POLITIK
Masyarakat Indonesia Diajak untuk Menjaga Moderasi Beragama
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga moderasi beragama menyambut perayaan Natal 2022.“Kami ingin mengajak untuk terus menjaga moderasi beragama agar situasi kondusif dan negara yang aman. Agama harus menjadi titik temu, rahmat dan kasih sayang,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan moderasi adalah sebuah sikap yang adil, tidak fanatik dan upaya untuk tidak mudah menghakimi orang lain, sehingga mampu saling menghormati dan menghargai.“Kita harus memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Islam mengajarkan tidak boleh ada kebencian yang kemudian menjadikan kita tidak adil, kita tidak boleh merasa benar sendiri dan tidak boleh memaksakan, harus saling menghormati dan saling menghargai,” katanya.Kata dia, umat Nasrani akan memasuki perayaan Natal, dimana seluruh masyarakat di Indonesia adalah saudara, meski berbeda agama, sehingga harus saling mendukung.Menurut Gus Fahrur Indonesia merupakan contoh yang sangat baik bahkan untuk dunia, karena memang sejak dulu bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika.“Indonesia sebenarnya merupakan contoh baik bagi moderasi beragama karena kita memberikan ruang yang berbeda untuk ekspresi beragama,\" jelasnya.Gus Fahrur menyatakan Presiden Jokowi sangat menginginkan semua tokoh agama terus menyebarkan toleransi, karena sejatinya justru agama terus mengajarkan adanya persatuan. \"Semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang rukun dan toleran,” harapnya.(sof/ANTARA)
Terkait Kasus Lukas Enembe, KPK Mengamankan Uang Ratusan Juta Rupiah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah ratusan juta rupiah terkait dengan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, mengatakan uang tersebut diamankan setelah tim penyidik KPK menggeledah salah satu rumah kediaman pihak yang terkait dengan kasus itu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (21/12).\"Ditemukan dan diamankan uang ratusan juta rupiah yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut,\" ucap Ali.Selanjutnya, uang ratusan juta itu akan dianalisis oleh tim penyidik KPK dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi barang bukti dalam berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe.Dalam kasus tersebut, selain Lukas Enembe, KPK juga telah menetapkan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka. Namun, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat KPK melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK pada Senin (12/9) di Mako Brimob Papua dalam kapasitasnya sebagai saksi. Akan tetapi, Lukas tidak hadir.KPK kemudian memanggil Lukas untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Lukas Enembe pun tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.Tim penyidik KPK lalu menemui dia di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. KPK lalu telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.Terakhir, KPK menyita dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.(ida/ANTARA)
Jokowi Cuci Tangan? Siap-siap Ada Operasi Politik Jegal Anies
Jakarta, FNN - Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai curhat presiden pada peringatan ulang tahun ke-16 Partai Hanura, merupakan pengondisian atau langkah cuci tangan, bila nantinya Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem batal berkoalisi dan Anies Baswedan tidak mendapat tiket untuk pencapresan pada pilpres 2024. Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, pernyataan ini patut diduga sebagai langkah prakondisi untuk “sesuatu” operasi politik penggagalan koalisi yang nantinya akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan. Demikian keterangan Kamhar kepada wartawan yang dibahas dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (22/12/220) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kamhar menilai Jokowi galau. Dia menyatakan bahwa ini merupakan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan Pak Jokowi “ojo kesusu” dan mengendorse beberapa nama sebagai calon presiden. Itu menunjukkan Pak Jokowi memang memiliki intensi tertentu. