POLITIK
Maskot dan "Jingle" Pemilu 2024 Diluncurkan oleh KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan maskot Pemilu 2024 \"Sura dan Sulu\" serta jingle Pemilu 2024 bertajuk \"Memilih untuk Indonesia\" yang dibawakan oleh grup musik Cokelat.\"Hari ini, Jumat, 2 Desember 2022, KPU telah melakukan serangkaian penilaian lomba untuk jingle dan maskot Pemilu 2024,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat.Peluncuran maskot dan jingle tersebut ditandai secara simbolis dengan menekan tombol berwarna merah oleh Hasyim dan anggota lain KPU, yakni Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan August Mellaz.Sebelumnya, pemilihan maskot tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Desain Maskot Pemilu 2024 pada 22 Agustus-22 Oktober 2022. Dalam durasi waktu dua bulan tersebut, sebanyak 540 orang mengirimkan desain ke KPU dengan total 681 desain maskot.Dari 681 desain maskot itu, karya mahasiswi bernama Stephanie (19), dari program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pradita Tangerang, memenangkan lomba tersebut.\"Dari hasil penilaian dengan beberapa kriteria, akhirnya diputuskan ada satu orang pemenang terbaik yaitu maskot dengan nama \"Sura\" (singkatan dari) Suara Rakyat dan \"Sulu\" (singkatan dari) Suara Pemilu, karya dari Stephanie,\" kata August Mellaz dalam jumpa pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (25/11).Maskot Pemilu 2024 \"Sura\" dan \"Sulu\" digambarkan dengan sosok menyerupai dua burung jalak bali. Sura adalah burung jalak jantan mewakili pemilih laki-laki dan Sulu merupakan burung jalak betina mewakili pemilih perempuan.\"Sura\" dan \"Sulu\" juga digambarkan sebagai sejumlah simbol pemilu, seperti logo KPU yang digambarkan di atas baju putih yang dikenakan Sura dan Sulu, serta paku sebagai alat mencoblos yang digenggam kedua burung tersebut.\"Maskot ini yang paling penting simbol surat suara dan alat coblos,\" ujar Hasyim.Peluncuran maskot dan jingle Pemilu 2024 dilakukan di tengah konsolidasi nasional KPU dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, yang diikuti 6.341 peserta dari KPU pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.(sof/ANTARA)
Jokowi Tersesat di Fatamorgana Lautan Massa Gelora Bung Karno
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat mungkinn masih mencoba memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Gelora Bung Karno (GBK) dalam acara Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 November 2022, lalu. Fenomena pertemuan antara Presiden Jokowi dan para relawannya tersebut juga dampak-dampaknya, masih menjadi trending topic di media sosial. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan memahami apa sesungguhnya yang terjadi GBK, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (02/12/22). Kalau kita mundur ke belakang, beberapa hari sebelum acara Nusantara Bersatu berlangsung, di media sosial sudah beredar flyer relawan Pak Jokowi untuk bergabung dalam sebuah acara yang diberi nama Gerakan Nusantara Bersatu. Ada dua flyer yang beredar yang diberi judul Presiden Memanggil. Kita tentu bertanya-tanya, untuk apa Jokowi mengumpulkan massa relawannya menjelang akhir massa jabatannya. Apalagi dalam acara tersebut Pak Jokowi berpidato layaknya kampanye. Mestinya, sebagai presiden yang hampir habis masa jabatannya, dia tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti kampanye. Mestinya Pak Jokowi fokus saja pada janji-janji kampanyenya dulu, yang sampai saat ini belum dipenuhi. Apalagi ditambah dengan dampak pandemi. Jadi pekerjaan rumah Pak Jokowi masih sangat besar sehingga mestinya tidak ada waktu lagi untuk memikirkan kampanye. “Tetapi, alih-alih fokus menunaikan janjinya selama dua periode ini, Pak Jokowi terkesan masih berkampanye dan kelihatan sekali bahwa beliau sedang berjuang, atau setidaknya memikirkan bagaimana memperpanjang masa jabatannya,” ujar Hersu. Soal inilah yang mengundang keributan yang tidak perlu, bahkan muncul pro- kontra-, termasuk dengan partai-partai pendukungnya sendiri, yang menolak upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang paling terasa adalah ketegangann yang muncul antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang notabene figur yang membesarkan Jokowi. Jokowi pun mengakui bahwa Ibu Megawati seperti ibunya sendiri. Kembali pada peristiwa yang terjadi di