POLITIK
Penjabat Daerah Dievaluasi Tiga Bulan Sekali
Banda Aceh, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pejabat gubernur, bupati dan wali kota di seluruh daerah dan Aceh khususnya akan dievaluasi tiga bulan sekali dalam mengemban amanah sebagai kepala daerah.“Saya minta Penjabat gubernur, bupati dan wali kota di Aceh khususnya dapat bekerja maksimal dan memperbaiki manajemen pemerintahan guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Mendagri di Banda Aceh, Kamis.Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela rapat koordinasi pimpinan daerah yang turut dihadiri Menkopolhukam, Prof Mahfud MD, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, Ketua Komisi II DPR, Dirut PT POS, Faizal Rochmad Djoemadi dan pejabat bupati dan wali kota se Aceh.Ia menjelaskan pihaknya telah melantik sebanyak 19 pejabat kepala daerah dan satu diantaranya Pj Gubernur Aceh. Jumlah penjabat yang dilantik tersebut merupakan salah satu daerah terbanyak di Tanah Air guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatan.Menurut dia penjabat gubernur, bupati dan wali kota merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural yang tidak terikat dengan partai politik dan bahkan bukan anggota partai politik.Kemudian yang perlu diingat juga bahwa mereka yang ditempatkan tersebut tidak mengeluarkan biaya politik dan tidak ada beban sehingga dalam bekerja harus mampu membawa perubahan kepada daerah dan juga masyarakat.“Saya minta kepada seluruh pejabat kepala daerah untuk dapat bekerja maksimal dan dapat membenahi serta melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.Karena itu ia meminta kepada seluruh penjabat kepala daerah agar dapat mendorong anak-anak muda di daerah itu untuk berwirausaha dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses permodalan serta meningkatkan sektor UMKM.“Teruslah mencari terobosan dan juga pola-pola yang tepat untuk menghidupkan berbagai sektor ekonomi yang akhirnya upaya menyejahterakan masyarakat dapat terwujud,” katanya.Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi bagi yang tidak mampu bekerja maksimal dengan kandidat lainnya yang saat ini juga siap untuk berkontribusi membangun daerah.(sof/ANTARA)
Konferensi Islam Tingkat ASEAN Dibuka Wapres di Bali
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton Bali, Nusa Dua, Bali, Kamis.Dalam sambutannya Wapres mengajak seluruh umat Islam di Indonesia maupun ASEAN untuk mengoptimalkan momentum konferensi dengan sebaik-baiknya.\"Kiranya konferensi ini dapat semakin meneguhkan posisi umat di kancah global,\" kata Wapres di Bali.Dia mengharapkan perhelatan konferensi semakin menumbuhkan prospek, menguatkan kerja sama antarnegara, menumbuhkan prospek, sekaligus menguatkan kerja sama negara ASEAN dan Arab Saudi di berbagai aspek, terutama bidang pendidikan riset untuk mengakselerasi generasi unggul yang berdaya saing dan berakhlak mulia.\"Semoga konferensi melimpahkan berkah dan maslahat untuk bangsa, negara, dan masyarakat Islam Indonesia dan ASEAN. Yang utama, yaitu bagaimana kita membangun kembali agar umat Islam ASEAN dan dunia meraih kembali predikat \'khairu ummah\', seperti yang pernah dimiliki umat pada masa awal di bawah pimpinan Rasulullah SAW,\" ujarnya.Wapres kemudian secara resmi membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2, \"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 secara resmi saya nyatakan dibuka.\"Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa\'adi bersyukur atas diselenggarakannya Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Bali.Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tempat pertemuan memiliki alasan mendasar, selain Bali sebagai lokasi yang indah.\"Bali sebagai titik pertemuan masyarakat internasional dari berbagai penjuru dunia dengan watak masyarakat yang terbuka dan ramah. Keragaman tersebut diikuti masyarakat yang hidup berdampingan dalam perbedaan,\" ujarnya.Dia mengatakan tema konferensi, yakni \"khairu ummah\" memiliki arti umat terbaik. Dia menekankan individu yang berhasil mempraktikkan moderasi beragama akan menjadi umat terbaik karena mampu bersikap pertengahan dan adil dalam berpandangan.Menurutnya, \"khairu ummah\" akan terwujud, salah satunya dengan saling menghormati dan menyayangi.