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, dalam peringatan ulang tahun Partai Hanura di JCC, Senayan, Rabu (21/12/22), Presiden Jokowi menyatakan bahwa istana itu selalu dikambinghitamkan dalam urusan politik, misalnya kalau ada partai yang tidak lolos Pemilu, istana yang disalahkan; kalau ada yang gagal koalisi, istana lagi yang disalahkan; jika nanti ada pihak yang tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres, istana juga yang disalahkan. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa yang paling enak memang mengkambinghitamkan dan menuduh-nuduh presiden atau istana sembari menyatakan keheranannya. Pernyataan Jokowi tersebut sangat menarik dan “Sejauh pengamatan saya, ini baru pertama kalinya Pak Jokowi menanggapi isu sensitif ini secara secara terbuka,” ujar Hersubeno Arief. Isu tentang Jokowi kemungkinan akan menjegal Anies sesungguhnya bukan isu baru dan sudah mencuat menjadi perbincangan publik ketika ketua dewan Pembina Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku terpaksa turun gunung karena Pemilu 2024 akan berlangsung curang. Bahkan, sebelumnya, salah satu petinggi Demokrat, Andi Arif, dalam wawancara internal menyebutkan bahwa Pak Jokowi secara terbuka tidak menginginkan ada Anies Baswedan dan Anies Baswedan akan ditersangkakan. Ini berkaitan dengan ribut-ribut soal langkah KPK yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan formula E di Jakarta. “Jadi, saya pikir kalau ada indikasi-indikasi semacam itu, tidak perlulah para pendukung Pak Jokowi bereaksi keras atau terlalu baper, seperti yang ditunjukkan oleh Polisi PPP, Ahmad Baidowi,” ujar Hersu. Baidowi mengekspresikan bapernya dengan menyatakan bahwa yang disampaikan Pak Jokowi sudah betul bahwa terkait koalisi partai politik, itu urusannya partai politik, bukan Pak Jokowi. Benar nih? Semua orang juga tahu soal ini. Baidowi juga meminta data atas tuduhan yang disampaikan oleh Kamhar Lakumani dan mempertanyakan bukti-buktinya. Pernyataan Baidowi mengingatkan Hersu pada wawancaranya dengan politisi senior PPP Habil Marati yang membentuk Forum Ka\'bah Membangun, sebuah forum yang diatur oleh senior PPP untuk menyelamatkan partai. Habil Marati mengaku bahwa dia mendengar langsung dari Ketua Umum PPP yang saat itu masih dijabat Soeharso Monoarva, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu memang dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan. “Saya kira masuk akal karena konstituan PPP, bahkan ada beberapa pengurus PPP Daerah, seperti pengurus PPP Jakarta, misalnya, sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan. Konstituennya juga mayoritas mendukung Anies Baswedan,” kata Hersu. Demikian juga dengan PAN. Diakui oleh para elit politiknya bahwa konstiuen PAN akan mendukung Anies Baswedan. “Ini jelas bahwa ini berkaitan dengan yang saya sebut sebagai kawin paksa,” ujar Hersu. Oleh karena itu, masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi tahu bahwa jika PPP dan PAN bergabung bersama PKS dan Demokrat, maka tiket pencapresan Anies Baswedan sudah lebih dari 20 persen. Karena itulah kemudian dilakukan manuver segera dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang nggak jelas juntrungannya sampai sekarang. Masalahnya, tiba-tiba Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan dan mendeklarasikannya sendirian. Ini kelihatannya berkaitan dengan soal adu cepat dengan KPK tadi. Nasdem inilah yang kemudian mengubah semua skenario dan peluang Anies untuk menjadi capres itu kembali terbuka. Tapi sampai sekarang kaolisinya belum terbentuk. Nasdem sendiri kelihatnnya masih setengah hati. Bahkan, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem menyatakan bahwa salah kalau menarasikan Anies sebagai calon presiden dari partai oposisi karena sampai sekarang Nasdem adalah partai pendukung pemerintah, pendukung Pak Jokowi. Bagaimana dengan PKS? Juru bicara PKS, Muhammad Kholil, menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi Pilpres, santai saja. Menurutnya, Presiden sebaiknya menjalankan peran sebagai Kepala Negara dan Presiden. Kalau presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi. Jadi, tidak baik buat demokrasi kita, tidak baik juga buat beliau sebagai pemimpin bangsa. “Anda percaya kepada siapa? Pernyataan Pak Jokowi yang didukung oleh PPP atau pernyataan dari ppolitisi Demokrat plus PKS dan juga sebelumnya dinyatakan oleh politisi senior PPP Habil Marati? (ida)
DKPP Dipilih Presiden, Eggi Sudjana: Mampukah Melawan Presiden?
