pidana.Sebelumnya, Senin (7/11), Komisi III DPR RI menunda rapat kerja (raker) dengan Kemenkumham dan Kemlu terkait dengan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan karena tidak dihadiri langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan penjelasan.(ida/ANTARA)
Kemunculan Anies adalah Fenomena Kegagalan Partai Melakukan Kaderisasi
Jakarta, FNN - Anies Baswedan adalah fenomena politik yang selalu menarik untuk disoroti oleh siapa pun. Meski dicalonkan sebagai capres oleh Nasdem, tetapi Anies bukan datang dari tradisi partai politik karena beliau seorang akademisi. Ini yang menjadi hal menarik untuk didiskusikan terkait dengan pertanyaan mengapa banyak sekali partai politik yang gagal melakukan kaderisasi internal hingga kemudian dia harus melirik orang-orang di luar struktur partai. Untuk membahas hal ini, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mendiskusikannya bersama Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (03/12/22). Fenomena politik seperti ini tidak hanya terjadi pada Anies Baswedan, tapi juga pada fenomena Ridwan Kamil di Jawa Barat. Bahkan, pada kasus yang lebih menarik, Nasdem juga sebelumnya memunculkan nama Ganjar Pranowo dan Andhika Perkasa. Kalau Andika mungkin sama posisinya dengan Anies (tidak berparta), tapi kalau Ganjar Pranowo dimunculkan oleh partai lain, agak mengherankan. Begitu juga dengan PSI yang lebih mencalonkan Ganjar. “Fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai-partai nggak punya kader atau gagal melakukan kaderisasi. Anies jelas dia bukan datang dari tradisi partai politi, dia akademisi. Lalu karena kemampuan teknologinya diundang masuk kabinet. Lalu, karena di dalam kabinet ternyata muncul semacam kefiguran atau ketokohan, maka Anies berubah menjadi manusia politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, semula Anies hanya manusia akademis yang menganggap bahwa politik itu adalah wilayah untuk mengeksplisitkan metodologi di dalam kampus, yaitu konsep-konsep, narasi, teori. Tetapi, kemudian dalam satu peritiwa politik di mana tidak ada kader maka Anies dilirik. “Jadi, sebetulnya partai-partai ini ditawan oleh ketiadaan kader dan itu menyebabkan kadernya harus di-outsource. Itu buruknya. Demokrasi kita tumbuh, tapi tidak ada kader partai politik,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, partai politik sekadar membengkak, bukan bertumbuh. Jadi, kalau kita bayangkan bahwa rekrutmen calon pemimpin itu datang dari partai politik seperti yang seharusnya secara konvensional begitu caranya, ternyata tidak berhasil. Jadi semua hal berhenti karena soal kaderisasi. Dan yang kita sebut kader sekarang adalah mereka yang membawa uang. Mereka tidak paham idiologi partai. Akibat lebih jauh adalah bahwa seorang yang tadinya dianggap kader dia bisa keluar dari partai itu sesukanya saja. Padahal, kader itu artinya bertahan di dalam cuaca paling buruk dari partainya. Akhirnya, kata Rocky, partai harus mengambil tokoh dari luar. Terpaksa Anies harus kehilangan semacam kemewahan dia sebagai akademisi, karena harus deal dengan transaksi politik di Nasdem dalam hal ini. Jadi mental Anies juga berubah, dari mental seorang pedagog dan sekarang mulai kemasukan juga sedikit demagok. Sebab menjadi partai itu isinya para demagog saja. Itulah pelajaran dari demokrasi kita yang sebetulnya kita tuntun dari awal reformasi supaya ada generasi di partai tidak terjadi. “Jadi, sekali lagi, bagian buruk dari pemerintahan Pak Jokowi adalah Pak Jokowi tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan politik melalui sistem kepartaian,” tegas Rocky. Namun, hal itu juga menjadi pengalaman pribadi Pak Jokowi dan bahkan diulang lagi dalam kasus Gibran. Pak Jokowi dan Gibran bukan kader PDIP dan akhirnya dipaksakan menjadi calon Walikota Solo, menyingkirkan kader-kader yang lebih dahulu berjuang bersama partai itu. Menurut Rocky, itu buruknya kalau feodalisme ada di dalam politik kita. Mungkin Gibran lebih cocok menjadi pengusaha daripada menjadi Walikota Solo. Itu artinya, institusionalisasi atau pelembagaan politik tidak berlangsung. Jadi, etik bahwa seseorang pernah jadi ketua partai atau anggota partai, tiba-tiba lenyap. Padahal, politik adalah pengetahuan tentang