POLITIK
Tiga Kepala Staf Angkatan Diajak Panglima TNI ke Papua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, dirinya akan mengajak tiga kepala staf angkatan untuk mengunjungi daerah rawan, seperti di Papua pada awal 2023.\"Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama tiga kepala staf angkatan,\" kata Yudo Margono usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.Tiga kepala staf angkatan itu, yakni Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Yudo juga akan mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Selain Papua, Yudo Margono juga akan mengunjungi Aceh dan Laut Natuna.Menurut dia, pihaknya akan melakukan diskusi dengan seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian.\"Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi. Jika sudah baik, maka akan ditingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi,\" kata mantan Pangkogabwilhan I itu.Yudo mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung.\"Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai. Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut,\" paparnya.Dari kunjungan kerja awal tahun depan, Yudo ingin melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit.\"Di Papua, Natuna, maupun daerah-daerah lain,\" tuturnya.Khusus Natuna, kata dia, kemungkinan besar akan ada penambahan personel.\"Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan,\" tuturnya.Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI.\"Program-program yang sudah dirancang oleh Kasal sebelumnya bakal dilanjutkan. Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri,\" kata Ali.Ali menegaskan, akan menjaga netralitas seluruh personel TNI AL pada Pemilu 2024.\"Tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang,\" ucapnya.(sof/ANTARA)
Polri Mengundang KPU dan Bawaslu Hadiri Rilis Akhir Tahun
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI pada kegiatan rilis akhir tahun yang digelar Sabtu (31/12). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu, menyebutkan Polri mengundang semua mitra kepolisian, termasuk KPU dan Bawaslu karena bertepatan dengan momen memasuki tahun politik. “Tahun 2023 itu kan sudah memasuki tahun politik, makanya KPU dan Bawaslu bagian dari pemilu, kami undang (rilis akhir tahun),\" kata Dedi. Ia mengatakan dalam rilis akhir tahun yang akan dilaksanakan sebelum pergantian tahun itu untuk mendengar paparan Kapolri terkait situasi keamanan, ketertiban masyarakat selama tahun 2022, pandangan, dan tanggapan para mitra Polri, seperti Komnas HAM, Kompolnas, perwakilan media, KPU, dan Bawaslu. \"Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan Polri terus bersinergi mengawasi seluruh rangkaian perjalanan dan tahapan pemilu agar pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan damai,\" kata Dedi. Dedi mengatakan Polri berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengawal agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar tanpa ada politik identitas dan polarisasi. Sesuai amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Apel Kasatwil 2022 pada Rabu (14/12), yang mengingatkan seluruh jajaran melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2024, terutama mencegah polarisasi dan penggunaan politik identitas agar situasi serupa pada tahun 2019 tidak kembali terulang. Kapolri memaparkan sejak tahapan pemilu dimulai sudah memengaruhi tensi politik saat ini. Polri, kata dia, perlu melakukan persiapan pengamanan baik dari sisi langkah-langkah preventif, preemtif untuk mencegah polarisasi, menjaga persatuan, dan kesatuan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. \"Tentunya menjadi bagian yang harus kami persiapkan disamping upaya-upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menjadi atensi dan perhatian masyarakat,\" kata Sigit.(sof/ANTARA)
Identitas Harus Memperkuat Persatuan, Bukan Jadi Alat Pecah Belah
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan identitas seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi instrumen politik untuk memecah belah menjelang Pemilu 2024.Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan bahaya politik identitas bagi Indonesia, terutama menjelang kontestasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Juri menekankan bahwa bahaya politik identitas yang kerap disampaikan Presiden Jokowi adalah identitas yang disalahgunakan untuk instrumen politik kebencian guna memunculkan potensi polarisasi di masyarakat.“Kita perlu mendetailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan dan bukan untuk politik pecah belah,” kata Juri.Juri mengatakan politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.Dia menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang telah melakukan analisa isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan kegiatan politik identitas.“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” kata Juri Ardiantoro.(sof/ANTARA)
Isu "Reshuffle" Kabinet, Anggota DPR RI Menanggapi
Solo, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu \"reshuffle\" kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini kembali muncul.\"Saya kira \'reshuffle\' jangan jadi isu ya. Kalau mau \'reshuffle\' ya \'reshuffle\',\" katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu.Ia mengatakan \"reshuffle\" atau perombakan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden.\"Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, \'monggo-monggo\' saja (\'reshuffle\') karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya,\" kata dia.Ia mengatakan jangan sampai presiden memiliki menteri namun tidak memiliki kabinet.\"\'Reshuffle\' harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini,\" katanya.Ia mengatakan presiden tidak hanya membutuhkan menteri kompeten tetapi membutuhkan kabinet yang solid.\"Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau \'reshuffle\' itu hak presiden,\" katanya.Ia mengatakan kabinet tersebut harus bekerja keras membereskan segala situasi, paling tidak hingga tahun 2024.\"Oleh karena itu, kalau mau \'reshuffle\' segera saja agar tidak menjadi isu,\" katanya.(sof/ANTARA)
