POLITIK
Tegas, PDIP Tolak Penundaan Pemilu: Masih Mau Coba-coba Lagi Pak Jokowi?
Jakarta, FNN – Selasa, 10 Januari 2023, hari ini, adalah hari ulang tahun (HUT) PDIP yang ke-50. Tampaknya, acara HUT PDIP ini akan akan dirayakan secara besar-besaran, karena 25.000 orang diperkirakan hadir. Para anggota legislatif dari seluruh provinsi juga diundang. Tetapi, sebenarnya puncak peringatan HUT PDIP sudah dilakukan lebih awal jika menyimak statemen Puan Maharani yang menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Walaupun Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpidato dalam acara tersebut, tetapi mungkin gaungnya akan lebih kuat soal ini. Ini berarti, sudah dua kali Pak Jokowi dihadang oleh PDIP. “Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada Pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya. Jadi, itu yang sudah kita prediksi dari awal bahwa pasti PDIP tidak ingin ada penundaan artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis, dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologi dari PDIP,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (10/01/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sangat percaya diri bahwa dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap, yang kita sebut Soekarnoisme. “Jadi, saya bayangkan dalam 2 hari ini ada konsolidasi, mungkin teman-teman di Litbang PDIP memutuskan untuk mengajukan satu proposal pada ibu Mega supaya Ibu Mega kuat di dalam menghadapi godaan-godaan politik dari istana. Kira-kira itu latarnya,” tambah Rocky. “Kalau saya sedikit ngintip atau nguping, ada satu keyakinan bahwa ke depan tetap Indonesia memerlukan sinyal ketokohan historis, dan itu ada pada Ibu Mega karena tradisi PDIP yang konsisten di dalam mendukung Soekarno, walaupun di dalam praktek kebijakannya itu diperlihatkan bahwa Pak Jokowi sebagai kader PDIP nggak paham tentang Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Apalagi kalau disebut ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, itu tidak ada di dalam pikiran Presiden Jokowi sebagai kader PDIP, yang ada berdiri dan ditopang oleh orang lain, tambah Rocky. Menurut Rocky, HUT PDIP ini merupakan satu upacara yang akan membuat bangsa ini berpikir ulang tentang arah demokrasi dan arah keadilan sosial. Itu patut kita sambut dengan gembira bahwa PDIP dalam usia ke-50 akal sehatnya pulih lagi. “Saya kira, keterangan yang paling final adalah yang diucapkan oleh Mbak Puan bahwa tidak mungkin akan ada penundaan pemilu,” tegas Rocky. Pernyataan dari Mbak Puan bisa kita artikan sebagai pernyataan Ibu Megawati yang disampaikan oleh Mbak Puan. “Pasti begitu, dan pasti Ibu Mega akan bicara nanti dalam pidato bahwa soal Pemilu terutama. Intinya itu. Bahwa ada seremoni ulang tahun oke, tetapi kita mau lihat bagaimana reaksi istana terhadap keputusan PDIP,” ujar Rocky. Tentu ada soal lain, tukar tambah lain, karena tetap kalau kita analisis satu lapis lebih dalam, konfrontasi politik antara Megawati dan Jokowi belum selesai. Jadi, tetap kita duga dengan kuat bahwa Pak Jokowi mungkin akhirnya mengerti bahwa yang bisa menyelamatkan Jokowi adalah PDIP, lanjut Rocky. Jadi, kalau kita kumpulkan ke depan siapa yang mampu melindungi Jokowi kalau terjadi semacam perubahan politik dan banyak hal yang diajukan untuk mempersoalkan Jokowi. Sekarang saja udah ada konsolidasi yang cukup kuat di DPR untuk pemakzulan dan teori pemakzulan itu bukan tidak mungkin terjadi. Pak Jokowi pasti sudah mendapat sinyal bahwa ada partai-partai yang secara serius menganggap bahwa Jokowi memang melanggar konstitusi. Jadi, hal itu kira-kira akan menjadi gambaran atau background political setting di dalam pidato nanti. Dengan demikian, artinya sekarang sudah diputuskan bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Itu berarti pula bahwa relevan jika saat ini bicara calon presiden. Tetapi, menurut Rocky, Ibu Mega atau PDIP tetap menganggap bahwa ada tukar tambah untuk menunda Pemilu. Oleh karena itu, Ibu Mega melakukan tindakan mendahului melalui suara Mbak Puan. Jadi, urutan-urutan berpikirnya begitu, yaitu ada konsolidasi PDIP dalam satu minggu ini untuk memutuskan bahwa harus ada Pemilu supaya ada kader yang diucapkan. Sekarang orang tinggal lihat kadernya siapa. “Saya kira, bagi PDIP itu, dia akan kembali pada keinginan untuk menunjukkan bahwa dia punya kader dan kader itu bukan kader Jokowi,” ujar Rocky.(sof)
