POLITIK
Pemerintah Diminta Turun Tangan Terkait Konflik di Keraton Surakarta
Solo, FNN - Keraton Surakarta meminta pemerintah agar turun tangan terkait konflik yang kembali terjadi hingga berujung pada baku hantam antara pihak Paku Buwono XIII dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah.Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo KRA Dani Nur Adiningrat di Solo, Sabtu mengatakan terkait dengan konflik yang terjadi pada Jumat (23/12) petang tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah.\"Kejadian ini adalah kejadian kekerasan yang terjadi beruntun, bukan cuma antara orang dan orang. Ini lebih saya sikapi adalah penyerangan terhadap para pelaku-pelaku budaya, tokoh budaya, masyarakat yang peduli budaya,\" katanya.Ia mengatakan keraton sebagai salah satu pilar penyangga budaya sehingga perlu dijaga kelestariannya termasuk keamanannya.\"Mau dibawa ke mana, keraton kan merupakan kediaman raja, abdi dalem (pelaksana operasional) diminta menjaga kalau diserang oknum manapun artinya menyerang fisik dan kehormatan. Harapannya pemerintah turun tangan untuk mengamankan situasi, menjaga kondusivitas sinuwun (raja) dan keluarganya yang selama ini menjaga pilar kebudayaan bangsa dan diakui oleh pemerintah,\" katanya.Termasuk mengenai penyerangan, ia meminta agar diusut tuntas siapa dalang dibaliknya.\"Dibalik penyerangan ini ada apa sehingga jelas. Ini kan bermula dari dugaan pencurian dan pengancaman pada salah satu pembantu yang menjaga di keputren, (bagian istana tempat tinggal para putri raja). Kok larinya ke penguasaan keraton,\" katanya.Mengenai keberadaan LDA, dikatakannya, tidak ada lembaga apapun yang kewenangannya di atas raja.\"Keraton itu di zaman PB XII hingga XIII ini tidak ada lembaga apapun, atas nama apapun yang lebih tinggi daripada raja. Kawasan adat ini adalah taat, patuh, dan tunduk pada pemimpinnya, tanpa terkecuali,\" katanya.Sementara itu, konflik semalam bermula dari dugaan pemukulan terhadap salah satu kerabat keraton Sentono Ndalem Keraton Kasunanan Surakarta, KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro.\"Akhirnya abdi dalem kami dapat dhawuh dalem untuk mengamankan area keraton. Maksudnya mengamankan adalah biar tidak lalu lalang sedemikian rupa, pintu itu ditutup. Ditutup tetapi menempatkan abdi dalem untuk jaga pintu tersebut,\" katanya.Namun ternyata terjadi pemukulan terhadap abdi dalem oleh beberapa orang dengan membawa pentungan.\"Ada yang pakai pentungan dan lain sebagainya sampai jatuhlah korban, ada sekitar 4-5 orang. Perlakuan ini sudah di batas kemanusiaan, di area cagar budaya yang harusnya dijunjung tinggi siapa yang bertugas,\" katanya.Dari pihak LDA yang diwakili oleh Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi mengatakan LDA yang berisi sebagian putra dan putri PB XII keberatan dengan penutupan pintu keraton secara sepihak oleh raja karena keraton merupakan aset bangsa sehingga jangan diperlakukan seperti rumah sendiri.\"Nyatanya sekitar 50 orang memaksa mengunci semuanya. Ada oknum aparat dengan mengeluarkan pistol ya tentu takut. Ini perlu dapat perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini,\" kata suami dari GKR Koes Moertiyah tersebut.(ida/ANTARA)
KPK OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, dan Sekda Menyusul?
