POLITIK
Rocky Gerung: Bebek Liar Cari Kandang Aman di NU
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar disebut sebagai bebek liar oleh pengamat politik Rocky Gerung. Cak Imin panggilan akrab Muhaimin juga disebut keluar kandang untuk mencari tempat aman di Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Menurut Rocky saat ini sedang ramai soal bebek membebek. Setelah sitting duck, lame duck, sekarang ada bebek liar. \"Bebeknya keluar kandang tanpa ada gembala lagi, jadi ke mana-mana tuh,\" papar Rocky. Rocky menegaskan bebek liar dari PKB ingin cari kandang di tempat yang paling aman, yaitu NU. Analisis ini disampaikan Rocky mengomentari hasil Ijtima Ulama PKB yang merekomendasikan Cak Imin untuk menjadi bakal calon presiden. Rocky menilai hal ini \'liar\' bagi Cak Imin yang belakangan santer disebut akan dipasangkan sebagai bakal calon presiden Prabowo. Rocky mengaitkan Ijtima Ulama PKB ini dengan NU. Sebab PKB dan organisasi massa Islam terbesar di tanah air tersebut saling berkaitan. Namun demikian Rocky menilai bahwa NU tidak memenuhi keinginan Cak Imin. \"NU sudah memberi sinyal, bahwa gak bisa NU jadi politisi,\" tegas Rocky. Menurut Rocky, pada Pilpres 2024 ini merupakan kesempatan terakhir bagi Cak Imin untuk memaksimalkan peluangnya menjadi Presiden RI. Cak Imin kata Rocky tinggal intens melakukan konsolidasi politik. \"Kalau ada cocktail effect dari hasil konsolidasi, pasti NU akan datang ke Cak imin tuh. Tapi tergantung juga dari sikap NU, apakah NU betul-betul mau mengundurkan diri dari politik dan mengkonsolidasi kenahdatulan ulamanya, atau juga mau bermain,\" imbuhnya. Secara pribadi Rocky mendorong Cak Imin untuk mengganti tulisan di baligo lamanya. Harus tegas, di baliho mesti ditulis Cak Imin sebagai calon presiden. \"Saya usulkan baliho-baliho Cak Imin ditulis sekarang saatnya nyapres beneran. Ini kita nyumbang judul nih sama Cak Imin,\" pungkas Rocky. (*)
Rocky Gerung Sebut 'Presiden Kapal Karam' Cocok untuk Jokowi Ketimbang SBY
Jakarta, FNN - Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang SBY. Rocky Gerung bahkan blak-blakan menyebut \'kapal\' yang dinahkodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (15/01/23). \"Orang menganggap Pak Jokowi jadi kapten kapal, ya kapalnya sedang tenggelam gitu,\" tegas Rocky. Rocky Gerung juga menyinggung soal SBY yang dulu pernah disebut sebagai presiden kapal karam. Menurutnya, istilah kapal karam lebih pas disematkan untuk Jokowi. \"Jadi memang orang harus merumuskan bahwa istilah kapal karam justru lebih tepat kepada Pak Jokowi dari pada Pak SBY,\" ujar Rocky. Menurut Rocky hal itu lantaran SBY tidak lagi akan menahkodai karena mau berlabuh. \"Jadi SBY merasa mau berlabuh bukan karam,\" sambungnya. Rocky juga mengungkapkan bahwa pemerintahan SBY lebih baik jika dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Tak hanya itu, secara terang-terangan ia menilai jika SBY juga lebih bagus daripada Jokowi. Hal ini salah satunya dilihat dari segi industri ekstraktif yang ada di Indonesia. \"Periode SBY lebih baik dari periode sebelumnya, dari periode Ibu Mega dalam segala pencapaian itu. Nah sekarang Pak Jokowi lebih buruk dari SBY,\" papar Rocky. Rocky mencontohkan statistik tentang berapa banyak industri ekstraktif yang balik ke negara. \"Ya zaman SBY 28 persen masih balik ke negara itu. Zaman Pak Harto 33 persen. Zaman Pak Jokowi tinggal 8 persen. Jadi memang karam,\" pungkasnya. (sof).
