POLITIK
Dana Umat Digunakan untuk Renovasi Rumah Kader PDIP, Ketua Baznas Jateng Tetap Membela Ganjar
Jakarta, FNN – Ketua Badan Amil Zakat Jawa Tengah, Kyai Ahmad Daroji, menilai ribut-ribut renovasi rumah 50 orang pengurus kader PDIP menggunakan dana Baznas merupakan upaya politik untuk membunuh karakter Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sebagai politisi yang saat ini sedang sangat moncer namanya, dalam penilaian Kyai Ahmad, Ganjar banyak yang sirik dan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkannya. “Yang ngasih saya nggak ribut, kalau Pak Ganjar ribut ya karena framing itu. Kalau bahasa politik namanya pembunuhan karakter. Jadi kan Pak Ganjar moncer, cara menjatuhkan itu dicari macem-macem,” kata Daroji. Statement tersebut dikutip dari Kanal Detik Jateng edisi Senin (02/01/23). Daroji tetap bersikukuh bahwa bantuan itu sesuai dengan prosedur. “Ada instansi yang meminta bantuan kepada Baznas, sudah diverifikasi kepada dinas terkait, penyaluran bantuan tidak memandang soal identitas partai dari penerima bantuan itu, apakah itu kader partai X, partai Y, partai Z, atau non kader partai, itu tidak soal. Tidak pernah kita mikirin partai itu,” tegas Daroji. “Saya jadi merenung mendengar penjelasan dari Ketua Baznas ini,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (02/01/23). Pertama, kata Hersu, bahwa bantuan ini disalurkan kepada siapa pun tanpa memandang afiliasi partai kita sepakat. Memang kita tidak boleh memberikan bantuan, apalagi menggunakan dana Baznas untuk fakir miskin dengan melihat latar belakang partainya. Tetapi, memberikan bantuan khusus untuk kader partai tertentu, apalagi kader partai yang sedang berkuasa, jelas sebagai sebuah kesalahan. Apakah Pak Kyai Daroji tidak tahu bahwa bantuan itu hanya diberikan kepada pengurus dan kader PDIP? Katakanlah Pak Kyai tidak tahu bahwa itu hanya untuk kader PDIP. Setelah tahu dan kemudian Pak Ganjar mengaku bahwa itu untuk kader PDIP, apakah Pak Kyai Daroji tetap berpendirian bahwa itu bukan sebuah kesalahan? “Wah, menurut saya agak berat ini. Jadi, artinya boleh dong semua partai mengajukan bantuan untuk masing-masing kadernya?” tanya Hersu. Menurut Hersu, kalau ini diperbolehkan, bisa-bisa dana Baznas ini akan habis hanya untuk membiayai kepentingan para pengurus dan kader dari parpol. Bagaimana dengan yang tidak terafiliasi dengan parpol? Kedua, lanjut Hersu, Pak Kyai yang juga ketua MUI Jateng itu mengatakan bahwa bantuan itu telah sesuai prosedur, ada isntansi yang mengajukan ke Baznas dan sudah diverifikasi ke dinas terkait. Instansi apa dan siapa yang mengajukan. Lalu siapa dinas yang memverifikasi? Apakah boleh dinas pemerintah mengurusi bantuan hanya untuk kader parpol tertentu, dalam hal ini PDIP yang kebetulan gubernurnya juga PDIP? Kalau benar ada instansi resmi di pemerintahan Provinsi Jateng yang mengajukan, kemudian dinas melakukan verifikasi mengurusi bantuan tersebut, apakah itu bukan kesalahan? Apakah itu bukan abuse of power dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang juga kader PDIP? Ketiga,lanjut Hersu lagi, yang juga sangat serius, tidakkah ketua Baznas Jateng memahami bahwa ribut-ribut soal rumah pengurus dan kader PDIP yang menggunakan dana Baznas ini menimbulkan persoalan yang sangat serius terhadap pengelolaan dana Baznas, khususnya Baznas Jateng dan tentu dampaknya bagi Baznas secara nasional. Jelas sekarang ini muncul kekhawatiran dari umat Islam yang selama ini mempercayakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Baznas, kemudian menjadi ragu. Kalau keraguan umat ini membuat mereka tidak lagi percaya pada Baznas apakah tidak merugikan buat Baznas sendiri? “Bila itu terjadi, ini betul-betul apa yang dilakukan oleh Baznas Jateng ini bisa jadi malapetaka bagi Baznas secara nasional,” tukas Hersu. Kekecewaan umat ini bisa dilihat di berbagai media sosial yang kini sedang menghebohkan hal itu. Kehebohan ini pula yang membuat Wakit Ketua MUI, Buya Anwar Abas, menyerukan agar dilakukan audit penggunaan dana Baznas baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kepercayaan umat terhadap Baznas tetap terjaga. “Dampaknya sangat serius loh Pak Kyai Ahmad Daroji, jangan dianggap hanya sekadar