\"\'Khairu ummah\' adalah mereka yang paling besar rasa kasih sayangnya ke sesama umat manusia,\" kata dia.Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 yang merupakan kerja sama antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi.Konferensi dijadwalkan berlangsung pada 22-23 Desember 2022 di Bali dan diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Arab Saudi.Hadir pula sejumlah narasumber yang terdiri atas ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kerajaan Arab Saudi.Sejumlah materi yang dibahas dalam konferensi, yaitu \"Menuju Umat Terbaik dalam Penguatan Kerja Dama dan Sinergitas\", \"Mewaspadai Ekstremitas dalam Beragama dan Berbudaya\", \"Tantangan Ormas Islam dalam Pemberdayaan Umat di Era Digital\", \"Merawat Harmoni Sosial dalam Masyarakat Plural\", dan \"Menuju Masyarakat Unggul Melalui Visi Pendidikan Islami\".(ida/ANTARA)
Jokowi Kirim Signal Anies Nggak Bakal Dapat Tiket? “Semua Salah Presiden”
Jakarta, FNN – “Semua salah Presiden” adalah sindiran Pak Jokowi kepada pihak-pihak yang seringkali menyalahkan pihak istana. Jokowi menyatakan bahwa kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Misalnya, ada partai tidak lolos Pemilu, Pak Jokowi disalahin; ada partai tidak bisa koalisi, Pak Jokowi yang disalahin; dan yang lebih berat lagi ada capres yang tidak dapat tiket, Pak Jokowi yang disalahin. Semua jadi serba salah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (22/12/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengatakan, “Ya, saya prihatin juga nih. Kenapa semua yang disalahin Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu sudah mau lengser, jadi sudahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang. Tetapi, yang jadi soal kenapa juga Pak Jokowi baper terus. Diemin aja kan.” Menurut Rocky, tetap terbaca bahwa Pak Jokowi gelisah. Itu artinya, setiap hari dia memantau orang yang menyalah-nyalahkan dia. “Jadi tidak usah dipersoalkan itu karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu. Masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan, segala macam, Pak Jokowi diam saja,” tegas Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, orang mau mengganggu Pak Jokowi, tapi tidak usah baper terhadap gangguan. Lagi pula, sistem politik memang dimaksudkan untuk saling mengganggu, karena itu tanda awal dari reformasi. Tetapi ini gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ini karena anggota KPU sponsornya partai politik. “Jadi, terlihat bahwa KPU dari awal memang partisan,” kata Rocky. KPU sekarang lain dengan KPU zaman awal, ada Pak Rudini, Buyung Nasution, akademisi, dan lain-lain yang betul-betul tidak mendapat pesanan dari partai politik. “Kalau sekarang, semua anggota KPU, baik pusat maupun daerah, menerima pesanan partai politik,” tegas Rocky. Bagaimana dengan soal partai yang gagal berkoalisi dan capres yang belum mendapat tiket? Menurut Rocky, semuanya sama, belum mendapat tiket. Calon Pak Jokowi, Ganjar, belum mendapat tiket, Pak Prabowo juga belum. Semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang sudah punya tiket adalah PDIP, tetapi dia tidak punya supir. “Jadi, semua hal kalau kita banding-bandingkan, Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan di melulu,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, hal itu terjadi karena dari awal orang tidak melihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek Pemilu ini. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang tidak akan mempersoalkan KPU dan partai. Tetapi, Pak Jokowi favoritkan Ganjar, itu artinya ada intervensi; Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi, dan lain-lain. Jadi, ini kasak kusuk yang dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kasak-kusuk mencari calon pengganti dia sehingga diatur-atur semuanya, sementara orang lain tidak boleh kasak-kusuk. Di situ tidak adilnya. Semua orang tahu bahwa Ganjar adalah anak emas Pak Jokowi sehingga Ibu Mega cemburu. Ganjar dididik oleh Ibu Mega kenapa diajukan oleh Pak Jokowi tanpa izin Ibu Mega. “Jadi, Pak Jokowi dari awal sudah melakukan politik intervensi,” ujar Rocky. Lalu sekarang mulai menyebarkan lagi ketakutan agar jangan ada politik identitas. Itu artinya ditujukan pada muslim, ditujukan kepada Anies. Padahal, kalau ditanya siapa yang akan mengambil untung dari politik identitas, Pak Jokowi tidak bisa tunjuk, lanjut Rocky. “Apakah Pak Jokowi tahu bahwa politik identitas dari awal memang melekat pada bangsa ini?” tanya Rocky. Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi, pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia, apalagi secara politik Indonesia, itu minim sekali. Akibatnya, dia mudah dihasut oleh orang-orang dekat dia. Para penghasut ini yang mengambil keuntungan dengan menuliskan point yang harus disampaikan pada pidato Pak Jokowi. Karena yang menyampaikan Pak Jokowi, seorang presiden, apakah ini sinyal? Orang pasti langsung akan mengaitkan soal koalisi tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS) dan capres yang tidak dapat tiket adalah Anies. “Pak Jokowi punya tangan di mana-mana, pada partai yang sudah berkoalisi pun Pak Jokowi bisa acak-acak dengan kemampuan dia untuk memperlihatkan tangan-tangan KPK, tangan-tangan Kejaksaan, tangan apa aja kan? Sudahlah itu hal yang kita anggap Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sebagai negarawan. Kalau negarawan dia datang dengan petunjuk-petunjuk masa depan. Ini dia sibuk terlibat dengan kasak kusuk, negur semua orang, wanti-wanti Bawaslu, wanti-wanti KPU. Kalau KPU sudah netral, tidak bisa diintervensi, tidak usah ngomong,” jawab Rocky. (sof)
Regsosek Direncanakan Menjadi Sistem Berbasis Data Terintegrasi
Jakarta, FNN - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan registrasi sosial ekonomi (regsosek) menjadi data rujukan yang terintegrasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.\"Pemanfaatan regsosek tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat,\" kata Pelaksana Harian Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menyatakan untuk mencapai hal tersebut, pihaknya menggandeng kaum milenial untuk berinovasi dan menghasilkan suatu sistem agar pemanfaatan regsosek berjalan dengan optimal. \"Saya membutuhkan suatu imajinasi, suatu keinginan, keahlian, dan pemikiran yang cukup inovatif. Banyak sekali anak muda yang mampu,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, pihaknya mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menciptakan suatu sistem pendataan yang baik karena saat ini pendataan di pemerintah daerah dinilai belum efektif.\"Untuk daerah yang tidak optimal pendataannya, lebih bagus lagi mereka bisa mengintegrasikan data-datanya,\" harap dia.Maliki menegaskan Bappenas memberikan wadah dan forum untuk menciptakan sebuah inovasi sistem terhadap data regsosek yang sudah ada karena regsosek direncanakan akan menjadi satu sistem yang bisa dibagi pakaikan dengan data-data lain\"Jadi ada sistem utama yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjadi rujukan sistem \'targeting\' atau untuk layanan kepada masyarakat itu sendiri,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
Dianggap Tidak Waras Jadi Pejabat Paling Tajir, Kasatpol PP DKI Jakarta Klaim Salah Isi Data
Jakarta, FNN - Statement atau sinyalemen Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mempertanyakan kewarasan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang super tajir, terus bergulir. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arifin, berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menjadi pejabat terkaya di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI (di luar Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi). Arifin mengklaim bahwa dia salah menginput data. “Harta sebenarnya sedang dihitung, yang jelas ada kesalahan,” kata Arifin di Balali Kota Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (21/12/22) membahas lebih jauh masalah tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berdasarkan data LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara) periode 2021 yang dihimpun oleh berbagai media, Arifin memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai 24,59 miliar. Aset Arifin tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta, serta tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan (4 mobil dan satu motor) total 573 juta, ditambah harta bergerak lainnya senilai 694 juta, kas atau setara kas senilai 200 juta. Sebelumnya, wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan semacam