POLITIK
Politisi Milenial Lintas Parpol Menolak Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Sejumlah politisi milenial lintas partai politik (parpol) dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Adanti Pradipta mengkhawatirkan lemahnya keterwakilan perempuan apabila pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. \"Kalau tertutup apa jaminannya perempuan akan dipilih menjadi wakil mereka? Makanya saya lebih memilih terbuka agar bisa menyosialisasikan diri kepada rakyat,\" kata Adanti dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat. Riyan Hidayat, Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) sebagai organisasi sayap PAN menilai sistem proporsional tertutup tidak mendukung kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya di legislatif. \"Perdebatan kita hari ini bukan soal siapa yang diuntungkan, laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimana meletakkan bahwa kedaulatan itu milik rakyat,\" kata Riyan. Sementara itu, Khairany Soraya, politisi Angkatan Muda Ka\'bah (AMK) yang merupakan sayap pemuda PPP mengatakan sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan permainan politik uang ke dalam internal parpol. \"Kalau menurut saya seandainya sistem proporsional tertutup, itu jadinya akan ada politik uang internal. Misal, saya nyaleg, siapa yang kenal saya. Jadi akan ada, (kasak-kusuk) di internal, \'Pak saya nomor urut berapa, nih?\',\" ujar Soraya. Adapun Juru Bicara PSI Dedek Prayudi berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka mendukung pertarungan yang sehat antarkontestan pemilu dalam berebut suara rakyat, sebagaimana pengalamannya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. \"Saya di pemilu lalu pernah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Puteri Komarudin (Anggota Komisi XI DPR RI), \'gimana di dapil-nya?\'. Dia menceritakan perjuangannya mendekatkan diri kepada kelompok ibu-ibu, UMKM. Nah, saya enggak kebayang, gimana kalau tertutup, siapa yang akan dideketin?,\" katanya. Sementara itu Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana dalam sambutannya pada acara diskusi mengatakan sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia yang berpotensi menutup ruang bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilu. \"AMPG menolak dengan tegas sistem proporsional tertutup yang bukan hanya membatasi ruang gerak karya anak muda tapi juga menghilangkan asas kedaulatan rakyat yang selama pemilu mereka langsung bisa mengenal, menilai dan pada akhirnya memilih para wakil rakyatnya,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
PDIP Ngotot Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung: Justru Tunjukkan Kelemahan Partai
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti delapan Partai Politik (Parpol) yang menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan rutin dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/01/22). Dalam paparannya Rocky Gerung menyinggung sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ahli filsafat dari Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa ada dua kemungkinan terkait kader PDIP. \"Kita hanya bisa menduga dua soal itu, memang nggak ada kader atau ada kader, tapi buruk karena itu mau diselundupkan,\" ungkap Rocky. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa 8 partai yang tampak kompak menyatakan sikap itu juga hanya pura-pura. Adapun kedelapan Parpol itu meliputi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. \"Jadi kira-kira itu itu yang membuat 8 partai itu tiba-tiba bersahabat. Kan sebetulnya palsu juga persahabatan mereka kan dalam soal ini mereka merasa oke. Tapi jangan diganggu tuh. Pada soal lain semuanya menyatu untuk mengiyakan Omnibus Law,\" papar Rocky Gerung. Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Rocky, kekurangan PDIP justru akan ditunjukkan terkait kadernya. \"Sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi,\" papar Rocky Gerung. Rocky juga menyinggung PDIP yang takut bersaing dengan tokoh-tokoh dari partai lain yang sudah siap berdebat. \"PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya,\" imbuh Rocky Gerung. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menghargai sikap delapan fraksi di DPR yang membuat surat penolakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. \"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama, ketika pada 2009 saat MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas,\" kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik yang berdasarkan konstitusi dan mendorong mekanisme internal di partai bisa dikedepankan menyambut Pemilu 2024. Dari situ, PDIP pun disebut memiliki sikap berbeda dengan delapan fraksi di DPR, karena parpol berlambang banteng itu mendorong diberlakukannya proporsional tertutup. (sof).
