POLITIK
Syahganda Nainggolan: Perpanjangan Jabatan Jokowi Inkonstitusional
Jakarta, FNN – Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA-ITB) yang bertajuk “Pemilu Berintegritas versus Penundaan Pemilu”, Selasa malam (13 Desember 2022), DR. Syahganda Nainggolan yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa siklus pergantian presiden selama 2 periode merupakan harga mati untuk mempertahankan demokrasi yang sudah berlangsung sejak lengsernya Soeharto. Perpanjangan masa jabatan Joko Widodo adalah pelanggaran konstitusi yang akan membahayakan stabilitas politik nasional. Menurut Syahganda, isu kembali ke UUD 45 asli maupun isu beban biaya pemilu yang begitu besar serta berbagai argumentasi lainnya untuk alasan dukungan penundaan pemilu dan sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, sangat merusak tatanan sosial politik yang sudah berjalan baik selama ini. Setelah Soekarno dan Soeharto menjadi presiden hampir seumur hidup itu, menurutnya, tidak boleh ada lagi pemimpin feodal dan otoriter akibat model- model pemimpin haus kuasa di Indonesia. “Sudah jelas bahwa siklus kepemimpinan nasional 2 kali 5 tahun cukup untuk seorang pemimpin menyumbangkan potensinya memajukan Indonesia. Sirkulasi kepemimpinan harus terus terjadi, sehingga inovasi dalam pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat serta demokrasi dapat terus berkelanjutan,” tegas Syahganda yang juga alumni ITB era tahun 1980-an. Diskusi yang diikuti ratusan alumni perguruan tinggi ITB, dan berbagai alumni dari kampus di berbagai wilayah tanah air lainnya menghadirkan pembicara lainnya DR. Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra. Dalam paparannya, Ferry menekankan pemilu berintegritas dapat dilakukan dengan mendorong penurunan PT 20%, membatasi kehadiran oligarki sebagai cukong, memastikan aparatur negara netral dan memastikan IT KPU tidak digunakan untuk manipulasi. Ferry juga mendukung agar caleg ke depan ditentukan melalui nomer urut partai. (mth/*)
Perlu Aturan Turunan Setelah Perppu Pemilu Diterbitkan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai diperlukan aturan turunan untuk daerah otonomi baru setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu“Untuk daerah otonomi baru perlu aturan turunan untuk mengaturnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Menurut dia, aturan turunan tersebut akan dibahas dan dikoordinasikan dengan Komisi II DPR yang menangani persoalan pemilu.Dia menilai setelah Perppu Pemilu diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2022 maka aturan tersebut otomatis berlaku.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang di antara ketentuannya mengatur dampak pembentukan empat provinsi baru di Papua terhadap Pemilu 2024.Berdasarkan salinan Perppu 1/2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, Presiden RI menimbang bahwa diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan empat provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya terhadap Pemilu 2024.Hal tersebut agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri.“Bahwa sebagai implikasi pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum,” demikian bunyi pertimbangan lainnya dalam Perppu tersebut.Dalam penerbitan Perppu tersebut, Presiden RI turut mempertimbangkan perlunya dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pemilu yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, berkaitan dengan jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.Kemudian, perubahan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara Tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk.(ida/ANTARA)
Jebakan Otoriterisme di Depan Mata, Upaya Gagalkan Pemilu Makin Menguat