goreng menggoreng. Bahwa ada goreng menggoreng memang iya, tapi ada yang lebih serius dari itu. Jadi, saya menilai pembelaan dari Ketua Baznas Jateng, Kyai Ahmad Daroji, alih-alih penjelasannya menjernihkan persoalan, malah justru memperkeruh. Sangat terkesan bahwa Baznas Jateng tidak mengelola dananya secara profesinal, atau lebih tepatnya tidak amanah. Karena Pak Ahmad Daroji kelihatan sekali seperti mau pasang badan untuk Ganjar Pranowo, tapi malah tanpa sadar justru membongkar kebohongan Ganjar Pranowo,” kata Hersu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dalam cuitannya di akun media sosialnya, twitter dan Instagram, Jumat, 30 Desember 2022, Ganjar Pranowo mengunggah peristiwa di Wonosobo, ketika memberikan bantuan tersebut. Tetapi, cuitan tersebut sekarang sudah di-take down atau dihapus. Namun, banyak netizen yang sudah melakukan screen shoot terhadap cuitan tersebut sehingga tetap tersebar dan dapat dilihat di medsos. (ida)
KPK Fokus Tindak Lanjuti Kasus Formula E
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan saat ini masih fokus untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.\"Sebagai profesionalitas kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Kasus Formula E itu masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.\"KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasar undang-undang,\" katanya.Namun, lanjut Ali, KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum dan hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan pemahaman publik yang salah kaprah.\"Kami tentunya ingin memberikan wawasan dan pengetahuan tentang azas-azas hukum yang berlaku di Indonesia kepada masyarakat agar tercipta kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang tertib dan makmur,\" tuturnya.Ia mengatakan dalam mengusut suatu kasus, KPK juga mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf e UU KPK bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.Selain itu, KPK juga menyinggung soal kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan suatu kasus karena statusnya masih penyelidikan seperti kesulitan memperoleh data, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan.\"Sehingga instansi pemilik informasi, sesuai kebijakan mereka, belum bisa memberikan data-data tersebut kepada KPK sejauh belum pada tahap penyidikan, termasuk penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negaranya,\" ungkap Ali.Bahkan, kata Ali Fikri, dalam praktiknya beberapa pihak otoritas negara lain juga hanya bisa membuka informasi yang dibutuhkan KPK tersebut jika sudah pada tahap penyidikan.Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap beberapa kendala dalam menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta tersebut. Salah satunya ialah meminta dokumen maupun keterangan dari pihak Formula E Operation (FEO).\"Kan masih dalam tahap penyelidikan, seperti misalnya, kami belum bisa minta bantuan ke SFO (Serious Fraud Office)/KPK Inggris misalnya karena kedudukan FEO-nya itu kan di sana kalau tidak salah untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi,\" kata Alex di sela penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu, 11 Desember 2022.Ia menuturkan bahwa dalam tahap penyelidikan, pemanggilan para calon saksi yang akan dimintai keterangan masih bersifat sukarela. Jika calon saksi tersebut tidak datang, KPK juga tidak bisa berbuat banyak.\"Jadi, dalam tahap penyelidikan, kami memanggil apa calon saksi ya. Kalau calon saksi itu sifatnya masih volunteer sebetulnya. Apalagi kalau pihak swasta, dia tidak datang, kam juga tidak bisa apa-apa. Makanya, itulah kesulitan-kesulitan kami di tingkat penyelidikan,\" ujar Alex saat itu.(sof/ANTARA)
Terkait Perppu Ciptaker, DPR Perlu Melakukan Kajian Mendalam
