POLITIK
Teka-teki Siapa Wanita Cantik yang Bersama Hakim Wahyu
Jakarta, FNN - Hakim Wahyu Iman Santoso akhirnya buka suara soal beredarnya video yang saat ini tengah viral. Dalam video itu dinarasikan bahwa Wahyu tengah membahas vonis terhadap Ferdy Sambo dengan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto dengan disaksikan oleh seorang wanita. Video tersebut mengundang kehebohan karena disertai sebuah video lain dengan narasi bahwa wanita tersebut adalah seorang sosialita yang dikirim oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk menservis Hakim Wahyu. Video tersebut bahkan berani menyebut siapa nama wanita yang suaranya terdengar dalam video perbincangan tadi. Wanita itu dikenal dengan nama Dewi Berbie dan mempunyai akun Instagram Dewinta123. Foto-foto Dewi Barbie yang tampaknya diambil dari akun Instagram itu juga disertakan. Salah satunya adalah foto ketika dia berada di pesawat pribadi atau private jet dan foto lain ketika dia tampil dengan pose yang glamour. Benarkah semua itu? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya, Djuyamto, mengaku mereka telah melakukan klarifikasi terhadap Hakim Wahyu Iman Santoso. Selain menjadi Ketua Majelis Hakim persidangan Sambo dan kawan-kawan, Hakim Wahyu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Bahwa video itu hanyalah potongan atau editan yang ternyata setelah kami klarifikasi kepada beliau (Hakim Wahyu), telah secara tidak utuh menampilkan pernyataan itu. Bahwa dalam pernyataan sebenarnya beliau hanya bicara secara normatif, yaitu terkait ancaman pada pembunuhan berencana, yakni ancamannya hukuman pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Bahwa narasi ataupun caption dalam tayangan video tiktok yang menyebutkan adanya pembocoran atau pengaturan keputusan adalah sangat menyesatkan, karena persidangan perkara dimaksud masih tahap pembuktian, sehingga majelis hakim sama sekali belum membahas soal putusan itu,” ujar Djuyamto. Djuyamto menambahkan bahwa majelis hakim yang dipimpin Hakim Wahyu masih berupaya secara sungguh-sungguh dan profesional dalam menemukan kebenaran material atau fakta-fakta persidangan., misalnya dengan melakukan pemeriksaan sistem pemeriksaan setempat ke tempat kejadian perkara atau lokus delete perkara “Oke, mari kita pegang penjelasan dari Hakim Wahyu sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pernyataannya dipotong-potong. Artinya, Hakim Wahyu mengakui bahwa memang betul ada percakapan tersebut dan ada wanita yang menemaninya. Siapa wanita itu dan apakah kaitannya dengan Hakim Wahyu? “tanya Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point Sedisi Sabtu (07/01/23). Inilah yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Pertanyaan itu penting dikemukakan karena ketika video tiktok itu menyebar secara luas dan mengundang kehebohan, pengacara Farhat Abbas sempat mempersoalkan perilaku Hakim Wahyu yang sedang disuntik doping (begitu diterangkan oleh dokter Terawan Agus Putranto) dengan ditemani oleh seorang wanita. Farhat mengatakan bahwa video Hakim Wahyu sedang berobat itu diunggah oleh seorang wanita yang memiliki akun Instagram bernama Dewinta123. Namun, Farhat tidak menyebut siapa wanita itu. Begitu dicek Instagram Dewinta123 Ini sudah dikunci, dan hanya tertulis Doktor Hukum Pidana. Farhat mengingatkan agar Hakim Wahyu menjaga jarak dengan siapapun selama menangani perkara pembunuhan Brigadir J. Kehadiran wanita yang memposting video Hakim Wahyu itu menimbulkan pertanyaan publik. Apa peran dia di situ? Dia selalu hadir di persidangan, ini diketahui dari keterangannya di Instagram. Dari penjelasan Farhat, rupanya video tersebut pertama kali bukan diunggah oleh akun tiktok “pencerah kasus”, tapi akun Dewinta123 atau media menyebutnya Dewi Barbie. Video itu telah dihapus dan akun Dewinta123 juga sudah digembok. Namun, kelihatannya video itu sudah ada yang mendownload dan menyebarkannya, disertai narasi yang ditambah-tambahi bahwa Hakim Wahyu sedang menelpon Kabareskrim dan berkonspirasi untuk menjatuhkan vonis yang sangat berat, yakni hukuman mati, kepada Ferdy Sambo. Sementara, suara wanita yang terdengar dalam video adalah Dewi Barbie yang dinarasikan sebagai wanita yang dikirim oleh Komisaris Jenderal Adrianto sebagai gratifikasi seks. Penjelasan dari jubir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto sama sekali tidak menyinggung soal keberadaan wanita yang bersama dengan Hakim Wahyu. Dia hanya menyebut bahwa