Operasi tangkap tangan suap dana hibah di Pemprov Jawa Timur tengah bergulir menjadi bola panas yang liar. Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah bakal menyusl jadi tersangka setelah KPK menemukan barang bukti saat mereka melakukan penggeledahan di ruang kerja ketiga pejabat utama Pemprov Jawa Timur. Rabu, 21 Desember 2022, sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja para pejabat Pemprov Jawa Timur. Dari ruang kerja para pejabat tersebut, termasuk ruang kerja gubernur dan wakil gubernur serta Sekda, KPK memboyong 3 koper barang bukti. Apa saja isinya. Inilah yang mengundang kecurigaan publik. Dalam penjelasannya, Jubir KPK, Ali Fikri, mengatakan para penyidik mengamankan sejumlah dokumen, terdiri dari sejumlah dokumen penyusunan anggaran dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Jawa Timur. Pernyataan Ali Fikri inilah yang diikuti oleh media, kemudian memicu spekulasi kemungkinan KPK akan menjadikan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak, dan Sekda Adi Haryono sebagai tersangka, menyusul 4 orang tersangka lain. Apalagi sebelum penggeledahan dilakukan muncul pernyataan dari Menteri Koordinator Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengkritik cara KPK menangani korupsi, dengan melakukan OTT. Menurut Luhut, OTT membuat jelek citra Indonesia di dunia internasional. Pernyataan Luhut ini kemudian didukung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Pernyataan Luhut mengundang kritik dari berbagai penjuru hingga ada yang menghubungkan pernyataan Luhut dan Mahfud MD dengan kedekatan keduanya dengan Khofifah Indar Parawansa. Mereka sama-sama dikenal dekat sejak masih menjadi menteri dan orang dekat dekat Gusdur. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Kedekatan Luhut dengan Khofifah memang sangat terlihat. Luhut, misalnya, dalam berbagai kesempatan kunjungan ke Jawa Timur dan bertemu dengan para kyai NU, selalu didampingi oleh Khofifah. Orang bahkan sampai bertanya-tanya apa urusan Menkomarinves bertemu dengan para kyai NU karena tidak sesuai dengan tupoksinya. Sebelumnya, dalam OTT pada Rabu, 14 Desember, KPK menangkap wakil ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak , (dari Partai Golkar) dan tiga orang lainnya. Perlu dicatat bahwa saat ini Luhut menjadi Ketua Dewan penasihat DPP Partai Golkar. Kronologis tangkap tangan tersebut, kata Johanes Tanak, Wakil Ketua KPK, diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya, terkait dengan pengurusan alokasi dana hibah. Rabu, 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AHA kepada RS sebagai perwakilan STPS di salah satu mall di Surabaya. Selanjutnya, di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 WIB, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. STPS dan RS diamankan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, AHA dan IW masing-masing diamankan di di kediamannya di Kabupaten Sampang. Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapore Dollar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di gedung merah putih KPK. Menjawab pertanyaan wartawan, Khofifah mengaku tidak ada dokumen apapun yang disita oleh KPK dari ruang kerjanya maupun dari ruang kerja Wagub Emil Dardak. Namun, menurut Khofifah, KPK menyita sebuah flashdisk dari ruang kerja Sekretaris Daerah, Adi Haryono. Keterangan Khofifah ini dibantah oleh Pak Sekda. Dia mengaku tidak melihat KPK menyita flashdisk sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur Khofifah. KPK hanya menyita sejumlah dokumen di ruang Kepala Bappeda, di antaranya dokumen penyusunan anggaran APBD. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari KPK, apakah akan memeriksa Khofifah, Emil Dardak, dan Adi Haryono. Apalagi kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka. Tapi rumornya luar biasa santer di luar. Tetapi, seperti dikatakan oleh Ali Fikri, siapapun akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga makin jelas dan terang. Demikian pembahasan dalam Kanal Youtube Hersubeno Poin edisi Jumat (23/12/22) bersama Herbeno Arief, wartawan senior FNN. (sof)
Ketua KPK Firli Terus Kejar Anies Lewat Formula E, Bisa Picu People Power