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menilai DPR RI perlu melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).Menurut dia, Perppu Ciptaker berisi banyak pasal sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajarinya.\"Setiap produk Perppu, tentu perlu mendapat persetujuan DPR, untuk itu perlu ada kajian. Masing-masing partai akan membahas dan memberikan pandangannya, dan pada akhirnya DPR boleh menyatakan menerima atau menolak,\" kata Saleh di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Perppu tersebut baru diterbitkan pada 30 Desember 2022 sehingga dirinya belum tuntas mempelajarinya secara mendalam.Menurut dia, ada dua hal penting yang harus didalami terkait Perppu tersebut yaitu apa menjadi ketentuan baru dan apa perbedaannya dengan UU Ciptaker yang sudah disahkan.\"Nanti baru bisa membandingkan apa yang sudah baik, yang perlu disempurnakan, yang perlu dilengkapi dengan aturan turunan, dan seterusnya,\" ujarnya.Selain itu menurut dia, pemerintah harus menjelaskan kepada publik terkait sifat kegentingan yang memaksa terkait terbitnya Perppu Ciptaker tersebut.Saleh menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.\"Pihak yang menerbitkan perppu adalah pemerintah sehingga harus menjelaskan soal kegentingan. DPR dan masyarakat adalah bagian yang ikut untuk menilai soal kegentingan tersebut,\" katanya.Saleh menjelaskan dirinya mendapatkan informasi bahwa Perppu Ciptaker dikeluarkan untuk menggugurkan keputusan MK yang mengatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan hal tersebut, apa benar dengan keluarnya Perppu Ciptaker maka status inkonstitusional bersyarat jadi hilang.\"Bagaimana kalau nanti setelah berubah jadi UU, lalu dilakukan uji materi ke MK, lalu diambil keputusan yang sama? Kalau ini para ahli hukum dan tata negara yang bisa menganalisi dan berkomentar,\" ujarnya.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan pemerintah mengeluarkan Perppu Ciptaker karena alasan mendesak.Dia mencontohkan dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia akan mengalami ancaman inflasi ancaman inflasi, stagflasi, krisis multi sektor, suku bunga, kondisi geopolitik serta krisis pangan sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya.Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut adalah karena kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.\"Yang waktu itu saya sebagai ketua MK menandatangani alasan dikeluarkannya Perppu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak ya kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada,\" ungkap Mahfud.Dalam kondisi kegentingan memaksa tapi belum ada peraturan tersebut, Mahfud menyebut maka terjadi kekosongan hukum.\"Atau (peraturan) yang ada itu tidak memberi kepastian misalnya karena diberi waktu tanggal sekian lagi gitu tidak ada kepastian lalu yang ketiga kekosongan hukum tersebut tidak bisa dibahas melalui prosedur normal karena lama harus melalui tahap 1 sekian lama lagi lalu tahap 2 dan seterusnya,\" jelas Mahfud.Untuk mengambil langkah strategis, apalagi bila harus menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK Nomor 91 tahun 2020, Mahfud menyebut pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi.(sof/ANTARA)
Arus Balik Tahun Baru dari Bandung Menuju Jakarta Terpantau Sepi
Jakarta, FNN - Arus balik tahun baru 2023 dari arah Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta di Tol Cipularang pada 2 Januari 2023 melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama terpantau mulai sepi.\"Prediksi kita kemarin puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta terjadi pada 1 Januari, dan hari ini menurun dibandingkan kemarin,\" kata Manager Transaksi Jasamarga Tollroad Ruas Cipularang, Muhidin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.Ia menyebutkan untuk hari ini sif satu (pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB) jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Utama Kalihurip dari Bandung menuju Jakarta tercatat baru sebanyak 13.696.Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju Bandung volume kendaraan juga mengalami penurunan jika dibandingkan data 1 Januari 2023 yang merupakan puncak arus balik tahun baru. Untuk sif satu baru tercatat sebanyak 13.321.