videonya tidak ditampilkan secara utuh sehingga tidak menggambarkan percakapan secara keseluruhan dan menimbulkan penafsiran yang salah. Penjelasan Djumyanto sama dengan dugaan Menkopolhukam, Mahfud MD, bahwa kemungkinan video itu dipotong-potong dan digunakan untuk meneror Hakim Wahyu sehingga tidak berani menjatuhkan hukuman yang berat kepada Sambo. Ini belajar dari pengalaman Pak Mahfud sendiri ketika dia menjadi Ketua Majelis Hakim menangani perkara sengketa Pilkada. Pak Mahfud juga menyinggung kemungkinan lain, yakni adanya pelanggaran etika. Pak Mahfud minta soal ini diselidiki. Sementara ini, siapa wanita yang suaranya ada dalam rekaman video itu masih terus menjadi teka-teki. ”Saya kira ada bagusnya jika pemilik akun Dewinta123 bicara kepada publik seperti Pak Wahyu, meskipun Hakim Wahyu juga tidak langsung bicara kepada publik melainkan melalui juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan. Karena, bagaimanapun juga kan nama Dewi Barbie sudah menyebar luas dan foto-fotonya sudah tersebar luas di media massa. Jangan sampai menimbulkan semacam fitnah atau bahkan semacam trial by medsos,” ujar Hersubeno Arief. “Kita tidak menafikan kemungkinan adanya upaya untuk menyelamatkan Ferdy Sambo, tetapi keberadaan wanita di sekitar Pak Wahyu yang dikhawatirkan akan memengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo, juga tidak bisa diabaikan begitu saja,” pungkas Hersu. (ida)
Selamat Ginting: NasDem Sebaiknya Tidak Berada di Kabinet
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika menteri-menteri dari Nasdem direshuffle dari kabinet, justru sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia. \"Keberadaan Nasdem akan menambah kekuatan oposisi menjadi sekitar 25 persen, sekaligus sebagai pengimbang kekuatan politik,\" kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (7/1). Selamat Ginting menanggapi rumors akan terjadinya reshuffle kabinet pada Januari 2023 ini. Hal itu setelah beberapa bulan lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam radar bakal calon presiden 2024 mendatang. Anies dianggap mewakili kubu oposisi. Menurutnya, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi, dan tanpa kontrol sosial yang efektif dari media massa, artinya pemerintahan dicurigai dekat dengan oligarki dan menuju pemerintahan otoriter. \"Keberadaan oposisi justru keniscayaan bagi demokrasi. Oposisi itu bukan barang haram, justru halal bagi kemajuan demokrasi di Indonesia,\" tutur Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kata Ginting, hanya menyisakan dua partai politik yang berhasil menduduki kursi di parlemen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Jumlah perolehan suara gabungan kedua partai oposisi itu pada Pemilu 2019 lalu, hanya berkisar 17,5 persen. Kini dengan posisi Partai Nasdem sebagai oposisi kekuatan pengimbang pemerintah menjadi sekitar 25 persen. Dikemukakan, dalam konteks politik, maka kekuatan politik partai oposisi menyebabkan pemerintahan bisa berjalan lebih demokratis dan efektif. Hal ini karena pemerintah akan dipaksa menjalankan kebijakan politik yang jauh lebih demokratis. \"Salah satu kuncinya adalah komunikasi politik untuk membuka ruang dialog dan menghindari kecurigaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,\" ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dia mengharapkan jelang pelaksanaan pemilu 2024, keberadaan oposisi jangan dilakukan dengan kebijakan asal beda dengan pemerintah. Jika itu yang dilakukan, namanya oposisi \'sontoloyo\'. Sebab kata Ginting, oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah. Oposisi justru harus dimaknai sebagai eksistensi politik yang memberikan alternatif pilihan bagi kebijakan pemerintahan. \"Kalau ide, usulan, dan jalan keluar dari oposisi justru lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah, maka jangan malu, ikuti saja saran dari kekuatan oposisi. Saran dari oposisi bukan barang haram dalam politik,\" kata kandidat doktor ilmu politik itu. Di era reformasi saat ini, menurut Selamat Ginting, merupakan kesempatan untuk memperbaiki iklim demokrasi dari kegagalan membangun demokrasi di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang mengharamkan kelompok atau partai oposisi. \"Di era Presiden Sukarno, oposisi dicap sebagai kontra revolusi dan antek-antek neokolonialisme. Di era Soeharto, oposisi dimaknai sebagai anti-Pancasila dan kelompok ekstrem. Inilah kekeliruan yang harus kita perbaiki di era reformasi,\" pungkas Selamat Ginting. (sws)
