POLITIK
Laksamana Yudo Ditetapkan Menjadi Panglima TNI dan Disahkan dalam Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa mensahkan Laksamana Yudo Margono yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai Panglima TNI.\"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI apakah dapat disetujui?\" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR RI.Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR sebelumnya telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 2 Desember untuk mendengarkan visi-misi Laksamana Yudo.\"Dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut,\" ujarnya saat menyampaikan laporan di awal.Meutya menyebut setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi maupun anggota Komisi I DPR, pihaknya menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. \"Serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional,\" ucapnya.Kemudian, lanjut dia, Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI.Dalam rapat paripurna tersebut, Laksamana TNI Yudo Margono hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Yudo dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember.Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal).(ida/ANTARA)
Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri Terkait Penyataan di Rakornas Keuda
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu. \"Menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik harusnya memberikan teladan bagi masyarakat,\" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022). Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni. Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. “Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar. Suhajar menyampaikan seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu kata dia penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi, lanjut Suhajar di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik. “Semoga semuanya, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan semua lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar. Lebih lanjut Suhajar mengatakan terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya. “Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Suhajar. Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.(ida/ANTARA)
Ketum PARMUSI ingatkan Presiden: Partai UMMAT Aset Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum PARMUSI Usamah Hisyam telah mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Partai UMMAT merupakan aset bangsa. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof. DR. Amien Rais bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya Partai baru dalam verifikasi fatwa peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Usamah setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12/2022) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial Selasa pagi. Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan: “pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat, bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media menstrim yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di Single Out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami partai UMMAT mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di audit secara independent dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi fatwa di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat”. Menurut Usamah, bila partai politik baru lainnya diloloskan, maka sudah sewajarnya Partai Ummat yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Karena sepengetahuannya Partai Ummat dikelola secara professional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini. “Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah,” tegas Usamah setibanya dari Solo selasa siang di Jakarta usai menghadiri resepsi pernikahan putra Presdien Jokowi, Kaesang dan Erina Ahad malam (11/12/2022). Usamah menambahkan perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Ummat patut dihargai dan diberi acungan jempol. Karena bagaimanapun juga dengan mendirikan Partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri, oleh sebab itu keberadaan partai ini tak perlu di khawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. “KPU harus benar-benar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran Istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi,” kata Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Jokowi menjelang Pilpres 2019 lalu. Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini karena bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024. “Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai UMMAT akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang Fairness,” tandas Usamah. “Kalau saja partai Ummat justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz, jadi gak usah risau,” ujar Usamah. (mth/*)