\"Jadi perbandingannya cukup jauh 1 Januari dengan hari ini,\" kata Muhidin.Ia menyebutkan secara keseluruhan saat puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta PT Jasamarga mencatat 50.747 yang melintas di Gerbang Tol Kalihurip Utama. Sementara, dari arah Jakarta menuju Bandung tercatat sebanyak 27 ribu kendaraan.Saat puncak arus balik (1/1/2023) PT Jasamarga juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di akses Jakarta Cikampek Selatan sekitar 30 menit guna mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan.Ia mengatakan meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik, namun masih tergolong lancar dan tidak ada kepadatan yang signifikan.Saat ini, ujar dia, PT Jasamarga hanya mengoperasikan masing-masing enam gardu utama dan enam gardu di satelit dari arah Bandung menuju Jakarta. Hal itu dilakukan karena intensitas volume kendaraan mulai menurun.Sebagai tambahan informasi Jasamarga juga melaporkan terjadi dua insiden kecelakaan lalu lintas pada 30 dan 31 Desember 2021 di ruas Jalan Tol Cipularang dengan lima orang korban, dan satu di antaranya meninggal dunia.Dari dua insiden tersebut Jasamarga menemukan dua faktor utama penyebab kecelakaan yakni pengemudi yang mengantuk, dan kurangnya antisipasi kecepatan dari pengendara.(ida/ANTARA)
KPU RI Diharapkan Bekerja Secara Transparan Demi Pemilu Berkualitas
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat bekerja secara transparan demi menghadirkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.“KPU kami harapkan bekerjalah dengan jujur, adil, dan yang paling penting adalah dengan transparan. Masyarakat perlu diberitahu tentang apa yang sedang dijalankan,\" ujar Hadar saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk “Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin.Jika KPU tidak bekerja secara transparan, lanjut dia, hal tersebut dapat memicu kemunculan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Contohnya, yang telah terjadi di dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.Dalam tahapan tersebut, Hadar mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima aduan serta informasi mengenai dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang melibatkan KPU RI, dalam hal ini komisioner dan sekretaris jenderal.Berdasarkan aduan dan informasi yang diterima koalisi masyarakat sipil itu, setidaknya ada dua belas kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang saat verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.Hadar pun berharap KPU RI ke depannya dapat menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu 2024 dengan mengedepankan prinsip transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol kualitas pekerjaan mereka.\"Jika tidak transparan, masyarakat sulit memonitor. KPU kehilangan ruang masyarakat untuk ikut mengontrol kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ke depan, seharusnya semua yang dilakukan dibuka datanya. Mari, kita berharap pembenahan ini dilaksanakan dalam waktu segera,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Publik Diajak Netgrit untuk Mencari Informasi Tentang Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat, terutama calon pemilih, mulai mencari informasi mengenai 18 partai politik (parpol) dan enam partai politik lokal peserta Pemilu 2024.\"Kita sudah mengetahui ada ditetapkan 18 parpol peserta pemilu dan enam partai politik lokal. Marilah kita mulai mencari informasi-informasi tentang parpol ini. KPU sudah mulai memasang ada di portal mereka, di info pemilu tentang parpol,\" kata Hadar dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk \"Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?\", seperti dipantau di Jakarta, Senin.Dengan pencarian informasi tersebut, lanjut anggota KPU RI periode 2012-2017 itu, para calon pemilih dapat menentukan partai politik terbaik yang patut dipilih pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2024, yakni 14 Februari 2024.Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Budi Setiyono. Budi menjelaskan para pemilih perlu memiliki banyak informasi mengenai peserta Pemilu 2024 dan menggunakan kemampuan analisis mereka dalam menentukan peserta yang akan dipilih.Kemampuan analisis yang baik dari para pemilih itu, menurut Budi, dapat membantu mereka terhindar dari praktik jual beli suara maupun mudah dipengaruhi hasil survei dari lembaga survei yang melakukan manipulasi data demi kepentingan peserta pemilu tertentu.