keheranannya terhadap harta kekayaan para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang angkanya sangat fantastis. Dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh para pejabat di Pemprov DKI Jakarta, Alex berharap mudah-mudahan harta tersebut didapatkan dari usaha yang halal. “Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan akhirnya harga tanah mahal sekali karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu, individu-invidu tertentu, Pak,” kata Alex. Dari mana harta melimpah para pejabat DKI? Alex mengaku mendapat informasi bahwa banyak pejabat di Pemprov DKI yang mencari pendapatan tambahan dengan bermain dalam pengadaan barang. Selain itu, lubang rezeki haram lainnya juga mereka peroleh dari bermain di proses perizinan. Menurut Alex, cara-cara menumpuk harta kekayaan dengan tidak halal ini sangat ironis karena gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan pejabat di Pemprov DKI termasuk yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, Pak Alexander mengaku ada seorang Dirjen di sebuah Kementerian yang curhat karena iri dengan gaji besar pejabat di Pemprov DKI Jakarta. “Kalau sudah digaji besar dan masih juga korup dan menumpuk harta, wajar kalau kemudian Alexander mempertanyakan kewarasan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta,” kata Hersubeno Arief. Mari kita balik lagi ke masalah Arifin karena Arifin yang menjadi sorotan dan paling tinggi harta kekayaannya. Siapa Arifin dan berapa besar gaji dan tunjangannya? Dari data profil pimpinan Satpol PP Jakarta yang diperoleh dari satpolpp.jakarta.go.id, Arifin adalah warga asli Jakarta yang menamatkan SD sampai SMA-nya di Jakarta. Setelah itu, dia melanjutkan ke program D3 di STPDN Jatinangor dan lulus 1994. Setelah itu, dia melanjutkan ke S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN ’97), kemudian S2-nya STIA LAN tahun 2005. Perjalanan karier Arifin yang panjang telah mengantarkannya kembali dipromosikan menjadi Kepala Satpol PP setelah Anis terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2019. Ini berarti sudah 3 tahun dia menjadi kepala dinas. Untuk mengetahui normal tidaknya atau waras tidaknya kekayaan yang dimiliki Arifin setelah tiga tahun menjadi Kepala Dinas itu, Hersu mengajak kita untuk menghitung gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai Kepala Dinas dan waraskah kalau harta kekayaannya sampai 24,5 miliar sekian. Sebagai ASN, kisaran gaji pokok Arifin dengan masa kerja semacam itu, antara 3 sampai 5 juta; tunjangan sebagai kepala satuan kurang lebih 58 juta. “Gede banget ya,” ujar Hersu. Ditambah lagi uang perjalanan dinas kita asumsikan 10 juta per bulan. Dengan demikian, rata-rata sebulan dia menerima sekitar Rp 65.670.000. Gampangnya, kita kalikan masa kerjanya dari setelah dia lulus STPDN, dia langsung kerja. Tetapi, untuk memudahkan penghitungan, kita asumsikan gajinya sudah seperti sekarang. Berarti 65.670.000 x 14 bulan/tahun x 28 tahun masa kerja.Total 25.742.000.000, lebih besar dari harta kekayaan dari Arifin yang sekarang. Tapi itu belum dipotong biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jumlahnya tidak mungkin sebesar itu seharusnya. Kalau kita pegang angka itu, maka benar kalau wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan tidak waras. Oleh karena itu, kita kemudian paham mengapa Arifin sekarang mengaku dia salah input data dan akan merevisinya. “Saya ingatkan ya sekali lagi bahwa Arifin bukan satu-satunya pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang hartanya belasan miliar. Yang lain juga rata-rata pejabat Pemprov DKI ini adalah klub miliarder,” kata Hersu. Hanya satu pejabat yang kekayaannya di bawah 1 miliar. “Sekali lagi, perlu dicatat, jangan-jangan memang Pak Arifin ini sebenarnya enggak salah input, dia terlalu ‘jujur’ menuliskan semuanya sesuai data yang ada, tapi Pak Arifin jadi kaget ketika tahu dia paling kaya, sementara pejabat yang lain yang mungkin sudah lebih duluan menjadi eselon dua, termasuk Pak Marullah, mantan Sekda yang sekarang digeser menjadi Deputi Gubernur, itu kekayaannya lebih miskin jauh dibandingkan Arifin,” ujar Hersu. Apa sih yang bisa dimainkan di Satpol PP? Ini yang, menurut Hersu, membuat Pak Arifin sekarang harus berpikir keras bagaimana merevisi. Sementara itu, jika Pak Arifin terlalu jujur, pejabat lain malah mengecil-ngecilkan data. KPK sendiri mengakui bahwa hampir semua, bahkan mayoritas pejabat pemerintah yang mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak jujur. “Kalau berpegang pada data ketua KPK, cuma 5% yang jujur melaporkan harta kekayaannya. Tampaknya, bukan hanya pejabat DKI yang hartanya melimpah atau tidak waras, jangan-jangan kita semuanya memang tidak waras dan hidup di negara yang juga sudah tidak waras,” pungkas Hersu.(ida)