GBK, banyak pengamat yang awalnya menduga bahwa gerakan massa di GBK itu merupakan proses penggalangan massa untuk menghidupkan kembali upaya memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Seperti diketahui bahwa beberapa acara sebelumnya, terutama Munas Hipmi di Solo, juga mengisyaratkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatnnya. “Jadi, tidak berlebihan kalau banyak yang berkesimpulan bahwa pengumpulan massa di GBK adalah bagian dari orkestrasi besar dari show of force bahwa rakyat menghendaki Jokowi untuk kembali memperpanjan masa jabatannya.” Kesimpulan itu dipertegas dengan banyaknya spanduk dan poster yang dibawa peserta yel-yel peserta di GBK yang meneriakkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Masalahnya, bagaimana caranya? Bila melalui proses amandemen politik di MPR, pintunya sudah tertutup, bahkan PDIP sekalipun, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh ‘penumpang gelap’. Apa benar tujuan pengumpulan massa di GBK adalah memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi? Hersu mengatakan bahwa sepertinya saat ini kita mendapat titik terang jawabannya bahwa tujuan pengumpulan massa di GBK bukan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu sasaran jangka panjang. Ada sasaran jangka pendek yang ingin dicapai oleh para inisiator gerakan Nusantara Bersatu, yaitu untuk menghibur Pak Jokowi yang sedang gundah gulana karena sudah merasa ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan para pendukungnya, juga parpol-parpol pendukung pemerintah. Yang paling mencolok adalah Nasdem, yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden dan penolakan PDIP terhadap gagasan memperpanjang masa jabatan. Padahal, Anies Baswedan adalah tokoh yang sudah lama diawasi Jokowi agar jangan sampai masuk bursa pencapresan. Dugaan bahwa pengumpulan massa di GBK bukan dengan tujuan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi terlihat dari aktor maupun penyelenggara yang hadir dalam acara tersebut. Ketua panitianya adalah Aminuddin Ma’aruf dan Ketua Steering Comittee Arsjad Rasjid (Ketua Kadin). Sedangkan aktor utama perpanjangan masa jabatan adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Bahlil Lahadalia. Mereka tidak tampak dalam acara tersebut. Pentolan relawan Jokowi seperti ketua Projo pun tidak hadir. Pendiri relawan buruh sahabat Jokowi juga tidak hadir. Sedangkan para buzzer hadir, ini terliat dari cuitan mereka di twitter. Belakangan, kita juga dihebaohkan oleh relawan yang hadir, yaitu dalam video kontroversialnya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan di GBK dilakukann oleh faksi yang berbeda dengan orang yang selama ini berjuang memperpanjang masa jabatan. Meski demikian, tidak berarti bahwa mereka yang hadir di GBK tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. (ida)
KPU Mengapresiasi Dukungan Pemerintah terhadap Pemilu Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu.Menurut Hasyim, dukungan tersebut dapat dilihat dari kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta, Jumat. \"Dapat kami katakan kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,\" ujar dia saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional tersebut. Selanjutnya, Hasyim juga menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga besar KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota atas kehadiran Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi nasional itu. Ia menyampaikan kehadiran Jokowi itu merupakan kehadiran pertama kalinya presiden di acara yang diselenggarakan oleh KPU.\"Kami ucapkan terima kasih atas nama KPU, jajaran KPU, keluarga besar KPU kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo karena selama ini sepanjang KPU (ada) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berkarakter nasional tetap dan mandiri, baru kali ini Presiden hadir di tengah-tengah acara KPU,\" ujarnya.Selanjutnya, Hasyim menyampaikan bahwa kegiatan Konsolidasi Nasional KPU dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024 itu mengangkat tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\".\"Mengapa topik ini kami angkat? Karena, kami menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat kepada KPU sebagai lembaga layanan,\" lanjut dia.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilu, baik partai politik, peserta perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Hasyim lalu berharap Presiden Jokowi yang hadir dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.(ida/ANTARA)
Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Dilakukan Komisi I DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan melakukan verifikasi administrasi terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada Jumat. \"Pagi ini kita mulai dengan terima verifikasi berkas, mungkin sekitar jam 10.00 (WIB) akan hadir dari Mabesal (Markas Besar TNI AL) ataupun stafnya Pak Yudo, itu akan menyerahkan (berkas) dulu, belum Pak Yudo-nya,\" kata Dave di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setelah berkas administrasi dinyatakan sesuai, kata Dave, maka Yudo dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini yang rencananya akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. \"Bila sesuai baru kita laksanakan fit and proper test. Jadi memang judul rapat RDPU akan tetapi sifatnya itu fit and proper test Panglima TNI, diperkirakan selesai jam empat sore,\" ujarnya. Setelah pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI, ia menyebut proses pendalaman akan berupa tanya jawab dengan pertanyaan yang akan diajukan dari masing-masing fraksi di Komisi I DPR kepada Yudo. \"Bila ingin pendalaman dari masing-masing anggota pasti dipersilahkan,\" katanya pula. Ia mengatakan pada saat pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI kemungkinan akan dilakukan secara terbuka, sedangkan ketika pendalaman lebih lanjut dilakukan oleh komisinya kemungkinan akan dilakukan secara tertutup. \"Karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa kita buka secara langsung,\" ucapnya. Setelah verifikasi administrasi dan fit and proper test, Dave menyebut perwakilan Komisi I DPR akan langsung melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman Yudo. \"Jam empat (sore) selesai, lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual langsung ke kediaman beliau. Langsung hari ini juga kita sistem ngebut,\" katanya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ia pun menyebut Yudo akan datang sendiri untuk mengikuti jalannya fit and proper test. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan melangsungkan fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Jumat (2/12). \"Sesuai keputusan Bamus (Badan Musyawarah DPR), besok (Jumat) Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI,\" katanya. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).(ida/ANTARA)
Sebanyak 6.341 Anggota Menghadiri Konsolnas KPU untuk Mengoptimalkan Layanan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan sebanyak 6.341 anggota dan kesekjenan KPU, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU di Ancol, Jakarta, 1-3 Desember 2022.\"Peserta yang hadir dalam konsolnas atau konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 orang terdiri atas para anggota KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota se-Indonesia,\" ujar Hasyim saat memberikan sambutan dalam acara konsolidasi nasional KPU hari kedua di Ancol, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan melalui tema \"Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024\", penyelenggaraan konsolidasi nasional tersebut salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan peran KPU sebagai lembaga layanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).Lebih lanjut, Hasyim mengatakan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi amanat oleh negara untuk menjadi lembaga layanan.Hasyim menjelaskan sebagai lembaga layanan, KPU melayani dua pihak. Pertama, pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu kedua, peserta pemilu, baik partai politik, peserta pemilu perseorangan, peserta pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan hingga saat ini, KPU telah menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu 2024. Di antaranya, verifikasi partai politik.Selanjutnya, mereka akan mempersiapkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD kabupaten/kota, dan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan tingkat kecamatan.\"Selain itu, kami juga melakukan persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih dan nanti pada tanggal 16 Desember mulai dilakukan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,\" ujar Hasyim.Dengan demikian, lanjut dia, demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hasyim berharap Presiden RI Joko Widodo yang hadir pula dalam acara konsolidasi nasional itu dapat memberikan arahan dan semangat kepada keluarga besar KPU dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.Selain Presiden Jokowi dan Hasyim, acara konsolidasi nasional KPU itu dihadiri pula oleh sejumlah pihak. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.(ida/ANTARA)