Jakarta, FNN - Menjelang tahun politik, situasi makin seru. Yang terbaru, misalnya, Tempo memuat laporan bahwa rupanya upaya Firli untuk mempersangkakan Anies tidak kunjung berhenti. Tetapi, kali ini katanya mentok lagi karena ditolak oleh para penyidik, sementara pimpinan KPK juga terbelah. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (24/12/22) membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Kelihatannya percuma juga Firli. Iya, dia ketua KPK, tetapi apa yang dia perintahkan itu tergantung kesanggupan dari para penyidik yang sudah punya visi juga. Artinya, tahu mana yang potensial dan mana yang sebetulnya dicari-cari,” komentar Rocky Gerung. Penyidik itu dididik dengan cermat metodologinya, yaitu begitu disebut seseorang radarnya langsung bekerj. Jadi, begitu disebut Anies Baswedan langsung tahu ini pasti politis. Menurut Rocky, dari awal kita tahu bahwa soal ini sudah diduga akan diledakkan kasusnya. Mungkin memang ada kesalahan administrasi dalam pelaporan atau biasa disebut pencatatan akuntansi yang buruk, tetapi kalau dia dipaksa-paksa lama-lama orang akan menganggap bahwa hal itu dimaksudkan untuk menjegal Anies jadi presiden, bukan untuk mempersoalkan Anies korupsi. Kelihatannya publik juga merasa bahwa ini dibuat-buat. Jadi, menurut Rocky, Pak Firli terlalu berlebihan. Semakin naik elektabilitas Anies, semakin dicari-cari kesalahannya. Tetapi, kita harus mengambil sikap praduga tak bersalah terhadap Anies, termasuk juga ke Pak Firli karena Pak Firli berlebihan salahnya. Tetapi, posisi ini akan berubah sejalan dengan makin mantapnya kekuatan politik yang diasuh dari istana untuk mempersoalkan itu.Lain kalau cuma sebatas mungkin kasus ini yang mungkin dianggap betul-betul penting, tapi semua kasus mau disalahkan pada Anies. Itu artinya, jadi paket lengkap. Apalagi Pak Jokowi lagi mempersoalkan sungai-sungai yang dinaturalisasi Anies mesti dinormalisasi. Soal-soal seperti ini, menurut Rocky, membuat orang-orang menduga lagi bahwa ada semacam perencanaan sistematis untuk menghalangi Anies. Yang paling mudah tentu melalui KPK karena kalau Anies dipanggil bolak-balik, berarti Anies tidak punya kesempatan untuk sosialisasi. Padahal KPU barusan membuatkan semacam fatwa tentang sosialisasi, yang penting jangan mengajukan nama sebagai atau membujuk orang untuk nyoblos. Jadi, lanjut Rocky, segala peralatan kekuasaan itu memang dipakai untuk menghadang seseorang yang sedang meroket karena dianggap bahwa ini adalah penantang Jokowi, riil penantang Jokowi. “Mudah-mudahan betul-betul Anies menantang, bukan sekadar nantang-nantang,” tegas Rocky. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kepentingan Pak Firli mempertersangkakan Anies? Dia bukan kompetitor Anies. Itu berarti, ada kekuatan lain dan kakuatan itu besar. Jadi pertanyaan publik, kalau begitu KPK disuruh siapa? Publik jadi menduga-duga bahwa ada persiapan panjang untuk menguasai KPK. Akhirnya istana juga tidak bisa mengelak lagi karena algoritmanya menuju ke istana. Seluruh persiapan dari 2 tahun lalu dirancang oleh istana: pelemahan KPK, menundukkan KPK di bawah presiden. “Jadi, sebetulnya memang soal korupsi itu dibiarkan untuk supaya mudah mengendalikan KPK, dan sekali lagi Anies di tahun politik akan diujikan dalam proyek mungkin karena Anies nggak ada cara untuk diturunkan elektabilitasnya maka dicari soal-soal beginian,” kata Rocky. Jadi, kalau orang masih bertanya-tanya kenapa Anies, menurut Rocky, ya karena Anies calon presiden. Itu artinya, ada diskriminasi karena dia calon presiden maka dia mesti disprindikkan duluan. Itu artinya, ini delik politik, ini artinya akal-akalan politik. “Publik pasti akan berada di dalam kewaspadaan untuk menghalangi KPK meng-OTT Anies Baswedan. Karena itu, Anies sekarang lebih leluasa sebetulnya karena sudah diisukan untuk sosialisasi. Jadi agak sulit untuk OTT Anies,” ujar Rocky. Rocky menduga tidak mungkin KPK melakukan itu karena itu akan konyol. Bukan KPK-nya yang konyol, Presiden Jokowi yang konyol. “Karena orang sudah masuk dalam satu pengertian kalau Anies diganggu artinya disuruh Presiden Jokowi. Karena Ganjar kok tidak diganggu. Ganjar tetap tetap dianggap aman. Demikian juga yang lain. Jadi, tetap, kalau kita bikin kalkulasi matematika, kalau Anies diganggu itu atas perintah Presiden Jokowi, langsung atau tidak,” tegas Rocky. Kita tidak menuduh, tapi hanya membaca gelagat yang ada presedennya, tambah Rocky. Masalahnya, apa benar kalau Anies dibiarkan akan menjadi sangat besar? Bukankah Anies justru menjadi sangat besar karena dizolimi? “Justru itu yang akan berlaku terbalik. Tetapi justru itu juga yang dihitung. Mending dibatalkan sekarang. Kalau dinyatakan tersangka kan pasti ditangkap KPK. Kalau dinyatakan sebagai elektabilitas kurang, maka dihalangi justru elektabilitasnya bertambah. Jadi ultimum remedium dalam pengertian buruk kalau menangkap Anies, dan itu akan ada people power pasti,” jawab Rocky. Walaupun kita tahu bahwa Anies mungkin tidak mampu memimpin people power, tapi rakyat yang lain juga akan bersama-sama dengan partai-partai yang ikut dikecewakan, karena sudah berharap Anies jadi calon presiden, tambah Rocky. (ida)