Jakarta, FNN - Opini yang ditulis oleh Wakil Ketua Komisi III, Desmond J. Mahesa, tentang lima skenario, bisa dikatakan serem. “Saya meyakini ini bukan sekadar tulisan seorang analis, tapi berdasarkan background informasi yang dia peroleh secara inside,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali pembahasannya bersama Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (14/12/22). “Kita bisa bayangkan, misalnya, banyak orang yang kendati Pak Prabowo ada di dalam kekuasaan, tetapi mulai melihat bahwa bangsa ini memang ada dalam bahaya. Itu karena elitnya oportunis.” Demikian komentar pertama Rocky tentang opini yang ditulis oleh Desmond tersebut. Menurut Rocky, Desmond Mahesa adalah politisi Gerindra yang tahu segala macam tukar tambah, apalagi di Komisi III. Tetapi, dia juga sekaligus aktivis yang selalu dekat dengan kalangan aktivis. Dia berupaya untuk yang membuat refleksi, terutama setelah Pemilu 2019, dan masuk pada potensi untuk perpanjangan pemilu. Jadi, Desmond tahu banyak aspek dan berupaya untuk memberi peringatan. Jadi, kita anggap saja peringatan dari orang dalam. Hal itu menunjukkan Gerindra sendiri mendua dalam upaya untuk membayangkan masa depan, karena tentu dengan segala strateginya, Desmond pasti mengerti bahwa Prabowo paham apa yang dimaksud dengan tulisan itu. “Itu bisa dibilang semacam evaluasi dari Desmond selama ada di Komisi III atau sebagai politisi Gerindra, melihat arah bangsa ini. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. Desmond mengutip ada lima dampak buruk yang ditimbulkan jika terjadi penundaan pemilu: Pertama, pemerintah dan DPR tidak legitimate; kedua, Pemda tidak dikontrol DPRD; ketiga, TNI/Polri membangkang kepada Presiden (itu bisa terjadi); keempat, rakyat bisa anarkistis, bertindak semaunya; kelima, muncul pemerintahan diktator. Ini sinyal yang tidak enak semua. Karena itu, sejak awal FNN mengingatkan agar berhentilah dari upaya terus-menerus untuk memperpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu. Sebetulnya, hal ini setiap hari dibicarakan atau dianalisis oleh FNN. Sekarang, analisis FNN paralel dengan apa yang akhirnya ditulis oleh Desmond. “Itu betul-betul menunjukkan ada yang resah. Bukan cuma Desmond, tapi ada kalangan yang juga dalam kabinet, yang mulai menganggap bahwa jebakan-jebakan otoriter ini sudah di depan mata,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, kalau kita lihat gejala hari-hari ini, Pak Prabowo mungkin juga cemas bahwa pada akhirnya Pak Prabowo mungkin dibatalkan untuk jadi calon. Jadi, yang ditulis oleh Desmond itu semacam pre-teks untuk dibaca juga oleh Pak Prabowo atau mungkin juga sudah dikonsultasikan dengan Pak Prabowo. “Tetapi, lepas dari semua itu, tetap keinginan pribadi Presiden Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya, itu sebenarnya tidak bisa dihalangi lagi. Bagian itu yang akhirnya mengarah pada istilah pemerintahan diktator dan lawan dari pemerintahan diktator adalah people power pasti kan?” tegas Rocky. “Jadi, secara sederhana, Saudara Desmond mau mengatakan untuk bersiap-siap people power,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, itu sinyal yang bagus sebetulnya. Rocky menduga Desmond tahu apa yang sudah terjadi atau sudah sedang berlangsung hari-hari ini, yaitu tukar tambah antara oligarki dan istana, lalu beberapa orang kepercayaan Pak Jokowi mungkin sudah mengajukan 1-2 skenario dan tawar-tawaran dengan oligarki. “Jadi, kasak-kusuk di dalam kabinet sudah berlangsung dan kemudian dibawa ke publik melalui suara-suara orang semacam Bamsoet, Bahlil, La Nyalla, sehingga menjadi orkesterasi di situ,” lanjut Rocky.Tetapi, nanti satu persatu kita akan lihat klarifikasi, misalnya. Pak La Nyalla sudah kasih klarifikasi bahwa dia bersumpah tidak ada transaksi dalam proses untuk memperbaiki bangsa melalui usulan kembali pada naskah awal Undang-Undang Dasar ’45. Demikian juga Bamsoet dan macam-macam. Tetapi, itu klarifikasi. Yang berlangsung di belakang itu adalah upaya untuk membaca opini publik. (ida)
PPP Tidak Miliki Nilai Jual, Jika Tak Dukung Anies
Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) mendorong agar segera dilakukan dua muktamar PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Hal itu dimaksudkan agat segera menyelesaikan kisruh yang terjadi pada partai berlambang Ka\'bah itu. “Sebab, apa yang terjadi dan dilakukan sekarang adalah kudeta terhadap Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Tanpa ada alasan dan kesalahan yang jelas, tiba-tiba diangkat Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Ini kudeta!” kata Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. Ketika memberikan keterangan, ia didampingi Wakil Ketua Umum FKM, Anwar Sanusi dan Sekjen FKM, Hasan Husairi Lubis. Habil menjelaskan, dua agenda Musayarah Nasional (Munas) PPP itu adalah Munas Luar Biasa (Munaslub) memberhentikan Monoarfa sebagai Ketum yang sah dan dipilih dalam Munas pada 19 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, setelah Munaslub, baru diadakan Munas yang memilih dan mengangkat Ketum PPP yang baru. Akan tetapi, ujarnya, permintaan munas tersebut sampai sekarang belum ditanggapi atau dijawab oleh kubu Mardiono. Padahal, itu sangat penting, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, terutama pengajuan nama-nama calon legislatif (caleg) PPP. Sedangkan Anwar Sanusi menjelaskan, berdasarkan aturan, nama-nama caleg yang diajukan tidak boleh dengan tandagangan Plt. “Itu harus Ketua Umum,” kata Anwar Sanusi yang sampai sekarang masih tercatat sebagai pengurus DPP PPP. Baik Habil, Anwar Sanusi, maupun Lubis menegaskan, kehadiran FKM tidak dimaksudkan memperkeruh suasana di tubuh PPP, apalagi mau merebut menjadi tandingan. Hanya saja mereka sangat prihatin atas perpecahan yang terjadi. Jika perpecahan tersebut tidak diatasi segera, mereka khawatir partai yang menjadi simbol “perlawanan” umat Islam di masa Orde Baru itu akan lenyap. Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan dua lembaga, angkanya berada pada 1,8 sampai 2,8 persen. “FKM akan menjadi sekoci dalam menyelamatkan PPP. FKM siap ambil-aih jika nanti tidak lolos ke parlemen,” kata Habil. Tentang dukungan FKM kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024, Anies Baswedan, Habil menegaskan, deklarasi yang sudah dilakukan sejak di Yogjakarta itu menunjukkan akar rumput PPP berbeda dengan pengurusnya. “Istilahnya, yang di bawah fardu \'ain memilih dan menyelamatkan partai. Fardu \'ain memilih Anies Baswedan,” ucap Habil. Jadi, katanya, harus satu sekoci dalam menyelamatkan partai, dan satu sekoci mendukung Anies. Jangan sampai dalamnya merah, luarnya hijau. “Jika tidak mendukung Anies, maka PPP tidak memiliki nilai jual,” kata Habil. (Bun)
Wacana Penundaan Pemilu, Habib Umar Al-Hamid: Mampukah PDIP dan Megawati Bertahan dengan Idealismenya?
Jakarta, FNN- Wacana penundaan pemilu sepertinya terus dihembuskan oleh pihak-pihak yang belum ikhlas dan gundah akan kekuasaan yang sebentar lagi akan berakhir. Apalagi hal tersebut ditanggapi bak gayung bersambut oleh beberapa elite bangsa ini. \"Mampukah PDIP dan Megawati Soekarnoputri bertahan dan menjaga idealismenya, serta menjalankan konstitusi bangsa ini sesuai dengan komitmen partainya ,\" ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid kepada wartawan terkait munculnya kembali wacana penundaan Pemilu 2024, Selasa (13/12/2022). Menurutnya, PDIP dengan Megawati Soekarnoputri tidak akan mudah terpengaruh dan tergoda. Maka yang namanya penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu tidak akan bisa terjadi. Dikatakan Habib Umar, Presiden Jokowi diduga telah berupaya merekayasa penundaan pemilu bak gayung bersambut dengan pernyataan Ketua DPD La Nyala Mataliti dan ketua MPR Bambang Soesatyo dan elit lainnya. Elite politik sebaiknya jangan ikut permainan akal-akalan ini. \"Elit politik harusnya memberikan masukan yg baik kepada pemerintah untuk tetap menjalankan konstitusi (UUD 45) dengan melakansakan pemilu 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan,\" tegasnya. Lebih jauh Habib yang dikenal kritis ini mengatakan, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti telah ada upaya menghancurkan konstitusi UUD 45, dan kehidupan bermasyarakat serta membahayakan keamanan bangsa ini. \"Bukan saja negara ini akan hancur, tapi juga akan muncul gerakan besar mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan antek-anteknya yang mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut,\" tuturnya. Selain itu juga Habib Umar menjelaskan, rakyat Indonesia tidak mensetujui penundaan Pemilu 2024. Apalagi untuk tiga periode. \"Untuk itu saya mengajak rakyat dan mahasiswa untuk mengawasi dan menjaga negara ini dari ambisi manusia licik dan kelompok jahat oligarki yang ingin menguasai NKRI,\" katanya.