Partai Gelora Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Jadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024
Jakarta FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong kader internalnya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Partai akan mendorong Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres. \"Dinamika capres dan cawapres saat ini masih bergerak dinamis dan cair. Tak hanya partai parlemen, partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pilpres 2024,\" kata Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun ketika menghadiri acara \'VIVA The Interview Coffee Session\' di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1/2023). Menurut Rico, internal Partai Gelora positif akan mendorong Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi capres atau cawapres. Capres dan cawapres Partai Gelora itu akan segera dikomunikasikan kepada partai parlemen dan non parlemen. Rico menilai kedua petinggi Partai Gelora tersebut, tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata, lantaran Partai Gelora memiliki 700 ribu lebih kader di daerah yang valid, meski sebagai partai baru. \"Kalau Partai Gelora jelas, punya 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sebagai capres dan cawapres,\" ujar Rico. Rico menambahkan, bahwa partai politik harus berani mendorong kader internalnya untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Sebab, dia mulai melihat fenomena adanya parpol yang tak mengusung kader internalnya maju di kontestasi politik. \"Jadi kalau kita melihat sebenarnya parpol ini sudah seharusnya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan terutama di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik itu dikondisikan seakan akan selalu lemah dibandingkan orang orang luar,\" ungkapnya. Dijelaskan Rico, jika masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi tanah air bisa terus menyusut. Sebaliknya, Rico tidak mengetahui apakah ada pihak mengkondisikan hal tersebut di masyarakat. \"Jadi kita tidak tahu, kalau menurut saya ini ada benturan. Ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Kalau ini dibiarkan terus menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,\" jelasnya. Seperti diketahui, sejumlah DPW Partai Gelora telah mengajukan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Salah satu DPW tersebut, adalah DPW Partai Gelora Aceh. DPW Partai Gelora Aceh memastikan akan mengusung pendiri yang juga sebagai ketua dan wakil ketua umum partai Gelora Indonesia, Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan jelang Pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Coffee and Resto, Sabtu, 14 Januari 2023, Kota Lhokseumawe dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah se Dapil DPR RI Aceh 2. Kabar kepastian Anis Matta dan Fahri Hamzah akan maju sebagai capres dan cawapres tersebar juga di dunia maya. Sebuah salinan pesan suara yang tersebar di media sosial Twitter mengejutkan publik. Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, dalam sebuah pesan suara (voice note) menyatakan akan maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang. Fahri Hamzah menyebut akan mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, sebagai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024. \"Bagi teman-teman di bawah yang katanya mengidolakan saya, Bang Fahri Hamzah, dan Ustadz Anis Matta, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan Pak Anis Matta, Insya Allah, maju sebagai Capres 2024,\" kata Fahri Hamzah seperti dinukil dari akun twitter @klipfahri, Rabu (11/1/2022). \"Insya Allah pendaftarannya tanggal 7 sampai 13 September. Masih 9 bulan lagi, jadi sabar menunggu pendaftaran kita Insya Allah. Salam hormat kepada semuanya,\" lanjutnya. Diketahui, akun @klipfahri memang aktif mencuit berbagai hal tentang Partai Gelora, termasuk membagikan potongan potongan video 2 tokoh partai berlambang ombak menggulung berwarna biru, merah dan putih itu. (sws)
Menkopolhukam Memaparkan Tantangan Masa Depan Indonesia
Surabaya, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memaparkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini sama beratnya dengan masa lalu.Mahfud yang ditemui wartawan di Surabaya, Sabtu, mencontohkan tantangan masa lalu yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berada di tengah geopolitik perang dunia.\"Saat dasar negara Pancasila dibuat tahun 1945, Indonesia hanyalah negeri jajahan yang tergolong kecil, belum diakui sebagai sebuah negara, namun berhasil merdeka di tengah gemuruh Perang Dunia II,\" katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.Sedangkan tantangan masa depan yang dihadapi Indonesia, lanjut Mahfud, saat ini sedang berada di tengah geopolitik perang Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada ancaman krisis ekonomi dalam negeri.