Ambisi Terus Berkuasa, Jokowi Bisa Berakhir Seperti Soeharto
Jakarta, FNN - Dunia politik makin seru berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh ketua MPR. Di media sosial muncul poster-poster tentang yang disebut “penjahat konstitusi Indonesia”. Bahkan, ada yang bilang begal konstitusi dan sebagainya. Beberapa nama masuk dalam hal yang dimaksudkan, termasuk Ketua MPR,Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, Ketua Umum Partai yang di kabinet, karena dianggap berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan atau jadwal ulang Pemilu. Yang menarik, kelihatannya PDIP masih dalam posisi yang yang cukup kritis dan melalui Masinton menyatakan agar Pak Jokowi hati-hati karena bisa berakhir seperti Pak Harto. Pembahasan lebih jauh mengenai hal ini ditayangkan dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (13/12/22), bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa emosi publik atau kemarahan publik mulai terarah pada keangkuhan Pak Jokowi. Dan orang akhirnya melupakan seluruh pagelaran pesta perkawinan yang adalah pesta budaya macam-macam. “Pada akhirnya, orang hitung termasuk pesta itu juga dimaksudkan untuk mengumpulkan konstituen. Kira-kira begitu. Dan pada akhirnya, pada satu masalah inti kita, Presiden Jokowi berambisi untuk terus berkuasa. Jadi, itu saja base line dari politik kita,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam keadaan itu, yang paling terganggu adalah capres capres, termasuk mungkin Pak Prabowo. Mungkin Prabowo sudah kesal juga, tapi belum bisa bicara karena ada di dalam kabinet. Ibu Mega pasti tahu bahwa itu untuk menghalangi PDIP supaya tunduk nanti pada negosiasi. Jadi, kira-kira kalau kita dengar keterangan dari itu Masinton, itu pasti keterangan dari Ibu Mega. Masalahnya, Ibu Mega juga kirim-kirim sinyal untuk yang nego kecil-kecilan, tambah Rocky. Harusnya, kalau memang menganggap bahwa tiga periode itu buruk, lakukan sesuatu untuk betul-betul membatalkan ide itu. PDIP, misalnya, bisa bilang bahwa merka akan workout atau membubarkan fraksinya di DPR. “Jadi, mesti ada satu siasat yang betul-betul menunjukkan bahwa PDIP itu betul-betul tegak lurus dengan konstitusi, bukan tegak samping,” tegas Rocky. Ini menarik karena kita berharap kepada partai politik bahwa sebenarnya moral hazardnya luar biasa. Partai-partai politik itu kemungkinan dijanjikan hal-hal tertentu jika terjadi perpanjangan yang intinya semua mendapat jatah. “Saya kira sudah dapat jatah itu kan? Karena nggak ada yang kritis. Artinya, memang negonya sudah selesai di tingkat partai, tinggal dinaikkan ke tingkat regulasi. Itu yang terjadi. Dari mana uangnya? Ya pasti dari oligarki, enggak ada uang-uang dari negara buat itu,” tuding Rocky. Menurut Rocky, jadi dengan mudah kita melakukan analisis politik bahwa ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu. “Tetapi, intinya adalah tidak ada calon dari Pak Jokowi yang mampu untuk menandingi Anies,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, menunda justru membuat mereka mungkin mampu untuk menambahkan jadwal kampanye dan sebagainya dalam 2 tahun ke depan. Demikian juga anggota DPR-nya bisa langsung mendapat gaji tanpa Pemilu. “Jadi, pragmatisme itu sudah ada di dalam otak busuk dari partai politik kita,” ungkap Rocky. “Jadi, selama Anies bergerak di daerah, selama itu juga ide menghalangi Anies adalah dengan menunda Pemilu, supaya Anies tidak bisa ikut pemilu,” ujar Rocky. Ini beban pada Anies sekaligus tantangan pada Anies. Jadi, mau isu apapun, itu karena Anies jadi calon presiden. Kembali pada pernyataan Masinton, kita perlu belajar dari sejarah karena sejarah selalu berulang dan Anies pasti juga menganggap itu akan terjadi. Oleh karena itu, dia mesti bersiap jadi pemimpin non-elektoral yang memungkinkan grup Ciganjur dibentuk lagi, di mana sama-sama datang ke istana dan meminta Presiden Soeharto untuk mundur. “Sekarang juga bisa terjadi, Presiden Jokowi bisa ditekan dengan cara yang sama oleh masyarakat sipil, dan beban Pak Jokowi justru lebih ringan untuk dijungkirkan daripada Pak Harto,” ujar Rocky.(sof)
Sebut Sebagai Iblis dan Setan, Stafsus Menkeu Tuntut Bupati Meranti Minta Maaf