Pembukaan Muswil Jatim Dihadiri Ribuan Warga Muhammadiyah
Ponorogo, Jatim, FNN - Ribuan warga dan simpatisan organisasi keagamaan, Muhammadiyah, dari berbagai daerah di Jawa Timur tiba di Ponorogo guna mengikuti secara langsung jalannya musyawarah wilayah (muswil) ke-16 Muhammadiyah Jawa Timur yang berlangsung dua hari, yakni mulai Sabtu (24/12) hingga Minggu (25/12).Pantauan di lokasi pembukaan muswil yang dipusatkan di alun-alun Kota Ponorogo, para penggembira muswil sudah terlihat berdatangan sejak pukul 05.00 WIB.Mereka segera mengambil tempat dan duduk di dalam kawasan alun-alun untuk mengikuti detik demi detik jalannya muswil yang dihadiri oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir tersebut.\"Kami dari warga Ponorogo, tepatnya dari Ranting Japan. (Kami) tetap semangat meskipun cuaca begini, yang lainnya saja dari jauh-jauh (tetap) semangat luar biasa,\" kata Risa Krisdianti, salah satu penggembira dari Kota Reog.Risa datang berombongan bersama pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah Japan. Sambil menunggu pembukaan muswil, mereka duduk di atas alas sembari menikmati jamuan bakso Lazismu Jawa Timur.Sementara itu, Penggembira dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) Lamongan, Musiyamah mengaku sangat senang bisa hadir dalam pembukaan ini.\"Harapannya bisa masuk ke dalam dan menyaksikan tampilan-tampilan dengan lebih dekat, tapi kita kan penggembira, dari sini saja sudah luar biasa,\"Gelaran pembukaan Muswil ke-16 Muhammadiyah Jawa Timur pun resmi dibuka sekitar pukul 09.30 WIB yang diawali dengan pementasan kesenian tradisional tari reog dan tari kontemporer lain, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran.Hadir dalam kegiatan pembukaan muswil itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, Bupati Sugiri Sancoko beserta seluruh jajaran pimpinan dan pengurus persarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah dari tingkat pusat hingga daerah.(ida/ANTARA)
Skenario Curang! Bocoran dari Ketua KPU: Pilpres Sudah Didesain Pemenangnya Ganjar – Erick
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, tengah menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius. Dia dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaini Muin, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut sudah disampaikan ke DKPP oleh Farhat Abbas, yang ditunjuk oleh Hasnaini sebagai pengacaranya. Selain ke DKPP, Farhat juga mengaku akan melaporkan Hasyim As’ari ke polisi pekan depan. Ketua DKPP, Hedi Lukito, mengaku sudah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan verifikasi administrasi. Kepada media, Hasyim Asy’ari mengaku telah mengetahui pelaporan dirinya ke DKPP. “Kami mengikuti pelaporan ke DKPP tersebut,” ujarnya singkat. Sebelumnya, Farhat mengaku telah melengkapi bukti pelaporannya. Bukti yang dibawa adalah pengakuan-pengakuan atau testimoni dalam bentuk rekaman video, bukti-bukti komunikasi WhatsApp, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan. “Saya tidak ingin membahas soal isu pelecehan seksualnya. Biarlah DKPP dan polisi yang menindaklanjuti laporan tersebut dan apakah Hasna ini bisa membuktikannya. Saya justru lebih tertarik dengan testimoni Hasnaini bahwa dia dapat bocoran dari Hasyim Asy’ari . Bocoran tersebut adalah KPU telah mendesain bahwa pemenang Pilpres 2024 nanti adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (23/12/22). Itu artinya, sebagai calon presiden Ganjar Pranowo akan dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Testimoni itu dibuat ketika Hasnaini diwawancarai oleh Farhat Abbas dan Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, yang bersama-sama Farhat juga menggugat