Ubedillah Badrun: Pernyataan Benny dalam Nusantara Bersatu Wujud Persekongkolan Merawat Pertempuran
Jakarta, FNN -- Gerakan Nusantara Bersatu disambut sentimen negatif di media sosial maupun di dunia nyata. Diketahui, sebelumnya, silaturahmi relawan Gerakan Nusantara Bersatu yang dihadiri ribuan orang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11). Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa pertemuan para relawan Jokowi di GBK yang bertajuk Nusantara Bersatu itu hakikatnya telah terbongkar bahwa itu semua hanya panggung depan kepalsuan, mirip-mirip panggung sandiwara. Sebab, kata Ubed, di belakang panggung ternyata bukan Nusantara Bersatu tetapi persekongkolan yang gemar merawat pertempuran, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. \"Itu terlihat dari narasi Benny Ramdani yang disampaikan kepada Presiden Jokowi di belakang panggung yang tidak didasari dengan data yang benar, tidak mampu membedakan antara kritik dan penghinaan lalu ia menyimpulkan kelompok kritis ini sebagai lawan yang harus ditempuri atau direpresi dengan ancaman pidana,\" papar Ubed kepada FNN, Jumat (2/12). Narasi Benny Ramdani lanjut Ubed juga menunjukkan bahwa ternyata ia mendapatkan posisi sebagai kepala BP2MI karena ia telah bekerja sebagai relawan yang senang memproduksi narasi provokatif. \"Narasi semacam itu sesungguhnya tidak patut diucapkan oleh seorang kepala Badan Negara yang digaji oleh pajak rakyat. Narasi yang tidak ada urusanya dengan fungsinya di BP2MI. Itu tindakan narasi yang tidak wajar, juga tidak etis yang disampaikan kepada Presiden dan bertentangan dengan moral kebangsaan kita,\" paparnya. Menurut Ubed, fenomena Benny Ramdani dan sejenisnya ini sebenarnya secara substantif bukanlah relawan karena relawan itu mestinya bersifat voluntarisme atau kesukarelawanan, tanpa pamrih. Tetapi semua yang mengaku relawan Jokowi itu terlihat pamrih minta jabatan dan parahnya Jokowi mengakomodir para relawan itu menjadi pejabat atau komisaris di BUMN yang jumlahnya fantastis. \"Jadi mereka sesungguhnya para pemburu rente kursi jabatan berkedok relawan. Kalau relawan seharusnya konsisten dengan spirit voluntarisme, berjuang tanpa pamrih membela gagasan,\" tegasnya. Sementara tentang mereka yang mengaku relawan itu yang memproduksi diksi-diksi pertempuran dan ancaman, Ubed teringat dalam sejarah reformasi 1998 ada PAM Swakarsa era akhir kekuasaan Soeharto dan sesudahnya. \"Semacam milisi sipil pembela kekuasaan yang dipelihara oleh penguasa yang bertugas mengancam, menghalau kelompok kritis, menghalau demonstran bahkan siap dengan alat-alat kekerasan. Kira-kira model relawan yang suka memproduksi ancaman itu mirip-mirip seperti itu. Secara kebangsaan itu berbahaya, berpotensi memicu bentrok antar warga negara, dan itu kemunduran dan mengingatkan luka bagi pejuang reformasi 1998. Itu kemunduran demokrasi,\" pungkasnya. (sws)
Paparan Visi-Misi Calon Panglima TNI Dilakukan Terbuka
Jakarta. FNN - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memastikan paparan visi dan misi Laksamana TNI Yudo Margono dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) akan dilakukan secara terbuka.\"Paparan visi misi calon Panglima TNI direncanakan terbuka kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia maka bagian tersebut dilakukan tertutup,\" kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan Rapat Internal Komisi I DPR pada Kamis menyepakati rangkaian uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Jumat (2/12).Menurut dia, rangkaian uji kelayakan tersebut akan diawali dengan verifikasi persyaratan administrasi calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) pagi.\"Lalu mendengarkan visi misi dan pendalaman dalam Rapat Komisi I DPR pukul 13.30 WIB. Penyampaian visi misi tersebut disepakati selama 30 menit,\" ujarnya.Meutya mengatakan verifikasi faktual berkunjung ke kediaman Laksamana Yudo Margono akan dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan.Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang telah memasuki masa pensiun.Penyerahan Surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).Puan menegaskan bahwa DPR akan segera memproses mekanisme pergantian dan pengangkatan Panglima TNI sebelum institusinya memasuki masa reses pada tanggal 15 Desember 2022.(sof/ANTARA)