Penyusunan Alokasi Kursi DPR Diserahkan ke Lembaga yang Tepat
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan konstitusi mengamanatkan bahwa penyusunan alokasi daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif diserahkan ke lembaga yang tepat. \"Artinya, konstitusi mengamanatkan penyusunan dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD provinsi Pemilu 2024 kepada lembaga yang tepat, yakni KPU,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Jakarta Rabu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 terkait Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dibacakan, di Jakarta, Selasa (20/12). Putusan MK tersebut, kata dia, intinya memberikan kewenangan penyusunan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) Dewan Perwakilan Rakyat RI dan DPRD provinsi kepada KPU pada Pemilu 2024. \"KPU menghormati Putusan MK dan mengapresiasi atas amanah diberikannya kewenangan kepada KPU untuk menyusun dapil dan menentukan alokasi kursi dapil DPR RI dan DPRD provinsi,\" kata dia. KPU memandang penting dan strategis Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022. Oleh karena itu pada hari yang sama, KPU langsung menindaklanjuti dengan melakukan pleno. Hasil pleno di antaranya akan mengundang para ahli pemilu yang kompeten di bidang pendapilan, yakni Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Ahsanul Minan, dan Sidik Pramono. Pandangan para ahli kepemiluan tersebut sebagai upaya KPU untuk menyusun rumusan dapil yang tepat dan menentukan alokasi kursi dapil DPR RI dan DPRD provinsi Pemilu 2024. \"Sekiranya ada penyesuaian-penyesuaian, misalnya dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) atau sesuai dengan dinamika, situasi, dan kondisi yang terjadi di lapangan,\" katanya. Hasyim menegaskan KPU akan mengambil sejumlah langkah dan membentuk tim yang akan bekerja berdasarkan \"timeline\". \"Hasil kerja ini akan dijadikan bahan untuk penyusunan Peraturan KPU, setelahnya akan diadakan forum grup diskusi (FGD) sebanyak dua kali dengan para ahli dan partai politik. Setelah itu dirapikan dan akan dibawa ke uji publik di tingkat nasional untuk dapil DPR dan tingkat provinsi untuk dapil DPRD provinsi. Kemudian diusulkan ke arapty dengar pendapat (RDP) untuk konsultasi,” kata Hasyim. Masukan para ahli dan partai politik dalam menyusun PKPU daerah pemilihan dan alokasi kursi sangat diperlukan, mengingat daerah pemilihan adalah salah satu aspek strategis dan penting dari sistem pemilu yang menentukan wajah sistem pemilu Indonesia, paparnya.(sof/ANTARA)
Tantangan Terbesar Indonesia 2022-2024 Dibeberkan Gubernur Lemhannas
Jakarta, FNN - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto membeberkan sejumlah tantangan terbesar Indonesia selama kurun waktu 2022 hingga 2024 berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga ini terhadap dinamika geopolitik global yang terjadi.“Tekanan globalnya ada beberapa, ada tentang fiksi hegemoni yang terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat-Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia, lalu kita masih berada dalam residu perang dagang, perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok,” kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.Andi menyebut efek pandemi COVID-19 secara signifikan menghadirkan disrupsi rantai pasok global terutama terkait komoditas energi dan pangan yang diperparah dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.“Sampai hari ini belum selesai. Beberapa estimasi memperlihatkan bahwa normalisasi rantai pasok global mungkin baru akan selesai di 2026 bahkan sampai 2027,” ujarnya.Ia mengatakan disrupsi rantai pasok global tersebut kian diperparah dengan adanya strategi negara-negara dunia yang menampakkan otonomi strategis dengan berusaha keluar dari saling ketergantungan antarnegara.