\"Kebanyakan makanan kita sehari-hari, seperti mi, roti dan kue-kue lainnya, bahan bakunya, yaitu gandum sekitar 87 persen masih impor dari Ukraina,\" ujarnya.Belum lagi Indonesia ke depan harus menghadapi perubahan iklim dunia yang sangat menantang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Mahfud mengajak masyarakat Indonesia bersatu, khususnya demi memperkuat ketahanan pangan di negeri sendiri.Menurut ia, kalau pada tahun 1945 masyarakat Indonesia bisa bersatu menghadapi berbagai tantangan sehingga bisa mencapai kemerdekaan, kenapa sekarang tidak.\"Jadi, tantangan masa lalu dan masa kini sama beratnya, cuma beda jenisnya. Secara ideologis kita juga menghadapi gangguan-gangguan ideologi transnasional,\" katanya.Mahfud kemudian mengutip penjelasan seorang kiai kampung yang menegaskan bahwa rumah Pancasila ibarat masjid bagi umat Islam.\"Di dalam masjid, orang harus dikeluarkan kalau tidak mengikuti aturan masjid. Di rumah Pancasila, orang melanggar aturan Pancasila harus dikeluarkan. Artinya harus ditindak,\" jelasnya.Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi terhadap pergerakan-pergerakan anti-ideologi Pancasila yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Namun, secara keseluruhan Menkopolhukam menilai iklim demokrasi di Indonesia sampai sekarang masih berjalan dengan baik.Ia mencontohkan situasi keamanan di Papua yang dinilai masih terbilang kondusif setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pembarantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi.\"Selain itu, aksi penolakan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang belakangan bermunculan di berbagai daerah juga masih berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur hukum,\" kata Mahfud.(sof/ANTARA)
Pemuda Gabung Kelompok Bersenjata Terkait Lapangan Pekerjaan
Jayapura, FNN - Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani, mengaku, banyaknya pemuda khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang yang bergabung dengan kelompok bersenjata di saja diduga akibat terbatasnya lapangan kerja. \"Memang benar saat ini banyak pemuda yang bergabung dan menjadi anggota KKB dan usia mereka di bawah 25 tahun,\" kata dia. \"Selain bergabung dengan KKB mereka juga seringkali melakukan tindak kriminal,\" kata dia kepada ANTARA, di Jayapura, Papua, Sabtu. Dari kenyataan itu, kata dia, diharapkan pemerintah daerah bersama para pihak merangkul mereka dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga memiliki pekerjaan dan kegiatan positif. \"Bila nanti lapangan pekerjaan dibuka dan mereka direkrut maka gangguan kamtibmas di wilayah itu berkurang,\" kata dia. Ketika ditanya tentang penanganan kelompok bersenjata di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Rahmadani yang juga komandan Satgas Damai Cartenz 2023 mengaku, saat ini satu kompi anggota satgas sudah berada di Oksibil. \"Satu kompi anggota Satgas Damai Cartenz sudah bergabung dengan aparat keamanan di Oksibil dan berharap wilayah itu segera kembali kondusif,\" kata dia. Gerombolan bersenjata di sana sejak Sabtu (7/1) menebar teror, di antaranya membakar gedung SMKN 1 dan Disdukcapil Pegubin serta menembak pesawat terbang milik Ikairos sesaat hendak mendarat di Bandara Oksibil. Tercatat 187 warga sejak Kamis (12/1) mengungsi ke Sentani, Papua, karena ketakutan.(sof/ANTARA)
Usai Penangkapan Enembe, Komnas HAM Menemukan Indikasi Eskalasi Kekerasan
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi eskalasi kekerasan usai penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Komnas HAM juga menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe,\" kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam unggahan video di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI \"Komnas HAM: Respon Terkait Situasi HAM di Papua\", seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Atnike meminta semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik kekerasan di Papua semakin meluas. Lebih lanjut, ia juga menegaskan Komnas HAM mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dan meminta semua pihak tidak menyebarkan informasi provokatif.\"Yang akan memunculkan sentimen negatif dan memperkeruh keadaan,\" tambahnya.Secara khusus, Komnas HAM meminta kapolda Papua, pangdam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah di Papua dapat menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua.Dalam kesempatan tersebut, Atnike juga menyampaikan apresiasi pernyataan dan arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu untuk mendukung upaya penanganan pengungsi.\"Komnas HAM berharap TNI dan Polri dapat memberi rasa aman bagi para pengungsi untuk kembali ke rumahnya,\" tambahnya.Dia juga meminta kepada TNI dan Polri mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip HAM.\"Ke depan, Komnas HAM akan terus memantau situasi HAM di Papua,\" ujar Atnike.(ida/ANTARA)