Pemerintah Menerbitkan Perppu Pemilu
Jakarta, FNN - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu untuk mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. \"KPU RI sudah menerima Perppu Pemilu tersebut dan hari ini KPU akan segera menerbitkan Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 khususnya berkenaan dengan Pasal 137 beserta lampirannya terkait dokumen pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Selasa. Idham mengatakan ada penyisipan satu pasal di antara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 10A tentang pembentukan KPU provinsi di DOB Papua yang dimuat dalam Perppu Pemilu. \"Begitu juga ada penyisipan satu pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 93 yaitu Pasal 92A tentang Bawaslu Provinsi di DOB Papua,\" kata dia. Kemudian, lanjut dia juga ada penambahan satu ayat dalam Pasal 117 yaitu ayat (3) tentang syarat usia Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS. Berikutnya, penyisipan satu ayat di antara ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal yaitu ayat (2a) tentang persyaratan kepengurusan partai politik. Yakni, persyaratan kantor tetap untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi peserta Pemilu 2024. Perppu juga memuat perubahan materi dalam Pasal 179 ayat (3) tentang nomor urut partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai politik tersebut dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno terbuka KPU. Perppu juga memuat perubahan materi norma yang terdapat dalam pasal 186 yaitu jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580. Di UU Nomor 7 Tahun 2017 jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 kursi. Pasal 243 terdapat penambahan satu ayat yaitu khususnya ayat 5 kepengurusan partai politik di daerah DOB. Penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi untuk Pemilu 2024, dilakukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat. Berikan, perubahan materi norma dalam Pasal 276, khususnya ayat 1 yang awalnya kampanye dimulai 3 hari setelah DCT (daftar calon tetap) ditetapkan, kini menjadi 25 hari setelah DCT ditetapkan dan 15 hari pasangan capres-cawapres ditetapkan.(ida/ANTARA)
Laksamana Yudo Ditetapkan Menjadi Panglima TNI dan Disahkan dalam Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa mensahkan Laksamana Yudo Margono yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai Panglima TNI.\"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI apakah dapat disetujui?\" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR RI.Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR sebelumnya telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 2 Desember untuk mendengarkan visi-misi Laksamana Yudo.\"Dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut,\" ujarnya saat menyampaikan laporan di awal.Meutya menyebut setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi maupun anggota Komisi I DPR, pihaknya menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. \"Serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional,\" ucapnya.Kemudian, lanjut dia, Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI.Dalam rapat paripurna tersebut, Laksamana TNI Yudo Margono hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Yudo dipilih sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember.Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal).(ida/ANTARA)
Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri Terkait Penyataan di Rakornas Keuda
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu. \"Menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik harusnya memberikan teladan bagi masyarakat,\" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022). Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni. Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. “Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar. Suhajar menyampaikan seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu kata dia penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi, lanjut Suhajar di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik. “Semoga semuanya, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan semua lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar. Lebih lanjut Suhajar mengatakan terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya. “Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Suhajar. Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.(ida/ANTARA)
Ketum PARMUSI ingatkan Presiden: Partai UMMAT Aset Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum PARMUSI Usamah Hisyam telah mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Partai UMMAT merupakan aset bangsa. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof. DR. Amien Rais bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya Partai baru dalam verifikasi fatwa peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Usamah setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12/2022) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial Selasa pagi. Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan: “pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat, bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media menstrim yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di Single Out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami partai UMMAT mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di audit secara independent dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi fatwa di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat”. Menurut Usamah, bila partai politik baru lainnya diloloskan, maka sudah sewajarnya Partai Ummat yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Karena sepengetahuannya Partai Ummat dikelola secara professional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini. “Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah,” tegas Usamah setibanya dari Solo selasa siang di Jakarta usai menghadiri resepsi pernikahan putra Presdien Jokowi, Kaesang dan Erina Ahad malam (11/12/2022). Usamah menambahkan perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Ummat patut dihargai dan diberi acungan jempol. Karena bagaimanapun juga dengan mendirikan Partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri, oleh sebab itu keberadaan partai ini tak perlu di khawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. “KPU harus benar-benar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran Istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi,” kata Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Jokowi menjelang Pilpres 2019 lalu. Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini karena bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024. “Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai UMMAT akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang Fairness,” tandas Usamah. “Kalau saja partai Ummat justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz, jadi gak usah risau,” ujar Usamah. (mth/*)
Ambisi Terus Berkuasa, Jokowi Bisa Berakhir Seperti Soeharto
Jakarta, FNN - Dunia politik makin seru berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh ketua MPR. Di media sosial muncul poster-poster tentang yang disebut “penjahat konstitusi Indonesia”. Bahkan, ada yang bilang begal konstitusi dan sebagainya. Beberapa nama masuk dalam hal yang dimaksudkan, termasuk Ketua MPR,Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, Ketua Umum Partai yang di kabinet, karena dianggap berkaitan dengan soal perpanjangan masa jabatan atau jadwal ulang Pemilu. Yang menarik, kelihatannya PDIP masih dalam posisi yang yang cukup kritis dan melalui Masinton menyatakan agar Pak Jokowi hati-hati karena bisa berakhir seperti Pak Harto. Pembahasan lebih jauh mengenai hal ini ditayangkan dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (13/12/22), bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa emosi publik atau kemarahan publik mulai terarah pada keangkuhan Pak Jokowi. Dan orang akhirnya melupakan seluruh pagelaran pesta perkawinan yang adalah pesta budaya macam-macam. “Pada akhirnya, orang hitung termasuk pesta itu juga dimaksudkan untuk mengumpulkan konstituen. Kira-kira begitu. Dan pada akhirnya, pada satu masalah inti kita, Presiden Jokowi berambisi untuk terus berkuasa. Jadi, itu saja base line dari politik kita,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam keadaan itu, yang paling terganggu adalah capres capres, termasuk mungkin Pak Prabowo. Mungkin Prabowo sudah kesal juga, tapi belum bisa bicara karena ada di dalam kabinet. Ibu Mega pasti tahu bahwa itu untuk menghalangi PDIP supaya tunduk nanti pada negosiasi. Jadi, kira-kira kalau kita dengar keterangan dari itu Masinton, itu pasti keterangan dari Ibu Mega. Masalahnya, Ibu Mega juga kirim-kirim sinyal untuk yang nego kecil-kecilan, tambah Rocky. Harusnya, kalau memang menganggap bahwa tiga periode itu buruk, lakukan sesuatu untuk betul-betul membatalkan ide itu. PDIP, misalnya, bisa bilang bahwa merka akan workout atau membubarkan fraksinya di DPR. “Jadi, mesti ada satu siasat yang betul-betul menunjukkan bahwa PDIP itu betul-betul tegak lurus dengan konstitusi, bukan tegak samping,” tegas Rocky. Ini menarik karena kita berharap kepada partai politik bahwa sebenarnya moral hazardnya luar biasa. Partai-partai politik itu kemungkinan dijanjikan hal-hal tertentu jika terjadi perpanjangan yang intinya semua mendapat jatah. “Saya kira sudah dapat jatah itu kan? Karena nggak ada yang kritis. Artinya, memang negonya sudah selesai di tingkat partai, tinggal dinaikkan ke tingkat regulasi. Itu yang terjadi. Dari mana uangnya? Ya pasti dari oligarki, enggak ada uang-uang dari negara buat itu,” tuding Rocky. Menurut Rocky, jadi dengan mudah kita melakukan analisis politik bahwa ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu. “Tetapi, intinya adalah tidak ada calon dari Pak Jokowi yang mampu untuk menandingi Anies,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, menunda justru membuat mereka mungkin mampu untuk menambahkan jadwal kampanye dan sebagainya dalam 2 tahun ke depan. Demikian juga anggota DPR-nya bisa langsung mendapat gaji tanpa Pemilu. “Jadi, pragmatisme itu sudah ada di dalam otak busuk dari partai politik kita,” ungkap Rocky. “Jadi, selama Anies bergerak di daerah, selama itu juga ide menghalangi Anies adalah dengan menunda Pemilu, supaya Anies tidak bisa ikut pemilu,” ujar Rocky. Ini beban pada Anies sekaligus tantangan pada Anies. Jadi, mau isu apapun, itu karena Anies jadi calon presiden. Kembali pada pernyataan Masinton, kita perlu belajar dari sejarah karena sejarah selalu berulang dan Anies pasti juga menganggap itu akan terjadi. Oleh karena itu, dia mesti bersiap jadi pemimpin non-elektoral yang memungkinkan grup Ciganjur dibentuk lagi, di mana sama-sama datang ke istana dan meminta Presiden Soeharto untuk mundur. “Sekarang juga bisa terjadi, Presiden Jokowi bisa ditekan dengan cara yang sama oleh masyarakat sipil, dan beban Pak Jokowi justru lebih ringan untuk dijungkirkan daripada Pak Harto,” ujar Rocky.(sof)
POPULER