Untung-Rugi Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup
Surabaya, FNN - Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, memaparkan untung dan ruginya penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sisi positifnya, kita melihat selama ini dengan penyelenggaraan Pemilu sistem proporsional terbuka, itu kan yang terjadi banyak kandidat legislatif yang dengan mudah masuk menjadi caleg (calon legislatif) dengan menggunakan transaksi politik, artinya mereka bisa jadi membayar lebih, itu kemudian dengan mudah masuk,\" kata Airlangga di Surabaya, Jumat.Dalam kondisi seperti itu, lanjut Airlangga, yang menjadi pertarungan politik di Pemilu lebih menekankan kepada kontestasi nya di internal partai.\"Jadi partai. alih-alih menjadi penguatan politik justru terjadi benturan di internal. Penentuannya adalah banyaknya uang yang menentukan proses-proses politik dan siapa yang terpilih,\" ujarnya.“Intinya sistem proporsional tertutup itu ingin membangun kembali kekuatan otoritas politik berbasis partai yang menentukan proses-proses politik yang berlangsung,\" tambahnya.Sementara untuk sisi negatifnya, kata Airlangga, seringkali kandidat yang mempunyai suara lebih besar di tingkat bawah tidak serta merta terpilih. Sebab, penentuan terjadi pada otoritas politik. Sistem ini mempunyai untung ruginya.Dalam kondisi seperti ini, di mana transaksi uang lebih mengendepan, problem yang dihadapi antara bisnis dan politik. Selanjutnya, pertarungan politik lebih mengedepankan pertarungan individu daripada partai. itu menghasilkan legislatif yang komposisi nya mereka yang memiliki dana lebih besar daripada lain.\"Di sini proporsional tertutup lebih baik daripada proporsional terbuka,\" ucap dia.Selain dua sistem tersebut, Airlangga menyarankan untuk meniru sistem yang dipakai di Jerman. Di Jerman sistem pemilu dicampur, jadi mekanismenya warga diberikan dua kartu, satu untuk memilih partai politik, kartu untuk memilih calon.\"Dengan pertimbangan penghitungan masing-masing mereka yang tidak ditaruh nomor awal tetap bisa jadi asal mempunyai suara besar,\" ujar dia.Mekanisme seperti itu, menurut dia, pernah dipakai Pemilu 2004, di mana suara seseorang itu tidak begitu mudah hilang dalam penghitungan.\"Saya pikir pilihan-pilihan seperti itu harus juga diperbincangkan untuk mengantisipasi persoalan yang muncul saat diterapkan sistem proporsional tertutup,\" katanya.(sof/ANTARA)
Baik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka maupun Tertutup Memiliki Kelemahan
Malang, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari Ph.D. menyatakan bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) terbuka dan tertutup, sama-sama memiliki sejumlah kelemahan.\"Jadi, kalau istilahnya kita ingin reformasi sistem pemilu, proporsional terbuka ini diubah. Proporsional terbuka ada kelemahan, kemudian diubah ke tertutup, itu sama saja. Karena sama-sama punya kelemahan,\" kata Wawan kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.Wawan menjelaskan, sistem pemilu proporsional terbuka, memiliki risiko adanya praktek jual beli suara. Hal tersebut merupakan hasil riset yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti terkait penerapan sistem proporsional terbuka.Selain itu, lanjutnya, penerapan sistem proporsional terbuka dinilai juga sebagai jalan pintas oleh calon legislatif untuk memperoleh suara. Perolehan suara itu, tidak dengan kinerja atau karya politik yang memberikan kontribusi kepada masyarakat di daerah pemilihannya.\"Jalan pintas itu, dikatakan jauh lebih efektif dibanding dengan melakukan branding, marketing politik, program yang istilahnya memperkenalkan diri kepada publik,\" katanya.Sementara itu, lanjutnya, terkait dengan sistem pemilu proporsional tertutup, berisiko untuk kembali ke zaman orde baru dan adanya hegemoni partai politik. Partai politik, akan menjadi penentu seseorang untuk berpotensi terpilih atau tidak.Ia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup, juga berisiko untuk memindahkan praktik transaksi yang sebelumnya berada di tingkat masyarakat atau pemilih, akhirnya akan melebar ke partai politik.\"Jadi cenderung nanti akan memindahkan transaksi, karena bagaimanapun, politik ekonomi itu tidak bisa dilepaskan. Siapa yang ingin berkuasa, itu pasti harus ada modal ekonomi,\" ujarnya.Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada terobosan formal yang mengedepankan hubungan setara dan berkualitas antara partai politik dengan calon legislator, dengan tolok ukur pada nilai kemanfaatan publik atau public value.Dengan adanya hubungan yang setara tersebut, lanjutnya, maka tidak akan ada lagi calon legislator yang memiliki uang kemudian bergerak sendiri mencari suara dan mengesampingkan partai politik.\"Sebaliknya, kalau proporsional tertutup, partai politik posisinya akan lebih tinggi dibanding calon, karena partai tersebut berhak menentukan nomor urut. Maka, bagi saya, idealnya adalah dibuat setara antara calon dengan partai politik,\" ujarnya.Menurutnya, salah satu cara yang bisa bisa dilakukan adalah dengan melakukan amandemen sistem proporsional terbuka dan melakukan rekayasa sistem. Caranya, pada setiap daerah pemilihan, parpol bisa menetapkan satu atau lebih nomor urut caleg bila memenuhi proporsi kursi.\"Jadi pada tiap dapil, nomor urut satu itu bukan karena uang, bukan karena kedekatan. Tapi karena prestasinya. Itu prinsip yang dipakai dalam legislative entrepreneurship, prinsip kewirausahaan legislatif,\" katanya.Ia menjelaskan, partai politik akan mengafirmasi calon legislatif yang memiliki prestasi dan bekerja untuk masyarakat serta partai, diberikan penghargaan dengan nomor urut satu. Sehingga, penentuan tidak dikarenakan kedekatan atau adanya lobi uang.Selain itu, partai politik juga harus memiliki kurikulum pendidikan dan kaderisasi untuk mencetak calon legislatif yang memiliki prinsip kewirausahaan legislatif tersebut. Karena, dalam teori tersebut, fungsi legislator adalah menjalankan legislasi yang baik. \"Ini memang tampak normatif, tapi itu merupakan jalan tengah,\" katanya.(sof/ANTARA)
Ketua KPU: Saya Memang Bajingan, Ahli Maksiat, Respons Laporan Wanita Emas ke DKPP
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, ternyata tidak terlalu menganggap serius laporan dari wanita emas atau Hasnaini Muin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasyim malah menanggapinya dengan melontarkan candaan yang ngeri-ngeri sedap. Dia mengatakan bahwa DKPP tidak bisa memanggilnya karena yang bisa diperiksa oleh DKPP adalah mereka yang punya kehormatan, sementara dia adalah bajingan dan ahli maksiat. “Kalau urusan wanita emas itu, nanti dulu, belum selesai. Nanti kalau saya diadukan dalam sidang, saya akan buat pengakuan. Pertama, yang mulia saya ini memang bajingan yang mulia,” kata Hasyim Asy’ari dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum provinsi mengenai penataan daerah pemilihan (Dapil) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/23). Candaan Hasyim ini disambut peserta rapat dengan tertawa. Hasyim kemudian melanjutkan “Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan. Sementara saya ini ahli maksiat, nggak pantas saya dibawa ke sini yang mulia. Kan begitu logikanya. Yang boleh dibawa ke situ yang punya kehormatan, sementara saya di bagian awal sudah mengaku ahli maksiat. Yang mulia, saya tidak punya kehormatan,” ujar Hasyim. Sepertinya dia berandai-andaian jika dia dipanggil oleh DKPP karena kasus laporan dari Hasnaini. Hasim masih terus melanjutkan candanya, “Nanti saya akan akhiri. Yang mulia, mohon ditanyakan Majelis Hakim siapapun yang ada di dalam ruangan ini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah maksiat. Saya tanya di sini deh, ada nggak yang nggak pernah maksiat. Angkat tangan resolusi 2023. Ya karena kita ini masih salat, masih berdoa rabbighfirli, ampuni Tuhanku, itu berarti kita masih mengaku ahli maksiat semua, harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak salat, beribadah, minta ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Apa komentar Anda? “Saya, walaupun tersenyum, tapi sebenarnya itu tersenyum getir. Karena saya jujur nih speechless. Saya kehabisan kata ketika membaca berita ini,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (06/01/23). Berita tersebut dimuat di berbagai media, termasuk detik.com dan Kompas. Berita ini sangat menarik karena selama ini Hasyim Asy’ari terkesan bungkam menanggapi laporan itu. Waktu itu dia cuma menyatakan bahwa dia mengikuti peristiwa itu. Tapi, dari pernyaan di atas kita tahu bahwa dia nganggap itu tidak terlalu serius. Laporan Hasnaini Muin ini bukan soal maksiat atau bukan. Kalau soal maksiat itu ranah personal, ranah antara manusia dengan penciptanya. Hasyim benar bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat. dia benar makanya kita kemudian selalu diminta beristighfar dan