keadaan real masyarakat dan dialami sendiri, bukan sekadar diceritakan atau dibuat-buatkan ceritanya. Selain Gibran, dari keluarga Pak Jokowi juga ada Boby Nasution yang saat ini menjadi Walikota Medan. Boby juga tiba-tiba saja dicalonkan oleh PDIP untuk menjadi calon walikota dan itu pasti menyingkirkan kader-kader partai yang sudah ada sebelumnya. Menurut Hersu ini memang praktik yang tidak sehat. Pendapat Hersu diiyakan oleh Rocky, “Ya, yang tidak sehat ini kayak lompat aja di situ tiba-tiba jadi seseorang. Juga demikian, dalam partai sendiri pun begitu. Ada tokoh, tapi karena kurang dekat dengan ketua umum, lalu nomor urutnya disingkirkan. Kan banyak kasus seperti itu.” Jadi, begitu sebetulnya, ketidakjujuran di dalam partai dan antar-partai. (ida)
Maskot dan "Jingle" Pemilu 2024 Diluncurkan oleh KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan maskot Pemilu 2024 \"Sura dan Sulu\" serta jingle Pemilu 2024 bertajuk \"Memilih untuk Indonesia\" yang dibawakan oleh grup musik Cokelat.\"Hari ini, Jumat, 2 Desember 2022, KPU telah melakukan serangkaian penilaian lomba untuk jingle dan maskot Pemilu 2024,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat.Peluncuran maskot dan jingle tersebut ditandai secara simbolis dengan menekan tombol berwarna merah oleh Hasyim dan anggota lain KPU, yakni Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan August Mellaz.Sebelumnya, pemilihan maskot tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Desain Maskot Pemilu 2024 pada 22 Agustus-22 Oktober 2022. Dalam durasi waktu dua bulan tersebut, sebanyak 540 orang mengirimkan desain ke KPU dengan total 681 desain maskot.Dari 681 desain maskot itu, karya mahasiswi bernama Stephanie (19), dari program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pradita Tangerang, memenangkan lomba tersebut.\"Dari hasil penilaian dengan beberapa kriteria, akhirnya diputuskan ada satu orang pemenang terbaik yaitu maskot dengan nama \"Sura\" (singkatan dari) Suara Rakyat dan \"Sulu\" (singkatan dari) Suara Pemilu, karya dari Stephanie,\" kata August Mellaz dalam jumpa pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (25/11).Maskot Pemilu 2024 \"Sura\" dan \"Sulu\" digambarkan dengan sosok menyerupai dua burung jalak bali. Sura adalah burung jalak jantan mewakili pemilih laki-laki dan Sulu merupakan burung jalak betina mewakili pemilih perempuan.\"Sura\" dan \"Sulu\" juga digambarkan sebagai sejumlah simbol pemilu, seperti logo KPU yang digambarkan di atas baju putih yang dikenakan Sura dan Sulu, serta paku sebagai alat mencoblos yang digenggam kedua burung tersebut.\"Maskot ini yang paling penting simbol surat suara dan alat coblos,\" ujar Hasyim.Peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 dilakukan di tengah konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, yang diikuti 6.341 peserta dari KPU pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.(sof/ANTARA)
Jokowi Tersesat di Fatamorgana Lautan Massa Gelora Bung Karno
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat mungkinn masih mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Gelora Bung Karno (GBK) dalam acara Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 November 2022, lalu. Fenomena pertemuan antara Presiden Jokowi dan para relawannya tersebut juga dampak-dampaknya, masih menjadi trending topic di media sosial. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan memahami apa sesungguhnya yang terjadi GBK, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (02/12/22). Kalau kita mundur ke belakang, beberapa hari sebelum acara Nusantara Bersatu berlangsung, di media sosial sudah beredar flyer relawan Pak Jokowi untuk bergabung dalam sebuah acara yang diberi nama Gerakan Nusantara Bersatu. Ada dua flyer yang beredar yang diberi judul Presiden Memanggil. Kita tentu bertanya-tanya, untuk apa Jokowi mengumpulkan massa relawannya menjelang akhir massa jabatannya. Apalagi dalam acara tersebut Pak Jokowi berpidato layaknya kampanye. Mestinya, sebagai presiden yang hampir habis masa jabatannya, dia tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti kampanye. Mestinya Pak Jokowi fokus saja pada janji-janji kampanyenya dulu, yang sampai saat ini belum