Kalteng-Kalsel Mengoptimalkan Ketentraman-Ketertiban di Perbatasan
Palangka Raya, FNN - Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kalimantan Selatan (Kalsel) bertekad mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), khususnya di perbatasan kedua wilayah.\"Kami berupaya bersama-sama (Kalsel) saling bekerja sama untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan kedua provinsi merasa aman, nyaman serta tidak ada gangguan,\" kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalteng Baru I Sangkai di Palangka Raya, Senin.Untuk itu kedua belah pihak membahas tindak lanjut jalinan kerja sama maupun mekanisme yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau payung hukum, terutama oleh jajaran Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Dalam pertemuan tersebut, Kalteng dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi didampingi sejumlah kepala maupun perwakilan perangkat daerah lainnya bersama DPRD setempat, sedangkan Kalsel meliputi perangkat daerah terkait seperti Satpol PP serta jajaran Komisi I DPRD.Baru I Sangkai mengatakan, di wilayah perbatasan kerap ditemukan potensi konflik masyarakat yang harus dicegah atau tanggulangi, misalnya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti permasalahan tanah.\"Ini yang memang harus kita jaga, supaya tidak terjadi konflik. Mudah-mudahan perjanjian kerja sama Kalteng-Kalsel sesegera mungkin terwujud, supaya dapat menjadi payung hukum kami, melakukan kerja sama antar OPD,\" ucapnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati mengatakan, karena ini berkaitan dengan masalah lintas batas maka kedua belah pihak utamanya di jajaran pimpinan bisa menyelesaikan terlebih dahulu, tentang tapal batas wilayah pada beberapa titik yang belum sinkron sepenuhnya.\"Jadi memang kami (DPRD) menunggu dan mendukung kerja sama ini nantinya, tidak hanya dalam trantibumlinmas, namun juga perikanan dan kelautan, serta lainnya,\" ujarnya.Dia mengatakan, kedua provinsi ini awalnya merupakan satu kesatuan, sehingga masyarakat di kedua wilayah tak bisa dipisahkan kehidupannya terutama yang berada di perbatasan.\"Untuk mengatur tertibnya, memang perlu ada payung hukum dan kerja sama. Kerja sama itu berdasar payung hukum yang ada. Payung hukum pertama selesainya masalah perbatasan, hingga perda masing-masing provinsi dan lainnya sebagai petunjuk teknis di lapangan,\" jelasnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita menjelaskan, pihaknya ingin agar jalinan kerja sama ini bisa segera dirampungkan mengingat pentingnya dampak yang diberikan untuk kedua provinsi.(ida/ANTARA)
Soal Kejutan di Rakernas PDIP, Ganjar Mengaku Tidak Tahu
Brebes, FNN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui kejutan di Rapat Kerja Nasional sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan digelar di Jakarta, Selasa (10/1).“Kejutannya apa, ya ndak tahu. Namanya saja kejutan, besok belum tahu kejutannya apa,\" katanya di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, Senin.Hal tersebut disampaikan Ganjar terkait dengan Rakernas PDIP yang disebut-sebut sejumlah pihak akan menghadirkan kejutan.Salah satunya, banyak pihak menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok calon presiden yang akan diusung partai banteng moncong putih pada Pemilu 2024.\"Kalau soal itu, itu urusannya DPP, Bu Mega dan Pak Sekjen. Intinya kalau saya, besok itu waktunya refleksi bagi PDIP selama 50 tahun berkiprah itu seperti apa,\" ujarnya.Menurut Ganjar, sebagai kader dirinya bangga menjadi bagian dari PDIP karena banyak pihak menilai kaderisasi yang dicanangkan Megawati Soekarnoputri di PDIP berjalan sukses.\"Kaderisasi itu melahirkan banyak kader sekarang. Peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui diklat ada hasilnya. Sekarang kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki sudah banyak, sebenarnya ini bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik dan sebagai kader PDIP saya merasa bangga,\" katanya.Mantan anggota DPR RI itu menyebut banyak kader PDIP yang sukses menjadi pemimpin seperti di Kabupaten Brebes.\"Kita tidak pernah berpikir dulu Mas Narjo di Brebes, yang mohon maaf dari gerakan paling bawah, ekonomi paling bawah, ternyata bisa memimpin. Beliau berpasangan dengan Bu Idza itu bisa dan perempuan lagi. Ini bagian dari kaderisasi yang bagus,\" ujarnya.Hal itu, lanjut Ganjar, akan menjadi fokus Rakernas sekaligus perayaan HUT Ke-50 PDIP dan acara akan diisi dengan kegiatan yang bersitat refleksi.\"Mungkin besok akan ada pidato politik yang kita semua punya cita-cita PDIP menang \'hattrick\' tiga kali,\" katanya.(sof/ANTARA)