berdoa mohon ampunan t Tetapi, ini dua hal yang berbeda antara urusan dia dengan Tuhannya dan urusan dia sebagai seorang pejabat negara yang dilaporkan oleh wanita emas melalui pengacaranya. Ini adalah masalah etika dan moral dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU. Kalau urusannya dengan maksiat, insyaallah selesai dengan taubat. Tetapi, melalui Farhat Abbas, pengacaranya Hasnaini Muin, pada 22 Desember 2022, lalu Hasyim dilaporkan ke DKPP karena pelanggaran etik dan tindak asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asy’ari. Laporan ini juga disertai bukti-bukti. Memang, menurut Hersu, kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke wilayah privat meski bukti-bukti memunculkan sejumlah masalah, dalam hal ini soal etika sebagai seorang pejabat publik. Tetapi, humornya tidak pada tempatnya, apalagi dalam sebuah rapat resmi dengan KPU provinsi. Ini bahaya kalau ada seorang ketua KPU Pusat bercanda semacam itu. Artinya, KPU-KPU daerah bisa mencontoh hal semacam itu. Ini sangat tidak tepat dan tidak proper dalam situasi begini.(sof)
Ribut Besar Dengan Rizal Ramli, Mahfud MD Bentuk Baru dari Machiavellinism
Jakarta, FNN - Ada perang twitter antara Menko Polhukam, Mahfud MD, dengan Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja. Mantan Ketua MK ini menyebut Rizal Ramli bodoh akibat menuding dirinya masuk kekuasaan menjadi iblis.Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (06/01/23) di anataranya membahas hal ini bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Kita tahu di belakang itu sebetulnya ada masalah yang lebih rumit, yaitu bagaimana kejujuran itu kita ucapkan. Tentu Pak Mahfud bisa klaim bahwa itu bukan konteksnya pada waktu itu dia ucapin bahwa “malaikat bisa jadi iblis kalau masuk di istana” . Lalu Rizal Ramli mengambil poin dasarnya,” ujar Rocky menanggapi hal tersbut. Menurut Rocky, sebetulnya Pak Mahfud tetap malaikat, tetapi tidak bisa bicara sebagai malaikat. Dia justru membenarkan hal-hal yang iblisian. Pemanasan politik justru terjadi karena ketidakjujuran. Jadi, prinsip-prinsip dasar di dalam etika politik, yaitu ucapkan sesuatu dalam konteks dan konsisten dengan konteksnya. Dalam soal kritik terhadap Mahfud MD, sebetulnya Rocky Gerung juga termasuk orang yang sering mengkritik Pak Mahfud. Tetapi, apa yang dilakukan Rocky Gerung dan Rizal Ramli merupakan semacam bentuk kasih sayang, karena kita tahu bahwa Pak Mahfud adalah bagian dari orang-orang yang punya akal sehat dan bagian dari akademisi yang harusnya bisa membedakan soal itu. “Iya, Pak Mahfud sebenarnya nggak marahin Pak Rizal, dia marahin batin dia sendiri yang mendua sebetulnya,” ujar Rocky. Tapi, karena keadaan psikis Pak Mahfud tidak mungkin memutuskan, lalu dia cari outlet. Satu-satunya cara adalah apologetis terhadap yang dia ucapkan beberapa tahun yang lalu, lalu menyerang Rizal Ramli. Rizal Ramli ada di dalam status moral lebih tinggi karena dia di luar kekuasaan. Konteks itu yang tidak dihitung oleh Pak Mahfud. Tapi, menurut Rocky, watak Pak Mahfud itu memang juga ceplas-ceplos. Rocky senang bergaul dengan Pak Mahfud. Menurut Rocky, Pak Mahfud sebetulnya mau mengatakan “jangan ikuti saya ya, karena saya kebetulan sudah masuk istana tuh”, kira-kira begitu. Jadi, ada pesan moral yang bagus dari Pak Mahfud. Jadi, menurut Rocky, dalam soal-soal semacam ini ada dua watak. Rizal Ramli pernah berada di dalam, tentu tahu di mana iblis bersembunyi di istana. Jadi, anggap saja ini semacam kasih sayang untuk Pak Mahfud supaya mari kita asuh Pak Mahfud di luar istana. Kira-kira begitu. Jadi kita lagi ingin Pak Mahfud cepat-cepat benahi koper keluar dari istana, supaya dia dilega. Dia tidak ada lagi bifurkasi, mendua di dalam penampilan politiknya. Kan Pak Mahfud kangen ngomong dengan kalangan intelektual, dengan LSM, karena memang habitat Mahfud MD sebetulnya di situ. “Dia terjebak saja di dalam kasak kusuk politik istana hari ini. Semoga cepat pulih kesadaran intelektual dan stabilitas emosi Pak Mahfud,” kira-kira itu. Tapi, pertanyaan serius buat buat kita semua, apakah memang orang yang masuk dalam kekuasaan kemudian harus menjadi lebur dalam kekuasaan? Apakah selalu kekuasaan itu jahat? “Kekuasaan itu tidak jahat. Kekuasaan itu produktif. Dia memproduksi, tetapi kalau kekuasaan itu dihubungkan dengan kejujuran maka mesti ada oposisi,” jawab Rocky. Bukan karena tends to corrupt, tetapi karena tidak ada oposisi maka kondisi yang memungkinkan