Jakarta, FNN - “Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstreme. Miskin terbanyak itu di Riau, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan. Bagaimana cara penghitungannya yang pas?” Demikian pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil, dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pernyataan keras dari Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil, tersebut berbuntut panjang. Staf khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo, mendesak agar Muhammad Adil segera memberi klarifikasi dan minta maaf karena menyatakan atau menyebut Departemen Keuangan berisi iblis dan setan. Tuntutan Prastowo itu diunggah melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya. Dia menyebut Muhammad Adil telah bertindak tidak adil, ngawur, dan menyesatkan. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (13/12/22) membahas hal tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam akun twitternya, Prastowo mengatakan, “Saya, Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang, telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM, dalam membagi data bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar, agar merasakan kemajuan dan kemakmuran. Kementerian keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini, transfer ke daerah Dana Desa sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti, atau empat kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Terima kasih.” Sebelumnya, Bupati Muhammad Adil dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah marah kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, yang berlangsung di Pekanbaru, Kamis, 8 Desember 2022. Kepada Luky Al Firman, Muhammad Adil mempersoalkan dana bagi hasil atau DBH minyak yang ditambang di Pulau Meranti. Pernyataan Muhammad Adil yang keras dalam rapat tersebut viral dan menimbulkan reaksi yang beragam dari publik. Hal itu tercermin dari reaksi para netizen yang pada umumnya mendukung pernyataan Adil, apalagi masyarakat Riau. Mereka menilai selama ini pemerintah pusat telah berlaku tidak adil, mengeruk hasil sumber daya alam dari daerah, tetapi tidak dikembalikan secara proporsional ke daerah-daerah penghasil minyak, seperti Meranti, misalnya. Bahkan, ironisnya, Meranti masuk dalam kategori kabupaten termiskin. Ibaratnya seperti ayam yang mati di lumbung padi. Daerah penghasil minyak, tapi malah rakyatnya miskin. Muhammad Adil dikenal sebagai figur yang pemberani, sekaligus kontroversial. Dia berani melawan atasannya, Gubernur Riau, ketika dinilai itu tidak benar. Adil pernah menolak kedatangan Gubernur Riau, Samsuar, datang ke Meranti pada 10 Oktober 2022, untuk menyalurkan bantuan keuangan khusus di dua kecamatan di Meranti. Namun kunjungan Gubernur Riau tersebut dibatalkan karena konon itu ditolak oleh Muhammad Adil. Sebulan kemudian, Adil kembali mengundang keriuhan. Dia membuat Mendagri Tito Karnavian kesal karena tidak hadir dalam rapat koordinasi Gubernur/Bupati dan walikota, serta Lurah dan Camat se-Provinsi Riau, yang langsung dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian, 8 November 2022. Dia juga tidak mengirim utusannya. Tito Karnavian kelihatan sangat marah dengan ketidakadiran dari Muhammad Adil. Belakangan, terungkap bahwa Adil tidak hadir karena dia menolak untuk hadir dalam setiap agenda acara Gubernur Riau alias boikot, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti, khususnya dalam pembagian anggaran. Muhammad adil disebut-sebut tengah berancang-ancang akan maju pada Pilgub Riau tahun 2024. Apakah sikapnya yang kontroversial ini merupakan bagian dari strategi branding dia untuk maju pada Pilgub 2024? Atau memang seperti itu karakter Adil yang bisa berkata dengan sangat keras. Dia tidak peduli meskipun berhadapan dengan para pejabat dari pusat. Selama dia merasa ada ketidakadilan maka dia suarakan. (ida)
Partai Ummat Tak Lolos Pemilu 2024, Amien Rais Desak Jajaran KPU Pusat Diperiksa
Jakarta, FNN - Partai Ummat tak lolos pemilu 2024, M. Amien Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat menyatakan sikap agar seluruh jajaran (Komisi Pemilihan Umum) KPU Pusat diperiksa. Dalam video berdurasi berkisar tiga menit, Amien Rais menyampaikan bahwa Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Muhammad Amien Rais, mengatakan partai besutannya tidak akan bisa ikut Pemilu 2024. Amien mengatakan, dirinya mendapat informasi KPU tidak akan meloloskan Partai Ummat. Hal itu dinilai penuh kejanggalan dan tidak masuk akal. \"Video ini kami buat setalah mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal,\" jelas Amien dalam video pernyataan sikap dalam akun resmi Instagramnya. Amien berpendapat bahwa adanya dugaan manipulasi KPU dalam meloloskan partai-partai tertentu oleh kekuatan besar. \"Dan satu-satunya yang partai yang disingkirkan Partai Ummat sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2024,\" tutur dia. Melalui video tersebut, Amien Rais menyampaikan tiga tuntutan terhadap KPU, berikut: 1. Menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen; 2. Menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik; 3. Menuntut DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah. Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. \"Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu 2024,\" ujar Amien. Adapun video tersebut dibuat menjelang konferensi pers yang akan digelar oleh Partai Ummat di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta, Selasa (13/12/2022) pukul 13.00 WIB. (rac).