Ikuti BMKG Acuan Soal Cuaca Ekstrem
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat mengikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal cuaca ekstrem.\"Ikuti semua informasi, dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG,\" kata Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Rabu.Sebelumnya, salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut potensi hujan ekstrem hingga badai dahsyat terjadi pada 28 Desember 2022. Hal itu membuat sejumlah masyarakat khawatir akan bencana tersebut.Namun Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab pada Selasa (27/12) mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023.Peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022.Terkait badai, BMKG menjelaskan, menurut terminologi meteorologi adalah bagian hujan lebat dan angin kencang yang biasanya terkait dengan siklon tropis atau angin kencang yang menyertai cuaca buruk berkecepatan sekitar 64-72 knot.Atas prakiraan cuaca tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG.(ida/ANTARA)
Kasal Memiliki Peran Penting Menjaga Kedaulatan Maritim
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara yang juga menjadi fokus Panglima TNI.\"Panglima TNI punya fokus khusus menangani \'hot spot\', salah satunya Laut Natuna Utara yang juga dikaitkan dengan menjaga kedaulatan kita maka Kasal akan memegang peranan sangat penting,\" kata Christina di Jakarta, Rabu.Dia menilai menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara merupakan salah satu isu penting yang harus dilakukan Laksamana Ali setelah dilantik Presiden Jokowi menjadi Kasal menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.Christina optimis koordinasi antara Laksamana Ali dengan Panglima TNI akan berjalan baik, sehingga fokus kinerja Laksamana Yudo seperti penanganan \"hot spot\" di wilayah perairan Indonesia bisa dijalankan Kasal.\"Kalau urusan koordinasi dan kerja sama antara Kasal dengan Panglima TNI, saya rasa tidak akan jadi masalah, pasti akan sangat kompak,\" ujarnya.Dia juga meminta Laksamana Ali memberi perhatian pada kasus menonjol menyangkut disiplin prajurit, misalnya pernah ditemukan kasus KRI dimanfaatkan untuk membawa satwa langka dari Papua. Christina berharap Kasal memastikan kejadian seperti itu tidak terulang lagi.Selain itu, Christina menilai Laksamana Ali merupakan sosok mumpuni, karena itu diyakini mampu memimpin TNI Angkatan Laut dengan tugas-tugas dan tantangan yang sangat kompleks.\"Pak Ali punya rekam jejak baik dan mumpuni, pernah menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah juga sebagai Pangkoarmada. Adapun jabatan saat ini sebagai Pangkogabwilhan I memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang diyakini bisa membawa TNI AL semakin maju dan profesional ke depan,\" katanya.Menurut dia, sosok Laksamana Ali sudah familier karena sering mendampingi Laksamana Yudo, yang saat itu menjabat Kasal, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI.Dia mengatakan berdasarkan interaksi saat raker, Laksamana Ali merupakan sosok yang ramah, tenang dan kooperatif.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.\"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata Ali mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.Ali dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 100 TNI tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut tertanggal 28 Desember 2022 dan Keputusan Presiden No 101 TNI 2022 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI tertanggal 28 Desember 2022.Presiden Jokowi juga menaikkan pangkat Muhammad Ali satu tingkat, dari Laksamana Madya menjadi Laksamana.(ida/ANTARA)
Relawan Projo Menyatakan Menolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Jokowi
Jakarta, FNN - Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyatakan sikap bahwa Projo menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.\"Hari ini sekali lagi DPP Projo menyampaikan sikap kami secara resmi. Selamatkan Jokowi dan tolak penundaan Pemilu. Buat kita isu penundaan Pemilu dan tiga periode berbahaya buat Jokowi,\" kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu.Menurutnya, wacana tersebut berbahaya karena bertabrakan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan berlawanan dengan semangat reformasi. Ia juga menilai wacana tersebut bisa mendorong lahirnya kekuasaan yang totalitarian.\"Dan kita tidak mungkin ada dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya,\" ujarnya.Sekjen DPP Projo Handoko juga menyebut bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berbahaya dan merusak bangunan demokrasi.\"Suara-suara tersebut seakan menjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, wacana penundaan pemilu tidak memiliki dasar, prasyarat dan syarat yang mengharuskan terjadinya penundaan pemilu.\"Bagi Projo, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan,\" tuturnya.Ia menilai pembatasan masa jabatan presiden dua periode dan pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dilaksanakan agar terjadi sirkulasi elite untuk keberlanjutan regenerasi yang berlandaskan pada demokrasi berbasis pemerataan distribusi kekuasaan.\"Ini akan menjadi sikap dasar bagi Projo bahwa kami berada pada garis depan nilai-nilai untuk menjaga menggawangi bahwa proses konsolidasi demokrasi harus terus berlanjut, regenerasi harus terus lanjut,\" kata Handoko.(ida/ANTARA)
Pemerintah Pusat Diminta Merespon Cepat Kedatangan Rohingya ke Aceh