Jakarta, FNN - Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) melaporkan tindak pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta ketuanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG yang tergabung dari sembilan partai politik (Parpol) mendatangi kantor DKPP, Jakarta pada Kamis (22/12/2022). Kedatangan GMPG terkait masalah Ketua KPU Hasyim Asyari yang melakukan kesewenangan dan kinerja lembaga KPU itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Eko Suryo, Ketua Umum Partai Perkasa. Dengan memberikan laporan tertulis, DKPP menyambut GMPG untuk mendengarkan pendapat dan aduan masalah. Dalam diskusi dengan DKPP, Eggi Sudjana, Ketua Partai Pemersatu Bangsa menyampaikan desakan kepada DKPP agar memberikan kepastian dan menghentikan proses tahapan pemilu saat ini dalam kurun waktu satu minggu karena seluruh Komisioner KPU sudah tidak profesional, tidak jujur, dan tidak independen. Hal itu untuk mengangkat hak-hak dan martabat pemilu yang jujur dan adil. Tuntutan tersebut dilontarkan karena terdapat 16 partai politik yang tidak jelas statusnya lolos atau tidak karena tidak adanya surat keputusan dari KPU. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memberikan surat resmi kepada KPU untuk menerbitkan surat keputusan terkait lolos atau tidaknya Parpol untuk verifikasi administrasi dalam berita acara, sehingga Bawaslu tidak dapat menindak karena tidak adanya objek sengketa. Oleh sebab itu, diduga kuat adanya pengaturan Parpol yang lolos dan tidak lolos verifikasi. Salah satunya adalah tindak gratifikasi seks dari Ketua KPU terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu yang lolos. Hingga GMPG juga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena melakukan intimidasi, pemalsuan dan penipuan yang secara sengaja dan bersama-sama dilakukan oleh Komisioner KPU. Setelah mengetahui bahwa dua Anggota DKPP dipilih oleh Presiden, Eggi merasa pesimis dengan hasil yang akan diberikan DKPP. \"Nah pertanyaannya tadi kalau Presiden tidak menghendaki ini diproses, kan bisa saja dia gak berani. Berani gak kamu melawan presiden? Itu diukur juga, nampaknya dia sampai hari ini belum berani jawab, ya diduga gak berani,” tukas Eggi. Desakan kepada DKPP yang disampaikan oleh Eggi karena DKPP dianggap memiliki kapasitas untuk menegur KPU dan Bawaslu. “Karena Dewan Kehormatan sepengetahuan kami punya otoritas untuk menegur Bawaslu, menegur KPU ketika etiknya dilanggar,” ucap Eggi. “Karena ini (DKPP) punya otoritas, kami minta satu saja, proses tahapan pemilu dihentikan sampai proses kami ini diterima,” ujarnya menambahkan. Eggi juga menyampaikan agar DKPP menghormati usaha mereka yang sudah sesuai dengan prosedur dan resmi, agar mereka dapat menghormati DKPP sebagaimana seharusnya Dewan Kehormatan. (Rac)
Penjabat Daerah Dievaluasi Tiga Bulan Sekali
Banda Aceh, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pejabat gubernur, bupati dan wali kota di seluruh daerah dan Aceh khususnya akan dievaluasi tiga bulan sekali dalam mengemban amanah sebagai kepala daerah.“Saya minta Penjabat gubernur, bupati dan wali kota di Aceh khususnya dapat bekerja maksimal dan memperbaiki manajemen pemerintahan guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Mendagri di Banda Aceh, Kamis.Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela rapat koordinasi pimpinan daerah yang turut dihadiri Menkopolhukam, Prof Mahfud MD, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, Ketua Komisi II DPR, Dirut PT POS, Faizal Rochmad Djoemadi dan pejabat bupati dan wali kota se Aceh.Ia menjelaskan pihaknya telah melantik sebanyak 19 pejabat kepala daerah dan satu diantaranya Pj Gubernur Aceh. Jumlah penjabat yang dilantik tersebut merupakan salah satu daerah terbanyak di Tanah Air guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatan.Menurut dia penjabat gubernur, bupati dan wali kota merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural yang tidak terikat dengan partai politik dan bahkan bukan anggota partai politik.Kemudian yang perlu diingat juga bahwa mereka yang ditempatkan tersebut tidak mengeluarkan biaya politik dan tidak ada beban sehingga dalam bekerja harus mampu membawa perubahan kepada daerah dan juga masyarakat.