KPU Tidak Berpihak pada Sistem Tertentu Dalam Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya tidak berpihak pada sistem tertentu, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Jadi, enggak ada kecondongan ke kanan kiri lah,\" ujar Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Ia lalu menyampaikan KPU akan tetap menjaga prinsip independensi dan netralitas dengan menjalankan penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana nantinya putusan dari uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka yang sedang berlangsung saat ini. Apabila uji materi itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Afif juga mengatakan KPU RI akan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari KPU sebagai pihak terkait pada Selasa, 17 Januari 2023. Hal yang disampaikan Afif tersebut pun merupakan tanggapan atas salah satu poin hasil kesepakatan dari pertemuan delapan partai politik di Parlemen, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra, di Jakarta, Minggu (8/1). Poin kesepakatan tersebut adalah terkait dengan sistem dalam Pemilu 2024, kedelapan partai politik tersebut meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(sof/ANTARA)
Pemprov NTT Siap Menjadi Tuan Rumah ASEAN Summit 2023
Kupang, FNN - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan siap menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang.\"Kita sudah siap semua, dan berbagai persiapan yang lain juga sedang dipersiapkan agar pelaksanaan KTT ASEAN berjalan lancar,\" kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, di Kupang, Senin.Hal ini disampaikan usai menghadiri acara Natal Bersama yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham NTT di Kupang.Ia mengatakan, banyak pihak menilai bahwa NTT tak akan sanggup menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN 2023.\"Namun kita akan buktikan kepada mereka yang tidak percaya bahwa kita bisa menjadi tuan rumah,\" tambah dia.Dia mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan KTT ASEAN 2023 bukan dilaksanakan di kota Labuan Bajo, tetapi akan digelar di Golo Mori.Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, juga menilai pemerintah pusat sedang mempersiapkan daerah tersebut menjadi tuan rumah pertemuan internasional itu.\"Beberapa waktu lalu menteri luar negeri kita Ibu Retno Lestari Priansasri Marsudi, meninjau persiapan di sini,\" ujar dia.Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Johanis Asadoma, juga memastikan pengamanan di wilayah itu jelang dan selama pelaksanaan KTT ASEAN pada Mei 2023 mendatang.Ia juga sudah melihat langsung berbagai persiapan di sana, dan untuk pengamanan dia mengatakan meminta petunjuk dari Mabes Polri karena berkaitan dengan keamanan nasional.(ida/ANTARA)
Heboh, Babe Haikal Berkhianat, Jadi Timses dan Umroh Bareng Ganjar?
Jakarta, FNN - Berapa hari ini, viral di media sosial tentang Ustad Haikal atau sering dipanggil Babe Haikal, yang saat ini sedang umroh bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Narasi yang muncul di media sosial itu menyebutkan bahwa Ustad Haikal Hasan sekarang sudah nyebrang, bahkan sudah menjadi pengkhianat, karena menjadi tim suksesnya Ganjar Pranowo dan sekarang mengajak Ganjar Pranowo umroh. Dari sumber berita lain diketahui bahwa ada penjelasan dari Ustad Bukhari Muslim (UBM) yang kebetulan bertemu dengan Babe Haikal. Kebetulan UBM ini satu hotel dengan Babe Haikal. Menanggapi hal ini, UBM mengajurkan perlunya tabayun terlebih dahulu. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (09/01/23) melakukan tabayun dengan Ustad Bukhari Muslim. Dari hasil tabayun dengan UBM diperoleh informasi bahwa memang Babe Haikal umroh bersama jamaahnya, kurang lebih satu bus, 30-40 orang. UBM sudah lebih dahulu tiba di Mekah sebelum Babe Haikal sampai di Mekah. Qodarullah Jumat lalu mereka sama-sama masuk masjid dan beliau berada tiga shaf di depan Babe Haikal. Selesai Jumatan, UBM baru tahu kalau ada peristiwa heboh itu, karena Babe Haikal live di Instagram. Kemudian, Babe Haikal menyampaikan kepada UBM bahwa tadi beliau berjumpa dengan Gubernur Jawa Tengah yang sedang umroh. Babe Haikal menyampaikan kepada UBM apa yang terjadi sebenarnya. “Jadi tidak ada setingan, tidak ada mengatakan bahwa umroh bareng, apalagi jadi tim sukses. Itu sama sekali tidak ada. Beliau sampaikan ke saya dan bahkan ditegur oleh saudara-saudaranya,” ujar UBM. Kalau kemudian tampak dalam foto mereka duduk berdampingan, itu karena saling kenal sehingga tim berinisitaif untuk duduk mendekat. “Jadi tidak ada perencanaan apa-apa, hanya karena kenal saja, say hello, kemudian difoto. Jadi tidak ada sama sekali. Saya cuma ingin supaya kita bertabayun, apalagi sesama muslim seperjuangan yang selama ini sudah melakukan banyak hal, supaya jangan menjadi fitnah, ” tambah UBM. Menurut UBM, kita sudah tahu bagaimana Babe Haikal, bagaimana pengorbanan beliau. Oleh karena itu, jika ada orang yang ngotot, apalagi sampai memberi label buruk kepada Babe Haikal, kita tanya pada diri kita apakah yang sudah kita buat. “Jadi, kalau yang kita nggak tahu janganlah, karena saya mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, difitnah,” tegas UBM. Peristiwa ini, lanjut UBM, adalah pelajaran bahwa kita harus tabayun kepada siapa pun supaya jangan sampai membuat umat ikut berdosa. Kita sering menyebut ada shodaqoh jariyah atau amal jariyah, tetapi kita sering lupa bahwa ada dosa jariyah, dosa yang berkesinambungan. Dosa yang tidak berakhir di dunia tapi sampai kita wafat pun akan mengalir dosa itu. Ini terjadi karena kita sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain ikut berdosa karena itu. Kalau tiba-tiba betul bahwa Babe Haikal menjadi timses Ganjar atau bersimpati dengan Ganjar apakah itu sesuatu yang salah dan menjadi sebuah pengkhianatan? “Saya tidak bisa menilai itu. Tapi beliau yakinkan saya, nggak mungkinlah akhi. Apalagi diucapkan di Mekah. Saya nggak mungkin nyuruh sumpah atau segala macam,” jawab UMB. Kalau kemudian beliau-betul begitu, kata UBM, itu di luar tanggung jawabnya. UBM hanya bisa menilai yang diucapkan, sedangkan yang di dalam hatinya beliau tidak tahu.(sof)
Tidak Menghormati Sahabat Bangsa, PM Malaysia Tiba Hanya Disambut Menteri PUPR, Tidak Penting?
Jakarta, FNN - Ada beberapa momentum penting dalam pekan kemarin, di antaranya hadirnya Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kehadairan Anwar Ibrahim merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah beliau terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi, kehadiran Anwar Ibrahim ternyata hanya disambut oleh Menteri PUPR. Kemudian muncul statement dari Menteri PUPR bahwa kemungkinan Pak Jokowi dengan Pak Anwar Ibrahim akan membicarakan soal investasi Malaysia di Ibukota Negara Baru. “Itu alasan yang mengada-ada, karena mau membicarakan investasi infrastruktur maka yang menjemput adalah menteri PUPR,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (09/01/23) dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Bagaimana kalau Anwar Ibrahim ternyata mau bicara soal pertanian? Atau bagaimana setelah bertemu Anwar Ibrahim malah bilang bahwa dia mau membicaraka soal perikanan. “Jadi, tidak ada semacam protokoler yang menghormati tamu. Kan minimal ada Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Menteri PUPR memang menteri yang aktif, tapi bukan dalam kapasitas untuk mewakili semacam elegasi negara, untuk menyambut tamu pertama dan kita hargai betul-betul perjuangan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bukan sekadar tamu. Beliau adalah sahabat bangsa Indonesia. Banyak sekali LSM yang bersahabat dengan Anwar Ibrahim. Bahkan, kalau LSM Indonesia datang ke Malaysia, Pak Anwar Ibrahim menganggapnya sebagai teman. Demikian juga jika ustad-ustad berkunjung ke Malaysia, mereka dianggap sebagai keluarga. “Jadi terlalu terlalu dangkal sebetulnya. Ini yang sering saya katakan kok tidak ada etika diplomasi. Itu negara sahabat yang betul-betul ada di depan mata kita. Itu semacam kedunguan diplomasi Indonesia dan itu catatan saja dalam sejarah diplomasi, sangat tidak etis,” ujar Rocky. (ida)
Untuk Mencari Prajurit Hilang di Yapen, Dua Kapal Perang dan Pesawat Militer Dikerahkan