Semua Pihak Diminta untuk Tidak Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta seluruh pihak untuk tidak berpolitik politik praktis di tempat ibadah. \"Bawaslu mengimbau seluruh pihak, ini masa belum ada penetapan peserta pemilu sehingga diminta menghindari politik praktis di tempat ibadah,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Senin. Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktifitas politik praktis yang mengarah pada dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah. \"Kalau untuk pemilu akan hadir pada 2024 tidak masalah, tapi ada pernyataan dukungan di tempat ibadah, apa pun tempat ibadahnya maka kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak menahan diri,\" kata dia.Karena, menurut Bagja, hal itu akan mengganggu proses ke depan dan mengganggu situasi kondusif proses pemilihan umum yang digelar. \"Imbauan ini disampaikan meskipun peserta Pemilu 2024 yang akan ditetapkan KPU dan tahapan kampanye pemilu belum dimulai,\" kata dia. Bawaslu mengingatkan bahwa aktivitas kampanye di tempat ibadah dilarang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aktivitas kampanye di tempat ibadah menurut UU Pemilu dapat dijerat sanksi pidana. Sebelumnya Bawaslu menerima penyampaian laporan oleh pelapor atas nama MT pada 7 Desember 2022 dengan Nomor Penyampaian Laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022. MT melaporkan peristiwa dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden dengan terlapor AB. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh.(sof/ANTARA)
Kuliah Maulid Rocky Gerung: Rasulullah Mengedepankan Etikabilitas Dalam Mencari Pemimpin
Jakarta, FNN - Rocky Gerung memilih memberikan ceramah publik daripada menghadiri undangan pernikahan Kaesang-Erina Gudono. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Rocky Gerung tidak bisa menghadiri undangan Presiden Joko Widodo karena dia harus menghadiri undangan warga Kembang Tanjong, Aceh, untuk memberikan ceramah publik dalam acara khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad. “Kalau saya memang enggak hadir karena ada acara Maulidan, dan saya mesti kasih ceramah publik. Itu menarik karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi,” kata Rocky Gerung. Kanal Youtube Rocky Gerung edisi Senin (12/12/2022) yang biasa dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, kali ini memuat ceramah publik tersebut. Berikut adalah isi ceramahnya. “Ini satu penghargaan luar biasa, dipasangkan sesuatu (peci) yang akan saya ingat terus bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas Kembang Tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi, saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi, saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah plaktat Madinah, yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi, sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik, dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari pada abad ke-6 tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan herminolitik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial, yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revolution, sebagai Wahyu. Tidak ada interpretasi setelah itu, satu tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan tidak ada interpretasi lain. Jadi, orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap, seluruh bayangan manusia tentang kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, maupun kehidupan bernegara. Jadi, saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang menjadi acuan ketika dunia mengalami fatamorgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan Saya belajar filsafat Islam cukup lama 5-6 tahun, dan sekarang masih baca. Tetapi, yang unik pada kita adalah kalau kita merefleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan, leadership dari Nabi Muhammad. Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model bagi sepertiga umat manusia, banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, berarti ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan, yang implementasinya masih macam-macam. Jadi, saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dan yang pertama, yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi, adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Artinya, menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tapi, negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian, yang diajarkan di dalam kitab suci Alquran. Saya membaca banyak versus itu. Kita sekarang ada di dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin, kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Tadi di meja itu, saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh, tapi saya mengerti bahasa tubuh dari enam orang yang sedang bicara di depan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya: jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang: tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Tadi ada kopi sotek (sok tahu tapi ekonomi kurang), nggak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok (sok tahu tapi otak kurang). Ada pemimpin yang sok tahu, tapi otak kurang. Akibatnya, kita berhutang, akibatnya lingkungan rusak, akibatnya keakraban sosial berhenti, itu karena ada seseorang yang punya modal sotok. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu, kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahnya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi, justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi, dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan. Orang frustrasi di mana-mana. Bupati Meranti ngamuk menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi kekayaannya, tidak dikembalikan pada Meranti. Dan dia bahkan menantang kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi, Bupati Paser Utara, tempat ibukota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas baru. Sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibukota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para Bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada kerusakan lingkungan. Di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal, doktrin Islam adalah pelihara, hormati, semua makhluk. Jadi, IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah-olah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar-makhluk, penghormatan antar-makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etis. Saya pernah membaca kuliah atau khotbah terakhir Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari ini orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih, kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia ke-2. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad, dalam perspektif itu, bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa, orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khotbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu, kepada para pemimpin, untuk pergi kembali pada moral call. Jadi, hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan dan orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan, ketika masyarakat Arab mengalami penzaliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca baca baca. Itu isi pertama, dalil pertama dari Qur\'an. Baca baca baca, belajar belajar belajar, pikir-pikir-pikir, Iqro Iqro Iqro, bukan kerja kerja kerja. Jadi, kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian-bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris dan dimensi exoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kekhusukan individual. Khusuk dia mengalami gejala esoteris. Fenomena esoteris berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta, bagian yang rahasia dari manusia, yang kita sebut iman. Tapi ada bagian yang exoteris itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi, nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung, non-muslim, bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris dan ada bagian exoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor, di Jombang, juga dikritik. Padahal, saya bicara tentang keadilan sosial. “Tapi Anda kasih kritik kepada Pak Jokowi.” Ya, jelas Pak Jokowi tidak memberikan keadilan sosial. Apa yang salah. Suatu waktu saya berceramah di Ngruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang, ketika itu Ustad Abu Bakar Baasir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5000 orang dengerin uraian saya, pakai televisi di luar. Lalu polisi datang, “Pak Rocky hati-hati, ini sarang teroris,” katanya. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. “Iya, tapi ini sarang teroris,” diulang-ulang. Saya bilah saya tahu kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel. Logikanya begitu. Di mana ada teroris, pasti ada intelijen di situ. Ini kampung teroris, pasti ini kampung intel. Kan dengan mudah kita tahu. Kalau seseorang bisa mengatakan ini seorang teroris, artinya di situ juga ada aktivitas intelijen. Entah untuk mengkontai, untuk deradikalisasi, atau untuk memprovokasi. Biasa dalam kehidupan intelijen. Jadi, kita balik pada tema, kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekadar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis, dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, enggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan dan jihad anti-kedunguan itu yang seharusnya.(ida)
Sosialisasi Rutin Netralitas ASN Jelang Pemilu oleh Bawaslu Selayar
Makassar, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan merutinkan kegiatan sosialisasi netralitas ASN jelang agenda Pemilu Serentak 2024.Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Suharno ketika dihubungi dari Makassar, Senin, mengatakan pihaknya fokus memberikan pemahaman terkait prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu ke depan.\"Kita selalu lakukan sosialisasi termasuk mengundang pihak-pihak yang memang dilarang melakukan keberpihakan atau netralitas seperti ASN, TNI dan Polri. Kita berikan pemahaman prosedur jika nanti ada dugaan pelanggan, agar mereka juga mengetahui mekanismenya,\" ujar dia.Selain sosialisasi, Bawaslu Selayar juga ikut mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memantau keterlibatan ASN khususnya pada pelaksanaan pesta demokrasi ke depan.Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Selayar Abdul Kadir, menjelaskan sosialisasi yang dilakukan adalah bentuk pelaksanaan salah satu tugas bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan terkait keterlibatan ASN dan membangun pemahaman yang sama tentang posisi ASN.Adapun tujuan dari sosialisasi ini bagaimana Bawaslu menyampaikan informasi terkait pentingnya pemahaman bagi ASN tentang posisi Netralitas dalam pemilu maupun pilkada.Menurut dia, netralitas ASN merupakan isu yang penting karena merupakan persoalan yang akut dalam setiap konstestasi pemilu maupun pilkada, sehingga Bawaslu mengadakan kegiatan netralitas ASN agar setiap individu menunjukkan ketidakberpihaknya terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu maupun pilkada nantinya.Sebelumnya, pelanggaran kode etik atau netralitas ASN diproses di Bawaslu kab/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kemudian produk hukum yang ditimbulkan diteruskan ke instansi atau pihak yang berwenang salah satunya yaitu Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).Bahkan jika terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu akan dikenakan sanksi pidana pemilu sesuai pasal 494 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.(ida/ANTARA)
Sebanyak 1.930 Personil Dikerahkan Polda Babel untuk Mengamankan Natal dan Tahun Baru
Pangkalpinang, FNN - Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengerahkan 1.930 personil gabungan, guna mengamankan Hari raya Natal dan Tahun Baru 2023 di Negeri Serumpun Sebalai itu.\"Kami akan mengerahkan 1.930 personil dan akan membangun 30 posko pengamanan Natal dan malam tahun baru nanti,\" kata Kapolda Kepulauan Babel Irjen Pol Yan Sultra usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Menumbing 2022 di Pangkalpinang, Senin.Ia mengatakan rakor lintas sektoral Oprasi Lilin Menumbing tahun ini, Polda Kepulauan Babel menerima masukan dan kendala dari masing-masing instansi dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru 2023.\"Alhamdulillah, semua instansi terkait sudah siap mengantisipasi untuk operasi lilin menumbing tahun ini dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar,\" ujarnya.Menurut dia beberapa hal yang harus diantisipasi terutama masalah kondisi cuaca hujan cukup ekstrem dan kemacetan lalu lintas di sejumlah pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.\"Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan hingga Januari 2023 masih tinggi sehingga potensi terjadi bencana seperti banjir cukup tinggi,\" katanya.Oleh karena itu, pihaknya menghimbau personil gabungan yang melakukan pengamanan untuk lebih mengiatkan pengamanannya, agar penanganan korban bencana dapat diatasi dengan cepat.\"Alhamdulillah, Dinas Pekerjaan Umum tadi sudah melaporkan perbaikan seluruh jalan sudah selesai seluruhnya di tahun ini, sehingga dapat memperlancar arus mudik Natal dan Tahun Baru ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