KPU. Benarkah pengakuan Hasnaini atau benarkah Hasyim Asy’ari pernah menyatakan hal itu kepada Hasnaini? Menurut Hersu, ini sangat menarik karena hitung-hitungannya sangat masuk akal. Ganjar, misalnya, selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden skoci yang disiapkan oleh Presiden Jokowi kalau Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya. Koalisi Indonesia Bersatu diduga akan digunakan oleh Ganjar Pranowo untuk maju capres. PAN dan PPP, 2 partai di KIB, secara terbuka sudah mengajukan Ganjar sebagai capresnya. Ketua Umum PAN juga sudah menyatakan akan mengajukan dan membawa nama Ganjar ke KIB. Begitu juga dengan pelaksanaan tugas Ketum PPP Mardiono yang menyatakan bahwa 14 pengurus DPW PPP sudah mengajukan nama Ganjar. Namun, pencahpresan Ganjar tampaknya masih terganjal dari sikap Golkar yang ngotot mengajukan nama Airlangga sebagai capres Golkar harga mati. Bagaimana dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden? Erik juga sudah cukup lama merapat ke PAN dan PPP. Jadi, menurut Hersu, kelihatannya memang pasangan Ganjar dan Erick tengah disiapkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Tapi dalam hal ini KIB baru PPP dan PAN. Tinggal Golkar yang belum memutuskan. Bahwa kemudian ada info ketua KPU membocorkan skenario kepada Hasnaini, tentu saja menjadi sangat menarik. Jadi nyambung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sekali lagi, skenario itu, kalau memang info itu benar dan bagaimana nanti bisa diwujudkan, menurut Hersu, tergantung setidaknya pada tiga hal. Pertama, apakah PDIP pada akhirnya sepakat mengusung Ganjar? Menurut saya sangat sulit membayangkan Ganjar bakal menang Pilpres bila dia tidak didukung PDIP. Kedua, apakah Anies jadi mendapat tiket atau tidak pada pilpres 2024 dan dia berpasangan dengan siapa? Ini kita pertanyakan karena dalam laporan koran terbaru disebutkan bahwa Firly Bahuri kembali berusaha untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kalau Anies dapat tiket dan PDIP juga punya capres sendiri, sulit bagi Ganjar untuk menang, kecuali jika memang sudah didesain, maka segala macam cara dan kecurangan bisa dilakukan secara masif dan itu akan didukung oleh instrumen negara, termasuk dalam hal ini KPU. Ketiga, ini yang paling penting, Pemilu ditunda dan Jokowi memperpanjang kekuasaannya. Kalau itu terjadi, Pemilu ditunda dan Jokowi memperpanjang kekuasaannya, berarti skenario menjadikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024 nanti tidak akan terlaksana.(sof)
Semua Unsur Diminta Menjaga Keamanan Bangsa untuk Kesejahteraan
Indramayu, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta semua unsur, baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk bersama menjaga keamanan bangsa agar dapat mempercepat kesejahteraan.\"Semua unsur harus bersatu untuk menjaga keamanan supaya kesejahteraan bangsa bisa terwujud lebih cepat,\" kata Menhan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat.Menurut Prabowo, ketika semua unsur bersatu menjaga keamanan, berdampak pada kesejahteraan bersama.Saat ini, kata dia, keadaan keamanan di Indonesia terus membaik sehingga pembangunan terus berjalan dan dapat memberikan dampak yang baik untuk semuanya.\"Kita butuh kerja sama yang baik antara semua aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan semua unsur harus rukun dan bersatu menjaga keamanan serta ketertiban supaya pembangunan ekonomi kita bisa lebih cepat, kesejahteraan supaya lebih cepat,\" tuturnya.Menhan Prabowo juga memberikan penghargaan kepada semua aparat, terutama yang bekerja di korem, kodim, dan koramil, atas pengabdian mereka karena sangat berarti bagi bangsa dan negara.\"Saya datang hanya ingin melihat keadaan saudara-saudara, terutama yang bertugas di korem, kodim, dan koramil. Saya juga sampaikan terima kasih kepada semua aparat atas pengabdiannya, terima kasih atas dedikasi karena anggota korem, kodim, dan koramil adalah ujung tombak dari pertahanan kita,\" ujarnya.Menhan Prabowo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu, Jumat (23/12). Kunjungan pertama di Koramil 01 Indramayu, di tempat ini Prabowo memberikan 20 unit sepeda motor untuk babinsa.Setelah itu, Prabowo mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong untuk bertemu masyarakat dan membagikan sejumlah bantuan berupa sembako, kemudian melanjutkan kunjungan ke beberapa pondok pesantren yang berada di daerah itu.(sof/ANTARA)