Pamer Kesuksesan dan Terus Blusukan, Jokowi Belum Menyerah dan Abaikan Teguran Mega
Jakarta, FNN – Kemarin, saat Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden Jokowi memamerkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang mengalami penurunan di tahun 2022. Angka kemiskinan turun dari 10,1% tahun 2021 menjadi cuma 9,4% tahun 2022. Angka pengangguran yang awalnya 7,1% di tahun 2021 turun menjadi 5,9% di tahun 2022. Setelah ditelusuri, ternyata Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan data yang sama dan sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Tetapi, di media-media banyak sekali berita tentang PHK di mana-mana dan PHK-nya pun besar-besaran. Bukan hanya di pabrik-pabrik garmen yang padat tenaga kerja, tapi juga di Unicorn yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana memahami soal ini? “Kalau Pak Jokowi kutip data BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari 2022 sampai November 2022, selama 11 bulan, ada 983.000 pekerja yang mencairkan JHT (jaminan hari tua). Artinya, dia sudah di PHK. Jadi, kalau datanya sampai bulan ini, artinya ada 1 juta lebih PHK. Kenapa bukan Itu yang diangkat Pak Jokowi?” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (13/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Statistik itu, kata Rocky, mempunya dua sisi, yaitu ada bagian yang baik dan bagian yang buruk dan pemerintah mengambil yang baik. “Jadi, memang istana akan pilih mana data yang bagus,” tegas Rocky. Tetapi, data Apindo, Bloomberg, dan data CNBC menunjukkan bahwa setiap hari di Jakarta ada 100.000 PHK dari 160 perusahaan di Jawa Barat. “Artinya, memang enggak ada kemungkinan kita untuk sekadar menangkap sinyal positif dari Pak Jokowi,” ujar Rocky. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia salah satu negara yang dibandingkan negara-negara lain jauh lebih bagus, tetapi dalam pidato Pak Jokowi di HUT ke-50 PDIP kita diminta untuk tetap waspada dengan situasi global yang memburuk. Kalau ekonomi kita memang tumbuh dengan bagus seperti yang digambarkan, kita akan kebal terhadap pengaruh globalisasi. Selain itu, presiden Jokowi juga masih melakukan blusukan ke pasar-pasar tradisional sambil membagikan sembako. Kemudian masyarakat berebut untuk mendapatkan sembako. Fakta di pasar ini membatalkan fakta yang diucapkan presiden yang memuji bahwa ekonomi kita tumbuh. “Jokowi berbohong karena mengatakan ekonomi tumbuh tapi masih bagi-bagi sembako,” ujar Rocky. Apalagi kalau menggunakan prinsip keadilan sosial, pemerataan tidak terjadi, yang ada akumulasi tiga empat orang. Itu yang dibanggakan presiden. Mengapa di akhir masa jabatannya Pak Jokowi masih terus tampil seperti itu seorang kandidat yang berkampanye dengan bagi-bagi sembako. Padahal, sinyalnya sudah jelas ketika Ibu Megawati pada HUT ke-50 PDIP menyatakan bahwa kalau sudah dua kali ya maaf dua kali saja. Demikian juga Pak Tito Karnavian yang dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan lain-lain menyatakan bahwa tidak ada agenda lain bahwa Pemilu akan tetap berjalan pada tahun 2024. “Kalau itu alasannya kita bisa duga dengan kuat, dengan data singkat ini kita bisa duga bahwa ada persiapan Jokowi untuk tampil ulang. Karena itu, mulai dinyatakan ini Bapak Bangsa yang akan mengatasi masalah. Kendati ada perekonomi yang memburuk, tapi Bapak Bangsa kita masih bagi-bagi BLT, lalu disihirlah publik ini seolah-olah negara itu punya kapasitas untuk membagi BLT pada semua rakyat. Jadi ini persiapan justru untuk menunda Pemilu, persiapan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, walaupun ditegur Ibu Mega, tetapi enggak ada alasan Jokowi untuk enggak bermain politik, karena dia takut, dia gugup di akhir masa jabatannya betul-betul dia diimpeach,” jawab Rocky panjang lebar. Menurut Rocky, persoalan impeachment ini juga disiapkan oleh partai-partai. “Delapan partai yang kemarin menolak sistem proporsional tertutup akan dilanjutkan saya kira, karena bagi mereka ini to be or not to be,” kata Rocky. “Jadi, kalau Jokowi lihat itu maka dia panik sendiri. Karena dia panik maka dia akan minta perlindungan dari rakyat. Nah, rakyat merasa bahwa yang diberikan Jokowi itu tulus, padahal itu tidak tulus, karena dia mau kangkangi rakyat itu untuk dapat 3 periode atau perpanjangan minimal,” ujar Rocky. (sof).