Polda Kepri Dipercaya Mengembangkan Tilang Elektronik Nasional untuk WNA
Batam, FNN - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) mendapat kepercayaan dari Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri untuk pengembangan penggunaan perangkat tilang elektronik nasional yang ditujukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.“Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Korlantas Polri, karena baru satu-satunya di Indonesia yang menerapkan penindakan hukum untuk WNA yang melanggar peraturan lalu lintas,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepri Kombes Tri Yulianto saat dihubungi melalui telepon di Batam Kepulauan Riau, Kamis (1/12).Penerapan penindakan hukum untuk warga negara asing yang melanggar lalu lintas oleh Polda Kepri itu kata dia, semoga bisa diterapkan secara nasional.Menurutnya hal ini perlu diterapkan oleh setiap Polda yang ada di Indonesia karena warga negara asing tidak hanya berada di Batam, tapi di seluruh Indonesia.“Mudah-mudahan bisa di nasionalkan, ini kan baru di Batam yang diberlakukan seperti ini. Dengan penerapan seperti di sini, maka seluruh wilayah Indonesia mempunyai kekuatan hukum sama dalam hal penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing,” katanya.Sebelumnya, untuk memperkuat penertiban hukum terhadap WNA ini, Polda Kepulauan Riau bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam sudah melakukan integrasi data tilang elektronik dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM), guna mencegah Warga Negara Asing yang ditilang akibat melanggar aturan lalu lintas mangkir dari kewajiban membayar biaya beban.Pelaksana (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian untuk menuntut kepatuhan orang asing yang ada di wilayah hukum Indonesia.“WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan pencegahan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan Kepolisian. Jika WNA sudah menyelesaikan kewajibannya atas pelanggaran lalu lintas, maka akan diizinkan keluar dari wilayah Indonesia,” ujar Widodo.Dia menjelaskan, melalui integrasi data tersebut, petugas di TPI bisa melihat notifikasi pengajuan pencegahan dari kepolisian apabila WNA melakukan pelanggaran lalu lintas dan belum membayar biaya denda.Dia juga mengingatkan kepada masyarakat pemilik jasa penyewaan kendaraan agar lebih berhati-hati ketika menyewakan kendaraan kepada WNA. Apabila WNA tersebut melanggar aturan lalu lintas, maka akan berimbas pemilik kendaraan terkena denda tilang.\"Jika ada WNA yang terbukti melanggar dan mangkir maka masyarakat dipersilakan untuk melapor kepada Imigrasi,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Fanatisme Relawan Makin Berbahaya, Kekuatan Oligarki Jadi Pemicunya
Jakarta, FNN - Jika kita mengamati dinamika politik kita, terutama dari sisi para pendukung calon presiden, selalu menarik untuk dibicarakan. Dalam sebuah forum, misalnya, Rocky Gerung pernah “dihujat” oleh pendukung Anies Baswedan karena beliau menyebutkan bahwa yang paling cocok jadi wapresnya Anies adalah LBP. Bukan hanya pendukung Anies yang marah, tapi banyak sekali orang yang marah kepada Rocky. “Saya mengamati banyak sekali orang yang sebenarnya tidak menyimak gagasan Rocky, tapi kemudian mendapat potongan-potongan video dan mereka langsung marah ketika Rocky dianggap menyerang calon presiden mereka. Sebaliknya, mereka lupa ketika Rocky Gerung meng-endorse calon presidennya,” ujar Hersubeno Arif, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (01/12/22). Oleh karena itu pula, fenomena menarik tentang fanatisme relawan ini dibahasnya bersama Rocky Gerung. Menanggapi hal tersbut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, fanatisme itu bagian dari antropologi kita yang sering saya terangkan bahwa Indonesia atau bangsa ini hidup dengan antropologi keyakinan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kemampuan untuk mengukur potensi seseorang