\"Kembali pada kemampuan analisis dari rakyat itu sendiri. Rakyat kita itu karena penghasilannya masih di bawah 5.000 dolar AS, mereka masih gampang dipengaruhi atau tidak mampu bersikap kritis atau melakukan perbandingan, tidak mengecek ulang informasi, mudah dipengaruhi oleh uang, propaganda, dan manipulasi hasil survei,\" jelasnya.KPU telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1, Partai Gerindra (2), PDI Perjuangan (3), Partai Golkar (4), Partai NasDem (5), Partai Buruh (6), Partai Gelora (7), PKS (8), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (9), Partai Hanura (10), Partai Garuda (11), PAN (12), PBB (13), Partai Demokrat (14), PSI (15), Perindo (16), PPP (17), dan Partai Ummat (24).Berikutnya, ada enam partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera (22), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.(ida/ANTARA)
Pemilih Lebih Mengenal Caleg dalam Sistem Proporsional Terbuka
Jakarta, FNN - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sistem proporsional terbuka membuat rakyat dapat lebih mengenal calon legislatif (caleg) yang dipilihnya dalam pemilu ketimbang bila dilakukan secara proporsional tertutup.\"Pemilih lebih mengenal calon legislatifnya kalau dilakukan dengan sistem proporsional terbuka karena masing-masing caleg akan berkompetisi secara terbuka dan berusaha untuk mendapatkan hati para pemilih,\" kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Pada sistem proporsional terbuka, lanjut dia, partai politik (parpol) juga diberikan keleluasaan penuh untuk melakukan perekrutan hingga mengusulkan calegnya.Ia menilai bahwa sedianya semua caleg yang diusulkan oleh parpol adalah memang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi wakilnya di legislatif.\"Tidak ada alasan bagi partai mendorong sistem proporsional tertutup karena ingin penguatan partai dan menentukan kadernya yang mewakili di legislatif,\" tuturnya.Untuk itu, ujarnya lagi, sistem proporsional terbuka sudah sangat tepat untuk tetap dipertahankan pada Pemilu 2024 mendatang.Ia menilai apabila sistem proporsional tertutup kembali diterapkan dalam pemilu justru hal tersebut merupakan suatu langkah kemunduran.\"Saya sangat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak judicial review mengenai pengaturan sistem pemilihan legislatif yang terdapat dalam UU Pemilu,\" ujarnya.Dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, ia pun mengajak parpol menggencarkan pendidikan politik kepada pemilih guna mencegah potensi terjadinya transaksi transaksi politik uang (money politics) dalam pemilu.\"Dan para anggota DPR RI membuat UU yang mengatur sistem kampanye yang memperkecil peluang transaksional dengan pemilihnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Beda Anies dengan Ganjar, Padahal Sama-Sama Menggunakan Dana Baznas
Jakarta, FNN – Beberapa hari lalu, tepatnya Kamis, 29 Desember 2022, sebuah lembaga survei membuat publikasi tentang persepsi publik terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berada di tingkat teratas dengan meraih 31,37%; mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di peringkat kedua dengan poin 30,08%. Tokoh lainnya berada jauh di bawah mereka. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membas hal tersebut dalam kanal Youtube Hersubeno Point edisi (01/01/23). “Setiap kali meyikapi pubilkasi lembaga survei, saya selalu skeptis. Ini semacam penggiringan opini publik, apalagi bila berkaitan dengan elektabilitas seorang capres. Kali ini rupanya anglenya berbeda, yaitu soal siapa figur yang dianggap bisa menyejahterakan rakyat,” kata Hersu mengawali pembahasannya. Menurut Hersu, ini persepsi yang bisa saja bias dari respondennya, tetapi bisa juga bias dari para surveyornya, karena ada kepentingan politik. Sehari kemudian, netizen dihebohkan oleh cuitan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang tengah melakukan renovasi terhadap 50 rumah kader PDIP. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun PDIP yang ke-50 yang akan diselenggarakan pada 10 Januari 2023. Jadi ulang tahun ke-50 dengan merenovasi 50 rumah. Ulang tahun PDIP ini pasti sangat dinantikan oleh Ganjar karena seperti dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa pada ulang tahun PDIP ke-50 akan ada kejutan. Para pengamat berspekulasi bahwa kejutan itu berkaitan dengan figur yang akan diusung sebagai capres dari PDIP. Diduga pada moment spesial ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama capresnya untuk Pemilu 2024. Siapa yang akan menjadi capres dari PDIP inilah yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Sejauh ini, jika kita mengamati dinamika internal PDIP maka calon yang paling kuat adalah Puan Maharani, putri Ibu Megawati. Tapi, saat ini muncul desakan yang sangat kuat dari sejumlah lembaga survei agar Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Apalagi Ganjar juga disebut-sebut sebagai capres yang didukung Jokowi. Jadi sepertinya penting bagi Ganjar untuk memberikan kado pada Ibu Megawati. Tetapi, kado yang diberikan oleh Ganjar ternyata malah jadi bumerang. Netizen menyoal karena renovasi rumah para kader PDIP yang dilakukan oleh Ganjar menggunakan dana Baznas Provinsi Jateng, dananya umat Islam. Sedangkan narasi Ganjar selama ini terkesan memusuhi umat Islam, di antaranya sering mengusung isu radikalisme. “Saya sepakat dengan netizen yang mempertanyakan mengapa sebagai kader PDIP dan Kepala Daerah (Gubernur Jawa Tengah), Ganjar Pranowo menggunakan dan Baznas untuk kepentingan partai? Jelas ini menyalahi aturan,” ujar Hersubeno. Ganjar sepertinya membela diri dengan mengatakan tidak tahu menahu bahwa renovasi rumah itu menggunakan dana dari Baznas karena semula dia akan menggunakan dana pribadi, lalu ada tim Baznas di lokasi yang menyodorkan bantuan yang cukup besar. Tapi alasan ini tidak masuk akal. Demikian juga alasan tim Baznas yang mengatakan bahwa Baznas membantu mereka yang miskin tanpa memandang afiliasi politiknya. Ini juga alasan yang naif. Apa yang dilakukan oleh Ganjar dan Baznas menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dana amanah dari umat Islam. Apakah penyelewengan itu hanya terjadi di Jawa Tengah, seberapa sering terjadi, dan dalam kasus apa saja. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abas, menyerukan agar dilakukan semacam audit mengenai penggunaan dana Baznas dari tingkat pusat sampai daerah. Audit ini penting agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sehingga Baznas tetap dipercaya masyarakat sebagai penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. “Ini berbahaya sekali kalau sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Baznas,” ujar Hersu.Bisa jadi sasarannya benar, tetapi kalau penggunaannya untuk kepentingan politik maka menjadi masalah yang sangat serius. Pada kasus Ganjar Pranowo, jelas bahwa penggunaan dan ini untuk kepentingan internal PDIP, walaupun yang dibantu benar kader PDIP yang berhak menerima. Ganjar harusnya tidak berpikir sempit hanya untuk kepentingan Parpol, apalagi dia Kepala Daerah di mana semua orang adalah rakyatnya, tidak peduli apa pun afiliasi partai politiknya. Mengapa hanya kader PDIP yang dibantu? Di tengah kehebohan ini, mucul fakta baru. Mantan anggota TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, menyebutkan bahwa penggunaan dana Baznas untuk merenovasi rumah warga sebenarnya bukan hal yang baru. Semasa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, dia juga pernah memanfaat dana Baznas untuk renovasi rumah warga Kampung Gembrong, Jaktim, yang beberapa bulan sebelumnya terbakar. Jumlahnya juga jauh lebih banyak, yaitu 130 rumah warga. Melalui cuitannya, Tatak menggoda netizen dengan perbandingan “Sama-sama memakai dana Baznas untuk membangun rumah warga, Mas Ganjar Pranowo mebangun untuk kader PDIP, Mas Anies membangun untuk warga yang kebakaran. Tapi ada juga perbedaan lainnya, yaitu gaya narasi ketika menyampaikan ke publik,” ujar Tatak. Tatak mengunggah narasi yang disampaikan Ganjar dan Anies di akun Instagram masing-masing. Silakan dicek dan temukan bedanya. (sof)