Kita Sudah Terbiasa Disuguhi Politik Dua Wajah dari Pak Jokowi
Jakarta, FNN - Kendati dua hari yang lalu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, DPR, juga pemerintah sudah sepakat bahwa Pemilu tetap sesuai jadwal, yakni tahun 2024, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno poin edisi Kamis (12/01/23) mengingatkan agar kita tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan dan bersikap terlalu optimis bahwa Pemilu akan berjalan sesuai jadwal karena gerilya menunda Pemilu masih terus berjalan. Hersu beralasan, “Karena kita sudah terbiasa disuguhi sebuah realita yang menafsirkan secara terbalik semua pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi kita harus tetap menyediakan peluang bahwa situasinya tidak linier dengan apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Pak Jokowi.” Kita ingat bagaimana ekspresi Presiden Jokowi ketika Ibu Megawati mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak lagi berpikir untuk memperpanjang masa jabatan dan tetap melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ibu Megawati di hadapan Pak Jokowi, di depan Wapres, dan para menteri kabinet serta ribuan kader PDIP, dan bisa disaksikan secara langsung oleh publik secara luas. “Ini bukan pertama kali Ibu Megawati menentang niat Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatan,” ujar Hersu. Sebelumnya, lanjut Hersu, Megawati sudah menyatakan sikap penentangannya terhadap ide memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu melalui Sekjen PDIP, Hasto Kritianto. PDIP juga memutuskan untuk menutup pintu amandemen karena mereka khawatir akan digunakan para penumpang gelap, yakni mereka-mereka yang ingin memperpanjang penundaan pemilu dan menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Walaupun PDIP sudah tegas, Ibu Megawati sudah tegas sejak awal, kata Hersu, upaya memperpanjang masa jabatan Jokowi itu masih jalan terus. Kini, setelah Ibu Megawati menyampaikannya secara terbuka di depan wajah Pak Jokowi dan langsung disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah Jokowi dia masih akan terus bergerilya mengegolkan perpanjangan masa jabatan? “Saya kira kita sudah hafal, sudah terbiasa disuguhi politik dua wajah dari Pak Jokowi atau banyak orang menyebutnya menafsirkan secara terbalik dari pernyataan Pak Jokowi,” kata Hersu. Misalnya, kata Hersu, kalau Pak Jokowi menyatakan ekonominya akan meroket itu berarti ekonomi nyungsep. Kalau sebelumnya Pak Jokowi menyatakan bahwa mereka yang mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan sampai tiga periode dibilang mencari muka, menampar, atau menjerumuskan, kita bisa menaksirkan bahwa Pak Jokowi masih tetap menginginkan itu. Tetapi, ketika Jokowi diminta menegur orang-orang dekatnya, para pejabat tinggi, para menteri, untuk tidak lagi menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan, Pak Jokowi menyatakan bahwa itu merupakan kebebasan berekspresi, mngeluarkan pendapat, karena kita negara demokrasi. Artinya, Pak Jokowi tetap membiarkan dan diam-diam merestui itu. “Jadi, kalau sekarang ini Ibu Megawati sudah tegas tidak ada penundaan pemilu, Menteri Dalam Negeri, DPR, dan KPU sepakat Pemilu tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Januari, tetap saja kita harus antisipasi kemungkinan Pak Jokowi dan para pendukungnya mencari celah, mencari berbagai cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya,” pesan Hersu. Hersu memberi alasan karena banyak sekali kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yang akan berakhir ketika Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Menurut Hersu, bagi para pendukungnya Pak Jokowi telah menjadi manusia super dan presiden terbaik. Pernyataan terbaru dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afriansyah Nur, yang saat ini menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dia menyatakan bahwa di antara semua presiden, yang paling cocok memimpin kita saat ini adalah Pak Jokowi. Selebihnya belum ada. Karena itu, dia belum memutuskan mendukung siapa. Tetapi, kalau bisa, kalau undang-undang bisa, pasti PBB memilih kembali Bapak Joko Widodo, karena semua calon lain hanya omdo. Pernyataan Afriansyah disampaikan hanya sehari setelah Ibu Megawati menyampaikan bahwa ya maaf, kalau Presiden Jokowi sudah dua kali, ya sudah dua kali. Enggak usah mikir lagi memperpanjang masa jabatan. “Afriansyah tidak sendirian, banyak sekali yang berpikir seperti itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Belum lagi di kalangan para relawannya. Ini luar biasa. Saya kira ini merupakan sinyal bahwa mereka ini, para pendukung Pak Jokowi, masih terus akan mencari berbagai cara,” ujar Hersubeno Arief.(ida)