dia korup absolut jadi jalan. Pak Mahfud ada di dalamnya, tetapi dia sebetulnya satu-satunya agen masyarakat sipil untuk beroposisi. “Jadi, saya tetap melihat Mahfud MD itu 90% beroposisi , tetapi untuk dapat panggilan moral itu agak sulit untuk dia ucapkan,” ujar Rocky. Lain dengan Sri Mulyani yang sudah ketagihan kekuasaan, lanjut Rocky, karena Sri Mulyani tidak pernah mengucapkan etika politik lagi. Padahal, dulu dia paling doyan ngomonginn etika politik. Pak Mahfud tetap ngomong itu. Jadi, kita mengerti bagaimana kekuasaan itu membuat orang harus memilih dan pilihan itu belum final. Mahmud setiap saat masih bisa loncat dari istana bergabung kembali dengan masyarakat sipil, bergabung dengan teman-temannya yang dari UGM yang berpikir terus. “Mahfud akan diasuh kembali dan orang tidak akan anggap bahwa Mahfud berkhianat karena Mahfud sebetulnya membocorkan keadaan di istana. Itu yang biasa kita sebut etika Machiavellinism,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, Machiavelli waktu menulis The Prince, bukan menginginkan politik itu jadi tidak bernilai, justru dia membocorkan keadaan di istana yang tidak bernilai. Itu cara kita membaca Machiavelli secara benar. Jadi, jangan olok-olok Machiavelli karena dia justru yang membocorkan keadaan yang buruk di istana karena dia ada di dalam. “Saya kira Mahfud MD akan jadi semacam new kind off Indonesian Machiavelli,” pungkas Rocky. (ida)
Mayoritas Publik Ingin Pemilu 2024 Proporsional Terbuka
Jakarta, FNN - Hasil survei dari Skala Survei Indonesia (SSI) menunjukkan bahwa mayoritas publik yakni sebesar 63 persen menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.\"Mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 63 persen masih setuju agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,\" kata Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim sebagaimana rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.Abdul menyebut hanya sebesar 4,8 persen responden yang menyatakan setuju agar Pemilu 2024 diubah menggunakan sistem proporsional tertutup. Sisanya, lanjut dia, sebanyak 32,2 persen responden menjawab tidak tahu/tidak jawab/rahasia.Ia menyebut dari yang menyatakan agar Pileg 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, mayoritas responden yakni sebanyak 19 persen beralasan karena memandang dapat mengetahui/melihat calon-calon legislatif nya.\"(Alasan lainnya) dapat memilih langsung calonnya 17,1 persen, hak rakyat dalam menentukan pilihannya 13,8 persen, lebih transparan/terbuka 12 persen dan masyarakat harus mengetahui calon serta partai yang mereka pilih 6,3 persen,\" ujarnya.Sementara, lanjut dia, dari yang menyatakan setuju agar Pileg 2024 diubah menggunakan sistem proporsional tertutup mayoritas responden yakni sebanyak 27,6 persen beralasan karena memandang pemilu langsung berbiaya mahal.\"(Alasan lainnya) terlalu banyak pilihan 20,7 persen, pemilu menjadi lebih lama 10,3 persen, dan berpotensi money politics 6,9 persen,\" paparnya.Ia menyebut konstituen partai-partai politik di Indonesia juga mayoritas menghendaki agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Adapun, sebanyak 55,6 persen responden menjawab tidak tahu/tidak jawab/rahasia.Raihan pemilih parpol yang setuju Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional secara berturut-turut yakni PKB (52,2 persen), Partai Gerindra (70,6 persen), PDI Perjuangan (64,1 persen), Partai Golkar (65,4 persen), dan Partai NasDem (60,7 persen).Kemudian, Partai Garuda (100 persen), PKS (72,5 persen), Perindo (78,6 persen), PPP (39,3 persen), PSI (100 persen), PAN (70 persen), Partai Hanura (100 persen), serta Partai Demokrat (67,1 persen).\"Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa sejati nya keinginan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup ini bukanlah keinginan publik. Perubahan ini lebih banyak diinginkan oleh segelintir elite parpol tertentu,\" tuturnya.Dengan memperhatikan aspirasi publik tersebut, ia berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tetap mempertahankan keputusan terdahulu yang pernah dibuat yakni pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.\"Keputusan yang sudah pernah dibuat pada tahun 2018 tentang gugatan yang sama, sebaiknya lebih dipertegas kembali untuk terus memapankan arah demokrasi di Indonesia,\" kata Abdul.Survei SSI yang dilakukan pada 6 hingga 12 November 2022 itu dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling). Survei ini memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.Usia responden yang dijadikan sampel adalah 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka secara langsung dengan responden menggunakan kuesioner.(ida/ANTARA)