Masyarakat Indonesia Diajak untuk Menjaga Moderasi Beragama
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga moderasi beragama menyambut perayaan Natal 2022.“Kami ingin mengajak untuk terus menjaga moderasi beragama agar situasi kondusif dan negara yang aman. Agama harus menjadi titik temu, rahmat dan kasih sayang,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan moderasi adalah sebuah sikap yang adil, tidak fanatik dan upaya untuk tidak mudah menghakimi orang lain, sehingga mampu saling menghormati dan menghargai.“Kita harus memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Islam mengajarkan tidak boleh ada kebencian yang kemudian menjadikan kita tidak adil, kita tidak boleh merasa benar sendiri dan tidak boleh memaksakan, harus saling menghormati dan saling menghargai,” katanya.Kata dia, umat Nasrani akan memasuki perayaan Natal, dimana seluruh masyarakat di Indonesia adalah saudara, meski berbeda agama, sehingga harus saling mendukung.Menurut Gus Fahrur Indonesia merupakan contoh yang sangat baik bahkan untuk dunia, karena memang sejak dulu bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika.“Indonesia sebenarnya merupakan contoh baik bagi moderasi beragama karena kita memberikan ruang yang berbeda untuk ekspresi beragama,\" jelasnya.Gus Fahrur menyatakan Presiden Jokowi sangat menginginkan semua tokoh agama terus menyebarkan toleransi, karena sejatinya justru agama terus mengajarkan adanya persatuan. \"Semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang rukun dan toleran,” harapnya.(sof/ANTARA)
Terkait Kasus Lukas Enembe, KPK Mengamankan Uang Ratusan Juta Rupiah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah ratusan juta rupiah terkait dengan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, mengatakan uang tersebut diamankan setelah tim penyidik KPK menggeledah salah satu rumah kediaman pihak yang terkait dengan kasus itu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (21/12).\"Ditemukan dan diamankan uang ratusan juta rupiah yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut,\" ucap Ali.Selanjutnya, uang ratusan juta itu akan dianalisis oleh tim penyidik KPK dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi barang bukti dalam berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe.Dalam kasus tersebut, selain Lukas Enembe, KPK juga telah menetapkan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka. Namun, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat KPK melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK pada Senin (12/9) di Mako Brimob Papua dalam kapasitasnya sebagai saksi. Akan tetapi, Lukas tidak hadir.KPK kemudian memanggil Lukas untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Lukas Enembe pun tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.Tim penyidik KPK lalu menemui dia di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. KPK lalu telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.Terakhir, KPK menyita dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.(ida/ANTARA)
Jokowi Cuci Tangan? Siap-siap Ada Operasi Politik Jegal Anies
Jakarta, FNN - Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai curhat presiden pada peringatan ulang tahun ke-16 Partai Hanura, merupakan pengondisian atau langkah cuci tangan, bila nantinya Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem batal berkoalisi dan Anies Baswedan tidak mendapat tiket untuk pencapresan pada pilpres 2024. Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, pernyataan ini patut diduga sebagai langkah prakondisi untuk “sesuatu” operasi politik penggagalan koalisi yang nantinya akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan. Demikian keterangan Kamhar kepada wartawan yang dibahas dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (22/12/220) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kamhar menilai Jokowi galau. Dia menyatakan bahwa ini merupakan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan Pak Jokowi “ojo kesusu” dan mengendorse beberapa nama sebagai calon presiden. Itu menunjukkan Pak Jokowi memang memiliki intensi tertentu. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, dalam peringatan ulang tahun Partai Hanura di JCC, Senayan, Rabu (21/12/22), Presiden Jokowi menyatakan bahwa istana itu selalu dikambinghitamkan dalam urusan politik, misalnya kalau ada partai yang tidak lolos Pemilu, istana yang disalahkan; kalau ada yang gagal koalisi, istana lagi yang disalahkan; jika nanti ada pihak yang tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres, istana juga yang disalahkan. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa yang paling enak memang mengkambinghitamkan dan menuduh-nuduh presiden atau istana sembari menyatakan keheranannya. Pernyataan Jokowi tersebut sangat menarik dan “Sejauh pengamatan saya, ini baru pertama kalinya Pak Jokowi menanggapi isu sensitif ini secara secara terbuka,” ujar Hersubeno Arief. Isu tentang Jokowi kemungkinan akan menjegal Anies sesungguhnya bukan isu baru dan sudah mencuat menjadi perbincangan publik ketika ketua dewan Pembina Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku terpaksa turun gunung karena Pemilu 2024 akan berlangsung curang. Bahkan, sebelumnya, salah satu petinggi Demokrat, Andi Arif, dalam wawancara internal menyebutkan bahwa Pak Jokowi secara terbuka tidak menginginkan ada Anies Baswedan dan Anies Baswedan akan ditersangkakan. Ini berkaitan dengan ribut-ribut soal langkah KPK yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan formula E di Jakarta. “Jadi, saya pikir kalau ada indikasi-indikasi semacam itu, tidak perlulah para pendukung Pak Jokowi bereaksi keras atau terlalu baper, seperti yang ditunjukkan oleh Polisi PPP, Ahmad Baidowi,” ujar Hersu. Baidowi mengekspresikan bapernya dengan menyatakan bahwa yang disampaikan Pak Jokowi sudah betul bahwa terkait koalisi partai politik, itu urusannya partai politik, bukan Pak Jokowi. Benar nih? Semua orang juga tahu soal ini. Baidowi juga meminta data atas tuduhan yang disampaikan oleh Kamhar Lakumani dan mempertanyakan bukti-buktinya. Pernyataan Baidowi mengingatkan Hersu pada wawancaranya dengan politisi senior PPP Habil Marati yang membentuk Forum Ka\'bah Membangun, sebuah forum yang diatur oleh senior PPP untuk menyelamatkan partai. Habil Marati mengaku bahwa dia mendengar langsung dari Ketua Umum PPP yang saat itu masih dijabat Soeharso Monoarva, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu memang dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan. “Saya kira masuk akal karena konstituan PPP, bahkan ada beberapa pengurus PPP Daerah, seperti pengurus PPP Jakarta, misalnya, sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan. Konstituennya juga mayoritas mendukung Anies Baswedan,” kata Hersu. Demikian juga dengan PAN. Diakui oleh para elit politiknya bahwa konstiuen PAN akan mendukung Anies Baswedan. “Ini jelas bahwa ini berkaitan dengan yang saya sebut sebagai kawin paksa,” ujar Hersu. Oleh karena itu, masuk akal kalau kemudian Pak Jokowi tahu bahwa jika PPP dan PAN bergabung bersama PKS dan Demokrat, maka tiket pencapresan Anies Baswedan sudah lebih dari 20 persen. Karena itulah kemudian dilakukan manuver segera dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang nggak jelas juntrungannya sampai sekarang. Masalahnya, tiba-tiba Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan dan mendeklarasikannya sendirian. Ini kelihatannya berkaitan dengan soal adu cepat dengan KPK tadi. Nasdem inilah yang kemudian mengubah semua skenario dan peluang Anies untuk menjadi capres itu kembali terbuka. Tapi sampai sekarang kaolisinya belum terbentuk. Nasdem sendiri kelihatnnya masih setengah hati. Bahkan, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem menyatakan bahwa salah kalau menarasikan Anies sebagai calon presiden dari partai oposisi karena sampai sekarang Nasdem adalah partai pendukung pemerintah, pendukung Pak Jokowi. Bagaimana dengan PKS? Juru bicara PKS, Muhammad Kholil, menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi Pilpres, santai saja. Menurutnya, Presiden sebaiknya menjalankan peran sebagai Kepala Negara dan Presiden. Kalau presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi. Jadi, tidak baik buat demokrasi kita, tidak baik juga buat beliau sebagai pemimpin bangsa. “Anda percaya kepada siapa? Pernyataan Pak Jokowi yang didukung oleh PPP atau pernyataan dari ppolitisi Demokrat plus PKS dan juga sebelumnya dinyatakan oleh politisi senior PPP Habil Marati? (ida)
DKPP Dipilih Presiden, Eggi Sudjana: Mampukah Melawan Presiden?