Tidak Ada Ideologi Alternatif yang Ditawarkan Parpol Baru
Yogyakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut sejumlah partai politik baru yang muncul menyongsong Pemilu 2024 tidak ada yang mengusung ideologi baru sebagai alternatif bagi konstituennya.\"Ideologi mereka kan tidak terlalu banyak berbeda dengan (partai) induknya,\" kata Mada dalam diskusi \"Pojok Bulaksumur\" di UGM, Yogyakarta, Kamis.Sejumlah partai baru di Indonesia lahir, kata dia, sebagian besar dipicu karena sakit hati dan bukan soal ideologi baru yang akan diusung.\"Sakit hati, tidak dapat jawaban, lempar-lemparan kursi di partai, dan seterusnya. Jadi simpel sekali, partai-partai baru di Indonesia ini lahir,\" kata dia.Ia mencontohkan sejumlah partai baru yang berideologi tak jauh berbeda dari partai induknya di antaranya Partai Ummat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Gelora dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Sejumlah partai tersebut kemudian saling berebut basis masa yang sama.\"Jadi kalau ada partai baru yang ideologinya sama tapi konstituennya tidak nambah nah itu kan berarti pertarungannya sebenarnya internal di antara mereka sendiri,\" kata Mada Sukmajati.Dengan pola semacam itu, menurut dia, pergantian perilaku memilih itu jarang sekali yang dari pendukung partai nasionalis ke partai islam atau sebaliknya.\"Biasanya mutar-nya ya pada partai-partai nasionalis. Jadi kalau enggak milih Partai Gerindra ya PDIP atau sebaliknya. Kalau enggak milih PKB ya PPP, jadi mutar di situ aja,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Empat Provinsi Baru di Papua Disertakan Dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa empat provinsi baru di Papua ikut dimasukkan pada Pemilu 2024 meski jumlah daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi disepakati tidak berubah.Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (11/1).“Papua yang (memiliki) empat tambahan DOB (daerah otonom baru) itu sudah masuk pada ranah yang sudah kita tetapkan, jadi enggak perlu ada lagi perubahan daripada dapil-dapil itu,” kata dia ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.Hal tersebut, kata Guspradi, lantaran poin kesepakatan untuk tidak mengubah penetapan dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu, yang di antaranya mengatur dampak pembentukan empat DOB di Papua terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.Tidak adanya perubahan pada penetapan juga karena mengacu pada Lampiran III dan IV UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil, kata dia.“Jadi, artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lalu sudah dilakukan, juga Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu. Jadi artinya bahwa DOB yang empat di Papua itu sudah masuk bagian daripada yang sudah kita bahas,” ujarnya.Sedangkan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, kata dia, belum ada dapil tersendiri karena sedang dalam tahapan pembangunan sehingga masih mengacu pada UU Pemilu.“IKN itu kita sudah putuskan, walaupun dia Ibu Kota Nusantara baru, tapi karena belum diisi, belum bergerak pusat pemerintahannya, belum jalan, jadi kita sepakati di (pemilu) tahun 2024 ini (dapil-nya) masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” tuturnya.Guspardi menjelaskan bahwa poin kesimpulan berupa kesepakatan tersebut dibuat bersama Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu karena batas waktu tahapan penetapan dapil DPR RI, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota adalah Februari mendatang.Dia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 pada Desember 2022 lalu menyebutkan bahwa penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi menjadi wewenang KPU.Sebelumnya, KPU hanya berwenang menetapkan dapil DPRD kota/kabupaten, sedangkan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ditentukan oleh DPR RI.“Karena ini merupakan (wewenang) KPU, tadinya itu merupakan ranah dari DPR. Tentu, KPU kemarin sesuai dengan agendanya untuk melakukan konsinyering dalam rangka melakukan penataan dapil DPR RI dan provinsi,” ucapnya.RDP dan raker Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada Rabu (11/1), yang berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 21.06 WIB, menghasilkan enam poin kesimpulan.Poin keenam kesimpulan itu berbunyi, “Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil. Daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama”.(ida/ANTARA)