Megawati Dipastikan Akan Tetap Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Jakarta, FNN - Berbicara tentang dunia politik Indonesia, Januari ini kita menunggu kabar dari Ketua PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang konon akan mengumumkan calon presidennya. Apakah Ibu Mega akan mecalonkan Ganjar sebagai capresnya, sementara Ganjar sedang diterpa kabar memalukan untuk PDIP, yaitu menggunakan dana Baznas untuk membantu renovasi rumah 50 kader PDIP. “Itu artinya, posisi Ganjar dilematis bagi Ibu Mega. Sebetulnya dari awal kita mau uji apakah Ibu Mega lebih percaya pada politik yang pragmatis oportunis atau percaya pada politik nilai yang diajarkan Bung Karno?” tanya Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (02/01/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sebaiknya bersabar saja. Mbak Puan diasuh dengan baik supaya lima tahun ke depan betul-betul bisa dimatangkan. Itu adalah dilema etis bagi Ibu Mega. Bisa dibayangkan kesulitan Ibu Mega untuk memutuskan mau Puan yang sebenarnya meneruskan cara berpikir Ibu Mega tentang ajaran Soekarno yang antikapitalisme dan antikolonialisme, atau Ganjar? Menjelang 50 tahun PDIP mungkin akan ada refleksi panjang sebelum diputuskan siapa yang akan dipilih. Sepertinya masih akan ada proses panjang untuk menentukan pilihan, karena saat ini masih ada agenda yang jauh lebih serius yakni niat Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya untuk memperpanjang masa jabatannya. “Ya, saya kira itu juga Ibu Megawati butuh kejelasan ini mau memperpanjang atau tidak karena itu akan memengaruhi pencalonan Ibu Mega terhadap kader PDIP,” ujar Rocky. Jadi, sekali lagi, menurut Rocky, compang-camping politik kita ada di depan mata. Tidak ada satu pun yang bisa menjahit ulang kekacauan yang dijahit oleh presiden. Satu-satunya yang bisa menjahit adalah presiden. Tetapi, presiden Jokowi tetap menganggap bahwa dia ada di dalam era yang tidak pasti. Kalau dia lengser hari-hari ini mungkin masih enak. Tapi kalau dia lengser di tahun 2023 awal karena percepatan krisis politik dan krisis ekonomi, tidak enak juga. “Kalau dia ingin memastikan bahwa ingin diperpanjang sampai 2027 atau 2027, pertanyaannya adalah legitimasinya dari mana? Dan bagi PDIP apa point-nya? Itu pasti aspek negatif perpanjangan yaitu PDIP kekurangan kesempatan untuk mengkonsolidasi partainya,” ujar Rocky. Jadi, tegas Rocky, to be or not to be, bagi PDIP adalah sekarang. Pemilu tidak boleh ditunda. Begitu kira-kira pikiran Ibu Mega. Yang laon tentu juga merasa bahwa kalau PDIP mengucapkan itu maka selesai kecemasan politik. “Jadi harus ada keputusan Ibu Mega, mau menyelamatkan partai, mau menyelamatkan marhaenisme, atau mau ikut pada permainan yang diumpankan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi umpankan itu buat Ibu Mega soal penundaan itu,” sambung Rocky. Bagi PDIP ini juga pertaruhan kalau kemudian mereka ikut arus besar. Sejarah akan mencatat perjuangan Ibu Mega yang sangat konsisten sejak orde baru ternodai. Sejak orde baru Ibu Mega tetap berjuang untuk menegakkan demokrasi. Kita juga melihat sikap Ibu Megawati pada episode pertama perpanjangan masa jabatan dengan tegas menolak. Apa ada faktor-faktor yang bisa mengubah pendirian Ibu Mega? “Ibu Mega bisa diubah secara hipotetis dengan dua cara, yaitu separuh kabinet diserahkan pada Ibu Mega, dan itu tidak mungkin. Atau, separuh APBN dikasih kepada Ibu Mega untuk proyek. Kan nggak mungkin begitu juga. Jadi, saya kira Megawati akan konsisten untuk menolak semua bujukan itu demi masa depan bangsa ini, demi masa depan pikiran Bapaknya,” jawab Rocky. Jadi, Tambah Rocky, kalau itu memang tema Ibu Mega, pastikan saja bahwa nanti pidato Ibu Mega di 50 tahun PDIP adalah menolak perpanjangan, memastikan bahwa pergantian masa jabatan itu dilakukan secara reguler dan menganggap bahwa PDIP adalah partai yang punya ide, punya prinsip, dan punya sikap. Oleh karena itu, apa pun PDIP akan calonkan kadernya sendiri. Di situ kemuliaan partai ditentukan. Apa pentingnya basa basi dan tukar tambah materi kalau partai itu akhirnya diingat sebagai partai oportunis. “Kita ingin PDIP tumbuh sebagai partai yang berintegritas, sama seprti kita juga ingin partai-partai Islam tumbuh sebagai partai yang mampu untuk meyakinkan bahwa konstituen muslim itu chun in dengan demokrasi,” ujar Rocky. Dengan demikian, jelas Rocky, tidak ada soal dengan politik identitas, tetapi politik identitas yang beroperasi di dalam wilayah tukar tambah demokratis, bukan tukar tambah finasial. (ida)
Ganjar Memalukan, Renovasi Rumah Kader PDIP Kok Pakai Dana Baznas