“Saya minta kepada seluruh pejabat kepala daerah untuk dapat bekerja maksimal dan dapat membenahi serta melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.Karena itu ia meminta kepada seluruh penjabat kepala daerah agar dapat mendorong anak-anak muda di daerah itu untuk berwirausaha dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses permodalan serta meningkatkan sektor UMKM.“Teruslah mencari terobosan dan juga pola-pola yang tepat untuk menghidupkan berbagai sektor ekonomi yang akhirnya upaya menyejahterakan masyarakat dapat terwujud,” katanya.Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi bagi yang tidak mampu bekerja maksimal dengan kandidat lainnya yang saat ini juga siap untuk berkontribusi membangun daerah.(sof/ANTARA)
Konferensi Islam Tingkat ASEAN Dibuka Wapres di Bali
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton Bali, Nusa Dua, Bali, Kamis.Dalam sambutannya Wapres mengajak seluruh umat Islam di Indonesia maupun ASEAN untuk mengoptimalkan momentum konferensi dengan sebaik-baiknya.\"Kiranya konferensi ini dapat semakin meneguhkan posisi umat di kancah global,\" kata Wapres di Bali.Dia mengharapkan perhelatan konferensi semakin menumbuhkan prospek, menguatkan kerja sama antarnegara, menumbuhkan prospek, sekaligus menguatkan kerja sama negara ASEAN dan Arab Saudi di berbagai aspek, terutama bidang pendidikan riset untuk mengakselerasi generasi unggul yang berdaya saing dan berakhlak mulia.\"Semoga konferensi melimpahkan berkah dan maslahat untuk bangsa, negara, dan masyarakat Islam Indonesia dan ASEAN. Yang utama, yaitu bagaimana kita membangun kembali agar umat Islam ASEAN dan dunia meraih kembali predikat \'khairu ummah\', seperti yang pernah dimiliki umat pada masa awal di bawah pimpinan Rasulullah SAW,\" ujarnya.Wapres kemudian secara resmi membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2, \"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 secara resmi saya nyatakan dibuka.\"Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa\'adi bersyukur atas diselenggarakannya Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Bali.Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tempat pertemuan memiliki alasan mendasar, selain Bali sebagai lokasi yang indah.\"Bali sebagai titik pertemuan masyarakat internasional dari berbagai penjuru dunia dengan watak masyarakat yang terbuka dan ramah. Keragaman tersebut diikuti masyarakat yang hidup berdampingan dalam perbedaan,\" ujarnya.Dia mengatakan tema konferensi, yakni \"khairu ummah\" memiliki arti umat terbaik. Dia menekankan individu yang berhasil mempraktikkan moderasi beragama akan menjadi umat terbaik karena mampu bersikap pertengahan dan adil dalam berpandangan.Menurutnya, \"khairu ummah\" akan terwujud, salah satunya dengan saling menghormati dan menyayangi.\"\'Khairu ummah\' adalah mereka yang paling besar rasa kasih sayangnya ke sesama umat manusia,\" kata dia.Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 yang merupakan kerja sama antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi.Konferensi dijadwalkan berlangsung pada 22-23 Desember 2022 di Bali dan diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Arab Saudi.Hadir pula sejumlah narasumber yang terdiri atas ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kerajaan Arab Saudi.Sejumlah materi yang dibahas dalam konferensi, yaitu \"Menuju Umat Terbaik dalam Penguatan Kerja Dama dan Sinergitas\", \"Mewaspadai Ekstremitas dalam Beragama dan Berbudaya\", \"Tantangan Ormas Islam dalam Pemberdayaan Umat di Era Digital\", \"Merawat Harmoni Sosial dalam Masyarakat Plural\", dan \"Menuju Masyarakat Unggul Melalui Visi Pendidikan Islami\".(ida/ANTARA)