Isu Pemilu 2024 Terbanyak Diberitakan Media di 2022
Jakarta, FNN - Riset Indonesia Indicator menyebutkan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 menjadi isu yang paling banyak mendapatkan atensi media massa di Tanah Air sepanjang tahun 2022.\"Pemberitaan Pemilu 2024 hampir mendekati angka 1 juta dalam setahun terakhir. Proses persiapan menuju pemilu terus didengungkan media,\" kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang saat memaparkan hasil riset \"Indonesia Recap 2022\" di Jakarta, Jumat.Hasil riset tersebut menunjukkan dari total 20.194.242 berita yang disajikan 8.244 media daring di Indonesia selama periode 1 Januari hingga 20 Desember 2022, pemberitaan mengenai Pemilu Serentak 2024 mencapai 973.647 berita.Menurut Rustika, beberapa topik yang diberitakan terkait isu Pemilu 2024 antara lain soal strategi politik para elite menuju pemilu serta proses persiapan, sosialisasi, dan pelaksanaan agenda pemilu.Kemudian, diberitakan pula terkait kontestasi para tokoh politik yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, serta tentang laporan hasil riset berbagai lembaga survei, wacana koalisi antarpartai, verifikasi parpol, dan pengawasan pemilu.\"Hal ini menunjukkan bahwa media sebagai agen perubahan dan pilar demokrasi keempat yang tetap penting dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional dan daerah dalam Pemilu 2024,\" katanya.Meski pemilu berlangsung pada 2024, tensi politik sudah terasa sepanjang tahun 2022. Isu pemilu serta kontestasi capres dan cawapres menjadi isu yang setiap hari selalu ada dan bergerak dinamis dalam pemberitaan. Figur yang akan bertarung pada Pemilu 2024 juga menduduki posisi cukup signifikan di pemberitaan Indonesia.Dengan demikian, nama-nama yang disebut tidak hanya memberikan kontribusi dalam isu ekonomi, masalah bencana, atau agenda nasional seperti penyelenggaraan G20 atau Moto GP, melainkan juga memberi warna dalam dinamika capres dan cawapres.\"Sebut saja nama Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Prabowo, bahkan termasuk Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai king maker 2024,\" kata Rustika.Selanjutnya, isu yang banyak disorot media adalah terkait bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang 2022, yakni mencapai 688.995 berita.Gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, pergeseran lempeng atau pergeseran tanah, banjir, puting beliung, cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga penanganan berbagai pihak atas musibah juga mewarnai pemberitaan media.\"Sejauh ini, media mem-framing cukup baik atas gerak cepat yang telah dilakukan oleh aparat maupun pemerintah, mulai dari upaya penyelamatan korban, penanganan, proses trauma healing, hingga pembuatan rumah terdampak bencana,\" jelasnya.Selain itu, isu mengenai penanganan atau perhatian terkait kasus korupsi menjadi isu terbesar ketiga yang paling banyak diberitakan, yakni sebanyak 376.507 berita. Isu pemberantasan korupsi selalu menjadi atensi media sejak beberapa tahun terakhir.\"Korupsi ibarat kanker bagi upaya membangun negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Aparat negara, bahkan aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat yang terkena operasi tangkap tangan sungguh menjadi keprihatinan media dan masyarakat,\" ujar Rustika.Sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyelamatkan keuangan negara dan daerah senilai Rp63,9 triliun dengan jumlah asset 83.052 unit. Selain itu, ada 149 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana angka tersebut meningkat 38 orang dibandingkan 2021.(ida/ANTARA)
Pius Lustrilanang : Agar Dapat Menumbangkan Rezim Otoriter, Gerakan Moral Mahasiswa Harus Menjadi Gerakan Politik