Pesan SBY MMembawa Angin Segar bagi Demokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta agar Pemerintah tidak mencampuri terlalu jauh soal kontestasi Pemilu 2024, membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia.\"Pesan dari SBY meminta agar Pemerintah tidak mencampuri terlalu jauh kontestasi Pemilu 2024, ini pernyataan yang membawa angin segar bagi demokrasi. Mengapa? Karena sudah sepatutnya partai politik itu menjadi penyuara aspirasi publik,\" kata Sudirman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan SBY memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024. Mereka berharap Pemilu 2024 terlaksana dengan adil bagi semua kontestan.AHY dan SBY juga mengimbau penyelenggara pemilu, Pemerintah, dan penegak hukum mampu melindungi kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara dalam iklim demokrasi.\"AHY dan SBY menyampaikan pesan kuat dan harapan agar penyelenggara pemilu, aparat negara, dan Pemerintah bisa menjaga netralitas, baik TNI, BIN, Polri, dan KPK. Lembaga negara dan penegak hukum jangan jadi alat politik,\" kata mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.Sudirman mengatakan Pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat. Pasalnya, beragam praktik yang mengarah pada upaya menodai kredibilitas Pemilu 2024 mulai bermunculan.\"Seperti diberitakan bahwa mulai datang sekelompok masyarakat yang melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat bahwa ada potensi dan risiko kecurangan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilu. Hal itu (laporan) yang sangat baik dan harus dihidupkan,\" katanya.Dia berharap semua partai politik menyerukan hal serupa, yaitu menuntut netralitas lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Ibarat suatu turnamen sepak bola, sangat wajar bila semua kesebelasan menuntut penyelenggara dan para wasit berlaku fair, menjaga netralitas, dan membangun sportivitas. Bila ini terjadi, maka hasil apa pun yang diperoleh pemilu yang adil dan kredibel akan diterima oleh rakyat dengan tenang,\" ujar Sudirman.Dia juga mengatakan masyarakat sipil ingin merasakan iklim demokrasi yang indah, berdaulat, dan adil. Dengan demikian, Pemerintah wajib mewujudkan hal tersebut dengan cara menjaga netralitas.(ida/ANTARA)
Isi Pidato Megawati Tidak Mengerdilkan Posisi Presiden Jokowi
Surabaya, FNN - Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, menyebut pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam HUT Ke-50 partai tersebut tidak mengerdilkan posisi Presiden Joko Widodo.\"Harus dipahami bahwa memang acara itu dimaksudkan sebagai perayaan di dalam keluarga besar dan masyarakat biasa. Sebab sejak awal didesain merupakan acara internal partai,\" kata Haryadi dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.Menurut dia, yang paling banyak diundang hadir adalah level Akar Rumput yaitu pengurus ranting partai dan Satgas Cakra Buana. Karena itu, pimpinan partai politik lain yang merupakan level elite memang tak diundang. Bahkan level menteri di kabinet Presiden Joko Widodo tak semuanya diundang. \"Layaknya dalam keluarga, bisa lebih terbuka dalam berbicara. Pesan sebagai keluarga besar adalah ciri khas Bu Mega untuk membangun internal political market dan militansi para kader. PDIP termasuk salah satu partai yang dengan political ID atau identitas politik yang paling kuat. Itu berkat kekuatan mesin politik internal yang dibangun Bu Mega selama bertahun-tahun,\" ucap dia.Cara berpolitik demikian sudah terbukti membuahkan hasil. Haryadi menjelaskan faktor yang membuat PDIP berhasil di Pemilu 1999. Selanjutnya, Pemilu 2004 dan 2009, PDIP gagal bahkan terlempar keluar dari kekuasaan. Berikutnya lagi, pada Pemilu 2014 dan 2019, PDIP merebut kembali kekuasaan.Kemenangan Pileg dan sekaligus Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 itu, merupakan rekor baru dalam politik kepemiluan di Indonesia. Faktor penentu kemenangan dua kali berturutan itu adalah karena PDIP beruntung memiliki dua figur role model sekaligus, yaitu Megawati dan Jokowi. \"Kekuatan dua figur ini menjadi perekat identitas partai yang begitu kuat. Sekaligus menjadi penentu kemenangan PDI Perjuangan secara berturutan. Betapa pun potensi kekuatannya secara kelembagaan diperlemah oleh pemberlakuan sistem Pemilu proporsional terbuka,\" ujar Haryadi.Nah, sebenarnya jika kita bisa menelaah lebih dalam, sesungguhnya bukti di atas menguatkan betapa penting posisi Jokowi dalam point of view Megawati selaku Ketua Umum PDIP, tanpa melupakan kejelian Mega sebagai leader maker dan jiwanya sebagai seorang negarawan. \"Bu Mega menempatkan Presiden Jokowi di tempat tertinggi partai dalam kesatuan gerak dalam memikirkan dan memperjuangkan nasib rakyat. Tak ada subordinasi. Dan sama seperti tubuh, kepala tak lebih penting dari tangan atau kuku sekalipun. Tak ada keindahan organ tubuh, jika hanya ada kepala tanpa tangan dan kuku,\" katanya.