dipenuhi. Apalagi ditambah dengan dampak pandemi. Jadi pekerjaan rumah Pak Jokowi masih sangat besar sehingga mestinya tidak ada waktu lagi untuk memikirkan kampanye. “Tetapi, alih-alih fokus menunaikan janjinya selama dua periode ini, Pak Jokowi terkesan masih berkampanye dan kelihatan sekali bahwa beliau sedang berjuang, atau setidaknya memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya,” ujar Hersu. Soal inilah yang mengundang keributan yang tidak perlu, bahkan muncul pro- kontra-, termasuk dengan partai-partai pendukungnya sendiri, yang menolak upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang paling terasa adalah ketegangann yang muncul antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang notabene figur yang membesarkan Jokowi. Jokowi pun mengakui bahwa Ibu Megawati seperti ibunya sendiri. Kembali pada peristiwa yang terjadi di GBK, banyak pengamat yang awalnya menduga bahwa gerakan massa di GBK itu merupakan proses penggalangan massa untuk menghidupkan kembali upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Seperti diketahui bahwa beberapa acara sebelumnya, terutama Munas Hipmi di Solo, juga mengisyaratkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatnnya. “Jadi, tidak berlebihan kalau banyak yang berkesimpulan bahwa pengumpulan massa di GBK adalah bagian dari orkestrasi besar dari show of force bahwa rakyat menghendaki Jokowi untuk kembali memperpanjan masa jabatannya.” Kesimpulan itu dipertegas dengan banyaknya spanduk dan poster yang dibawa peserta yel-yel peserta di GBK yang meneriakkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Masalahnya, bagaimana caranya? Bila melalui proses amandemen politik di MPR, pintunya sudah tertutup, bahkan PDIP sekalipun, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh ‘penumpang gelap’. Apa benar tujuan pengumpulan massa di GBK adalah memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi? Hersu mengatakan bahwa sepertinya saat ini kita mendapat titik terang jawabannya bahwa tujuan pengumpulan massa di GBK bukan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu sasaran jangka panjang. Ada sasaran jangka pendek yang ingin dicapai oleh para inisiator gerakan Nusantara Bersatu, yaitu untuk menghibur Pak Jokowi yang sedang gundah gulana karena sudah merasa ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya, juga parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang paling mencolok adalah Nasdem, yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan penolakan PDIP terhadap gagasan memperpanjang masa jabatan. Padahal, Anies Baswedan adalah tokoh yang sudah lama diawasi Jokowi agar jangan sampai masuk bursa pencapresan. Dugaan bahwa pengumpulan massa di GBK bukan dengan tujuan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi terlihat dari aktor maupun penyelenggara yang hadir dalam acara tersebut. Ketua panitianya adalah Aminuddin Ma’aruf dan Ketua Steering Comittee Arsjad Rasjid (Ketua Kadin). Sedangkan aktor utama perpanjangan masa jabatan adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Bahlil Lahadalia. Mereka tidak tampak dalam acara tersebut. Pentolan relawan Jokowi seperti ketua Projo pun tidak hadir. Pendiri relawan buruh sahabat Jokowi juga tidak hadir. Sedangkan para buzzer hadir, ini terliat dari cuitan mereka di twitter. Belakangan, kita juga dihebaohkan oleh relawan yang hadir, yaitu dalam video kontroversialnya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan di GBK dilakukann oleh faksi yang berbeda dengan orang yang selama ini berjuang memperpanjang masa jabatan. Meski demikian, tidak berarti bahwa mereka yang hadir di GBK tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. (ida)