Jokowi Kirim Signal Anies Nggak Bakal Dapat Tiket? “Semua Salah Presiden”
Jakarta, FNN – “Semua salah Presiden” adalah sindiran Pak Jokowi kepada pihak-pihak yang seringkali menyalahkan pihak istana. Jokowi menyatakan bahwa kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Misalnya, ada partai tidak lolos Pemilu, Pak Jokowi disalahin; ada partai tidak bisa koalisi, Pak Jokowi yang disalahin; dan yang lebih berat lagi ada capres yang tidak dapat tiket, Pak Jokowi yang disalahin. Semua jadi serba salah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (22/12/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengatakan, “Ya, saya prihatin juga nih. Kenapa semua yang disalahin Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu sudah mau lengser, jadi sudahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang. Tetapi, yang jadi soal kenapa juga Pak Jokowi baper terus. Diemin aja kan.” Menurut Rocky, tetap terbaca bahwa Pak Jokowi gelisah. Itu artinya, setiap hari dia memantau orang yang menyalah-nyalahkan dia. “Jadi tidak usah dipersoalkan itu karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu. Masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan, segala macam, Pak Jokowi diam saja,” tegas Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, orang mau mengganggu Pak Jokowi, tapi tidak usah baper terhadap gangguan. Lagi pula, sistem politik memang dimaksudkan untuk saling mengganggu, karena itu tanda awal dari reformasi. Tetapi ini gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ini karena anggota KPU sponsornya partai politik. “Jadi, terlihat bahwa KPU dari awal memang partisan,” kata Rocky. KPU sekarang lain dengan KPU zaman awal, ada Pak Rudini, Buyung Nasution, akademisi, dan lain-lain yang betul-betul tidak mendapat pesanan dari partai politik. “Kalau sekarang, semua anggota KPU, baik pusat maupun daerah, menerima pesanan partai politik,” tegas Rocky. Bagaimana dengan soal partai yang gagal berkoalisi dan capres yang belum mendapat tiket? Menurut Rocky, semuanya sama, belum mendapat tiket. Calon Pak Jokowi, Ganjar, belum mendapat tiket, Pak Prabowo juga belum. Semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang sudah punya tiket adalah PDIP, tetapi dia tidak punya supir. “Jadi, semua hal kalau kita banding-bandingkan, Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan di melulu,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, hal itu terjadi karena dari awal orang tidak melihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek Pemilu ini. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang tidak akan mempersoalkan KPU dan partai. Tetapi, Pak Jokowi favoritkan Ganjar, itu artinya ada intervensi; Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi, dan lain-lain. Jadi, ini kasak kusuk yang dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kasak-kusuk mencari calon pengganti dia sehingga diatur-atur semuanya, sementara orang lain tidak boleh kasak-kusuk. Di situ tidak adilnya. Semua orang tahu bahwa Ganjar adalah anak emas Pak Jokowi sehingga Ibu Mega cemburu. Ganjar dididik oleh Ibu Mega kenapa diajukan oleh Pak Jokowi tanpa izin Ibu Mega. “Jadi, Pak Jokowi dari awal sudah melakukan politik intervensi,” ujar Rocky. Lalu sekarang mulai menyebarkan lagi ketakutan agar jangan ada politik identitas. Itu artinya ditujukan pada muslim, ditujukan kepada Anies. Padahal, kalau ditanya siapa yang akan mengambil untung dari politik identitas, Pak Jokowi tidak bisa tunjuk, lanjut Rocky. “Apakah Pak Jokowi tahu bahwa politik identitas dari awal memang melekat pada bangsa ini?” tanya Rocky. Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi, pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia, apalagi secara politik Indonesia, itu minim sekali. Akibatnya, dia mudah dihasut oleh orang-orang dekat dia. Para penghasut ini yang mengambil keuntungan dengan menuliskan point yang harus disampaikan pada pidato Pak Jokowi. Karena yang menyampaikan Pak Jokowi, seorang presiden, apakah ini sinyal? Orang pasti langsung akan mengaitkan soal koalisi tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS) dan capres yang tidak dapat tiket adalah Anies. “Pak Jokowi punya tangan di mana-mana, pada partai yang sudah berkoalisi pun Pak Jokowi bisa acak-acak dengan kemampuan dia untuk memperlihatkan tangan-tangan KPK, tangan-tangan Kejaksaan, tangan apa aja kan? Sudahlah itu hal yang kita anggap Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sebagai negarawan. Kalau negarawan dia datang dengan petunjuk-petunjuk masa depan. Ini dia sibuk terlibat dengan kasak kusuk, negur semua orang, wanti-wanti Bawaslu, wanti-wanti KPU. Kalau KPU sudah netral, tidak bisa diintervensi, tidak usah ngomong,” jawab Rocky. (sof)
Regsosek Direncanakan Menjadi Sistem Berbasis Data Terintegrasi
Jakarta, FNN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan registrasi sosial ekonomi (regsosek) menjadi data rujukan yang terintegrasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.\"Pemanfaatan regsosek tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat,\" kata Pelaksana Harian Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menyatakan untuk mencapai hal tersebut, pihaknya menggandeng kaum milenial untuk berinovasi dan menghasilkan suatu sistem agar pemanfaatan regsosek berjalan dengan optimal. \"Saya membutuhkan suatu imajinasi, suatu keinginan, keahlian, dan pemikiran yang cukup inovatif. Banyak sekali anak muda yang mampu,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, pihaknya mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menciptakan suatu sistem pendataan yang baik karena saat ini pendataan di pemerintah daerah dinilai belum efektif.\"Untuk daerah yang tidak optimal pendataannya, lebih bagus lagi mereka bisa mengintegrasikan data-datanya,\" harap dia.Maliki menegaskan Bappenas memberikan wadah dan forum untuk menciptakan sebuah inovasi sistem terhadap data regsosek yang sudah ada karena regsosek direncanakan akan menjadi satu sistem yang bisa dibagi pakaikan dengan data-data lain\"Jadi ada sistem utama yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadi rujukan sistem \'targeting\' atau untuk layanan kepada masyarakat itu sendiri,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
Dianggap Tidak Waras Jadi Pejabat Paling Tajir, Kasatpol PP DKI Jakarta Klaim Salah Isi Data
Jakarta, FNN - Statement atau sinyalemen Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mempertanyakan kewarasan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang super tajir, terus bergulir. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arifin, berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menjadi pejabat terkaya di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI (di luar Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi). Arifin mengklaim bahwa dia salah menginput data. “Harta sebenarnya sedang dihitung, yang jelas ada kesalahan,” kata Arifin di Balali Kota Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (21/12/22) membahas lebih jauh masalah tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berdasarkan data LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara) periode 2021 yang dihimpun oleh berbagai media, Arifin memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai 24,59 miliar. Aset Arifin tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta, serta tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan (4 mobil dan satu motor) total 573 juta, ditambah harta bergerak lainnya senilai 694 juta, kas atau setara kas senilai 200 juta. Sebelumnya, wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan semacam keheranannya terhadap harta kekayaan para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang angkanya sangat fantastis. Dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh para pejabat di Pemprov DKI Jakarta, Alex berharap mudah-mudahan harta tersebut didapatkan dari usaha yang halal. “Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan akhirnya harga tanah mahal sekali karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu, individu-invidu tertentu, Pak,” kata Alex. Dari mana harta melimpah para pejabat DKI? Alex mengaku mendapat informasi bahwa banyak pejabat di Pemprov DKI yang mencari pendapatan tambahan dengan bermain dalam pengadaan barang. Selain itu, lubang rezeki haram lainnya juga mereka peroleh dari bermain di proses perizinan. Menurut Alex, cara-cara menumpuk harta kekayaan dengan tidak halal ini sangat ironis karena gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan pejabat di Pemprov DKI termasuk yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, Pak Alexander mengaku ada seorang Dirjen di sebuah Kementerian yang curhat karena iri dengan gaji besar pejabat di Pemprov DKI Jakarta. “Kalau sudah digaji besar dan masih juga korup dan menumpuk harta, wajar kalau kemudian Alexander mempertanyakan kewarasan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta,” kata Hersubeno Arief. Mari kita balik lagi ke masalah Arifin karena Arifin yang menjadi sorotan dan paling tinggi harta kekayaannya. Siapa Arifin dan berapa besar gaji dan tunjangannya? Dari data profil pimpinan Satpol PP Jakarta yang diperoleh dari satpolpp.jakarta.go.id, Arifin adalah warga asli Jakarta yang menamatkan SD sampai SMA-nya di Jakarta. Setelah itu, dia melanjutkan ke program D3 di STPDN Jatinangor dan lulus 1994. Setelah itu, dia melanjutkan ke S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN ’97), kemudian S2-nya STIA LAN tahun 2005. Perjalanan karier Arifin yang panjang telah mengantarkannya kembali dipromosikan menjadi Kepala Satpol PP setelah Anis terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2019. Ini berarti sudah 3 tahun dia menjadi kepala dinas. Untuk mengetahui normal tidaknya atau waras tidaknya kekayaan yang dimiliki Arifin setelah tiga tahun menjadi Kepala Dinas itu, Hersu mengajak kita untuk menghitung gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai Kepala Dinas dan waraskah kalau harta kekayaannya sampai 24,5 miliar sekian. Sebagai ASN, kisaran gaji pokok Arifin dengan masa kerja semacam itu, antara 3 sampai 5 juta; tunjangan sebagai kepala satuan kurang lebih 58 juta. “Gede banget ya,” ujar Hersu. Ditambah lagi uang perjalanan dinas kita asumsikan 10 juta per bulan. Dengan demikian, rata-rata sebulan dia menerima sekitar Rp 65.670.000. Gampangnya, kita kalikan masa kerjanya dari setelah dia lulus STPDN, dia langsung kerja. Tetapi, untuk memudahkan penghitungan, kita asumsikan gajinya sudah seperti sekarang. Berarti 65.670.000 x 14 bulan/tahun x 28 tahun masa kerja.Total 25.742.000.000, lebih besar dari harta kekayaan dari Arifin yang sekarang. Tapi itu belum dipotong biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jumlahnya tidak mungkin sebesar itu seharusnya. Kalau kita pegang angka itu, maka benar kalau wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan tidak waras. Oleh karena itu, kita kemudian paham mengapa Arifin sekarang mengaku dia salah input data dan akan merevisinya. “Saya ingatkan ya sekali lagi bahwa Arifin bukan satu-satunya pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang hartanya belasan miliar. Yang lain juga rata-rata pejabat Pemprov DKI ini adalah klub miliarder,” kata Hersu. Hanya satu pejabat yang kekayaannya di bawah 1 miliar. “Sekali lagi, perlu dicatat, jangan-jangan memang Pak Arifin ini sebenarnya enggak salah input, dia terlalu ‘jujur’ menuliskan semuanya sesuai data yang ada, tapi Pak Arifin jadi kaget ketika tahu dia paling kaya, sementara pejabat yang lain yang mungkin sudah lebih duluan menjadi eselon dua, termasuk Pak Marullah, mantan Sekda yang sekarang digeser menjadi Deputi Gubernur, itu kekayaannya lebih miskin jauh dibandingkan Arifin,” ujar Hersu. Apa sih yang bisa dimainkan di Satpol PP? Ini yang, menurut Hersu, membuat Pak Arifin sekarang harus berpikir keras bagaimana merevisi. Sementara itu, jika Pak Arifin terlalu jujur, pejabat lain malah mengecil-ngecilkan data. KPK sendiri mengakui bahwa hampir semua, bahkan mayoritas pejabat pemerintah yang mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak jujur. “Kalau berpegang pada data ketua KPK, cuma 5% yang jujur melaporkan harta kekayaannya. Tampaknya, bukan hanya pejabat DKI yang hartanya melimpah atau tidak waras, jangan-jangan kita semuanya memang tidak waras dan hidup di negara yang juga sudah tidak waras,” pungkas Hersu.(ida)
Penyusunan Alokasi Kursi DPR Diserahkan ke Lembaga yang Tepat
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan konstitusi mengamanatkan bahwa penyusunan alokasi daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif diserahkan ke lembaga yang tepat. \"Artinya, konstitusi mengamanatkan penyusunan dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD provinsi Pemilu 2024 kepada lembaga yang tepat, yakni KPU,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Jakarta Rabu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 terkait Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dibacakan, di Jakarta, Selasa (20/12). Putusan MK tersebut, kata dia, intinya memberikan kewenangan penyusunan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) Dewan Perwakilan Rakyat RI dan DPRD provinsi kepada KPU pada Pemilu 2024. \"KPU menghormati Putusan MK dan mengapresiasi atas amanah diberikannya kewenangan kepada KPU untuk menyusun dapil dan menentukan alokasi kursi dapil DPR RI dan DPRD provinsi,\" kata dia. KPU memandang penting dan strategis Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022. Oleh karena itu pada hari yang sama, KPU langsung menindaklanjuti dengan melakukan pleno. Hasil pleno di antaranya akan mengundang para ahli pemilu yang kompeten di bidang pendapilan, yakni Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Ahsanul Minan, dan Sidik Pramono. Pandangan para ahli kepemiluan tersebut sebagai upaya KPU untuk menyusun rumusan dapil yang tepat dan menentukan alokasi kursi dapil DPR RI dan DPRD provinsi Pemilu 2024. \"Sekiranya ada penyesuaian-penyesuaian, misalnya dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) atau sesuai dengan dinamika, situasi, dan kondisi yang terjadi di lapangan,\" katanya. Hasyim menegaskan KPU akan mengambil sejumlah langkah dan membentuk tim yang akan bekerja berdasarkan \"timeline\". \"Hasil kerja ini akan dijadikan bahan untuk penyusunan Peraturan KPU, setelahnya akan diadakan forum grup diskusi (FGD) sebanyak dua kali dengan para ahli dan partai politik. Setelah itu dirapikan dan akan dibawa ke uji publik di tingkat nasional untuk dapil DPR dan tingkat provinsi untuk dapil DPRD provinsi. Kemudian diusulkan ke arapty dengar pendapat (RDP) untuk konsultasi,” kata Hasyim. Masukan para ahli dan partai politik dalam menyusun PKPU daerah pemilihan dan alokasi kursi sangat diperlukan, mengingat daerah pemilihan adalah salah satu aspek strategis dan penting dari sistem pemilu yang menentukan wajah sistem pemilu Indonesia, paparnya.(sof/ANTARA)
POPULER