Jakarta, FNN - Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) melaporkan tindak pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta ketuanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG yang tergabung dari sembilan partai politik (Parpol) mendatangi kantor DKPP, Jakarta pada Kamis (22/12/2022). Kedatangan GMPG terkait masalah Ketua KPU Hasyim Asyari yang melakukan kesewenangan dan kinerja lembaga KPU itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Eko Suryo, Ketua Umum Partai Perkasa. Dengan memberikan laporan tertulis, DKPP menyambut GMPG untuk mendengarkan pendapat dan aduan masalah. Dalam diskusi dengan DKPP, Eggi Sudjana, Ketua Partai Pemersatu Bangsa menyampaikan desakan kepada DKPP agar memberikan kepastian dan menghentikan proses tahapan pemilu saat ini dalam kurun waktu satu minggu karena seluruh Komisioner KPU sudah tidak profesional, tidak jujur, dan tidak independen. Hal itu untuk mengangkat hak-hak dan martabat pemilu yang jujur dan adil. Tuntutan tersebut dilontarkan karena terdapat 16 partai politik yang tidak jelas statusnya lolos atau tidak karena tidak adanya surat keputusan dari KPU. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memberikan surat resmi kepada KPU untuk menerbitkan surat keputusan terkait lolos atau tidaknya Parpol untuk verifikasi administrasi dalam berita acara, sehingga Bawaslu tidak dapat menindak karena tidak adanya objek sengketa. Oleh sebab itu, diduga kuat adanya pengaturan Parpol yang lolos dan tidak lolos verifikasi. Salah satunya adalah tindak gratifikasi seks dari Ketua KPU terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu yang lolos. Hingga GMPG juga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena melakukan intimidasi, pemalsuan dan penipuan yang secara sengaja dan bersama-sama dilakukan oleh Komisioner KPU. Setelah mengetahui bahwa dua Anggota DKPP dipilih oleh Presiden, Eggi merasa pesimis dengan hasil yang akan diberikan DKPP. \"Nah pertanyaannya tadi kalau Presiden tidak menghendaki ini diproses, kan bisa saja dia gak berani. Berani gak kamu melawan presiden? Itu diukur juga, nampaknya dia sampai hari ini belum berani jawab, ya diduga gak berani,” tukas Eggi. Desakan kepada DKPP yang disampaikan oleh Eggi karena DKPP dianggap memiliki kapasitas untuk menegur KPU dan Bawaslu. “Karena Dewan Kehormatan sepengetahuan kami punya otoritas untuk menegur Bawaslu, menegur KPU ketika etiknya dilanggar,” ucap Eggi. “Karena ini (DKPP) punya otoritas, kami minta satu saja, proses tahapan pemilu dihentikan sampai proses kami ini diterima,” ujarnya menambahkan. Eggi juga menyampaikan agar DKPP menghormati usaha mereka yang sudah sesuai dengan prosedur dan resmi, agar mereka dapat menghormati DKPP sebagaimana seharusnya Dewan Kehormatan. (Rac)
POPULER