KPU Mengapresiasi Dukungan Pemerintah terhadap Pemilu Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu.Menurut Hasyim, dukungan tersebut dapat dilihat dari kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta, Jumat. \"Dapat kami katakan kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,\" ujar dia saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional tersebut. Selanjutnya, Hasyim juga menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga besar KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota atas kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi nasional itu. Ia menyampaikan kehadiran Jokowi itu merupakan kehadiran pertama kalinya presiden di acara yang diselenggarakan oleh KPU.\"Kami ucapkan terima kasih atas nama KPU, jajaran KPU, keluarga besar KPU kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo karena selama ini sepanjang KPU (ada) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berkarakter nasional tetap dan mandiri, baru kali ini Presiden hadir di tengah-tengah acara KPU,\" ujarnya.Selanjutnya, Hasyim menyampaikan bahwa kegiatan Konsolidasi Nasional KPU dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024 itu mengangkat tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\".\"Mengapa topik ini kami angkat? Karena, kami menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat kepada KPU sebagai lembaga layanan,\" lanjut dia.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilu, baik partai politik, peserta perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Hasyim lalu berharap Presiden Jokowi yang hadir dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.(ida/ANTARA)
Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Dilakukan Komisi I DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan melakukan verifikasi administrasi terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada Jumat. \"Pagi ini kita mulai dengan terima verifikasi berkas, mungkin sekitar jam 10.00 (WIB) akan hadir dari Mabesal (Markas Besar TNI AL) ataupun stafnya Pak Yudo, itu akan menyerahkan (berkas) dulu, belum Pak Yudo-nya,\" kata Dave di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setelah berkas administrasi dinyatakan sesuai, kata Dave, maka Yudo dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini yang rencananya akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. \"Bila sesuai baru kita laksanakan fit and proper test. Jadi memang judul rapat RDPU akan tetapi sifatnya itu fit and proper test Panglima TNI, diperkirakan selesai jam empat sore,\" ujarnya. Setelah pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI, ia menyebut proses pendalaman akan berupa tanya jawab dengan pertanyaan yang akan diajukan dari masing-masing fraksi di Komisi I DPR kepada Yudo. \"Bila ingin pendalaman dari masing-masing anggota pasti dipersilahkan,\" katanya pula. Ia mengatakan pada saat pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI kemungkinan akan dilakukan secara terbuka, sedangkan ketika pendalaman lebih lanjut dilakukan oleh komisinya kemungkinan akan dilakukan secara tertutup. \"Karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa kita buka secara langsung,\" ucapnya. Setelah verifikasi administrasi dan fit and proper test, Dave menyebut perwakilan Komisi I DPR akan langsung melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman Yudo. \"Jam empat (sore) selesai, lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual langsung ke kediaman beliau. Langsung hari ini juga kita sistem ngebut,\" katanya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ia pun menyebut Yudo akan datang sendiri untuk mengikuti jalannya fit and proper test. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan melangsungkan fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Jumat (2/12). \"Sesuai keputusan Bamus (Badan Musyawarah DPR), besok (Jumat) Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI,\" katanya. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).(ida/ANTARA)
Sebanyak 6.341 Anggota Menghadiri Konsolnas KPU untuk Mengoptimalkan Layanan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan sebanyak 6.341 anggota dan kesekjenan KPU, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU di Ancol, Jakarta, 1-3 Desember 2022.\"Peserta yang hadir dalam konsolnas atau konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 orang terdiri atas para anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Indonesia,\" ujar Hasyim saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional KPU hari kedua di Ancol, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan melalui tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\", penyelenggaraan konsolidasi nasional tersebut salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan peran KPU sebagai lembaga layanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).Lebih lanjut, Hasyim mengatakan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi amanat oleh negara untuk menjadi lembaga layanan.