“Amerika Serikat tidak lagi mau memiliki saling ketergantungan kepada katakanlah semi conductor yang berasal dari Tiongkok, Eropa tidak lagi mau memiliki ketergantungan kepada pasokan gas dari Rusia karena saling ketergantungan patah diganti otonomi strategis dan ini memperparah,” tuturnya.Untuk itu, ia menyebut berbagai tekanan global yang signifikan tersebut menjadi tantangan Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, transformasi ekonomi biru, ekonomi hijau, dan peningkatan konsolidasi demokrasi.Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).“Dari bulan Februari 2022 sampai pertengahan Desember ini kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden,” katanya.(sof/ANTARA)
Direktur P3S: Anies – AHY Layak Ditandemkan, Keduanya Punya Chemistry Politik
Jakarta, FNN – Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, tetap terus bersinar dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai besutan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie mengatakan, survei menempatkan Partai Demokrat dalam posisi lima besar. “Survei yang dilakukan SMRC menempatkan Demokrat di posisi 5 besar dan bersaing ketat dengan Partai Gerindra. PDIP masih posisi teratas dengan 24,1 persen, Golkar 9,4 persen, Gerindra 8,9 persen, Demokrat 8,9 persen,” kata Jerry, Rabu (19/12/2022). Jerry mengungkapkan, kenaikan Partai Demokrat ini akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas AHY. “Bagi saya Anies Baswedan sang (bakal) capres punya pengalaman di birokrasi dan dunia pendidikan, ditambah AHY yang sudah matang dan mapan di dunia politik, jadi memang duet ideal Anies,” ujar pakar politik peraih doktor dari American Global University (AGU) ini. Lanjut Jerry, Anies-AHY bakal mendominasi khususnya pemilih milenial, bahkan generasi Z. Selain enerjik, muda dan visioner, AHY sudah teruji dan berhasil membawa Demokrat di posisi ‘top five’. “Selain, keduanya smart, mereka juga sejauh ini terus menunjukan ‘chemistry politik’. Bahkanm keduanya kerap unggul dari pasangan lain dalam simulasi survei capres,” pungkasnya. (mth/*)
Bikin Malu Negara, Luhut dan Mahfud Tidak Setuju Ada OTT, Standar Moral Pejabat Makin Turun
Jakarta, FNN – Baru-baru ini, pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dalam soal pemberantasan korupsi terasa aneh. Luhut mengingatkan agar KPK jangan terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Hal ini membuat citra bangsa kita bertambah buruk di mata dunia, dalam hal ini berkaitan dengan investasi yang masuk ke Indonesia. Kenapa OTT yang disalahkan? “Ya, kita berupaya untuk paham. Kalau kita mulai dari hal yang mendasar, apa penyebab korupsi? Cuma dua, yaitu powernya yang eksesif (surplus) atau moral yang defisit. Kan cuman itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (21/12/2022) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, dengan cara apa pun, kalau powernya eksesif, mau pakai digital bahkan mau pakai doa pun, tidak akan mempan. Jadi, ini soal eksesif power. Sistem digital itu memang untuk mencegah, tetapi penjelasannya demi mencegah. Itu artinya, potensi untuk korupsi tidak berkurang. Jadi orang tinggal pilih mana yang efisien. Kalau dipantau secara digital maka memang birokrasi lebih tertib, tetapi potensi korupsi tidak akan berkurang juga. Karena ini soal pertimbangan antara yang mengawasi dan yang diawasi. “Yang paling bagus adalah sistem demokrasi, di mana ada oposisi yang di situ pasti korupsi berkurang, karena kekuasaan terbagi antara yang memerintah dan yang mengawasi. Kalau sekarang nggak ada yang mengawasi. Jadi nggak mungkin itu diandalkan, “ ujar Rocky. Pak Luhut memang betul kalau ada e-govement, e-catalog maka lebih mudah diawasi, tapi tetap itu pengawasan. Jadi kalau kita buat kerangkanya, pertama diawasi oleh doa, lolos. Lalu diawasi dengan digital, lolos. Lalu OTT, itu hanya pilihan metode saja. OTT sama efektifnya dengan mencegah lewat doa. Tetapi, kalau doa tidak berhasil, digital tidak berhasil, OTT saja, lanjut Rocky. “Jadi, kita simpulkan bahwa sumber korupsi cuma dua, surplus kekuasaan atau defisit moralitas,” simpul Rocky. Masalahnya, mengapa OTT yang disalahkan dan bukan memperbaiki mentalitas yang buruk? Menurut