\"Bu Mega jelas ingin mengatakan bahwa akar rumput partai dan masyarakat sama pentingnya dengan dirinya maupun dengan Presiden Jokowi dalam kesatuan tubuh bernama Indonesia,\" ujar dia. Maka, lanjut dia, bijak memaknai agar kepentingan yang terbungkus dalam falsifikasi pemaknaan dalam komunikasi politik tidak mendapatkan tempat dalam upaya memecah PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi.Haryadi menyarankan agar semua pihak pihak meletakkan tiap kalimat dalam konteksnya. \"Jangan memenggal tanpa konteks. Kecuali pemenggalan itu sengaja dilakukan untuk motif dan kepentingan politik nakal,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Politisi Milenial Lintas Parpol Menolak Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi milenial lintas partai politik (parpol) dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Adanti Pradipta mengkhawatirkan lemahnya keterwakilan perempuan apabila pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. \"Kalau tertutup apa jaminannya perempuan akan dipilih menjadi wakil mereka? Makanya saya lebih memilih terbuka agar bisa menyosialisasikan diri kepada rakyat,\" kata Adanti dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat. Riyan Hidayat, Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) sebagai organisasi sayap PAN menilai sistem proporsional tertutup tidak mendukung kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya di legislatif. \"Perdebatan kita hari ini bukan soal siapa yang diuntungkan, laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimana meletakkan bahwa kedaulatan itu milik rakyat,\" kata Riyan. Sementara itu, Khairany Soraya, politisi Angkatan Muda Ka\'bah (AMK) yang merupakan sayap pemuda PPP mengatakan sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan permainan politik uang ke dalam internal parpol. \"Kalau menurut saya seandainya sistem proporsional tertutup, itu jadinya akan ada politik uang internal. Misal, saya nyaleg, siapa yang kenal saya. Jadi akan ada, (kasak-kusuk) di internal, \'Pak saya nomor urut berapa, nih?\',\" ujar Soraya. Adapun Juru Bicara PSI Dedek Prayudi berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka mendukung pertarungan yang sehat antarkontestan pemilu dalam berebut suara rakyat, sebagaimana pengalamannya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. \"Saya di pemilu lalu pernah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Puteri Komarudin (Anggota Komisi XI DPR RI), \'gimana di dapil-nya?\'. Dia menceritakan perjuangannya mendekatkan diri kepada kelompok ibu-ibu, UMKM. Nah, saya enggak kebayang, gimana kalau tertutup, siapa yang akan dideketin?,\" katanya. Sementara itu Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana dalam sambutannya pada acara diskusi mengatakan sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia yang berpotensi menutup ruang bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilu. \"AMPG menolak dengan tegas sistem proporsional tertutup yang bukan hanya membatasi ruang gerak karya anak muda tapi juga menghilangkan asas kedaulatan rakyat yang selama pemilu mereka langsung bisa mengenal, menilai dan pada akhirnya memilih para wakil rakyatnya,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
PDIP Ngotot Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung: Justru Tunjukkan Kelemahan Partai
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti delapan Partai Politik (Parpol) yang menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan rutin dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/01/22). Dalam paparannya Rocky Gerung menyinggung sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ahli filsafat dari Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa ada dua kemungkinan terkait kader PDIP. \"Kita hanya bisa menduga dua soal itu, memang nggak ada kader atau ada kader, tapi buruk karena itu mau diselundupkan,\" ungkap Rocky. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa 8 partai yang tampak kompak menyatakan sikap itu juga hanya pura-pura. Adapun kedelapan Parpol itu meliputi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. \"Jadi kira-kira itu itu yang membuat 8 partai itu tiba-tiba bersahabat. Kan sebetulnya palsu juga persahabatan mereka kan dalam soal ini mereka merasa oke. Tapi jangan diganggu tuh. Pada soal lain semuanya menyatu untuk mengiyakan Omnibus Law,\" papar Rocky Gerung. Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Rocky, kekurangan PDIP justru akan ditunjukkan terkait kadernya. \"Sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi,\" papar Rocky Gerung. Rocky juga menyinggung PDIP yang takut bersaing dengan tokoh-tokoh dari partai lain yang sudah siap berdebat. \"PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya,\" imbuh Rocky Gerung. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menghargai sikap delapan fraksi di DPR yang membuat surat penolakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. \"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama, ketika pada 2009 saat MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas,\" kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik yang berdasarkan konstitusi dan mendorong mekanisme internal di partai bisa dikedepankan menyambut Pemilu 2024. Dari situ, PDIP pun disebut memiliki sikap berbeda dengan delapan fraksi di DPR, karena parpol berlambang banteng itu mendorong diberlakukannya proporsional tertutup. (sof).
POPULER