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu kedua, peserta pemilu, baik partai politik, peserta pemilu perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan hingga saat ini, KPU telah menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu 2024. Di antaranya, verifikasi partai politik.Selanjutnya, mereka akan mempersiapkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD kabupaten/kota, dan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan tingkat kecamatan.\"Selain itu, kami juga melakukan persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih dan nanti pada tanggal 16 Desember mulai dilakukan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,\" ujar Hasyim.Dengan demikian, lanjut dia, demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hasyim berharap Presiden RI Joko Widodo yang hadir pula dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.Selain Presiden Jokowi dan Hasyim, acara konsolidasi nasional KPU itu dihadiri pula oleh sejumlah pihak. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.(ida/ANTARA)
Ubedillah Badrun: Pernyataan Benny dalam Nusantara Bersatu Wujud Persekongkolan Merawat Pertempuran
Jakarta, FNN -- Gerakan Nusantara Bersatu disambut sentimen negatif di media sosial maupun di dunia nyata. Diketahui, sebelumnya, silaturahmi relawan Gerakan Nusantara Bersatu yang dihadiri ribuan orang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11). Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa pertemuan para relawan Jokowi di GBK yang bertajuk Nusantara Bersatu itu hakikatnya telah terbongkar bahwa itu semua hanya panggung depan kepalsuan, mirip-mirip panggung sandiwara. Sebab, kata Ubed, di belakang panggung ternyata bukan Nusantara Bersatu tetapi persekongkolan yang gemar merawat pertempuran, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. \"Itu terlihat dari narasi Benny Ramdani yang disampaikan kepada Presiden Jokowi di belakang panggung yang tidak didasari dengan data yang benar, tidak mampu membedakan antara kritik dan penghinaan lalu ia menyimpulkan kelompok kritis ini sebagai lawan yang harus ditempuri atau direpresi dengan ancaman pidana,\" papar Ubed kepada FNN, Jumat (2/12). Narasi Benny Ramdani lanjut Ubed juga menunjukkan bahwa ternyata ia mendapatkan posisi sebagai kepala BP2MI karena ia telah bekerja sebagai relawan yang senang memproduksi narasi provokatif. \"Narasi semacam itu sesungguhnya tidak patut diucapkan oleh seorang kepala Badan Negara yang digaji oleh pajak rakyat. Narasi yang tidak ada urusanya dengan fungsinya di BP2MI. Itu tindakan narasi yang tidak wajar, juga tidak etis yang disampaikan kepada Presiden dan bertentangan dengan moral kebangsaan kita,\" paparnya. Menurut Ubed, fenomena Benny Ramdani dan sejenisnya ini sebenarnya secara substantif bukanlah relawan karena relawan itu mestinya bersifat voluntarisme atau kesukarelawanan, tanpa pamrih. Tetapi semua yang mengaku relawan Jokowi itu terlihat pamrih minta jabatan dan parahnya Jokowi mengakomodir para relawan itu menjadi pejabat atau komisaris di BUMN yang jumlahnya fantastis. \"Jadi mereka sesungguhnya para pemburu rente kursi jabatan berkedok relawan. Kalau relawan seharusnya konsisten dengan spirit voluntarisme, berjuang tanpa pamrih membela gagasan,\" tegasnya. Sementara tentang mereka yang mengaku relawan itu yang memproduksi diksi-diksi pertempuran dan ancaman, Ubed teringat dalam sejarah reformasi 1998 ada PAM Swakarsa era akhir kekuasaan Soeharto dan sesudahnya. \"Semacam milisi sipil pembela kekuasaan yang dipelihara oleh penguasa yang bertugas mengancam, menghalau kelompok kritis, menghalau demonstran bahkan siap dengan alat-alat kekerasan. Kira-kira model relawan yang suka memproduksi ancaman itu mirip-mirip seperti itu. Secara kebangsaan itu berbahaya, berpotensi memicu bentrok antar warga negara, dan itu kemunduran dan mengingatkan luka bagi pejuang reformasi 1998. Itu kemunduran demokrasi,\" pungkasnya. (sws)
POPULER