Jakarta, FNN - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang disebut-sebut sebagai calon presiden paling tinggi elektabilitasnya di partai-partai politik, sedang menjadi tranding topik, karena merenovasi rumah kader PDIP (dia merencanakan 50 kader PDIP yang rumahnya akan direnovasi) menggunakan dana Baznas (Basnas Ambil Zakat Nasional), Jawa Tengah. Tetapi, Baznas Jawa Tengah membela Ganjar dengan mengatakan bahwa mereka juga orang miskin. Persoalannya, Ganjar menyebut dengan jelas bahwa dia akan membangun rumah kader PDIP yang memang miskin. “Ya, itu wong cilik, yang memang subsistensi ekonominya, terutama di Jawa Tengah, jauh sekali. Itu data yang diberikan oleh para peneliti bahwa kemiskinan di Jawa memang tinggi dan Ganjar mesti paham bahwa itu teguran buat dia untuk bikin kebijakan bagi semua orang,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi (31/12/22) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, data PDIP adalah data umumnya rakyat. Jadi Ganjar tidak boleh menerjemahkan bahwa yang miskin adalah PDIP, walaupun faktanya memang iya. Ganjar adalah Gubernur yang hanya boleh membaca data makro, tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang bahwa dia anggota PDIP. “Jadi, sekali lagi, ini pengetahuan Ganjar tentang publik policy minim sekali. Kalau begitu, tentu dia secara bawah sadar dianggap bahwa dengan itu sudah money politc, menyogok PDIP,” ujar Rocky. “Jadi, karena kebingungan atau semacam kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesuatu secara sadar supaya Ibu Mega tahu bahwa PDIP dibantu oleh Ganjar. Tetapi, Ibu Mega tentu menganggap bahwa hierarki partai harus ditegakkan. Ibu Mega tidak bisa disogok dengan hal-hal semacam itu,” ujar Rocky. Dari segi public opinion, menurut Rocky, orang menganggap bahwa etikanya tuh rendah sekali. Pemimpin di Jawa Tengah itu bukan pemimpin PDIP, justru kalau dianggap bahwa dia kader PDIP, dia lakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang mesti dia kerahkan sebagai sisama anggota partai untuk membantu rakyat miskin, bukan membantu PDIP. “Jadi, sekali lagi, mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang mesti diperbanyak supaya kita lihat bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya nggak paham etika politik,” tegas Rocky. Bagian buruk dari pemberitaan adalah Ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata tidak paham tentang etika publik atau public policy khususnya. Yang menarik ini adalah dana Baznas adalah dana umat. Selain itu, harusnya sebagai pejabat daerah dia tidak boleh menggunakan dana itu hanya untuk kepentingan partai politik. Mestinya, sebagai Gubernur dia punya resolusi lebih besar dalam APBD pemerintah Jawa Tengah. Kenapa dana itu tidak diambilkan dari dana sosial APBD Jawa Tengah? “Ya mungkin memang sekadar dimaksudkan untuk mecari sensasi sehingga kemampuan dia untuk dalam satu momen membedakan antara dia sebagai Gubernur, dia sebagai calon presiden, dan dia sebagai kader PDIP, nggak masuk di kepalanya,” jawab Rocky. Jadi, tambah Rocky, hal-hal yang sangat sensitif dia tidak paham, apalagi pakai dana Baznas. Itu juga harus ada pertimbangan dan kelihatannya ketua Baznas Jawa Tengah tahu dari awal bahwa itu akan dipakai sehingga dia lalu apologetik. Tetapi, ini bukan soal mereka orang miskin, tapi Ganjar adalah PDIP dan sedang menjadi capres sorotan kontroversi, kenapa mengalihkan dana publik khusus kepada PDIP. Jadi, Baznas juga jangan seolah-olah merasa harus membela diri. Itu bukan kesalahan Baznas, tapi kesalahan dari Gubernurnya. “Jadi, kalau Baznas membela Gubernur, itu artinya adalah relasi akhirnya orang baca,” kata Rocky. Sikap Ganjar ini, kata Rocky, membuat publik akhirnya mengepung Ganjar dengan semacam sentimen baru bahwa dia betul-betul memang bukan pemimpin bangsa. Dia cuma pemimpin PDIP dan bahkan pemimpin PDIP yang disingkirkan. Oleh karena itu, dia cari muka lagi pada ibu Mega. Mestinya Ganja tampil sebagai negarawan, bukan sekedar sebagai kader PDI atau petugas partai. “Jadi, kalau kita membuat semacam analisa fenomenologis bahwa di dalam diri sang calon ini, Pak Ganjar ini, belum ada aspek kebangsaan. Belum ada bahkan aspek kenegaraan. Dia tetap dianggap ya lokal doang, hanya mengurus partai, nggak mampu mengurus bangsa. Itu kan kampanye negatif,” kata Rocky. (sof)
POPULER