Jayapura, FNN - Dua kapal perang dan pesawat terbang militer saat ini dikerahkan untuk mencari dua prajurit yang menjadi korban tenggelamnya perahu cepat di perairan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Komandan Korem 173/PVB, Brigadir Jenderal TNI Sri Widodo, Senin di Jayapura, mengatakan, yang dikerahkan adalah KRI Albakora dari Lanal Biak, KRI Dorang dari Lantamal X Jayapura dan pesawat udara NC-212 Casa dari Koarmada III Sorong. Ketiganya menyisir di sekitar TKP tenggelamnya perahu cepat di perairan Pulau Kurudu, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari laporan yang diterima Sabtu (7/1) pukul 09.00 WIT, Plh Danramil 1709-05/Wartas, Serma Wiyoto, beserta enam anggota Koramil 1709-05/Wartas dan penumpang lain (masyarakat sipil) berangkat dari pelabuhan rakyat jembatan 3000 Serui, menuju kampung Barapasi, Distrik Wartas, Kabupaten Memberamo Raya, dengan menggunakan satu perahu cepat milik masyarakat. Sekitar pukul 09.53 WIT, perahu cepat hilang kontak dan pukul 16.30 WIT, Serda Nanang Babinsa Koramil 1709-05/Wartas melaporkan hal itu kepada Kapten Inf Joko Alip yang kemudian dilaporkan ke SAR Serui dan satuan lainnya, kata Brigjen TNI Sri Widodo. Widodo menjelaskan, Minggu (8/1) sekitar pukul 03.55 WIT, Kapolres Kepulauan Yapen menginformasikan ditemukan beberapa jenazah yang terdampar di perairan Pulau Kurudu Distrik Pulau Kurudu. \"KM Jolor yang berangkat dari Serui ke kampung Gesa, Kabupaten Mamberamo Raya yang awalnya menemukan para korban,\" kata Brigjen TNI Sri Widodo. 14 Penumpang yang turut dalam perahu cepat itu yaitu Serma Wiyoto (Plh. Danramil 1709-05/Wartas), Serda Yunus Dimara (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Ehud (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Ardo (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), dan Serda Arafat (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas). Kemudian Serda Jem (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Tomy karter (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Anggreyani Senggoko (masyarakat), Elan Senggoko (masyarakat), Raja Senggoko (masyarakat), Abner Senggoko (masyarakat), Isak Imbiri (motoris), Bastian Mairebo (helper), dan Anggi Sasongko (tenaga bantuan). Dari 14 korban yang belum ditemukan yaitu Serda Tomy Karter (Babinsa Ramil 1709-05/Wartas) dan Serda Jems (Babinsa Ramil 1709-05/Wartas). Korban yang meninggal yaitu Ehut Flandi Yomaki dan Serda Arafat Wawini anggota Koramil Barapasi, Kodim 1709-05/Yawa dan Elan Melati Senggoku.(ida/ANTARA)
Pesawat Sipil yang Mendarat di Bandara Oksibil Ditembaki Kelompok Bersenjata
Jayapura, FNN - Kelompok bersenjata Papua Senin (9/1) dilaporkan menembaki pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kepala Polres Pegunungan Bintang, AKBP Davi Bustomi, kepada ANTARA, Senin, mengakui ada laporan penembakan terhadap pesawat milik Ikairos sehingga pesawat yang membawa aneka barang dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul langsung terbang balik kembali.\"Memang pesawat kargo milik Ikairos ditembaki sekitar pukul 10.45 WIT dan pesawat terbang itu tidak jadi mendarat,\" kata dia. Kepala Unit Pengelolaan Bandar Udara Oksibil, Agus Hadi, secara terpisah mengatakan, penembakan dilaporkan saat pesawat dengan nomor registrasi PK-HVV berada di titik tunggu sebelum mendarat di Bandara Oksibil dan melaporkan terkena tembakan di badan pesawat. Akibatnya pesawat terbang itu langsung balik kembali ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul. \"Belum diketahui bagian mana yang terkena tembakan karena pesawat tersebut langsung kembali ke Tanah Merah, \" kata dia. Ditambahkan, penembakan itu terjadi di ujung bandara dan akibat penembakan, pesawat terbang tidak diizinkan mengudara. \"Namun saat aparat keamanan menyatakan aman, pesawat yang berada di bandara kembali terbang ke Jayapura dan operasional bandara tetap dibuka,\" kata dia. (ida/ANTARA)
Sikap Delapan Parpol Soal Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Pertemuan delapan elite partai politik menghasilkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,\" ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu. Hadir dalam pertemuan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir. Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. \"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,\" kata Airlangga. Kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. \"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,\" paparnya. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, lanjut Airlangga, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. \"Kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,\" kata Airlangga.(ida/ANTARA)
POPULER