Aliran "Bab Kesucian" Diminta Menghentikan Kegiatan Dakwahnya
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel meminta Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah yang mendirikan aliran \"Bab Kesucian\" untuk menghentikan semua aktivitas dakwahnya.Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni di Makassar, Kamis, mengatakan, pihaknya bersama MUI dan Forkopimda Gowa telah datang berkunjung ke Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah untuk berdiskusi dan terkait viralnya aliran Bab Kesucian yang menuai kontra dari masyarakat.\"Setelah pertemuan dengan pimpinan yayasan, kami pun semua melakukan rapat koordinasi dan berdiskusi hingga akhirnya keluar kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama,\" ujarnya.Dalam keputusan bersama yang dikeluarkan itu, meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan adanya pemberitaan terkait paham keagamaan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah di Kabupaten Gowa yang dapat memecah belah persatuan umat.Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dan main hakim sendiri dalam menyikapi munculnya aliran Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah di Kabupaten Gowa dan mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang.Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk membekukan sementara seluruh aktivitas Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa,Selain itu, Kemenag dan MUI juga meminta kepada Pengurus Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa untuk menghentikan kegiatan pendidikan dan dakwah serta menarik konten dakwah di media sosial hingga keluarnya ketetapan fatwa dari MUI.Meminta kepada Pengurus Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa untuk terus berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) dan MUI Gowa dalam rangka pembinaan.Mengajak kepada seluruh tokoh agama untuk menyiarkan ajaran agama berdasarkan tuntunan yang diatur dalam kitab suci masing-masing.Mengimbau kepada masyarakat untuk merujuk kepada ulama dan tokoh agama yang memiliki kapasitas keagamaan dan sanad keilmuan yang jelas.Sebelumnya, Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Wayang Hadi Kusumo mengaku sangat terbuka dan siap menerima pembinaan maupun bimbingan jika apa yang dipahami dan diajarkan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan dianggap sesat. Bahkan dirinya mengaku bersyukur jika pihak MUI siap datang setiap hari mengajarkan hal-hal Islam yang sebenar-benarnya.\"Kepada bapak-bapak yang mau memberikan bimbingan kepada kami, yang mau memberikan tausiyah ataupun nasihat-nasihat kepada kami yang dituduh sesat, kami sangat terbuka,\" katanya.\"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Bupati Gowa, yang bengkok itu jangan dipatahkan yang bodoh itu jangan dibodoh-bodohkan lagi, luruskan yang bengkok. Kesalahan itu boleh dimaafkan dan dosa itu boleh diampuni,\" tambah dia.Sekretaris MUI Sulsel Prof KH Muammar Bakry juga mengaku siap untuk melakukan pembinaan kepada paham Bab Kesucian ini.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah memfasilitasi silaturahmi tersebut.\"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bapak Bupati Gowa untuk bersilaturahmi. Saya lebih apresiasi lagi kalau pimpinan yayasan membuka diri, kalau perlu MUI kesini memberikan pembinaan, kami akan lakukan, agar betul-betul ini terjalin bagaimana supaya pengetahuan tentang Islam itu jelas,\" ucapnya.(sof/ANTARA)
Pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 Geser ke Anies