Banda Aceh, FNN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah pusat untuk merespon cepat kedatangan para pengungsi dari Rohingya yang terus bertambah ke tanah rencong.\"Jakarta (pemerintah pusat) sendiri harus merespon terkait adanya pergerakan kedatangan para imigran Rohingnya ke Aceh,\" kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh, Selasa.Dalam dua hari ini Aceh kedatangan para pengungsi dari negara Myanmar suku Rohingya, pertama pada Minggu (25/12) sebanyak 57 orang di pantai Aceh Besar.Kemudian, kemarin (26/12), Aceh kembali didatangi imigran Rohingya sebanyak 185 orang di kawasan perairan Laweung, Kabupaten Pidie.Iskandar menyampaikan, secara kemanusiaan terkait kedatangan imigran Rohingnya yang sudah bertubi-tubi ke Aceh baik di Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perlindungan.\"Penyediaan obat-obatan, makanan, dan pakaian, karena secara kemanusiaan siapa pun wajib untuk memberi rasa kemanusiaan dan keadilan bagi mereka,\" ujarnya.Namun, kata Iskandar, para pihak terkait dalam persoalan penanganan pengungsi internasional, dan pemerintah provinsi Aceh harus secepat mungkin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Apalagi ada isu mereka adalah pencari suaka.Artinya pemerintah melalui departemen luar negeri dan penegak hukum lainnya harus merespon cepat, atau melakukan investigasi dan penyelidikan apa yang melatarbelakangi para imigran Rohingnya itu ke Aceh.\"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia,\" katanya.Iskandar menuturkan, berdasarkan catatan serta amatan dirinya melalui media massa, terdapat sejumlah kasus terdamparnya etnis Rohingnya, dan banyak dari mereka yang melarikan diri dari tempat penampungan.Misalnya, lanjut Iskandar, baru-baru ini di Lhokseumawe diantara mereka banyak yang melarikan diri. Maka ia juga mempertanyakan siapa yang memfasilitasi pelarian mereka, penampung serta kemana tujuan pelariannya, karena itu perlu diusut secara tuntas.\"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia, kemudian akan dibawa melalui Sumut dan masuk kembali ke Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,\" ujar Iskandar.(sof/ANTARA)
Pemerintah Paham Dinamika Tahun Politik
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemerintah memahami dinamika yang akan terjadi pada tahun politik, sehingga bisa menginstruksikan dan mengantisipasi ancaman yang akan hadir dan cara efektif menanganinya.“Kalau kita (pemerintah) melihat dinamika perpolitikan Indonesia dalam pilkada maupun pemilu, kita sepertinya sudah paham,” ujar Moeldoko.Hal itu disampaikan Moeldoko usai acara Catatan Akhir dan Awal Tahun Kantor Staf Presiden, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan tentang kesiapan KSP dalam mengawal dan mengantisipasi gangguan keamanan selama tahun politik.Dia mengatakan dirinya selaku mantan Panglima TNI, sangat memahami situasi tahun politik. Karena saat menjabat sebagai panglima, Moeldoko turut mengawal keamanan pemilu.Menurutnya kondisi tahun politik saat ini tidak akan banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarpartai politik sudah bisa terbaca semua.“Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah dikenali dengan baik, sehingga pemerintah bisa menginstruksikan kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak yang efektif seperti apa, saya kira sudah disiapkan,” ujarnya.(ida/ANTARA)
Memprihatinkan Isu Penyelewengan Bantuan oleh Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan keprihatinannya terkait isu penyelewengan bantuan kemanusiaan oleh kepala daerah, menyusul laporan dugaan penyelewengan bantuan penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Jika benar demikian, tentu tindakan demikian adalah moral hazard (risiko moral) yang susah diterima dengan akal dan logika sehat,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Didik menilai aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut. Bila ada bukti permulaan yang cukup, lanjut dia, maka bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.“Untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut, tentu harus terukur. Bisa dimulai dari governance, transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan termasuk penerimaan, pemanfaatan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.Ia memaparkan Indonesia sedianya telah memiliki perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bantuan bencana, termasuk bantuan dari luar negeri di antaranya, (1) UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; (3) PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (4) PP 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.Berikutnya, (5) PP 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (6) Peraturan Menteri Keuangan 69/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam; (7) Peraturan Kepala BNPB 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; (8) Peraturan Kepala BNPB 6/2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana.Sebagaimana Peraturan Kepala BNPB 6/2018, ia menyebut mekanisme masuknya bantuan internasional diawali dengan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaran bantuan. Kemudian, ujarnya lagi, BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi, antara lain laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik/peralatan dan kebutuhan personel yang profesional.“Bahkan, jika bantuan tersebut berupa uang harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus,” ucapnya.Ia menyebut pemanfaatan bantuan internasional juga seharusnya dikelola dan diintegrasikan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Dalam hal itu, ujarnya lagi, BNPB berwenang untuk mengkoordinasikan bantuan internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) atau Posko Nasional PDB.“Dan penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan internasional ini menjadi tanggung jawab BNPB. Jika ingin menelusuri adanya potensi penyimpangan dan siapa yang harus bertanggung jawab, sangat loud and clear aturan main dan regulasi-nya,” kata Didik.Sebelumnya, Senin (26/12), KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.\"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta.KPK memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Laporan itu dilakukan oleh Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jumat (16/12).(ida/ANTARA)
POPULER