Jimbaran, FNN - Anggota DPR RI Pius Lustrilanang menegaskan rezim saat ini sudah terlampau jauh melakukan praktik otoriter dalam melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu perlu gerakan bersama untuk segera menumbangkan rezim otoriter ini. Pernyataan tersebut disampaikan mantan aktivis mahasiswa era 80-90an yang kini menjadi Anggota 6 BPK-RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA, CSFA, pada Kuliah Umum dan Bedah buku ALDERA, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Kampus Jimbaran, Bali, Jumat, 6 Januari 2023 pukul 09.00-12.00 WITA. Acara tersebut juga dihadiri Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,IPU beserta jajarannya dengan nara sumber Prof.Dr.Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I Fakultas Hukum), yang dihadiri sekitar 3000 mahasiswa Universitas Udayana. Pius menceritakan, \"Saat masuk Unpar (Universitas Parahyangan Bandung) tahun 1997, tahun 1993 saya sudah berpikir bahwa gerakan mahasiswa harus berubah dari gerakan moral menjadi gerakan politik karena rezim (Orde Baru) yang kita lawan harus dilawan dengan serius pula, bukan dengan demonstrasi sporadis tapi dengan pengorganisasian yang terstruktur. Oleh karena itu, pada tahun 1993 kita melahirkan apa yang namanya Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA), yang tujuannya khusus, membangun demokratisasi, menggalang kekuatan rakyat, menggalang kekuatan LSM, berkolaborasi dengan semua partai.\" Pius menambahkan bahwa era 80-90an aktivis mahasiswa lulus universitas di atas 5 tahun, sehingga menjadi lulusan yang matang. Tapi dengan sistem pendidikan tinggi hari ini 4 tahun harus sudah lulus, maka aktivis mahasiswa yang lulus masih setengah matang. \"Tapi gerakan mahasiswa hari ini ya mungkin hanya akan muncul ketika terjadi kebuntuan di parlemen. Ketika UU Omnibuslaw ada buntu, ya mahasiswa turun. Tapi saya percaya, nanti kalau ada kebuntuan lagi, ya gerakan mahasiswa akan muncul lagi.\" Pius menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa sangat mungkin akan muncul lagi ketika pemerintah yang otoriter ini bangkit kembali. Minimal, mantan-mantan aktivis tidak akan membiarkan pemerintahan yang otoriter bangkit. Di akhir kuliah umum, Pius berharap, \"Di Udayana tetap lahir mahasiswa-mahasiswa kritis yang menjaga demokrasi kita. Jangan sampai pemerintahan otoriter ini muncul kembali di republik yang kita cintai. Bibit-bibit pemerintahan otoriter itu muncul perlahan tapi pasti. Yang pertama yang mereka minta lakukan adalah merubah konstitusi, minta tiga periode. Yang mereka lakukan apa? Merekayasa Perppu mungkin minta perpanjangan waktu tiga tahun lagi. Itu meminta pemimpin partai ngomong A, ketua MPR ngomong B, ketua DPD ngomong C. Itu adalah benih-benih otoritarianisme yang harus kita lawan bersama. Jangan terlambat nanti pohonnya terlalu besar.\" \"Meskipun ini (tiga periode) baru wacana, tapi dalam forum ilmiah ini, saya juga berhak mewacanakan yang sama.\" Pius menutupnya dengan menyatakan bahwa perlu 20 tahun untuk memperjuangan demokrasi yang telah melahirkan banyak partai politik, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. (Ida)
KPU Diingatkan Agar Membuka Seluruh Proses Tahapan Pemilu ke Publik
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat.\"Catatan kritis kami, kami tetap pertama kali mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggara pemilu dengan baik kepada masyarakat,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi media bertajuk \"Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023\" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dengan demikian, lanjut Bagja, masyarakat mengetahui bahwa setiap tahapan pemilu itu dilaksanakan dengan baik oleh KPU sehingga isu penundaan Pemilu 2024 pun dapat diredam. Lebih lanjut, Bagja memaparkan keterbukaan tersebut dapat diterapkan oleh KPU RI dalam beberapa tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Di antaranya, pencalonan anggota DPD RI dan pemutakhiran data pemilih. \"Apa itu (yang perlu dibuka pada masyarakat)? Tadi, pencalonan anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih sekarang juga sudah dimulai. Oleh karena itu, saya kira secara bersama-sama, baik KPU maupun Bawaslu, sedang melakukan penyelenggaraan pemilu pada saat ini. Jadi, tidak ada kemudian isu penundaan pemilu,\" ucap Bagja. Ia menambahkan isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023. \"Saya kira itu isu tahun 2022. Sekarang 2023, proses sedang berjalan sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti itu dan kami kira isu-isu seperti itu isu tidak baik, tidak benar, dan insya Allah penyelenggaraan pemilu kita masih tetap on the track pada saat ini,\" ucap Bagja. Selain Bagja, diskusi media yang digelar oleh Bawaslu RI dan Koalisi Pewarta Pemilu tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Bawaslu, yakni Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn J. H. Malonda.(sof/ANTARA)
POPULER