Jakarta, FNN - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terakhir menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 bergeser mendukung Anies Baswedan, sedangkan mayoritas pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 bergeser ke Ganjar Pranowo.\"Pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu 44 persen (bergeser) ke Anies Baswedan, Prabowo Subianto tinggal 37 persen, ke Ganjar 13 persen,\" kata Pendiri SMRC Saiful Mujani dalam program bertajuk \"Pergeseran Pemilih Prabowo ke Anies\" yang disiarkan di kanal YouTube SMRC TV, dipantau dari Jakarta, Kamis.Sementara dari total 55,5 persen pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, mayoritas pemilih yakni sebanyak 44 persen bergeser ke Ganjar Pranowo, kemudian 22 persen lainnya memilih Prabowo Subianto dan 20 persen sisanya memilih Anies Baswedan.Temuan tersebut diperoleh dengan membandingkan hasil Pilpres 2019 yang kemudian disilangkan dengan pertanyaan, \"Bila Pemilihan Presiden dilakukan sekarang siapa yang anda pilih sebagai presiden?\"Adapun berdasarkan latar belakang agama pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang didominasi 98,7 persen Muslim, mayoritas di antaranya yakni sebanyak 45 persen memilih Anies Baswedan. Kemudian, 36 persen lainnya tetap memilih Prabowo dan 13 persen sisanya memilih Ganjar Pranowo.\"Di antara pemilih Pak Prabowo yang paling kuat itu adalah yang beragama Islam, pemilih Anies yang tidak beragama Islam itu tidak ada dari yang Pak Prabowo nol (0 persen),\" tuturnya.Saiful menyebut dari total 1,3 persen pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang beragama selain Islam, sebanyak 75 persen lainnya tetap memilih Prabowo dan 14 persen sisanya memilih Ganjar Pranowo.Saiful pun menggarisbawahi bahwa perpindahan dukungan pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 kepada Anies Baswedan karena unsur sentimen Islam dalam Pilpres 2019 yang sebelumnya digunakan Prabowo itu berpindah ke Anies yang disebutnya cukup konsisten dalam mengusung politik Islam.\"Pak Prabowo tinggal mungkin sekarang yang lebih nasionalis-nasionalis, jadi agak mirip dengan Ganjar. Oleh karena itu, persaingan menurut identitas politik itu akan terjadi antara Ganjar sama Anies. Dari Pak Prabowo aspek Islamnya sudah jauh lebih berkurang dalam memasuki Pemilu 2024 ini,\" imbuhnya.Survei SMRC yang dilakukan pada tanggal 3—11 Desember 2022 itu dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling). Responden yang dijadikan sampel adalah yang mempunyai hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.Survei dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka ini memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(sof/ANTARA)
Netralitas ASN Dalam Pemilu Tidak Bisa Ditawar
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu tidak bisa ditawar dan sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.\"Kalau saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,\" kata Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikan Wapres terkait pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan ASN dalam badan ad hoc penyelenggara pemilu seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dengan persyaratan harus cuti lebih dulu.Menurut Wapres dibolehkan nya keterlibatan ASN dalam badan ad hoc penyelenggara pemilu ditujukan bagi daerah-daerah yang kesulitan merekrut masyarakat sipil.\"Sehingga ketika itu ada kesulitan maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc sementara. Dia ditugaskan terutama untuk daerah-daerah yang sulit seperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar,\" jelasnya.Dia menegaskan dengan menjadi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc, maka ASN tentu tetap netral, dengan tidak terlibat sebagai anggota partai atau terhindar dari kepentingan politik yang mengarahkan untuk memobilisasi massa guna memenuhi suatu kepentingan politik.\"Jadi kalau (jadi) penyelenggara itu, tidak harus kemudian dia tidak netral. Tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai (bertugas) dia kembali (bekerja) menjadi ASN,\" jelasnya.Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam kesempatan terpisah sebelumnya menyampaikan para aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu harus cuti.\"Jadi, boleh ASN menjadi komisioner (anggota) di tingkat ad hoc, silakan, namun harus cuti. Itu sesuai dengan surat jawaban dari Menpan RB (Abdullah Azwar Anas) kalau tidak salah dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana),\" ujar Bagja.Sedangkan anggota KPU RI Parsadaan Harahap menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan terkait ASN yang menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu.Menurut Parsadaan, hal itu merupakan bagian dari komitmen bersama bahwa pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan penyelenggara lainnya. KPU menyadari perekrutan badan ad hoc tidak semudah merekrut anggota KPU kabupaten/kota atau provinsi.(sof/ANTARA)