Rocky, ini artinya negara belum sanggup untuk memperbaiki sistem pengawasan sehingga disodorkan digitalisasi. Meski itu tetap merupakan sebuah penyelesaian, tetapi harus dianggap bahwa memang negara kita jelek di mata internasional. Karena, mau pakai sistem apapun, kalau demokrasi tidak jalan, tetap korupsi selalu ada. Eropa, misalnya, hampir nol korupsinya bukan karena ada sistem digital, tapi karena demokrasi yang bekerja. Jadi kita mesti melihat sistem politik, karena korupsi berada di dalam sistem politik. “Jadi, tetap, kita ingin agar ada oposisi, karena etika tertinggi dari politik adalah adanya oposisi untuk mengawasi kekuasaan yang powerfull. Kalau dia gagal, itu artinya kita belum mampu menerangkan pada pejabat publik bahwa dia adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk menyejahterakan rakyat,” tambah Rocky. Jadi, digitalisasi itu soal teknis saja, tapi korupsi awalnya adalah bolongnya pertahanan etis dari para pejabat kita. Menrut Rocky, untuk membuat politisi dari awal tidak ingin korupsi, pastikan ada oposisi, supaya dia langsung diawasi oleh partai oposisi. Pengawasan paling kuat adalah pengawasan eksternal, audit paling bagus juga audit eksternal. Jadi, audit eksternal dalam politik namanya oposisi. Sekarang Pak Jokowi menyerap mereka semua dalam kekuasaan sehingga mereka jadi surplus sehingga mereka korupsi. “Jadi, logika itu yang mesti diingat supaya kita bisa lihat lebih lengkap perspektifnya,” tegas Rocku. Jadi, simpul Rocky, bagus kalau Pak Luhut menginginkan digitalisasi, tetapi Pak Luhut mesti paham bahwa rekrutmen politisi itu tidak berbasis pada etika. Jadi, dari awal orang masuk kekuasaan untuk korupsi. Dipasang digitalisasi dia bisa atasi, karena memang niatnya untuk korupsi. Jadi, sekali lagi, karena surplus kekuasaan tanpa oposisi maka korupsi karena defisit etikabilitas atau moralitas menyebabkan orang bergandengan tangan untuk melanggar aturan-aturan etis. (ida)
Dukungan APJII Terhadap Percepatan Transformasi Digital Indonesia Melalui DTI-CX
Jakarta, FNN - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, salah satunya dengan mengagendakan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) bersama PT Adhouse Clarion Events mulai 12 hingga 13 Juli 2023.\"Even DTI-CX bertajuk Achieving Sustainable Economy Growth Through Digital Transformation-Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital ini sangat strategis bagi percepatan transformasi digital,\" kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa DTI-CX nantinya menjadi wadah berkumpulnya para pelaku usaha, pihak pemerintah, serta penyedia jasa dan teknologi yang selama ini turut mendukung akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.\"Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat baik dapat terus berlanjut dan tumbuh,\" ujarnya.Hal itu, kata dia, termasuk pula dalam mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia yang tengah digalakkan Presiden Jokowi serta terus dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra mengatakan bahwa kerja sama dengan APJII merupakan kali kedua yang dilaksanakan APJII dan Adhouse.Penyelenggaraan DTI-CX yang pertama diadakan pada bulan Agustus 2022 dengan dihadiri sekitar 3.500 partisipan, baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha, maupun pemerhati teknologi.Untuk DTI-CX selanjutnya, APJII dan Adhouse akan membuat konsep one stop shopping platform bagi pelaku usaha dalam menemukan solusi terkini serta menjalin kemitraan dan kerja sama dalam mendukung agenda transformasi digital.Selain menghadirkan konsep baru tersebut, DTI-CX 2023 juga akan menggelar konferensi bagi pelaku usaha yang mendukung transformasi digital. Kegiatan itu berperan sebagai ruang diskusi mengenai isu-isu penting yang erat kaitannya dengan digitalisasi.Konferensi DTI-CX terbagi dalam 12 sesi dan akan mengeksplorasi penggunaan transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.Lebih jauh, DTI-CX berencana mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem industri. Konferensi itu membahas pendekatan transformasi digital yang diterapkan di sektor finansial, pemerintah, utilitas, infrastruktur, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, manufaktur, logistik, dan transportasi.(ida/ANTARA)
POPULER