dan dorongan emosi supaya dia jadi, padahal itu dua hal yang berbeda.” Menurut Rocky, dalam keadaan sekarang, orang menganggap bahwa tidak penting lagi siapa Anies, yang penting ketahuan bahwa Pak Jokowi buruk. Begitu kira-kira. Jadi, kalau kita ingatkan bahaya itu, orang akan bilang bahwa kalian pro- Jokowi dan anti- Anis. Secara tidak terucap, kalau kita kritik Anies, lalu mereka anggap bahwa kita pro- Jokowi. Ini bahayanya. “Padahal, kita mau tuntun bangsa ini untuk memulihkan akal sehat, supaya tidak terjadi seperti 2019. Semua bergerombol di sekitar Prabowo, lalu Prabowo pergi ke kekuasaan marah semua,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, semua menjadi tidak lengkap atau tidak jelas proposisinya kalau orang tidak eksplisitkan. Jadi fanatisme seperti ini yang bahaya. Kalau soal kita mau pastikan bahwa ada seseorang yang harus dihasilkan dari diskusi yang bersih, jangan fanatik. Jadi, jangan anggap bahwa Anies itu sudah pasti jadi presiden. Sebetulnya tidak ada soal jika ada anggapan itu, tapi justru FNN mau memberi tahu kalau bahwa Anies jadi presiden dan gagal untuk memenuhi kriteria yang dibuat publik, justru berbahaya, karena kita bisa frustrasi lagi. Anies pasti akan memenuhi keinginan Nasdem, tapi belum tentu keinginan Nasdem sama dengan keinginan rakyat. “Jadi, kita wanti-wanti justru supaya Anies mendengarkan relawan, jangan mendengarkan partai politik. Nah, kalau kita bilang begitu nanti orang marah, padahal kita lagi mau menyelamatkan Anies sebetulnya,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, belum sempurna cara kita berpolitik dan Pak Jokowi gagal untuk membuat politik jadi rasional. Karena Jokowi sendiri yang membiasakan memelihara relawan, memelihara buzzer, dan berlaku sebagai patron yang menganggap bahwa yang dia tunjuk itu yang harus jadi presiden. “Jadi, satu keadaan di bangsa kita bahwa fanatisme itu masih sangat kuat dan fanatisme berbahaya,” tegasnya. Dalam demokrasi, kata Rocky, menjadi fanatik tidak ada gunanya. Sebab anything goes possibilities, dimungkinkan dari awal kita periksa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Anies sudah bersih padahal kita tidak periksa sama sekali apakah Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu atau memimpin dengan kemampuan dia sendiri, atau dia akhirnya tergadai juga pada kekuatan oligarki. Jadi harus waspada dari awal, bukan fanatis dari awal.(sof)
Sosialisasi UU Pers untuk OPD dan Masyarakat oleh PWI Kudus
Kudus, FNN - PWI Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan sasaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat luas untuk memberi pemahaman dan pengetahuan terkait kinerja wartawan maupun KEJ, Kamis.\"Kegiatan ini tentunya sangat kami apresiasi karena era digital seperti sekarang marak dengan informasi media sosial, sehingga siapapun bisa menjadi wartawan termasuk masyarakat,\" kata Asisten II Sekda Kudus Jadmiko Muhardi Setiyanto menggantikan Bupati Kudus Hartopo saat menghadiri acara sosialisasi UU Pers dan Literasi Media yang digelar oleh PWI Kabupaten Kudus di Kudus, Kamis.Akan tetapi, kata dia, ketika tanpa didukung pengetahuan yang cukup, tentunya berpotensi membuat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.Kode etik jurnalistik sendiri, imbuh dia, dibuat untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan.\"Hal ini yang menjadi perbedaan dengan wartawan profesional, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik,\" ujarnya.Menurut dia, UU Pers tersebut tidak hanya menjadi bekal bagi wartawan, melainkan juga perlu dipahami semua pemangku kepentingan termasuk semua OPD di Kudus agar ada kesamaan pemahaman terkait peran dan fungsi pers.\"Kami berharap seluruh insan pers bisa mengembangkan kompetensinya dan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang, adil dan tidak bias,\" ujarnya.Ketua DPRD Kudus Masan juga mengapresiasi adanya sosialisasi UU Pers dan literasi media, sehingga semua pihak juga memahami dan mengetahui hal apa saja yang diatur dalam dunia kewartawanan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi mereka karena bisa membedakan mana wartawan profesional dan tidak.Pembicara yang dihadirkan, yakni Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Kabag Ops Polres Kudus Kompol Catur Kusuma Adi, dan Pempred Muria News.com Deka Hendratmanto.(ida/ANTARA)
POPULER