Terbitkan Keppres Pelanggaran HAM, Jokowi Picu Polemik dan Tinggalkan Bom Waktu
Jakarta, FNN - Kemarin Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Kepres ini semacam pengakuan pemerintah terhadap adanya pelanggaran HAM di masa lalu. Keppres ini luar biasa karena di dalamnya terdapat 12 pelanggaran HAM di masa lalu yang diakui oleh Presiden Jokowi, dan isu ’65 pasti masih menjadi isu yang kontroversial. Rocky Gerung melihat bahwa urgensi ini sudah dari awal reformasi. Oleh karena itu, agenda yang diminta oleh rakyat waktu itu adalah tuntaskan seluruh aspek bernegara yang di dalamnya ada cacat hak asasi manusia. Ini menyangkut beberapa rezim, dari Bung Karno, Pak Harto, berlanjut terus. “Jadi, implikasinya kita mau lihat apa efeknya bagi tahun politik Indonesia itu. Kalau kita hubungkan dengan keadaan ada eskalasi kekerasan di Papua dan sekarang, ada urgensi di situ. Kalau soal peristiwa ’65, itu pasti ada tekanan internasional,” ujar Rocky Gerung dalam pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (12/01/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Meskipun Gus Dur sudah pernah minta maaf secara personal dan di awal reformasi juga pernah dilakukan upaya menyelenggarakan semacam panel yang tidak bersifat yudisial untuk ganti rugi, tetapi karena ini masalah HAM maka ada semacam doktrin dalam hukum internasional bahwa itu mesti diproses melalui pengadilan, yang bahkan ada dimensi internasionalnya, kata Rocky. Di Indonesia, menurut Rocky, kontroversi itu terlihat terus-menerus pada setiap tahun pemilu dan dianggap bahwa ada kepentingan, sebut saja sejarah militer yang belum tuntas ditulis. Oleh karena itu, mesti ada satu wisdom untuk memastikan apakah ini hal yang akan membongkar banyak kegiatan bahkan ekstra spionase di kalangan militer sendiri dalam peristiwa ’65. “Bagi masyarakat sipil intinya bukan peristiwanya sendiri, tetapi korban yang ada di situ, yang sering kali dia cuma terkait di daftar nama yang dipakai oleh suatu kekuatan, lalu dianggap dia sebagai PKI. Jadi kita mesti bedakan antara korban dan pertentangan politik ketika itu, yaitu antara PKI dengan TNI” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam pertentangan politik antara TNI dan PKI waktu itu, PKI kalah. Tetapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa PKI adalah korban karena PKI adalah faktor yang berkelahi, PKI mempersiapkan kekuatan, bahkan hingga angkatan kelima. “Dan kita ingat bagaimana aktivitas Partai Komunis Indonesia, yang mencari back up pada Presiden Bung Karno waktu itu. Jadi kalau isu ini dibuka, itu pasti ada soal keterlibatan Bung Karno, keterlibatan CIA, persaingan dengan poros Beijing segala macam,” ujar Rocky. Latar belakang ini yang hari-hari ini mencemaskan sampai di mana dia bisa dibuka. Sekali lagi saya katakan bahwa bagi masyarakat sipil perspektifnya adalah hak asasi manusia. Bagi publik internasional ada ketegangan baru tentang keterlibatan CIA. Tetapi melihat konteks hari ini, ada beberapa peristiwa yang kemudian disebutkan juga di 12 daftar itu. “Jadi sebetulnya banyak hal yang terkait dengan isu politik mutakhir tentang tokoh-tokoh yang ada sekarang,” kata Rocky. Rocky melihat bahwa kalau tidak sekarang momentumnya, maka tidak akan jadi seksi. Jadi, justru ketegangan atau kegelisahan politik menjelang 2024 maka Keppres itu diajukan. “Tinggal kita nilai, mana yang aspeknya politik mana yang aspeknya pengadilan tentang kejahatan, mana yang aspeknya adalah upaya memulihkan hak-hak korban,” lanjut Rocky. Setiap isu politik, bahkan yang sangat sensitif, biasanya terkait dengan momentum. Kelompok mana yang disasar dan kelompok mana yang akan bereaksi. “Saya anggap Pak Jokowi bukan bermain api, tapi menyerempet-nyrempet sesuatu yang bisa menyebabkan asap menjadi pekat. Karena seharusnya ketika Jokowi masih kuat legitimasinya di awal pemerintahannya, itu yang mesti dia dilakukan. Kalau sekarang Pak Jokowi agak susah untuk tampil lalu menganggap bahwa dia bisa selesaikan itu dengan Keppres,” kata Rocky. Memang, bagaimanapun juga negara mesti bersikap terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi, kenapa Pak Jokowi baru bereaksi sekarang, sedangkan Pak Jokowi akan selesai pada tahun 2024. Ini bisa meninggalkan semacam bom waktu.(sof)
POPULER
